BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. : (0717) 92536 Faximile : (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangka;
b.
bahwa penjabaran tugas dan fungsi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka.
daerah
sebagai
unsur
2
4. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangka. 5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bangka. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. (2) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; Bagian Ketiga Kewenangan Pasal 5 Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah; b.
Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
3
c. d.
e.
f.
g. h. i. j. k.
l. m. n.
o.
p. q. r. s. t. u. v. w. x.
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah; Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala Daerah; Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah; Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah; Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Daerah; Pemantauan tingkat drop out peserta KB; Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan, pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB; Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB; Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi; Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS); Pembinaan penyuluh KB; Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Daerah; Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala Daerah; Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Daerah; Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala Daerah; Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB; Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah; Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Daerah; Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Daerah; Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah; Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah; Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala Daerah;
4
y.
z. å. ä. ö.
aa. bb. cc. dd. ee. ff. gg. hh.
ii. jj. kk. ll. mm. nn. oo. pp. qq. rr. ss.
Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah; Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah; Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah; Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Daerah; Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala Daerah; Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah; Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah; Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah; Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala Daerah; Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala Daerah; Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah; Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Daerah; Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Daerah; Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala Daerah; Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Daerah; Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala Daerah; Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah; Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah; Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Daerah; Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB; Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB Nasional; Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB; Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB Nasional dalam rangka kemandirian; Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB Nasional;
5
tt.
uu. vv. ww. xx. yy. zz. åå. ää. öö. aaa. bbb. ccc. ddd. eee. fff. ggg. hhh.
iii. jjj. kkk. lll. mmm. nnn. ooo. ppp. qqq. rrr. sss.
Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB Nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama; Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB; Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB; Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB Nasional; Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional; Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB Nasional dalam rangka kemandirian; Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB Nasional di Daerah; Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian; Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Daerah; Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan Daerah; Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM; Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala Daerah; Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Daerah; Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Daerah; Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala Daerah; Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR; Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB; Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas; Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi; Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah; Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah; Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah; Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Daerah; Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB Nasional; Pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga; Pengelolaan data dan informasi program KB Nasional serta penyiapan sarana dan prasarana; Pemanfaaan data dan informasi program KB Nasional untuk mendukung pembangunan Daerah; Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi; Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di Daerah; 6
ttt. uuu. vvv. www. xxx. yyy.
zzz. ååå. äää. ööö.
aaaa. bbbb.
cccc.
dddd.
eeee.
ffff.
gggg.
hhhh. iiii. jjjj. kkkk. llll.
Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di Daerah; Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di Daerah; Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB Nasional di Daerah; Penetapan kebijakan Daerah pelaksanaan PUG di Daerah; Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala Daerah; Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Daerah; Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Daerah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Daerah; Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala Daerah; Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala Daerah; Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Daerah; Penyelenggaraan kebijakan Daerah peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala Daerah; Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah; Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala Daerah; Penyelenggaraan kebijakan Daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah; Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah; Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah; Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah; Penetapan kebijakan Daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah; Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Daerah; Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah; Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah; 7
mmmm. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala Daerah; nnnn. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala Daerah; oooo. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala Daerah dengan merujuk pada kebijakan Nasional; pppp. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala Daerah; qqqq. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak; rrrr. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Daerah; ssss. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala Daerah; tttt. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Daerah; uuuu. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan Skala daerah; vvvv. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan Skala Daerah; wwww. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan Skala Daerah; ggggg. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR); d. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS/PK); e. Seksi Pemberdayaan Perempuan (PP).
8
Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Kantor Pasal 7 Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati, memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai kewenangannya. Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan administrasi meliputi pengelola urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perbekalan pengumpulan dan pengolahan data dan pelaporan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penyusunan program kantor, pengumpulan, pengelolaan data serta pelaporan; b. Pelaksanaan urusan keuangan; c. Pelaksanaan urusan ketatausahan, kepegawaian, perlengkapan dan perbekalan, protokol serta hubungan masyarakat; d. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau , aman, berkualitas dan merata; e. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok renta; f. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor; h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
9
Paragraf 3 Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pasal 10 Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; b. Menyiapkan rumusan kebijakan Pelaksanaan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga Berencana, penanggulangan Kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, Bayi dan Anak; c. Menyelenggarakan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, Bayi dan Anak; d. Menyiapkan rumusan kebijakan Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran ” Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; e. Melaksanakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak ; f. Melakukan Pemantauan tingkat drop out peserta KB; g. Melakukan Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB; h. Melakukan Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB; i. Menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB kesehatan reproduksi; j. Menyelenggarakan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS); k. Melaksanakan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten/kota. l. Melaksanakan informed choice dan informed consent dalam KB. m. Menyiapkan rumusan kebijakan Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA ; n. Menyelenggarakan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA ; o. Menyiapkan rumusan kebijakan Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA ; p. Melakukan Penyeserasian dan penetapan criteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA ; q. Menyelenggarakan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA ; r. Menyelenggarakan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) ; s. Menyiapkan rumusan kebijakan Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sektor LSOM ;
10
t. Melaksanakan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM ; u. Menyiapkan rumusan kebijakan Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA; v. Menyiapkan rumusan kebijakan Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA ; w. Melakukan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sektor LSOM; x. Melakukan Evaluasi pelaksanaan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, Bayi dan Anak; y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor; z. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 4 Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Pasal 11 Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas : a. Melaksanakan dan mengendalikan program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; b. Menyiapkan rumusan kebijakan Pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan lingkungan keluarga; c. Melakukan pengendalian penyelenggaraan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta intitusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga , pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; d. Menyiapkan rumusan kebijakan Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; e. Melakukan Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; f. Melakukan Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; g. Menyiapkan rumusan kebijakan Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL); h. Menyelenggarakan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidik pra melahirkan; i. Menyiapkan rumusan kebijakan Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; j. Menyiapkan rumusan kebijakan Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; k. Melakukan Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
11
l. Menyiapkan rumusan kebijakan Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; m. Melakukan kemitraan untuk aksesibilitasi permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS; n. Meningkatkan kualitas lingkungan keluarga; o. Melakukan Evaluasi pelaksanaan pengendalian advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta institusi dan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor; q. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 5 Seksi Pemberdayaan Perempuan Pasal 12 Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan dan mengendalikan program Pemberdayaan Perempuan. b. Mengumpulkan data untuk menyusun kebijakan dalam kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pengembangan organisasi wanita; c. Menyiapkan rumusan kebijakan Pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan , kesetaraan dan keadilan Gender, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan dan anak; d. Meningkatkan kelembagaan dan jaringan PUG dan anak dalam pembinaan dan pengembangan organisasi wanita; e. Meningkatkan kualitas dan kemandirian lembaga pemerintah, non pemerintah sehingga mampu mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; f. Menegakkan HAM bagi perempuan dan penyusunan Peraturan Daerah yang tidak bias gender; g. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; h. Mengkoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan dalam penyusunan perencanaan progran dan evaluasi program pemberdayaan perempuan; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 13 Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12
BAB V TATA KERJA Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Kantor. (3) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (4) Apabila Kepala Kantor berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah Seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya. (5) Hubungan antara Kepala Kantor dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 15 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masingmasing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
13
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bangka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 31 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pasal 17 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 34
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
14
