BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENELITIAN

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian a. Sejarah Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten bernaung dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah.Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten didirikan sekitar Tahun 1923 oleh Pemerintahan Belanda, pada waktu itu bernama Pendjara digunakan untuk penjara bagi pribumi dan lokasinya di alun -alun Klaten. Seiring dengan perkembangan zaman dan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Kemudian berubah nama menjadi Rumah Tahanan Negara Klas II B Klaten sejak tanggal April 1985 sesuai dengan SK. Menteri Kehakiman RI No. W9.PR.07.03.0322 dan sejak tanggal 16 April 2003 sesuai dengan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.05.PR.07.03 Tahun 2003 berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten. Lapas yang sekarang ada, berada di lokasi tengah kota, tepatnya di Jl. Pemuda No. 206 Klaten dengan Nomor Telepon dan Fax. (0261) 322019. kode Pos 57411. b. Profil 1) Nama Unit Pelaksana Teknis : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KLATEN. 2) Alamat

: JL. PEMUDA NO. 206 KLATEN, PROPINSI JAWA TENGAH

3) No. Telepon

: (0272) 322019

4) Alamat Email

: [email protected]

5) Luas Lahan

: 8.210 m2 commit : 5.808 m2 to user

Luas Bangunan

78

79 digilib.uns.ac.id


Kapasitas

: 163 (seratus enam puluh tiga) orang.

Bangunan untuk Napi dan Tahanan terdiri dai 3 blok, yaitu: Blok Atas terdapat 13 kamar Blok Bawah terdapat 13 kamar Blok Lama terdapat 16 kamar c. Visi dan Misi Visi: Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan. Misi: 1) Mewujudkan

tertib

pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsi

pemasyarakatan secara kosisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia. 2) Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan. 3) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan. 4) Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder. d.

Kegiatan Unggulan Pelayanan

Kesehatan:

Lembaga

Pemasyarakatan

dalam

hal

penanganan kesehatan untuk WBP telah bekerjasama dengan instansiinstansi terkait baik vertikal maupun horisontal. Tenaga medis yang ada di Lapas Klas IIB Klaten terdiri dari Dokter dan Mantri Kesehatan. Kerjasama yang telah dijalin yaitu dengan Dinas Keshatan PEMDA Klaten dan Universitas Sebelas Maret. Pemberian Bimbingan Kegiatan Kerja: bimbingan ini berupa pemberian ketrampilan pertukangan, pembuatan kerajinan dari kayu, dan peluang kerja dengan kegiatan cuci motor dan mobil. commit to user



e.

Struktur Organisasi KEPALA LAPAS KLAS IIB KEPALA SUB BAG

KLATEN

KPLP

TATA USAHA KEPALA

REGU

KEPAL

URUSAN KEPEG

PENGAMANAN

A URUSAN

DAN KEUANGAN

1

2

3

UMUM

4

KEPALA SEKSI BINADIK

KEPALA SEKSI

DAN GIATJA

ADM.KEAMANAN DAN TANTIB

KASUBSI

REGISTRASI

KASUBSI KEAMANAN

DAN BIMB. KEMASY

KASUBSI PERAWATAN

KASUBSI PELAPORAN DAN

NAPI/ANAK DIDIK

TATATERTIB

KASUBSI KEGIATAN KERJA

Bagan 3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten

f. Tugas Pokok dan Fungsi : 1) Kepala Laembaga Pemasyarakatan : Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga commit to user



sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan pemasyarkatan Napi/anak didik/penghuni lembaga pemasyarakatan. 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketata usahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lapas. 3) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan : Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku

dalam

rangka

kelancaran

pelaksanaann tugas. 4) Kepala Urusan Umum

:

Melaksanakan

urusan tata persuratan,

perlengkapan, dan kerumah tanggaan Lapas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 5) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) : Mengkoordinasi

pelaksanaan

tugas

penjagaan

pengamanan

dan

ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. 6) Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja : Mengkoordinasikan pelaksanaan

registrasi,

statistik,

dokumentasi,

pembinaan mental/ rohani dan fisik, serta perawatan kesehatan narapidana/anak didik seauai peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan. 7) Kepala Sub Seksi Perawatan Napi/Anak Didik : melaksanakan pelayanan kesehatan/perawatan an penyediaan pakaian dan makanan sesuai ketentuan dan prosedur yag berlaku dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan narapidan dan Anak Didik. 8) Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan : melakukan dan mambuat pendataan, statistik, dokumentasi sidik jari, serta memberikan bimbingnan dan penyuluhan rohani, latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, assimilasi, cuti dan pelepasan Napi/Anak commityang to user Didik sesuai dengan ketentuan berlaku.



9) Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja : melaksanakan pemberian bimbingan kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja serta mengelola hasil kerja dari narapidana/anak didik di lingkungan Lapas. 10) Kepala

Seksi

Admnistrasi

Keamanan

Tata

tertib

(KAMTIB):

megkoordinasi kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib dengan mengatur jadwal tugas dan pengamanan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lapas. 11) Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib : Membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan Berita Acara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 12) Kepala Sub Seksi Keamanan : menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban,

mengatur/membuat

jadwal

tugas

dan

pengamanan

perlengkapan, pengamanan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada agar tercipta suasanan aman dan tertib.

2. Sistem Database Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Lapas yang telah menerapkan SDP adalah Lapas Kelas II B Klaten. Lapas Kelas II B Klaten telah menerapkan SDP sejak bulan Juli 2012. Program SDP ini termasuk program baru bagi seluruh UPT yang ada di Indonesia. SDP ini berada dibawah pengawasan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja. Menurut hasil wawancara pada tanggal 5 juni 2013 dengan Bapak Eko Bekti Bc.IP.S.H. yang merupakan Kepala Seksi BINADIK DAN GIATJA, program SDP ini merupakan program unggulan dari Kementerian Hukum dan HAM yang lebih khususnya dari Dirjen Pemasyarakatan guna melakukan pembenahan dalam sistem informasi dan manajemen administrasi dalam organisasi pemasyarakatan. Pembenahan sistem informasi dan manajemen administrasi ini dilakukan dengan cara pelaporan rutin setiap hari oleh petugas Lapas terkait kondisi di commit to userKementerian Hukum dan HAM Lapas kepada petugas di kantor wilayah



