BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Hasil penelitian ini didasarkan pada data primer yaitu putusan nomor 35/Pdt.G/2013/PN.MGL.,yang akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut : 1. Para pihak a. Pihak penggugat Achmad Zuhri, S.H , pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, alamat dukuh Pendem rt 01 rw 01. Desa banaran, kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Adham Oemaro, S.H, advokat yang berkantor Law Firm “adham oemaro and partner” yang beralamat di jalan kh.syiraj no 16 grabag kabupaten magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 oktober 2013. b. Pihak tergugat 1) Pt bank mega tbk cq. Bank Mega cabang kota magelang beralamat di jl. Jendral sudirman np. 139 kota madya magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : a) John eric pontoh,S.H b) Tutu andayani sebayang,S.H c) Tunggul tambunan, S.H d) Suciati eka pertiwi, S.H e) Steven Albert, S.H f) Djoko Seno Nugroho, S.H g) Ferry Edward M. Gultom, S.H h) Erwin Yanuarto, S.H i) Erza Besari puta, S.H
41
42
Seluruhnya adalah karyawan pt. Bank mega tbk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 nopember 2013. 2) Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL). beralamat di gd. Keuangan negara II, Jl, Imam Bonjol 1D GKN 11 Lt. 2, Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : a) Untung sudarwanto b) Rakhmat mahsan c) Sigit bayu adhi d) Yayuk muji rahayu e) Arif efendi f) Erny rianawati Seluruhnya adalah karyawan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL). 2. Kasus Posisi Berkaitan dengan putusan nomor 35/Pdt.G/2013/PN.MGL dalam surat permohonannya tersebut disebutkan duduk perkaranya sebagai berikut: a. PENGGUGAT adalah selaku debitor TERGUGAT yang terikat dengan perjanjian kredit No. 117/PK. UKM.TC/MGL 2012 tanggal 3 Januari 2012 ( perubahan ke 1 atau pertama) terhadap perjanjian kredit
PT
Bank
Mega
Tbk.
UKM
No.
117/ADD
–
PK.UKM.FL.7L/MGL/2012 tanggal 13 Februari 2013. Perubahan kedua
terhadap
perjanjian
004/ADD.PK.KUK.FLTL.MGL/2013
yang
kredit digunakan
No. untuk
Investasi dan modal kerja sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah). b. Bahwa Tergugat telah menyalurkan fasilitas Pembiayaan MEGA USAHA KECIL MENENGAH “(MEGA UKM)” kepada Debitor atas nama ACHMAD ZUHRI, SH., (in cassu Penggugat) dan ENY QOMARIYAH, SE., pada tanggal 03 Januari 2012 dengan Perjanjian Kredit Nomor 117/Add-PK-UKM.TL/MGL/2012 jo.
43
Perubahan
Kesatu
UKM.TL/MGL/2012 Kedua
Perjanjian
Kredit
Nomor
117/Add-PK-
tanggal 13 Februari 2013 jo. Perubahan
Perjanjian
Kredit
Nomor
004/Add-PK-
KUK.FL.TL/MGL/2013 tanggal 23 April 2013 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”); c. Bahwa Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat maupun Tergugat (Para Pihak) sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1338 KUHP Perdata yang menjelaskan bahwa “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. d. Bahwa atas pemberian Fasilitas Kredit tersebut, Penggugat telah menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit yang telah diberikan oleh Tergugat, yaitu : 1) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 3955, luas 137 m2 terletak di Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, tercatat atas nama ACHMAD ZUHRI, SH suami ENY QOMARIYAH, SE, dengan batasbatas : a) Batas sebelah Utara
: tanah dengan N.I.B No.
01806 b) Batas sebelah Barat
: Jalan
c) Batas sebelah Selatan : Jalan Raya Grabag d) Batas sebelah Timur
: Mataram Sakti
2) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 1708, luas 950 m2 terletak di Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, tercatat atas nama ENY QOMARIYAH, SE dengan batas-batas : a) Batas sebelah Utara
: Jalan
b) Batas sebelah Barat
: Jalan
c) Batas sebelah Selatan : Rukanah
44
d) Batas sebelah Timur
: Zuhri
(selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA). e. Bahwa PENGGUGAT saat ini sedang dalam posisi kreditnya tidak lancar dan bisa dikatakan kredit macet. f. Bahwa
dengan
telah
dilaksanakan
lelang
oleh
TURUT
TERGUGAT, pada hari selasa tanggal 26 Februari 2013 dan pada hari rabu tanggal 24 April 2013 serta tanggal 23 Juli 2013 diruang lelang KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol No. 1 D Gedung GKN 2 Lt. 2 Semarang, terhadap barang jaminan dari PENGGUGAT berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sesuai dengan SHM No. 3955, Luas 137 m2, An. Achmad Zuhri, SH & Eny Magelang. Harga Limit : Rp. 376.250.000,00. Uang Jaminan : Rp. 200.000.000,00. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sesuai dengan SHM No. 1708, Luas : 950 m2, An. Eny Qomariyah, SE. yang terletak di desa/ Kelurahan Krincing, Kec. Secang, Kab. Magelang. Harga Limit : Rp. 156.250.000,00, Uang Jaminan : Rp. 100.000.000,00 g. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 01 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 08 Nopember 2013 di bawah Nomor Register : 35/Pdt.G/2013/PN-Mgl. h. bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya yakni Adham Oemaro, S.H., sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, pada sidang selanjutnya Penggugat hadir Kuasanya yakni Adham Oemaro, S.H., Tergugat hadir Kuasanya Djoko Seno Nugroho, S.H. dan Erwin Yanuarto, S.H. sedangkan Turut Tergugat diwakili oleh Eko Budi Syaifudin; i. bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, yang untuk itu kedua belah pihak
45
sepakat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Mediator, dimana kedua belah pihak berperkara sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. SAUT ERWIN H.A. MUNTHE S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Mediator ; j. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 15 April 2014 ternyata bahwa upaya perdamaian tersebut telah tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya. 3. Dasar Pengajuan gugatan a.
Bahwa PENGGUGAT selaku debitor TERGUGAT yang terikat perjanjian kredit No. 117/PK. UKM.TC/MGL 2012 tanggal 3 Januari 2012 (10 perubahan ke 1 atau pertama) terhadap perjanjian kredit
PT
Bank
Mega
Tbk.
UKM
No.
117/ADD
–
PK.UKM.FL.7L/MGL/2012 tanggal 13 Februari 2013. Perubahan kedua
terhadap
perjanjian
004/ADD.PK.KUK.FLTL.MGL/2013
yang
kredit digunakan
No. untuk
Investasi dan modal kerja sebesar Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah). b.
Bahwa PENGGUGAT saat ini sedang dalam posisi kreditnya tidak lancar dan belum bisa dikatakan kredit macet, karena belum melampaui waktu 9 bulan sekalipun tidak lancar PENGGUGAT tetap berusaha mencicil kreditnya.
c.
