BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. (0717) 92536 Faximile (0717) 92534 SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
:
a. bahwa pembentukan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka; b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
:
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D). MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah
2
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial dan ketenagakerjaan. (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial dan ketenagakerjaan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan ketenagakerjaan; b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan ketenagakerjaan; c. Pemberian Izin di bidang sosial dan ketenagakerjaan; d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan ketenagakerjaan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang sosial dan ketenagakerjaan. Bagian Keempat Kewenangan Pasal 5 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. Penetapan kebijakan bidang sosial skala Daerah mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional; b. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala Daerah; c. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Daerah; d. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Daerah; e. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi; f. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi; g. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala Daerah; 3
g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t.
u. v. w. x. y. z. å. ä. ö.
aa. bb.
cc. dd. hh. ii.
jj.
Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Daerah; Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala Daerah; Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala Daerah; Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Daerah; Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala Daerah; Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial; Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah; Pengusulan Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Daerah; Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala Daerah; Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Daerah; Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Daerah; Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial; Pemberian penghargaan di bidang sosial skala Daerah; Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilainilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Daerah; Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di Daerah; Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Daerah; Penanggulangan korban bencana skala Daerah; Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Daerah; Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Daerah; Pemberian rekomendasi izin undian skala Daerah bila diperlukan; Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat Daerah; Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah; Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Daerah; Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah; Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah; Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Daerah; Perencanaan tenaga kerja daerah Daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala Daerah; Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah;
4
kk. ll.
mm. nn. oo. pp. qq. rr. ss. tt. uu. vv. ww. xx.
yy.
zz. aaa. bbb. ccc. ddd. eee. fff. ggg. hhh. iii. jjj. kkk.
Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Daerah; Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Daerah; Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala Daerah; Pengusulan Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi Daerah; Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Daerah; Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala Daerah; Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah Daerah; Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri; Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala Daerah; Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja; Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala Daerah; Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala Daerah; Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja; Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja Daerah Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala Daerah; Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Daerah; Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Daerah; Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala Daerah; Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL); Penerbitan SPP AKL skala Daerah; Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) Daerah; Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala Daerah; Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM; Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah; Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Daerah yang bersangkutan; Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala Daerah; Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala Daerah; Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah Daerah;
5
lll. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah Daerah; mmm. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah Daerah; nnn. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah Daerah; ooo. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah Daerah berdasarkan asal/alamat calon TKI; ppp. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah Daerah; qqq. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala Daerah; rrr. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri; sss. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Daerah; ttt. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah Daerah; uuu. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Daerah. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah Daerah; vvv. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah Daerah; www. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah; xxx. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah; yyy. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi; zzz. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah Daerah; aaaa. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala Daerah; bbbb. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah Daerah; cccc. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi Daerah; dddd. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala Daerah; eeee. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Daerah kepada gubernur; ffff. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Daerah; gggg. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala Daerah; hhhh. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala Daerah; iiii. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala Daerah; jjjj. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala Daerah dan melaporkannya kepada provinsi; kkkk. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Daerah berdasarkan hasil verifikasi;
6
llll.
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala Daerah; mmmm. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah; nnnn. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah; oooo. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala Daerah; pppp. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala Daerah; qqqq. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala Daerah; rrrr. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala Daerah; ssss. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala Daerah; tttt. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah; uuuu. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah; vvvv. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala Daerah; wwww. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi; xxxx. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala Daerah kepada pemerintah; yyyy. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala Daerah kepada pemerintah; zzzz. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupa-ten/kota kepada pemerintah; aaaaa. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala Daerah; bbbbb. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial Skala Daerah; ccccc. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial Skala Daerah; ddddd. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial Skala Daerah; eeeee. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja Skala Daerah; fffff. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Daerah; ggggg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Daerah; hhhhh. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7
BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pemberdayaan Sosial; d. Bidang Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; e. Bidang Promosi dan Informasi Sosial dan Ketenagakerjaan; f. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; g. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
Bagian Kedua Penjabaran Tugas Dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya dilingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; 8
b. c. d. e.
f. g.
Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang sosial dan tenaga kerja sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 11
Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian Keuangan;
Pasal 12 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub Bagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; b. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; c. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; e. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja; b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; c. Mengelola utrusan perjalanan Dinas dan keprotokolan; d. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; e. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) pegawai; 9
f. g. h. i. j. k.
