BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. A. Konstruksi Hukum Pembuktian Materiil Dakwaan Penuntut Umum

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Pembuktian Materiil Dakwaan Penuntut Umum Dengan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Perkara Pemalsuan Surat. Pada bab ini penulis akan terlebih dahulu kasus posisi dalam perkara Nomor : 144 / Pid.B / 2013 / PN.Srg ) untuk selanjutnya diuraikan dalam konstruksi hukum pembuktian materiil dakwaan yang diterapkan oleh penuntut umum dengan alat bukti keterangan ahli dalam perkara pemalsuan surat. Adapun kasus posisi, konstruksi hukum surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum adalah sebagai berikut : 1. Kasus Posisi Tindak pidana pemalsuan surat dilakukan dengan sengaja oleh WIDODO bin TOTO SUWIRYO dengan cara memalsukan identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Diajeng Tri Yulianti dimana tindakan itu memalsukan identitas usia yang bersangkutan Diajeng Tri Yulianti sebagai syarat agar bisa menjadi Pekerja Seks Komersial ( PSK ) di lokalisasi Gunung Kemukus Sragen. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 bertempat di Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Kasus ini pada awalnya bermula pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 saksi Manto alias Man Pethik kedatangan oleh seorang wanita yang bernama Diajeng Tri Yulianti dengan

diantar

oleh

ETEK

dengan maksud

akan

memperkerjakan Diajeng Tri Yulianti tersebut untuk menjadi Pekerja Seks

53

54 digilib.uns.ac.id


Komersial ( PSK ) di tempat saksi Manto dan sejak saat itu Diajeng Tri Yulianti tinggal dirumah saksi Manto dan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ). Setelah selang beberapa hari saksi Manto memerintahkan Diajeng Tri Yulianti untuk membuat Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) karena saksi Manto mengetahui bahwa Diajeng Tri Yulianti masih anak- anak sehingga jika ada operasi pihak berwajib saksi Manto takut mendapat masalah karena memperkerjakan anak- anak sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ) dan disampaikan pula biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) sebesar Rp. 300.000,- dan biaya tersebut disetujui oleh Diajeng Tri Yulianti. Keesokan harinya terdakwa WIDODO mendatangi Diajeng Tri Yulianti di rumah saksi Manto untuk memulai persiapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), kemudian terdakwa menanyakan nama dan

Yulianti Diajeng Tri Yulianti menyebut tahun kelahirannya seketika terdakwa

memfoto Diajeng Tri Yulianti dengan kamera handphone milik terdakwa, setelah proses tersebut selesai saksi Manto kemudian meminta uang Rp. 150.000,- kepada Diajeng Tri Yulianti dan diserahkan kepada terdakwa WIDODO dan sambil menyerahkan Kartu Keluarga ( KK ) milik saksi Manto.

54



Kemudian terdakwa WIDODO membuat surat pengantar dengan kop surat Desa Pendem tertanggal 19 Januari 2013 dengan keperluan memohon penambahan daftar Kartu Keluarga ( KK ) dimana surat pengantar tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa WIDODO dan tanda tangan pemohon saksi Manto juga ditandatangani oleh terdakwa WIDODO sendiri, surat ditandatangani sendiri oleh terdakwa WIDODO atas nama Sekretaris desa tanpa dibubuhkan stempel dan Surat pengantar pemohon KTP nomor : 474.1/ I/ 2013 tanggal 19 Januari 2013 ditandatangani terdakwa WIDODO selaku Sekdes tanpa tandatangan Diajeng Tri Yulianti selaku pemohon. Berikutnya terdakwa WIDODO membuat Surat Kelahiran tanpa nomor atas nama Diajeng Tri Yulianti yang lahir di Dukuh Gunungsari Desa Pendem, tanggal 11 Juli 1995 dari seorang ibu bernama Febi Manggala dan bapak bernama Manggala ditandatangani terdakwa WIDODO selaku Sekdes atas nama Kepala Desa Pendem semua data yang ada di surat kelahiran tersebut diisi sendiri oleh terdakwa WIDODO, padahal kenyataannya Diajeng Tri Yulianti lahir di Surakarta 11 juli 1999 dari bapak bernama Adji Suyanto. Kemudian terdakwa WIDODO juga mengisi sendiri formulir isian data keluarga atas nama Manto dan di formulir tersebut terdakwa WIDODO juga menulis Diajeng Tri Yulianti lahir di Sragen tanggal 11 Juli 1995 anak dari Hadi Manggala dan Febi Manggala, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa WIDODO selaku Sekdes atas nama Kades Pendem dan dibubuhi stempel, sedangkan saksi Manto selaku pemohon dan Sadi selaku ketua RT tidak

55



membubuhkan tanda tangan. Setelah itu terdakwa WIDODO membawa syarat- syarat tersebut kepada saksi Joko Mursyid, Amd selaku petugas operator KTP / KK Kecamatan Sumberlawang ) di rumahnya untuk menitipkan berkas dan meminta tolong agar bias dibuatkan KTP untuk Diajeng Tri Yulianti saat itu juga terdakwa WIDODO menyerahkan uang Rp. 150.000,- kepada saksi Joko Mursyid, Amd untuk biaya pembuatan KTP dan KK tersebut. Kemudian

Saksi

pemohonan penambahan

Joko KK

Mursyid,Amd atas

memproses

nama saksi Manto

berkas sekaligus

permohonan pembuatan KTP baru atas nama Diajeng Tri Yulianti setelah berkas diteliti oleh saksi Joko Mursyid, Amd dan dinyatakan lengkap maka kemudian KTP dicetak dengan nomor 33141501057950001 tertanggal 21 Januari 2013 atas nama Diajeng Tri Yulianti, selanjutnya saksi Joko Mursyid, Amd memberitahu terdakwa WIDODO jika KTP sudah jadi dan bias diambil dirumahnya. Setalh KTP diambil terdakwa WIDODO kemudian KTP tersebut diantar ke rumah saksi Manto untuk diserahkan kepada Diajeng Tri Yulianti dan setelah itu Diajeng Tri Yulianti menyerahkan uang Rp. 150.000,- kepad terdakwa WIDODO melalui saksi Manto. Pada hari Sabtu 2 Februari 2013 Kartu Keluarga ( KK ) baru milik saksi Manto yang di dalamnya Diajeng Tri Yulianti masuk sebagai anggota keluarga dari saksi Manto sudah jadi dan saksi Joko Mursyid, Amd menyuruh terdakwa WIDODO untuk mengambil KK baru atas nama

56



saksi Manto tetapi terdakwa menyuruh saksi Joko MUrsid. Amd untuk menyuruh menyimpan KK tersebut. Perbuatan terdakwa WIDODO tersebut diketahui atas lapoan orang tua Diajeng Tri Yulianti yang telah memperkerjakan anaknya menjadi Pekerja Seks Komersial ( PSK ) yang sebenarnya Diajeng Tri Yulianti masih anak- anak dan diketahui pula bahwa Diajeng Tri Yulianti bias mempunyai KTP yang dibuatkan oleh terdakwa dengan memakai data- data palsu yang dibuat tedakwa WIDODO. 2. Identitas Terdakwa Nama Lengkap

: WIDODO bin TOTO SUWIRYO

Tempat Lahir

: Sragen

Umur/ Tgl Lahir

: 65 Tahun /25 Desember 1948

Jenis Kelamin

: Laki- Laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Dk. Pendem, Ds. Pendem RT 14, Kec. Sumberlawang Kab. Sragen.

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Perangkat Desa Pendem ( sekretaris Desa )

3. Dakwaan Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai surat dakwaan penuntut umum dengan alat bukti keterangan ahli terhadap kasus perkara pemalsuan surat Nomor : 144/ Pid.B/ 2013/ PN.Srg adalah sebagai berikut:

57



Table 1. Dakwaan Penuntut Umum ANCAMAN DAKWAAN

TINDAK PIDANA PIDANA

PERTAMA

PASAL 263 Ayat 1

Barang surat

siapa

membuat

palsu

atau

memalsukan surat dapat

yang

menimbulkan

sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

diperuntukkan

sebagai

bukti

daripada

sesuatu

hal

dengan

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai

surat

tersebut

seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat kerugian,

menimbulkan karena

pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

58



KEDUA

PASAL 266 Ayat 1

Barang

siapa

memasukkan

menyuuh keterangan

palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal

yang

kebenarannya

harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu

seolah-olahnya

keterangan sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian

itu

menimbulkan dengan

pidana

dapat kerugian, penjara

paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan paparan susunan surat dakwaan penuntut umum di atas secara lebih rinci dakwaan yang disusun oleh penuntut umum secara alternative, yaitu sebagai berikut : DAKWAAN PERTAMA

59



Tindak pidana pemalsuan surat dilakukan dengan sengaja oleh WIDODO bin TOTO SUWIRYO dengan cara memalsukan identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Diajeng Tri Yulianti dimana tindakan itu memalsukan identitas usia yang bersangkutan Diajeng Tri Yulianti sebagai syarat agar bisa menjadi Pekerja Seks Komersial ( PSK ) di lokalisasi Gunung Kemukus Sragen. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 bertempat di Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Kasus ini pada awalnya bermula pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 saksi Manto alias Man Pethik kedatangan oleh seorang wanita yang bernama Diajeng Tri Yulianti dengan

diantar oleh ETEK dengan

maksud

akan

memperkerjakan Diajeng Tri Yulianti tersebut untuk menjadi Pekerja Seks Komersial ( PSK ) di tempat saksi Manto dan sejak saat itu Diajeng Tri Yulianti tinggal dirumah saksi Manto dan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ). Setelah selang beberapa hari saksi Manto memerintahkan Diajeng Tri Yulianti untuk membuat Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) karena saksi Manto mengetahui bahwa Diajeng Tri Yulianti masih anak- anak sehingga jika ada operasi pihak berwajib saksi Manto takut mendapat masalah karena memperkerjakan anak- anak sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ) dan disampaikan pula biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) sebesar Rp. 300.000,- dan biaya tersebut disetujui oleh Diajeng Tri Yulianti.

