BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. (0717) 92536 Faximile (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang :
a. bahwa pembentukan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka; b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
:
1
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D). MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka. 7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 2
8. Desentralisasi adalah Penyerahan Kewenangan Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Rangka Negara Kesatuan Repubik Indonesia. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan. (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana teknis kebijakan Daerah serta desentralisasi di bidang Kehutanan dan Perkebunan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Kewenangan Pasal 5 Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Kehutanan : 1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah Daerah; 2. Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru; 3. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala Daerah dengan pertimbangan gubernur; 4. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan; 3
5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19.
20.
21.
22.
23. 24. 25.
26.
Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan; Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang, menengah, dan pendek unit KPHP; Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP; Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP; Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi; Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi; Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi; Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Daerah; Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL; Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL; Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL; Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan), lima tahunan (jangka menengah) dan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung; Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi; Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang), lima tahunan (jangka menengah) dan jangka pendek (tahunan) unit KPHK; Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Daerah; Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Daerah; Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Daerah; Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala Daerah; Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Daerah; Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat Daerah; Pertimbangan teknis kepada gubernur melalui bupati untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani; Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala Daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
4
27. Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala Daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani; 28. Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu; 29. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Daerah; 30. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Daerah kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani; 31. Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala Daerah; 32. Penetapan lahan kritis skala Daerah; 33. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS; 34. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala Daerah; 35. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Daerah; 36. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Daerah; 37. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Daerah; 38. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala Daerah; 39. Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan; 40. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Daerah; 41. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; 42. Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan; 43. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota; 44. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan; 45. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala Daerah; 46. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES; 47. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala Daerah; 48. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala Daerah; 49. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Daerah; 50. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Daerah dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Daerah;
5
51. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala Daerah; 52. Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala Daerah; 53. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara Daerah dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan. b. Perkebunan : 1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Daerah; 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Daerah; 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Daerah; 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah Daerah; 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Daerah; 6. Pengembangan lahan perkebunan wilayah Daerah; 7. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Daerah; 8. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Daerah; 9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Daerah;. 10. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan; 11. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan; 12. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan; 13. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan; 14. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan; 15. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan; 16. Bimbingan penggunaan pupuk; 17. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Daerah; 18. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk; 19. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk; 20. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk; 21. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk; 22. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Daerah; 23. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Daerah; 24. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida; 25. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida; 26. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida; 27. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida; 28. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Daerah; 29. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Daerah; 30. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar; 31. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan; 32. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah Daerah; 33. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan; 6
34. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan; 35. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita; 36. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan; 37. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan; 38. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Daerah; 39. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Daerah; 40. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal; 41. Pemantauan benih dan bibit yang berasal dari luar wilayah Daerah; 42. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Daerah; 43. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Daerah; 44. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan; 45. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan; 46. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan; 47. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode; 48. Pemberian izin produksi benih perkebunan; 49. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi; 50. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman; 51. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk; 52. Penetapan sentra produksi benih perkebunan; 53. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan; 54. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Daerah; 55. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta; 56. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan; 57. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan; 58. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan; 59. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Daerah; 60. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Daerah; 61. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Daerah; 62. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Daerah; 63. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Daerah; 64. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Daerah; 65. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah Daerah; 66. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah Daerah; 67. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Daerah; 68. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah Daerah; 69. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah Daerah; 70. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah Daerah; 7
71. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Daerah; 72. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Daerah; 73. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Daerah; 74. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Daerah; 75. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan; 76. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Daerah; 77. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Daerah; 78. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Daerah; 79. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Daerah; 80. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah; 81. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Daerah; 82. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Daerah; 83. Promosi komoditas perkebunan wilayah Daerah; 84. Penyebarluasan informasi pasar wilayah Daerah; 85. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Daerah; 86. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Daerah; 87. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah Daerah; 88. Penyusunan statistik perkebunan wilayah Daerah; 89. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah Daerah;
BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 a. b. c. d. e. f.
Kepala Dinas; Sekretariat; Bidang Perkebunan; Bidang Kehutanan; Bidang Bina Pengawasan; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8
Bagian Kedua Penjabaran Tugas Dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan Daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi tanggungjawabnya, serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas yang dipimpin seseorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan; b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kehutanan dan Perkebunan; c. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan; e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan; f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 11 Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum.
9
Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub Bagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan penanaman modal.
