BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. : (0717) 92536 Fax : (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka;
b.
bahwa penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka.
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalahKabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka. 5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka.
2
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Perpustakaan dan Kearsipan. (2) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan perumusan pedoman/kebijakan teknis dan pengkoordinasian program pengelolaan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Kewenangan Pasal 5 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di Daerah berdasarkan kebijakan kearsipan Nasional meliputi : 1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di Daerah sesuai dengan kebijakan Nasional; 2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di Daerah sesuai dengan kebijakan Nasional; 3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di Daerah sesuai dengan kebijakan Nasional; 4. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di Daerah sesuai dengan kebijakan Nasional; 5. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di Daerah sesuai dengan kebijakan Nasional; 6. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di Daerah sesuai dengan kebijakan Nasional. b. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
3
c. Pengelolaan arsip statis perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan perorangan berskala Daerah; d. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; e. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Daerah berpedoman kebijakan Provinsi dan Nasional, meliputi : 1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala Daerah berdasarkan kebijakan Nasional; 2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala Daerah sesuai kebijakan Nasional; 3. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala Daerah sesuai kebijakan Nasional; 4. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala Daerah sesuai kebijakan Nasional; 5. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala Daerah sesuai kebijakan Nasional; f. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Daerah : 1. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar; 2. Pengembangan SDM; 3. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai stándar; 4. Kerjasama dan jaringan perpustakaan; 5. Pengembangan minat baca. g. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan Nasional; h. Koordinasi pelestarian tingkat Daerah; i. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala Daerah sesuai kebijakan Nasional; j. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda; k. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan/kearsipan.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Sumber Daya Manusia Arsip dan Perpustakaan; d. Seksi Perpustakaan; e. Seksi Kearsipan; f. Kelompok jabatan fungsional
4
Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Kantor Pasal 7 Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin Kantor Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Kantor Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi tanggungjawabnya, serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan, koordinasi, penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas, protokol serta pembuatan laporan dinas. Paragraf 3 Seksi Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan Pasal 9 Seksi Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan penyuluhan Teknis Perpustakaan dan Kearsipan ke Instansi-instansi pemerintah dan swasta serta mengembangkan Sistem Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. Paragraf 4 Seksi Kearsipan Pasal 10 Seksi Kearsipan mempunyai tugas : a. melakukan kegiatan penilaian dan akuisisi arsip; b. mengelola dan melayani arsip yang berasal dari instansi pemerintah maupun swasta dan perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Paragraf 5 Seksi Perpustakaan Pasal 11 Seksi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan bagi sekolah, pemerintah maupun swasta di wilayah Daerah. Paragraf 6 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 12 (1) Pada Kantor Pepustakaan dan Kearsipan dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan. (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5
BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 13 Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai di laksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Kantor. (3) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. (4) Apabila Kepala Kantor berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah Seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya. (5) Hubungan antara Kepala Kantor dengan bawahanya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sub Bagian Tata Usaha. Pasal 15 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organsasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan bekala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
6
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 17 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 33
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
7
8