60



Keesokan harinya terdakwa WIDODO mendatangi Diajeng Tri Yulianti di rumah saksi Manto untuk memulai persiapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), kemudian terdakwa menanyakan nama dan

Diajeng Tri Yulianti menyebut tahun kelahirannya seketika terdakwa

memfoto Diajeng Tri Yulianti dengan kamera handphone milik terdakwa, setelah proses tersebut selesai saksi Manto kemudian meminta uang Rp. 150.000,- kepada Diajeng Tri Yulianti dan diserahkan kepada terdakwa WIDODO dan sambil menyerahkan Kartu Keluarga ( KK ) milik saksi Manto. Kemudian terdakwa WIDODO membuat surat pengantar dengan kop surat Desa Pendem tertanggal 19 Januari 2013 dengan keperluan memohon penambahan daftar Kartu Keluarga ( KK ) dimana surat pengantar tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa WIDODO dan tanda tangan pemohon saksi Manto juga ditandatangani oleh terdakwa WIDODO sendiri, surat ditandatangani sendiri oleh terdakwa WIDODO atas nama Sekretaris desa tanpa dibubuhkan stempel dan Surat pengantar pemohon KTP nomor : 474.1/ I/ 2013 tanggal 19 Januari 2013 ditandatangani terdakwa WIDODO selaku Sekdes tanpa tandatangan Diajeng Tri Yulianti selaku pemohon. Berikutnya terdakwa WIDODO membuat Surat Kelahiran tanpa nomor atas nama Diajeng Tri Yulianti

61



yang lahir di Dukuh Gunungsari Desa Pendem, tanggal 11 Juli 1995 dari seorang ibu bernama Febi Manggala dan bapak bernama Manggala ditandatangani terdakwa WIDODO selaku Sekdes atas nama Kepala Desa Pendem semua data yang ada di surat kelahiran tersebut diisi sendiri oleh terdakwa WIDODO, padahal kenyataannya Diajeng Tri Yulianti lahir di Surakarta 11 juli 1999 dari bapak bernama Adji Suyanto. Kemudian terdakwa WIDODO juga mengisi sendiri formulir isian data keluarga atas nama Manto dan di formulir tersebut terdakwa WIDODO juga menulis Diajeng Tri Yulianti lahir di Sragen tanggal 11 Juli 1995 anak dari Hadi Manggala dan Febi Manggala, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa WIDODO selaku Sekdes atas nama Kades Pendem dan dibubuhi stempel, sedangkan saksi Manto selaku pemohon dan Sadi selaku ketua RT tidak membubuhkan tanda tangan. Setelah itu terdakwa WIDODO membawa syarat- syarat tersebut kepada saksi Joko Mursyid, Amd selaku petugas operator KTP / KK Kecamatan Sumberlawang ) di rumahnya untuk menitipkan berkas dan meminta tolong agar bisa dibuatkan KTP untuk Diajeng Tri Yulianti saat itu juga terdakwa WIDODO menyerahkan uang Rp. 150.000,- kepada saksi Joko Mursyid, Amd untuk biaya pembuatan KTP dan KK tersebut. Kemudian Saksi Joko Mursyid,Amd memproses berkas pemohonan penambahan KK atas nama saksi Manto sekaligus permohonan pembuatan KTP baru atas nama Diajeng Tri Yulianti setelah berkas diteliti oleh saksi Joko Mursyid, Amd dan dinyatakan lengkap

62



maka kemudian KTP dicetak dengan nomor 33141501057950001 tertanggal 21 Januari 2013 atas nama Diajeng Tri Yulianti. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal PASAL 263 Ayat 1. ATAU KEDUA Tindak pidana pemalsuan surat dilakukan dengan sengaja oleh WIDODO bin TOTO SUWIRYO dengan cara memalsukan identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Diajeng Tri Yulianti dimana tindakan itu memalsukan identitas usia yang bersangkutan Diajeng Tri Yulianti sebagai syarat agar bisa menjadi Pekerja Seks Komersial ( PSK ) di lokalisasi Gunung Kemukus Sragen. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 bertempat di Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Kasus ini pada awalnya bermula pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 saksi Manto alias Man Pethik kedatangan oleh seorang wanita yang bernama Diajeng Tri Yulianti dengan

diantar oleh ETEK dengan

maksud

akan

memperkerjakan Diajeng Tri Yulianti tersebut untuk menjadi Pekerja Seks Komersial ( PSK ) di tempat saksi Manto dan sejak saat itu Diajeng Tri Yulianti tinggal dirumah saksi Manto dan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ). Setelah selang beberapa hari saksi Manto memerintahkan Diajeng Tri Yulianti untuk membuat Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) karena saksi Manto mengetahui bahwa Diajeng Tri

63



Yulianti masih anak- anak sehingga jika ada operasi pihak berwajib saksi Manto takut mendapat masalah karena memperkerjakan anak- anak sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ) dan disampaikan pula biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) sebesar Rp. 300.000,- dan biaya tersebut disetujui oleh Diajeng Tri Yulianti. Keesokan harinya terdakwa WIDODO mendatangi Diajeng Tri Yulianti di rumah saksi Manto untuk memulai persiapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), kemudian terdakwa menanyakan nama dan tanggal lahir kepada

Diajeng Tri Yulianti menyebut tahun kelahirannya seketika terdakwa WIDODO memfoto Diajeng Tri Yulianti dengan kamera handphone milik terdakwa, setelah proses tersebut selesai saksi Manto kemudian meminta uang Rp. 150.000,- kepada Diajeng Tri Yulianti dan diserahkan kepada terdakwa WIDODO dan sambil menyerahkan Kartu Keluarga ( KK ) milik saksi Manto. Kemudian terdakwa WIDODO membuat surat pengantar dengan kop surat Desa Pendem tertanggal 19 Januari 2013 dengan keperluan memohon penambahan daftar Kartu Keluarga ( KK ) dimana surat pengantar tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa WIDODO dan tanda tangan pemohon saksi Manto juga ditandatangani oleh terdakwa WIDODO sendiri, surat ditandatangani sendiri oleh terdakwa WIDODO

64



atas nama Sekretaris desa tanpa dibubuhkan stempel dan Surat pengantar pemohon KTP nomor : 474.1/ I/ 2013 tanggal 19 Januari 2013 ditandatangani terdakwa WIDODO selaku Sekdes tanpa tandatangan Diajeng Tri Yulianti selaku pemohon. Berikutnya terdakwa WIDODO membuat Surat Kelahiran tanpa nomor atas nama Diajeng Tri Yulianti yang lahir di Dukuh Gunungsari Desa Pendem, tanggal 11 Juli 1995 dari seorang ibu bernama Febi Manggala dan bapak bernama Manggala ditandatangani terdakwa WIDODO selaku Sekdes atas nama Kepala Desa Pendem semua data yang ada di surat kelahiran tersebut diisi sendiri oleh terdakwa WIDODO, padahal kenyataannya Diajeng Tri Yulianti lahir di Surakarta 11 juli 1999 dari bapak bernama Adji Suyanto. Kemudian terdakwa WIDODO juga mengisi sendiri formulir isian data keluarga atas nama Manto dan di formulir tersebut terdakwa WIDODO juga menulis Diajeng Tri Yulianti lahir di Sragen tanggal 11 Juli 1995 anak dari Hadi Manggala dan Febi Manggala, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa WIDODO selaku Sekdes atas nama Kades Pendem dan dibubuhi stempel, sedangkan saksi Manto selaku pemohon dan Sadi selaku ketua RT tidak membubuhkan tanda tangan. Setelah itu terdakwa WIDODO membawa syarat- syarat tersebut kepada saksi Joko Mursyid, Amd selaku petugas operator KTP / KK Kecamatan Sumberlawang ) di rumahnya untuk menitipkan berkas dan meminta tolong agar bias dibuatkan KTP untuk Diajeng Tri Yulianti saat itu juga terdakwa WIDODO menyerahkan uang Rp. 150.000,- kepada saksi Joko Mursyid, Amd untuk biaya pembuatan

