BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. A. Hasil Penelitian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1.

Gambaran Umum Mengenai Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa Negara mengakui kesatuan-kesatuan

masyarakat

hukum

adat

beserta

hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Aturan terkait desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahanya kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Setelah diundangkanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

41

42

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diterbitkan untuk melaksanakan pasal yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengenai pemilihan kepala desa serentak yang kemudian dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa serentak diatur melalui Peraturan Menteri, sehingga diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang termasuk didalamnya memerintahkan pula kepada daerah untuk membuat Peraturan Daerah untuk membahas ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak. Disamping itu, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah yang dimaksud harus diterbitkan selambat-lambatnya 2 tahun sejak Peraturan Menteri tersebut dibuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direspon dengan cepat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yang didalamnya terdapat pula aturan mengenai pemilihan Kepala Desa secara serentak. Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun diatur dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Selanjutnya mengenai tahapan pemilihan Kepala Desa serentak, secara garis besar tahapan pemilihan Kepala Desa disebutkan pada pasal 42 Peraturan Daerah ini yang meliputi tahap persiapan,

43

pencalonan, pemungutan suara serta tahap penetapan. Secara teknis, untuk melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun maka dibuatlah Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diamanatkan pula dalam Pasal 39 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa Serentak diatur dalam Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemudian menjadi petunjuk teknis dan aturan yang sangat detail meliputi setiap tahapan yang ada dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Madiun tahun 2015. Selain berisi petunjuk teknis pelaksanaan terkait proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di daerahnya, didalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan pula bagaimana skema pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak yang nanti pada akhirnya akan diselenggarakan dengan pelibatan seluruh Desa. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten Madiun merencanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali diseluruh Kabupaten Madiun nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2021. Dengan demikian, pemilihan Kepala Desa sebelum dilaksanakanya pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali diseluruh Kabupaten Madiun akan dilaksanakan pada tahun 2015, mengingat banyaknya Kepala Desa yang masa jabatanya berakhir pada Tahun 2014 serta 2015, dan untuk Desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir pada tahun 2017 dan 2019 akan terlebih dahulu ditunjuk Pejabat Kepala Desa oleh Bupati Madiun untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sampai dengan dilaksanakanya pemilihan Kepala Desa serentak satu kali pada tahun 2021 mendatang.

44

Reaksi cepat dari Pemerintah Kabupaten Madiun yang ditunjukkan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa guna melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun tahun 2015, dikarenakan Kabupaten Madiun telah menganggarkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tahun 2014 dalam APBD sehingga pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan pada tahun 2015. Selain itu Masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Madiun yang sebagian besar berakhir pada tahun 2014 yaitu sejumlah 80 Kepala Desa dan pada tahun 2015 yang berjumlah 64 Kepala Desa dari total 206 Desa di kabupaten Madiun, mengharuskan pula Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa agar dapat menghindari maupun meminimalisir banyaknya jabatan Kepala Desa yang kosong dikarenakan belum adanya dasar hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala Desa yang terpilih dalam proses pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2015 akan menjabat selama 6 tahun terhitung dari tanggal pelantikan yaitu tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan akhir masa jabatanya pada 02 Desember 2021. Berikut ini adalah daftar 144 Desa dan nama dari masing-masing Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun yang telah terlaksana pada tanggal 11 Oktober 2015 dan telah dilantik pada tanggal 02 Desember 2015. NO

KECAMATAN/DESA /KEL.

NAMA KEPALA DESA/LURAH

1 I

2

3

JIWAN

MULAI S/D HABIS MASA JABATAN 4

45

1

Bukur

RATNA DETARIA DIYANDARI

2

Sambirejo

SURATNO

3

Metesih

PAIDJO

4

Jiwan

WIDAYANTO

5

Kincangwetan

PARDI

6

Kwangsen

BUDIANTO

7

Grobogan

JOREMI

8

Wayut

9

Klagenserut

10

Teguhan

SUBROTO AGUS WIDODO, S. Sos, Msi TRI SETYA BUDI, SE

11

Ngetrep

SUYITNO, SE

12 II

Bedoho MADIUN

PRIYANTO

1

Tulungrejo

BUDI UTOMO, S.Pd

2

Dimong

SUDJARWO, SH

3

Sirapan

RASNOTO

4

Dempelan

MUJIONO KICUK ARISDIANTO, A.Md

5 III

Betek SAWAHAN

1

Bakur

KUSNA

2

Golan

PURWITO

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021

46

3

Krokeh

SARWONO

4

Kanung

JAHMAN

5

Lebakayu

6

Pule

JAIMAN. S.Sos ANTON SETYOKO

7 IV

Rejosari BALEREJO

SUYADI

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021

1

Garon

KUSWANTO, SH

2

Balerejo

Drs. BAMBANG

3

Kebonagung

4

Gading

H. SUNYOTO BUDI PURWANTO

5

Sumberbening

SUYATI,S.Sos

6

Warurejo

SUNARTO

7

Jerukgulung

8

Kedungjati

H. KARNO AGUS PURWANTO, SE

9

Glonggong

SUWITO

10

Sogo

WARJITO, BA

11

Banaran

HARIYONO

12

Pacinan

SUYANTO

13

Kedungrejo

14 V

Kuwu SARADAN

MARIDI YUDHI MAHARLIKA

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021

RUSLAN HARIYANTO

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021

1

Bajulan

47

2

Bener

SUKIDI

3

Bongsopotro

4

Klangon

5

Klumutan

6

Ngepeh

SUWARNO DIDIK KUSWANDI AGUS PROKLAMANT O DENY UTOMO, S.E

7

Pajaran

TRI HANDONO

8

Sidorejo

9

Sumbersari

BONO PRIYO WIBOWO, S.E

10

Sambirejo

SATIMIN

11 VI

Tulung PILANGKENCENG

SUKARNO

1

Pulerejo

SUNARTO, SE BAMBANG AGUS SURATMAN BAMBANG SUMITRO

2

Kedungrejo

3

Purworejo

4

Wonoayu

5

Sumbergandu

6

Kedungmaron

7

Dawuhan

8

Kenongorejo

9 10

Ngengor Gandul

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d SUYUN 2 Des 2021 SLAMET JOKO 2 Des 2015 s/d SANTOSO 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d SUDIMAN 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d MARYONO 2 Des 2021 TATANG HERU 2 Des 2015 s/d PURNOMO 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d RADJIANTO, S.H 2 Des 2021 SUNARTO 2 Des 2015 s/d

48

11

Luworo

SUNARDI

12 VII

Kedungbanteng MEJAYAN

SUKATON

1

Blabakan

2

Darmorejo

3

Kaligunting

4

Kaliabu

5

Kebonagung

6

Klecorejo

7

Kuncen

8

Mejayan

9

Sidodadi

10 Wonorejo VIII WONOASRI

2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021

AGUS PRASETYA EDI

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d SURADI 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d NUR AMIN, SE 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d SUWONDO 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d ALEX SUSANTO 2 Des 2021 H. FERY 2 Des 2015 s/d SUDARSONO 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d DASIMUN 2 Des 2021 TITIK 2 Des 2015 s/d HANDAYANI 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d WIYARNO, S.Sos 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d BUDI SARTONO 2 Des 2021

1

Bancong

IBNU SUJONO

2

Buduran

3

Jatirejo

JUMANTO KHOZIN ZAENURI

4

Ngadirejo

SURADI

5

Purwosari

PURNOMO

6 IX

Sidomulyo GEMARANG

MUDJI, S.E

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021

PURNOMO

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021

1

Durenan

49

2

Gemarang

3

Sebayi

4 X

Winong KARE

1

Bodag

2

Cermo

3

Kepel

4

Kuwiran

5 XI

Morang WUNGU

1

Brumbun

2

Karangrejo

3

Kresek

4

Mojopurno

5

Nglambangan

6

Nglanduk

7

Pilangrejo

8

Sobrah

9 XII

Tempursari DOLOPO

1

Dolopo

2

Doho

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d SURATMIN, S.Pd 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d PRIADI 2 Des 2021 SUPRAPTI

2 Des 2015 s/d DANGKUNG, S.P 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d TARMUJIANTO 2 Des 2021 SUNGKONO, 2 Des 2015 s/d S.Sos 2 Des 2021 BAYU PUTRA PAMUNGKAS, 2 Des 2015 s/d S.T 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d SUKAMTO, S.H 2 Des 2021 SUGENG PRANGGONO

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d ROKHIM 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d KARMIN 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d AGUS SUSANTO 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d Drs. JUMANI 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d SUMARIYANTO 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d NURJADI 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d SUYATNO 2 Des 2021 SUNYOTO ALI 2 Des 2015 s/d WINOTO 2 Des 2021

SAYEKTI Drs.SLAMET DAROINI

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021

50

MUKTI 3

Ketawang

4

Glonggong

5

Kradinan

6

Bader

7

Suluk

8

Blimbing

9 Candimulyo XIII KEBONSARI 1

Tambakmas

2

Tanjungrejo

3

Sukorejo

4

Pucanganom

5

Krandegan

6

Singgahan

7

Sidorejo

8

Palur

9

Mojorejo

10

Kebonsari

11

Balerejo

12 13

Kedondong Bacem

2 Des 2015 s/d MASHURI, B.A 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d HARTOYO 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d ISMONO 2 Des 2021 SRI 2 Des 2015 s/d PURWANTO, S.T 2 Des 2021 SUSILO BUDI 2 Des 2015 s/d SANTOSO 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d SLAMET 2 Des 2021 ELYA WIDI 2 Des 2015 s/d ASTUTI, S.E 2 Des 2021 SUGENG WIBOWO, S.Pd AGUS MARMANI, S.Sos YOYON MAHMUDI

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d HARI PRAWOTO 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d SURYADI, S.Sos 2 Des 2021 IRVAN 2 Des 2015 s/d JAMRONI 2 Des 2021 ANA 2 Des 2015 s/d SETYAWATI 2 Des 2021 Drs. 2 Des 2015 s/d SUGIYANTO 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d MUSTAKIM 2 Des 2021 DYAH 2 Des 2015 s/d KURNIATI, S.Sos 2 Des 2021 PUGUH TRI 2 Des 2015 s/d WINARSO 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d SITI KUZAIMAH 2 Des 2021 MUSLIKH 2 Des 2015 s/d

