BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum PT. Pos Indonesia a. Sejarah Berdirinya Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantorpos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jendral G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah Kantor pos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantorpos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan. Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun 33
34
berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero). Dengan berjalannya waktu, Pos
Indonesia kini telah mampu
menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantorpos online, serta dilengkapi elektronic mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat.
b. Visi dan Misi PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta 1) Visi Menjadi Perusahaan Pos terpercaya. 2) Misi a) Berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik b) Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman dan menghargai kontribusi c) Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh d) Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat e) Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan
35
c. Jenis Layanan Paket Pos PT. Pos Indonesia memiliki beberapa jenis layanan dalam pengiriman paket berupa barang atau surat. Perbedaan dari setiap jenis layanan ini ialah pada lamanya proses pengiriman dan biaya pengiriman paket tersebut. Penggguna jasadibebaskan untuk memilih salah satu dari jenis layanan yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia. Pada umumnya jenis-jenis layanan paket pengiriman yang disediakan PT. Pos Indonesia telah diatur untuk setiap daerah yang menjadi tujuan dari pengiriman. Berikut adalah jenis – jenis layanan paket yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia : 1) Paket Pos Kilat Khusus Layanan produk unggulan pengiriman barang dengan waktu tempuh lebih cepat dalam jaringan nasional terbatas. Pengiriman barang melalui Paket Pos Kilat Khusus saat ini tersedia di 1.800 kota/kabupaten di Indonesia. 2) Paket Pos Kilat Layanan pengiriman barang dengan waktu tempuh cepat dalam jaringan yang lebih luas. Pengiriman barang melalui Paket Pos Kilat saat ini telah menjangkau lebih
dari 3.200 kabupaten dan kecamatan Di
seluruh Indonesia. 3) Paket Pos Biasa Layanan
pengiriman
barang
dengan
tarif
paling
ekonomis.
Pengiriman barang melalui Paket Pos Biasa saat ini telah menjangkau lebih dari 3.600 titik layanan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. 4) Paket Pos Jumbo Layanan domestik untuk barang kiriman dengan berat 50kg hingga 150kg. Pengiriman barang melalui Paket Pos Jumbo saat ini telah menjangkau lebih dari 149 kota/kabupaten di Indonesia. Jenis kiriman berupa perabot/peralatan rumah tangga atau kantor, sepeda motor, hasil industri dan sebagainya. Tarif sangat
kompetitif dengan garansi
36
keamanan barang, karena setiap transaksi berbasis computerized sehingga dapat terlacak (track and trace system. Untuk kiriman yang hilangatau rusak diberikan jaminan ganti rugi. Layanan tambahan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, antara lain berupa pick up service, antaran ke alamat tujuan, berita acara penyerahannya. 5) Paket Pos Standar Dalam Negeri Layanan hemat untuk pengiriman barang dalam negeri. 6) Paket Pos Standar Luar Negeri Layanan hemat untuk pengiriman barang luar negeri. 7) Paket Pos Kilat Khusus Layanan prioritas pengiriman barang untuk kota tujuan tertentu di Indonesia. Garansi waktu tempuh kiriman dan ganti rugi jika terjadi keterlambatan. 8) Paket Pos Perlakuan Khusus Layanan pengiriman barang dengan perlakuan khusus tersebut, dapat disesuaikan
dengan
permintaan
pelanggan.
37
d. Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta
Bagan 1. Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta Sumber: PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta
38
e. Logo PT. Pos Indonesia
Gambar 3. Logo PT. Pos Indonesia
Logo PT. Pos Indonesia ini merupakan logo terbaru dari PT. Pos Indonesia yang diberlakukan sama terhadap seluruh cabamg PT. Pos Indonesia. Ukuran merpati
yang lebih besar daripada bola dunia
melambangkan bahwa Pos Indonesia diharapkan bisa menguasai (memimpin) usaha perposan di dunia internasional. Warna yang terdapat di gambar merpati dan bola dunia menunjukkan bahwa Pos Indonesia itu penting. Tulisan “POS INDONESIA” dengan tipografi bold ini memberikan ketegasan identitas perusahaan dan juga identitas negara. Tulisan ini berada di bawah gambar merpati yang sedang mengelilingi dunia dengan kecepatan tinggi karena logo ini ingin menunjukkan bahwa Pos Indonesia lebih mengutamakan profesionalitas dalam pelayanan untuk pelanggan-pelanggannya.
