BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. (0717) 92536 Faximile (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) KABUPATEN BANGKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Daerah untuk mewujudkan pengelolaan data AMPL Daerah yang handal, perlu dibentuk kebijakan daerah mengenai pengelolaan data AMPL dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengelolaan data AMPL Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENGELOLAAN DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) KABUPATEN BANGKA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 7. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, yang selanjutnya di singkat AMPL adalah suatu program nasional pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan di setiap daerah di Indonesia. 8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. 9. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 10. Data adalah keterangan/bahan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian (analisis dan kesimpulan). 11. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (kuisioner). 12. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang diperoleh dari perhitungan data kualitatif.
2
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengelolaan data AMPL dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman bahwa salah satu bentuk nyata dari adopsi kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat adalah membenahi masalah data, untuk memperbaiki proses perencanaan dan monitoring pembangunan sektor AMPL, serta dapat membantu dalam mengukur kinerja, khususnya dalam monitoring pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). (2) Tujuan umum pengelolaan data AMPL Daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas Daerah dalam pengelolaan data AMPL, yang pada akhirnya memperkuat dalam bidang perencanaan dan pemantauan pembangunan sektor AMPL. (3) Tujuan khusus pengelolaan data AMPL Daerah adalah untuk mewujudkan sistem pengelolaan data AMPL Daerah yang handal, dalam hal pengumpulan data, verifikasi data, pengelolaan dan penyimpanan data (MIS) serta mekanisme updating data. BAB III ASAS UMUM PENGELOLAAN DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) Pasal 3 (1) Data AMPL Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa data AMPL dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan data AMPL harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan data AMPL merupakan pencapaian hasil pengelolaan data dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan data AMPL dilakukan dengan baik dan tepat sesuai dengan rencana agar dapat menekan anggaran biaya. (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan data AMPL dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan biaya yang terendah. (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan data AMPL. (8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian data AMPL dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban pengelolaan data AMPL berdasarkan pertimbangan yang obyektif. (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan data AMPL dilakukan dengan wajar dan proporsional. (11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan data AMPL diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3
BAB IV KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) Bagian Kesatu Pemegang kekuasaan dan Koordinator Pengelolaan Data AMPL Pasal 4 (1) Kepala Bappeda adalah pemegang kekuasaan dan koordinator pengelolaan data AMPL. (2) Pemegang kekuasaan dan koordinator pengelolaan data AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan pengelolaan data AMPL; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan data AMPL; c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan data AMPL; d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas pengelolaan data AMPL. (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang kekuasaan dan koordinator pengelolaan data AMPL mempunyai tugas sebagai berikut : a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan data AMPL; b. penyusunan Raperda Renstra AMPL; c. penyusunan laporan pengelolaan data AMPL; d. menyiapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan data AMPL; e. menyiapkan pedoman pengelolaan data AMPL; f. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan data AMPL lainnya berdasakan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. (2) Pemegang kekuasaan dan koordinator pengelolaan data AMPL bertanggungjawab atas pelaksanaan kewenangan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati. Bagian Kedua Pejabat Pengelola Data AMPL Pasal 5 (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pengelolaan data AMPL sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan data AMPL; b. menyusun laporan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan data AMPL; c. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem pengelolaan data AMPL; d. melaksanakan pengelolaan data AMPL; e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan data AMPL; f. melaksanakan sistem pengelolaan data AMPL; g. menyajikan informasi pengelolaan data AMPL; h. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan data AMPL; i. melaksanakan tugas lainnya berdasakan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. (2) Pejabat pengelola data AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Bappeda selaku pemegang kekuasaan dan koordinator pengelolaan data AMPL.