Bahwa dengan telah dilaksanakannya lelang oleh TURUT TERGUGAT, pada hari selasa tanggal 26 Februari 2013 dan pada hari rabu tanggal 24 April 2013 serta tanggal 23 Juli 2013 diruang lelang KPKNL Semarang Jl. Imam Bonjol No. 1 D Gedung GKN 2 Lt. 2 Semarang, terhadap barang jaminan dari PENGGUGAT
46
berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sesuai dengan SHM No. 3955, Luas 137 m2, An. Achmad Zuhri, SH & Eny Magelang. Harga Limit : Rp. 376.250.000,00. Uang Jaminan : Rp. 200.000.000,00. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan, berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sesuai dengan SHM No. 1708, Luas : 950 m2, An. Eny Qomariyah, SE. yang terletak di desa/ Kelurahan Krincing, Kec. Secang, Kab. Magelang. Harga Limit : Rp. 156.250.000,00, Uang Jaminan : Rp. 100.000.000,00 d.
Bahwa Keputusan Lelang dari PT Bank Mega Tbk (TERGUGAT). Cabang Kota Madya Magelang melalui TURUT TERGUGAT (KPKNL) tersebut telah mengabaikan kondisi Obyektif Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro Indonesia yang tak kunjung membaik sampai saat ini, yang telah banyak menelan korban baik pengusaha besar maupun pelaku usaha kecil, termasuk penggugat yang merupakan pelaku usaha kecil.
e.
Bahwa ketika PENGGUGAT mengalami kemunduran usaha dan posisi pembayaran angsurannya mengalami hambatan atau tidak lancar
PENGGUGAT
mengajukan
Restrukturisasi
kepada
TERGUGAT. Dan disetujui, akan tetapi PENGGUGAT merasa ditinggalkan
oleh
TERGUGAT
karena
kreditur
kurang
memberikan pembinaan, agar usaha PENGGUGAT bisa lancar kembali, TERGUGAT malah melakukan tindakan melawan hukum dengan serta-merta melakukan eksekusi terhadap barang jaminan milik PENGGUGAT dengan melelang barang jaminan tersebut diatas padahal kreditnya belum bisa dikategorikan macet. f.
Bahwa dengan sangat menyesal kami tidak dapat memenuhi keinginan TERGUGAT mengeksekusi jaminan PENGGUGAT hal ini kami lakukan karena sewaktu Bank-Bank besar collaps pemerintah
tidak
melaksanakan
Hukum
Rimba
menyuruh,
memaksa Direksi maupun seluruh karyawan untuk segera
47
meninggalkan/keluar dari kantor Bank yang collaps, harapan PENGGUGAT, TERGUGAT untuk tidak emosional dan tetap menggunakan Nurani dan Akal Sehat serta tidak perlu khawatir karena PENGGUGAT pasti akan membayar hutang-hutangnya karena PENGGUGAT bukan termasuk kelompok yang melarikan bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang sekarang mendapat pengampunan Pemerintah. g.
Bahwa dengan langkah TERGUGAT mengeksekusi jaminan milik PENGGUGAT secara sepihak maka cara-cara seperti itu merupakan cara yang sebenarnya tidak patut dilakukan oleh TERGUGAT dikarenakan caranya seperti PEGADAIAN.
h.
Bahwa TERGUGAT yang merupakan lembaga keuangan dibawah pengawasan dari Bank Indonesia seharusnya paham mengenai semua peraturan yang di keluarkan oleh Negara maupun Bank Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem Perbankan, terlebih mengenai pelayanan terhadap Debitor. kelalaian kepada cabang PT Bank Mega Tbk. Cabang Kota Madya Magelang tersebut di atas antara lain : 1) Tidak melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 pasal 37 ayat 2 tentang Penyelesaian Kredit Macet ; 2) Tidak Melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 Tentang Penghapusan Piutang negara yang mulai berlaku 21 Maret 2005 ; 3) Tidak Melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan No. 31 Tahun 2005 pasal 8 yang antara lain mengatur tentang “Penghapusan Secara Mutlak” atau “Hapus Tagih” kredit macet dibawah Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) dimana Debitur hanya diwajibkan melunasi pokok hutang sebesar 50% saja, sedang yang tidak memiliki Jaminan Kebendaan debitor hanya wajib membayar 15% dari Hutang Pokok apabila debitor mau melunasi hutangnya.
48
4) Tidak melaksanakan Peraturan Bank Indonesia SE BI No. 14/26/DKBO,
tanggal
19
September
2012
tentang
Restrukturisasi Kredit. i.
Bahwa dalam hal ini TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan kelalaian yang telah menimbulkan kerugian Moril dan Materil
terkait
dengan
pelelangan
atas
jaminan
milik
PENGGUGAT yang telah dipercayakan Aktivanya kepada TERGUGAT. j. Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai pelaksana lelang dalam hal ini tidak melakukan penelusuran terkait dengan obyek jaminan tersebut apakah TERGUGAT telah melalui Mekanisme Perbankan yang benar telah sesuai dengan UU dan kebijakan pemerintah, maupun Peraturan Bank Indonesia dalam melakukan Eksekusi. k. Bahwa pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT pada hari selasa tanggal 26 Februari 2013, Rabu tanggal 24 April 2013 dan tanggal 23 Juli 2013 serta pada hari senin tanggal 11 November 2013 merupakan tindakan melawan hukum karena tidak menjalankan amanat dari semua peraturan
yang
mengikat
TERGUGAT
sebagai
lembaga
Perbankan. l. Bahwa UU No. 4 tahun 1996 Pasal 6 UU hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut TIDAK SERTA-MERTA bisa dilakukan untuk mengeksekusi barang jaminan milik PENGGUGAT sebelum Institusi Perbankan melaksanakan UU No. 10 tahun 1998 dan peraturan lainnya termasuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/26/DKBU, tanggal 12 September 2012. terhadap gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis masing-masing tertanggal 20 Mei 2014 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :
49
Eksepsi tergugat : Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat formil karena dalil-dalil gugatannya baik positanya maupun petitumnya tidak jelas, tidak lengkap, bias dan kabur (obscuur libel), hal mana terlihat jelas pada hal-hal sebagai berikut : a. Gugatan penggugat tidak jelas, gugatan perlawanan eksekusi atau gugatan perbuatan melawan hukum ? Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo tidak jelas apakah merupakan Gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hal mana terlihat jelas pada hal-hal sebagai berikut : 1) Gugatan Penggugat posita nomor 2 dan nomor posita 9, yang pada intinya Penggugat keberatan dan mempermasalahkan eksekusi lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat terhadap jaminan kredit ; Gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan petitum nomor 3, yang pada intinya Penggugat menuntut pembatalan atas eksekusi lelang hak tanggungan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat; Bahwa posita nomor 2 dan posita nomor 9 maupun petitum nomor 1 dan petitum nomor 3 tersebut diatas substansinya adalah PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN ; 2) Gugatan Penggugat posita nomor 11, yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan tindakan / PERBUATAN MELAWAN HUKUM terkait pelaksanaan lelang tanggal 26 Februari 2013, lelang tanggal 24 April 2013, lelang tanggal 23 Juli 2013 dan lelang tanggal 11 Nopember 2013 ; Bahwa
Gugatan
Perbuatan
Melawan
Hukum
dengan
Perlawanan Terhadap Eksekusi Lelang Hak Tanggungan
50
mempunyai hukum acara maupun konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga penggabungan posita dan petitum yang sedemikian itu termasuk obscuur libel / kabur ; b. Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terang identitas / batas-batas obyek sengketa. 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali halhal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ; 2) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat karena tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (obscuur) khususnya pada hal-hal sebagai berikut : a) Posita nomor 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan bahwa telah dilaksanakan lelang terhadap tanah dan bangunan SHM No. 3955 luas 137 m2 an. Achmad Zuhri, SH. & Eny Magelang dan SHM No. 1708 luas 950 m2 an. Eny Qomariyah, SE., yang terleta di desa/ kelurahan Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang (Obyek Sengketa) ; b) Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 3 (tiga) tersebut sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dengan lengkap identitas dan batas-batas serta letak Obyek Sengketa khususnya SHM No. 3955 ; c. Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas dan terang identitas risalah yang menjadi dasar gugatannya. 1) Bahwa Gugatan Penggugat semakin tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (obscuur), manakala Penggugat juga TIDAK MENYEBUTKAN
IDENTITAS
RISALAH
LELANG,
dimana dalam Gugatan Penggugat posita nomor 11 (sebelas) dan petitum nomor 1 (satu) Penggugat mendalilkan bahwa Lelang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2013,
51