65



KTP dan KK tersebut. Kemudian Saksi Joko Mursyid,Amd memproses berkas pemohonan penambahan KK atas nama saksi Manto sekaligus permohonan pembuatan KTP baru atas nama Diajeng Tri Yulianti setelah berkas diteliti oleh saksi Joko Mursyid, Amd dan dinyatakan lengkap maka kemudian KTP dicetak dengan nomor 33141501057950001 tertanggal 21 Januari 2013 atas nama Diajeng Tri Yulianti, selanjutnya saksi Joko Mursyid, Amd memberitahu terdakwa WIDODO jika KTP sudah jadi dan bias diambil dirumahnya. Setalh KTP diambil terdakwa WIDODO kemudian KTP tersebut diantar ke rumah saksi Manto untuk diserahkan kepada Diajeng Tri Yulianti dan setelah itu Diajeng Tri Yulianti menyerahkan uang Rp. 150.000,- kepad terdakwa WIDODO melalui saksi Manto. Pada hari Sabtu 2 Februari 2013 Kartu Keluarga ( KK ) baru milik saksi Manto yang di dalamnya Diajeng Tri Yulianti masuk sebagai anggota keluarga dari saksi Manto sudah jadi dan saksi Joko Mursyid, Amd menyuruh terdakwa WIDODO untuk mengambil KK baru atas nama saksi Manto tetapi terdakwa menyuruh saksi Joko MUrsid. Amd untuk menyuruh menyimpan KK tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal PASAL 266 Ayat 1.

66



4. Tuntutan Tuntutan dari penuntut umum pada pokoknya adalah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : a. Menyatakan Terdakwa WIDODO bin TOTO SUWIRYO bersalah

diancam pidana dalam pasal 263 (1) KUHP sebagaimana dakwaan PERTAMA pada surat dakwaan kami. b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 ( Tujuh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. c. Menyatakan barang bukti berupa : KK (kartu keluarga) Nomor KK : 3309162104110001 atas nama ADJIE SUYATNO KTP ( kartu tanda penduduk) NIK 33141551079500001 an. Diajeng Tri Yulianti Kartu pelajar NIS/NISN : 3927/9993658785 an. Diajeng Tri Yulianti Surat kelahiran No 400/156/99 tanggal 11 Juli 1999 an. Diajeng Tri Yulianti Dikembalikan pada saksi Adji Suyatno Surat pengantar dari Desa Pendem Nomor : 474/06 tanggal 19 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sekdes Pendem Widodo

67



Surat kelahiran an. Diajeng Tri Yulianti yang ditandatangani oleh Sekdes Pendem Widodo Surat pernyataan tanggal 19 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Diajeng Tri Yulianti Formulir isian data kartu keluarga yang ditandatangani oleh Sekdes Pendem Widodo Surat pengantar dari Desa Pendem Nomor : 474/I/2013 tanggal 19 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sekdes Pendem Widodo Fotocopy Kartu keluarga an. Manto Nomor : 3314150112030126 1 ( satu) lembar KK (kartu keluarga) an. Manto Nomor : 3314150112030126

yang

dikeluarkan

kantor

catatan

sipil

Kab.Sragen yang ditandatangani oleh Purwadi joko haryanto,S.Sos tanggal 02 Pebruari 2013 Tetap terlampir dalam berkas perkara ; Kartu keluarga an. Manto Nomor : 3314150112030126 yang dikeluarkan kantor catatan sipil Kab.Sragen yang ditandatangani oleh Purwadi joko haryanto,S.Sos tanggal 21 September 2012 Dikembalikan pada saksi manto ; 1 (satu) buah stempel Sekdes Desa Pendem dan bantalan stempel ; Dikembalikan pada pemerintahan desa pendem melalui saksi saidi Rosit ;

68



d. Menetapkan agar terdakwa apabila dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).; Mencermati paparan kasus posisi, surat dakwaan serta surat tuntutan, selanjutnya

peneliti akan

menguraikan

pembahasan

sebagai berikut.

Penyusunan konstruksi hukum pembuktian materiil suatu surat dakwaan penuntut umum yang baik adalah merupakan awal keberhasilan tugas penuntut umum dalam melakukan penuntutan, karena surat dakwaan menduduki posisi sentral dalam proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan. Dikatakan menduduki posisi sentral, karena surat dakwaan menjadi dasar dan membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian, dasar tuntutan pidana, dasar putusan pengadilan dan dasar dalam melancarkan upaya hukum. Mencermati paparan dakwaan dan tuntutan kasus perkara Nomor : 144/ Pid.B/ 2013/ PN.Srg dapat peneliti jabarkan konstruksi hukum yang disusun penuntut umum adalah sebagai berikut : Sebelum membuat surat dakwaan yang perlu diperhatian penuntut umum adalah menguasai hukum materiil terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara baik. Menguasai hukum materiil secara baik, termasuk juga mengenai dasar hukum yang tepat untuk menjerat perbuatan terdakwa. Ketentuan tentang tindak pidana pemalsuan surat dapat dijumpai dalam KUHP Bab XII buku kedua tentang kejahatan pasal 263

274. Dengan

mengetahui secara umum pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam

69



peraturan perundang-undangan, maka penuntut umum dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menentukan ketentuan hukum mana yang tepat untuk menjerat perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa. Pembuatan konstruksi hukum dakwaan dalam suatu perkara pidana menurut undangundang harus segera dibuat setelah penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan, penuntut umum yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa adalah dengan sengaja memalsukan surat kartu tanda penduduk yang digunakan sebagai bukti dengan maksud untuk dipakai atau menyuruh seseorang memakai seolaholah keterangan tersebut benar. Sehingga landasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa adalah : 1. Pasal 263 ayat ( 1 ) yaitu memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling

70



2. Pasal 266 ayat ( 1 ) yaitu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolaholah

keterangannya sesuai dengan

kebenaran, diancam,

jika

pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara

Untuk menghindari gagalnya penuntutan, maka pembuatan konstruksi hukum surat dakwaan harus benar, tepat, dan sempurna. Untuk itu surat dakwaan yang dibuat harus memenuhi syarat berikut : 1. Syarat formil Syarat formil diatur dalam Pasal 143 (2) huruf a KUHAP. Syarat formil adalah suatu syarat yang belum menyangkut materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa, yang meliputi : a. Diberi tanggal. b. Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi : 1) nama lengkap, 2) tempat lahir, 3) umur atau tanggal lahir, 4) jenis kelamin, 5) kebangsaan, 6) tempat tinggal, 7) agama,

71



8) dan pekerjaan. c. Ditandatangani oleh penuntut umum. Bila tidak dipenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, maka tidak akan batal menurut hukum, namun ada alasan hakim untuk dapat membatalkan karena dipandang identitas terdakwa tidak jelas yang mungkin akan mengakibatkan timbulnya eror in persona pada akhir keputusan pengadilan. 2. Syarat materiil Syarat materiil adalah suatu syarat yang menyangkut mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa. Syarat materiil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dimana surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (tempus delicti) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (locus delicti). Bila dalam membuat surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan syarat materiil tersebut maka surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan. Mengingat pentingnya surat dakwaan untuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan itu benar-benar telah terjadi dan penuntut umum yakin bahwa terdakwa yang bersalah, maka surat dakwaan perlu dibuat dengan bentuk tertentu, dengan tujuan jangan terjadi suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan sifatnya mengganggu keamanan, ketertiban hukum

dalam masyarakat lepas dari tuntutan

masyarakat. Bentuk dakwaan yang tepat digunakan tergantung pada sifat

72



perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktiannya. Menyusun surat dakwaan berhubungan dengan seni sehingga bagi setiap penuntut umum tidak sama. Akan tetapi, ada patokan-patokan (standart operational procedure) umum bagi setiap bentuk surat dakwaan yang harus dituruti dan dipenuhi. Berdasarkan bervariasinya bentuk tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka surat dakwaan juga berkembang mengikuti lajunya ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Bentuk dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan alternatif, yang pada hakekatnya hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dalam dakwaan bentuk alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Kata penghubung antara dakwaan satu dengan dakwaan yang lai Dasar pertimbangan penuntut umum menyusun bentuk dakwaan alternatif adalah dapat diuraikan sebagai berikut : Perumusan atau penyusunan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Perumusan atau penyusunan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan

