BUPATI BANGKA. Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Bangka Telp. (0717) Faximile (0717) 92534

BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. (0717) 92536 Faximile (0717) 92534

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka; b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah.

dan

perangkat

daerah

sebagai

unsur

3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Disperindagkop-UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

2

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka. 7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 8. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Rangka Negara Kesatuan Repubik Indonesia.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Disperindagkop-UMKM adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (2) Disperindagkop-UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Disperindagkop-UMKM mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perindustrian , Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DisperindagkopUMKM mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3

Bagian Keempat Kewenangan Pasal 5 Disperindagkop-UMKM mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Perindustrian : 1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s.d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh Pemerintah dan Provinsi; 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Daerah; 4. Penetapan bidang usaha industri prioritas Daerah; 5. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Daerah; 6. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Daerah; 7. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Daerah;. 8. Penyusunan RPJM SKPD Daerah di bidang industri; 9. Penyusunan rencana kerja Daerah di bidang industri; 10. Promosi produk industri Daerah; 11. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di Daerah; 12. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri; 13. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri; 14. Fasilitasi dan pengawasan dikembangkan di Daerah;

terhadap

penerapan

standar

yang

akan

15. Kerjasama bidang standarisasi tingkat Daerah; 16. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di Daerah; 17. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di Daerah; 18. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Daerah; 19. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat Daerah; 20. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Daerah; 21. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar sektor ekonomi lainnya di Daerah;

serta

22. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Daerah; 23. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Daerah;

4

24. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Daerah; 25. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat Daerah; 26. Penyusunan tata ruang kabupaten/kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (Provinsi); 27. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat Daerah dan pelaporan kepada Provinsi; 28. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat Daerah; 29. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Daerah; b. Perdagangan : 1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Daerah; 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Daerah; 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Daerah (SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum di tempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15%, rekomendasi SIUP bahan berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar Pulau); 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan; 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di Daerah; 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala lokal; 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Daerah; 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala Daerah; 9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Daerah; 10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen; 11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala Daerah;. 12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala Daerah; 13. Pengusulan pembentukan BPSK di Daerah kepada Pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK; 14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM;

5

15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen; 16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen; 17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pengawasan barang beredar dan jasa;

pelaksanaan/petunjuk

teknis

18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala Daerah; 19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala Daerah; 20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Daerah; 21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala Daerah; 22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala Daerah; 23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Daerah; 24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala Daerah; 25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala Daerah; 26. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari Pemerintah yang didasarkan rekomendasi Provinsi; 27. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala Daerah; 28. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal; 29. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh Pemerintah; 30. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala Daerah; 31. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI; 32. Pembinaan operasional reparatir UTTP; 33. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML; 34. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor; 35. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala Daerah; 36. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor; 37. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor; 38. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor; 39. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala Daerah; 40. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat Daerah; 41. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang; 42. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat Daerah yang ditunjuk; 43. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API;

6

44. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API; 45. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor Daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan; 46. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional; 47. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala Daerah; 48. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri; 49. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional; 50. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral; 51. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard; 52. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala Daerah; 53. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala Daerah; 54. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi; 55. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang; 56. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Daerah; c. Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi; 2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah Daerah; 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Daerah; 4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Daerah; 5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Daerah sesuai dengan pedoman Pemerintah di tingkat Daerah; 6. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat Daerah; 7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat Daerah; 8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi : a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat Daerah sesuai dengan kebijakan Pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah Daerah;

7

c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah Daerah; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah Daerah; e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya; 9. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Daerah; 10. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Daerah; 11. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Daerah; 12. Penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Daerah meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, Informasi, Kemitraan, perizinan, perlindungan; 13. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Daerah meliputi, Produksi, Pemasaran, Sumber daya manusia, Teknologi; 14. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat Daerah meliputi, kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan sebagai laba BUMN, hibah, Jenis pembiayaan lain; 15. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam wilayah Daerah; 16. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perindustrian; d. Bidang Perdagangan; e. Bidang Informasi dan Promosi; f. Bidang Koperasi; g. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

8

Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Disperindagkop-UMKM sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Disperindagkop-UMKM. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Disperindagkop-UMKM dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan DisperindagkopUMKM; b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Disperindagkop-UMKM; c. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Disperindagkop-UMKM; e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Disperindagkop-UMKM; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 11 Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

