BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. : (0717) 92536 Fax : (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka;
b.
bahwa penjabaran tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D); MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BANGKA TUGAS DAN FUNGSI RUMAH KABUPATEN BANGKA.
TENTANG PENJABARAN SAKIT UMUM DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka.
2
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) RSUD merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam RSUD. (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pasal 3 RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum dan rujukan kesehatan masyarakat. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 RSUD mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan umum masyarakat; b. penyelenggaraan pelayanan rujukan kesehatan masyarakat. c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Kewenangan Pasal 5 RSUD mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis; b. penyelenggaraan pelayanan asuhan perawatan; c. penyelenggaraan pelayanan rujukan; d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; e. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; f. pelaksanaan kegiatan managemen dan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional rumah sakit; g. pengelolaan keuangan dalam menunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan rumah sakit; h. penyusunan program operasional dan pemeliharaan rumah sakit; i. perencanaan, pengorganisasian, monitoring, pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana rumah sakit; 3
j. k. l. m.
penyusunan program dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit; penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); pelaksanaan program rumah sakit pro aktif dan peningkatan pendidikan; pelaksanaan program peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan rumah sakit (quality assurance).
BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi RSUD terdiri dari : a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Pelayanan; d. Bidang Keperawatan; e. Bidang Perencanaan dan Pelaporan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Paragraf Kesatu Direktur Pasal 7 Direktur mempunyai tugas memimpin RSUD sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas RSUD, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas RSUD yang menjadi tanggungjawabnya, serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. Paragraf Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 8 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bagian keuangan, kepegawaian dan diklat, bagian umum dan perlengkapan, serta pembuatan laporan kedinasan. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pengelolaan keuangan rumah sakit; b. pengkoordinasian dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan rumah sakit; c. pengelolaan kepegawaian dan diklat; d. pengelolaan aset-aset rumah sakit;
4
e. f. g. h.
pengelolan keprotokolan; pengelolaan administrasi rumah sakit; pengelolaan perpustakaan rumah sakit; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 10 (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. (2) Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Sub Bagian Keuangan; b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat; c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. Pasal 11 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan merencanakan, mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan, melaksanakan program diklat struktural, diklat teknis fungsional dan diklat kepegawaian lainnya. Pasal 13 Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepustakaan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja.
Paragraf Ketiga Bidang Pelayanan Pasal 14 Bidang Pelayanan adalah unsur Pembantu Direktur dibidang pelayanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Pasal 15 Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur Rumah Sakit dalam hal pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis serta rujukan, dan pengawasan pengendalian pelayanan medis, penunjang medis serta rujukan dimana tugas dan fungsi jabatan Bidang Pelayanan Medis dibantu oleh Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis dan Seksi Pengawasan dan pengendalian Medis.
5
Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian dan menyelenggarakan semua kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan rujukan; b. pengkoordinasian semua kegiatan pengawasan dan pengendalaian (wasdal) pelayanan medis, penunjang medis dan rujukan. c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 20 Bidang Pelayanan terdiri dari : a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis; b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Medis. Pasal 21 Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis mempunyai tugas membantu tugas Kepala Bidang Pelayanan dalam mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan medis, penunjang medis dan rujukan. Pasal 23 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Medis mempunyai tugas membantu tugas Kepala Bidang Pelayanan dalam mengelola kegiatan di bidang pelayanan medis, penunjang medis dan rujukan dalam perencanaan, pengorganisasian, monitoring, pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana rumah sakit untuk terselenggaranya kegiatan tersebut. Paragraf Keempat Bidang Keperawatan Pasal 25 Bidang Perawatan adalah unsur Pembantu Direktur dibidang keperawatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Pasal 26 Bidang Perawatan mempunyai tugas : a. mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan program keperawatan; b. membina dan bimbingan untuk meningkatkan asuhan, etika dan mutu keperawatan; c. mengelola sarana peralatan keperawatan. Pasal 27 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Perawatan mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian perencanaan program keperawatan; b. penyelenggaraan bimbingan tehnis pelaksanaan asuhan, etika dan mutu keperawatan;
6
c. pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja tenaga keperawatan; d. pengelolaan pengunaan sarana peralatan keperawatan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 28 Bidang Keperawatan terdiri dari : a. Seksi Asuhan Etika dan Mutu Keperawatan; b. Seksi Sarana Peralatan Keperawatan. Pasal 29 Seksi Asuhan Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas membantu tugas Kepala Bidang Keperawatan dalam hal melakukan pembinaan, bimbingan asuhan, etika dan mutu keperawatan. Pasal 31 Seksi Sarana Peralatan Keperawatan mempunyai tugas membantu tugas Kepala Bidang Keperawatan dalam mengelola, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan serta penggunaan sarana peralatan keperawatan.
Paragraf Kelima Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pasal 33 Bidang Perencanaan dan Pelaporan adalah unsur Pembantu Direktur dibidang perencanaan dan pelaporan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Pasal 34 Bidang Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melakukan penyusunan program, pelaporan dan rekam medis serta koordinasi dalam bidang hukum, publikasi dan informasi. Pasal 35 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Bidang Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan RSUD; b. penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan RSUD; c. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan RSUD; d. penghimpunan, pengelolaan dan penganalisaan data laporan pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah; e. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Direktur tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7
Pasal 36 Bidang Perencanaan dan Pelaporan terdiri dari : a. Seksi Penyusunan Program, Pelaporan dan Rekam Medik; b. Seksi Hukum, Publikasi dan Informasi. Pasal 37 Seksi Penyusunan Program, Pelaporan dan Rekam Medik mempunyai tugas membantu tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan dalam melakukan penyusunan program, pelaporan dan rekam medis. Pasal 39 Seksi Hukum, Publikasi dan Informasi mempunyai tugas membantu tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan dalam mengkoordinir dalam bidang hukum, publikasi dan informasi. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 41 Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7)
BAB V TATA KERJA Pasal 42 Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing. Apabila Direktur berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Direktur dapat menunjuk Kepala Bagian atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. Hubungan antara Direktur dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.
Pasal 43 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
8
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap pimpinan organisasi betanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organsasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan bekala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 45 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
Cap/dto TARMIZI H. SAAT
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 36 9
10