Semarang, yang kemudian akan dilanjutkan pelaporan ke pusat melalui sms getway, dan setiap ada perubahan harus tercatatkan dalam SDP melalui komputer khusus dan dapat tersabung secara online terhadap seluruh UPT, KANWIL dan pusat.SDP di Lapas Klas II B Klaten bertujuan untuk : a. Membangun Database Napi/Tahanan Nasional Sistem Database Pemasyarakatan berisi data seluruh narapidana atau tahanan di Lapas Klas II B Klaten yang terhubung mulai dari Lapas Klaten , Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DITJENPAS. Sistem ini akan lebih memudahkan melakukan koordinasi dan pengawasan. b. Menyediakan informasi yang berkualitas untuk menunjang pengambilan keputusan oleh Kepala Lapas Klas IIB Klaten terhadap narapidana atau tahanan yang ada. Keputusan tersebut seperti pemberian asimilasi, cuti bersyarat, remisi dan pembinaan yang lain. c. Meningkatkan pelayanan Dengan adanya SDP ini diharapkan seluruh layanan di Lapas Klas IIB Klaten kepada warga bianaan ataupun kepada masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat pun dapat mengakses informasi-informai mengenai Lapas, dan WBP ataupun keluarganya dapat mengetahui informasi dengan lebih efektif dan efisien. SDP memuat beberapa informasi mengenai narapidana/ tahanan, hal ini tercantum dalam buku panduan penggunaan aplikasi SDP 2011 yang diterbitkan

oleh

Direktorat

Informasi

dan

Komunikasi

DIRJEN

Pemasyarakatan dan juga hasil wawancara dengan Bapak Fajar selaku administrator SDP di Lapas Klas IIB Klaten, yaitu: 1) Bagian Registrasi berisi: a) Input Warga Binaan Pemasyarakatan Baru Proses memasukan data WBP baru ini terdiri dari mulai jenis registrasi, nama WBP, serta data diri WBP sesuai dengan surat perintah penahanan sebagai acuan penginputan biodata, pekerjaan, keahlian, isian keluarga, data fisik WBP termasuk commit user yang bersangkutan.Untuk warga sidik jari dan foto daritoWBP



binaan yang baru masuk ke Lapas Klaten harus melalui beberapa proses registrasi terlebih dahulu. Proses awal adalah petugas Lapas Klaten menerima surat perintah penahanan yang kemudian data tiap narapidana di masukan kedalam sistem database pemasyarakatan. Selanjutnya ketika memang memungkinkan dihari tersebut maka, tiap narapidana akan diminta untuk foto diri di ruang registrasi. Foto diri diliat dari sisi kanan, kiri dan depan, belakang. Kemudian petugas Lapas juga mengambil sidik jari narapidana yang kemudian data dimasukan seluruhnya ke dalam SDP. Hal ini akan menjamin keamanan bagi warga binaan pemasyarakatan. b) Registrasi Bagian registrasi ini berisi status WBP misalkan merupakan tahanan/ narapidana, tanggal surat penahanan, nomor surat penahanan, jangka waktu ditahan, tanggal pertama kali ditahan, tanggal masuk Rutan/Lapas, asal tahanan, asal instansi dan nama petugas/pejabat instansi terkait, dan berisi perkara yang dilakukan sesuai dengan T-4 (Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksan) semua harus disesuaikan dengan berkas yang ada.Pelaksanaan di Lapas Klaten pengisian registrasi ini bersamaan dengan input data warga binaan. Seluruh data disesuaikan sesuai surat dari kejaksaan dan diteliti tiap narapidana, karena tiap narapidana berbeda-beda. Sehingga awal masuk warga binaan data diri langsung dimasukan dalam database oleh petugas pemasyarakatan. Dengan adanya data ini maka akan menjadi acuan awal perhitungan masa pidana yang nantinya akan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan seperti pemenuhan syarat-syarat guna mendapatkan hak-hak narapidana. c) Perpanjangan Penahanan commit to user



Mengenai perpanjangan penahanan diisi sesuai dengan surat perpanjangan penahanan dari kejaksaan mulai dari nomor surat perpanjangan penahanan, tanggal surat perpanjangan, tanggal mulai

perpanjagan,

lama

perpanjangan.

Ketika

terdapat

perpanjagan penahanan d) Mutasi Golongan Bagian ini berisi data mengenai mutasi dari para tahan dan narapidana sesuai dengan berkas-berkas yang ada seperti buku registrasi, untuk mutasi golongan A.III menggunakan berkas Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri (Pasal 26 ayat (1) KUHAP), mutasi golongan ke B.I melihat surat petikan putusan (Pasal 226 KUHAP). e) Remisi Bagian ini berisi mengenai WBP yang berhak mendapatkan remisi dan remisi apa yang didapatkan oleh WBP yang bersangkutan. Petugas lapas klaten di bagian registrasimendata seluruh narapidana yang sudah berhak mendapat remisi dengan melihat pada sistem database yang ada. Setelah itu dapat melakukan

seleksi

terhadap

WBP

yang

berhak

untuk

mendapatkan remisi yang kemudian untuk diajukan permohonan remisinya. Remisi merupakan hak dari warga binaan termasuk narapidana yang telah memenuhi syarat yaitu berkelakuan baik dan elah menjalani jangka waktu tertentu dalam masa pidananya. Kemudian dari data yang terkumpul di petugas registrasi maka data akan diajukan ke Kepala Lapas Klaten yang setelah di setujui kemudian diajukan ke pusat . Dengan ada nya sistem

yang

pemenuhan

telah Hak

terkomputerisasi remisi

dan

narapidana

terpadu lebih

maka

terjamin

pelaksanaannya. tidak perlu lagi melakukan perhitungan dan to user pemilahan secaracommit manual.



f)Pembebasan Pembebasan

harus

dicatat

mengenai

nomor

surat

pembebasan, nomor dan tanggal putusan, tingkat pemeriksaan yang ditulis dengan penahan terakhir, alasan pembebasan, jenis pembebasan yang secra otomatis akan mempengaruhi tanggal pembebasan walaupun tanggal pembebasan dapat juga diisi secara

manual

sesuai

kenyataan

yang

terjadi.Dalam

pelaksanaannya di Lapas Klaten pencatatan dan penyelesaian proses pembebasan bisa sehari sebelum atau pada saat taggal pembebasan, sehingga terkadang narapidana masih tetap berada di lapas meskipun sudah taggal nya keluar, karena ada beberapa proses yang belum selesai. g) Surat Lepas Kemudian dapat dicetak surat lepas sesuai data WBP yang bersangkutan, surat lepas ini tercetak 2 kali dalam satu halaman, satu untuk arsip dan satu untuk WBP yang bersangkutan. h) MAP (Masih Ada Perkara). Status warga binaan dapat diketahui apakah masih terdapat perkara lain pada seorang warga binaan, perkara apa saja yang menjerat warga binaan tersebut sehingga dapat dipakai sebagai acuan penggolongan narapidana dalam rangka pembinaan. i) Melarikan Diri Berisi mengenai data warga binaan yang melarikan diri, cara/proses melarikan diri dan tertangkap kembali bagi WBP yang tertangkap kembali. Hal ini dapat menjadi acuan bagi pemenuhan

syarat-syarat

administrasi

mengenai

catatan

perkembangan prilaku narapidana. j) Pembinaan Lajutan Mengenai pebinaan ini akan berisi data-data mengenai jenis fasilitas pembinaan apa yang akan diterima (asimilasi, cuti to userkeluarga, cuti menjelang bebas, bersyarat, cuti commit mengunjungi