B. Pembahasan 1. Bentuk Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Atas Kehilangan Dan/Atau Kerusakan Barang Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan
39
menanggung akibatnya. Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya (Soegeng Istanto, 1994:77). Apabila dikaitkan dengan pengangkutan adalah tanggung jawab pengangkut kesediaan membayar ganti kerugian kepada penumpang atau pengirim atau penerima atau pihak ketiga yang timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan menurut
undang-undang atau perjanjian
pengangkutan (Abdulkadir Muhammad, 1998: 37). Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabilah debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos Pasal 30, penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kerugian. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos khususnya Pasal 31 yakni: (1) Penyelenggara Pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh
pengguna
layanan
pos
akibat
kelalaian
dan/atau
kesalahan
Penyelenggara Pos. (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia. (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penyelenggara Pos sesuai kesepakatan antara pengguna layanan pos dan Penyelenggara Pos.
40
(4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Penyelenggara Pos apabila: a. kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim; atau b. kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos. (5)
Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.
(6)
Barang yang hilang dan ditemukan kembali diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang
Pos, terdapat kelemahan yaitu belum diatur dengan jelas apakah bentuk ganti rugi yang akan diberikan oleh Penyelenggara Pos karena didalam UndangUndang tersebut dinyatakan bahwa pemberian ganti rugi hanya berdasarkan kesepakatan bersama. PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta telah memiliki peraturan khusus mengenai pemberian ganti rugi terhadap pengguna jasa pos yakni Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor: KD.65/ DIRUT/ 0812 Tentang Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor: KD.65/ DIRUT/ 0812 Tentang Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri Pasal 2 ayat (3) bahwa jaminan ganti rugi yang diberlakukan ialah untuk jenis layanan Pos Express, Pos Kilat Khusus, Pos Kilat, dan Paket Biasa. Surat dan paket yang dijamin oleh perusahaan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 3 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor: KD.65/ DIRUT/ 0812 Tentang Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri yakni sebagai berikut : a. Isi kiriman sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundangundangan. b. Membayar ongkos kirim dan / atau Bea Jaminan Ganti Rugi.
41
c. Berkaitan dengan kehilangan dan / atau kerusakan barang-barang milik pengguna jasa PT. Pos Indonesia maka disini PT. Pos Indonesia dapat bertanggung jawab dengan jaminan ganti rugi atas hilang atau rusaknya barang yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia apabila pengguna jasa dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya dan telah dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Menurut ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor: KD.65/ DIRUT/ 0812 Tentang Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri mengenai Hak Atas Tuntutan Ganti Rugi ialah: (1) Tuntutan Ganti Rugi merupakan hak pengirim atau penerima atas dasar kuasa pengirim. (2) Tuntutan Ganti Rugi hanya dapat diajukan terhadap Surat dan paket sebagai berikut: a) Terlambat b) Rusak c) Hilang (3) Pengajuan Pengajuan harus diajukan sebagai berikut: a) Terlambat, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Surat dan Paket diterima b) Rusak, paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal Surat dan Paket diterima c) Hilang, 7 (tujuh) hari kerja sejak surat penetapan hilang diterima pengguna layanan pos. (4) Tuntutan Ganti Rugi dapat diajukan pengguna layanan pos atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengajuan pengaduan. (5) Pembayaran Ganti Rugi dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tuntutan ganti rugi diterima.
