BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. (0717) 92536 Faximile (0717) 92534 SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
: a.
bahwa pembentukan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka;
b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. 7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
2
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) (2)
Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan ; b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan; d. Pemberian Izin dalam penyelenggaraan Kesehatan; e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD); f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang Kesehatan. Bagian Keempat Kewenangan Pasal 5 Dalam menyelenggarakan fungsinya, Dinas Kesehatan mempunyai wewenang; a. Penyelenggaraan,bimbingan dan pengendalian oprasionalisasi bidang kesehatan; b. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi,penyidikan kejadian luar biasa/KLB dan gizi buruk; c. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; d. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala Daerah; e. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk; f. Pengendalian oprasional penanggulangan bencana dan wabah skala Daerah; g. Penyelenggaraan kesehatan haji setempat;
3
h. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah terpencil,rawan dan kepulauan; i. Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional; j. Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan daerah; k. Penyediaan dan pengelolaan bufferstoc obat kabupaten,alat kesehatan,reagensia dan vaksin; l.
Penempatan tenaga kesehatan strategis;
m. Registrasi,akreditasi,sertifikasi
tenaga
kesehatan
tertentu
sesuai
peraturan
perundang-undangan; n. Registrasi,akreditasi,sertifikasi alat kesehatan tertentu sesuai peraturan perundangundangan; o. Pengambilan contoh/sampling sediaan farmasi di lapangan; p. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi; q. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga; r. Sertifikasi Alat Kesehatan PKRT klas I; s. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu; t. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan provinsi; u. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi RS Pemerintah Klas C,Klas D,rumah Sakit Swasta yang setara, praktek berkelompok,klinik umum/spesialis,Rumah Bersalin,Klinik Dokter keluarga/Dokter gigi keluarga ,kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisonal serta sarana penunjang yang setara; v. Pemberian izin PBF cabang,PBAK dan industri kecil obat tradisional; w. Pemberian izin apotik dan toko obat; x. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Daerah; y. Pengelolaan survey kesehatan daerah skala Daerah; z. Implementasi penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi
di bidang pelayanan
kesehatan; å. Penyelenggaraan promosi kesehatan; ä. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder; ö. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat; aa. Penyehatan lingkungan; bb. Pengendalian penyakit; cc. Penyelenggaraan kerjasama luar negri skala Daerah; dd. Pembinaan, monitoring,pengawasam dan evaluasi skala Daerah; hh. Pengelolaan sistem informasi kesehatan; ii. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4
BAB II SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris; c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; d. Bidang Pelayanan dan Farmasi; e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan; f. Bidang Bina Program; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
Bagian Kedua Penjabaran Tugas Dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Kesehatan. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kesehatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kesehatan; b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kesehatan;
5
c. d. e. f. g.
Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan; Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepeda Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 11
Sekretariat terdiri dari: a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum. Pasal 12 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub Bagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan Kesehatan; b. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas Kesehatan ; c. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Kesehatan; d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Kesehatan; e. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja; b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mitasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; c. Mengelola utrusan perjalanan Dinas dan keprotokolan; d. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; e. Merencanakan dan melaksankan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) pegawai; f. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
6
g. h. i. j. k.
Mengendalikan arsip aktif; Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor; Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; l. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; m. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); n. Menyiapkan bahan laporan Dinas Kesehatan o. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; p. Menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor; q. Membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum; s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; t. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin; e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
7
Paragraf 3 Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Pasal 13
Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas membuat perencanaan, menyelenggarakan kegiatan, bimbingan teknis, evaluasi dan menyusun laporan di bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. Perencanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan serta pengendalian wabah dan bencana; b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan serta pengendalian wabah dan bencana; c. Pemberi Bimbingan teknis di bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan serta pengendalian wabah dan bencana; d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan serta pengendalian wabah dan bencana; e. Pemfasilitasi kajian dan penyebaran informasi data epidemiologi oleh Tim Epidemiologi; f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pasal 15 Bidang Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari; a. Seksi Pengendalian Penyakit; b. Seksi Surveilan Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra; c. Seksi Penyehatan Lingkungan. Pasal 16 (1) Seksi Pengendalian penyakit mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan, membuat laporan pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit menular bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular. (2) Seksi Surveilans Epidemiologi,imunisasi dan kesehatan Matra mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan membuat laporan surveilans epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra serta pengendalian wabah dan bencana meliputi kesiapsiagaan, mitigasi , tanggap darurat dan pemulihan. (3) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan, membuat laporan kegiatan penyehatan lingkungan meliputi penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah.