9

b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian keuangan. Pasal 12 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Pengumpulan dan pensistematisasian data untuk perencanaan dan pelaporan Disperindagkop-UMKM;

bahan

penyusunan

b. Penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Disperindagkop-UMKM; c. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaporan Disperindagkop-UMKM;

pelaksanaan

perencanaan

dan

d. Penghimpunan, pengolahan dan penganalisisan data laporan pelaksanaan kegiatan Disperindagkop-UMKM; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; f. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Pembelajaran dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan; b. Penyusunan rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; c. Penyiapan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan rutin; e. Penyelenggaraan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; b. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan; c. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;

10

d. Penyelenggaraan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya; e. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai; f. Pengendalian surat masuk dan surat keluar; g. Pengendalian arsip aktif; h. Pelaksanaan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; i. Pelaksanaan administrasi barang dan perlengkapan kantor; j. Penyiapan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; k. Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;

dan

pemakaian,

l. Penyiapan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; m. Penyiapan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

Barang

Unit

(RKBU)

dan

Rencana

n. Penyiapan bahan laporan Disperindagkop-UMKM; o. Penyiapan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; p. Penyiapan administrasi perlengkapan kantor;

penggunaan

dan

pemakaian

peralatan

serta

q. Pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; r. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum; s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; t. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 3 Bidang Perindustrian Pasal 13 Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan, penyusunan program pengembangan industri, pemberian izin, penciptaan iklim usaha, penyuluhan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pencemaran industri, penetapan standarisasi industri serta dukungan penetapan kawasan industri dan kawasan berikat. Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan program di bidang industri hasil pangan, kimia, agro non pangan dan hasil hutan, logam mesin dan elektronika, sandang kulit dan aneka; b. Pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan dan pengembangan sarana dan usaha industri serta produk industri dalam daerah;

11

c. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi terkait; d. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan dan pelatihan di bidang pelaksanaan dan proses kegiatan industri; e. Pelaksanaan bimbingan pengendalian dampak kegiatan industri; f. Penyusunan dan perumusan Peraturan Daerah yang mendukung pengembangan industri; g. Pelaksanaan pengawasan mutu produksi, penerapan standar industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Pengkoordinasian penyusunan analisa, penetapan jenis dan kebutuhan industri tertentu dengan instansi terkait; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 15 Bidang Perindustrian terdiri dari : a. Seksi Pangan, Agro Kimia, Non Pangan dan Hasil Hutan; b. Seksi Logam Mesin , Elektronika, Sandang Kulit dan Aneka.

Pasal 16 (1) Seksi Pangan, Agro Kimia, Non Pangan dan Hasil Hutan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan, bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan, perizinan, pengembangan iklim usaha, bantuan/fasilitas permodalan teknologi dan penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pengawasan dan pengendalian pencemaran industri di bidang industri pangan, agro kimia non pangan dan hasil hutan; b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; c. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Logam Mesin dan Elektronika, Sandang Kulit dan Aneka mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan, bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan, perizinan, pengembangan iklim usaha, bantuan/fasilitas permodalan teknologi dan penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pengawasan dan pengendalian pencemaran industri di bidang logam mesin, elektronika, sandang kulit, kerajinan dan aneka; b. Menyiapkan bahan penataan pergudangan serta penertiban Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Keterangan Penyimpanan Barang (KPB); c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

12

Paragraf 4 Bidang Perdagangan Pasal 17 Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha-usaha perdagangan, menyiapkan usaha pengembangan ekspor impor, penyusunan program pengembangan perdagangan, pendaftaran perusahaan, dan pemberian perizinan, penerbitan dokumen ekspor impor, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perdagangan serta pengendalian persaingan usaha.

Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, penjabaran kebijaksanaan teknis, penyusunan petunjuk bimbingan teknis, penyiapan perizinan dan pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan; b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen, ekspor dan impor; c. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan; d. Pengawasan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta perlindungan konsumen; e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang usaha dan sarana perdagangan; f.

Peningkatan kerja sama dunia usaha di bidang perdagangan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 19 Bidang Perdagangan terdiri dari : a. Seksi Pendaftaran Perusahaan, Perdagangan dan Perlindungan Konsumen; b. Seksi Ekspor Impor. Pasal 20 (1) Seksi Pendaftaran Perusahaan, Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas : a. Melakukan urusan pendaftaran perusahaan, menyajikan buku daftar perusahaan, menyiapkan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan, penerbitan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Assosiasi, pembinaan kepada organisasi/assosiasi; b. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen, peningkatan kerja sama dunia usaha, pemerintah dan instansi terkait, pengawasan barang yang beredar di pasar dalam rangka perlindungan konsumen, pengawasan praktek larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 13