51

2 Des 2021 XIV GEGER 1

Banaran

2

Klorogan

KOMARI, S.E Drs. JUPRIANTO.M.S i

3

Sareng

BUDIONO

4

Purworejo

5

Sumberejo

SUPRAYOGI AKHMAD ZUBAIDI

6

Jatisari

MUDJIONO

7

Uteran

8

Pagotan

9

Nglandung

SURYONO, S.H BEKTI ARI NUGROHO, S.Pd Drs. AHMAD PAMUJI

10

Sambirejo

SUPRIYANTO

11

Putat

SETIYOSO

12

Kranggan

SRIYONO

13

Kaibon

SINTO, S.Pd

14 XV

Kertobanyon DAGANGAN

HERY WIYONO

1

Banjarejo

2

Banjarsari Kulon

3

Dagangan

4

Jetis

5

Joho

AGUS SETYO BUDIONO ABDUL MALIK RUDI PANCA WIDADI, A.Md SUPRAPTO KHOIRUL MUSTOFA, S.Sos

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021

52

6

Ketandan

7

Mendak

8

Mruwak

KUSAIRI NUR CHOLIFAH, S.Pd NDARU CAHYO WIDODO

9

Ngranget

SIGIT SUYONO

10

Padas

WASIS

11

Sewulan

SOEKARNO

12

Sukosari

KUSNO

13

Tileng

MIRATNU

2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021 2 Des 2015 s/d 2 Des 2021

1.2 Tabel Kepala Desa di Kabupaten Madiun Masa Jabatan 2015-2021

53

B. Pembahasan 1.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa, Terkait Dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman Pasal 18 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara

Republik

Indonesia

mengamanatkan

pula

bahwa

untuk

melaksanakan urusan pemerintahan di daerahnya, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturanpaeraturan lainya dalam rangka menjalankan pemerintahan otonom. Kewenangan pembentukan peraturan daerah dipertegas dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan perundangundangan yang terletak pada heirarki paling bawah dalam sistem perundang-undangan

nasional

dan

dibentuk

oleh

DPRD

dengan

persetujuan bersama Kepala Daerah. Upaya untuk melaksanakan urusan pemerintah

daerah

melalui

pembentukan

peraturan

daerah

juga

diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberi andil untuk membuat peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berdaya dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat Desa, termasuk salah satunya adalah peraturan daerah yang digunakan sebagai dasar dalam pemilihan Kepala Desa serentak. Pemerintah Kabupaten Madiun mengeluarkan kebijakan dengan membuat sebuah Peraturan Daerah tentang Desa guna melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti yang telah diamantkan undang-undang. Hal itu

54

diungkapkan pula oleh bapak Joko Lelono selaku Kepala Bapemas Pemdes Kabupaten Madiun dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 03 Mei 2016 di Kantor Bapemas Pemdes Kabupaten Madiun. Beliau menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa merupakan respon terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang termasuk didalamnya telah mengamanatkan untuk dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak disetiap daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan

urusan

pemerintah

di

bidang

penyelenggaraan

pemerintahan Desa oleh Pemerintah Kabupaten Madiun yang ada pada penelitian hukum ini difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun Tahun 2015 dengan ditinjau melalui teori sistem hukum dari Lawrence Meir Friedman. Teori sistem hukum dari Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum harus mencakup tiga komponen, antara lain subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak ditinjau berdasarkan teori hukum Lawrence Meir Friedman adalah sebagai berikut: 1.

Subtansi Hukum Subtansi hukum antara lain meliputi aturan-aturan, normanorma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan atau aturan baru yang disusun. Subtansi hukum yang

55

dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan perundang-undangan yang

dibuat

Pemerintah

Kabupaten

Madiun

dalam

rangka

melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak melalui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa merupakan Peraturan Daerah yang dalam penetapannya harus dibahas dan disetujui bersama-sama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa adalah

Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

2012

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun atas wewenangnya dalam menjalankan urusan pemerintahannya di bidang penyelengaraan pemerintahan Desa terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak yang pada saat itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa menjadi dasar hukum di tingkat pemerintahan daerah Kabupaten Madiun dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan cara serentak sesuai amanat dari peraturan perundangundangan yang memiliki heirarki kedudukan diatas peraturan daerah tersebut. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, yang dimaksud dengan pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak satu kali diseluruh wilayah daerah. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak satu

56

kali diseluruh wilayah daerah kabupaten Madiun ini kemudian dijelaskan pada pasal 3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yang akan dilaksanakan serentak satu Kabupaten pertama kali pada tahun 2021. Dalam rangka pelaksanaan aturan tersebut maka dilaksanakanlah pemilihan Kepala Desa serentak tahap awal pada tahun 2015 bagi Kepala Desa dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2014 dan pada tahun 2015, sehingga nantinya dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak satu Kabupaten pada tahun 2021, dengan catatan Kepala Desa di Kabupaten Madiun yang masa jabatanya berakhir pada tahun 2017 dan 2019 akan diisi terlebih dahulu oleh Pejabat Kepala Desa sampai dengan tahun 2021. Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun tahun 2015 berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, secara normatif meliputi tahap: a.

Perisapan

b.

Pencalonan

c.

Pemungutan suara; dan

d.

Penetapan Setiap garis besar tahapan yang telah diatur dalam Pasal 42

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa terdapat beberapa sub tahapan yang telah diatur pula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa maupun Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Desa. Meskipun bukan merupakan tahapan utama dalam pelaksanaan pemilihan, adanya sub tahapan tersebut tidak kalah penting dari tahapan utama. Hal ini dikarenakan sub tahapan

57

pemilihan Kepala Desa serentak merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat lepas dari tahapan utama pemilihan Kepala Desa serentak. Sub tahapan yang dimaksud antara lain adalah sub tahapan sosialisasi pada saat tahapan persiapan, sub tahapan kampanye dan penghitungan suara pada saat tahapan pemungutan suara, serta sub tahapan penyelesaian sengketa yang ada pada tahapan penetapan. Tahapan pertama pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan merupakan tahapan awal yang dimaksudkan untuk merencanakan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta sebagai tahapan penghubung pertama kalinya bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengkoordinasikan hal-hal terkait proses suksesi pemerintahan desa mealui proses pemilihan Kepala Desa. Pasal 42 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, menyebutkan bahwa proses persiapan pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan: a.

Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan

b.

Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan

c.

Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan

d.

Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan

58

e.

Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia Sesuai dengan keterangan Bapak Sugeng Hadi Suharyanto

selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Madiun pada saat diwawancarai tanggal 21 April 2016 di asrama haji Kabupaten Madiun, tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2015 di Kabupaten Madiun kurang lebih sama dengan tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa periode sebelum-sebelumnya. Beliau menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun sudah sering melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Madiun meskipun belum ada perintah penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perbedaan yang ada hanyalah jumlah Desa yang mengikuti pemilihan Kepala Desa tahun 2015 lebih banyak yaitu 144 Desa, sedangkan apabila diambil contoh pada pemilihan Kepala Desa serentak sebelumnya di tahun 2009 hanya dilaksanakan di 42 Desa. Beliau juga menerangkan bahwa untuk melaksanakan tahap persiapan ini, dilaksanakanlah tahapan pra persiapan melalui sosialisasi awal pada tingkat Kabupaten dengan melibatkan berbagai satuan kerja, Sosialisasi awal ini dilaksanakan sebelum terbentuknya panitia pemilihan yang nantinya berperan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai pemilihan Kepala Desa serentak beserta aturan pelaksananya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa serta Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang

59

Kepala Desa sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Setelah dilakukan sosialisasi awal tingkat Kabupaten oleh panitia pemilihan di tingkat Kabupaten, selanjutnya dilaksanakan sosialisai lanjutan di tingkat zona di Kabupaten Madiun sebagai tindak lanjut dari sosialisasi tingkat awal yang telah terlaksana. Berdasar pemaparan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa dengan sistem serentak sebelum ada amanat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga dalam tahap persiapan, Pemerintah Daerah sudah memiliki gambaran mengenai kegiatan dan pembagian tugas masing-masing satuan kerja pada saat tahap persiapan pemilihan Kepala Desa, yang kurang lebih sama dengan pemilihan Kepala Desa pada periode sebelumnya. Tahap persiapan yang dimulai dengan penyelenggaraan sosialisai awal tingkat Kabupaten dengan menghadirkan pihak-pihak terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu unsur Pimpinan Daerah yang terdiri dari Dandim, Kapolres, Kejari, Katua PN Kabupaten Madiun dan Muspika tiap kecamatan yang terdiri dari Camat, Danramil, Kapolsek, Kasi Pemerintahan serta Kepala Desa dan Ketua BPD masing-masing Desa sebagai perwakilan masyarakat di tingkat Desa sangat efektif dilaksanakan mengingat akan ada beberapa perbedaan yang terdapat dalam mekanisme aturan pemilihan Kepala Desa serentak dengan pemilihan Kepala Desa sebelum-sebelumnya.

Tahap pra persiapan dengan diadakan

sosialisasi awal bagi para satuan kerja terkait ini dapat dibuat pula sebagai

wadah

bagi

Pemerintah

Kabupaten

Madiun

untuk

melaksanakan uji publik terkait Peraturan Daerah serta Peraturan

60

Bupati yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak. Setelah tahapan persiapan selesai, proses pemilihan Kepala Desa memasuki tahapan pencalonan Kepala Desa. Terdapat beberapa persayaratan dalam tahapan pencalonan pemilihan Kepala Desa serentak ini. Dalam pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa disebutkan bahwa calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: a.

Warga Negara Republik Indonesia;

b.

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Eka;

d.

Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e.

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f.

Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g.

Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

h.

Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i.

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepad public bahwa yang bersangkutan

61

pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang; j.

Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k.

Berbadan sehat;

l.

Tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagi calon Kepala Desa

m.

Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. Berbagai syarat pencalonan Kepala Desa tersebut nantinya akan

diteliti kelengkapan dan keabsahanya untuk kemudian ditetapkan dan diumumkan oleh panitia pemilihan tingkat Desa kepada masyarakat. Bapak Sugeng menjelaskan bahwa dalam tahapan pencalonan Kepala Desa ini, para bakal calon telah paham dan mengerti dengan syarat-syarat administratif yang ada. Walau demikian, hal yang patut dijadikan perhatian dalam proses pencalonan ini adalah adanya aturan baru, yaitu pembatasan calon Kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa melalui seleksi tambahan dengan menggunakan sistem skoring berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Menurut beliau, pembatasan jumlah

calon

tersebut

dalam

proses

pelaksanaanya

akan

mengakibatkan polemik yang bahkan dapat berujung konflik, meskipun seleksi tambahan bagi bakal calon Kepala Desa ini telah dilakukan objektif dan terbuka bagi masyarakat yang ingin mengetahui langsung penghitungan jumlah bobot dalam kriteriakriteria yang telah ditentukan. Apabila ditarik keatas dalam sistem heirarki perundangundangan, ketentuan pembatasan calon ini tercantum dalam Pasal 41

62

ayat (3) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan demikian, akhirnya aturan pembatasan jumlah calon ini secara tegas diatur pula dalam Pasal 53 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Kepala Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Apabila nantinya terdapat kurang dari 2 (dua) calon Kepala Desa yang lolos persyaratan, dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa disebutkan bahwa panitia diwajibkan untuk memparpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari. Selain itu, untuk Desa yang memiliki lebih dari 5 (lima) calon yang lolos persyaratan pemilihan, Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa telah mengatur pula bahwa panitia pemilihan dapat melakukan seleksi tambahan dengan berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. Tahapan yang ketiga dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak adalah tahap pemungutan suara yang kemudian langsung dilakukan penghitungan suara pada hari yang sama, Sebelum maju ke tahapan pemungutan suara, calon Kepala Desa yang telah ditetapkan akan terlebih dahulu melaksanakan proses kampanye. Dasar pelaksanaan kampanye bagi para calon yang telah ditetapkan ini adalah Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Dalam Pasal tersebut diatur bahwa kampanye yang dimaksudkan adalah kampanye yang sesuai dengan kondisi sosial budaya di masing-masing Desa. Pelaksanaan

63

kampanye ini dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang menjelang proses pemungutan suara. Bentuk kampanye yang dimaksudkan dalam Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015. Dalam

Pasal

tersebut

dijelaskan

bahwa

proses

kampanye

dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat yang telah ditentukan serta kegiatan lain yang tidak melanggar aturan perundang-undangan. Bapak Joko Lelono menjelaskan bahwa pelakssanaan kampanye yang dimaksudkan dalam proses pemilihan Kepala Desa serentak ini adalah kampanye dengan pemaparan Visi dan Misi seluruh calon dan wajib dihadiri oleh beberapa unsur selain tentu saja unsur masyarakat Desa. Unsur yang wajib hadir dalam proses kampanye ini antara lain adalah unsur BPD di tiap Desa serta unsur perwakilan tim pengawas pada tingkat Kecamatan. Beliau juga menambahkan, Visi dan Misi dari calon Kepala Desa yang nantinya terpilih menjadi Kepala Desa akan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMD yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Kepala Desa terpilih tersebut untuk melaksanakan programprogram pembangunan Desa selama masa kepemimpinanya. Pemungutan

suara

kemudian

dilakukan

setelah

proses

kampanye. Pemungutan suara dilaksanakan serentak oleh 144 Desa pada tanggal 11 Oktober 2015. Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa menyebutkan bahwa jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia. Bapak Joko Lelono selaku kepala Bapemas Pemdes mengungkapkan bahwa pemungutan suara dilakukan di Tempat

64

Pemungutan Suara (TPS) pada masing-masing dusun sesuai kemampuan dari Desa dan panitia pemilihan di masing-masing desa dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon. pemungutan suara dengan pembagian suara tiap dusun merupakan kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pemilihan ulang Kepala Desa yang mungkin terjadi apabila pemilihan Kepala Desa dilakukan hanya pada satu tempat dan terdapat perolehan jumlah suara yang sama pada beberapa calon. Ditinjau dari kebijakan pembagian TPS pada tiap dusun, apabila dalam tahapan pemungutan suara terdapat jumlah suara terbanyak lebih dari satu maka Kepala Desa terpilih akan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumkah pemilih terbanyak. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan pada Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Ditinjau dari aturan sistem perundang-undangan, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (4) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka akan ditemukan sebuah korelasi. Pasal 41 ayat (4) huruf (c) tersebut menyatakan bahwa dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Dengan demikian, kebijakan pembagian TPS di tiap dusun telah sesuai dengan apa yang diamanatkan Pasal 41 ayat (4) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait apabila terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu.

65

Setelah

pemungutan

surat

suara

selesai

dilaksanakan,

penghitungan suara segera dilakukan untuk mengetahui pemenang dari proses pemilihan. Mekanisme penghitungan suara disesuaikan dengan kondisi Desa masing-masing. Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, surat suara dinyatakan sah apabila: a.

Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia yang distempel panitia;

b.

Tanda coblos hanya terdapat dalam (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentuka; atau

c.

Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

d.

Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;

e.

Bekas coblosan yang lebih dari satu karena lipatan kartu suara tidak dibuka secara menyeluruh dan bekas coblosan tidak mengenai kotak calon yang lain. Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara telah selesai,

calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. Dalam hal penetapan tersebut, panitia pemilihan menyusun berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi dari para calon untuk kemudian diumumkan hari itu juga. Bapak Sugeng Suharyanto selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Tata Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Kabupaten

Madiun,

dalam

wawancara yang dilakukan pada tanggal 02 Mei 2016 di Kantor

66

Bapemas Pemdes mengungkapkan, terkait penandatanganan berita acara sebagai bentuk penetapan pemenang dalam pemilihan Kepala Desa serentak, apabila terdapat diantara calon Kepala Desa atau saksi dari calon tersebut tidak mau menandatangani berita acara, maka berita acara akan tetap dianggap sah. Perselisihan yang mungkin terjadi tidak akan menghalangi proses pembuatan berita acara oleh panitia pemilihan untuk kemudian segera dilaksanakan tahap-tahap penetapan sesuai aturan yang telah dibuat. Tindak lanjut dari berita acara tersebut, Pasal 68 Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa menyebutkan bahwa Berita acara yang telah ditandatangani lalu diserahkan oleh panitia kepada BPD selambat-lambatnya 7 hari dan BPD berkewajiban menyerahkan berita acara hasil pemilahan kepada Bupati melalui perantara camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari panitia pemilihan sehingga Bupati dapat mengeluarkan Keputusan Bupati untuk menetapkan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 hari sejak adanya laporan dari BPD. Setiap kegiatan dalam rangka menjalankan bentuk pemerintahan yang Demokrasi dengan pelibatan warga negara dari berbagai jenis dan strata sosial masyarakat pastinya terdapat kemungkinan akan adanya suatu perselisihan. Tidak terkecuali dalam proses pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun tahun 2015. Dalam hal terjadi perselisihan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Bupati berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak

67

dijelaskan pula dalam Pasal 69 Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yaitu: (1)

Gugatan dan/atau perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan calon Kepala Desa terpilih.

(2)

Pihak lain selain pihak calon yang tidak puas terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak dapat melakukan protes atau gugatan hukum.

(3)

Semua pihak wajib menghormati hasil pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan dan telah ditetapkan.

(4)

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tidak dibenarkan membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan ulang.

(5)

Penyelesaian perselisihan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan berjenjang mulai di tingkat Desa.

(6)

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum

selesai,

maka

tim

pengawas

kecamatan

wajib

memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut. (7)

Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Camat selaku ketua Tim Pengawas melaporkan kepada Bupati.

(8)

Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum selesai, maka Bupati wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut.

(9)

Dalam hal perselisihan pemilihan Kepala Desa belum selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan calon terpilih, maka calon terpilih tetap dilantik.

68

Upaya penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 69 Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa wewenang yang dimiliki oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, tim pengawas Kecamatan, serta panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten bukanlah untuk memutus perkara. Wewenang yang dimiliki sifatnya hanya sebatas memfasilitasi agar sengketa dapat terselesaikan dengan cara musyawarah yang mengedepakan kesepakatan bersama. Dengan hanya bertindak sebagai fasilitator, maka panitia pemilihan maupun tim pengawas tidak pula mempunyai hak untuk melarang para pihak yang bersengketa mengadukan perkara ke tingkat peradilan untuk memerjuangkan tuntutanya apabila memang tidak ditemukan jalan keluar atau kesepakatan atas permasalahan yang terjadi.

2.

Struktur Hukum Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi atau lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum itu sendiri dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa memberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan atas aturan yang telah dibentuk dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di kabupaten Madiun tahun 2015 kepada kepanitiaan terkait, yaitu a.

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten. Pembentukan dan susunan panitia pemilihan tingkat Kabupaten tidak diatur jelas dalam Peraturan Daerah Nomor 1

69

Tahun 2015 tentang Desa serta Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Namun demikian, Panitia pemilihan di tingkat Kabupaten dibentuk melalui Surat Keputusan

Bupati

Madiun

Nomor:188.45/763A/KPTS/402.031/2015

tentang

Panitia

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan tersebut dapat diketahui susunan kepanitiaan panitia pemilihan tingkat Kabupaten, yaitu sebagai berikut: 1. Pengarah I dijabat oleh Bupati Kabupaten Madiun 2. Pengarah II dijabat oleh Anggota Forum Pimpinan Daerah, yang terdiri atas Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Dandim Kabupaten Madiun, Kapolres Kabupaten Madiun, Kajari Kabupaten Madiun, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun serta Kapolresta Madiun 3. Pengarah III dijabat oleh Wakil Bupati Kabupaten Madiun 4. Pembina dijabat oleh Sekretaris Daerah 5. Koordinator dijabat oleh Asisten Pemerintahan 6. Wakil Koordinator dijabat oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan 7. Ketua

dijabat

oleh

Kepala

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa 8. Sekretaris dijabat oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan 9. Wakil

Sekretaris

dijabat

oleh

Kepala

Sub

Pengembangan Kapasitas dan Tata Pemerintahan Anggota terdiri dari: 1). Kepala Dispenduk Capil 2). Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

Bidang

70

3). Kepala Bagian Hukum 4). Kepala Sub Bagian Perundang-undangan 5). Inspektur 6). Irban Pemerintaham dan Aparatur 7). Sekretaris Inspektorat 8).Kepala BPKAD 9). Kabid Anggaran 10). Kabid Perbendaharaan 11). Kepala Bakesbangpol Dagri 12). Kepala Balitbang 13). Kepala Satpol PP 14). Kasi Opstranmas 15). Kepala Bagian Humas dan Protokol 16). Kepala Bagian Umum 17). Kepala Bappeda 18). Kabid Pemerintah Umum dan Aparatur Bappeda 19). Kepala Dishub dan Infokom 20). Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan 21). Sekretaris Bapemas dan Pemdes 22). Kasubag keuangan Bapemas Pemdes 23). Kasubbid Pemdes 24). Staf Sekretaris Bapemas Pemdes 25). Staf Bidang Pemdes b.