pembebasan bersyarat), tanggal mulai dan berakhir, nomor dan tanggal surat, nomor dan tanggal surat pencabutan, tanggal cabut, nama, telepon dan alamat kontak. Pemberian Informasi ini dapat diakses langsung oleh warga binaan dengan sistem sidik jari sehingga dapat menjamin pelaksanaannya dan kemungkinan tertukar atau terlewatkan akan sangat kecil. k) Catatan berisi mengenai catatan-catatan yang perlu ditambahkan mengenai WBP yang bersangkutan, yaitu catatan barang titipan, kesehatan, kunjungan, lain-lain, masih ada perkara, pelanggaran, penghargaan, perkembangan pembinaan, perubahan status, prestasi. Warga binaan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, dengan adanya catatan ini maka akan memudahkan petugas lapas untuk memberikan pelayaan kesehatan kepada narapidana sesuai dengan kesehatan masing-masing narapidana. l) Meninggal dunia terkait nomor dan tanggal surat meninggal, tanggal meninggal dan sebab meninggal. m) Pembayaran Denda Mengenai pembayaran denda ini dapat secara otomatis dapat menghitung

pengurangan

ekspirasi

berdasarkan

besar

pembayaran yang di input, sehingga perhitungan tidak perlu dilakukan secara manual dan kemungkinan terjadi kesalahan sangat kecil. Proses perhitungan juga lebih cepat dan efisien yang membuat. n) Tahanan Rumah/Kota dan Pembantaran Bagian ini akan berisi data mengenai WBP yang bersangkutan serta penghitungan pengurangan penahanan secara otomatis oleh sistem sesuai dengan ketentuan yang ada. Pembantaran dan pengguhan akan dihitung penuh, jika penahanankota hanya dihitung 1/5 dan jika penhanan rumah hanya dihtung 1/3 dari commitluar. to user jumlah hari penahanan p



o) Pembayaran Uang Pengganti Input pembayaran uang pengganti harus sesuai dengan bunyi putusan hakim, tidak dapat dilakukan sebagian saja. hal ini p) Grasi Bagian

ini

berisi

mengenai

grasi

apa

yang

diterima,

penghapusan pelaksanaan pidana, pengurangan jumlah pidana, peringanan atau perubahan jenis pidana, tanggal dan nomor surat permohonan, serta putusan grasinya. q) Rehabilitasi Data sesuai dengan putusan pengadilan yang menyatakan WBP melakukan rehabilitasi. r)Log File Pencatatatan ini dilakukan oleh sistem bagi setiap pengguna SDP yang melakuan perubahan. s)

Masuk Kembali Modul ini untuk memasukan tahanan yang sudah Bebas Demi Hukum, setelah menerima vonisnya.

t) Klasifikasi Narkotika Dalam informasi ini dapat mengetahui WBP dengan jenis kejahatan narkotika yang dilakukan. u) Surat Sidang Dari sini kita dapat mngetahui jadwal sidang dan WBP siapa yang akan ikut sidang. v) Mutasi UPT, dapat mengetahui data WBP yang melakukan mutasidari UPT asal. w) Kalkulator Ekspirasi Pada menu ini dapat digunakan untuk menghitung secara otomatis Ekspirasi berikut tanggal 1/3 pidana, tanggal 1/2 pidana, tanggal 2/3 pidananya. Narapidana dapat mengetahui secara langsung waktu untuk dapat melakukan permohonan asimilasi, commit to user bebas, pembebasan bersyarat. cuti bersayarat, cuti menjelang



x) Monitoring sidik jari dan foto, dengan adanya sistem ini kita dapat mengetahui status registrasi WBP yang bersangkutan dengan sidik jari dan foto yang sebelumnya diawal telah dimasukan. y) Kelengkapan Berkas Monitoring ketersediaan berkas vonis ini merupakan alat bantu yang dapat memudahkan kita untuk mencari WBP yang belum memiliki ketersediaan dokumen vonis. Hal ini juga membantu WBP ketika mereka ingin memenuhi syarat-syarat administrasi guna mendapatkan hak-haknya, apakah berkas yang dimiliki sudah sesuai. z) Ubah Status Mencatat mengenai perubahan status yang terjadi pada WBP. aa) Ubah Ekspirasi Dipergukan untuk merubah ekspirasi WBP dengan alasan khusus. bb) Pencarian Kompleks Dalam alat ini sangat berguna dalam melakukan pencarian terhadap WBP dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. cc) Cetak Surat Registrasi Aplikasi SDP dapat mencetak surat-surat yang diperlukan dalam Registrasi. dd) Daftar Parameter Pusat Dipergunakan apabila ada penambahan parameter dari pusat. Dalam hal ini hanya dilakukan bagi petugas pemasyarakatn yang telah ditugaskan. ee) Update Versi Aplikasi Dapat melakukan pembaharuan aplikasi ke dalam SDP. 2) Bagian Kunjungan, berisi: commit to user a) Pendaftaran kunjungan



Setiap pengunjung wajib mendaftarkan dirinya dahulu sebelum masuk ke Lapas/ Rutan untuk mengunjungi WBP. b) Daftar sidang WBP hari ini Terdapat daftar sidang WBP yang hari ini diadakan. c) Manejemen pemanggilan antrian d) Agar terjadi ketertiban, maka diadakan sistem antrian dalam melakukan kunjungan. e) Manejemen ruang Kunjungan Ruang kunjungan pun seharusnya memang diatur agar terjadi ketertiban serta lebih menjamin keamanan warga binaannya. f)Manejemen Kunjungan/ pemanggilan WBP Mengenai bagian kunjungan tersebut, dapat digambarkan alur kunjungan yang ada: Meneje

Pendaft aran kunjungan

men pemanggilan

Pemangg

M.Ru ang

ialan WBP

kunjungan

antrian

Bagan. 4 Alur Kunjungan di LAPAS Klas IIB klaten

Pelaksanaan kunjungan di Lapas Klaten sudah menerapkan sistem yang sesuai. Setiap pengunjung yang datang di Lapas Klaten harus didaftar di tempat pendaftaran yang sekarang ini masih dalam satu ruangan dengan bagian informasi dan layanan dibagian depan Lapas. Identitas pengunjung di catat sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) masing-masing dan barang bawaan yang dibawa dicatat sesuai dengan yang dibawa oleh pengunjung. KTP pengunjung disita sementara oleh petugas pemasyarakatan dan diganti kartu kunjungan yang telah di buatkan oleh petugas. Kartu tersebut berisi identitas pengunjung dan WBP yang akan dikunjungi oleh pengunjung. commit to user Pengunjung kemudian dapat masuk dengan menunjukan kartu



