BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. : (0717) 92536 Faximile : (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal Kabupaten Bangka;
b.
bahwa penjabaran tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Badan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPM adalan Badan Penanaman Modal Kabupaten Bangka. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Kabupaten Bangka.
2
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 (1) BPM merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Penanaman Modal. (2) BPM dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
BPM mempunyai mengkoordinasikan, penanaman modal.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 3 tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, merumuskan dan menetapkan kebijakan pengembangan
Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BPM mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang penanaman modal; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Kewenangan Pasal 5 BPM mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal Daerah dan rencana strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi; b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala Daerah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi; c. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal meliputi : 1. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup; 2. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan; 3. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah; 4. Penyusunan peta investasi Daerah dan identifikasi potensi sumber daya Daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar;
3
d. e. f. g. h. i.
j. k. l. m. n. o.
p. q. r. s.
t.
5. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar faslitas fiskal dan non fiskal Nasional yang menjadi kewenangan Daerah; Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Daerah; Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat Daerah; Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Daerah; Melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Daerah; Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah; Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah; Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah; Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Daerah; Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Daerah; Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal Daerah; Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal; Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala Daerah kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha; Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala Daerah.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi BPM terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Penyuluhan dan Promosi Investasi; d. Bidang Evaluasi dan Dokumentasi Investasi;
4
e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi; f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan. Bagian Kedua PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Paragraf Kesatu Kepala Badan Pasal 7 Kepala Badan mempunyai tugas memimpin BPM sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan Daerah dan kebijakan sesuai dengan tugas BPM, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPM yang menjadi tanggungjawabnya, serta melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain. Paragraf Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan yang dipimpin seseorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPM. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas BPM dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan BPM; b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja BPM; c. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan BPM; e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan BPM; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; . Pasal 11 Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum.
5
Pasal 12 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub Bagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan penanaman modal. Pasal 13 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja. Paragraf Ketiga Bidang Penyuluhan Dan Promosi Investasi Pasal 15 Bidang Penyuluhan dan Promosi Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan penyuluhan dan promosi peluang investasi di daerah. Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Penyuluhan dan Promosi Investasi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kegiatan penyuluhan dan promosi peluang investasi di daerah b. penyusunan bahan penyuluhan penanaman modal/investasi daerah; c. pengkoordinasian promosi penanaman modal di daerah secara terpadu; d. pengkoordinasian usaha serta kegiatan promosi yang efektif bagi dunia usaha dan pembinaan setiap kegiatan bersama instansi terkait; e. penyiapan bahan-bahan promosi dan informasi yang aktual berikut sarana pendukung yang digunakan; f. pelaksanakan pameran di daerah, luar daerah dan mancanegara, memberikan informasi dan peluang-peluang dalam rangka penjualan potensi investasi; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; h. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 17 Bidang Penyuluhan dan Promosi Investasi terdiri dari : a. Sub Bidang Penyuluhan Investasi; b. Sub Bidang Promosi Investasi.
6
Pasal 18 Sub Bidang Penyuluhan Investasi mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi kegiatan penyuluhan investasi di daerah Pasal 19 Sub Bidang Promosi Investasi mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi kegiatan penyuluhan investasi di daerah.
Paragraf Keempat Bidang Evaluasi dan Dokumentasi Investasi Pasal 20 Bidang Evaluasi dan Dokumentasi Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan evaluasi dan dokumentasi. Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Evaluasi dan Dokumentasi Investasi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis kegiatan evaluasi dan dokumentasi investasi; b. pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi investasi; c. penghimpunan bahan kajian lebih dalam untuk mendapatkan gambaran kegiatan usaha yang ada di Indonesia selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan di bidang investasi; d. pengidentifikasian potensi sumber daya Daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi Daerah dan petunjuk (direktori) tentang potensi SDA, SDM dan kelembagaan; e. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 22 Bidang Evaluasi dan Dokumentasi Investasi terdiri dari : c. Sub Bidang Evaluasi Investasi; d. Sub Bidang Dokumentasi Investasi. Pasal 23 Sub Bidang Evaluasi Investasi mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi kegiatan evaluasi investasi. Pasal 24 Sub Bidang Dokumentasi Investasi mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi kegiatan dokumentasi Investasi.
7
Paragraf Kelima Bidang Pengawasan Pengendalian Investasi Pasal 25 Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian investasi. Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi mempunyai fungsi : a. Pemantauan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai realisasi atas kegiatan penanaman modal yang telah mendapatkan persetujuan; b. Bimbingan/pembinaan diberikan dengan tujuan untuk dapat memahami berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek; c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal dengan tujuan agar perusahaan penanaman modal dapat melaksanakan proyeknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 27 Bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi terdiri dari : a. Sub Bidang Pengawasan Investasi; b. Sub Bidang Pengendalian Investasi. Pasal 28 Sub Bidang Pengawasan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pengawasan investasi. Pasal 29 Sub Bidang Pengendalian Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pengendalian investasi.
Paragraf Keenam Unit Pelaksana Teknis Pasal 30 (1) UPT mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas BPM yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. (2) UPT mempunyai fungsi pelaksanaan tehnis sesuai dengan wilayah tugasnya. (3) UPT dipimpin oleh seseorang Kepala UPT yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.
8
BAB IV Kepegawaian Pasal 31 Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 32 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah; (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (3) Setiap Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing. (6) Apabila Kepala Badan berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. (7) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat. Pasal 33 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integras dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap pimpinan organisasi betanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organsasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan bekala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
9
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 35 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 30
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
10
11
