BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. (0717) 92536 Faximile (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
:
a. bahwa pembentukan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka; b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736 ); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka. 7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) (2)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pasal 3
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:
pada
Pasal
3,
Dinas
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil; b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil; d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. 3
Bagian Keempat Kewenangan Pasal 5 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala Daerah; b. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Daerah; c. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Daerah; d. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala Daerah; e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Daerah; f. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala Daerah; g. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Daerah; h. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala Daerah; i. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala Daerah; j. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala Daerah; k. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala Daerah; l. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala Daerah; m. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala Daerah; n. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala Daerah; o. Penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi administrasi kependudukan (SIAK) skala Daerah; p. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan Sistem informasi administrasi kependudukan skala Daerah; q. Koordinasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan skala Daerah Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala Daerah; r. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk; s. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan; t. Pembangunan replikasi data kependudukan di Daerah; u. Pembangunan bank data kependudukan Daerah; v. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan; w. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan; x. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk; y. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Daerah; z. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil; aa. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan skala Daerah;
4
bb. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala Daerah; รถ. Pengawasan atas pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan skala Daerah; dd. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala Daerah; ee. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala Daerah; ff. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Daerah; gg. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; hh. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; ii. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala Daerah; jj. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Daerah; kk. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala Daerah; ll. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala Daerah; mm. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala Daerah; nn. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan pemerintah dan non pemerintah pada skala Daerah; oo. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala Daerah; pp. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Daerah; qq. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Daerah; rr. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; ss. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; tt. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; uu. Penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; vv. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota;
5
ww. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; xx. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB II SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan organisasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Kependudukan; d. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; e. Bidang Pencatatan Sipil; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Bagian Kedua Penjabaran Tugas Dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 9 Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6
b. c.
d. e.
f. g.
Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepeda Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 11 Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian Keuangan; Pasal 12 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub Bagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; b. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; c. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; e. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja; b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; c. Mengelola urusan perjalanan Dinas dan keprotokolan; d. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
7
e. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) pegawai; f. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar; g. Mengendalikan arsip aktif; h. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; i. Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor; j. Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; k. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; l. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; m. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); n. Menyiapkan bahan laporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; o. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; p. Menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor; q. Membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum; s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; t. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin; e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
8
Paragraf 3 Bidang Kependudukan Pasal 13 Bidang Kependudukan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kependudukan yang melingkupi pembinaan, pengawasan , pengendalian, pelaporan dan evaluasi terhadap kegiatan pendaftaran penduduk dan pengelolaan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kependudukan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan; b. Pemfasilitasian, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk ; c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pendaftaran penduduk; d. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan; e. Penerbitan dan penandatanganan KK dan KTP; f. Penerbitan NIK; g. Penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus; h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk; i. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk; j. Pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk , Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan; k. Penertiban administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan bidang kependudukan; l. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk; m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; n. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 15 Bidang Kependudukan terdiri dari : a. Seksi Pendaftaran Penduduk; b. Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; Pasal 16 (1) Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan penyediaan data kependudukan; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan dan pengusulan Nomor Induk Kependudukan; c. Menghimpun data dan pelaporan perkembangan kependudukan;
9
d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk mempunyai tugas : a. Merencanakan , mengendalikan mencatat serta melaporkan penerimaan dan Pengeluaran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; b. Menyiapkan bahan Penerbitan dan penandatanganan KK dan KTP; c. Menyiapkan bahan Penerbitan NIK; d. Menyiapkan bahan penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus; e. Melaksanakan pengelolaan administrasi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; f. Merencanakan , mengendalikanan kebutuhan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Paragraf 4 Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 17 Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas mengkoordinir dan mengendalikan Proses pelaksanaan Pengolahan Data dan Informasi serta pengelolaan dokumen kependudukan. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; b. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan; c. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan; d. Pemfasilitasian pengangkatan petugas yang diberi hak akses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; e. Penyusunan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi administrasi kependudukan (SIAK) skala Daerah; f. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk; g. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Daerah; h. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil; i. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan skala Daerah;
10
j. k. l.
m. n. o.
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala Daerah; Pengawasan atas pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan skala Daerah; Pengendalian dan pelayanan proses penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil, penyajian data kependudukan serta penyampaian informasi dan komunikasi; Penertiban administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan bidang kependudukan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 19 Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari : a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; b. Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan; Pasal 20 (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; b. Menyiapkan bahan pengolahan dan penyediaan data kependudukan dan proses penerbitan dokumen kependudukan; c. Melaksanakan pencetakan dokumen kependudukan; d. Melaksanakan Pengolahan data base kependudukan dan Nomor Induk Kependudukan; e. Menyiapkan bahan perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan; f. Mengolah data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; g. Menyajikan data pendaftran penduduk dan pencatatan sipil; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pengelolaan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas : a. Melakukan penataan dan penyimpanan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sesuai dengan klasifikasi dan jenis dokumen; b. Melaksanakan penyediaan data dan dokumen kependudukan yang diperlukan; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
11
Paragraf 5 Bidang Pencatatan Sipil Pasal 21 Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Proses pelaksanaan Pencatatan Sipil . Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi: a. Penyediaan dan penyerahan blanko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan Sipil; b. Pembinaan , pembimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD; c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil; d. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil; e. Pembinaan dan pengendalian akta-akta catatan sipil; f. Pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil, g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; h. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 23 Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; b. Seksi Pencatatan Perkawinan , Perceraian dan Pengakuan Anak; Pasal 24 (1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas : a. Mencatat kelahiran di tempat terjadinya kelahiran; b. Melaksanakan verifikasi dan Validasi dokumen penerbitan akta kelahiran dan akta kematian; c. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen akta kelahiran dan kematian beserta kelengkapannya; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pencatatan Perkawinan , Perceraian dan Pengakuan Anak mempunyai tugas: a. Melaksanakan verifikasi dan Validasi dokumen penerbitan akta perkawinan, akta perceraian , akta pengakuan anak dan pengesahan anak; b. Melaksanakan Pelayanan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian , akta pengakuan anak dan pengesahan anak; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
12
Paragraf 6 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 25 (1) UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sebagian tugas pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. (2) UPTD mempunyai fungsi dan perencanaan teknis operasional, pelaksana teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional. (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. (4) UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 26 Pengangkatan dalam jabatan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 27 (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat dipimpin seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sekretariat. (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang masing-masing. (6) Setiap UPTD dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. (7) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, kepala dinas dapat menunjuk kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. (8) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat
13
Pasal 28 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29
Pada saat berlakunya Peraturan ini, Keputusan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 30 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14
Pasal 31 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 23
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
15
