BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. : (0717) 92536 Fax : (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
b.
bahwa penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah.
dan perangkat daerah
sebagai unsur
3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.
2
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan di bidang ekonomi dan sumberdaya alam, sosial dan budaya, sarana dan prasarana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana serta penelitian dan statistik untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah. (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bappeda mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Kewenangan Pasal 5 Bappeda mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan Daerah; b. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
3
c. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program secara terpadu antar satuan kerja perangkat Daerah, antar pemerintahan, antar daerah, antar sektor dan antar lintas lainnya; e. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah; f.
Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Kecamatan/Desa;
g. Pelaksanaan SPM Daerah; h. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Daerah dan antara Daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri; i.
Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
j.
Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan perkotaan skala Daerah;
pengelolaan
kawasan
dan
lingkungan
k. Penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan perdesaan skala Daerah; l.
Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Daerah;
m. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah; n. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Daerah; o. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Daerah; p. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah; q. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah; r. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah; s. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah; t.
Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah;
u. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah; v. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah; w. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Kecamatan/Desa; x. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Daerah; y. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di Kecamatan/ Desa; z. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala Daerah; aa. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di Kecamatan/Desa;
4
bb. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah; cc.
Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan/Desa;
dd. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah; ee. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan/Desa; ff.
Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan di bidang penataan ruang yang mencakup rencana umum tata ruang wilayah, rencana bagian wilayah dan rencana kawasan tertentu;
gg. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai; hh. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang; ii.
Penetapan kawasan strategis Daerah;
jj.
Sosialisasi Norma, stándar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang penataan ruang;
kk.
Sosialisasi SPM bidang penataan ruang;
ll.
Pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang
mm. Penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang nn. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Daerah; oo. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; pp. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah; qq. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah; rr.
Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRW Daerah;
ss.
Penyusunan program dan anggaran Daerah di bidang penataan ruang;
tt.
Perumusan kebijakan strategis operasional RTRW Daerah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah;
uu. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah; vv.
Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Daerah;
ww. Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah : 1. a) Pelaksanaan monitoring, pengendalian pembangunan Daerah skala Daerah;
dan
evaluasi
pelaksanaan
b) Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan/Desa; c) Pelaksanaan monitoring, pengendalian pembangunan daerah Kecamatan/Desa;
dan
evaluasi
pelaksanaan
2. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah;
5
3. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah; 4. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah; 5. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah; 6. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Daerah; 7. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah; xx.
Pelaksanaan koordinasi pengelolaan penelitian, data, informasi dan statistik untuk keperluan perencanaan dan pembangunan Daerah;
yy.
Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Daerah;
zz.
Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Daerah;
aaa. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Daerah; bbb. Pemberian dukungan survei berskala Nasional di tingkat Daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat; ccc. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi; ddd. Penyelenggaraan statistik sektoral skala Daerah; eee. Pengembangan jejaring statistik khusus skala Daerah; fff.
Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6
Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam; d. Bidang Sosial Budaya; e. Bidang Sarana dan Prasarana; f. Bidang Penelitian dan Statistik; g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
6
Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 7 Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan Daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Bappeda, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Bappeda yang menjadi tanggungjawabnya, serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.
Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Bappeda.
Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Bappeda dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Bappeda; b. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Bappeda; d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Bappeda; f.
Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Bappeda;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
7
Pasal 11 Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum. Pasal 12 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Pengumpulan dan pensistematisasian perencanaan dan pelaporan Bappeda;
data
untuk
bahan
penyusunan
b. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; c. Penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Bappeda; d. Pengkoordinasian penyusunan pelaporan Bappeda;
laporan
pelaksanaan
perencanaan
dan
e. Penghimpunan, pengolahan dan penganalisaan data laporan pelaksanaan kegiatan Bappeda; f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Pembelajaran dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan; b. Penyusunan rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; c. Penyiapan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan rutin; e. Penyelenggaraan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f.
Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; i.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
j.
Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
(3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
8
a. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; b. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan; c. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; d. Penyelenggaraan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya; e. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai; f.
Pengendalian surat masuk dan surat keluar;
g. Pengendalian arsip aktif; h. Pelaksanaan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; i. Pelaksanaan administrasi barang dan perlengkapan kantor; j. Penyiapan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; k. Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
dan
pemakaian,
l. Penyiapan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; m. Penyiapan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
Barang
Unit
(RKBU)
dan
Rencana
n. Penyiapan bahan laporan Bappeda; o. Penyiapan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; p. Penyiapan administrasi perlengkapan kantor;
penggunaan
dan
pemakaian
peralatan
serta
q. Pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; r. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum; s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; t.
Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Paragraf 3 Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam Pasal 13 Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 14 Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam.
9
Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam mempunyai fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan; b. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan; c. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan; d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; f.
Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 16 Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam terdiri dari : a. Sub Bidang Ekonomi; b. Sub Bidang Sumberdaya Alam. Pasal 17 (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas : a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan dan perindustrian; b. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan dan perindustrian; c. Penyusunan rencana pembangunan Daerah dan rencana pendanaannya dalam urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan dan perindustrian; d. Pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian; e. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Ekonomi. f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10
g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Sumberdaya Alam mempunyai tugas : a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan; b. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan; pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan; c. Penyusunan rencana pembangunan Daerah dan rencana pendanaannya dalam urusan; pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan; d. Pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan; pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan; e. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Sumberdaya Alam; f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Paragraf 4 Bidang Sosial Budaya Pasal 18 Bidang Sosial Budaya adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Pasal 19 Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang Sosial Budaya.
Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata, pemerintahan umum, kepegawaian, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama;
11
b. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata, pemerintahan umum, kepegawaian, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama; c. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata, pemerintahan umum, kepegawaian, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama; d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata, pemerintahan umum, kepegawaian, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; f.
Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 21 Bidang Sosial Budaya terdiri dari :. a. Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan; b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
Pasal 22 (1) Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas : a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan olahraga, serta pariwisata; b. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan olahraga, serta pariwisata; c. Penyusunan rencana pembangunan Daerah dan rencana pendanaannya dalam urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan olahraga, serta pariwisata; d. Pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan, pemuda dan olahraga, serta pariwisata;
12
e. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan; f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sosial Budaya tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas : a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pemerintahan umum, kepegawaian, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama; b. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pemerintahan umum, kepegawaian, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama; c. Penyusunan rencana pembangunan Daerah dan rencana pendanaannya dalam urusan pemerintahan umum, kepegawaian, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama; d. Pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pemerintahan umum, kepegawaian, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan agama; e. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sosial Budaya tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 5 Bidang Sarana dan Prasarana Pasal 23 Bidang Sarana dan Prasarana adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 24 Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang Sarana dan Prasarana. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan pertanahan;
13
b. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan pertanahan; c. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan pertanahan; d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan pertanahan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; f.
Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 26 Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : a. Sub Bidang Infrastruktur; b. Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
Pasal 27 (1) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas : a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika; b. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika; c. Penyusunan rencana pembangunan Daerah dan rencana pendanaannya dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika; d. Pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, komunikasi dan informatika; e. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Infrastruktur; f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Penataan Ruang, tugas :
Lingkungan Hidup dan Pertanahan mempunyai
14
a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan pertanahan; b. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan pertanahan; c. Penyusunan rencana pembangunan Daerah dan rencana pendanaannya dalam urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan pertanahan; d. Pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup dan pertanahan; e. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertanahan; f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 6 Bidang Penelitian dan Statistik Pasal 28 Bidang Penelitian dan Statistik adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 29 Bidang Penelitian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang penelitian dan statistik.
Pasal 30 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penelitian dan Statistik mempunyai fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam bidang penelitian dan urusan statistik; b. Pengkoordinasian dan Pengsinkronisasian perencanaan pembangunan Daerah dalam bidang penelitian dan urusan statistik; c. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah dalam bidang penelitian dan urusan statistik; d. Pelaksanaan hubungan kerja dalam lingkup perencanaan pembangunan Daerah di bidang penelitian dan urusan statistik; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; f.
Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
15
Pasal 31 Bidang Penelitian dan Statistik terdiri dari : a. Sub Bidang Penelitian; b. Sub Bidang Statistik.
Pasal 32 (1) Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas : a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam bidang penelitian; b. Pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pembangunan Daerah dalam bidang penelitian;
pelaksanaan
perencanaan
c. Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan rencana pendanaannya dalam bidang penelitian; d. Pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam bidang penelitian; e. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Penelitian; f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penelitian dan Statistik tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah dalam bidang statistik. a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan statistik umum, statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus; b. Pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan statistik umum, statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus; c. Penyusunan rencana pembangunan Daerah dan rencana pendanaannya dalam urusan statistik umum,statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus; d. Pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dalam urusan statistik umum,statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus; e. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Statistik; f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penelitian dan statistik tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
16
Paragraf 7 Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pasal 33 Bidang Pengendalian dan Evaluasi adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 34 Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Pasal 35 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dalam bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; b. Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian dalam bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; c. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; d. Pelaksanaan hubungan kerja dalam bidang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; f.
Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 36 Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari : a. Sub Bidang Pengendalian; b. Sub Bidang Evaluasi. Pasal 37 (1) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas : a. Penyiapan perumusan pembangunan Daerah;
kebijakan
pengendalian
pelaksanaan
rencana
b. Pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; c. Penyusunan rencana pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah dan rencana pendanaannya; d. Pengkajian Daerah;
kebijakan
pengendalian
pelaksanaan
rencana
pembangunan
e. Pelaksanaan pengendalian kerjasama pembangunan antar pemerintahan dan antar pelaku pembangunan lainnya;
17
f.
Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengendalian;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. Pemberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas : a. Penyiapan perumusan kebijakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; b. Pengkoordinasian, pengsinkronisasian rencana pembangunan Daerah;
dan
pengevaluasian
pelaksanaan
c. Penyusunan rencana evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah dan rencana pendanaannya; d. Pengkajian kebijakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; e. Pelaksanaan evaluasi kerjasama pembangunan antar pemerintahan dan antar pelaku pembangunan; f.
Penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Evaluasi;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 38 Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 39 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
18
(6) Apabila Kepala Badan berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. (7) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat.
Pasal 40 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tetap pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencana Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 42 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
19
Pasal 43 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 26
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
20
21
22