Pasal 13 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja. Paragraf 3 Bidang Perkebunan Pasal 15 Bidang Perkebunan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan di bidang bina produksi dan usaha tani perkebunan, perluasan areal dan sarana prasarana serta perlindungan tanaman, pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Bidang Perkebunan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembinaan kegiatan produksi dan usaha tani perkebunan; b. pelaksanaan pembinaan kegiatan perluasan areal, sarana prasarana, perlindungan tanaman, pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan; c. pelaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala dinas; d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam bidang tugasnya; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17 Bidang Perkebunan, terdiri dari : a. Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan; b. Seksi Perluasan Areal dan Sarana Prasarana Perkebunan; c. Seksi Perlindungan Tanaman, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan; Pasal 18 (1) Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perkebunan mempunyai tugas : a. melaksanakan pelayanan perizinan dan rekomendasi usaha perkebunan serta aktivitasnya; b. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis sertifikasi pengadaan benih/bibit tanaman perkebunan; 10
c. melaksanakan penerapan bimbingan penerapan teknologi perkebunan yang mempunyai spesifikasi lokasi; d. melaksanakan bimbingan dan memantau kultur teknis budidaya tanaman tahunan, semusim, termasuk tumpang sari dan bimbingan kebun induk dan kebun bibit; e. menumbuh kembangkan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; f. menyusun dan menyelenggarakan penyuluhan perkebunan; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan. (2) Seksi Perluasan Areal dan Sarana Prasarana mempunyai tugas : a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati komoditi perkebunan serta penyelenggaraan pola pengembangan lahan perkebunan dan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna lahan; b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi analisis kebutuhan pengadaan, penyusunan dan klasifikasi, pemanfaatan sarana prasarana perkebunan serta bimbingan penggunaan sarana prasarana produk perkebunan; c. melaksanakan bimbingan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam dan sarana usaha perkebunan; d. melaksanakan pembinaan kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi dan revitalisasi perkebunan; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan. (3) Seksi Perlindungan Tanaman, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas : a. penyelenggaraan pengamatan dan peramalan populasi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan upaya-upaya pengendalian hama terpadu; b. pelaksanaan pengujian pestisida dan residu pestisida, baik yang terkandung dalam tanaman, tanah maupun air; c. bimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; d. pelaksanaan pengawasan mutu hasil perkebunan; e. melaksanakan pembinaan kegiatan perlindungan tanaman; f. melaksanakan pemantauan harga komoditi perkebunan dan pelayanan informasi harga pasar; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perkebunan. Paragraf 4 Bidang Kehutanan Pasal 19 Bidang Kehutanan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan hutan, konservasi alam, usaha dan produksi kehutanan, inventarisasi, tata guna lahan serta rehabilitasi hutan dan lahan. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud Pasal 19, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kkegiatan di bidang kehutanan; b. pengkoordinasian kegiatan kelembagaan, meliputi inventarisasi dan tata guna hutan, perencanaan dan pengendalian kehutanan, pengelolaan hutan, perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan; c. pengkoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kehutanan; 11
d. e. f. g. h. i. j. k.
pelaksanaan pembinaan kegiatan konservasi sumber daya alam; penyiapan pengadaan benih/bibit dan pemuliaan tanaman kehutanan; pelaksanaan perencanaan tanaman dan pemeliharaan; penginventarisasian tata guna hutan dan lahan; pelaksanaan pembinaan kegiatan usaha dan produksi kehutanan; pelaksanaan pembinaan perlindungan tanaman dan pengamanan hutan; pelaksanaan penataan hukum bidang kehutanan; pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang tugasnya; l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 21 Bidang Kehutanan terdiri dari : a. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; b. Seksi Usaha Dan Produksi Kehutanan; c. Seksi Inventaris, Tata Guna Lahan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Pasal 22 (1) Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan dan pengamanan hutan; b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan pengamanan hutan; c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan dan pengamanan hutan; d. melaksanakan pelayanan dan pemberian informasi dan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan kepada masyarakat; e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan; f. penerbitan izin tangkap/angkut tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi; g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkaran flora dan fauna liar; h. mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; i. mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan. (2) Seksi usaha dan produksi kehutanan mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penataan, pemanfaatan hutan produksi, perizinan pemanfaatan hutan dan hasil hutan; b. menyiapkan bahan penataan blok dan petak permanen, penggunaan teknik silvikultur, teknik pemanenan, perizinan penggunaan peralatan dan pembuatan jalan angkutan kayu (koridor), pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan; c. menyiapkan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi pengusahaan hutan tanaman, perizinan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan; d. melakukan pembinaan dan pengendalian kegiatan aneka usaha kehutanan dan hutan kemasyarakatan/perhutanan sosial; e. melaksanakan penataan, peredaran dan iuran hasil hutan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan. (3) Seksi Inventarisasi, Tata Guna Lahan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas : 12
a. menyusun rencana dan melaksanakan inventarisasi sumber daya hutan; b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil inventarisasi sumber daya hutan; c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan analisa neraca sumber daya hutan; d. menyiapkan bahan, rekomendasi atau pertimbangan teknis penunjukan dan pengukuhan kawasan hutan; e. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan batas penataan kawasan hutan, rekonstruksi dan pemetaan hutan; f. menyiapkan bahan penatagunaan, status dan perubahan fungsi kawasan hutan; g. menyiapkan bahan tukar menukar dan pinjam pakai kawasan hutan, serta peruntukan kawasan hutan; h. menyiapkan bahan pertimbangan teknis/rekomendasi penataan, pemanfaatan/penggunaan hutan, dan pertimbangan teknis mutasi areal; i. menyusun perencanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, perbenihan serta monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai; j. merlaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, perbenihan serta monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai; k. melaksanakan pelayanan dan pemberian informasi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, perbenihan serta monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan.