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Ekspor dan Impor mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor impor, penyiapan dokumen ekspor impor, dan penerbitan perizinan, peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang ekspor impor, harga lokal komoditi ekpor daerah; b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; c. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 5 Bidang Informasi dan Promosi Pasal 21 Bidang Informasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan pembinaan, bimbingan usaha dan pengembangan informasi, promosi perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Informasi dan Promosi mempunyai fungsi : a. Penyusunan, perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan informasi usaha perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; b. Pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan promosi perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; c. Penyiapan dan pelaksanaan pameran dalam rangka usaha promosi perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; d. Penataan, pembinaan pasar, pertokoan, dan pergudangan serta penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU); e. Pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan atau jasa; f.

Pemantauan perkembangan harga barang dan atau jasa serta inflasi;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 23 Bidang Informasi dan Promosi terdiri dari :

14

a. Seksi Informasi dan Promosi Perindustrian; b. Seksi Informasi dan Promosi Perdagangan.

Pasal 24 (1) Seksi Informasi dan Promosi Perindustrian mempunyai tugas : a. Memberikan informasi terhadap perkembangan industri pelaksanaan promosi investasi industri, mendorong usaha peningkatan, perluasan usaha industri dan mengikuti pelaksanaan pameran dalam rangka promosi perindustrian; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Informasi dan Promosi Perdagangan mempunyai tugas : a. Memberikan informasi perdagangan, penataan, pembinaan pasar dan pertokoan serta penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), mendorong usaha peningkatan daerah dari pameran dan promosi perdagangan; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 6 Bidang Koperasi Pasal 25 Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi dan manajemen koperasi, pengawasan dan hukum, usaha dan permodalan serta pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Koperasi mempunyai fungsi : a. Pengelolaan urusan pengesahan pengadministrasian badan hukum dan konsultasi hukum; b. Penyusunan, perumusan dan penjabaran kebijakan tehnis pembinaan dan pengembangan koperasi; c. Pelaksanaan kebijaksanaan tehnis dan pengembangan koperasi; d. Pengumpulan dan pengolahan data informasi, manajemen, program kerja, evaluasi serta pelaporan hasil-hasil pembinaan koperasi; e. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan/permodalan usaha dan pelatihan koperasi;

15

f. Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan pada koperasi serta masyarakat; g. Pemberian bimbingan teknis pengembangan usaha permodalan dan pemasaran; h. Pelaksanaan pengawasan organisasi dan manajemen koperasi serta konsultasi hukum tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan oleh koperasi; i.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

j.

Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 27 Bidang Koperasi terdiri dari : a. Seksi Bina Organisasi dan Manajemen; b. Seksi Pengawasan dan Hukum; c. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan.

Pasal 28 (1) Seksi Bina Organisasi Dan Manajemen mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian prestasi keberhasilan koperasi : 1. Menginventarisasi bahan-bahan yang diperlukan dalam pemberian penilaian prestasi keberhasilan koperasi; 2. Melakukan pendataan terhadap perkembangan koperasi dan usaha koperasi; 3. Mempelajari dan mengedarkan petunjuk tentang penilaian koperasi yang berprestasi; 4. Mengadakan seleksi kepada koperasi; 5. Mengadakan kunjungan ke koperasi; 6. Mengusulkan penetapan koperasi yang berprestasi; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian persetujuan tentang pengembangan kelembagaan koperasi : 1. Menyusun dan menyiapkan bahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pemberian persetujuan pengembangan kelembagaan; 2. Menyiapkan bahan penelitian, pengarsipan dan pemberian konsultasi (petunjuk) dalam rangka pengembangan kelembagaan; 3. Membuat surat persetujuan/penolakan pengembangan kelembagaan; c. Menyiapkan bahan penetapan dan penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi : 1. Menginventarisasi dan mengarsipkan ketentuan/peraturan tentang pengesahan akte pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi; 2. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan, petunjuk dan pengarahan;