lelang tanggal 24 April 2013, lelang tanggal 23 Juli 2013 dan lelang tanggal 11 Nopember 2013 oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; 2) Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita nomor 11 (sebelas) dan petitum nomor 1 (satu) tersebut sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang jelas serta sangat tidak jelas , tidak terang, bias dan kabur (obscuur) karena Penggugat tidak menyebutkan hal-hal sebagai berikut ; a) Nomor dan tahun Risalah Lelang ; b) Tanggal Pelaksanaan Lelang ; c) Nama Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang ; d) Nama Penjual (Pemohon Lelang) ; e) Identitas Obyek Jaminan Kredit yang dilelang ; f) Nama Pembeli / Pemenang Lelang dan harga lelang. Sebab Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang pada kantor Turut Tergugat selalu memuat identitas sebagai berikut : a) Nomor dan tahun Risalah Lelang ; b) Tanggal Pelaksanaan lelang ; c) Nama Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang ; d) Nama Penjual (Pemohon Lelang) ; e) Identitas Obyek Jaminan Kredit yang dilelang ; f) Nama Pembeli / Pemenang Lelang dan harga lelang. Oleh karena, ketidakjelasan dan ketidakterangan posita maupun
petitum
gugatan
Penggugat
yang
tidak
menguraikan secara jelas dan terang mengenai Identitas Obyek Sengketa maupun Identitas Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pasca pelaksanaan lelang eksekusi
yang
dinyatakan
oleh
Penggugat
sebagai
Perbuatan Melawan Hukum, maka dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi azas jelas dan tegas
52
(een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur pasal 8 Rv, sehingga atas gugatan yang sedemikian menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (obscuur libel) Turut tergugat 1) Bahwa dengan tegas TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalildalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas kebenarannya. 2) Eksepsi penggugat tidak berkwalitas, Bahwa PENGGUGAT adalah Debitor dari TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT I sehingga jaminan milik PENGGUGAT di lelang oleh TURUT TERGUGAT. Hal tersebut adalah jelas kelalaian PENGGUGAT dalam hal pembayaran kreditnya sehingga mengakibatkan kredit macet/piutang macet. Bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh debitor yang berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap kreditornya, maka gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak/berkwalitas, sehingga gugatan dapat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Yurisprudensi RI No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 08 Agustus 1975). 3) Eksepsi gugatan tidak berdasarkan hukum (onrechmatig of ongegrond) a) Bahwa
PENGGUGAT
telah
keliru
/
salah
dalam
menggunakan dasar hukum sebagai dasar gugatannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2005 dan PMK No. 31 tahun 2005, seperti tersebut dalam posita gugatan dan petitumnya, yang pada intinya minta pada agar di lakukan “penghapusan mutlak” dan “hapus tagih” kredit macet debitur. b) Bahwa PP No. 14 tahun 2005 dan PMK No. 31 tahun 2005 adalah mengatur mengenai Penghapusan Piutang Negara dan
53
Daerah, yang tidak ada kaitannya dengan hutang Penggugat kepada Tergugat I in casu PT. Bank Mega, Tbk yang mana PT. Bank Mega Tbk bukanlah Perusahaan Negara atau Perusahaan Daerah, sehingga oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan petitum; c) Bahwa karena PENGGUGAT dalam dalil gugatannya telah salah & keliru menggunakan dasar hukum gugatannya, maka dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan benar atau tidak berdasar hukum. 4) Eksepsi gugatan kurang pihak ; a.
Bahwa setelah dicermati dengan seksama bahwa selain pihak-pihak yang diikutsertakan PENGGUGAT dalam gugatannya juga masih ada pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam permasalahan tersebut namun belum diikutsertakan dalam gugatan PENGGUGAT a quo, karena merupakan pihak tersebut terkait dengan objek sengketa yang diperkarakan yaitu BANK INDONESIA.
b.
Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT pada pokoknya mempermasalahkan perbuatan TERGUGAT yang melanggar Peraturan Perbankan, dan menyatakan TERGUGAT sebagai Lembaga
Keuangan
dibawah
pengawasan
dari
Bank
Indonesia. c.
Bahwa
untuk
membuktikan
Perbuatan
TERGUGAT
melanggar peraturan perbankan maka BANK INDONESIA sebagai
lembaga
pengawas
perbankan
seharusnya
diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo untuk mengetahui fakta yang terjadi sebenarnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onlllankelijk lllerklraad).
54
4. Tuntutan atau Petitum a. Penggugat 1) Primer a) Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan pembatalan lelang. b) Memerintahkan
kepada
Tergugat
untuk
melaksanakan
seluruh aturan negara yang mengikat Tergugat sebagai Lembaga Perbankan. c) Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk menerbitkan pengumuman pembatalan lelang atas obyek milik Penggugat, minimal melalui 3 (tiga) media massa. d) Memerintahkan
kepada
Tergugat
dalam
rangka
menyelesaikan perkara tersebut menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 31 tahun 2005 yang antara lain mengatur tentang “Penghapusan Mutlak” atau “Hapus Tagih” Kredit Macet dibawah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dimana Debitur hanya diwajibkan melunasi Hutang Pokok sebesar 50% saja, sedang yang tidak memiliki jaminan kebendaan Debitur hanya wajib membayar 15% dari hutang pokok apabila Debitur akan melunasi Kreditnya. b. Tergugat 1) Primer a) Dalam eksepsi (1) Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; (2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (obscuur libel) ; (3) Menyatakan
menolak
Gugatan
Penggugat
untuk
seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena obscuur libel ;
55
b) Dalam pokok perkara (1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; (2) Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang baik dan benar ; (3) Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang salah dan tidak beritikad baik ; (4) Menyatakan sah demi hukum dan mempunyai kekuatan mengikat
Perjanjian
Kredit
Nomor
117/PK-
UKM.TL/MGL/2012 jo. Perubahan Kesatu Perjanjian Kredit Nomor 117/Add-PK-UKM.TL/MGL/2012 jo. Perubahan Kedua Perjanjian Kredit Nomor 004/Add-PKKUK.FL.TL/MGL/2013 ; (5) Menyatakan berdasarkan hukum Penggugat telah cidera janji / wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Nomor 117/PK-UKM.TL/MGL/2012 Perjanjian
Kredit
jo. Nomor
Perubahan
Kesatu
117/Add-PK-
UKM.TL/MGL/2012 jo. Perubahan Kedua Perjanjian Kredit Nomor 004/Add-PK-KUK.FL.TL/MGL/2013 ; (6) Menyatakan
sah
demi
hukum
Sertipikat
Hak
Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1288 / 2012, yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mageang jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 121 / 2012 tanggal 02 Maret 2012 yang dibuat dihadapan/oleh ANNA MARWIATI, SH., M.Hum selaku Notaris/PPAT Kota Magelang terhadap SHM Nomor 3955/ Grabag, dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1195 / 2012, yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 155 / 2012 tanggal 22 Maret
56
2012 yang dibuat diharapan/oleh ANNA MARWIATI, SH.,M.Hum selaku Notaris/PPAT Kota Magelang terhadap SHM Nomor 1705 / Krincing ; (7) Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Lelang Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat terhadap Obyek Hak Tanggungan / Obyek Sengketa; (8) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. c. Turut tergugat 1) Primer a) Dalam eksepsi (1) Menyatakan Eksepsi TURUT TERGUGAT cukup beralasan dan patut diterima ; (2) Menyatakan
gugatan
PENGGUGAT
tidak
dapat
diterima. b) Dalam pokok peerkara (1) Menolak gugatan Para PENGGUGAT seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan
gugatan
Para
PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; (2) Menyatakan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT atas objek sengketa a quo adalah sah dan tidak dapat dibatalkan; (3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
57
5. Putusan Mengutip Amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.MGL yang berbunyi sebagai berikut: MENGADILI: a. DALAM KONPENSI 1) DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima ; 2) DALAM POKOK PERKARA a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; b) Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan seluruh aturan negara yang mengikat Tergugat sebagai Lembaga Perbankan ; c) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; b. DALAM REKONPENSI a) Menyatakan Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) adalah Penggugat Rekonpensi (Tergugat Konpensi) yang baik dan benar ; b) Menyatakan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) adalah Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi yang salah dan tidak beritikad baik) ; c) Menyatakan sah demi hukum dan mempunyai kekuatan mengikat
Perjanjian
Kredit
Nomor
117/PK-
UKM.TL/MGL/2012 jo. Perubahan Kesatu Perjanjian Kredit Nomor Kedua
117/Add-PK-UKM.TL/MGL/2012 Perjanjian
Kredit
jo.