tersebut. Petugas pemasyarakatan kemudian memanggilkan warga binaan yang ingin dikunjungi tersebut. 3) Bagian BIMKEMAS. Bimkemas ini digunakan untuk membantu bagian pembinaan kemasyarakatan di Rutan atau Lapas yang berisi sub menu registrasi atau pendaftaran Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Cuti Mengunjungi Keluarga, Daftar Sidang, Daftar Berkas Bimkemas Kanwil, Daftar Berkas Bimkemas Ditjenpas dan Pencabutan Pembebasan Bersyarat. Dalam hal ini pengguna dapat mengetahui kapan hak itu bisa diterima, dan dapat mengajukan permohonan terkait program tersebut atau mendaftarkan seluruh WBP yang berhak mendapatkan fasilitas PB/CMB/CB/CMK, selain itu juga dapat dilihat kelengkapan berkas WBP tersebut sesuai dengan syarat yang ada ataukah belum. Sistem di Lapas Klaten sebelumnya masih menggunakan perhitungan manual walaupun data sudah di komputerisasi. Petugas pemasyarakatan akan mencetak data warga binaan yang sudah berhak mendapatkan PB/CMB/CB/CMK yang kemudian akan ditepel di papan pengumuman yang ada di Lapas. Untuk sekarang setelah SDP itu berlaku, perhitungan di Lapas Klaten dapat dilakukan dengan sistem yang ada di komputer, tidak perlu dihitung secara manual. Ketika warga binaan atau keluarganya ingin mngetahui mengenai informasi tersebut, maka dapat menemui petugas pamasyarakatan yang berwenang, dalam hal ini adalah seksi registrasi. 4) Bagian Keamanan Keamanan merupakan bagian keamanan yang dapat digunakan untuk melakukan manejemen kamar bagi narapidana maupun tahanan, arsip penghuni, catatan pelanggaran dan register F yang terdiri dari reg f, monitoring reg f, dan arsip reg f. Hal ini guna menjamin hak WBP untuk tetap mendapatkan rasa aman. commit to user



Mengenai informasi-informasi membantu

guna

menentukan

yang terhimpun tersebut dapat

keputusan-keputusan

seperti

dalam

pemberian CB, CMB, PB, CMK, karena penghitungan, pencatatan registrasi dan register f tercantum didalamnya, hal ini tentunya akan lebih memudahkan petugas, dan pemenuhan hak-hak bagi Narapidana dapat lebih

terjamin

pelaksanaannya.

Dengan

adanya

sistem

database

pemasyarakatan (SDP) seluruh rekam jejak narapidana, dari catatan kasus yang pernah dilakukan, kesehatan, hingga penempatan dan mutasi selama menjalani hukuman, akan terkonsolidasi di dalam sistem ini, sehingga dapat menjadi rujukan ketika narapidana akan diusulkan mendapatkan hak peringanan hukuman yang dapat meminimalkan subjektivitas karena semua dibangun berdasarkan data. Data-data tersebut terpadu antar bagian yang ada di Lapas Klaten, dan terhubung antara Lapas Klaten dengan Kantor Pusat, sehingga segala sesuatu yang terjadi dapat diketahui oleh Kantor Pusat dengan lebih cepat, dan ketika terjadi sebuah permasalahan misal kebakaran atau hal-hal lain yang mungkin terjadi data sudah terinput di kantor pusat sehingga pihak Lapas tidak perlu khawatir kehilangan data-data penting terkait warga binaan pemasyarakatan. Dengan adanya SDP pelaksanaan fungsi dan tugas terkait pemenuhan hak narapidan dapat lebih efisien dan terjamin. Informasi-informasi yang ada dalam SDP tersebut tidak semua dapat diakses oleh masyarakat, karena ada beberapa Informasi yang hanya dapat diakses oleh petugas pemasyarakatan atau petugas yang berwenang.

commit to user



Tabel 1. Perbedaan SDP dengan Sistem yang berlaku sebelum SDP Ket eran gan Data base Regi stras i Foto Diri & Ciri Khu sus Sidi k Jari hitu ngan Eks piras i, remi si Perh itun gan 1/3, 2/3 PB Penc aria n infor masi WB P Pela pora n Peri ode lapo

Sebel umn ya Belu m terse dia manu al/xls Dilak ukan kame ra digita l

SDP

Dicatat di SDP dengan mudah

Webcam, terintegrasi dengan data

Manu al

Scan rolled, terintegrasi dengan database, verifikasi narapidana

Manu al

Dihitung langsung oleh sistem

manu al

Dihitung langsung oleh sistem

Manu al

Cepat dengan berbagai kriteria, dapat dicetak data, foto, sidik jari

Lamb at

Mudah dan cepat

Bula Harian nan commit to user



ran 110 Rem isi Siste m Pen ging at Pela pora n Data ke Pusa t biod ata, foto, sidik jari Kelo mpo k infor masi

Sulit diliha t dari berka s / xls

Usulan dibantu oleh sistem

manu al

Ada setiap hari di SDP, bebasan, 310hari, PB, subsider kurungan, dll

Peker jaan yang melel ahka n

Otomatis dilakukan sistem

manu al

Tersedia dengan mudah

Relat if sulit

Tool pencarian

B. PEMBAHASAN

1.

Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan

Dalam Kaitanya

Dengan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di LAPAS Klas IIB Klaten. Penyimpangan diberbagai bidang saat ini menjadi salah satu isu besar di Indonesia, baik penyimpangan terhadap tugas ataupun fungsi bahkan terhadap peraturan yang ada, sehingga pemerintah terus melakukan terobosan untuk commit to user melawan praktik-praktik kejahatan. Pemerintah kemudian mengeluarkan



regulasi atau peraturan-peraturan yang diamanatkan terhadap kementeriankementerian yang ada. Salah satu contohnya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengurangi praktik penyimpangan tersebut adalah dikeluarkannya beberapa regulasi

terkait

kesepahaman

pengawasan

dengan

Center

internal for

serta

Detention

penandatanganan Studies

(CDS)

nota untuk

meningkatkan pengawasan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Penguataan pengawasan internal pemasyarakatan, dilakukan dengan menyusun Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengawasan Intern Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Selain itu, pada tahun 2012, jajaran pemasyarakatan juga menjadikan program peningkatan pengawasan iternal pemasyarakatan menjadi Program Aksi Nasional. Berbagai upaya penguatan ini menunjukan bahwa jajaran pemasyarakatan konsisten melakukan pembenahan ke dalam dan juga meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sistem