Mengendalikan surat masuk dan surat keluar; Mengendalikan arsip aktif; Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor; Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; l. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; m. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); n. Menyiapkan bahan laporan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; o. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; p. Menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor; q. Membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum; s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; t. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin; e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
10
Paragraf 4 Bidang Pemberdayaan Sosial Pasal 13 Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan memberikan bimbingan/pembinaan sosial dan penguatan kelembagaan dan kemitraan sosial. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan perumusan Kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial; b. Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan Karang Taruna, Gelanggang Remaja, Pusat Kegiatan Kesejahteraan Keluarga dan pusat kegiatan anak – anak terlantar; c. Pembinaan terhadap potensi sosial dan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat; d. Pengaturan segala bentuk pengumpulan dan penyerahan dana baik berupa uang maupun barang dari usaha masyarakat maupun pemerintah; e. Pengawasan dan Pemberian Perizinan Undian Sosial, Pengumpulan dana sosial baik berupa uang maupun berupa barang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; f. Pemberian rekomendasi perizinan terhadap organisasi sosial yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial; g. Pengendalian dan pembinaan usaha-usaha penggunaan dana sumbangan sosial;
pengumpulan, pengerahan dan
h. Pemberdayaan lembaga sosial, peran keluarga dan Komunitas Adat Terpencil (KAT); i.
Penghimpunan data, menyiapkan dan menyusun bahan kebijaksanaan serta melaksanakan usaha pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;
j. Penyiapan dan pemprosesan bahan usulan rekomendasi pemberian tanda kehormatan, kejuangan pahlawan dan melakukan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; l. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 15 Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari : a. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Sosial; b. Seksi Pembinaan Sosial. Pasal 16 (1) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Sosial mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan untuk pemberdayaan sosial;
merumuskan
Kebijakan
teknis
di
bidang
11
b. Menyiapkan bahan pengaturan segala bentuk usaha-usaha kesejahteraan sosial baik pemerintahan maupun masyarakat; c. Menyiapkan bahan pembuatan surat izin pengumpulan sumbangan sosial dan undian sosial; d. Menyiapkan bahan pembuatan surat izin pendaftaran pendirian lembaga sosial; e. Menyiapkan bahan pemberdayaan organisasi sosial; f. Menyiapkan bahan untuk melestarikan nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawanan, Kejuangan serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; g. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program integrasi dengan unit yang terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan program; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pembinaan Sosial mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pemberian Bimbingan dan Penyuluhan Sosial kepada masyarakat tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); b. Menyiapkan bahan pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pekerja Sosial Lembaga, Karang Taruna, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Sistem Nilai yang mendukung dan Sumber Alam; c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan peran keluarga; d. Menyiapkan bahan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program integrasi dengan unit yang terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan program; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 5 Bidang Bantuan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Pasal 17 Bidang Bantuan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di bidang penyiapan, pembinaan rehabilitasi sosial, bantuan kesejahteraan sosial dan penangggulangan bencana. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bidang Bantuan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan kebijakan Teknis bidang Bantuan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; b. Penyelenggaraan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan terhadap penderita cacat, gelandangan dan pengemis , orang terlantar, anak nakal, tuna susila dan korban penyalahgunaan Napza;
12
c. Pengaturan pemberian bantuan kepada Daerah yang terkena paceklik; d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
bantuan
sosial
kepada
e. Pemberian bantuan kepada Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); f. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); g. Penyelenggaraan usaha-usaha penyantunan dan perlindungan oleh masyarakat terhadap anak-anak terlantar, yatim piatu melalui panti asuhan, asuhan keluarga, adopsi dan perwalian lainnya; h. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaran usaha-usaha rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); i. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