16

3. Meneliti persyaratan dan memproses tentang pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi; 4. Menyiapkan bahan penerbitan Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi; 5. Menyampaikan Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi; 6. Menyiapkan dan melaporkan perkembangan organisasi koperasi; d. Menyiapkan bahan penetapan klasifikasi koperasi : 1. Menginventarisasi lembaga koperasi; 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian/klasifikasi koperasi; 3. Menyampaikan Keputusan Klasifikasi Koperasi; 4. Menyampaikan informasi dan peluang usaha; 5. Memfasilitasi sumber permodalan koperasi; 6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha dan permodalan koperasi; 7. Menyiapkan bahan pembuatan rekomendasi pengembangan usaha permodalan koperasi;

atau

persetujuan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pengawasan dan Hukum mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap koperasi; b. Melaksanakan inventarisasi data, petunjuk dan ketentuan-ketentuan serta mempelajari dan menjabarkan di bidang simpan pinjam;. c. Menyiapkan bahan pembuatan surat edaran kepada koperasi tentang petunjuk tehnis pelaksanaan usaha simpan pinjam (USP); d. Menyiapkan bahan kunjungan langsung ke koperasi dalam rangka bimbingan di bidang permodalan dan simpan pinjam; e. Menyiapkan bahan analisa data dan informasi perkembangan unit usaha simpan pinjam; f. Mengumpulkan/menampung permasalahan-permasalahan yang terjadi pada KSP/USP, dikonsultasikan pada atasan langsung guna mencarikan jalan pemecahannya; g. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan USP bulanan, triwulan, tahunan sesuai dengan format yang telah ditentukan; h. Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data simpan pinjam sebagai bahan untuk melakukan penilaian unit usaha simpan pinjam; i. Menyiapkan bahan penilaian terhadap pelaksanaan unit usaha otonom simpan pinjam; j.

Menyiapkan bahan pemberian kriteria kesehatan KSP/USP yaitu sehat, cukup sehat dan kurang sehat;

17

k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi; l. Menyiapkan bahan pemberian konsultasi hukum koperasi; m. Membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di koperasi; n. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi yang mendapat bantuan pinjaman permodalan; o. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; p. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; r. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan bagi koperasi; b. Menyiapkan masyarakat;

bahan

pelaksanaan

penyuluhan

tentang

koperasi

kepada

c. Menginformasikan dan melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan koperasi; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan perkoperasian baik dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) maupun secara khusus pada koperasi dan masyarakat; e. Menyiapkan bahan kunjungan pembinaan langsung ke koperasi menyangkut pengembangan aneka usaha dan bidang perekonomian lainnya yang dapat dikembangkan, koordinasi dengan Seksi Pengembangan Usaha dan Permodalan; f. Menyiapkan bahan pembinaan langsung ke koperasi menyangkut kelembagaan, usaha, manajemen, permodalan dan informasi tehnologi, koordinasi dengan Seksi Bina Organisasi dan Manajemen serta Seksi Pengembangan Usaha dan Permodalan; g. Menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pelatihan; h. Mengumpulkan data koperasi yang layak ikut pendidikan dan latihan guna pengembangan koperasi; i. Menginventarisasi data koperasi yang akan dibantu prasarana dan sarana pengembangan usaha; j.

Menyiapkan bahan pelaksanaan/pengadaan bantuan terhadap koperasi atas permasalahan pelaksanaan fasilitas pembiayaan;

k. Menyiapkan bahan pengadaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan usaha koperasi; l.

Menyiapkan bahan fasilitasi dan pengikutsertaan pengelolaan Koperasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan/dilaksanakan pejabat pembina koperasi dan Dinas/Instansi terkait;

m. Menyiapkan bahan fasilitasi pembiayaan dan penyelenggaraan pelatihan; n. Menyiapkan bahan pengikutsertaan koperasi dalam rangka study banding dan magang pada koperasi/perusahaan yang berhasil;

18

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 7 Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 29 Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pembinaan pengembangan usaha dan permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 30 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. Penyusunan, perumusan dan penjabaran kebijakan tehnis, pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; b. Pelaksanaan kebijaksanaan tehnis pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; c. Pengumpulan dan pengolahan data informasi, menyusun program kerja, evaluasi serta pelaporan hasil-hasil pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah; d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan/permodalan, usaha dan pelatihan usaha mikro, kecil dan menengah; e. Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta masyarakat; f. Pemberian bimbingan tehnis pengembangan usaha, permodalan dan pemasaran; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 31 Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri Dari : a. Seksi Pengembangan Usaha dan Permodalan; b. Seksi Pertanian dan Jasa; c. Seksi Perdagangan dan Industri. Pasal 32 (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan usaha dan permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas tersebut disusun rencana kegiatan sebagai berikut : a. Menyusun, menyimpan, mendokumentasikan data dan informasi :

