BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. : (0717) 92536 Faximile : (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka; b. bahwa penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangka. 5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bangka. 6. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di Daerah. 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan. 8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Pasal 4 Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai fungsi : a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
3
Pasal 5 Inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui : a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa; b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja; d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN PENJABARAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas : a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu; d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Paragraf Kesatu Inspektur Pasal 7 Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Inspektorat sesuai kewenangannya. Paragraf Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Inspektur yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
4
Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan dan pengendalian rencana kerja dan program kerja pengawasan; b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; e. penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; f. pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran data hasil pengawasan; g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur. Pasal 11 Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum. Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan Peraturan Perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan serta menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. Pasal 13 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja.
5
Paragraf Ketiga Inspektur Pembantu Pasal 15 Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan.
terhadap
Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi : a. pengusulan program pengawasan di wilayahnya; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Pasal 17 (1) Inspektur Pembantu terdiri dari : a. Inspektur Pembantu Wilayah I; b. Inspektur Pembantu Wilayah II; c. Inspektur Pembantu Wilayah III; d. Inspektur Pembantu Wilayah IV. (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya, yang susunannya ditetapkan oleh Inspektur. (3) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah terdiri atas 3 (tiga) seksi meliputi : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
Paragraf Keempat Seksi Pengawas Pasal 18 Seksi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 19 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6
(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundangundangan. BAB IV TATA KERJA Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian dan Seksi Pengawas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat serta instansi di luar Inspektorat sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 21 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bila terjadi penyimpangan. Pasal 22 Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 23 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 24 Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugasnya pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala-kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 24 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
7
Pasal 27 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 25
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
8
