BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. : (0717) 92536 Faximile : (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka;
b.
bahwa penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA.
--
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dapat di singkat UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) BLH merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Lingkungan Hidup. (2) BLH dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 BLH mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, BLH mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan Hidup; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan Hidup; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan Hidup; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang lingkungan Hidup.
--
3
Bagian Ketiga Kewenangan Pasal 5 BLH mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 skala Daerah; b. Perizinan pengumpulan limbah B3 pada skala Daerah kecuali Minyak pelumas/ Oli bekas; c. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah; d. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Daerah; e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 Daerah; f. Perizinan lokasi pengolahan Limbah B3; g. Perizinan penyimpanan sementara Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan; h. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Daerah, sesuai dengan standart, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; i. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL; j. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah; k. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah; l. Pengelolaan kualitas air skala Daerah; m. Penetapan kelas air pada sumber air skala Daerah; n. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala Daerah; o. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Daerah; p. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; q. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Daerah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya; r. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Daerah; s. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; t. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; u. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Daerah; v. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala; w. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Daerah; x. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala Daerah; y. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
--
4
z. aa. ä. ö. aa. bb. cc.
dd. ee. ff.
gg. hh.
ii. jj.
kk. ll. mm. nn. oo. pp. qq. rr.
ss.
tt.
Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala Daerah; Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Daerah; Penyiapan Bahan Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut; Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala Daerah; Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Daerah; Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala Daerah; Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; Penyiapan Bahan Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Daerah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Daerah; Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Daerah; Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Daerah; Penyiapan Bahan Penetapan kriteria Daerah baku kerusakan lahan dan/atau tanah Daerah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan, tanaman berdasarkan kriteria bau kerusakan tanah Nasional; Penyiapan Bahan Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah; Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala Daerah; Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa skala Daerah; Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Daerah; Penyiapan Bahan Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Daerah; Penyiapan Bahan Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Daerah; Pembinaan dan pengawasan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Daerah; Pembinaan dan pengawasan penerapan instrument ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan; Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Daerah; Perencanaan, pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala Daerah; Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Daerah; --
5
uu. vv.
Penegakan hukum lingkungan skala Daerah; Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Daerah; ww. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Daerah; xx. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala Daerah; yy. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Daerah; zz. Pemantauan pengendalian pelaksanan konvensi dan protokol skala Daerah; åå. Penyiapan Bahan Penetapan kebijakan pelaksanan pengendalian dampak perubahan iklim skala Daerah; ää. Penyiapan Bahan Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Daerah; öö. Pemantauan dampak deposisi asam skala Daerah; aaa. Penyediaan Laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan Daerah; bbb. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah; ccc. Penyiapan Bahan Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Daerah; ddd. Penyiapan Bahan Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Daerah; eee. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah; fff. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Daerah; ggg. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala Daerah; hhh. Penyiapan bahan penetapan Peraturan Daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di Daerah mengacu pada kebijakan Nasional dan Provinsi; iii. Penyiapan bahan penetapan lembaga tingkat Daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah Daerah; jjj. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Provinsi; kkk. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Daerah; lll. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan Daerah; mmm. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di Daerah; nnn. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan Daerah; ooo. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Daerah; ppp. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
--
6
BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan; d. Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan; e. Bidang Konservasi Lingkungan; f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan; g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan. Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 7 Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan BLH. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas BLH dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan BLH; b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja BLH;
--
7
c. d. e. f. g.
Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan BLH; Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan BLH; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 11
Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum. Pasal 12 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub Bagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan Lingkungan hidup; b. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan BLH; c. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan BLH; d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan BLH; e. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan BLH; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja; b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; c. Mengelola urusan perjalanan Dinas dan keprotokolan; d. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; e. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) pegawai; f. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar; g. Mengendalikan arsip aktif;
--
8
h. i. j. k.
Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor; Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; l. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; m. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); n. Menyiapkan bahan laporan BLH; o. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; p. Menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor; q. Membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum; s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; t. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin; e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
--
9
Paragraf 3 Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Pasal 13 Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 14 Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan proses penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) serta rekomendasi atau pemberian perizinan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi : a. Perizinan pengumpulan limbah B3 pada skala Daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas; b. Perizinan lokasi pengolahan Limbah B3; c. Perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan; d. Penilaian Amdal bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Daerah sesuai dengan standart, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL; f. Pemberian Izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; g. Pemberian Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; h. Penyiapan bahan penetapan kondisi lahan dan/atau tanah; i. Penyiapan bahan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Daerah; j. Penyiapan bahan penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala daerah; k. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan Daerah; l. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Daerah; m. Penyiapan perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL); n. Pengkoordinasian dalam penilaian dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL); o. Penyiapan bahan pembentukan Komisi AMDAL Daerah berdasarkan lisensi Provinsi; p. Pengkoordinasian tentang proses pengeluaran perizinan lingkungan; q. Pengkoordinasian tentang pemanfaatan ruang dengan instansi terkait; r. Pemberian rekomendasi terhadap kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan lainnya. s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; t. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
--
10
Pasal 16 Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari : a. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL); b. Sub Bidang Pembinaan dan Perizinan. Pasal 17 (1) Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam menilai dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL); b. Menyiapkan/merencanakan bahan pengkajian penilaian dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL); c. Menyiapkan administrasi berkenaan dengan proses penilaian dokumen lingkungan; d. Menyiapkan bahan pengkajian kesesuaian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh suatu kegiatan atau usaha; e. Menyiapkan bahan pengkajian tentang pemanfaatan ruang untuk instansi lainnya; f. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi UKL-UPL; g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Pembinaan dan Perizinan mempunyai tugas: a. Menyiapkan Bahan untuk melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan perizinan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup; b. Menyiapkan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten kecuali Minyak pelumas/ Oli bekas; c. Menyiapkan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan lokasi pengolahan Limbah B3 d. Menyiapkan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan; e. Menyiapkan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; f. Menyiapkan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; g. Menyiapkan kelengkapan administrasi penyelenggaraan perizinan pengendalian dampak lingkungan; h. Menyiapkan bahan untuk melakukan Pembinaan dalam rangka pemberian perizinan; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
--
11
Paragraf 4 Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Pasal 18 Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 19 Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan, evaluasi, rekomendasi terhadap kondisi lingkungan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari suatu kegiatan/usaha. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan mempunyai fungsi : a. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Daerah; b. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah; c. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Daerah; d. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Daerah; e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalm wilayah Daerah; f. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah; g. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala Daerah; h. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Daerah; i. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air; j. Penerapan paksaan pemerintah dan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penangggulangan pencemaran air skala Daerah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya; k. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak dan tidak bergerak ; l. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaran bermotor lama secara berkala; m. Koordinasi dan pelaksanaan pemantuan kualitas udara Skala daerah; n. Pengawasan terhadap penataan penaggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber begerak dan tidak bergerak skala Daerah; o. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan; p. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala Daerah; q. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut sakala Daerah; --
12
r. s. t. u.
v.
w. x. y. z. å. ä. ö.
aa. bb. cc. dd. ee. ff. gg. hh. ii. jj. kk. ll. mm. nn.
Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala Daerah; Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala daerah; Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut saka Daerah; Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikelaurkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan.atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Daerah; Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkunagan hidup yang berkaitan dengan kebakaran huatan dan/atau lahan skala Daerah; Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau lahan akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala daerah; Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa skala Daerah; Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat bencana skala Daerah; Pembinaan dan pengawasan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup skala Daerah; Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk Daerah yang bersangkutan; Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Daerah; Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkunagn hidup skala Daerah; Penegakan hukum lingkungan skala daerah; Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Daerah; Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala Daerah; Penyiapan bahan penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Daerah; Penyiapan bahan penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Daerah; Pemantauan dampak deposisi asam skala Daerah; Penyiapan rumusan kebijakan monitoring kualitas lingkungan; Pelaksanaan monitoring kualitas lingkungan; Penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) suatu kegiatan/usaha; Pengembangan produksi yang ramah lingkungan; Pengkoordinasian penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin (peti); Pengevaluasian dan pendataan kualitas lingkungan; Penyusunan rencana kerja untuk melakukan pemantauan kualitas lingkungan dan melakukan upaya dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