Nomor
Perubahan 004/Add-Pk-
KUK.FL.TL/MGL/2013 ; d) Menyatakan
berdasarkan
hukum
Tergugat
Rekonpensi
(Penggugat Konpensi) telah cidera janji / wanprestasi terhadap
58
Perjanjian Kredit Nomor 117/PK-UKM.TL/MGL/2012 jo. Perubahan Kesatu Perjanjian Kredit Nomor 117/Add-PKUKM.TL/MGL/2012 jo. Perubahan Kedua Perjanjian Kredit Nomor 004/Add-Pk-KUK.FL.TL/MGL/2013 ; e) Menyatakan sah demi hukum Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1288 / 2012, yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 121 / 2012 tanggal 02 Maret 2012 yang dibuat dihadapan/oleh ANNA MARWIATI, SH., M.Hum selaku Notaris/PPAT Kota Magelang terhadap SHM Nomor 3955 / Grabag, dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1195 / 2012, yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 155 / 2012 tanggal 22 Maret 2012 yang dibuat dihadapan/oleh ANNA MARWIATI, SH., M.Hum selaku Notaris/PPAT Kota Magelang terhadap SHM Nomor 1705 / Krincing ; f)
Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum bahwa lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat Konpensi atas permohonan Tergugat Konpensi atas Obyek Sengketa (Obyek Hak Tanggungan) ;
c. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.974.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
59
B. Pembahasan
1. Pertimbangan Majelis hakim pengadilan Negeri Magelang dalam menolak gugatan perlawanan debitor terhadap penjualan lelang objek hak tanggungan Hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan, untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan
yang
tidak
cukup
pertimbangan
atau
onvoldoende
gemotiveerd. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasalpasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum ( Yahya Harahap, 2005 : 798 ). Pada penerapan hukumnya, hakim akan selalu mempertanyakan, apakah peristiwa konkrit tersebut dapat dicakup oleh peraturan hukum yang diterapkan, terutama pada saat hakim berhadapan dengan peraturan hukum yang mempunyai arti ganda ataupun dengan peraturan hukum yang mengandung norma kabur (Elisabeth Nuarini Butar, 2010:349). Beberapa hal yang menjadi analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.MGL tentang pengajuan gugatan perlawanan oleh debitor terhadap upaya penjualan lelang eksekusi sertifikat hak tanggungan yang dilakukan oleh Pt Bank Mega tbk cq selaku kreditur dan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) yang kemudian gugatan tersebut telah ditolak oleh Majelis hakim. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam
60
persidangan dan yang menjadi alasan majelis hakim pengadilan negeri magelang dalam menolak gugatan penggugat yaitu : a. Penggugat adalah debitor Tergugat, yang telah menerima fasilitas Pembiayaan MEGA USAHA KECIL MENENGAH (“MEGA UKM”) sejumlah Rp. 426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) pada tanggal 03 Januari 2012 dengan Perjanjian Kredit Nomor
117/PK-UKM.TL/MGL/2012
Perjanjian
Kredit
Nomor
jo.
Perubahan
Kesatu
117/Add-PK-UKM.TL/MGL/2012
tanggal 13 Februari 2012 jo. Perubahan Kedua Perjanjian Kredit Nomor 004/Add-PK-KUK.FL.TL/MGL/2013 tanggal 23 April 2013. Atas pemberian Fasilitas Kredit tersebut, Penggugat telah menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas Fasilitas Kredit yang telah diberikan oleh Tergugat dan telah diberikan pembebanan hak tanggungan, yaitu : 1) Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik / SHM Nomor 3955, luas 137 m2 terletak di Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, etrcatat atas nama ACHMAD ZUHRI, SH suami ENY QOMARIYAH, SE, dengan batasbatas : a) Batas sebelah Utara
:
tanah
dengan
N.I.B
No.01806 b) Batas sebelah Barat
: Jalan
c) Batas sebelah Selatan : Jalan Raya Grabag d) Batas sebelah Timur
: Mataram Sakti
2) Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik / SHM Nomor 1708, luas 950 m2 terletak di Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, tercatat atas nama ENY QOMARIYAH, SE dengan batas-batas : a) Batas sebelah Utara
: Jalan
b) Batas sebelah Barat
: Jalan
61
c) Batas sebelah Selatan : Rukanah d) Batas sebelah Timur
: Zuhri
Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA ; (Bukti T-4). Bahwa Penggugat mengalami kesulitan untuk memenuhi prestasi kredit kepada Tergugat, sehingga Tergugat telah memberikan peringatan kepada Penggugat, yakni Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III. Bahwa dengan tidak dipenuhi prestasinya tersebut maka pada akhirnya Tergugat melalui Turut Tergugat di Ruang Lelang KPKNL Semarang, Jl. Imam Bonjol No. 1d GKN II, Lt 2 Semarang Jawa Tengah telah dilakukan lelang atas tanah jaminan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 26 Februari 2013, tanggal 24 April 2013, dan tanggal 23 Juli 2013, namun belum ada peminat sehingga akhirnya pada hari Jum’at pada tanggal 21 Maret 2014 lelang dilakukan lagi dan obyek jaminan telah laku terjual kepada pemenang lelang bernama M. Rofi’i selaku kuasa dari Wiwik Dwi Astanti; Sebelum dilakukan pelelangan terhadap obyek sengketa, Tergugat telah memberitahukan perihal lelang tersebut kepada Tergugat, dan Turut Tergugat telah mengumumkan pula dalam media massa serta melakukan pemberitahuan kepada Tergugat. Berdasar terhadap pelelangan tersebut Penggugat mengajukan keberatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, dengan dalil bahwa Tergugat telah mengabaikan kondisi obyektif ekonomi Makro dan ekonomi Mikro Indonesia yang tak kunjung membaik sampai saat ini, yang telah banyak menelan korban baik pengusaha besar maupun pelaku usaha kecil, termasuk Penggugat yang merupakan pelaku usaha kecil, serta tidak mengindahkan restrukturisasi kredit Penggugat.
