BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. (0717) 92536 Faximile (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang :
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka; b. bahwa penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
:
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka. 7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 8. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Rangka Negara Kesatuan Repubik Indonesia.
2
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan informatika. (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Kewenangan Pasal 5 Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Daerah; b. Penyusunan dan penetapan kelas jalan Daerah; c. Penetapan lokasi dan pengesahan desain terminal tipe C; d. Penetapan lokasi terminal angkutan barang; e. Pengoperasian dan pengelolaan terminal penumpang tipe A, B dan C; f. Pengoperasian dan pengelolaan terminal angkutan barang; g. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor berkala pertama dan berikut; h. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; i. Pemberian izin usaha bengkel umum untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor; j. Penyusunan dan penetapan jaringan trayek angkutan kota; k. Penyusunan dan penetapan jaringan trayek angkutan perdesaan dalam Daerah; l. Pemberian izin trayek angkutan kota dan angkutan perdesaan dalam Daerah; m. Pemberian izin usaha angkutan barang dan angkutan penumpang; n. Penetapan jaringan lintas dalam Daerah;
3
o. p. q. r. s. t. u.
v.
w. x. y. z. aa. bb. cc. dd. ee. ff. dd. ee.
ff. gg. hh. ii. jj. kk. oo. pp. qq. rr. pp.
Pemberian izin operasi angkutan taksi; Pemberian izin usaha angkutan taksi yang melayani wilayah kota; Pemberian izin usaha angkutan sewa yang melayani dalam Daerah; Pemberian izin usaha angkutan pariwisata; Pemberian izin usaha angkutan alat berat, peti kemas dan angkutan barang khusus; Penetapan tarif penumpang angkutan kota dan perdesaan kelas ekonomi; Penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dan fasilitas pendukung di jalan daerah; Pengaturan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dan fasilitas pendukung di jalan Daerah; Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan dan di luar jalan (off street); Pengoperasian, pengelolaan fasilitas parkir untuk umum di luar jalan bersamasama dengan pihak ketiga; Izin pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di luar jalan bersama-sama pihak ketiga; Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas di jalan Daerah; Pemberian izin penyelenggaraan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Daerah; Pemberian izin usaha mendirikan sekolah mengemudi; Penetapan Muatan Sumbu Terberat di bawah daya dukung jalan Daerah untuk jangka waktu paling lama 6 bulan dengan alasan tertentu; Penetapan ketentuan umum mengenai kendaraan umum tidak bermotor; Pengujian kelaikan (sertifikasi) sarana transportasi yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan; Pemberian izin dispensasi angkutan alat berat dan barang khusus di jalan Daerah Pemberian izin insidentil angkutan penumpang umum yang melayani trayek Daerah yang akan keluar wilayah Daerah; Penetapan ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan; Pelaksana akreditasi dan sertifikasi kendaraan bermotor oleh swasta; Pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh swasta; Pemberian izin menjalankan kendaraan dengan pemasangan kereta gandengan dan tempelan lebih dari satu jalan Daerah; Penyidikan pelanggaran hukum di jalan khususnya tehnis laik jalan kendaraan; Pelaksanaan sistem informasi kecelakaan lalulintas serta penanggulangannya di jalan Daerah; Pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta penanggulangannya di jalan Daerah; Pengawasan pelaksanaan dan pengesahan dampak lalulintas di jalan Daerah; Penyelenggaraan pelabuhan sungai; Penyelenggaraan pelabuhan danau; Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu Sungai, Danau dan Penyeberangan; Pembangunan dermaga sungai dan danau;
4
tt. uu. vv. tt. xx.
Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan; Pengawasan pengoperasian angkutan penyeberangan; Penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai dan danau; Penetapan tarif jasa pelabuhan sungai dan danau; Pemeriksaan kelengkapan dan kelaikan kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan; vv. Penetapan tarif jasa pelabuhan penyeberangan; ww. Penyusunan master plan pelabuhan sungai dan danau; aaa. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau; bbb. Penetapan lokasi lokasi pelabuhan penyeberangan; ccc. Pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan yang akan dioperasikan pada lintas dalam propinsi; ddd. Pengawasan pemenuhan mutu palayanan sarana angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; eee. Penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan sungai di perkotaan; fff. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai; ggg. Penetapan jaringan trayek sungai di perkotaan dan pemberian izin pembangunan jaringan lintas sungai di perkotaan; hhh. Penetapan lintas penyeberangan dalam Daerah yang tidak dalam jaringan Nasional; iii. Izin penggunaan dataran air pada alur Sungai, Danau dan Penyeberangan; jjj. Izin pembangunan prasarana yang melintas alur sungai dan danau; kkk. Penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai dan danau; lll. Pengoperasian pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang tidak diusahakan yang melanyani lintas dalam Daerah; mmm. Perencanaan pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang tidak diusahakan yang melayani lintas Daerah; nnn. Penetapan tarif jasa pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Daerah; ooo. Pemberian izin usaha angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; ppp. Penerbitan sertifikasi kapal-kapal sungai dan danau (Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2000); qqq. Penetapan pengawasan kapal-kapal sungai dan danau (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000); rrr. Pengawasan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pengoperasian sarana Sungai, Danau dan Penyeberangan; sss. Pengawasan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan sarana Sungai, Danau dan Penyeberangan; ttt. Pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; uuu. Pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah; vvv. Pemberian izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah; www. Pemberian izin usaha tally di pelabuhan, izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal serta izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder dalam Daerah; xxx. Penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan Daerah;
5
yyy.
Pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; zzz. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) bagi pelabuhan lokal Daerah; aaaa. Pelaksanaan rekomendasi tatanan kepelabuhanan Nasional dan regional; bbbb. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal Daerah; cccc. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal; dddd. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal; eeee. Penetapan besarnya tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi/non ekonomi dalam Daerah; ffff. Pengusulan trayek angkutan laut perintis; gggg. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal; hhhh. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan lokal; iiii. Pelaksanaan Pengawasan keselamatan kapal berukuran isi kotor kurang dari Gross Tonnage 7 (GT<7); jjjj. Pelaksanaan pengukuran kapal berukuran isi kotor kurang dari Gross Tonnage 7 (GT<7); kkkk. Penerbitan pas kecil kapal berukuran isi kotor kurang dari Gross Tonnage 7 (GT<7); llll. Pemberian izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal; mmmm. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Daerah; nnnn. Pemberian izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G); oooo. Pemberian izin pelayanan jasa komunikasi; pppp. Pengawasan dan pengujian perangkat pos dan telekomunikasi; qqqq. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pos; rrrr. Pembinaan, pengawasan dan standarisasi alat/perangkat pos; ssss. Pembinaan organisasi/asosiasi bidang pos; tttt. Pembinaan dan pengawasan standarisasi/peralatan telekomunikasi dan radio; uuuu. Perizinan instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G); vvvv. Penerbitan izin amatir radio dan izin penggunaan perangkat radio amatir; wwww. Penerbitan izin komunikasi radio antar penduduk (IKRAP) dan izin penggunaan perangkat komunikasi radio antar penduduk (IPPKRAP); xxxx. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat;
6
c. d. e. f. g.
Bidang Perhubungan Laut; Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana; Bidang Komunikasi dan Informatika; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; c. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
7
Pasal 11 Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum. Pasal 12 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Pengumpulan dan pensistematisasian data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; b. Penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; c. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; d. Penghimpunan, pengolahan dan penganalisisan data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; f. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Pembelajaran dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan; b. Penyusunan rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; c. Penyiapan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan rutin; e. Penyelenggaraan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; b. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan; c. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; d. Penyelenggaraan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya; e. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
8
f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t.