oo. Pendataan kerusakan lingkungan; pp. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; qq. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. --
13
Pasal 21 Bidang Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan terdiri dari : a. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan; b. Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan Kerusakan Lingkungan. Pasal 22 (1) Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas: a. Menyiapkan Bahan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 skala Daerah; b. Menyiapkan Bahan Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3 Daerah ; c. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah ; d. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah ; e. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air ; f. Menyiapkan Bahan Pemantauan kualitas udara ambient, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Daerah ; g. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Daerah ; h. Menyiapkan Bahan Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Daerah ; i. Menyiapkan Bahan Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala Daerah ; j. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Daerah ; k. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan penerapan instrument ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan ; l. Menyiapkan Bahan Pembinaan dan pengawasan penerapan system manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Daerah ; m. Menyiapkan Bahan Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Daerah ; n. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala Daerah ; o. Menyiapkan Bahan Pemantauan pengendalian pelaksanan konvensi dan protokol skala Daerah ; p. Menyiapkan Bahan Penyusunan rencana kerja pengendalian pencemaran; q. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan monitoring pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan/ usaha;
--
14
r. Menyiapkan Bahan Pengkajian tentang kondisi lingkungan dan pencemaran lingkungan; s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; t. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Pemantauan dan Pengawasan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas: a. Menyiapkan Bahan Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah ; b. Menyiapkan Bahan Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Daerah ; c. Menyiapkan Bahan Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala ; d. Menyiapkan Bahan Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala Daerah ; e. Menyiapkan Bahan Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Daerah ; f. Menyiapkan Bahan Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala Daerah; g. Menyiapkan Bahan Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; h. Menyiapkan Bahan Pengawasan terhadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Daerah; i. Menyiapkan Bahan Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Daerah; j. Menyiapkan Bahan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Daerah; k. Menyiapkan Bahan Pemantauan dan pengawasan yang berhubungan dengan adanya kerusakan lingkungan; l. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Monitoring, mengolah dan menganalisis data hasil pemantauan/pengawasan; m. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Paragraf 5 Bidang Konservasi Lingkungan Pasal 23 Bidang Konservasi Lingkungan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
--
15
Pasal 24 Bidang Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melakukan konservasi Sumber Daya Alam , pengendalian kerusakan sumber daya air, kebakaran hutan serta reklamasi dan pemulihan kualitas lingkungan. Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Bidang Konservasi Lingkungan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan kualitas air Skala Daerah; b. Penyiapan bahan penetapan kelas air pada sumber air Skala Daerah; c. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Daerah; d. Penyiapan bahan penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut; e. Penyiapan bahan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Daerah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; f. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala daerah; g. Penyiapan Bahan Penetapan kriteria Daerah baku kerusakan lahan dan/atau tanah Daerah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan, tanaman berdasarkan kriteria bau kerusakan tanah Nasional; h. Penetapan instrument ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; i. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Daerah; j. Perencanaan, pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala Daerah; k. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah; l. Penyiapan bahan penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Daerah; m. Penyiapan Bahan penetapan dan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Daerah; n. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah; o. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Daerah; p. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala Daerah; q. Penyiapan rumusan kebijakan konservasi sumber daya air, daerah tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air; r. Pelaksanaan konservasi sumber daya air, daerah tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air s. Pengelolaan pantai dan laut lestari; t. Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan, dan keanekaragaman hayati laut; u. Pengendalian dampak perubahan iklim; v. Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi laut regional; w. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; x. Pengkoordinasian pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lahan; --
16
y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; z. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 26 Bidang Konservasi Lingkungan terdiri dari : a. Sub Bidang Reklamasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; b. Sub Bidang Konservasi SDA dan Keanekaragaman Hayati. Pasal 27 (1) Sub Bidang Reklamasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan reklamasi dan pemulihan kualitas lingkungan; b. Menyiapkan bahan Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Daerah; c. Menyiapkan bahan Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Daerah; d. Menyiapkan bahan Pengendalian dampak perubahan iklim; e. Menyiapkan bahan Pengkoordinasian pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lahan; f. Menyiapkan bahan Pengendalian pencemaran air dan memantau kualitas air pada sumber air skala Daerah ; g. Menyiapkan bahan Penyusunan dan analisis data kerusakan lahan kritis; h. Menyiapkan bahan Penataan dan pemeliharaan lahan reklamasi; i. Menyiapkan bahan Pengkoordinasian dalam rangka pengendalian kerusakan lahan dan hutan; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Konservasi SDA dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. b. Menyiapkan bahan Pengelolaan kualitas air skala Daerah; c. Menyiapkan bahan penetapan kelas air pada sumber air skala Daerah; d. Menyiapkan bahan Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Daerah; e. Menyiapkan bahan Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut; f. Menyiapkan bahan Penerapan instrument ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; g. Menyiapkan bahan Pengkoordinasian dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah; h. Menyiapkan bahan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Daerah; i. Menyiapkan bahan Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala Daerah;
