BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. (0717) 92536 Faximile (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka; b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka. :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
1
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D). MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka. 2
7. 8.
Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Rangka Negara Kesatuan Repubik Indonesia.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah. (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. . .Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana teknis kebijakan Daerah serta di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Ketiga Kewenangan Pasal 5 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan : a. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah; b. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah; c. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja Daerah; d. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Daerah; e. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah; f. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa; g. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa; 3
h.
Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara Daerah dan desa; i. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa; j. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa; k. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; l. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah ; m. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. n. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala Daerah; o. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya; p. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah ; q. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah ; r. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah ; s. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Daerah; t. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah; v. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah serta pembinaan dan pengawasan Dinas Usaha Milik Desa; w. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah, serta pembinaan dan pengawasan Dinas Usaha Milik Desa; x. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah; y. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah; z. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah; aa. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU Daerah; bb. Pengelolaan DAU Daerah; cc. Pelaporan pengelolaan DAU Daerah; dd. Usulan program dan kegiatan kabupaten/kota untuk didanai dari DAK; ee. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten/kota yang menerima DAK); ff. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK; gg. Penyiapan data realisasi penerima DBH Daerah; hh. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH; ii. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa; jj. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB desa; kk. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa; ll. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent); mm. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa;
BAB II SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: a. Kepala Dinas; 4
b. c. d. e. f. g. h.
Sekretariat; Bidang Perbendaharaan dan Laporan Keuangan; Bidang Anggaran; Bidang Aset Daerah; Bidang Pendapatan Asli Daerah; Bidang Pendapatan; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
Bagian Kedua Penjabaran Tugas Dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan Daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggungjawabnya, serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas yang dipimpin seseorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 5
f.
pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 11 Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum. Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub Bagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan penanaman modal. Pasal 13 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja. Paragraf 3 Bidang Perbendaharaan Dan Laporan Keuangan Pasal 15 Bidang Perbendaharaan dan Laporan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan; b. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penerbitan SP2D; c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk; d. menyiapkan bahan-bahan dalm rangka pelaksanaan manajemen kas; e. melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah; f. melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban keuangan daerah; Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bidang Perbendaharaan dan Laporan Keuangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan tata usaha keuangan daerah; b. penyiapan bahan-bahan dalam rangka melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggara atas beban rekening KasUmum Daerah; 6
c. penyusunan dan perumusan kebijakan serta pengumpulan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; d. pelaksanaan dan penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban keuangan daerah; e. pengumpulan dan penyusunan laporan keuangan daerah; f. pengelolaan administrasi keuangan daerah; g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam bidang tugasnya; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pasal 17 Bidang Perbendaharaan dan Laporan Keuangan terdiri dari : a. Seksi Perbendaharaan; b. Seksi Pelaporan Keuangan; c. Seksi Kas Daerah dan Investasi. Pasal 18 (1) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan; b. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penerbitan SP2D; c. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang pengawasan dalam bidang tugasnya; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang. (2) Seksi Pelaporan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan manajemen kas; b. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah; c. menyiapkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban keuangan daerah; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang. (3) Seksi Kas Daerah dan Investasi mempunyai tugas sebagai berikut : a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk; b. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang pengawasan dalam bidang tugasnya; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang. Paragraf 4 Bidang Anggaran Pasal 19 Bidang Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyiapkan kebiajakan dan pedoman pelaksanaan APBD; c. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan perubahan Kebijakan Umum APBD; d. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyususnan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara beserta perubahannya; e. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan APBD dan perubahan APBD 7
f. mengendalikan dan menyiapkan bahan serta Dokumen pelaksanaan APBD; Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a. penyusunan dan pelaksaaan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah. b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. c. pengumpulan bahan dan mengolah data pengesahan Kebijakan Umum APBD dan perubahan Kebijakan APBD; d. pengumpulan bahan dan mengolah data penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara beserta perubahannya; e. pengumpulan bahan dan mengolah data penyusunan APBD dan perubahan APBD; f. penyiapan bahan-bahan dalam rangka pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); g. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penetapan Surat Penyiapan Dana (SPD); h. pengumpulan bahan dan mengolah data Penyusunan Anggaran Kas; i. penyiapan bahan-bahan dalam rangka Pergeseran Anggaran; j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam bidang tugasnya; k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pasal 21 Bidang Anggaran terdiri dari : a. Seksi Perencanaan APBD; b. Seksi Pengendalian APBD. Pasal 22 (1) Seksi Perencanaan APBD mempunyai tugas : a. menyusun dan mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun dan mengumpulkan bahan dalam rangka Perumusan Analisis Standar Belanja (ASB); c. menyiapkan dan merumuskan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD); d. menyusun dan mengumpulkan bahan serta megolah data dalam rangka Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan perubahan Kebijakan Umum APBD; e. menyusun dan mengumpulkan bahan serta mengolah data dalam rangka Perumusan Prioritas dan Plafond Anggaran sementara beserta perubahannya; f. mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD; g. mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka penyusunan Penjabaran APBD dan perubahan Penjabaran APBD; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Seksi Pengendalian APBD mempunyai tugas : a. menyiapkan dan merumuskan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