62
Penggugat mengaku telah mengajukan restrukturisasi kredit kepada tergugat, dan majelis hakim pengadilan negeri magelang mengaris bawahi restrukturisasi kredit yang dikemukakan oleh penggugat dan melakukan pembuktian terhadap hal tersebut. Sebelum itu perlu penulis paparkan terlebih dulu apa yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit, dalam peraturan bank indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum, yang dimaksud dengan Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui : a) Penurunan suku bunga kredit; b) Perpanjangan jangka waktu kredit; c) Pengurangan tungakan bunga kredit; d) Pengurangan tungakan pokok kredit; e) Penambahan fasilitas kredit; f)
Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi Kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh
Bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya Jadi tujuan dari restrukturisasi kredit adalah (Budi Untung, 2005 : 201) : 1. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan; 2. Untuk membantu memperingan kewajiban debitor sehingga dengan keringanan ini debitor mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya; 3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang
63
tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih. Menurut pertimbangan majelis hakim debitor tidak pernah terbukti telah mengajukan restrukturisasi kredit dalam bentuk tertulis kepada kreditor, maka hal ini menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri magelang untuk menolak gugatan yang diajukan oleh debitor. Majelis Hakim pengadilan negeri Magelang mempunyai pendapat tersendiri bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah : “Upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan prekreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara dalam perbankan,”. Menurut majelis hakim Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Debitor mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan 2) Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari : 1) Penurunan penggolongan kualitas kredit ; 2) Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) ; 3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual. Penggugat dalam pembuktian di persidangan tidak dapat membuktikan dalilnya baik dalam bukti tulis maupun alat bukti
64
lainnya yang tidak diajukan oleh penggugat bahwa penggugat telah sungguh-sungguh
mengajukan
restrukturisasi
kredit
kepada
tergugat secara musyawarah, selain itu pula untuk melakukan restrukturisasi kredit haruslah dibuat permohonan tertulis dari debitor disertai adanya alasan-alasan yang cukup dari Penggugat sebagai dasar permohonan restruksturisasi kredit. Pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri magelang sudah tepat, karena sesuai kebijakan restrukturisasi internal Perbankan yakni Surat Keputusan Nokep.S.94-DIR/ADK/12/2005 syarat restrukturisasi kredit antara lain dalam Pasal 4 ayat 2 meliputi : 1) Debitor Masih memiliki prospek usaha yang baik 2) Debitor mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit. 3) Debitor
menunjukkan
sama/kooperatif
itikad
terhadap
positif
upaya
untuk
restrukturisasi
bekerja yang
dijalankan. Disamping itu sesuai Pasal 13 ayat 2 restrukturisasi kredit harus didahului dan serta adanya permohonan secara tertulis dari Debitor. b. Majelis hakim menimbang bahwa setelah dicermati dalam pembuktian penggugat tidak dapat membuktikan penggugat adalah sebagai pelaku usaha atau bukan, karena tidak ada satu pun bukti tulis maupun bukti lainnya yang menerangkan bahwa Penggugat adalah selaku pelaku usaha yang memiliki usaha komersial serta usahanya tersebut dalam kondisi yang baik, sehingga apabila restrukturisasi kredit dikabulkan oleh Tergugat maka Penggugat selaku debitor masih dipertanyakan apakah penggugat dapat memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi atau tidak.
65
Penulis memaparkan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 3 adalah : Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomí Penggugat atau debitor dalam pembuktian di persidangan tidak dapat membuktikan dalam bentuk tulisan maupun keterangan lain yang menerangkan bahwa dirinya adalah perorangan atau pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi sesuai dengan bunyi pasal diatas maka sudah tepat dan selayaknya majelis hakim menyatakan penggugat tidak dapat menerima ataupun mengajukan restrukturisasi kredit, yang berarti pertimbangan majelis hakim tersebut sudah tepat karena dalam pemaparan yang juga telah penulis sampaikan diatas bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Nokep.S.94-DIR/ADK/12/2005 syarat restrukturisasi kredit adalah debitor masih memiliki prospek usaha yang baik, sedangkan menurut fakta yang terungkap di pengadilan terbukti sebaliknya bahwa penggugat atau debitor sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pelaku usaha. Selain hal tersebut penggugat telah keliru dalam menyebut dasar hukum dan dalam penulisan aturan tentang restrukturisasi sebagaimana tercantum dalam surat gugatan penggugat adalah SE BI No : 141/26/DKBO tanggal 19 September 2014, yang seharusnya
adalah
Surat
Edaran
Bank
Indonesia
No.
141/26/DKBU/2011 yang isinya mengatur tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Prekreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, bukan mengenai restrukturisasi kredit.
66
c. Majelis hakim menimbang bahwa karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya mengangsur pinjaman sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan eksekusi lelang terhadap jaminan kredit obyek perkara. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum obyek tersebut dilakukan pelelangan Tergugat telah memberikan peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa : a) Fotokopi surat PT.Bank Mega Nomor : 164/Mgl-lending/12 tanggal 25 Mei 2012 perihal peringatan I (bukti T.T.3a); b) Fotokopi surat PT.Bank Mega Nomor : 222/Mgl-lending/12 tanggal 2 Juli 2012 perihal peringatan II (bukti T.T.3b); c) Fotokopi surat PT.Bank Mega Nomor : 269/Mgl-lending/12 tanggal 2 Agustus 2012 perihal peringatan III (bukti T.T.3c). Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah beritikad baik memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membayar kreditnya kepada Tergugat yakni selama Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan ke III sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan 02 Agustus 2012, dan sampai pada surat pemberitahuan lelang tertanggal 18 Oktober 2013, dengan demikian Tergugat telah memberikan tenggang waktu selama 17 (tujuh belas) bulan dan hal tersebut tidak dimanfaatkan secara baik oleh Penggugat. Majelis hakim menimbang bahwa karena tidak ada upaya dari Penggugat untuk memenuhi prestasinya serta jaminan yang diberikan kepada Tergugat telah diikat dengan hak tanggungan, maka Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan eksekusi lelang terhadap jaminan kredit obyek perkara.