Database

Pemasyarakatan

adalah

Sistem

Database

Pemasyarakatan merupakan merupakan sistem informasi manajemen pemasyarakatan yang dibuat dalam rangka peningkatan program Layanan Informasi Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Informasi berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan prima tentang pemasyarakatan dengan standarisasi nilai yang terukur, transparan, akuntabel, efektif dan professional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HHOT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang terdapat dalam BAB VII huruf F yaitu menerangkan bahwa kondisi sistem informasi yang ada dalam organisasi pemasyarakatan belum mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. Hal tersebut ditunjukan dengan ketiadaan alat sistem informasi yang terhubung antar UPT, UPT commitperadilan to user yang lainnya, seperti kepolisian, dengan Kantor Pusat serta lembaga



kejaksaan dan kehakiman. Sistem informasi yang ada saat ini masih sangat sederhana, di mana pengerjaannya masih manual atau terkomputerisasi namun masih belum tertata dengan baik. Padahal kemajuan teknologi informasi yang melaju pesat pada saat sekarang telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai negara untuk mencatat, menginformasikan, mengetahui dan menjelaskan mengenai berbagai data dan dokumen yang terkait dengan data kejahatan. Suatu sistem informasi yang terintegarsi adalah kebutuhan informasi yang disediakan untuk melihat proses yang berada pada tingkat pemeriksaan peradilan hingga proses pembinaan di pemasyarakatan. Sistem informasi dan manajemen administrasi di Lapas Klas II B Klaten sebelum diterapkannya SDP masih sangat sederhana. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pengolahan data yang ada sudah terkomputerisasi namun masih secara manual dan belum merupakan sistem yang terpadu. Proses pengiriman data ke pusat pun masih manual. Akibatnya pelaporan harus dibuat secara manual sehingga tidak dapat diketahui secara cepat dan akurat mengenai jumlah tahanan narapidana atau warga binaan masyarakat yang lain. Pencatatan mengenai perkembangan dan perilaku pribadi-pribadi warga binaan masih tersebar di beberapa seksi, misalnya mengenai penyakit warga binaan hanya unit perawatan yang mengetahui sedangkan bagian registrasi tidak mengetahui, dan mengenai keikutsertaan narapidana dalam berbagai kegiatan juga proses pembinaan hanyabagian pembinaan yang mengetahui. Sistem informasi dan manajemen yang masih sangat sederhana ini mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga pemasyarakatan, seperti

pencatatan keluar masuknya narapidana melalui

pintu-pintu

pengamanan yag masih manual tidak ada sistem yang terhubung antar bagian Lapas untuk mengetahui frekwensi keluar masuknya warga binaan, pencatatan pengunjung yang datang ke Lapas belum tercatat dengan baik sebagai sebuah sistem informasi pemasyaakatan yang sebetulnya dapat dibuat secara

otomatis

sehingga dapat diakses commit to user

oleh

pihak-pihak

yang



berkepentingan. Berbagai hal tersebut juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak bagi narapidana. Saran tindak dan indikator keberhasilan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan BAB VII huruf F mengenai Sistem Informasi Manajemen Pemasyarakatan adalah sebagai berikut : Saran Tindak a. Revisi ketentuan yang mengatur tentang sistem informasi manual dan memasukan pendataan b. secara

elektronik

disetiap

UPT

dengan

pelayanan,

pembinaan,

pembimbingan, dan perawatan ; c. Penyusunan tampilan sistem informasi (format aplikasi) harus mudah dimengerti dan dapat dioperasionalkan oleh petugas ; d. Pelaksanaan uji coba sistem informasi di Jakarta dengan melibatkan Bapas, Rutan, Rupbasan dan Lapas yang disertai dengan pelatihan operator dan penyediaan perangkat.

Indikator Keberhasilan a. Terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang sistem informasi manajemen

Pemasyarakatan

berbasis

teknologi

informasi

yang

terkomputerisasi dan mudah diakses. b. Adanya aplikasi program yang tersosialisasi dan dapat diterima oleh petugas serta tersedianya sarana perangkat informasi yang dibutuhkan pada UPT pilot projek. c. Adanya UPT -UPT yang menjadi lokasi percobaan pelaksanaan sistem informasi. Berdasarkan pengaturan tersebut maka SDP menjadi wujud sistem informasi manajemen administrasi yang baru bagi Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Database Pemasyarakatan ini merupakan sistem yang dibuat untuk commit menunjang pelaksanaan tugas danto user fungsi di Lapas, termasuk dalam



pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana. Pemenuhan hak-hak bagi narapidana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Khusus untuk pemberian Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat, seorang Narapidana, baik dewasa maupun anak harus memenuhi syarat-syarat pokok. Syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi oleh narapidana adalah catatan berkelakuan baik, perhitungan masa pidana yang telah dijalanin, catatan mengenai pelaksanaan program pembinaan, jangka waktu pelaksanaan hak-hak yang lain serta kelengkapan data yang harus dilengkapi. Hal ini berkaitan erat dengan SDP karena merupakan sistem pendataan awal narapidana masuk ke dalam Lapas. SDP merupakan sistem database narapidana atau warga binaan pemasyarakatan lainnya yang memuat seluruh data tentang narapidana dimana dapat menunjang pelaksanaan hak narapidana. Sesuai dengan teori implementasi yang telah dipaparkan sebelumnya, implementasi adalah suatu realisasi dalam keseluruhan tahap kebijakan, tujuannya melihat realitas yag terjadi pada saat pelaksanaan program, apakah para pelaku kebijakan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan, apakah hasilnya telah benar-benar

sampai

ketangan

kelompok

sasaran

sehingga

mampu

menimbulkan manfaat seperti yang diharapakan. Tujuan pembuatan SDP yaitu membangun database Napi/Tahanan Nasional, menyediakan informasi yang berkualitas untuk menunjang pengambilan keputusan, meningkatkan pelayanan.Meskipun SDP belum diatur secara khusus, pelaksanaan SDP di Lapas Klaten disesuaikan dengan buku panduan aplikasi SDP dari pusat, data yang ada didalam disesuaikan dengan tujuan dibuatnya SDP. Kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana SDP mempunyai peran penting. Dengan adanya sistem database pemasyarakatan (SDP) seluruh rekam jejak narapidana, dari catatan kasus yang pernah dilakukan, kesehatan, hingga commit to userhukuman, akan terkonsolidasi di penempatan dan mutasi selama menjalani



dalam sistem ini, sehingga dapat menjadi rujukan ketika narapidana akan diusulkan mendapatkan hak peringanan hukuman yang dapat meminimalkan subjektivitas karena semua dibangun berdasarkan data. Setiap warga binaan pemasyaratkatan, baik narapidana, tahanan, ataupun anak didik mempunyai hak-hak masing-masing sesuai dengan UndangUndang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut hasil wawancara dengan beberapa Pejabat dan staf Lapas pemenuhan hak WBP di Lapas Klas IIB Klaten sesuai dengan pengaturan yang ada. Hak-hak narapidana sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah sebagai berikut: n. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; o. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupunjasmani; p. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; q. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yanglayak; r. menyampaikan keluhan; s. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; t. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; u. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; v. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); w. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; x. mendapatkan pembebasan bersyarat; y. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan z. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang commit user Binaan Pemasyarakatan. Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan HaktoWarga