73



yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa untuk menuntut terdakwa. Maka dari itu, berdasarkan hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan yaitu terdakwa disuruh oleh saksi Manto untuk membuatkan KTP untuk seorang wanita yang bernama Diajeng Tri Yulianti yang akan bekerja di rumah saksi Manto sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ), pada awalnya terdakwa tidak mau tetapi akhirnya menyanggupinya. Hal itu bertujuan apabila wanita tersebut ketika berpergian atau sedang bekerja, apabila ada operasi/ razia dari pihak yang berwajib saksi Manto tidak dipersalahkan karena telah memperkerjakan anak- anak sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ). Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 bertempat di Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Kasus ini pada awalnya bermula pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 saksi Manto alias Man Pethik kedatangan oleh seorang wanita yang bernama Diajeng Tri Yulianti dengan diantar oleh ETEK dengan maksud akan memperkerjakan Diajeng Tri Yulianti tersebut untuk menjadi Pekerja Seks Komersial ( PSK ) di tempat saksi Manto dan sejak saat itu Diajeng Tri Yulianti tinggal dirumah saksi Manto dan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ). Setelah selang beberapa hari saksi Manto memerintahkan Diajeng Tri Yulianti untuk membuat Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) karena saksi Manto mengetahui bahwa Diajeng Tri Yulianti masih anak- anak sehingga jika ada operasi pihak berwajib saksi Manto takut mendapat masalah karena memperkerjakan anak- anak sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ) dan disampaikan pula biaya pembuatan Kartu Tanda

74



Penduduk ( KTP ) sebesar Rp. 300.000,- dan biaya tersebut disetujui oleh Diajeng Tri Yulianti. Keesokan harinya terdakwa WIDODO mendatangi Diajeng Tri Yulianti di rumah saksi Manto untuk memulai persiapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), kemudian terdakwa menanyakan nama dan tanggal lahir

rdakwa WIDODO memfoto Diajeng Tri Yulianti dengan kamera handphone milik terdakwa, setelah proses tersebut selesai saksi Manto kemudian meminta uang Rp. 150.000,- kepada Diajeng Tri Yulianti dan diserahkan kepada terdakwa WIDODO dan sambil menyerahkan Kartu Keluarga ( KK ) milik saksi Manto. Kemudian terdakwa WIDODO membuat surat pengantar dengan kop surat Desa Pendem tertanggal 19 Januari 2013 dengan keperluan memohon penambahan daftar Kartu Keluarga ( KK ) dimana surat pengantar tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa WIDODO dan tanda tangan pemohon saksi Manto juga

ditandatangani

oleh terdakwa

WIDODO sendiri,

surat

ditandatangani sendiri oleh terdakwa WIDODO atas nama Sekretaris desa tanpa dibubuhkan stempel dan Surat pengantar pemohon KTP nomor : 474.1/ I/ 2013 tanggal 19 Januari 2013 ditandatangani terdakwa WIDODO selaku Sekdes tanpa tandatangan Diajeng Tri Yulianti selaku pemohon. Berikutnya terdakwa WIDODO membuat Surat Kelahiran tanpa nomor atas nama Diajeng

75



Tri Yulianti yang lahir di Dukuh Gunungsari Desa Pendem, tanggal 11 Juli 1995 dari seorang ibu bernama Febi Manggala dan bapak bernama Manggala ditandatangani terdakwa WIDODO selaku Sekdes atas nama Kepala Desa Pendem semua data yang ada di surat kelahiran tersebut diisi sendiri oleh terdakwa WIDODO, padahal kenyataannya Diajeng Tri Yulianti lahir di Surakarta 11 juli 1999 dari bapak bernama Adji Suyanto. Kemudian terdakwa WIDODO juga mengisi sendiri formulir isian data keluarga atas nama Manto dan di formulir tersebut terdakwa WIDODO juga menulis Diajeng Tri Yulianti lahir di Sragen tanggal 11 Juli 1995 anak dari Hadi Manggala dan Febi Manggala, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa WIDODO selaku Sekdes atas nama Kades Pendem dan dibubuhi stempel, sedangkan saksi Manto selaku pemohon dan Sadi selaku ketua RT tidak membubuhkan tanda tangan. Setelah itu terdakwa WIDODO membawa syarat- syarat tersebut kepada

saksi Joko Mursyid, Amd selaku petugas operator KTP / KK

Kecamatan Sumberlawang ) di rumahnya untuk menitipkan berkas dan meminta tolong agar bisa dibuatkan KTP untuk Diajeng Tri Yulianti saat itu juga terdakwa WIDODO menyerahkan uang Rp. 150.000,- kepada saksi Joko Mursyid, Amd untuk biaya pembuatan KTP dan KK tersebut. Kemudian Saksi Joko Mursyid,Amd memproses berkas pemohonan penambahan KK atas nama saksi Manto sekaligus permohonan pembuatan KTP baru atas nama Diajeng Tri Yulianti setelah berkas diteliti oleh saksi Joko Mursyid, Amd dan dinyatakan

lengkap

maka

kemudian

KTP

dicetak

dengan

nomor

33141501057950001 tertanggal 21 Januari 2013 atas nama Diajeng Tri

76



Yulianti. Dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan tersebut penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa WIDODO. Antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tidak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar. Sulitnya menentukan salah satu pasal diantara 2 atau 3 pasal yang saling berkaitan unsurnya menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan pilihan diantara 2 pasal atau lebih atas tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa. Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa dapat ditafsirkan melanggar ketentuan Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP karena tindak pidana yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP yaitu barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Selain itu, perbuatan terdakwa juga dapat ditafsirkan melanggar

77



ketentuan Pasal 266 ayat ( 1 ) yaitu pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Karena juga memenuhi unsur

unsur

, hal ini dapat

disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan. Bahwa terdakwa WIDODO bin TOTO SUWIRYO sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian

dengan identitas sebagaimana tercantum

dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti. Unsur , Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi , keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta sebagai berikut bahwa pada bulan Januari 2013 saksi Manto mendatangani terdakwa dengan maksud minta tolong untuk dibuatkan KTP atas nama Saksi Yuli yang kurang lebih sudah 1 minggu tinggal di rumah saksi Manto dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial oleh saksi Manto akan tetapi yang bersangkutan tidak punya identitas diri. Terdakwa awalnya menolak walaupun akhirnya menyanggupi,

kemudian

terdakwa

datang

ke

rumah

saksi

manto

mewawancarai saksi Yuli untuk menanyakan identitas saksi Yuli. Terdakwa

78



kemudian menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pembuatan KTP baru berupa surat pengantar KTP, membuat surat kelahiran atas nama saksi Yuli, mengisi formulir isian data kartu keluarga . Surat pengantar No : 474.1/I/2013 tanggal 19 Januari 2013 yang dibuat oleh terdakwa menerangkan jika saksi Yuli lahir di Sragen tanggal 11 Juli 1995 beralamat di dukuh Gunungsari RT 33 Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang kabupaten Sragen, sedangkan faktanya berdasarkan keterangan saksi Yuli dan saksi Adji Suyatno bahwa saksi Diajeng Tri Yulianti lahir di Surakarta tanggal 11 Juli 1999 dan beralamat di Desa Pranggong RT 2 RW 1 Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali dan hingga saat ini belum pernah pindah alamat. Selanjutnya terdakwa membuat surat kelahiran saksi Diajeng Tri Yulianti lahir di Sragen tanggal 11 Juli 1995 beralamat di dukuh Gunungsari RT 33 Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang kabupaten Sragen anak dari Febi Manggala dan ayah Hadi Manggala sedangkan berdasarkan keterangan saksi Diajeng Tri Yulianti ibunya bernama Kasmiati sedangkan ayahnya adalah saksi Adji Suyatno.