4
BAB V TAHAPAN-TAHAPAN DALAM PENGELOLAAN DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) Pasal 6 Tahapan-tahapan dalam pengelolaan data AMPL : a. Variabel data; b. Pengumpulan data; c. Pengolahan data; d. Publikasi data; dan e. Penggunaan data. Bagian Kesatu Variabel Data Pasal 7 (1) Variabel data AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a menentukan variabel data AMPL yang disepakati dan dikumpulkan oleh dinas instansi terkait. (2) Variabel data AMPL yang disepakati mengacu pada variabel Nasional (MDGs) dan variabel kebutuhan lokal (Daerah). (3) Variabel kebutuhan lokal (Daerah) sebagaimana dimasud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bappeda. Bagian Kedua Pengumpulan Data Pasal 8 (1) Pengumpulan data AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menentukan mekanisme pengumpulan data yang meliputi teknik sampai dengan intensitas pengumpulan data. (2) Pengumpulan data AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan metode : a. Sensus oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka melalui survey Mawas Diri di seluruh kecamatan setiap tahun; b. Registrasi melalui penyusunan profil desa di semua desa setiap tahun; c. Survey AMPL Daerah oleh Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka di seluruh kecamatan setiap tahun; d. Spot check oleh tim teknis (kelompok kerja) di sampling desa/kecamatan setiap tahun. Bagian Ketiga Pengolahan Data Pasal 9 (1) Pengolahan data AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menentukan mekanisme dalam pengolahan data. (2) Pengolahan data AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan : a. Penyusunan panduan pengolahan data melalui kesepakatan konsep, metodologi, Standard Operating Procedure (SOP), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Norma Standar Pelayanan Minimal (NSPM) oleh tim teknis (kelompok kerja) kabupaten, kelompok kerja pusat dan WASPOLA (Water and Sanitation Policy Formulation and Action Planning Project) setiap tahun;
5
b. Pengolahan data meliputi konsolidasi, analisis, verifikasi, editing, updating dan entry data oleh Badan, tim teknis (kelompok kerja) kabupaten, kelompok kerja pusat dan WASPOLA setiap tahun; c. Dokumentasi data melalui penyusunan laporan kinerja yang tercakup pada Kecamatan Dalam Angka dan Kabupaten Dalam Angka oleh Bappeda dan tim teknis (kelompok kerja) kabupaten; d. Dokumentasi elektronik melalui website ampl.bangka.go.id oleh Bappeda dan Bagian Telekomunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka sepanjang tahun. Bagian Keempat Publikasi Data Pasal 10 (1) Publikasi data AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menentukan mekanisme publikasi dan target pengguna data. (2) Publikasi data AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan metode : a. Website ampl.bangka.go.id oleh Bappeda dan Bagian Telekomunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka sepanjang tahun untuk target pengguna data umum; b. Perpustakaan dan digitalik oleh Bappeda dan Bagian Telekomunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka sepanjang tahun untuk target pengguna data umum; c. Newsletter oleh Bappeda setiap triwulan untuk target pengguna data stakeholders; d. leaflet, iklan layanan, katolog pustaka, poster, komik, compact disc, majalah, presentasi dan kliping bulanan. Bagian Kelima Penggunaan Data Pasal 11 (1) Penggunaan data AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e menentukan pengguna data dan prosedur bagi pihak luar untuk memperoleh dan menggunakan data. (2) Penggunaan data AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah dan DPRD guna perencanaan dan penganggaran setiap tahun dengan prosedur standar. b. oleh stakeholders guna perencanaan, penelitian, kebijakan dan donasi setiap tahun dengan prosedur melalui website, Bappeda (open access). BAB VI PELAKSANAAN PENGELOLAAN DATA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) Bagian Kesatu Kelembagaan Pasal 12 (1) Pengelolaan data AMPL harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan antara seluruh instansi/lembaga yang terkait. (2) Pengelolaan data AMPL dilaksanakan di setiap jenjang pemerintahan, meliputi : 6