Bagian pertama mengenai hak untuk dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, yang pada intinya narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.Dengan SDP maka petugasdi Lapas Klaten dapat mengelompokan narapidana sesuai dengan agamannya secara mudah, karena data seluruh narapidana terintegrasi dalam sistem komputer. Bagian pembinaan narapidana dapat mengakses data tersebut lewat komputer secara langsung. Pelaksanaan pembinaan keagamaan dilakukan hampir setiap hari. Pemenuhan hak ini terealisasi dalam program pembinaan yang ada di Lapas Klaten. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Fajar, selaku Pelaksana Bagian Pembinaan di Lapas Klaten pada tanggal 26 Juni 2013 bertempat di Lapas Klaten,Penyuluhan agama yang dilakukan oleh Lapas Klas IIB Klaten bekerjasama dengan Kementerian Agama. Penyuluhan di bedakan berdasarkan agama tiap warga binaan pemasyarakatan, mulai dari Islam, Kristen, Budha, Hindu, Katolik. Selain itu, banyak gereja-gereja dan pesantren secara bergantian turut ikut membantu dalam kegiatan penyuluhan agama ini. Bagi yang beragama Islam penyuluhan juga dilakukan dari beberapa pesantren yang telah bekerjasama dengan Lapas, seperti pesantren Aisyiah yang melakukan penyuluhan agama bagi warga binaan wanita yang beragama Islam. Penyuluhan agama Islam mempunyai jadwal pelaksanaan yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu: a. Bagi warga binaan laki-laki: 

Hari Senin, Rabu, dan Kamis : diadakan penyuluhan keagamaan oleh Departemen Agama.



Hari Selasa dan Sabtu diadakan oleh Pondok Pesantren Bayat.



Hari Jum’at diadakan Jum’atan di masjid Lapas Klaten dan dilaksanakan binaan keagamaan oleh Departemen Agama.

b.

Bagi warga binaan perempuan muslim:  Hari Selasa, Rabu, dan Kamis diadakan oleh Departemen Agama commit to user  Hari Sabtu diadakan oleh Pondok Pesantren Aisyiah.



Selain hal tersebut ada juga pelatihan membaca Al-qur’an di hari Senin hingga Sabtu kecuali hari Jum’at. Dan seluruh warga binaan dibiasakan untuk selalu sholat Dzuhur berjamaah di masjid. Bagi narapidana yang beragama Kristen juga diadakan pembinaan keagamaan setiap hari Senin hingga Sabtu, kecuali hari Jum’at. Pembinaan dilakukan dengan kerjasama antara Lapas, Departemen Agama dan beberapa gereja. Jadwal pembinaan keagamaannya yaitu: a. Hari Senin diadakan oleh Gereja Pelayanan Kasih Ungaran; b. Hari Selasa diadakan oleh Gereja Kriten Indonesia dari Departemen Agama c. Hari Rabu diadakan oleh Gereja Petra d. Hari Kamis diadakan oleh Gereja Adven e. Hari Sabtu diadakan oleh Gereja Maria Asentan yang terkadang bergantian dengan Departemen Agama. Untuk yang beragama Katolik, Hindu dan Budha, Lapas Klaten bekerjasama dengan departemen agama dan gereja Katolik, Vihara dan persatuan Budha di daerah Klaten (hasil wawancara dengan Bapak Fajar, sebagai Petugas Pelaksana Pembinaan Narapidana di Lapas Klaten ).

Bagian kedua mengenai hak untuk mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani ini diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Hak ini diberikan dalam bentuk pemberian kesempatan olah raga dan rekreasi, pmendapatkan perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur dan mandi. Kegiatan Olah Raga di Lapas Klaten diadakan setiap hari dengan melakukan senam pagi bersama di lapangan Lapas Klaten. Selain itu bagi warga binaan juga memperoleh fasilitas untuk olah raga foli dan futsal bola plastik. Olah raga dialakukan setiap hari di waktu pagi hari yag akan dibimbing oleh petugas Lapas Klaten. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13. Lapas berkewajiban penuh memberikan pendidikan commit to user dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan



pendidikan dan pengajaran ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Dalam SDP data naapidana juga berisi mengenai pendidikan yang diterima

sehingga

dapat

menjadi

acuan

bagi

petugas

Lapas

guna

mengemlompokan narapidana yang bisa diikutkan dalam program-program pendidikan seperti kejar paket C dan lainnya.Warga binaan Lapas Klas IIB Klaten berhak mendapatkan program pemberantasan buta huruf. Setiap warga binaan yang belum bisa membaca dan menulis, diberikan pelatihan membaca dan menulis oleh petugas Lapas. Pendidikan ini menjadi program yang sangat penting karena tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang belum bisa membaca. Selain program pemberantasan buta huruf, warga binaan juga berhak mendapatkan Kejar Paket C. Kejar Paket C ini sudah berlangsung selama 1 (satu) semester. Peserta dalam Kejar Paket C minimal ada 20 orang, sehingga harus digabung dengan warga binaan lain. Sistem ini dilakukan dengan cara mendatangkan seorang guru sebanyak 3 (tiga) kali seminggu. Untuk yang ingin mengikuti ujian di tingkat SMA pun bisa diupayakan oleh pihak Lapas. Bagi narapidana anak atau anak didik, lapas bekerjasama dengan LSM Sahabat untuk memberikan pendampingan psikologis, juga mengajarkan beberapa keterampilan seperti melukis dan pelatihan sablon bagi anak-anak. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hal ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 dimana Lapas wajib memeperhatikan kesehatan narapidana dan memberikan makanan yang layang sesuai dengan kesehatan dan pengaturan yang ada. Mengenai makanan, menu yang ada di lapas berbeda-beda setiap harinya disebut dengan menu 10 hari. Dalam menu 10 hari tersebut lauk dibuat beragam dan bervariasi dari jadwal yang ada makanan harus berisi telur sebanyak enam (6) kali, kemudian sehari lauk daging, sehari lauk ikan, dan dua (2) hari bebas. Selain itu, asupan makanan juga dilengkapi dengan buah, seperti pisang, pepaya dan lainnya yang juga dijadwalkan beberapa kali dalam menu 10 hari. Dengan adanya sistem commit toriwayat user kesehatan narapidana hal ini database, petugas dapat mengetahui