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa. Selain panitia pemilihan di tingkat Kabupaten, terdapat pula panitia pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa. Panitia pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa terdiri atas unsur perangkat

desa,

lembaga

kemasyarakatan

serta

tokoh

masyarakat yang dipandang mampu dan disegani oleh

71

masyarakat desa setempat. Struktur panitia pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa berdasarkan pasal 11 Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, terdiri dari; (1) Ketua, merangkap anggota; (2) Wakil Ketua, merangkap anggota; (3) Sekretaris, merangkap anggota; (4) Wakil sekretaris, merangkap anggota; (5) Bendahara, merangkap anggota; (6) Beberapa anggota dan/atau dibentuk beberapa seksi yang jumlahnya sesuai kebutuhan c.

Tim pengawas pemilihan tingkat Kecamatan. Sususnan tim pengawas pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yaitu: (1) Camat sebagai ketua merangkap anggota; (2) Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua merangkap anggota; (3) Kasi Pemerintaham sebagai sekretaris merangkap anggota; (4) Kapolsek sebagai anggota; (5) Danramil sebagai anggota; Adapun pada penelitian hukum ini didapatkan bahan hukum dari panitia pemilihan pada tingkat Kabupaten maupun pada tingkat Desa, dan tim pengawas pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagai salah satu wujud dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, maka diperoleh data sebagaimana berikut:

72

a.

Panitia pemilihan tingkat Kabupaten Pemilihan Kepala Desa serentak merupakan salah satu urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam kerangka Otonomi

Daerah

kepemimpinan

sebagai

Kepala

bentuk

Desa.

suksesi

Sebagaimana

terhadap urusan

Pemerintahan Daerah pada umumnya, maka struktur pelaksana di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan suksesi Kepala Desa ini melibatkan pula berbagai macam satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun untuk kemudian menjadi satu dalam kerangka panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten. Secara garis besar tugas dari satuan kerja yang menjadi panitia pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 8 peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yaitu meliputi: 1.

Merencanakan, menyelenggarakan

mengkoordinasikan semua

tahapan

dan pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten 2.

Melakukan sosialisai dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa

3.

Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten

4.

Melakukan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

pemilihan, dan 5.

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Beranjak dari garis besar tugas panitia pemilihan tingkat

Kabupaten yang diatur dalam peraturan Bupati tersebut, maka

73

dibentuklah susunan kepanitian yang terdiri dari berbagai macam satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, dan satuan kerja perangkat daerah yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak

di

Kabupaten

Madiun

ini

adalah

Badan

Pemberdayaan Masyarakaat dan Pemerintahan Desa atau dapat disebut Bapemas Pemdes. Bapemas Pemdes merupakan satuan kerja yang menjadi stakeholder panitia pemilihan di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun. Dapat dikatakan demikian karena tugas panitia pemilihan Kepala Desa seperti yang diamanatkan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kurang lebih telah diamanatkan pula dalam tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Bapemas Pemdes. Dasar pembentukan Bapemas Pemdes sendiri adalah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Didalam struktur organisasi Bapemas Pemdes terdapat satu bidang yang fokus

menangani

urusan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan

termasuk didalamnya mengenai suksesi Kepala Desa, yaitu Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman

dan

pembinaan,

evaluasi,

dan

pelaporan

pengembangan kapasitas dan tata pemerintahan desa / kelurahan serta keuangan dan aset Desa/Kelurahan. Dalam

74

pelaksanaan

tugas

Desa/Kelurahan

tersebut,

memiliki

Sub

Bidang

Pemerintahan

Bidang

Pengembangan

Kapasitas dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan yang salah satu tugasnya adalah menyusun petunjuk teknis pelaksanaan administrasi Desa/Kelurahan. Berdasarkan tugas yang dimilikinya, Sub Bidang Pengembangan

Kapasitas

dan

Tata

Pemerintahan

Desa/Kelurahan Kabupaten Madiun merupakan satuan kerja dalam panitia pemilihan Kepala Desa serentak tingkat Kabupaten

yang berperan penting sebagai

koordinator

lapangan dalam proses pemilihan Kepala Desa serentak. Dalam wawancara dengan Bapak Sugeng Hadi selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan disebutkan bahwa peran serta Sub Bidang Pengembangan

Kapasitas

Desa/Kelurahan

Kabupaten

dan Madiun

Tata selaku

Pemerintahan koordinator

lapangan dalam struktur kepanitian pemilihan Kepala Desa serentak tingkat Kabupaten direalisasikan dengan programprogram kerja yang tentu saja bertujuan untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak. Program kerja tersebut diantaranya adalah program sosialisasi dan program monitoring yang dibuat berjenjang. Bapak Sugeng menambahkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bapemas Pemdes dibagi dalam 2 (dua) tahapan. Tahapan pertama adalah sosialisasi awal pada tingkat Kabupaten. Pada sosialisasi ini dihadirkan perwakilan dari satuan kerja tingkat kabupaten beserta forum pimpinan daerah tingkat Kabupaten yang nantinya akan menjadi panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten. Dalam

75

sosialisasi ini dihadirkan pula perwakilan yang berasal dari ditingkat kecamatan/musyawarah pimpinan kecamatam yang nantinya akan bertugas sebagai tim pengawas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Selain itu, Kepala Desa dan Ketua BPD juga turut dihadirkan dalam sosialisasi ini sebagai perwakilan dari masyarakat di tingkat Desa dimana proses pemilihan Kepala Desa ini nantinya akan dilaksanakan. Selain

menjadi

sarana

pengkoordinasian

terkait

akan

dilaksanakanya pelaksana pemilihan Kepala Desa serentak, sosialisasi awal di tingkat Kabupaten ini juga merupakan bentuk public hearing atas Peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa serta Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun. Setelah dilakukan sosialisasi awal di tingkat Kabupaten dan telah terbentuk sepenuhnya panitia pemilihan tingkat Kabupaten dan Desa serta tim pengawas Kecamatan yang keanggotaanya didasarkan pada aturan yang sudah ada dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Surat Keputusan terkait yang terkait dengan pemilihan Kepala Desa, maka program

sosialisasi

berikutnya

adalah

sosialisasi

yang

dilaksanakan dengan sasaran panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa. Sosialisai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa panitia pemilihan tingkat Kabupaten bertugas untuk Melakukan sosialisai dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

76

Tetapi tidak hanya untuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa saja, pada pelaksanaan sosialisasi disertakan pula tim pengawas kecamatan dal sosialisasi ini. Menurut keterangan bapak sugeng, sasaran yang dituju dalam sosialisasi ini adalah tim pengawas tingkat kecamatan, Kepala Desa, BPD serta Ketua dan Sekretaris Panitia pemilihan tingkat Desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih intensif mengenai tahapan-tahapan yang ada dalam pemilihan Kepala Desa, yaitu tahapan persiapan hingga penetapan Kepala Desa. Untuk mengoptimalkan pelaksanaanya, sosialisasi ini dibagi dalam 4 zona, yaitu zona utara yang dilaksanakan di kantor Desa Ngampel, zona selatan di kantor Kecamatan Geger, zona barat di kantor kecamatan Sawahan, serta zona tengah di kantor kelurahan Munggut. Beliau menambahkan jika tempat-tempat tersebut dipilih karena letak serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam penyelanggaraan sosialisasi. Selain melakukan sosialisasi, panitia pemilihan tingkat Kabupaten dengan dibantu oleh tim pengawas tingkat kecamatan juga memiliki program untuk melaksanakan program monitoring pada setiap tahapan yang ada dalam pemilihan Kepala Desa. Monitoring yang dilakukan panitia pemilihan tingkat Kabupaten bersama tim pengawas tingkat kecamatan ini merupakan langkah yang dibuat untuk secepat mungkin mengetahui apabila terdapat kendala dalam tiap tahapan pemilihan yang terjadi di lapangan, sehingga dengan program monitoring tersebut kendala yang muncul akan segera memiliki solusi dan proses tahapan dapat berjalan lancar kembali. Dilihat dari kegunaanya, program monitoring ini

77

sejalan dengan tugas dari Panitia pemilihan tingkat Kabupaten seperti yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yaitu memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten. Menurut keterangan bapak Joko Lelono, permasalahan yang paling banyak ditemui oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten pada saat pelaksanaan program monitoring ini adalah pada saat tahapan pencalonan Kepala Desa. Permasalahan yang muncul pada tahapan pencalonan ini sebagian besar disebabkan oleh ketentuan pembatasan calon Kepala Desa seperti yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, bahwa calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2

(dua) dan paling

banyak 5 (lima). Aturan pembatasan calon tersebut akhirnya menimbulkan ketidakterimaan calon Kepala Desa yang tidak lolos dalam seleksi tambahan dan tidak dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa. Ketidakterimaan tersebut akhirnya menimbulkan permasalahan yang tidak dapat terselesaikan oleh panitia di tingkat Desa maupun tim pengawas Kecamatan sehingga panitia pemilihan di tingkat Kabupaten harus turun tangan untuk mengatasinya. b.

Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Bapak Joko Lelono selaku Ketua panitia pemilihan Kepala

Desa

tingkat

Kabupaten

menjelaskan

bahwa

pembentukan tim pengawas di tiap-tiap kecamatan tidak diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

78

tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, tetapi mengingat muspika di tiap kecamatan dirasa dapat berperan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pemberdayaan muspika di tingkat Kecamatan dalam rangka

pemilihan

Kepala

Desa

serentak

tidak

pula

bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang, maka Pemerintah Kabupaten Madiun memutuskan untuk menjadikan muspika sebagai tim pengawas pemilihan Kepala Desa melalui penetapan Surat Keputusan Bupati. Berdasarkan pemaparan bapak Joko Lelono tersebut dapat

diketahui

bahwa

dalam

menjalankan

urusan

pemerintahan daerahnya di bidang Desa seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait

dengan pemilihan Kepala Desa,

Kabupaten Madiun telah memberikan porsi tersendiri kepada Muspika di tingkat Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur muspika itu sendiri. Hal yang melatarbelakangi pelibatan unsur muspika dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak apabila ditinjau dari segi teknis adalah dikarenakan pemilihan Kepala Desa serentak pada pelaksanaanya melibatkan ratusan Desa dalam satu wilayah pada hari yang sama serta melibatkan bentuk dan kultur masyarakat yang berbeda-beda di tiap Desa sehingga dibutuhkan tim atau panitia tambahan yang berguna membantu kinerja panitia pemilihan di tingkat Kabupaten, terutama dalam

79

hal monitoring jalanya tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa. Dasar hukum pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Madiun adalah Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Bupati membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 tahun 2015 tentang Kepala Desa menerangkan bahwa Tim Pemilihan Kepala Desa yang dimaksud berada di tingkat Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Pada saat dilakukan wawancara dengan Bapak Zahrowi selaku salah satu Ketua tim pengawas di tingkat Kecamatan pada tanggal 18 Mei 2016 di Gedung 2 Fakultas Hukum UNS. Beliau menerangkan bahwa alur penetapan

tim

pengawas

ini

dimulai dari

pembuatan

usulan/draft struktur tim pengawas pada tiap-tiap Kecamatan yang kemudian diserahkan kepada Bupati untuk kemudian akan mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Bupati. Tim pengawas di tingkat Kecamatan memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, yang antara lainya telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yaitu: a)

Melakukan sosialialisasi Pemilihan Kepala Desa;

b)

Melakukan fasilitasi teknis baik administrasi maupun yang lain pada setiap pentahapan Pemilihan Kepala Desa;

c)

Menghadiri acara pemungutan dan penghitungan suara;

80

d)

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan Kepala Desa;

e)

Melakukan

berbagai

upaya

pencegahan

dan

memfasilitasi

penyelesaian permasalahan pemilihan

Kepala Desa; f)

Memberikan saran pertimbangan kepada BPD dan Panitia Pemilihan;

g)

Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati; Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zahrowi

yang merupakan salah satu Ketua tim pengawas di tingkat Kcematan, mengenai tugas yang diberikan pada jajaran muspika terkait dengan pemilihan Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa tugas yang dimiliki oleh tim pengawas Kecamatan pada intinya merupakan tugas dari panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang kemudian di breakdown ke tingkat Kecamatan. Senada dengan keterangan dari Bapak Joko Lelono, pembagian tugas dari panitia pemilihan di tingkat Kabupaten kepada tim pengawas di Kecamatan ini pada intinya dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah

pelaksanaan

tugas

monitoring

serta

pendampingan terhadap kinerja dari BPD serta panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa. Bapak Zahrowi yang juga merupakan camat di Kecamatan Dagangan mengungkapkan bahwa tugas utama yang telah dilaksanakan tim pengawas Kecamatan diantaranya adalah pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan. Menurut beliau, sosialisasi di tingkat Kecamatan merupakan salah satu

81

bentuk pelaksanaan tugas yang dimiliki tim pengawas di tingkat kecamatan sebagai tindak lanjut dari sosialisasi pada tingkat kabupaten dan tingkat zona yang telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten. Selain itu, sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aturan dalam pemilihan Kepala Desa serentak khususnya terkait beberapa aturan baru yang membedakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2015 dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebelumnya. Sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan berbagai komponen di masyarakat, diantaranya adala Kepala Desa, BPD, serta tokoh masyarakat di tiap-tiap Desa.

c.

Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa Panitia Pemilihan di Tingkat Desa dibentuk dan ditetapkan oleh BPD dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah BPD memeberitahukan akhir masa jabatan Kepala Desa. Pembentukan panitia ini dilakukan melalui Rapat Desa yang dipimpin oleh ketua BPD dan dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa atau pejabat yang berwenang, Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pasal 13 Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, panitia ditingkat Desa ini memiliki tugas antara lain: a.

Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi

dan

mengendalikan

pelaksanaan pemilihan;

semua

tahapan

82

b.

Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat;

c.

Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d.

Melakukan pengadaan surat suara, kotak suara, bilik pemungutan suara dan perlengkapan lain;

e.

Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

f.

Menyiapkan

surat

suara

dan

kotak

suara

dan

perlengkapan pemilihan lainya di TPS; g.

Menyiapkan lokasi TPS;

h.

Menyampaikan undangan kepada pemilih;

i.

Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

j.

Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

k.

Menetapkan tatacara pelaksanaan pemilu;

l.

Menetapkan tatacara pelaksanaan kampanye;

m.

Melaksanakan pemungutan suara;

n.

Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil hasilpemilihan;

o.

Menetapkan calon Kepala Desa terpilih dituangkan dalam berita acara;

p.

Melakukan

evaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa; q.

Melakukan

berbagai

upaya

pencegahan

dan

memfasilitasi

penyelesaian permasalahan pemilihan

Kepala Desa; r.

Menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Mengenai tugas dari panitia pemilihan di tingkat Desa

Bapak Joko Lelono menerangkan bahwa panitia pemilihan di tingkat Desa dirasa kurang memahami aturan yang menjadi

83

pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Walaupun telah dilakukan berbagai sosialisasi untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan pemilihan, tetapi pada kenyataanya di beberapa Desa masih banyak panitia pemilihan yang kurang memahami pedoman pelaksanaan teknis sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Desa. Sehingga pada saat terjadi permasalahan, panitia pemilihan mengaku tidak tahu dan menyalahkan aturan yang ada. Mengingat tugas panitia pemilihan tingkat Desa yang diantaranya adalah menyusun tata tertib dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam tahapan pemilihan, panitia pemilihan di tingkat Desa seharusnya faham mengenai aturan pelaksana

yang juga

telah disosialisasikan

di

tingkat

Kabupaten maupun Kecamatan. Ketidakfahaman panitia pemilihan di beberapa Desa ini tentu saja dapat menjadi kendala pada saat penyusunan tata tertib pelaksanaan pemungutan suara. Selain itu pada saat terjadi masalah dalam tahapan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan yang sejatinya juga memiliki tugas untuk memfasilitasi penyelesaian masalah justru akan kesulitan memecahkan masalah yang muncul. Tugas yang dimiliki panitia pemilihan di tingkat Desa memang tudak mudah untuk dilaksanakana. Selain mereka dituntut untuk memahami aturan pelaksana pemilihan, panitia pemilihan di tingkat Desa ini juga merupakan penyelenggara pemilihan Kepala Desa yang berhubungan atau bahkan mengenal langsung masyarakat maupun para calon Kepala Desa di Desanya. Dengan keadaan yang seperti itu, maka

84

dibutuhkan panitia pemilihan di tingkat Desa yang benar-benar netral. Apabila panitia di tingkat Desa merasa tidak sanggup menjalankan tugasnya, tidak ada aturan yang melarang panitia pemilihan di tingkat Desa tersebut mengundurkan diri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, pengunduran diri yang dilakukan oleh panitia pemilihan di tingkta Desa dianggap sah dan akan digantikan oleh perangkat Desa atau pemuka masyarakat yang lain berdasarkan keputusan BPD. Salah satu contoh panitia di tingkat Desa yang mengundurkan diri adalah panitia pemilihan di Desa Kedondong

Kecamatan Kebonsari. Dari hasil wawancara

terkait dengan permasalahan ini, bapak sugeng selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Madiun menerangkan bahwa pada saat tahapan pencalonan Kepala Desa, seluruh panitia pemilihan di Desa Kedondong melakukan pengunduran diri. Pengunduran diri seluruh panitia ini dilatarbelakangi oleh tekanan dari warga masyarakat Desa Kedondong yang tidak terima karena bakal calon yang dijagokanya tidak lolos pada saat dilakukan seleksi tambahan oleh panitia pemilihan di tingkat Desa, karena terdapat 11 orang bakal calon yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa. Permasalahan tersebut diperumit dengan mundurnya para anggota BPD yang juga tidak kuat menahan tekanan masyarakat pada saat itu. Pengunduran BPD ini sangat fatal akibatnya apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Dalam Pasal tersebut disebutkan secara jelas bahwa panitia pemilihan

85

di tingkat Desa dibentuk oleh BPD, pada kasus ketika terjadi pengunduran diri oleh seluruh panitia pemilihan di tingkat Desa maka BPD berkewajiban untuk membentuk kembali panitia

pemilihan

yang

baru.

Dengan

keikutsertaan

pengunduran diri BPD maka proses tahapan pemilihan Kepala Desa di Desa Kedondong akan tidak tentu arah dan bahkan terancam tidak akan terlaksana. Bapak

sugeng

menjelasakan,

untuk

mengatasi

permasalahan di Desa Kedondong, maka panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten langsung terjun ke Desa untuk memfasilitasi permasalahan yang ada hingga akhirnya para anggota BPD yang mengundurkan diri dari proses pemilihan Kepala

Desa

tersebut

dapat

dibujuk

untuk

kembali

menjalankan tugasnya, sehingga panitia pemilihan di tingkat Desa dapat dibentuk kembali dan tahapan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan. 3.