67
Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dalam UUHT diatur dalam Pasal 20 Ayat 1huruf a huruf b dan Ayat 2 UUHT jo Pasal 224 HIR atau 258 Rbg, Pasal-pasal tersebut sangat terkait dengan ketentuan dalam Pasal 6 beserta penjelasan, Pasal 14 dan Pasal 26 UUHT. Sesuai penjelasan umum ayat 9 UUHT, salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, masih dianggap perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate eksekusi. Sehubungan dengan itu pada sertifikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat tanda-bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri magelang tersebut tepat dan sesuai dengan Pasal 2 butir 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang telah didaftarkan pada kantor pertanahan setempat yang menyatakan :“Jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut diatas, oleh pihak pertama (Pemberian Hak Tanggungan), Pihak kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan dinyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : 1) Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagiansebagian ;
68
2) Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syaratsyarat penjualan ; 3) Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi ; 4) Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan ; 5) Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut diatas ; 6) Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut. Pendaftaran hak tanggungan yang berupa surat kuasa membebankan hak tanggungan dan akta pembebanan hak tanggungan merupakan pelaksanaan dari sifat hak tanggungan yang memiliki asas publisitas. Pendaftaran kepada kantor Agraria dapat dianggap sebagai pengumuman kepada khalayak umum mengenai adanya pembebanan hak tanggungan terhadap suatu tanah dan/atau banggunan. Khalayak umum atau pihak yang bersangkutan dapat memeriksa data yuridis di kantor agraria mengenai status tanah tersebut. Asas publisitas memberikan kepastian perlindungan hukum pemegang hak tanggungan atau kreditor. Pada tahap pendaftaran tersebut dapat diketahui mengenai kedudukan pasti atas obyek yang akan dibebani hak tanggungan, sedang bermasalah atau tidak. Asas spesialitas dalam pembebanan hak tanggungan menyangkut identitas lengkap tanah, baik luas maupun letak. Asas spesialitas dapat juga diartikan penunjukan jumlah nominal hutang secara pasti di dalam akta pembebanan hak tanggungan. Semisal terjadi persengketaan antara kedua belah pihak, debitor dan kreditor ataupun dengan pihak ke tiga dapat mendasarkan kepada
69
akta pembebanan hak tanggungan tersebut (Juni Prasetyo Nugroho,artikel, 2015:16). Menurut penulis Pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri magelang juga telah sesuai dengan undang-undang nomor 4 tahun 1996 Hak tanggungan (UUHT) pasal 6 yang berbunyi : “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan
atas
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”, dan dalam pasal 20 menyebutkan obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditorkreditor lainnya. Berdasarkan bunyi pasal tersebut yang dimaksud dengan “tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan” adalah merujuk pada Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 pasal 6 angka 5 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang dengan menyerahkan berupa : 1) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit; 2) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan; 3) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan; 4) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi; 5) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor; 6) Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;
70
7) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan. Berdasarkan fakta saat pembuktian di persidangan tergugat telah mengajukan Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan nomor : 003/COOL/REG-RSMG/SPL/2014 tertanggal 22 Januari 2014,( bukti T.T2) dan membuat Pengumuman Lelang kemudian permohonan Tergugat tersebut oleh turut Tergugat ditindaklanjuti dengan memerhatikan dan memeriksa syarat dokumen persyaratan lelang seperti apa yang telah ditentukan dalam Pasal 6 angka 5 PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Tergugat melalui bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan telah menyampaikan permohonan lelang kepada turut tergugat dengan melampirkan : 1) Salinan/fotokopi perjanjian kredit (bukti T.T.7); 2) Salinan/fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan no 1288/2012 (bukti T.T.8a); Salinan/fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan no 1195/2012 (bukti T.T.8b) 3) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 3955 (bukti T.T.9a) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 1708(bukti T.T9b) 4) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi; d) Fotokopi surat PT.Bank Mega Nomor : 164/Mgl-lending/12 tanggal 25 Mei 2012 perihal peringatan I (bukti T.T.3a); e) Fotokopi surat PT.Bank Mega Nomor : 222/Mgl-lending/12 tanggal 2 Juli 2012 perihal peringatan II (bukti T.T.3b); f) Fotokopi surat PT.Bank Mega Nomor : 269/Mgl-lending/12 tanggal 2 Agustus 2012 perihal peringatan III (bukti T.T.3c).
71
5) Salinan/fotokopi surat pernyataan bertanggung jawab dari PT. Bank Mega Tbk Kantor Regional Semarang (bukti T.T.10); 6) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan lelang dari Bank Mega tertanggal
18
Oktober
2013
Nomor
:
0351/COOL/SMG/SPJL/X/2013 (bukti P.4). Majelis hakim menimbang kelengkapan dokumen-dokumen yang telah diajukan tergugat kepada turut tergugat sudah sesuai dengan syarat dalam pasal 6 angka 5PER-03/KN/2010. Setelah melihat kelengkapan berkas yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat pun telah memberitahukan kepada Penggugat perihal pelaksanaan lelang, maka dengan demikian lelang eksekusi hak tanggungan dalam perkara a quo menurut juga telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 danPeraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 pasal 6 angka 5. Menurut penulis hakim kurang cermat dalam menimbang kelengkapan dokumen-dokumen yang telah diajukan di pengadilan sebagai bukti-bukti tertulis/surat, karena berdasarkan fakta buktibukti yang telah diajukan turut tergugat di persidangan tersebut belum memenuhi kelengkapan sebagai syarat untuk dapat dilaksanakannya pelelangan, terbukti turut tergugat maupun tergugat tidak dapat mengajukan bukti berupa salinan/fotokopi perincian hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi, sesuai dengan Pasal 6 angka 5 PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. d. Mengenai petitum penggugat yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat dalam rangka menyelesaikan perkara tersebut menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 31 tahun 2005 yang antara lain mengatur tentang “Penghapusan Mutlak” atau “hapus tagih” Kredit Macet dibawah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dimana Debitor hanya diwajibkan melunasi Hutang
72
Pokok sebesar 50% saja, sedang yang tidak memiliki jaminan kebendaan Debitor hanya wajib membayar 15% dari hutang pokok apabila Debitor akan melunasi Kreditnya. Majelis hakim pengadilan negeri magelang menimbang bahwa terhadap petitum poin ke-4 tersebut maka dinyatakan penggugat telah salah dalam menyadur dasar hukum dan bahwa berdasarkan
pertimbangan
tersebut
diatas
maka
majelis
berpendapat bahwa gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya. Menurut penulis majelis hakim dalam pertimbangannya telah sesuai, karena Peraturan Menteri Keuangan No. 31 tahun 2005 adalah mengatur mengenai Penghapusan Piutang Negara dan Daerah, yang tidak ada kaitannya dengan hutang penggugat kepada tergugat sebab tergugat yakni PT. Bank Mega TBK bukanlah perusahaan negara atau perusahaan daerah, sehingga oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai dasar/posita untuk mengajukan petitum selain itu pula penggugat tidak dapat membuktikan dalildalilnya yang berkaitan dengan petitum ini, maka dengan demikian sudah selayaknya gugatan penggugat untuk ditolak. Gugatan secara umum muncul ketika terjadi ketidakpuasan seseorang. Sebagai negara hukum, setiap warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar, berhak untuk mengajukan gugatan /bantahan kepada pengadilan sebagai saluran haknya yang terlangar. Gugatan terhadap pelaksanaan lelang sebagian besar adalah karena perbuatan melawan hukum. Menurut Purnama Sianturi, ada beberapa karakteristik gugatan perbuatan melawan hukum
dalam
lelang,
antara
lain
terkait
(www.djkn.