tentunya akan memudahkan bagi petugas untuk memenuhi makanan dan pelayanan kesehatan. Namun dalam pelaksanaan menu makanan bagi belum dibedakan dengan narapidana yang sakit ataupun yang sehat. Ketika di wawancarai Bapak Eko selaku Kepala Binadik dan Giatja Lapas Klaten di ruangannya, mengatakan menu 10 hari ini terkendala dana yang ada. Dengan makan tiga kali sehari dengan anggaran sekitar sepuluh ribu rupiah sampai dengan delapan ribu rupiah itu membuat pihaak lapas harus pintarpintar mengatur belanjaan, sehingga belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk pelayanan kesehatan lapas berkerjasama dengan beberapa instansi yang ada, termasuk bekerjasama dengan fakultas kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Di Lapas Klaten sendiri mempunyai seorang mantri kesehatan yang berjaga di Lapas Klaten, sehingga ketika ada warga binaan yang sakit bisa langsung ditangani. Dalam hal ini, dengan adanya SDP yang juga terdapat informasi kesehatan narapidana maka pihak lapas dapat mengambil tindakan prefentif, yaitu mencegah trjadi nya penularan penyakit antar narapidana mungkin, atau melakukan pengobatan khusus bagi narapidana yang mempunyai penyakit tertentu. Pelaksanaan hak untuk menyampaikan keluhan terdapat dalam Pasal 26 dimana narapidana berhak untuk mnyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS apabila terjadi tindakan baik dari sesama narapidana ataupun petugas lapas yang mengganggu hak-hak asasi narapidana. Hal ini dapat dilakukan oleh narapidana di Lapas Klaten. Kepala Lapas Klaten juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap keadaan dan kondisi narapidana di Lapas Klaten. Pasal 27 dan Pasal 28 menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, hal ini harus menunjang program pembinaan kepribadian narapidana. Hak tersebut dapat diperoleh bagi warga binaan di lapas Klaten dengan mengunjungi perpustakaan. Meskipun belum terlalu banyak buku bacaan yang ada namun pihak Lapas terus berupaya agar para Narapidana mendapatkan bahan bacaan. Selain itu seluruh narapidana berhak mendapatkan keterampilan, to dari userbambu, pembuatan mebel, sarang seperti ketempilan pembuatan commit kerajinan



burung, keterampilan las besi, dan beberapa ketermpilan yang dinilai bisa menjadi bekal bagi warga binaan sewaktu sudah keluar dari lapas. Narapidana yang mengikuti program bekerja dari lapas berhak mendapatkan mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan hal ini sesuai Pasal 29. Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaan namun tidak boleh diasingkan dari lingkungan luar, tetap berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, sesuai Pasal (30) sampai Pasal (33). Seperti yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian Pelaksanaan kunjungan di Lapas Klaten sudah menerapkan sistem yang sesuai. Setiap pengunjung yang datang di Lapas Klaten harus didaftar di tempat pendaftaran yang sekarang ini masih dalam satu ruangan dengan bagian informasi dan layanan dibagian depan Lapas. Identitas pengunjung di catat sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) masing-masing dan barang bawaan yang dibawa dicatat sesuai dengan yang dibawa oleh pengunjung. KTP pengunjung disita sementara oleh petugas pemasyarakatan dan diganti kartu kunjungan yang telah di buatkan oleh petugas. Kartu tersebut berisi identitas pengunjung dan WBP yang akan dikunjungi oleh pengunjung. Pengunjung kemudian dapat masuk dengan menunjukan kartu tersebut. Petugas pemasyarakatan kemudian memanggilkan warga binaan yang ingin dikunjungi tersebut. Dengan adanya SDP maka kunjungan dapat urut sesuai nomor antrian dan tidak membedakan siapa yang mengunjungi atau dikunjungi. Tentu saja ini melindungi hak warga binaan untuk diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan. Selain itu data pengunjung dan barang bawaan dapat tercatat di sistem datbase yang dapat digunakan sebagai sistem pengawasan Lapas. Mengenai pemberian asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dilakukan bagi narapidana yang telah memnuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan kedua yaitu Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. commit to user yang berhak mendapatakan hakPelaksanaan di Lapas Klaten data narapidana



hak tersebut dapat muncul dalam sistem pengingat SDP. Selanjutnya petugas Lapas Klaten menanyakan terhadap narapidana apakah mereka akan mengambil hak-hak tersebut dengan memberitahukan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Setelah persyaratan administrasi tersebut dipenuhi oleh warga binanaan maka petugas Lapas akan mengajukan data tersebut kepada Kepala Lapas. Kepala Lapas akan melihat melalui SDP mengenai segala informasimengenai narapidana, seperti masa pidana, catatan kelakuan, dan catatan di register f. Karena data dalam SDP dapat diakses langsung oleh Kepala Lapas maka proses penyaringan dapat lebih cepat. Selanjutnya permohonan pengajuan akan dikirim ke DIRJEN Pemasyarakatan. SDP membuat pelaksanaan fungsi dan tugas terkait pemenuhan hak narapidana dapat lebih efisien. Namun Sistem Database Pemasyarakatan ini tidak dilengkapi dengan program atau sistem yang dapat diterapkan pada tahun kabisat. Program yang berjalan hanya pada tahun biasa, sehingga petugas harus mengecek ulang perhitungan di tahun Kabisat. Implementasi SDP terhadap pemenuhan hak-hak narapidana juga perlu adanya dukungan dari sistem kebijakan lain yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, seperti kebijakan mengenai kesehatan, keamanan, dan proses pembinaan. Selain itu dukungan dari petugas dan pihak narapidana sendiri juga penting dalam pelaksanaan sistem ini. Sosialisasi mengenai SDP harus terus dilakukan mengingat banyak narapidana belum paham betul mengenai sistem ini, termasuk petugas-petugas yang ada di Lapas.

2.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten dan Solusi. Secara konsepsiaonal inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan pada kegiatan menye rasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagi rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan commit toSoekanto, user kedamaian pergaulan hidup (Soerjono 2005: 5)



Wayne LaFavre menyatakan penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai , kaidah dan pola prilaku. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundangundangan, meskipun dalam kenyataannya di Indonesia cenderung demikian (Soerjono Soekanto, 2005: 7). Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: a. Faktor hukumnya sendiri b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membuat maupun yang menerapkan hukum. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2005: 8). SDP dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya baik. Suatu sistem sebagaimana didefinisika oleh Bertalanffy dan Kennecth Buildin, ternyata mengandung implikasi yang sangat berarti terhadap hukum, terutama berkaitan dengan aspek : a. Keintegrasian, b. Keteraturan,

commit to user



c. Keutuhan, d. Keterorganisasian, e. Keterhubungan komponen satu sama lain, f. Ketergantungan komponen satu sama lain. Selanjutnya Shorde dan Voich menambahkan pula bahwa selain syarat sebagaiamana tersebut, sistem itu juga harus beroriantasi kepada tujuan (Esmi Warassih, 2005: 30). Suatu implementasi sistem ataupun hukum dipandang efektif apabila salah satu indikatornya yaitu seberapa jauh tujuan itu tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh sistem

atau hukum itu sendiri. Berbicara

tentang efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum bahwa: Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing manusia. Maslah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif (Siswanto Sunarso, 2005: 88) Efek penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi hukum tersebut. Suatau sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance) dengan kondisi tersebut menunjukan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai krakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkngn sosial. “Ancaman hukuman dalam sanksi negatif akan lebih bepengaruh terhadap perilaku instumental daripada perilaku ekspresif” (Siswanto Sunarso, 2005:93). Untuk mengetahui keefektivitasan dari hukum maka harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Faktorfaktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum: commit to user