Berdasarkan

keterangan saksi Joko Mursid

dan ahli

Sri

Umiyati,SE.MM bahwa dasar penerbitan KTP adalah data yang ada dalam kartu keluarga , oleh karena itu terdakwa pada saat bersamaan sekaligus mengurus perubahan kartu keluarga saksi Manto yakni saksi Diajeng Tri Yulianti dimasukkan sebagai anggota keluarga saksi Manto dan untuk pengurusan tersebut terdakwa juga mengisi formulir isian data kartu keluargayang isinya tidak benar yakni tempat lahir di tulis sragen , tahun lahir ditulis 1995 , nama orang tua ditulis Hadi Manggala dan Febi Manggala,

79



hubungan keluarga ditulis keponakan. Setelah dokumen-dokumen persyaratan perubahan KK atas nama Manto dan pembuatan KTP baru atas nama saksi Diajeng Tri Yulianti lengkap maka oleh terdakwa pada tanggal 19 Januari 2013 berkas diserahkan kepada saksi Joko Mursid selaku petugas operator KTP dan KK Kecamatan Sumberlawang , setelah diverifikasi data telah lengkap selang 3 hari diterbitkan KTP an. Saksi Diajeng Tri Yulianti , padahal berdasarkan UU no 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan syarat bisa diterbitkan KTP adalah berusia 17 tahun atau sudah menikah sedangkan saksi Diajeng Tri Yulianti usianya baru 13 tahun dan bisa terbit KTP karena tahun lahir diubah menjadi 1995 oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum. Unsur ,

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

didasarkan atas keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa didapat fakta bahwa setelah dokumen-dokumen persyaratan perubahan KK atas nama Manto dan pembuatan KTP baru atas nama saksi Diajeng Tri Yulianti lengkap maka oleh terdakwa pada tanggal 19 Januari 2013 berkas diserahkan kepada saksi Joko Mursid selaku petugas operator KTP dan KK Kecamatan Sumberlawang , setelah diverifikasi data telah lengkap selang 3 hari diterbitkan

KTP

an.

Saksi

Diajeng

Tri

Yulianti

dengan

NIK

33141551079500001 tertanggal 21 januari 2013 yang ditandatangani oleh Purwadi Joko Haryanto,S.Sos , KTP tersebut selanjutnya oleh terdakwa diserahkan pada saksi manto berikutnya saksi manto menyerahkan kepada

80



saksi Diajeng Tri Yulianti dengan maksud agar ktp tersebut selalu dibawa kemanapun pergi , dan KTP tersebut oleh saksi Diajeng Tri Yulianti telah digunakan selama kurang lebih 1,5 bulan atau selama tinggal di rumah saksi manto dengan tujuan apabila ada operasi dari pihak yang berwajib saksi yuli dapat menunjukkan kartu identitas yang menyatakan yang bersangkutan sudah dewasa karena memiliki KTP walaupun faktanya usia saksi Diajeng Tri Yulianti baru 13 tahun dikarenakan disekitar lokalisasi gunung kemukus setiap malam polisi sering hilir mudik, demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum. Unsur

-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak

dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu , berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan , didasarkan atas keterangan para saksi , keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa serta barang bukti didapat fakta KTP atas nama saksi Diajeng Tri Yulianti dengan nomor induk kependudukan 33141551079500001 tertanggal 21 januari 2013 yang ditandatangani oleh Purwadi joko haryanto,S.Sos secara prosedur pengajuan hingga terbitnya KTP tersebut telah benar hal mana didasarkan atas keterangan saki Mursid dan ahli Sri Umiyati , akan tetapi berdasarkan fakta hal yang tidak benar adalah tempat lahir saksi Diajeng Tri Yulianti diubah menjadi sragen , dan tahun tahir diubah menjadi tahun 1995 sedangkan faktanya tempat lahir di Surakarta tanggal 11 Juli 1999 dan dalam kurun waktu 1,5 bulan KTP tersebut telah digunakan oleh saksi Diajeng Tri Yulianti atas perintah saksi Manto dimana pembuatan KTP tersebut didasari maksud

81



atau tujuan supaya apabila ada operasi dari pihak yang berwajib di rumah saksi manto yang mempekerjakan beberapa wanita sebagai Pekerja Seks Komersial tidak akan bermasalah dengan aparat polisi karena mempekerjakan saksi Yuli yang masih anak-anak sebagai PSK. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa dari perbuatannya membuatkan surat palsu hingga bisa terbit ktp untuk saksi Diajeng Tri Yulianti terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) sedangkan uang sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah) diserahkan pada saksi Joko Mursid untuk biaya pembuatan KTP dan KK, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum. Pertimbangan yang lain adalah untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Keraguan untuk menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan kepada pelaku. Seperti pada kasus perkara Nomor : 144/PID.B/2013/PN.SRG dari hasil pemeriksaan penyidikan penuntut umum menentukan fakta yang kurang jelas yaitu apakah terdakwa melanggar ketentuan Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP atau ketentuan Pasal 266 ayat ( 1 ) KUHP. Maka apabila terdakwa lolos dari dakwaan pertama dengan melanggar ketentuan Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP, terdakwa masih dapat dijerat dengan dakwaan kedua dengan melanggar ketentuan Pasal 266 ayat ( 1 ) KUHP. Alasan penuntut umum menetapkan Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP pada dakwaan pertama dan menetapkan Pasal 266 ayat (1) KUHP pada dakwaan kedua terhadap perbuatan terdakwa adalah

82



berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan perbuatan terdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur yang terdapat yang terdapat dalam Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan penyidikan dan oleh karena penuntut umum membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif, penuntut umum memilih dakwaan yang paling benar dan terbukti yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP dengan alasan pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Unsur Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan. Bahwa terdakwa WIDODO bin TOTO SUWIRYO sebagai manusia pendukun

telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti. 2. Unsur Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi , keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta sebagai berikut

83



bahwa pada bulan Januari 2013 saksi Manto mendatangani terdakwa dengan maksud minta tolong untuk dibuatkan KTP atas nama Saksi Yuli yang kurang lebih sudah 1 minggu tinggal di rumah saksi Manto dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial oleh saksi Manto akan tetapi yang bersangkutan tidak punya identitas diri. Terdakwa awalnya menolak walaupun akhirnya menyanggupi , kemudian terdakwa datang ke rumah saksi manto mewawancarai saksi Yuli untuk menanyakan identitas saksi Yuli. Terdakwa kemudian menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pembuatan KTP baru berupa surat pengantar KTP, membuat surat kelahiran atas nama saksi Yuli, mengisi formulir isian data kartu keluarga . Surat pengantar No : 474.1/I/2013 tanggal 19 Januari 2013 yang dibuat oleh terdakwa menerangkan jika saksi Yuli lahir di Sragen tanggal 11 Juli 1995 beralamat di dukuh Gunungsari RT 33 Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang kabupaten Sragen, sedangkan faktanya berdasarkan keterangan saksi Yuli dan saksi Adji Suyatno bahwa saksi Diajeng Tri Yulianti lahir di Surakarta tanggal 11 Juli 1999 dan beralamat di Desa Pranggong RT 2 RW 1 Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali dan hingga saat ini belum pernah pindah alamat. Selanjutnya terdakwa membuat surat kelahiran saksi Diajeng Tri Yulianti lahir di Sragen tanggal 11 Juli 1995 beralamat di dukuh Gunungsari RT 33 Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang kabupaten Sragen anak dari Febi Manggala dan ayah Hadi Manggala sedangkan berdasarkan keterangan saksi Diajeng Tri Yulianti ibunya bernama Kasmiati sedangkan ayahnya

84



adalah saksi Adji Suyatno. berdasarkan keterangan saksi Joko Mursid dan ahli Sri Umiyati,SE.MM bahwa dasar penerbitan KTP adalah data yang ada dalam kartu keluarga , oleh karena itu terdakwa pada saat bersamaan sekaligus mengurus perubahan kartu keluarga saksi Manto yakni saksi Diajeng Tri Yulianti dimasukkan sebagai anggota keluarga saksi Manto dan untuk pengurusan tersebut terdakwa juga mengisi formulir isian data kartu keluargayang isinya tidak benar yakni tempat lahir di tulis sragen , tahun lahir ditulis 1995 , nama orang tua ditulis Hadi Manggala dan Febi Manggala, hubungan keluarga ditulis keponakan. Setelah dokumendokumen persyaratan perubahan KK atas nama Manto dan pembuatan KTP baru atas nama saksi Diajeng Tri Yulianti lengkap maka oleh terdakwa pada tanggal 19 Januari 2013 berkas diserahkan kepada saksi Joko Mursid selaku petugas operator KTP dan KK Kecamatan Sumberlawang , setelah diverifikasi data telah lengkap selang 3 hari diterbitkan KTP an. Saksi Diajeng Tri Yulianti , padahal berdasarkan UU no 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan syarat bisa diterbitkan KTP adalah berusia 17 tahun atau sudah menikah sedangkan saksi Diajeng Tri Yulianti usianya baru 13 tahun dan bisa terbit KTP karena tahun lahir diubah menjadi 1995 oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

85



3. Unsur

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan didasarkan atas keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa didapat fakta bahwa setelah dokumen-dokumen persyaratan perubahan KK atas nama Manto dan pembuatan KTP baru atas nama saksi Diajeng Tri Yulianti lengkap maka oleh terdakwa pada tanggal 19 Januari 2013 berkas diserahkan kepada saksi Joko Mursid selaku petugas operator KTP dan KK Kecamatan Sumberlawang , setelah diverifikasi data telah lengkap selang 3 hari diterbitkan KTP an. Saksi Diajeng Tri Yulianti dengan NIK 33141551079500001 tertanggal 21 januari 2013 yang ditandatangani oleh Purwadi Joko Haryanto,S.Sos , KTP tersebut selanjutnya oleh terdakwa diserahkan pada saksi manto berikutnya saksi manto menyerahkan kepada saksi Diajeng Tri Yulianti dengan maksud agar ktp tersebut selalu dibawa kemanapun pergi , dan KTP tersebut oleh saksi Diajeng Tri Yulianti telah digunakan selama kurang lebih 1,5 bulan atau selama tinggal di rumah saksi manto dengan tujuan apabila ada operasi dari pihak yang berwajib saksi yuli dapat menunjukkan kartu identitas yang menyatakan yang bersangkutan sudah dewasa karena memiliki KTP walaupun faktanya usia saksi Diajeng Tri Yulianti baru 13 tahun dikarenakan disekitar lokalisasi gunung kemukus setiap malam polisi sering hilir mudik, demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

86



4.