Paragraf 5 Bidang Bina Pengawasan Pasal 23 Bidang Bina Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penertiban, pengawasan dan pengendalian teknis, produksi, wilayah usaha, perizinan, dan lingkungan bidang kehutanan dan perkebuanan. Pasal 24 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, Bidang Bina Pengawasan mempunyai fungsi : a. pemberian saran teknis terhadap perizinan bidang kehutanan dan perkebunan; b. pemberian saran untuk pengesahan dokumen AMDAL/UKL/UPL; c. pengawasan dan pemeriksaan terhadap perizinan usaha perkebunan dan kehutanan yang menyangkut aspek wilayah konservasi, produksi, pemasaran, keuangan, pengelolaan data, ketenagakerjaan, penggunaan peralatan, pengembangan, penerapan teknologi; d. pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran usaha kehutanan dan perkebunan; e. pengawasan terhadap pelaksanaan tata batas kawasan hutan; f. pengawasan terhadap teknis pelaksanaan perizinan, lingkungan usaha kehutanan dan perkebunan; g. pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL oleh pemilik izin kehutanan dan perkebunan; h. penghentian usaha perkebunan dan kehutanan yang tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; i. pengawasan pelaksanaan prosedur standar operasi usaha kehutanan dan perkebunan; 13
j. pemberian sanksi terhadap pelanggaran usaha kehutanan dan perkebunan; k. pembinaan dan pengaturan terhadap Polisi Kehutanan; l. pengawasan terhadap lokasi yang diberikan rekomendasi oleh Bidang Kehutanan dan Perkebunan; m. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam bidang tugasnya; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 25 Bidang Bina Pengawasan terdiri dari : a. Seksi Pengawasan Teknis, Produksi dan Wilayah Usaha; b. Seksi Pengawasan Perizinan dan Lingkungan; Pasal 26 (1) Seksi Pengawasan Teknis, Produksi dan Wilayah Usaha mempunyai tugas : a. memberikan rekomendasi teknis terhadap permohonan perizinan kehutanan dan perkebunan dan rekomenfasi lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya; b. mengadakan penjadwalan dan melaksanakan pengawasan serta pemeriksaan yang mencakup aspek pematokan batas perizinan kehutanan dan perkebunan, konservasi, produksi, pemasaran, keuangan, ketenagakerjaan, pengelolaan data, pengelolaan peralatan, pengembangan dan penerapan teknologi; c. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang pengawasan dalam bidang tugasnya; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan. (2) Seksi Pengawasan Perizinan dan Lingkungan mempunyai tugas : a. menerima, mencatat, meneliti dan merekapitulasi kelengkapan administrasi persyaratan permohonan perizinan; b. membuat surat-surat pertimbangan/rekomendasi dari pihak instansi terkait lainnya dalam rangka proses perizinan; c. melakukan pengawasan terhadap kewajiban keuangan yang berhubungan dengan perizinan; d. melakukan pengawasan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan usaha perkebunan dan kehutanan; e. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rkl/rpl atau ukl/upl oleh pemilik izin perkebunan dan kehutanan; f. memberikan sanksi terhadap pelanggaran usaha perkebunan dan kehutanan; g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang pengawasan dalam bidang tugasnya; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengawasan.
Paragraf 6 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 27 (1)
UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sebagian tugas pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
14
(2) (3) (4)
UPTD mempunyai fungsi perencanaan teknis operasional, pelaksanaan teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional. UPTD dipimpin seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.. UPTD terdiri dari kelompok jabatan struktural dan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
KEPEGAWAIAN Pasal 28 Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
TATA KERJA Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing. (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat. Pasal 30 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integras dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 15
(4) Setiap pimpinan satuan organsasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan bekala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 32 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
mengenai
Pasal 33 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
Cap/dto TARMIZI H. SAAT
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 12 16
17
18
19