a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi perumusan substansi aturan hukum harus dirancang dengan baik, jelas dan mampu dipahami secara pasti. c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. bagaimanapun tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum mampu mengetahui keberadaan suatu aturan huum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal. d. Jika hukum yang dimaksud afalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan. e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum harus prosporsional dan memungkinkan untuk dilakukan. g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut. h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud laranagan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-oang yag menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. i. Efektif atau tidak efektifny suatu aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut. Mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakannya. Efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal dimasyarakat. Dan userbanyak, harus telah terjaga, karena sebelumnya, ketertiban umumcommit sedikittoatau



tidak mungkin efektivitas hukum terwujud secara optimal. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut maka dapat diketahaui efektivitas dari peraturan yang diterapkan Sesuai dengan masalah pokok penegakan hukum yang diterangkan oleh Soerjono Soekanto, kendala dalam pelaksanaan SDP dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: a. Faktor hukumnya sendiri. Penerapan SDP hanya diatur dalam buku Panduan Penggunaan Aplikasi SDP 2011, yang didalamnya hanya berisi mengenai bagaimana menggunakan aplikasi SDP di komputer. Pengaturan khusus mengenai fungsi dan tujuan, pelaksanaannya baik yang berkaitan dengan petugas, narapidana ataupun masyarakat terhadap SDP belum diatur. Hal ini tentunya menjadi masalah karena belum ada kejelasan pengaturan yang membuat tidak ada pijakan pasti bagi pelaksana SDP tersebut. b. Faktor penegak hukum. Perkembangan teknologi yang semakin canggih tidak selalu diikiuti dengan perkembangan sumber daya manusia. Hal tersebut cukup menjadi kendala dalam keberjalanan SDP. Sistem database pemasyarakatan ini merupakan sistem yang baru diterapkan sebagai upaya inovasi teknologi guna memperlancar manejemen informasi dan administrasi. Kemajuan teknologi harus diikuti dengan kemampuan petugas pelaksananya.Hal tersebut juga terjadi di Lapas Klaten. Petugas harus selalu melakukan perubahan data ketika ada perubahan yang terjadi di Lapas. Pelaporan data yang harus dilakukan oleh Lapas Klaten ke pusat dilakukan setiap hari. Keterbatasan kemampuan para petugas yang bersangkutan akan menghambat berjalannya sistem ini. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Eko Bekti Bc.IP.S.H selaku Kepala Seksi BINADIK dan GIATJA kesalahan pengaplikasian SDP terkadang terjadi bukan karena sistemnya, namun karena petugas yang belum terlalu paham dengan teknologi SDP. to user SDP sudah dilakukan, tetapi Pelatihan petugas dalamcommit pengaplikasian



hanya satu perwakilan dari setiap Lapas atau Rutan yang diharapkan satu petugas ini dapat memberikan pelajaran tentang SDP kepada petugas lain, meskipun begitu kemampuan petugas yang mengikuti pelatiahan secara langsung dengan yang mendapat dari rekan satu UPT tidak bisa sama. Pelaksana di Lapas Klaten hanya terdapat satu admin yang paham benar mengenai SDP. Kurangnya sumber daya manusia yang memahami SDP membuat implementasinya tidak baik.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Tanpa sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukupdan lain-lain. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya(Soerjono Soekanto,2005:37). Penerapan SDP tak luput dari kendala yang disebabkan oleh kurangnya sarana-prasarana. Hal ini dikarenakan belum memadainya sarana prasarana seperti komputer, belum adanya web, serta belum adanya server yang memadai. Pada bulan Oktober 2012 barulah ada pengiriman satu set komputer khusus SDP ini, dan server baru ada pada awal tahun 2013 serta penambahan dua buah komputer lagi. Proses perlengkapan sarana prasarana yang tidak secara langsung melainkan secara bertahap ini membuat petugas Lapas pun tidak bisa maksimal menjalankan sistem database ini. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Eko Bekti Bc.IP.S.H selaku Kepala Seksi BINADIK dan GIATJA, Sistem Database Pemasyarakatan merupakan sistem yang bebasis teknologi. Penggunaan sistem ini seharusnya juga diimbangi dengan sarana dan prasarana yang maju namun dalam keberjalanan SDP sarana dan prasaran belum semua Lapas mendapatkan sesuai yang seharusnya. Dari data yang diperoleh commit user di setiap Lapas dan Rutan yang seharusnya ada 15 komputer danto1 server



menerapkan SDP, namun pada kenyataan belum semua UPT mendapatkan secara merata, hanya sebagian UPT- UPT di kota-kota besar yang sudah mendapatkannya seperti Lapas Semarang. Untuk Lapas Klaten awalnya baru ada satu komputer dengan satu server, yang kemudian mendapat pengiriman alat-alat seperti 1 alat rekam sidik jari dan 2 komputer pada bulan Agustus.Keterbatasan sarana dan prasarana membuat pelaksanaan SDP belum berjalan maksimal. Selain kendalakendala diluar SDP, menurut hasil wawancara dengan Bapak Fajar, SDP memiliki kelemahan dalam pengolahan data seperti perhitungan waktu. SDP yang sekarang dijalankan belum bisa menghitung dengan perhitungan “kabisat”, sehingga perhitungan tetap harus dilakukan manual pada saat tahun kabisat. Hal ini membuat petugas tetap harus mnghitung ulang sebagai upaya untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi kesalahan. Sarana dan prasarana mempunyai peranan penting didalam pelaksanaan SDP agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyerasikan perana yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut: 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul, 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, 3) Yang kurang-ditambah, 4) Yang macet dilancarkan, 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan (Soerjono Soekanto, 2005: 44). Kurang memadainya sarana prasarana tidak dipungkiri karena kurangnya pendanaan dari pemerintah guna membiayai pengadaan alat-alat SDP. Pendanaan yang sedikit ini membuat SDP tidak dapat berjalan maksimal. Sasaran dari sistem database pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dibentuknya adalah warga binaan pemasyarakatan termasuk narapidana, to user masyarakat umum untuk commit memperoleh pelayanan.



d. Faktor Masyarakat Dalam penerapan SDP di Lapas Klaten dirasa kurang efektif karena tidak semua narapidana dan masyarakatnya melek teknologi. Bagi sebagian narapidana dan keluarga narapidana yang bersangkutan tetap bertanya kepada petugas meskipun data sudah dapat diakses sendiri oleh masing-masing narapidana. Kurangnya sosialisasi terhadap narapidana dan masyarakat menjadi penyebab ketidak tahuan masayarakat. Maka

resiko

gagal

dari

pelaksanaan

Sistem

Database

Pemasyarakatan bisa terjadi karena pelaksanaannya yang jelek atau bad execution. Terlebih belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai SDP membuat tidak ada pijakan pasti bagi pelaksana SDP tersebut.

commit to user

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENELITIAN

Recommend Documents