8
Paragraf 4 Bidang Pelayanan dan Farmasi Pasal 17 Bidang pelayanan dan Farmasi mempunyai tugas merencanakan kebijakan teknis tingkat daerah, menyelenggarakan bimbingan teknis, evaluasi , registrasi, akreditasi dan sertfikasi sarana dan peralatan kesehatan, penyelenggara kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman, napza, kosmetik dan alat kesehatan serta penyusunan pelaporan di bidang pelayanan medis dasar dan Farmasi. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelayanan dan Farmasi mempunyai fungsi : a. Perencanaan pelaksanaan teknis bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, keperawatan serta kefarmasian dan alat kesehatan; b. Perumusan kebijakan ,standard,pedoman,prosedur skala daerah bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, keperawatan serta kefarmasian dan alat kesehatan; c. Penyelenggaraan program bidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan ,keperawatan dan kefarmasian dan alat kesehatan; d. Pemberian bimbingan teknis , evaluasi dan penyusunan pelaporan; g. Pelaksanaan administrasi Bidang pelayanan dan farmasi; h. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pasal 19 Bidang Pelayanan dan Farmasi terdiri dari: a. Seksi Pelayanan Medik Dasar dan Rujukan; b. Seksi Keperawatan; c. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan. Pasal 20 (1) Seksi Pelayanan Medik Dasar dan Rujukan mempunyai tugas membuat bahan perencanaan kebijakan dan kegiatan, standard, pedoman, kriteria, prosedur skala daerah , menyelenggarakan kegiatan menyiapakan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan , dibidang pelayanan medik dasar dan rujukan melingkupi pelayanan medik dasar di institusi baik pemerintah maupun swasta, pelayanan kesehatan gigi, dan medik komplementer dan alternative. (2) Seksi Keperawatan mempunyai tugas membuat perencanaan,penyelenggaraan kegiatan ,bimbingan teknis,evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan keperawatan dasar,keperawatan komunitas,keperawatan kebidanan,keperawatan keluarga. (3) Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan kebijakan dibidang penyediaan obat publik,pengelolaan obat publik,pelayanan farmasi komunitas,farmasi klinik serta kerja sama profesi,penggunaan obat rasional dan obat essensial. Registrasi,akreditasi,sertifikasi alat kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.Pengambilan contoh/sampling sediaan farmasi di lapangan.Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.Sertifikasi Alat Kesehatan PKRT klas I.Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu. Pemberian rekomendasi izin sarana
9
kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan provinsi.Pemberian izin sarana kesehatan meliputi RS Pemerintah Klas C,Klas D,rumah SAkit Swasta yang setara, praktek berkelompok,klinik umum/spesialis,Rumah Bersalin,Klinik Dokter keluarga/Dokter gigi keluarga ,kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisonal serta sarana penunjang yang setara.Pemberian izin PBF cabang,PBAK dan industri kecil obat tradisional.Pemberian izin apotik dan toko obat., bimbingan teknis dan evaluasi dan menyusun laporan di bidang pelayanan kefarmasian meliputi obat,makanan dan minuman,napza,kosmetik dan alat kesehatan. Paragraf 5 Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Pasal 21 Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas membuat perencanaan,menyelenggarakan kegiatan,bimbingan teknis,evaluasi dan menyusun laporan di Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan keluarga,kesehatan komunitas,kesehatan jiwa masyarakat,gizi masyarakat,dan promosi kesehatan; b. Penyelenggara kegiatan kesehatan keluarga,kesehatan komunitas,kesehatan jiwa masyarakat,gizi masyarakat,dan promosi kesehatan; c. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan kesehatan keluarga,kesehatan komunitas,kesehatan jiwa masyarakat,gizi masyarakat,dan promosi kesehatan; d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga,kesehatan komunitas,kesehatan jiwa masyarakat,gizi masyarakat,dan promosi kesehatan. Pasal 23 Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan terdiri dari : a. Seksi Kesehatan Gizi Masyarakat; b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; c. Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas. Pasal 24 (1) Seksi Kesehatan gizi masyarakat mempunyai tugas merencanakan ,menyelenggarakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi , membuat laporan kegiatan kesehatan gizi masyarakat meliputi konsumsi makanan,gizi, makro, gizi mikro, gizi klinis, kewaspadaan gizi. (2) Seksi Kesehatan ibu dan anak mempunyai tugas merencanakan ,menyelenggarakan,bimbingan teknis,monitoring dan evaluasi , membuat laporan kegiatan Kesehatan ibu dan anak meliputi kesehatan maternal dan neonatal, kesehatan balita, kesehatan usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut.
10
(3) Seksi Promosi Kesehatan dan kesehatan komunitas mempunyai tugas merencanakan , menyelenggarakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi , membuat laporan kegiatan Promosi Kesehatan dan kesehatan komunitas meliputi kesehatan institusi, kesehatan tradisonal, kesehatan indera, kesehatan perkotaan, kesehatan jiwa masyarakat, usaha kesehatan berbasis masyarakat dan promosi kesehatan. Paragraf 6 Bidang Bina Program Pasal 25 Bidang bina program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta penyediaan data dan informasi serta evaluasi dan penyususnan laporan. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Bina Program mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program dan anggaran; b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi; c. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program. Pasal 27 Bidang Bina Program terdiri dari : a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; b. Seksi Data dan Informasi; c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan . Pasal 28 (1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana , program dan anggaran. (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan pengolahan serta penyajian data dan informasi serta mengoptimalkan pengembangan dan pendayagunaan sistem informasi kesehatan (Simpus/SIRS/SIK ). (3) Seksi Monitoring dan evaluasi program kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan ,evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program. Paragraf 7 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 29 (1)
UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
11
(2) (3)
(4)
UPTD mempunyai fungsi dan perencanaan teknis operasional, pelaksana teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 30
Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 31 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Setiap Sub Bagian di dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing. (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris. Pasal 32 (1) Dalam melaksanakn tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
12
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat berlakunya Peraturan ini, Keputusan Bupati Bangka Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 17 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 34 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 35 Peraturan ini berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 17
13
14