kemenkeu.go.id. diakses tanggal 28 April 2016, pukul 09.00WIB) : 1) Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitor sehubungan dengan kepemilikan debitor atas barang jaminan meliputi
73
perbuatan mengenai harta bersama, harta warisan, jaminan milik pihak ke tiga; 2) Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitor dengan persyaratan dalam hubungan perjanjian kredit meliputi perbuatan mengenai pengikatan/perjanjian cacat/tidak sah hak tanggungan; 3) Gugatan atas dasar kesalahan /kelalaian institusi/lembaga eksekusi,
selaku
kuasa
undang-undang
dari
kreditor
(pengadilan negeri, PUPN) meliputi perbuatan mengenai paksa/penyitaan/pemblokiran; 4) Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian sehubungan dengan pelaksanaan lelang dan akibat dari lelang meliputi perbuatan pelelangan, harga tidak wajar, pengosongan. Prinsip hukum perlawanan terhadap eksekusi adalah bahwa perlawanan pihak tereksekusi/debitor terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusi. Penerapan penundaan eksekusi berdasarkan perlawanan eksekusi diterapkan sesuai dengan asas kasuistis dan eksepsional. Secara kasuistis dan eksepsional artinya adalah apabila secara faktual ada alasan yang sangat mendasar, misalnya pihak debitor mendalihkan perlawanan bahwa utang sudah dilunasi melalui kuasa penggugat atau sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) mengandung cacat atau palsu. Alasan perlawanan eksekusi yang tidak relevan dari pihak tereksekusi/debitor maka dalil perlawanan akan ditolak, tetapi kalau alasan relevan maka dalil perlawanan dapat menunda eksekusi (Djamanat Samosir,2011:348). Alasan dianggap relevan adalah dalih bahwa utang sudah dilunasi seluruhnya, atau sesuai Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) mengandung cacat atau palsu. Hanya dengan dalil seperti itu yang dianggap relevan sebagai posita gugatan perlawanan eksekusi.
74
Menurut penulis kriteria dasar tuntutan atau posita yang sesuai dan dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan penggugat diatur tersendiri dalam pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Setidak-tidaknya dasar dalam mengajukan petitum pembatalan suatu pelelangan oleh debitor haruslah berdasarkan kriteria yang jelas, seperti halnya Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang dengan
tidak
sesuai
surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh
penjual/pemilik barang, atau tidak dipenuhinya legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang dan kurangnya kelengkapan data untuk dapat dilaksanakan suatu pelelangan. Kasus yang diteliti oleh penulis, dengan adanya gugatan perlawanan dari pihak debitor, maka eksekusi langsung ditunda sekalipun perlawanan belum diperiksa atau sekalipun perlawanan tidak mengandung perlawanan yang mendasar. Terlepas dari hal tersebut, prinsip dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa proses lelang yang dilakukan dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak menunda proses eksekusi hak tanggungan. Kepastian
hukum
keberadaan
Pasal
6
UUHT
senyatanya tetap dapat di batalkan dengan adanya Permenkeu yang memberikan kesempatan adanya perlawanan pihak ketiga, pada kenyataannya untuk dapat membatalkan proses lelang atau menunda proses pelelangan gugatan bisa berasal dari pihak selain debitur atau pihak ke-tiga (derden verzet) suami atau istri debitor yang terkait kepemilikan objek lelang, hal tersebut telah diatur
75
dalam pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Lelang. Kesempatan
adanya gugatan
perlawanan pihak ketiga (derden verzet) merupakan keadilan bagi pihak ketiga selain debitor yang mempunyai hak milik jaminan kredit, karena
diberikan kesempatan membuktikan kebenaran
perkaranya, sehingga peraturan tersebut yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sangat mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. 2. Akibat hukum dari ditolak atau diterimanya gugatan perlawanan pembatalan lelang oleh debitor Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum (R.Soeroso, 2006 : 294). Adanya gugatan yang diajukan oleh debitor atas upaya pembatalan pelelangan objek hak tanggungan di pengadilan negeri maka sangat mungkin putusan hakim menyatakan menerima atau menolak gugatan perlawanan pembatalan lelang tersebut, tentu saja kedua kemungkinan tersebut akan menimbulkan dua akibat hukum yang berbeda pula. Suatu putusan hakim pada suatu waktu menjadi suatu putusan yang pasti dan tetap, suatu putusan tidak dapat ditarik kembali, apabila tidak ada kemungkinan lagi untuk memeriksa kembali putusan itu pada instansi pengadilan selanjutnya. Apabila terhadap suatu putusan hakim tidak ada kemungkinan untuk melawan (verzet) atau untuk mohon banding dan kasasi, maka putusan itu menjadi pasti dan tetap dan putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan mengikat (Soepomo, 2002:95).
76
Perlawanan pembatalan lelang apabila dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak sesuai dengan ketentuan pasal 224 HIR putusan ini berakibat dapat dijalankannya kembali pelelangan oleh badan yang berwenang dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Mgl. adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Semarang dengan
Negara dan Lelang (KPKNL) di
disertai dengan surat penetapan dari pengadilan
berdasarkan permohonan dari PT. Bank Mega Tbk. Hal tersebut dapat dilakukan setelah tidak ada upaya hukum dari Penggugat sehingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Berbeda halnya apabila suatu perlawanan pembatalan lelang dinyatakan diterima. Suatu pelelangan umum atas objek hak tanggungan, proses pelelangan tetap dapat dibatalkan meskipun objek lelang, dalam hal ini adalah tanah beserta banggunan telah terjual kepada pembeli lelang. Pembatalan lelang tetap dapat dilakukan
dengan
penetapan
atau
putusan
pengadilan
yang
berkekuatan hukum tetap, meskipun dalam sertifikat hak tanggungan itu sendiri memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Undang-undang nomor 4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan, yang berarti memiliki kekuatan eksekutorial. Seiring dengan dibatalkannya pelelangan oleh pemilik objek hak tanggungan tentu saja akan menimbulkan akibat hukum baru bagi pemegang sertifikat hak tanggungan/kreditor, pembeli lelang, maupun pemilik tanah dan banggunan/debitor yang dibebani hak tanggungan dimaksud. Sebelum pemaparan lebih jauh tentang akibat hukum dari diterimanya gugatan perlawanan oleh debitor, maka penulis akan mengemukakan hal-hal terkait dengan lelang terlebih dahulu, Pengertian Lelang di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 1 Vendu Reglement yang saat ini masih berlaku. Menurut pasal tersebut lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga naik-naik,
turun-turun, dan atau tertulis
melaui
usaha
77
mengumpulkan para peminat atau peserta lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang atau Vendemeester. Lelang itu sendiri memiliki beberapa kelebihan berupa asas dalam pelaksanaannya yang seharusnya dapat mempermudah pelaksanaan lelang. Asas-asas tersebut adalah (http://www. balailelang.co.id /index. php/home/ asas-asas- dalam- pelaksanaan-lelang, diakses pada 18 April 2016, 20.00): a.
b.