Pengendalian surat masuk dan surat keluar; Pengendalian arsip aktif; Pelaksanaan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; Pelaksanaan administrasi barang dan perlengkapan kantor; Penyiapan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; Penyiapan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); Penyiapan bahan laporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Penyiapan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; Penyiapan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor; Pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Paragraf 3 Bidang Perhubungan Laut Pasal 13 Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan, kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan penunjang keselamatan pelayaran. Pasal `14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi: a. Pengendalian dan Pengawasan kegiatan operasional angkutan laut di Daerah; b. Pengendalian dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan Daerah; c. Pengendalian dan Pengawasan kegiatan keselamatan pelayaran; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; e. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 15 Bidang Perhubungan Laut terdiri dari : a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; b. Seksi Pelabuhan, Penunjang dan Keselamatan Pelayaran. Pasal 16 (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas :
9
a. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah; b. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah; c. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha tally di pelabuhan, izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal serta izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder dalam Daerah; d. Menyiapkan bahan penetapan besar tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam Daerah; e. Menyiapkan bahan pengusulan trayek angkutan laut perintis; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal berukuran isi kotor kurang dari Gross Tonnage 7 (GT<7); g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran dan pendaftaran kapal berukuran isi kotor kurang dari Gross Tonnage 7 (GT<7); h. Menyiapkan bahan penerbitan pas kecil kapal berukuran isi kotor kurang dari Gross Tonnage 7 (GT<7); i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pelabuhan, Penunjang dan Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; c. Menyiapkan bahan penetapan lokasi, pembangunan dan pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan lokal daerah, penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) bagi pelabuhan lokal daerah; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan rekomendasi tatanan kepelabuhanan nasional dan regional; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan rancang bangun fasilitas bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal daerah; f. Menyiapkan bahan penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal; g. Menyiapkan bahan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan rekomendasi Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) bagi pelabuhan-pelabuhan antar daerah; i. Menyiapkan bahan pengelolaan pelabuhan lokal lama dan pelabuhan lokal baru yang dibangun oleh daerah; j. Menyiapkan bahan penetapan rencana induk, rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan lokal daerah; k. Menyiapkan bahan pemberian izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal; l. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan Salvage (Penyelamatan) serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam daerah;
10
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 4 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Pasal 17 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan lalu lintas dan angkutan. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan kebijakan teknis manajemen lalu lintas dan angkutan; b. Pelaksanaan perubahan dan pengembangan jaringan transportasi dan angkutan orang/ barang; c. Pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional lalu lintas; d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga lainnya dalam rangka kelancaran tugas; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; e. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 19 Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari : a. Seksi Transportasi dan Pengangkutan Orang/ Barang; b. Seksi Pengawasan Operasional Lalu Lintas. Pasal 20 (1) Seksi Transportasi dan Pengangkutan Orang/ Barang mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan/ penetapan rencana umum jaringan transfortasi jalan Daerah; b. Menyiapkan bahan penyusunan/ penetapan kelas jalan Daerah; c. Menyiapkan bahan penyusunan/ penetapan jaringan trayek angkutan kota; d. Menyiapkan bahan penyusunan/ penetapan jaringan trayek angkutan pedesaan di Daerah; e. Menyiapkan bahan penyusunan jaringan lintas dalam Daerah; f. Menyiapkan bahan penetapan tarif penumpang angkutan kota dan pedesaan kelas ekonomi; g. Menyiapkan bahan penetapan ketentuan umum mengenai kendaraan kelas ekonomi; h. Menyiapkan bahan pemberian perizinan dispensasi angkutan berat/ barang khusus di jalan kabupaten dan jalan Nasional/ Provinsi wilayah kota; i. Menyiapkan bahan pemberian izin insidentil angkutan penumpang yang melayani trayek daerah yang akan keluar daerah;
11
j.