-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbul Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan , didasarkan atas keterangan para saksi , keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa serta barang bukti didapat fakta KTP atas nama saksi Diajeng Tri Yulianti dengan nomor induk kependudukan 33141551079500001 tertanggal 21 januari 2013 yang ditandatangani oleh Purwadi joko haryanto,S.Sos secara prosedur pengajuan hingga terbitnya KTP tersebut telah benar hal mana didasarkan atas keterangan saki Mursid dan ahli Sri Umiyati , akan tetapi berdasarkan fakta hal yang tidak benar adalah tempat lahir saksi Diajeng Tri Yulianti diubah menjadi sragen , dan tahun tahir diubah menjadi tahun 1995 sedangkan faktanya tempat lahir di Surakarta tanggal 11 Juli 1999 dan dalam kurun waktu 1,5 bulan KTP tersebut telah digunakan oleh saksi Diajeng Tri Yulianti atas perintah saksi Manto dimana pembuatan KTP tersebut didasari maksud atau tujuan supaya apabila ada operasi dari pihak yang berwajib di rumah saksi manto yang mempekerjakan beberapa wanita sebagai Pekerja Seks Komersial tidak akan bermasalah dengan aparat polisi karena mempekerjakan saksi Yuli yang masih anak-anak sebagai PSK.

Selanjutnya berdasarkan

keterangan terdakwa dari

perbuatannya membuatkan surat palsu hingga bisa terbit ktp untuk saksi Diajeng Tri Yulianti terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) sedangkan uang sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu

87



rupiah) diserahkan pada saksi Joko Mursid untuk biaya pembuatan KTP dan KK, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum. Setelah selesainya pembuatan konstruksi hukum surat dakwaan secara benar, tepat, dan sempurna, surat dakwaan dapat diajukan ke sidang pengadilan

untuk

dilakukan

pembuktian.

Selanjutnya

setelah

berlangsungnya persidangan dengan berbagai kegiatan dalam proses pembuktian, yakni memeriksa semua alat bukti, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh penasihat hukum, maka ketua majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan selesai. Kemudian ketua majelis hakim meminta kepada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan yang akan dibacakan dalam sidang mendatang yang telah ditetapkan waktunya. Pembuatan konstruksi hukum surat tuntutan didasarkan pada surat dakwaan, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan kemudian menganalisa hukum terhadap fakta-fakta tersebut. Mencermati kasus perkara pemalsuan surat Nomor :144/PID.B/2013/PN.SRG perbuatan terdakwa adalah termasuk tindak pidana yang melawan hukum dengan melanggar ketentuan undang- undang dan juga melakukan pembiaran terhadap terjadinya suatu tindak asusila yang melibatkan anak- anak yang belum cukup umur yang dapat menghancurkan masa depan anak tersebut selain itu juga mengakibatkan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap citra baik perangkat desa selaku abdi negara. Ancaman untuk tindak pidana pemalsuan surat dapat diancam pidana penjara pada

88



dakwaan pertama menurut ketentuan Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP paling lama 6 ( enam ) tahun pidana penjara atau dakwaan kedua menurut ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Namun penuntut umum menuntut terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 7( tujuh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Hal yang dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam penuntutan perkara Nomor :144/PID.B/2013/PN.SRG adalah : 1. Terdakwa adalah seorang PNS dalam hal ini abdi negara dengan pangkat perangkat desa, harusnya terdakwa tidak melakukan tindak pidana itu terjadi apalagi terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan itu. Selain itu, perbuatan terdakwa juga mencontohkan sebagai perbuatan pembiaran terhadap suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang- undang, bukannya ditaati dan ditegakkan peraturan perundang- undangan itu tetapi malah dilanggar dan solah- olah perbuatan itu sudah menjadi suatu tradisi. 2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana terdakwa yang mencari nafkah di keluarganya,jadi apabila di hukum berat maka keluarga terdakwa tidak ada yang menafkahi. 3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan sesuai apa yang dia lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut. 4. Terdakwa belum pernah dihukum.

89



Berkaitan dengan tuntutan penuntut umum dalam perkara Nomor : 144/PID.B/2013/PN.SRG setelah mengetahui fakta-fakta yang terungkap yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka perbuatan terdakwa WIDODO binti TOTO SUWIRYO telah sesuai dengan pasal yang

palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena

sebagaimana pada dakwaan pertama dalam surat dakwaan penuntut umum. Selanjutnya berdasarkan pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa WIDODO binti TOTO SUWIRYO, oleh karena dakwaan penuntut umum dibuat secara alternatif maka penuntut umum memilih dakwaan yang dianggap paling benar dan terbukti yaitu dakwaan pertama dengan melanggar Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP yang semua unsurnya dapat dibuktikan di sidang pengadilan. Berdasarkan

pertimbangan

penuntut

umum

tersebut, dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang menyatakan terdakwa WIDODO binti TOTO SUWIRYO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

90



pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama pada surat dakwaan penuntut umum. Menjatuhkan

pidana penjara terhadap

terdakwa

WIDODO binti TOTO SUWIRYO selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. B. Pengaruh konstruksi hukum pembuktian materiil dakwaan penuntut umum dengan alat bukti keterangan ahli terhadap putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara pemalsuan surat( Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen nomor : 144 /Pid.B / 2013 / PN.Srg ) Mengkaji mengenai pengaruh yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana sebagai akibat konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum berkenaan

dengan

penuntutan

perkara

pemalsuan

surat

Nomor

:

144/PID.B/2013/PN.SRG, harus dilihat ancaman pasal yang didakwakan dan tuntutan penuntut umum maupun putusan yang dijatuhkan hakim. Implikasi yuridis

terhadap

penjatuhan

sanksi

pidana

akan

diketahui

ketika

membandingkan ketiga dokumen yakni surat dakwaan, surat tuntutan dan putusan pengadilan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai implikasi yuridis terhadap penjatuhan sanksi pidana sebagai akibat konstruksi hukum dakwaan yang disusun oleh penuntut umum berkenaan dengan penuntutan perkara aborsi Nomor : 144/PID.B/2013/PN.SRG, berikut ini adalah hasil penelitian terhadap ketiga dokumen yang dimaksud :

91



Tabel 2. Dakwaan, Tuntutan, Putusan 1.

Dakwaan

1) Dakwaan pertama : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 263 ayat (1)

KUHP, diancam dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun. 2) Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 2.

Tuntutan

1) Menyatakan terdakwa WIDODO binti TOTO SUWIRYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau

memalsukan

surat

yang

dapat

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian

tersebut

dapat

menimbulkan

kerugian, karena pemalsuan surat, dengan

yang sebagaimana diatur dan diancam pidana

92



dalam Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA pada surat dakwaan kami. 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WIDODO binti TOTO SUWIRYO selama 7 ( tujuh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3) Menyatakan barang bukti berupa : KK (kartu keluarga) Nomor KK : 3309162104110001 atas nama ADJIE SUYATNO, KTP ( kartu tanda penduduk)

NIK

33141551079500001

an.

Diajeng Tri Yulianti, Kartu pelajar NIS/NISN : 3927/9993658785 an. Diajeng Tri Yulianti, Surat kelahiran No 400/156/99 tanggal 11 Juli 1999 an. Diajeng Tri Yulianti, dan Fotocopy Kartu

keluarga

an.

Manto

Nomor

:

3314150112030126, 1 ( satu) lembar KK (kartu keluarga)

an.

Manto

Nomor

:

3314150112030126 yang dikeluarkan kantor catatan sipil Kab.Sragen yang ditandatangani oleh Purwadi joko haryanto,S.Sos tanggal 02 Pebruari 2013 tetap terlampir dalam berkas

93



perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. 4) Menetapkan agar terdakwa apabila dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 3

Putusan

1) Menyatakan terdakwa WIDODO binti TOTO SUWIRYO

telah terbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana alsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar

dan

pemakaian

tidak

dipalsu,

tersebut

dapat

diancam

jika

menimbulkan

kerugian, karena pemalsuan surat, dengan

sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas,oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan.