pelayanan
sosial
kepada
j. Pencegahan timbulnya kenakalan anak-anak remaja putus sekolah; k. Penyelenggaraan dan Fasilitasi Tim Keamanan Sosial dan Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam di Daerah; l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; m. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 19 Bidang Bantuan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari : a. Seksi Bantuan Sosial; b. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial. Pasal 20 (1) Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan usaha-usaha pelayanan dan pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin dan orang terlantar serta korban tindak kekerasan; b. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni; c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi pemberian bantuan korban bencana alam, bencana sosial dan musibah lainnya; d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi Tim Kemananan Sosial dan Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana; e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada penderita cacat, eks napi, tunas susila, anak nakal dan korban NAPZA; 13
b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan sosial kepada para Lanjut Usia; c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya penyelenggaraan rehabiltasi dan pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait dalam uapaya pencegahan dan penertiban tuna sosial (gelandangan, pegemis dan tuna susila); e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rehabilitasi sosial pada daerah kumuh; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 6 Bidang Promosi, Informasi Sosial dan Ketenagakerjaan Pasal 21 Bidang Promosi, Informasi Sosial dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi pelaksanaan bidang Promosi, Informasi Sosial dan Tenaga Kerja. Pasal 22 Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang Promosi dan Informasi Sosial dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan informasi sosial dan ketenagakerjaan; b. Pemberian Informasi Sosial dan Ketenagakerjaan; c. Pemberian Promosi yang berkaitan dengan hasil kegiatan; d. Pembinaan melalui Loka Bina Karya (LBK) sebagai sarana pelayanan dan tempat pengembangan keterampilan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial; e. Pemberian pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan social melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS) terutama kepada jompo terlantar dan keluarga kurang mampu; f. Pemberian pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan social baik yang berada di Panti maupun diluar Panti; g. Pelaksanaan kerja sama kepada penyandang masalah kesejahteraan social dapat berjalan baik dan lancar; h. Pengkoordinasian baik intern maupun ekstern organisasi dalam menyelenggarakan promosi dan informasi social maupun ketenagakerjaan; i.
Perumusan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi kebijakan yang berkenaan dengan promosi dan informasi social dan ketenagakerjaan;
j.
Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
14
Pasal 23 Bidang Promosi, Informasi Sosial dan Ketenagakerjaan terdiri dari : a. Seksi Promosi dan Informasi Sosial; b. Seksi Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan.
Pasal 24 (1)Seksi Promosi dan Informasi Sosial mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pengaturan segala bentuk promosi dan informasi sosial baik dari pemerintah maupun masyarakat; b. Menyiapkan bahan pemberian konsultasi kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial apabila ada kesulitan-kesulitan dibidang perizinan dengan menyarakan alternative pemecahannya agar kesulitan – kesulitan tersebut dapat diatasi; c. Menyiapkan bahan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial kepada masyarakat yang membutuhkan informasi tentang penanganan masalah-masalah sosial baik secara lisan atau tertulis; d. Melaksanakan relasi kepada para pengusaha dalam rangka menjalin kerja sama untuk meningkatkan pelayanan sosial; e. Menyiapkan bahan guna meningkatkan usaha kesejahteraan social bagi para penyandang masalah social melalui pelayanan social baik dipanti maupun diluar panti; f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan program yang terintegrasi dengan unit terkait agar diperoleh sinkronisasi; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Promosi dan Informasi Ketenagakerjaan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan Informasi tentang Ketenagakerjaan; b. Menyiapkan bahan Promosi tentang Hasil Kegiatan Pelatihan; c. Menyiapkan bahan Pembinaan terhadap kelompok yang telah diberikan Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG); d. Melaksanakan Upaya Peningkatan Kesejahteraan kepada Peserta Latihan; e. Menyiapkan bahan Penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja; f. Menyiapkan bahan Pembinaan Program Hasil Latihan dan Pemberian Layanan Informasi Pelatihan; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 7 Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Pasal 25 Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja penempatan dan perluasan kerja.