a. Tingkat desa/kelurahan; b. Tingkat kecamatan; c. Tingkat kabupaten. (3) Pengelolaan data AMPL di tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk di setiap desa/kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan. (4) Pengelolaan data AMPL di tingkat kecamatan dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk di setiap kecamatan oleh Camat yang bersangkutan. (5) Pengelolaan data AMPL di tingkat kabupaten dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) yang terdiri dari instansi terkait dan ditetapkan oleh Bupati. (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sekurang-kurangnya terdiri dari penanggungjawab, pengawas, pencatat lapangan, pengolah data, penganalisis data dan instansi terkait. (7) Penanggungjawab tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi pengelolaan data AMPL dengan kelompok kerja (Pokja) Daerah dan seluruh instansi/lembaga yang terkait. (8) Kelompok kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menjadi mitra kerja WASPOLA dan kelompok kerja (Pokja) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menyusun kebijakan pembangunan AMPL di Daerah; b. Melakukan penyebarluasan informasi tentang AMPL dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya bidang AMPL; c. Memberikan bantuan teknis terhadap stakeholders terkait dalam bentuk pelatihan, penyusunan petunjuk dan bantuan lainnya; d. Membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing instansi terkait. Bagian Kedua Teknis Pengelolaan Data AMPL Paragraf 1 Tingkat Desa/Kelurahan Pasal 13 (1) Tim teknis di tingkat desa/kelurahan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data AMPL di masing-masing desa/kelurahan. (2) Pengelolaan data AMPL oleh tim teknis di tingkat desa/kelurahan meliputi pengelolaan data kualitatif dan data kuantitatif. (3) Pengelolaan data AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari instrumen data dalam penyusunan profil Desa/Kelurahan. (4) Tim teknis di tingkat desa/kelurahan wajib : a. melakukan updating/validasi data AMPL setiap 3 (tiga) bulan sekali; b. membuat laporan pengelolaan data AMPL setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada tim teknis (kelompok kerja) di tingkat kecamatan dengan tembusan tim teknis (kelompok kerja) di tingkat kabupaten. (5) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.
7
Paragraf 2 Tingkat Kecamatan Pasal 14 (1) Tim teknis di tingkat kecamatan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data AMPL di tingkat kecamatan. (2) Pengelolaan data AMPL oleh tim teknis di tingkat kecamatan merupakan bagian dari instrumen data dalam penyusunan profil kecamatan (Kecamatan Dalam Angka). (3) Tim teknis di tingkat kecamatan wajib : a. melakukan registrasi data AMPL setiap 3 (tiga) bulan sekali; b. membuat laporan pengelolaan data AMPL setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada tim teknis (kelompok kerja) di tingkat kabupaten. (4) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bappeda. Paragraf 3 Tingkat Kabupaten Pasal 15 (1) Kelompok kerja (Pokja) Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan data AMPL di Daerah. (2) Pengelolaan data AMPL oleh kelompok kerja (Pokja) Daerah merupakan bagian dari instrumen data dalam penyusunan profil kabupaten. (3) Kelompok kerja (Pokja) Daerah dapat memperoleh data pelengkap (seperti data dasar) yang bersumber dari instansi lain seperti survey konsultan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka. (4) Kelompok kerja (Pokja) Daerah wajib : a. melakukan registrasi data AMPL setiap 3 (tiga) bulan sekali; b. melakukan spot check dan survey sebagai data pembanding yang diperoleh dari desa/kelurahan dan kecamatan; c. membuat laporan pengelolaan data AMPL setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati. (5) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bappeda. Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 16 (1) Biaya-biaya yang perlu dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan data AMPL meliputi biaya koordinasi, pelatihan, pelaksanaan pengelolaan data, lokakarya validasi data dan publikasi data. (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan di setiap jenjang pemerintahan, meliputi : a. Tingkat desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berjalan yang merupakan bagian dari peruntukan alokasi dana desa (ADD); b. Tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
8
(3) Penganggaran biaya pengelolaan data AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan data AMPL dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 18 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 26 februari 2009 BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 1 Maret 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2009 NOMOR 6
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH PEMBINA NIP. 19560707 197912 1 001
9
10