Menyiapkan bahan pemberian izin insidentil kendaraan bermotor yang akan keluar Daerah; k. Menyiapkan bahan penetapan ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan sebagai kendaraan umum jika dipandang perlu untuk kelancaran pengangkutan; l. Menyiapkan bahan pemberian izin menjalankan kendaraan dengan pemasangan kereta gandeng/ tempelan lebih dari satu jalan Daerah; m. Menyiapkan bahan pemberian Izin Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Dalam Daerah; n. Menyiapkan bahan pemberian Izin Usaha Angkutan Trayek tetap dan teratur; o. Menyiapkan bahan pemberian Izin Usaha Angkutan Taxi antar daerah dan Angkutan Taxi wilayah kota; p. Menyiapkan bahan pemberian Izin Usaha Angkutan Sewa antar daerah dan Angkutan Sewa yang melayani dalam Daerah; q. Menyiapkan bahan pemberian Izin Usaha Angkutan Pariwisata; r. Menyiapkan bahan pemberian Izin Usaha Angkutan Barang Umum; s. Menyiapkan bahan pemberian Izin Usaha Angkutan Alat Berat, Peti Kemas dan angkutan Barang Khusus; t. Menyiapkan bahan pemberian Izin Usaha Angkutan Pedesaan dalam Daerah; u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; v. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pengawasan Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas : a. Memeriksa kelengkapan dan kelaikan Kendaraan Bermotor roda empat di jalan; b. Menyiapkan bahan pemberian izin penyelenggaraan penggunaan jalan selain untuk kepentingan; c. Menyiapkan bahan penetapan ketentuan umum mengenai kendaraan umum tidak bermotor; d. Menyiapkan bahan penetapan kawasan tertib lalu lintas di jalan kabupaten dan jalan nasional/ provinsi wilayah kota; e. Menyiapkan bahan penetapan fasilitas dan kepadatan arus lalu lintas; f. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan umum; g. Menyiapkan bahan penyidikan pelanggaran hukum di jalan khususnya teknis laik jalan kendaraan; h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan propinsi yang berada dalam ibukota kabupaten; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
12
Paragraf 5 Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana Pasal 21 Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas Merencanakan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan fasilitas keselamatan lalu lintas serta penyiapan sarana/ prasarana lalu lintas di jalan serta pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan Petunjuk Teknis Rekayasa Lalu Lintas; b. Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data penyelenggaraan keselamatan dan teknis sarana dan prasarana lalu lintas; c. Pelaksanaan pemberian dan pengembangan di bidang keselamatan dan teknis sarana dan prasarana lalu lintas; d. Penyusunan petunjuk teknis pemberian akreditasi dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh swasta; e. Penyelenggaraan registrasi kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 23 Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana terdiri dari : a. Seksi Prasarana, Keselamatan dan Teknis Sarana; b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pasal 24 (1) Seksi Prasarana, Keselamatan dan Teknis Sarana mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penetapan lokasi dan pengesahan desain terminal Tipe C; b. Menyiapkan bahan penetapan lokasi terminal barang dan penumpang; c. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor; d. Menyiapkan bahan penetapan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, fasilitas pendukung di jalan kabupaten dan jalan nasional/ propinsi dalam wilayah kota; e. Menyiapkan bahan pengaturan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan dan fasilitas pendukung di jalan daerah; f. Menyiapkan bahan penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan dan di luar jalan (off street); g. Menyiapkan bahan pengoperasian pengelolaan fasilitas parkir untuk umum di luar jalan bersama-sama denga pihak ketiga; h. Menyiapkan bahan pemberian izin pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di luar jalan bersama-sama pihak ketiga;
13
i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Rekayasa Lalu Lintas di jalan daerah dan jalan nasional/ propinsi wilayah kota; j. Menyiapkan bahan penetapan Muatan Sumbu Terberat di bawah daya dukung jalan daerah untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan alasan tertentu; k. Menyiapkan bahan penetapan tempat pemberhentian kendaraan dan tempat menunggu kendaraan umum (halte); l. Menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi kecelakaan lalu lintas serta penanggulangannya di jalan kabupaten dan jalan nasional/ propinsi wilayah kota; m. Menyiapkan bahan pemantauan dan analisa kecelakaan lalu lintas serta penanggulangannya di jalan kabupaten dan jalan nasional/propinsi wilayah kota; n. Menyiapkan bahan pemberian izin penyelenggaraan sekolah/ kursus pengemudi; o. Menyampaikan bahan rekomendasi pemasangan iklan, baleho dan sejenisnya yang menggunakan ruang milik jalan; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; q. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor berkala pertama dan berikut; b. Menyiapkan bahan pengujian kelaikan (Sertifikasi) sarana transfortasi yang digunakan selain unhtuk kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi kendaraan bermotor oleh swasta; d. Menyiapkan bahan pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh swasta; e. Menyiapkan bahan pemeriksaan kelayakan teknis kendaraan bermotor yang akan dilakukan pelelangan (Afkir) dan/ atau pemberian rekomendasi prosentase kelayakan kendaraan bermotor; f. Menyiapkan bahan pemberian petunjuk teknis tentang persyaratan yang harus dipenuhi pada kendaran bermotor kepada setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji; g. Menyiapkan bahan pemberian teknis uji kelaikan untuk kendaraan bermotor wajib uji sesuai jumlah berat yang diiizinkan (JBI) dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) sesuai dalam klasifikasi pada Muatan Sumbu Terberat (MST) pada masing-masing sumbu sesuai buku uji kendaraan bermotor yang masih berlaku; h. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian suku cadang peralatan kendaraan bermotor; i. Menyiapkan bahan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor untuk keselamatan pelayanan angkutan; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
14
Paragraf 6 Bidang Komunikasi dan Informatika Pasal 25 Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pemantauan dan melaksanakan pendataan di bidang Komunikasi dan Informatika. Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan penertiban, Radio Amatir dan Frekuensi Radio Amatir; b. Pelaksanaan pengawasan penyiaran Radio Amatir dan Radio Antar penduduk; c. Pemberian rekomendasi pendirian pelayanan/penyiaran Radio Amatir, warnet, wartel, Base Transmition Station (BTS); d. Pemberian rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi; e. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi terhadap penyelenggaraan izin radio; f. Pelaksanaan pendataan Radio Amatir, Radio Antar penduduk, warnet, wartel, Base Transmition Station (BTS); g. Pelaksanaan pembinaan Organisasi/Asosiasi di bidang Komunikasi dan Informatika; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 27 Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Seksi Komunikasi; b. Seksi Informatika. Pasal 28 (1) Seksi Komunikasi mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pendirian Radio Amatir dan Radio antar penduduk (IKRAP & IPPKRAP); b. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pendirian wartel, warnet dan BTS; c. Mendata Radio Amatir, Radio antar penduduk (IKRAP & IPPKRAP); d. Menyiapkan bahan pembinaan Organisasi/Asosiasi Radio Amatir, Radio antar penduduk, wartel, warnet dan BTS; e. Mengadakan pengawasan/pemantauan penyiaran Radio Amatir; f. Menyiapkan bahan rekomendasi pengembangan pelayanan di bidang pos dan telekomunikasi; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Informatika mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan desiminasi informasi Nasional;
15
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Daerah; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Daerah; d. Menyiapkan bahan rekomendasi pengembangan pelayanan di bidang informatika; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 7 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 29 (1) UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. (2) UPTD mempunyai fungsi dan perencanaan teknis operasional, pelaksana teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional. (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. (4) UPTD terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 30 Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 31 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Setiap bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Setiap sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. (5) Setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidangnya masing-masing. (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris Dinas.
16
Pasal 32 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tetap pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat berlakunya Peraturan ini, Keputusan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 22 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 34 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
17
Pasal 35 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 21
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
18