15
Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan penempatan kerja; b. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja dalam upaya meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja; c. Pemberian izin lembaga latihan asing dan pemagangan keluar dan pembinaan lembaga latihan swasta; d. Pembinaan program terhadap fasilitas hasil produksi / jasa, hasil latihan dan pemberian layanan informasi pelatihan; e. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja; f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 27 Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari : a. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja; Pasal 28 (1) Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pemberian izin lembaga latihan asing dan pemagangan keluar; b. Menyiapkan bahan pemberian izin dan pembinaan lembaga latihan swasta; c. Menyiapkan bahan penetapan standar akreditasi dan sertifikasi lembaga latihan swasta; d. Menyiapkan bahan produktivitas Tenaga Kerja; e. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas Tenaga Kerja melalui pelatihan dan pemagangan; f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kerjasama latihan kerja; g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan latihan kerja; h. Menyiapkan bahan pengujian keterampilan dan rekomendasi penerbitan sertifikasi; i. Menyiapkan bahan pembinaan program, fasilitas hasil produksi / jasa, hasil latihan dan pemberian layanan informasi pelatihan; j. Menyiapkan bahan guna meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; l. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
16
(2) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyaluran dan penempatan Tenaga Kerja; b. Menyiapkan bahan pendayagunaan Tenaga Kerja penganggur dan setengah penganggur melalui sistem padat karya; c. Menyiapkan bahan penyuluhan usaha mandiri dan teknologi tepat guna serta memberi bimbingan dan praktek penggunaannya agar tercipta kesempatan kerja; d. Menyiapkan bahan penyuluhan dan bimbingan analisa jabatan; e. Menyiapkan bahan analisa jabatan untuk pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja; f. Menyiapkan bahan penyusunan analisa Pasar Kerja dan Bursa Kerja; g. Menyiapkan bahan pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga Negara asing pendatang ( TKWNAP ); h. Menyiapkan bahan penempatan Tenaga Kerja penyandang cacat; i. Menyiapkan bahan penyaluran Tenaga Kerja bagi pencari kerja melalui AKAL, AKAD, dan AKAN; j. Menyiapkan bahan penempatan pedoman kerjasama Internasional dalam bidang ketenagakerjaan; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; l. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 8 Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Pasal 29 Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan kordinasi hubungan Industrial, kesejahteraan pekerja dan pengawasan ketenagakerjaan. Pasal 30 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29, Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan pengawasan; b. Pembinaan hubungan Industrial dan Kesejahteraan pekerja; c. Pengawasan ketenagakerjaan; d. Pembinaan organisasi pekerja / buruh dan organisasi pengusaha; e. Penyusunan, Pengusulan dan pengawasan pemberian upah minimum Kabupaten dan upah minimum sektoral Kabupaten; f. Pemberian izin penyimpangan waktu kerja dan izin kerja malam bagi pekerja wanita; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; h. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
17
Pasal 31 Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan terdiri dari : a. Seksi Perselisihan dan Persyaratan Kerja; b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan; Pasal 32 (1) Seksi Perselisihan dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan peningkatan kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial melalui keluarga berencana, koperasi, karyawan, dan syarat – syarat kerja; b. Menyiapkan bahan pembinaan Hubungan Industrial; c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi pekerja / buruh dan organisasi pengusaha; d. Menyiapkan bahan penanganan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial; e. Menyiapkan bahan pendidikan hubungan Industrial; f. Menyiapkan bahan penyusunan dan mengusulkan upah minimum Kabupaten dan upah minimum sektoral Kabupaten; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang – undangan ketenagakerjaan; b. Menyiapkan bahan pembinaan JAMSOSTEK, pengawasan dan pemantauan perkembangan jaminan sosial bagi karyawan ; c. Menyiapkan bahan pengawasan keselamatan kerja, keselamatan kerja hygiene perusahaan dan lingkungan kerja; d. Menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan upah minimum Kabupaten dan upah minimum sektoral Kabupaten; e. Menyiapkan bahan pemberian izin pemakaian / penggunaan katel uap pesawat angkat dan angkut, mesin las, las karbit, motor diesel instalasi penyalur petir, instalasi listrik dan proteksi kebakaran; f. Menyiapkan bahan inventarisasi perusahaan baik yang baru maupun yang lama seperti tertulis dalam wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; g. Menyiapkan bahan pemberian izin penyimpangan waktu kerja, dan waktu istirahat; h. Menyiapkan bahan pemberian izin kerja malam bagi pekerja wanita; i. Menyiapkan bahan pelaporan hasil pengawasan ketenagakerjaan bidang norma dan keselamatan kerja; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
18
Paragraf 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 33 (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pokok Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang mempunyai wilayah kerja 1 ( satu ) atau beberapa kecamatan (2) UPTD mempunyai fungsi perencanaan teknis operasional, pelaksanaan teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat (4) UPTD terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 34
Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 35 (1)
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban administratif melalui Sekretaris Daerah.
(2)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)
Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)
Setiap Sub Bagian di dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)
Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
(6)
Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
(7)
Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.
Pasal 36 (1)
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
19
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 37
Pada saat berlakunya Peraturan ini : a. Keputusan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 19 Seri D); dan b. Keputusan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 23 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 38 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20
Pasal 39 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 22
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
21
22