94



3) Menetapkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. 5) Memerintahkan agar barang bukti berupa : KK (kartu

keluarga)

Nomor

3309162104110001

atas

KK

nama

:

ADJIE

SUYATNO, KTP ( kartu tanda penduduk) NIK 33141551079500001 an. Diajeng Tri Yulianti, Kartu pelajar NIS/NISN : 3927/9993658785 an. Diajeng Tri Yulianti, Surat kelahiran No 400/156/99 tanggal 11 Juli 1999 an. Diajeng Tri Yulianti, 1( satu) lembar KK (kartu keluarga) an. Manto Nomor : 3314150112030126 yang dikeluarkan kantor catatan sipil Kab.Sragen yang

ditandatangani

oleh

Purwadi

joko

haryanto,S.Sos tanggal 02 Pebruari 2013 tetap terlampir

dalam

berkas

perkara

untuk

dipergunakan dalam perkara lain. 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 , - ( Dua ribu rupiah )

95



Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) tindakan pemalsuan surat dilarang untuk dilakukan tanpa kecuali, baik memalsukan atau membuat surat palsu, menyuruh orang lain memakai, yang dilakukan berdasarkan alasan apapun dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum. Sanksi hukum yang diterapkan bagi pelaku tidak pidana pemalsuan surat bermacammacam, mulai dari hukuman penjara hingga hukuman denda. Pidana penjara menggunakan sistem pidana maksimal bukan minimal, sehingga seringkali dalam prakteknya vonis pengadilan sangat ringan dibanding sanksi hukuman yang ada dalam ketentuan KUHP. Mengenai hukuman denda, KUHP tidak memberlakukan ketentuan hukum denda bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat. Ancaman untuk tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara pada dakwaan pertama menurut ketentuan Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP paling lama 6 ( enam ) tahun pidana penjara atau dakwaan kedua menurut ketentuan Pasal 266 ayat ( 1 ) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 ( tujuh ) tahun. Namun penuntut umum menuntut terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Hal yang dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam penuntutan perkara Nomor : 144/Pid.B/2013/PN.SRG adalah : 1. Terdakwa adalah seorang PNS dalam hal ini abdi negara dengan pangkat perangkat desa, harusnya terdakwa tidak melakukan tindak pidana itu terjadi apalagi terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan itu. Selain itu, perbuatan terdakwa juga mencontohkan sebagai perbuatan pembiaran

96



terhadap suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang- undang, bukannya ditaati dan ditegakkan peraturan perundang- undangan itu tetapi malah dilanggar dan solah- olah perbuatan itu sudah menjadi suatu tradisi. 2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana terdakwa yang mencari nafkah di keluarganya,jadi apabila di hukum berat maka keluarga terdakwa tidak ada yang menafkahi. 3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan memberikan keterangan sesuai apa yang dia lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut. 4. Terdakwa belum pernah dihukum. Berkaitan dengan tuntutan penuntut umum dalam perkara Nomor : 144/PID.B/2013/PN.SRG setelah mengetahui fakta-fakta yang terungkap yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka perbuatan terdakwa WIDODO binti TOTO SUWIRYO telah sesuai dengan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP

surat palsu atau memalsukan surat yang

dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan sebagaimana pada dakwaan pertama dalam surat dakwaan penuntut umum. Selanjutnya

97



berdasarkan

pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana

yang

didakwakan kepada terdakwa WIDODO binti TOTO SUWIRYO oleh karena dakwaan penuntut umum dibuat secara alternatif maka penuntut umum memilih dakwaan yang dianggap paling benar dan terbukti yaitu dakwaan pertama dengan melanggar Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP yang semua unsurnya dapat dibuktikan. Berdasarkan memperhatikan

pertimbangan

penuntut

ketentuan-ketentuan

umum

undang-undang

tersebut, penuntut

dengan umum

mengajukan tuntutan pidana yang menyatakan terdakwa WIDODO binti SUWIRYO telah terbukti bersalah melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama pada surat dakwaan penuntut umum. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WIDODO binti TOTO SUWIRYO selama 5 ( lima ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Surat dakwaan berbentuk alternatif dapat memberikan pilihan atau kelonggaran kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat

98



dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim berkaitan dengan dakwaan alternatif penuntut umum, pembuktian tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, jika dakwaan pertama terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan. Jika dakwaan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan yang kedua dengan ketentuan, membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama yang tidak terbukti. Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternatif, pada dasarnya bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan,

untuk

menghindari

pelaku

terlepas

atau

terbebas

dari

pertanggungjawaban hukum pidana (crime liability) dan memberikan pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat. Terpenuhinya semua unsur dakwaan pertama penuntut umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 263 AYAT ( 1 ) KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa WIDODO binti TOTO SUWIRYO. Dengan terbuktinya dakwaan pertama ini, maka dakwaan kedua penuntut umum tidak perlu dibuktikan hakim. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka majelis hakim berketetapan untuk menjatuhkan putusan pidana berdasarkan pada dakwaan yang terbukti di persidangan berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan. Sehingga putusan tersebut lebih ringan dari

99



tuntutan penuntut umum yang menuntut pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Pertimbangan hakim dalam unsur pasal tindak pidana pemalsuan surat telah sesuai dengan tuntutan penuntut umum yakni berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi Manto minta tolong untuk membuat ktp atas nama saksi Diajeng Triyulianti awalnya terdakwa menolak kemudian menyanggupi karena Manto adalah warga terdakwa. mengetahui jika saksi manto di rumahnya tinggal beberapa orang sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ) dan salah satunya adalah saksi Yuli. Terdakwa mengurus pembuatan ktp atas nama saksi Yuli pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, terdakwa menemui saksi manto untuk minta foto copy kartu keluarga dan melakukan wawancara dengan saksi Yuli serta memfoto saksi Yuli dengan hp milik terdakwa. terdakwa menggati tahun kelahiran saksi Yuli yang aslinya 1999 menjadi 1995 supaya umurnya 17 tahun dan bisa dibuatkan KTP, terdakwa membuat dokumen-dokumen berupa : surat pengantar KTP, membuat surat kelahiran atas nama saksi Yuli, mengisi formulir isian data kartu keluarga. Bahwa benar terdakwa menulis saksi yuli lahir di Sragen tahun 1995 yang benar lahir di surakarta tahun 1999, mengubah nama orang tua saksi Yuli menjadi Hadi Manggala dan febi manggala, terdakwa telah bekerja sebagai sekretaris desa pendem selama 35 tahun dan akan pensiun akhir desember 2013 dan terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

100



Meskipun terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja memalsukan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP, akan tetapi dalam kenyataannya hakim hanya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Hal ini terjadi karena : Putusan ini didasarkan pada dakwaan penuntut umum surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Dakwaan penuntut umum sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan, dasar keputusan yang akan dijatuhkan, dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan. Putusan ini didasarkan pada tuntutan penuntut umum yaitu selama 7 ( tujuh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Terdakwa memberikan keterangan di Persidangan dengan jujur mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya serta tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Dengan demikian putusan pengadilan terhadap perkara pemalsuan surat Nomor : 144/PID.B/2013/PN.SRG relatif sinkron atau tidak terpaut jauh

101



dengan dakwaan maupun tuntutan penuntut umum. Dengan mengacu pada tuntutan penuntut umum dengan ancaman pidana ringan untuk tindak pidana pemalsuan surat dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan atau menyuruh memakai keterangan palsu kepada orang lain, maka juga akan menghasilkan vonis ringan oleh hakim. Tetapi bukankah keputusan tersebut melanggar perintah undang-undang yang menentukan pidana penjara paling lama 6 ( enam ) tahun menurut Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP. Menurut penulis putusan pengadilan dengan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dirasa sangat ringan mengingat tindak pemalsuan surat merupakan kejahatan terhadap sebuah sumpah jabatan seorang abdi negara dimana ini juga menyangkut masa depan seorang wanita yang masih belum cukup umur dengan melakukan pembiaran terhdap seorang wanita yang akan menjadi Pekerja Seks Komersial ( PSK ), paling tidak perbuatan terdakwa dapat diancam dengan pidana penjara minimal 1 ( satu ) tahun atau dapat juga digunakan penjatuhan pidana maksimal. Mencermati proses penegakan hukum dalam kasus perkara tindak pidana pemalsuan surat Nomor : 144/PID.B/2013/PN.SRG dikaitkan dengan tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu kasus atau perkara pidana yang menyimpang dalam masyarakat. Kebenaran materiil mengenai tempus delicti tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana pemalsuan surat dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013.