19

1. Menyiapkan bahan penginventarisasian perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah; 2. Melakukan pendataan perkembangan usaha, permodalan usaha mikro, kecil dan menengah; 3. Melaporkan perkembangan usaha, permodalan usaha mikro, kecil dan menengah secara periodik baik bulanan, triwulan dan tahunan; 4. Menyampaikan informasi tentang peluang usaha, usaha mikro, kecil dan menengah; b. Menyiapkan bahan pemberian persetujuan tentang pengembangan usaha dan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah : 1. Menyiapkan bahan pemberian konsultasi/pembinaan permodalan kepada usaha mikro, kecil dan menengah;

bidang

usaha

2. Menyampaikan informasi tentang peluang usaha dan permodalan kepada usaha mikro, kecil dan menengah; 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kunjungan pembinaan langsung kepada usaha mikro, kecil dan menengah menyangkut pengembangan usaha dan permodalan; 4. Menyiapkan bahan pembuatan evaluasi terhadap realisasi dan program usaha mikro, kecil dan menengah secara periodik; 5. Mengeluarkan atau membuat surat pengantar atau dukungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang dinilai layak untuk mendapat bantuan dana binaan BUMN dan modal ventura; c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat konsultasi koordinasi dan evaluasi terhadap usaha mikro, kecil dan menengah : 1. Menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka bimbingan usaha dan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah; 2. Mengadakan temu usaha dalam rangka pengembangan usaha dan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah; 3. Menyiapkan bahan penyusunan hasil evaluasi atau perkembangan usaha dan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah; 4. Menyiapkan bahan pengadaan kemitraan dengan BUMN/BUMD dan swasta dalam rangka pembinaan usaha mikro kecil dan menengah; 5. Mengikutsertakan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka penyelenggaraan pameran baik Daerah maupun tingkat pusat; 6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat bantuan pinjaman permodalan baik dari pemerintah dan BUMN maupun kredit program lainnya; d. Menyiapkan bahan pengawasan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menegah, BUMN dan BUMD serta swasta lainnya : 1. Memberikan bantuan/bimbingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang akan mengajukan permohonan/proposal ke BUMN, BUMD untuk mendapat bantuan pinjaman modal; 2. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usaha terhadap proposal yang diajukan;

20

3. Menyeleksi dan meninjau usaha mikro, kecil dan menengah yang telah mengajukan proposal; 4. Menyiapkan bahan pengawasan penggunaan dana bantuan yang diperoleh dari pihak pemerintah dan BUMN/BUMD; 5. Menagih secara rutin kepada usaha mikro, kecil dan menengah; 6. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan yang ada; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pertanian dan Jasa mempunyai tugas malaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di bidang sektor pertanian dan sektor jasa : a. Melaksanakan pendataan usaha mikro, kecil dan menengah dari sektor pertanian dan jasa; b. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan tehnis pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak dibidang sektor pertanian dan jasa; c. Menyiapkan bahan fasilitasi pengajuan permohonan pinjaman bantuan modal dari BUMN, BUMD serta pemerintah dan swasta lainnya; d. Melaksanakan survei/pengecekan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak pada sektor pertanian dan jasa; e. Menyampaikan informasi tentang peluang usaha dan permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di sektor pertanian dan jasa; f. Menyiapkan bahan rekomendasi persetujuan pengembangan usaha serta permodalan bagi Usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di bidang sektor pertanian dan jasa; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Perdagangan dan Industri mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di bidang sektor perdagangan dan industri; b. Melaksanakan pendataan usaha mikro, kecil dan menengah dari sektor perdagangan dan industri; c. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan tehnis pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di bidang sektor perdagangan dan industri; d. Menyiapkan bahan fasilitasi pengajuan permohonan pinjaman bantuan modal dari BUMN, BUMD serta pemerintah dan swasta lainnya; e. Melaksanakan survey/pengecekan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak pada sektor perdagangan dan industri; f. Menyampaikan informasi tentang peluang usaha dan permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di sektor perdagangan dan industri;

21

g. Menyiapkan bahan rekomendasi persetujuan pengembangan usaha serta permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang bergerak di bidang sektor perdagangan dan industri; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Paragraf 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 33 (1) UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas DisperindagkopUMKM yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. (2) UPTD mempunyai fungsi dan perencanaan teknis operasional, pelaksana teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional. (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. (4) UPTD terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 34 Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA Pasal 35 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Setiap Sub Bagian di dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing. (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.

22

(7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

Pasal 36 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tetap pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Pada saat berlakunya Peraturan ini: (1) Keputusan Bupati Bangka Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 15 Seri D); (2) Keputusan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

23

Pasal 39 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di pada tanggal

Sungailiat 8 September 2008

BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 15

Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI

TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176

24