8
b. meneliti dan mengoreksi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD sebelum disahkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan disetujui oleh Sekretaris Daerah; c. megumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka penyusunan Anggaran Kas; d. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD); e. meneliti dan mengoreksi Pergeseran Anggaran pada DPA-SKPD; f. mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka penyusunan Perubahan Penjabaran APBD sebagai akibat Pergeseran Anggaran; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf 5 Bidang Aset Daerah Pasal 23 Bidang Aset Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan data aset daerah. Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan data aset daerah; b. pengembangan sistem informasi manajemen data aset daerah; c. penyusunan rencana dan program dibidang data aset daerah; d. pengaturan pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah dan data aset daerah; e. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam bidang tugasnya; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 25 Bidang Aset Daerah terdiri dari : a. Seksi Perencanaan dan Penetapan Aset ; b. Seksi Pemanfaatan; Pasal 26 (1) Seksi Perencanaan dan Penetapan Aset mempunyai tugas : a. menyusun pedoman pengelolaan data aset daerah; b. melakukan inventarisasi dan identifikasi data aset daerah; c. mengumpulkan bahan data informasi serta nilai aset daerah; d. melaksanakan penilaian aset daerah; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; (2) Seksi Pemanfaatan mempunyai tugas : a. menyusun kebijakan pemanfaatan aset daerah; b. mengumpulkan bahan-bahan pertimbangan dalam rangka pemanfaatan aset daerah; c. menginventarisir data-data dokumen pemanfaatan aset daerah; d. melaksanakan pengendalian pemanfaatan aset daerah; 9
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf 6 Bidang Pendapatan Asli Daerah Pasal 27 Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyiapkan, menyusun, mengawasi, mengendalikan, melaksanakan kebijakan teknis dan administrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta menyusun program-program dan strategi peningkatan Penerimaan Daerah dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Pasal 28 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27, Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya; b. pelaksanaan pemungutan pajak daerah sesuai dengan sistem dan prosedur administrasi pendapatan asli daerah yang dimulai dari pendataan/pendaftaran, penetapan, pembukuan, penagihan, pemeriksaan dan pertimbangan keberatan; c. pengkoordinasian dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya; d. perencanaan penetapan besarnya target penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya; e. penyusunan strategi serta kebijakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya; f. pengendalian kebijakan, strategi sistem dan prosedur serta administrasi perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya; g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam bidang tugasnya; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pasal 29 Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : a. Seksi Pendataan dan Pemeriksaan; b. Seksi Penetapan dan Penagihan; c. Seksi Analisis dan Evaluasi; Pasal 30 (1) Seksi Pendataan dan Pemeriksaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan, pendataan, pemeriksaan dan pertimbangan keberatan di bidang Pajak Daerah; b. melaksanakan sistem dan prosedur pendataan, pemeriksaan dan pertimbangan keberatan dalam rangka pemungutan Pajak Daerah; c. menyelenggarakan administrasi pandataan, pemeriksaan dan pertimbangan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10
(2) Seksi Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kerja penetapan dan penagihan serta pembukuan dibidang Pajak Daerah; b. melaksanakan sistem dan prosedur penetapan dan penagihan serta pembukuan dalam rangka pemungutan Pajak Daerah; c. menyelenggarakan administrasi penetapan, penagihan dan pembukuan Pajak Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; (3) Seksi Analisis Dan Evaluasi mempunyai tugas : a. melakukan analisis dan evaluasi terhadap Pendapatan Asli Daerah; b. melakukan pengkajian terhadap seluruh sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; c. melakukan Perencanaan, analisis dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran dan pendapatan wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai deng tugas dan fungsinya; Paragraf 7 Bidang Pendapatan Pasal 31 Menyiapkan, menyusun, mengawasi, mengendalikan kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 31, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : a. pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; b. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen pengawasan dan pengendalian ketatausahaan pendapatan lain-lain; c. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan ketatausahaan bagi hasil pajak dan bukan pajak; d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam bidang tugasnya; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pasal 33 Bidang Pendapatan terdiri dari : a. Seksi Bagi Hasil; b. Seksi Penerimaan Lainnya; Pasal 34 (1) Seksi Bagi Hasil mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha bagi hasil PBB, BPHTB, PPh dan bagi Hasil bukan pajak/SDA; b. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak;
11
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; (2) Seksi Penerimaan Lainnya mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program penyelenggaraan manajemen pengawasan dan pengendalian ketatausahaan lain-lain pendapatan daerah; b. menyusun rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; Paragraf 7 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 35 (1) UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sebagian tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. (2) UPTD mempunyai fungsi dan perencanaan teknis operasional, pelaksana teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional. (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. (4) UPTD terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 36 Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 37 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (5) Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing. (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
12
(7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat. Pasal 38 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integras dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organsasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan bekala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Pada saat berlakunya Peraturan ini Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 21 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 40 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13
Pasal 41 Peraturan mulai ini berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 20
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
14