Budaya Hukum Budaya hukum adalah apa yang masyarakat rasakan terhadap hukum dan dan sistem hukumnya. Tetapi kemudian Lawrence Meir Friedman memperluas lagi bahwa budaya hukum bukan sekedar pemikiran saja, tetapi juga cara pandang dan cara masyarakat menentukan bagaimana sebuah hukum itu digunakan. Budaya hukum pada penelitian ini difokuskan terhadap kesadaran hukum masyarakat serta partisipasi masyarakat di Kabupaten Madiun dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dimulai dari tahapan

persiapan

hingga

penetapan

Kepala

Desa

terpilih

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

86

Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, beserta peraturan pelaksananya. Kesadaran hukum masyarakat dalam penelitian ini dapat diketahui melalui respon masyarakat Kabupaten Madiun terkait aturan-aturan yang mendasari jalanya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun. Kesadaran hukum masyarakat tersebut dapat dilihat dari faktor inisiatif dari lingkungan yang ada di masyarakat, serta melalui usaha dari para pihak penyelenggara yang ditugaskan untuk melaksanakan aturan dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Inisiatif masyarakat ditunjukkan melalui usaha dari tiap-tiap lingkungan yang ada di masyarakat Desa untuk saling memberitahu dan bertukar pikiran mengenai proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Desanya masing-masing. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah seorang warga, yaitu saudara Nuryanti yang bertempat tinggal di Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun pada tanggal 19 Mei 2016, beliau menjelasakan bahwa keadaan masyarakat di Desanya sangat antusias mengetahui akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa. Saat ditanya tanggapanya terkait tahapan persiapan pemilihan Desa di Desanya,

beliau

mengatakan

bahwa

sebagian

besar

warga

masyarakat di Desa Tulung saling berkomunikasi satu sama lain mengenai adanya aturan-aturan baru dalam pemilihan Kepala Desa pada tahun 2015, mskipun belum mendapatkan sosialisasi secara rinci mengenai proses pelaksanaanya. Timbulnya komunikasi antar sesame warga tersebut digawangi oleh pernyataan-pernyataan beberapa

warga

yang

menjadi

tokoh

masyarakat,

kaum

berpendidikan serta para perangkat Desa mengenai pelaksanaan

87

pemilihan Kepala Desa serentak yang mereka peroleh dari sumbersumber tertentu. Kesadaran hukum masyarakat di Desa tersebut meningkat seiring dengan berjalanya waktu melalui adanya peran dari panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa dalam melakukan sosialisasi di tingkat kelurahan serta sosialisasi dengan cara door to door melalui Ketua RT setempat. Sosialisasi yang diberikan tersebut berisi pemberitahuan jika akan ada pemilihan Kepala Desa, pemberitahuan mengenai garis besar syarat-syarat yang diperlukan apabila ingin mendaftar sebagai calon Kepala Desa, serta pendataan hak pilih dikeluarganya yang kemudian dijadikan dasar pembuatan daftar pemilih tetap. Saudara Nuryanti mejelaskan pula bahwa sosialisasi yang diberikan oleh para Ketua RT di Desanya juga dilakukan kepada kelompok-kelompok pengajian di Desa yang notabenya merupakan basis golongan Nahdathul Ulama. Faktor-faktor yang berperan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat seperti yang telah ditunjukkan di masyarakat Desa Tulung tentunya membawa dampak positif bagi setiap tahapan yang ada dalam proses pemilihan. Sebagai contoh dampak positif dari adanya kesadaran hukum masyarakat di Desa Tulung ditunjukkan pada saat tahapan pencalonan, Saudara Nuryanti menjelaskan bahwa pada saat itu di Desa Tulung terdapat 2 (dua) calon Kepala Desa dengan salah satu calon merupakan incumbent di Desa tersebut. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 46 Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa mengenai kampanye, kampanye yang telah dilakukan oleh para calon Kepala Desa di Desa Tulung pada saat tahap pencalonan juga berlangsung tertib dan dilakukan dengan berbagai macam cara. Para calon Kepala Desa melakukan kampanye dengan melakukan orasi di

88

Kantor Kepala Desa dengan audien para warga masyarakat yang ingin hadir menyaksikan orasi tersebut. Dalam orasi tersebut disampaikanlah

visi

dan

misi

masing-masing

calon

serta

disampaikan pula beberapa aturan yang nantinya diberlakukan pada saat pemungutan suara, seperti cara mencoblos surat suara yang benar dan bagaimana jenis surat suara yang dianggap sah. Selain melalui orasi, kampanye para calon Kepala Desa dilakukan pula dengan membuat pampflet yang ditempel maupun di gantung di persimpangan jalan serta memasang baliho yang berisi gambar dan nomor urut masing-masing para calon. Pada saat proses kampanye tersebut juga tidak ditemukan adanya para pendukung calon yang bersitegang hingga menimbulkan perpecahan. Bapak Sugeng Suharyanto selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan mengungkapkan bahwa cara sosialisasi kepada masyarakat serta proses kampanye dengan menggunakan orasi adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat atas peranya dalam proses pemilihan. Hal yang patut digarisbawahi menurut beliau adalah belum meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia dari panitia-panitia pemilihan di tingkat Desa dalam memahami ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa serta Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang digunakan sebagai aturan pelaksana pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun. Kurangnya pemahaman terhadap aturan yang menjadi dasar pelaksanaan

pemilihan

Kepala

Desa

serentak

tersebut

mengakibatkan tidak sampainya beberapa aturan terkait tahapan pelaksanaan pemilihan. Sebagai contoh dapat kita ketahui dari keterangan saudara Nuryanti, beliau mengungkapkan bahwa pamflet

89

dan baliho yang dipasang pada saat kampanye di Desanya justru menimbulkan permasalahan sampah pada saat berakhirnya proses pemilihan. Hal ini diakibatkan karena pamflet dan baliho yang terpasang kemduian tidak ada tindaklanjut pencopotan dari masingmasing pendukung calon sehingga terbengkalai begitu saja hingga akhirnya menjadi sampah dimana-mana, padahal pencopotan atribut kampanye untuk mengatasi masalah sampah ini sebetulnya telah diatur dalam Pasal 46 ayat (5) Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015. Dalam Pasal tersebut diakatakan bahwa dalam masa tenang, semua foto calon dan alat peraga lainya yang dipasang pada saat kampanye harus dibersihkan, kecuali di rumah calon dan TPS. Berdasarkan

pembahasan

mengenai

kesadaran

hukum

masyarakat Kabupaten Madiun dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak, dapat kita ketahui bahwa kesadaran hukum di masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan yang ada di dalam proses pemilihan. Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan Kepala Desa serentak ini ditandai dengan antusiasme masyarakat dalam tiap tahapan yang ada dalam proses pemilihan. Pada tahapan persiapan, masyarakat aktif mengikuti sosialisasi baik yang dilakukan di tingkat Kabupaten, tingkat zona, tingkat kecamatan maupun di tingkat Desa. Pada tahapan pencalonan, menurut keterangan bapak Sugeng Suharyanto partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan adanya pendaftar sebagai calon Kepala Desa di setiap Desa peserta pemilihan Kepala Desa serentak. Beliau menambahkan, partisipasi juga ditunjukkan oleh masyarakat Desa pada saat penghitungan seleksi tambahan yang memang dibuka untuk umum, untuk menetapkan calon Kepala Desa apabila ditemukan lebih dari 5 (lima) calon Kepala Desa yang lolos dalam syarat administratif.

90

Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa kultur hukum adalah apa yang masyarakat rasakan terhadap hukum dan sistem hukumnya. Dari pemaparan berbagai narasumber diatas dapat diketahui bahwa penerapan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 beserta aturan pelaksananya

dapat

tersampaikan kepada masyarakat

sehingga munculah kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat, meskipun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa aturan yang belum diatur secara jelas sehingga berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat, terutama mengenai sanksi-sanksi bagi calon Kepala Desa yang melakukan praktik money politic. Sebagai contoh praktik money politic yang terjadi di lapangan pada saat tahapan pemungutan suara, menurut Ibu Nuryanti pada tahapan pemungutan suara yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, di Desa Tulung terdapat pula lebih dari satu tempat pemungutan suara (TPS) yang dibagi pada tiap-tiap dusun. Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Ibu Nuryanti mengungkapkan bahwa terdapat oknum calon Kepala Desa yang melakukan praktik money politic. Praktik ini dilakukan oleh kader atau tim sukses dari calon Kepala Desa dengan cara mendatangi rumah-rumah warga dengan dalih bertamu untuk kemudian pulang dengan meninggalkan amplop berisi sejumlah uang. Beliau mengatakan pula bahwa warga-warga yang didatangi oleh para kader ini utamanya adalah para tokoh masyarakat, para Kyiai atau pemuka agama yang dipandang memiliki basis masa di Desa Tulung. Pasal 60 ayat (1) huruf (k) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebenarnya telah mengatur mengenai

larangan

terhadap

praktik

money

politic.

Tetapi

91

keberadaan money politic dalam setiap pemilihan Kepala Desa seolah-olah memang telah menjadi tradisi yang mengakar disetiap warga

masyarakat.

Selain

faktor

kemampuan

ekonomi

di

masyarakat, keberadaan praktik money politic didukung dengan lemahnya sanksi yang mengatur mengenai hal tersebut. Termasuk pula sanksi yang diberikan terhadap praktik money politic dalam pelaksanaa pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun ini. Dalam Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, sanksi yang diberikan hanyalah peringatan tertulis serta penghentian kegiatan kampanye. Dengan demikian, maka sudah seharusnya sanksi terhadap praktik money politic dalam proses pemilihan Kepala Desa perlu dievaluasi lebih lanjut. Berdasarkan keterangan Ibu Nuryanti terkait praktik money politic di Desanya, para kader dari oknum calon datang ke warga dan memberi imbalan pada saat sebelum pelaksanaa pemungutan suara. Warga yang didatangi oleh para kader ini utamanya adalah para tokoh masyarakat, para Kyai atau pemuka agama yang dipandang memiliki basis masa di Desa Tulung. Hal ini bukanya tanpa alasan, para oknum warga yang memiliki basis masa tersebut tentu saja akan menjamin orang-orangnya untuk memilih oknum calon Kepala Desa yang telah memberikan imbalan kepadanya maupun kelompoknya. Di masyarakat pedesaan praktik money politic seperti ini lebih sering disebut sebagai pembelian masa. Pembelian masa seperti ini sebenarnya sangat rawan untuk menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Para

warga

yang

menjunjung

ketokohan

dari

pimpinanya masing-masing ditambah pula telah diberi sedemikian imbalan untuk memilih calon tertentu, akan sulit dikendalikan

92

apabila nantinya terjadi gesekan-gesekan di masyarakat yang sedikit banyaknya pasti terjadi dalam proses suksesi Kepala Desa.