102



oleh saksi Manto minta tolong untuk membuat ktp atas nama saksi Diajeng Triyulianti awalnya terdakwa menolak kemudian menyanggupi karena Manto adalah warga terdakwa. mengetahui jika saksi manto di rumahnya tinggal beberapa orang sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ) dan salah satunya adalah saksi Yuli. Terdakwa mengurus pembuatan ktp atas nama saksi Yuli pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, terdakwa menemui saksi manto untuk minta foto copy kartu keluarga dan melakukan wawancara dengan saksi Yuli serta memfoto saksi Yuli dengan hp milik terdakwa. terdakwa menggati tahun kelahiran saksi Yuli yang aslinya 1999 menjadi 1995 supaya umurnya 17 tahun dan bisa dibuatkan KTP, terdakwa membuat dokumen-dokumen berupa : surat pengantar KTP, membuat surat kelahiran atas nama saksi Yuli, Locus delictie yang dilakukan terdakwa bertempat di rumah terdakwa tepatnya bertempat di Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen telah memenuhi kebenaran materiil atas dasar bahwa alamat tersebut merupakan desa dimana terdakwa mengabdikan dirinya sebagai perangkat desa. Modus operandi tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam pemalsuan surat yaitu pada awalnya terdakwa tidak mau tetapi akhirnya menyanggupinya. Hal itu bertujuan apabila wanita tersebut ketika berpergian atau sedang bekerja, apabila ada operasi/ razia dari pihak yang berwajib saksi Manto tidak dipersalahkan karena telah memperkerjakan anak- anak sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ). Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa pada

103



hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 bertempat di Desa Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen. Kasus ini pada awalnya bermula pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 saksi Manto alias Man Pethik kedatangan oleh seorang wanita yang bernama Diajeng Tri Yulianti dengan diantar oleh ETEK dengan maksud akan memperkerjakan Diajeng Tri Yulianti tersebut untuk menjadi Pekerja Seks Komersial ( PSK ) di tempat saksi Manto dan sejak saat itu Diajeng Tri Yulianti tinggal dirumah saksi Manto dan bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ). Setelah selang beberapa hari saksi Manto memerintahkan Diajeng Tri Yulianti untuk membuat Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) karena saksi Manto mengetahui bahwa Diajeng Tri Yulianti masih anak- anak sehingga jika ada operasi pihak berwajib saksi Manto takut mendapat masalah karena memperkerjakan anak- anak sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ) dan disampaikan pula biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) sebesar Rp. 300.000,- dan biaya tersebut disetujui oleh Diajeng Tri Yulianti. Keesokan harinya terdakwa WIDODO mendatangi Diajeng Tri Yulianti di rumah saksi Manto untuk memulai persiapan pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), kemudian terdakwa menanyakan nama dan tanggal lahir

menyebut tahun kelahirannya seketika terda

dengan kamera handphone milik terdakwa, setelah proses tersebut selesai

104



saksi Manto kemudian meminta uang Rp. 150.000,- kepada Diajeng Tri Yulianti dan diserahkan kepada terdakwa WIDODO dan sambil menyerahkan Kartu Keluarga ( KK ) milik saksi Manto. Kemudian terdakwa WIDODO membuat surat pengantar dengan kop surat Desa Pendem tertanggal 19 Januari 2013 dengan keperluan memohon penambahan daftar Kartu Keluarga ( KK ) dimana surat pengantar tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa WIDODO dan tanda tangan pemohon saksi Manto juga

ditandatangani

oleh terdakwa

WIDODO sendiri,

surat

ditandatangani sendiri oleh terdakwa WIDODO atas nama Sekretaris desa tanpa dibubuhkan stempel dan Surat pengantar pemohon KTP nomor : 474.1/ I/ 2013 tanggal 19 Januari 2013 ditandatangani terdakwa WIDODO selaku Sekdes tanpa tandatangan Diajeng Tri Yulianti selaku pemohon. Berikutnya terdakwa WIDODO membuat Surat Kelahiran tanpa nomor atas nama Diajeng Tri Yulianti yang lahir di Dukuh Gunungsari Desa Pendem, tanggal 11 Juli 1995 dari seorang ibu bernama Febi Manggala dan bapak bernama Manggala ditandatangani terdakwa WIDODO selaku Sekdes atas nama Kepala Desa Pendem semua data yang ada di surat kelahiran tersebut diisi sendiri oleh terdakwa WIDODO, padahal kenyataannya Diajeng Tri Yulianti lahir di Surakarta 11 juli 1999 dari bapak bernama Adji Suyanto. Kemudian terdakwa WIDODO juga mengisi sendiri formulir isian data keluarga atas nama Manto dan di formulir tersebut terdakwa WIDODO juga menulis Diajeng Tri Yulianti lahir di Sragen tanggal 11 Juli 1995 anak dari Hadi Manggala dan Febi Manggala, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa WIDODO selaku

105



Sekdes atas nama Kades Pendem dan dibubuhi stempel, sedangkan saksi Manto selaku pemohon dan Sadi selaku ketua RT tidak membubuhkan tanda tangan. Setelah itu terdakwa WIDODO membawa syarat- syarat tersebut kepada

saksi Joko Mursyid, Amd selaku petugas operator KTP / KK

Kecamatan Sumberlawang ) di rumahnya untuk menitipkan berkas dan meminta tolong agar bisa dibuatkan KTP untuk Diajeng Tri Yulianti saat itu juga terdakwa WIDODO menyerahkan uang Rp. 150.000,- kepada saksi Joko Mursyid, Amd untuk biaya pembuatan KTP dan KK tersebut. Kemudian Saksi Joko Mursyid,Amd memproses berkas pemohonan penambahan KK atas nama saksi Manto sekaligus permohonan pembuatan KTP baru atas nama Diajeng Tri Yulianti setelah berkas diteliti oleh saksi Joko Mursyid, Amd dan dinyatakan

lengkap

maka

kemudian

KTP

dicetak

dengan

nomor

33141501057950001 tertanggal 21 Januari 2013 atas nama Diajeng Tri Yulianti. Kebenaran materiil mengenai barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu KK (kartu keluarga) Nomor KK : 3309162104110001 atas nama ADJIE SUYATNO, KTP ( kartu tanda penduduk) NIK 33141551079500001 an. Diajeng Tri Yulianti, Kartu pelajar NIS/NISN : 3927/9993658785 an. Diajeng Tri Yulianti, Surat kelahiran No 400/156/99 tanggal 11 Juli 1999 an. Diajeng Tri Yulianti, 1( satu) lembar KK (kartu keluarga) an. Manto Nomor : 3314150112030126 yang dikeluarkan kantor catatan sipil Kab.Sragen yang ditandatangani oleh Purwadi joko haryanto,S.Sos tanggal 02 Pebruari 2013 telah disita secara sah

106



menurut hukum dan sesuai dengan kebenaran materiil. Hal ini berdasarkan pada penuntut umum telah memperlihatkan semua barang bukti tersebut kepada para saksi maupun korban, selanjutnya oleh yang bersangkutan telah membenarkan. Karena dari itu barang bukti dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan. Setelah dipenuhinya tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya terhadap tempus delicti, locus delictie, modus operandi dan barang bukti dalam penuntutan, penuntut umum mempertimbangkan keadilan yang di terima terdakwa pada kasus perkara pemlasuan surat Nomor : 144/PID.B/2013/PN.SRG. Dengan melihat latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu terdakwa awalnya terdakwa didatangi saksi Manto dimintai tolong yang tidak lain adalah warganya untuk membuatkan KTP seorang wanita yang nantinya bekerja di rumah saksi Manto sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ) sebenarnya terdakwa tidak mau tetapi akhirnya terdakwa menyanggupinya. agar sewaktu- waktu ada razia dari pihak berwajib, saksi Manto yang tidak lain adalah warganya tidak dapat dipersalahkan karena memperkerjakan anakanak sebagai Pekerja Seks Komersial ( PSK ). Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu pembalasan, pembinaan dan gabungan antara pembalasan dan pembinaan. Pada perkara pemalsuan surat Nomor : 144/PID.B/2013/PN.SRG dengan dilakukan penjatuhan pidana minimal yang diputuskan hakim yaitu 5 (lima) bulan penjara menurut

107



ketentuan Pasal 263 ayat ( 1 ) KUHP yang menginginkan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun kurang dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan akan hanya terwujud tujuan pemidanaan pembinaan. Menurut penulis penjatuhan pidana maksimal (paling tidak 1 tahun pidana penjara) akan dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan akan terwujud tujuan pemidanaan pembalasan dan pembinaan. Selain itu dapat juga digunakan sebagai sarana untuk menyadarkan terdakwa atas apa yang telah diperbuat serta menyadarkan bagi siapapun juga agar tidak melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

108

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. A. Konstruksi Hukum Pembuktian Materiil Dakwaan Penuntut Umum

Recommend Documents