Asas Keterbukaan Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (vide Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 Tahun 1999). Asas ini dipenuhi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lelang yang menentukan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan PENGUMUMAN LELANG. Pengumuman lelang berperan sebagai sumber bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan lelang. Asas Keadilan Mengenai tujuan hukum pada umumnya, Aristoteles yang telah terkenal dalam bukunya yang berjudul Rhetorica, menganggap bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan. Tujuan Undang-Undang Lelang adalah membuat adanya keadilan dalam pelaksanaan lelang. Dalam proses pelaksanaan lelang harus memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan dan diberlakukan sama kepada masyarakat pengguna jasa lelang. Asas ini menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan isi lelang yang tercantum dalam Risalah Lelang, yang mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi secara adil dari para pihak dan memikul kewajiban untuk melaksanakan isi Risalah Lelang itu dengan itikad baik (good faith). Black’s Law Dictionary memberikan pengertian itikad baik adalah “in or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or pretense”. Bukan hanya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Risalah Lelang yang wajib ditaati oleh para pihak, melainkan juga itikad baik sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, yaitu kepatutan, kejujuran, tanpa tipu muslihat, dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang
78
c.
d.
e.
dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pihak-pihak lain. Asas Kepastian Hukum Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (vide: Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999). Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik peralihan hak (acta van transport) atas barang sekaligus sebagai alas hak penyerahan barang. Tanpa Risalah Lelang, pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang tidak sah (invalid). Pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang hal-hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, Risalah Lelang sebagai figur hukum yang mengandung kepastian hukum harus diaktualisasikan dengan tegas dalam undang-undang yang mengatur tentang lelang. Asas Efisiensi Asas efisiensi dalam lelang akan memberikan jaminan pelayanan penjualan dengan cepat dan mudah karena dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pengesahan sebagai Pembeli dilakukan pada saat itu juga, dan penyelesaian pembayaran dilakukan secara tunai serta biaya yang relatif murah. Asas efisiensi ini juga akan menjamin pelaksanaan lelang menjadi media terbaik dalam proses jual beli sebab potensi harga terbaik akan lebih mudah dicapai dikarenakan secara teknis dan psikologis suasana kompetitif tercipta dengan sendirinya. Dengan demikian akan terbentuk iklim pelaksanaan lelang yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Asas Akuntabilitas Asas akuntabilitas: adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 3 angka 7 UU No. 28 Tahun 1999). Asas ini menghendaki agar lelang yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan oleh Pejabat Lelang, Penjual dan Pembeli kepada semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang: administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang. Pertanggungjawaban Penjual: dalam rangka penghapusan, pelaksanaan eksekusi, atau kepentingan lainnya. Pertanggungjawaban Pembeli:
79
kewajiban dalam pelunasan pembayaran harga pokok lelang, pembayaran Bea Lelang, dan pembayaran pajak-pajak yang dikenakan atas pelaksanaan lelang. Pelelangan umum dimaksudkan untuk memberikan berbagai kemudahan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, tetapi seringkali pelaksanaan lelang sebagai upaya pelunasan hutang bagi debitor yang kreditnya macet masih mengalami kendala yaitu adanya kemungkinan eksekusi lelang tersebut dibatalkan oleh
pengadilan.
Akibat hukum dari adanya pembatalan eksekusi lelang antara lain barang yang dibeli melalui lelang tersebut
akan
kembali
pada
keaadaan semula dalam kepemilikan penggugat yaitu debitor pemilik barang atau pihak ketiga pemilik barang. Putusan yang menyatakan lelang batal atau tidak sah, jika penggugat adalah debitor, maka barang akan kembali kepada
kepemilikikan debitor, namun objek
lelang tetap menjadi barang jaminan sebagaimana
status
barang
tersebut sebelum terjadinya lelang. Selain itu akibat hukum karena adanya pembatalan lelang juga berpengaruh terhadap hak pembeli lelang atas barang dan hasil lelang. Putusan lelang yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka objek lelang akan berakhir baik secara fisiknya maupun secara yuridisnya. Hasil lelang akan dikembalikan oleh pihak yang menjadi kuasa undang-undang yang mewakili pemilik barang sebagai penjual, diantaranya bank kreditor atau termohon eksekusi atau pemegang hak tanggungan. Pengembalian pokok harga lelang harus dikembalikan kepada pembeli lelang agar tidak mengurangi hak-haknya
sebagai
pembeli yang telah beritikad baik, namun hingga saat ini jangka waktu pengembalian biaya dan bunganya tidak diatur dalam undangundang maupun peraturan lain. Seiring dengan diajukannya gugatan yang memungkinkan untuk dibatalkannya proses lelang oleh pengadilan negeri, penulis akan memaparkan implikasi akibat hukum yang mungkin terjadi kepada
80
pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain (www.djkn.kemenkeu.go.id, diakses tanggal 27 April2016 pukul 19.00 WIB) : a. Akibat hukum terhadap hak kreditor Akibat hukum terhadap penjual lelang atau kreditor dapat dilihat dari segi barang objek lelang dan dari segi hasil lelang. Jika putusan menyatakan lelang batal dan tidak sah, maka penjual atau kreditur tidak berhak atas pemenuhan perjanjian kredit atau kewajiban-kewajiban tereksekusi lelang atas barang objek lelang, sehingga akibatnya penjual lelang atau kreditur harus mengembalikan hasil lelang kepada pembeli lelang, sedangkan dari segi barang jika gugatan berasal dari debitor, maka barang kembali ke dalam status barang semula, dalam hal ini lelang yang berasal dari perjanjian kredit maka pembatalan lelang akan mengakibatkan objek lelang kembali ke status barang jaminan, akan tetapi dengan dibatalkannya lelang eksekusi yang mengembalikan objek dalam status semula, maka tidak akan ada lagi peraturan yang dapat melindungi kreditor atas pemenuhan perjanjian kredit, apabila debitor tetap tidak mau melunasi hutangnya. b. Akibat hukum terhadap Kewajiban debitor Akibat hukum atas pembatalan eksekusi lelang karena putusan pengadilan akan mengakibatkan pelaksanaan lelang dan hasil lelang dianggap tidak pernah ada karena kewajiban debitor untuk memenuhi perjanjian sebagai dasar pelaksanaan lelang, apabila putusan menyatakan lelang batal dan tidak sah, maka barang akan kembali kepada keadaan semula. Jika gugatan berasal dari debitor, putusan menyatakan lelang batal dan tidak sah maka akan mengembalikan kepemilikan barang objek lelang pada kepemilikan debitor, tetapi kewajiban debitor kepada kreditor tetap pada posisi semula. c. Akibat hukum terhadap hak pembeli lelang/pemilik barang hasil lelang. Akibat hukum terhadap pembeli lelang dapat dilihat dari segi barang objek lelang dan dari segi hasil lelang yang telah disetorkannya. Jika putusan menyatakan lelang batal dan tidak sah, maka hak pembeli lelang atas objek lelang akan menjadi berakhir. Hal ini berlaku sejak jual beli lelang baru setelah penunjukan pembeli lelang, maupun setelah barang objek lelang telah dilakukan, baik penyerahan nyata atau fisik melalui pengosongan maupun penyerahan yuridis melalui balik nama di kantor pertanahan, sedangkan dari hasil lelangnya maka akan dikembalikan oleh pihak yang menjadi kuasa undang-undang mewakili pemilik barang sebagai penjual, diantaranya bank kreditor atau pemegang hak tanggungan. Peraturan perundang-undangan belum mengatur hasil lelang
81
yang dibayar, sebagai akibat pembatalan lelang apakah menyangkut pokok, bunga dan biaya dan juga jangka waktu untuk pengembaliannya. Pasal 1449 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dengan kesepakatan bebas yaitu yang terjadi karena kekhilafan, paksaan, dan penipuan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan suatu tuntutan. Pembatalan perjanjian tersebut menerbitkan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian, biaya, dan bunga terhadap pihak yang menurut ketentuan, dengan kata lain di dalam KUHPerdata hanya mengatur akibat hukum pembatalan perjanjian menerbitkan kewajiban ganti kerugian, biaya, dan bunga, tetapi tidak mengatur kewajiban ganti kerugian jika pembatalan perjanjian karena perbuatan melawan hukumnya (Nirmala Sari, Thesis, 2015:133).