2.

Kendala dan Upaya dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa, Terkait Dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Madiun Tahun 2015 Berdasar dari paparan sebelumnya mengenai pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015, terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Madiun Tahun 2015, Kabupaten Madiun telah melaksanakan proses persiapan, pencalonan, pemungutan suara, serta penetapan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di wilayahnya dengan berbagai ketentuan serta kebijakan yang dibuat untuk mensukseskan urusan pemerintah daerahnya di bidang pemerintahan Desa. Melalui berbagai aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dapat terlihat betapa pentingnya sebuah aturan beserta struktur organisasi pelaksananya dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah suksesi Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak sebagai salah satu bentuk pesta demokrasi pada masyarakat tingkat Desa. Didalam proses pengimplementasian sebuah peraturan langsung bersinggungan dengan masyarakat, termasuk pula Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa yang didalamnya tercantum aturan mengenai pemilihan Kepala Desa serentak, tentunya akan terdapat kendala-kendala yang muncul dan membutuhkan upaya penyelesaian agar proses Implementasi sebuah aturan dapat terlaksana sesuai rencana. Kendala pertama yang muncul dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa adalah

93

kendala yang muncul pada tahapan pencalonan pemilihan Kepala Desa. Kendala yang muncul pada tahapan pencalonan ini dilatarbelakangi oleh pembatasan terhadap jumlah calon yang akan ditetapkan untuk maju dalam proses pemilihan atau pemungutan suara. Pembatasan calon yang dimaksud, secara garis besar diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa dalam hal bakal calon Kepala Desa memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Pembatasan jumlah calon yang dibuat dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 tentang Desa tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat (3) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon. Setelah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, aturan mengenai pembatasan calon yang telah digawangi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa kemudian diperjelas didalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Bapak Joko Lelono selaku ketua panitia pemilihan tingkat Kabupaten mengatakan bahwa aturan pembatasan jumlah calon tidak diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah, dan pada saat tahap perancangan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, belum ada pula peraturan menteri yang menjelaskan tentang tata cara pembatasan calon yang akan ditetapkan apabila kurang dari 2 (dua) orang atau lebih dari 5 (lima) orang, Sehingga Kabupaten Madiun menentukan sendiri garis besar pembatasan jumlah calon tersebut didalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa

94

sembari menunggu keluarnya Peraturan Menteri yang menjelaskan aturan pembatasan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah. Baru kemudian setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diterbitkan, didapatkanlah keterangan mengenai kriteria seleksi tambahan untuk menetapkan 5 calon Kepala Desa, yang telah diatur dalam ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa seleksi tambahan dilakukan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Untuk melaksanakan amanat dara Peraturan Meneteri tersebut, maka ketentuan mengenai seleksi tambahan

untuk mengerucutkan jumlah calon yang

memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Peratutan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa mengatur bahwa seleksi tambahan dilakukan dengan pengakumulasian bobot kriteria-kriteria yang ada dalam seleksi tambahan. Pengakumulasian bobot kriteria ini merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai upaya penerjemahan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengerucutkan serta menetapkan calon Kepala Desa, apabila dalam pelaksanaan proses pencalonanya terdapat lebih dari 5 orang calon Kepala Desa yang telah lolos syarat administratif. Bapak Joko Lelono menjelaskan pula bahwa sebetulnya pada saat penyusunan aturan seleksi tambahan dalam Peraturan Bupati, terdapat berbagai alternatif cara untuk melakukan seleksi tambahan. Salah satunya adalah menggunakan cara tes tertulis bagi para bakal calon untuk

95

kemudian dipilih 5 (lima) hasil tertinggi dalam tes dan kemudian ditetapkan sebagai calon Kepala Desa. Akan tetapi, mengenai pelaksanaan tes bagi para bakal calon ini tidak diamanatkan dalam Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Kepala Desa. Didalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya diamanatkan untuk melakukan seleksi tambahan yang mengacu pada kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia. Kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 25 tersebut tidak dimungkinkan apabila dilakukan tes dengan cara tertulis, sehingga akhirnya seleksi tambahan dilakukan menggunakan cara skoring. Secara lebih detail bobot kriteria ini diatur dalam Pasal 33 Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yaitu sebagai berikut: a. Bobot kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan No.

Jangka waktu pengalaman

Bobot

1.

0-3 tahun

1

2.

Lebih dari 3 tahun – 6 tahun

2

3.

Lebih dari 6 tahun – 9 tahun

3

4.

Lebih dari 9 tahun – 12 tahun

4

5.

Lebih dari 12 tahun

5

b. Bobot kriteria pendidikan No.

Tingkat pendidikan

Bobot

1.

SMP / Sederajad

1

2.

SMU / Sederajad

2

3.

Sarjana Muda / D3 Sederajad

3

4.

Sarjana / S1 Sederajad

4

96

5.

Magister / S2 Sederajad

5

6.

Doktor / S3 Sederajad

6

c. Bobot kriteria Usia No.

Usia

Bobot

1.

25 tahun - 28 tahun

1

2.

Lebih dari 28 tahun - 31 tahun

2

3.

Lebih dari 31 tahun - 35 tahun

3

4.

Lebih dari 35 tahun - 40 tahun

4

5.

Lebih dari 40 tahun - 45 tahun

5

6.

Lebih dari 45 tahun – 50 tahun

4

7.

Lebih dari 50 tahun – 55 tahun

3

8.

Lebih dari 55 tahun – 60 tahun

2

9.

Lebih dari 60 tahun

1

Ditinjau dari segi material, 3 (tiga) kriteria dalam seleksi tambahan yang diatur dalam Pasal 33 Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa tidak bertentangan sama sekali dengan kriteria pembatasan calon yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain itu, seleksi tambahan tersebut memiliki kelebihan dari sisi keakuratan karena dibuat dengan didasarkan pada fakta-fakta yang dimiliki dan dapat dibuktikan secara nyata oleh para bakal calon Kepala Desa. Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dapat dibuktikan melalui Surat Keputusan, kriteria pendidikan dapat dibuktikan dengan Ijazah dan kriteria umur para bakal calon dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran. Tetapi pada kenyataan di lapanangan, pembatasan jumlah calon melalui seleksi tambahan dengan kriteria-kriteria tertentu tersebut masih

97

memiliki celah yang dapat digunakan oleh oknum bakal calon Kepala Desa untuk melakukan kecurangan yang akan berpotensi menimbulkan problematika bahkan mengarah pada konflik horizontal di masyarakat. Terdapat beberapa Desa pada pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun Tahun 2015 yang memiliki permasalahan dalam tahapan pencalonan, kaitanya dengan penetapan calon Kepala Desa. Salah satu Desa tersebut adalah Desa Gading yang berada di Kecamatan Balerejo. Kendala pada tahapan pencalonan di Desa Gading disebabkan oleh ketidakterimaan salah satu calon Kepala Desa yang menganggap dirinya telah dicurangi dalam tahapan pencalonan sehingga calon tersebut melakukan protes kepada panitia pemilihan di tingkat Desa yang diikuti dengan ketidakterimaan pula dari para pendukunya. Bapak Joko Lelono menjelaskan, Kronologi permasalahan pada saat tahapan pencalonan di Desa Gading diawali dengan adanya bakal calon yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa sejumlah 3 (tiga) orang. Dari 3 (tiga) orang tersebut, terdapat salah satu oknum bakal calon Kepala Desa yang membuat calon boneka untuk ikut mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa. Beliau mengatakan bahwa permainan menggunakan calon boneka ini sangat kentara. Hal ini dikarenakan pada saat proses pendaftaran, terdapat 6 (enam) bakal calon

melakukan pendaftaran

sebagai calon Kepala Desa di Desa Gading tepat 2 (dua) jam sebelum proses pendaftaran ditutup. Skenarionya, para calon boneka ini nantinya akan menyingkirkan salah satu dari 2 (dua) calon yang telah mendaftar terlebih dahulu, pada saat dilakukan tahapan seleksi tambahan, untuk kemudian para calon boneka tersebut akan melakukan pengunduran diri dari calon Kepala Desa setelah ditetapkan, walaupun sebenarnya regulasi pengunduran diri dari calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diatur secara tegas di Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Pada Pasal tersebut disebutkan bahwa

98

calon Kepala Desa yang telah ditetapkan tidak boleh mengundurkan diri. Secara materil hal ini memang dapat dilaksanakan, tetapi pada kenyataanya pengunduran diri calon Kepala Desa dapat dimungkinkan dengan cara pernyataan secara langsung di kalangan masyarakat tanpa harus melibatkan panitia pemilihan di tingkat Desa. Disamping itu, tidak ada sanksi yang mengatur pengunduran diri oleh bakal calon yang telah dietetapkan sebagai calon Kepala Desa sehingga aturan mengenai larangan pengunduran diri bagi calon Kepala Desa ini sangat mudah untuk dilanggar dan akhirnya dapat dijadikan celah untuk melakukan kecurangan. Berdasarkan pemaparan dari bapak Joko Lelono tersebut, calon Kepala Desa yang terdapat di Desa gading tentu saja menjadi 9 (Sembilan) orang sehingga sesuai aturan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa,

maka harus

dilaksanakan seleksi tambahan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dengan kriteria yang tercantum pada Pasal 33 Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Setelah dilakukan seleksi tambahan, ditetapkanlah 5 (lima) orang calon Kepala Desa terpilih dan dapat diperkirakan bahwa rival terberat dari oknum bakal calon Kepala Desa yang membentuk calon boneka tadi dapat tersingkir pada tahapan pencalonan dikarenakan calon boneka yang dibuat tentunya merupakan orang-orang yang memiliki jumlah bobot kriteria seleksi tambahan yang lebih tinggi dan sudah dihitung serta diperkirakan sebelumnya. Bakal calon yang tidak lolos menjadi calon Kepala Desa dan notabenya memiliki jumlah pendukung besar ini kemudian melakukan aksi protes kepada panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa terhadap aturan seleksi tambahan dengan sistem skoring melalui kriteria yang digunakan untuk mengkerucutkan calon Kepala Desa. Mengetahui bahwa calon yang didukungnya gugur pada tahap pencalonan, masa pendukung