--
17
j. Menyiapkan bahan Pengelolaan pantai dan laut lestari; k. Menyiapkan bahan Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan, dan keanekaragaman hayati laut; l. Menyiapkan bahan Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi laut regional; m. Menyiapkan bahan Peningkatan konservasi Daerah tangkapan air dan sumbersumber air; n. Menyiapkan bahan Perencanaan, pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup; o. Menyiapkan bahan Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan; p. Menyiapkan bahan Pengelolaan dan pendataan keanekaragaman hayati dan ekosistem; q. Menyiapkan bahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA; r. Menyiapkan bahan Pengkoordinasian pengelolaan kawasan konservasi; s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; t. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 6 Bidang Kebersihan dan Pertamanan Pasal 28 Bidang Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 29 Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas mengendalikan, menanggulangi dan memelihara kebersihan dan keindahan sebagai upaya mengatasi dampak lingkungan terutama di Perkotaan. Pasal 30 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29, Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di Daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi; b. Penyiapan bahan penetapan lembaga tingkat Daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah Daerah; c. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi; d. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitas kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan Daerah;
--
18
e. Pemberian bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di Daerah; f. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di Daerah; g. Penyusunan rencana induk pengembangan sarana dan prasarana persampahan Daerah; h. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Daerah; i. Pengevaluasian kinerja penyelenggaraan persampahan di wilayah Daerah; j. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK); k. Penyiapan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan di wilayah Daerah; l. Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan skala daerah; m. Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan pemasangan lampu-lampu jalan, alatalat peraga / reklame, spanduk dan sejenisnya di wilayah Daerah; n. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan di wilayah Daerah. o. Pengevaluasian kinerja penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan di wilayah Daerah. p. Perencanaan dan pendataan wilayah yang akan dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Daerah; q. Penginventarisasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi terhadap taman, monumen, lampu taman, dan jalur hijau di Wilayah Daerah. r. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana kebersihan dan pertamanan di wilayah Daerah; s. Pembinaan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan di wilayah Daerah; t. Pemberian pelayanan kebersihan dan pertamanan kepada masyarakat, instansi dan swasta di wilayah Daerah; u. Penyelenggaraan segala pungutan retribusi yang berkaitan dengan kebersihan dan pertamanan di wilayah Daerah; v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; w. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 31 Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari : a. Sub Bidang Operasional dan Peran Serta Masyarakat; b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana. Pasal 32 (1) Sub Bidang Operasional dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan pengendalian, penanggulangan dan pemeliharaan kebersihan dan keindahan serta meningkatkan peran serta masyarakat;
--
19
b. Menyiapkan bahan Pemberian bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di Daerah; c. Menyiapkan bahan Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Daerah; d. Menyiapkan bahan Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kerja (NSPK); e. Menyiapkan bahan Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan skala daerah; f. Menyiapkan bahan Pengkoordinasian dalam penyelenggaraan pemasangan lampu-lampu jalan, alat-alat peraga / reklame, spanduk dan sejenisnya di wilayah Daerah; g. Menyiapkan bahan Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan di wilayah Daerah; h. Menyiapkan bahan Pembinaan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan di wilayah Daerah i. Menyiapkan bahan Pemberian pelayanan kebersihan dan pertamanan kepada masyarakat, instansi dan swasta di wilayah Daerah; j. Menyiapkan bahan Pelaksanaan pengendalian program kebersihan dan Pertamanan; k. Menyiapkan bahan untuk persiapan personil dan wilayah kerja untuk melaksanakan program kebersihan lingkungan dan pertamanan; (dikaji) l. Menyiapkan bahan Pelaksanaan pengendalian pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan untuk mengelola dan memelihara sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan; b. Menyiapkan bahan Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan Daerah; c. Menyiapkan bahan Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di Daerah; d. Menyiapkan bahan Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan Daerah; e. Menyiapkan bahan Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana kebersihan dan pertamanan di wilayah Daerah; f. Menyiapkan rencana penyediaan sarana dan prasarana kebersihan; g. Menyiapkan bahan Pengendalian dan pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan; h. Menyiapkan bahan Perawatan dan pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana operasional kebersihan dan pertamanan; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
--
20
Paragraf 7 Unit Pelaksana Teknis Badan Pasal 33
(1)
UPT Badan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sebagian tugas pokok BLH yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
(2)
UPT Badan mempunyai fungsi perencanaan teknis operasional, pelaksanaan teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional.
(3)
UPT Badan dipimpin seorang Kepala UPT Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
(4)
UPT Badan terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 34 Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 35 (1)
(2) (3) (4) (5)
(6)
(7)
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administrative melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Badan. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing. Apabila Kepala Badan berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administrative dilaksanakan melalui Sekretaris.
--
21
Pasal 36 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 37
(1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
--
22
Pasal 38 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 27 Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
--
23