99

calon tersebut akhirnya ikut tersulut pula emosinya dan melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan konflik sosial antar sesama warga masyarakat Desa sehingga keadaan Desa Gading pada saat itu sangat tidak kondusif jika dilihat dari sisi keamanan Desa maupun keamanan keberlanjutan proses pemilihan Kepala Desa. Menurut keterangan Bapak Sugeng Hadi selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Madiun pihak calon yang merasa dirinya dicurangi tersebut berargumen bahwa sistem seleksi tambahan menggunakan sistem skoring sama sekali tidak adil dan tidak memandang sisi ketokohan para calon di masyarakat, sehingga calon Kepala Desa yang kalah pada proses skoring beranggapan bahwa calon seperti dirinya yang memiliki pendukung banyak dan disegani masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk maju dalam tahapan pemungutan suara dikarenakan akan kalah pada saat dilakukan seleksi tambahan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, tim pengawas memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan dan memfasilitasi permasalahan pemilihan Kepala Desa, dengan kewenangan tersebut akhirnya tim pengawas tingkat Kecamatan Balerejo turun langsung ke Desa Gading untuk memfasilitasi permasalahan yang ada serta untuk menjaga kondusifitas Desa yang bergejolak pada saat tahapan pencalonan ini. Dikarenakan permasalahan belum juga terselesaikan, maka panitia pemilihan

tingkat

Kabupaten

yang

juga

memiliki

tugas

untuk

memfasilitasi penyelesaian masalah pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf (c) Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, turun pula ke Desa Gading. Setelah melakukan audiensi dengan para pihak, panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang digawangi oleh Bapemas Pemdes

100

akhirnya membuat solusi dengan menginstruksikan kepada seluruh calon Kepala Desa yang telah ditetapkan di Desa gading untuk membuat sebuah surat pernyataan bermaterai yang disetujui bersama oleh para calon. Solusi yang dibuat dengan surat pernyataan yang ditandatangani bersama ini merupakan salah satu bentuk inisiasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten untuk menyelesaiakan permasalahan yang ada. Isi dari surat pernyataan tersebut pada intinya menerangkan bahwa siapa saja calon Kepala Desa yang telah ditetapkan akan bersungguhsungguh mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri pada saat setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa. Melalui surat pernyataan bersama ini akhirnya protes dari salah satu calon Kepala Desa beserta para pendukungnya terkait pelaksanaan seleksi tambahan dapat diredakan dan tahapan pemilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan kembali. Kendala yang kedua adalah perselisihan terkait hasil pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat Desa. Perselisihan itu dilatarbelakangi oleh ketidakterimaan dari calon Kepala Desa yang kalah terhadap proses penghitungan surat suara, terutama mengenai keabsahan surat suara. Salah satu Desa peserta pemilihan Kepala Desa serentak yang dalam pelaksanaanya terdapat perselisihan terkait keabsahan surat suara ini adalah Desa Ketandan yang berada di Kecamatan Dagangan. Calon Kepala Desa di Desa Dagangan yang kalah pada saat pemungutan suara beranggapan bahwa berdasarkan keterangan saksi yang mereka miliki, saat proses penghitungan surat suara terdapat banyak surat suara yang sebenarnya sah tetapi dianggap tidak sah oleh panitia karena kurangnya pemahaman panitia pemilihan panitia pemilahan di tingkat Desa. Calon Kepala Desa yang kalah menganggap bahwa panitia pemilihan tidak memahami regulasi keabsahan surat suara utamanya apabila terdapat lebih dari satu coblosan dalam satu surat suara.

101

Aturan mengenai ditemukanya lebih dari satu bekas coblosan didalam surat suara sebenarnya telah diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa maupun didalam Peraturan Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa yang merupakan aturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun. Didalam Pasal 64 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 disebutkan bahwa bekas coblosan yang lebih dari satu karena lipatan kartu suara tidak dibuka secara menyeluruh dan bekas coblosan tidak mengenai kotak calon yang lain, maka surat suara tetap dinyatakan sah. Menurut keterangan Bapak Zahrowi yang saat itu juga bertindak sebagai ketua tim pengawas kecamatan Dagangan. Beliau menerangkan bahwa pada kasus perselisihan yang terjadi di Desa Ketandan, calon Kepala Desa yang kalah pada tahapan pemungutan suara dan merupakan mantan anggota Dewan di Kabupaten Madiun menganggap bahwa dirinya dirugikan oleh keputusan panitia pemilihan di tingkat Desa pada saat proses penghitungan suara. Calon Kepala Desa yang kalah dalam proses pemilihan itu menengarai bahwa di beberapa TPS banyak surat suara yang sebenarnya terdapat bekas coblosan pada gambar dirinya tetapi dinyatakan panitia pemilihan tidak sah karena didalam surat suara tersebut terdapat bekas coblosan lebih dari satu, padahal didalam aturan walaupun pada surat suara terdapat bekas coblosan lebih dari satu dan itu tidak mengenai kotak calon lain maka surat suara dianggap sah. Bapak zahrowi mengungkapkan pula bahwa setelah melakukan protes mengenai keabsahan surat suara, calon Kepala Desa yang tidak terima dengan hasil pemungutan suara menuntut agar dilakukan pembukaan kotak tempat penyimpanan surat suara yang telah dihitung untuk kemudian dilakukan penghitungan ulang surat suara.

102

Permasalahan mengenai keabsahan surat suara merupakan salah satu bentuk permasalahan yang terjadi pada saat proses penghitungan suara. Pada saat penghitungan suara itu sendiri sebenarnya masing-masing calon telah memiliki saksi yang pada saat itu merupakan kepanjangan tangan dari para calon dan pembacaan surat suara telah dilakukan oleh panitia pemilihan secara jelas serta ditunjukkan pula kepada para saksi sesuai ketentuan pada Pasal 63 ayat (5) Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Dengan demikian apabila saksi telah menyatakan sah surat suara yang dibacakan, maka anggapan-anggapan yang diungkapkan calon yang tidak terima dengan proses penghitungan suara tersebut sebenarnya tidak relevan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu mengenai tuntutan dari calon Kepala Desa untuk membuka kembali kotak surat suara dan melakukan penghitungan ulang, Pasal 69 ayat (4) Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa telah menerangkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tidak dibenarkan membuka kotak suara untuk melakukan

penghitungan

ulang.

Dengan

aturan

tersebut,

dapat

dianalogikan bahwa apabila calon Kepala Desa menginginkan pembukaan kembali kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang maka harus ada aturan hukum lain yang dapat memerintahkan untuk membuka kembali kotak suara. Bapak Zahrowi mengatakan bahwa panitia pemilihan di Desa Ketandan kemudian mengadakan musyawarah pasca penetapan Kepala Desa terpilih. Musyawarah itu bertujuan meredakan tuntutan dari calon Kepala Desa yang kalah untuk membuka kembali kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara. Setelah dilakukan musyawarah di Desa, calon tersebut tetap tidak puas hingga tim pengawas dari Kecamatan ikut memfasilitasi upaya penyelesaian masalah. Bentuk pemfasilitasan permasalahan dari tim pengawas di tingkat kecamatan

103

hampir sama dengan yang telah dilakukan di tingkat Desa yaitu menggunakan cara musyawarah. Dikarenakan ketidakpuasan calon terhadap musyawarah yang telah dilakukan di tingkat Desa serta Kecamatam, sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, tim pengawas kecamatan Dagangan akhirnya melaporkan permasalahan di Desa Ketandan kepada Bupati Madiun. Bupati Madiun yang bertindak sebagai pengarah pertama sejak awal dilaksanakanya pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun, telah mendelegasikan berbagai satuan kerja sebagai pelaksana urusan pemilihan Kepala Desa serentak di tingkat Kabupaten termasuk pula pada saat terjadi perselisihan yang tidak terselesaikan di tingkat Desa maupun Kecamatan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (c) Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, tugas panitia pemilihan di tingkat Kabupaten didalam upaya penyelesaian perselisihan di tingkat Kabupaten adalah memfasilitasi permasalahan yang ada di tingkat Kabupaten. Dengan demikian dapat diartikan bahwa panitia pemilihan di tingkat Kabupaten merupakan upaya non litigasi terakhir dalam rangka penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun. Bapak Joko Lelono selaku Ketua tim pemilihan di tingkat Kabupaten mengungkapkan bahwa upaya pemfasilitasan permasalahan di Desa Ketandan pada tingkat Kabupaten kurang lebih sama dengan cara musyawarah yang telah dilakukan di tingkat Desa maupun Kecamatan. Sedikit perbedaan terdapat pada pemahaman yang diberikan oleh panitia pemilihan di tingkat Kabupaten terkait keinginan dari calon yang menuntut pembukaan kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang. Panitia di tingkat Kabupaten menerangkan pada calon tersebut bahwa sesuai aturan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun

104

2015 tentang Desa serta Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, panitia pemilihan di tingkat Desa, tim pengawas Kecamatan maupun tim pemilihan di tingkat Desa tidak memiliki kewenangan untuk membuka kembali kotak suara yang telah disegel dan apabila tetap bersikukuh, panitia tingkat Kabupaten juga mempersilahkan kepada calon untuk mengambil jalur hukum atas tuntutan yang dimilikinya. Apabila dilihat dari contoh upaya penyelesaian perselisihan secara berjenjang yang telah dilakukan oleh panitia pemilihan di tingkat Desa, Kecamatan, serta Kabupaten di Madiun dalam menyelesaikan perselisihan di Desa Ketandan terkait permasalahan keabsahan surat suara yang akhirnya mengakibatkan tuntutan pembukaan kembali kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang, maka dapat ketahui bahwa struktur penyelenggara pemilihan Kepala Desa di setiap tingkatan telah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik sesuai ketentuan dalam perundang-undangan. Sinergi yang baik antar elemen pelaksana dalam memfasilitasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibuktikan pula dengan tidak adanya perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Madiun yang sampai pada proses peradilan.