42
Penulis menganalisis bahwa ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor: KD.65/ DIRUT/ 0812 Tentang Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri mengenai Hak Atas Tuntutan Ganti Rugi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dimana dalam Pasal 28 disebutkan bahwa Pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi: a. kehilangan kiriman; b. kerusakan isi paket; c. keterlambatan kiriman; atau d. ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dyah Esthi Pawoeri selaku Manajer Pelayanan Jasa Suratpos Dan Layanan Prioritas, ia menjelaskan Alur pengiriman barang milik pengguna layanan pos sebagai berikut: Kantor Pos Pengirim
Kantor Pos Transit
Kantor Pos Tujuan
Bagan 2. Alur Pengiriman Barang PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta Dengan alur tersebut dapat terlihat posisi pengiriman barang tersebut telah sampai dimana yang memudahkan apabila barang kiriman didapati hilang dan/ atau rusak. Umumnya, apabila paket didapati hilang dan/ atau rusak Kantor Pos Tujuan ada keterangan selisih atau hilang yang kemudian dibuat berita acara
43
yang dengan berita acara tersebut sebagai suatu dokumen untuk memproses pelaporan selanjutnya. Alur tersebut nantinya dijadikan suatu penentu untuk mengetahui dimana lokasi kerusakan dan/ atau kehilangan barang kiriman apakah ada pada pihak Kantor Pos Pengirim, Kantor Pos Transit, atau Kantor Pos Tujuan untuk menyesuaikan ganti rugi. Apabila kesalahan terjadi pada Kantor Pos Pengirim ganti rugi akan dibebankan pada Kantor Pos Pengirim. Apabila kesalahan terjadi pada Kantor Pos Transit ganti rugi akan dibebankan pada Kantor Pos Transit. Apabila kesalahan terjadi pada Kantor Pos Tujuan ganti rugi akan dibebankan pada Kantor Pos Tujuan. Sebagai contoh apabila kiriman sudah sampai pada Kantor Pos Tujuan tetapi kiriman terjadi selisih kurang namun dari pihak Kantor Pos Tujuan tidak memberikan informasi bahwa kiriman tersebut kurang maka Kantor Pos Tujuan bersalah karena pada proses penerimaan apabila didapati kurang seharusnya segera menginformasikan untuk dijadikan berita acara. Apabila memang Kantor Pos Tujuan telah membuat berita acara maka akan ditelusuri lagi dibagian pengolahannya apakah benar atau tidak kiriman sudah diterima atau belum dan ditelusuri keadaan barang pada saat sampai di Kantor Pos Transit apakah barang kiriman yang berupa paket, karung, ataupun packing dalam keadaan cacat atau rusak. Selanjutnya, bentuk kehilangan tersebut tetap ada tanggung jawabnya secara penuh. Tanggung jawab tersebut berupa ganti rugi secara penuh dengan melalui proses pengguna layanan pos meminta keterangan dari Kantor Pos Tujuan apabila kiriman tersebut benar hilang dan/ atau rusak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2015 pukul 11.00 WIB dengan narasumber Ibu Hanin Fathan Choiriyah Selaku Manajer Audit, Mutu, Program Kemitraan, Dan Bina Lingkungan Daerah bahwa PT. Pos Indonesia telah bekerjasama dengan Pos Logistik dalam penggantian barang hilang dan/ atau rusak. Pada dasarnya Pegawai Pos memiliki tanggung
44
jawab apabila terdapat kerusakan/ kehilangan barang. Apabila terjadi kehilangan dan/ atau kerusakan barang milik pengguna layanan pos atau penerima disebabkan oleh Pegawai Pos maka yang akan mengganti kerugian tersebut ialah Pegawai Pos itu sendiri antara lain sebagai berikut : 1) Para pegawai Pos di Bagian Loket (Petugas Loket, Pembantu Manajer, Manajer Pelayanan Loket) dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pelanggan baik sendiri maupun secara bersama-sama apabila Surat dan/ atau Paket rusak karena para pegawai tersebut tidak memperhatikan kewajiban persyaratan pembungkusan Surat dan/ atau Paket, tidak hati – hatian dalam memindahkan Surat dan/ atau Paket dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan dilemparkan, terjatuh atau terbanting, Surat dan/ atau paket ditempatkan ditempat yang tidak aman, membubuhkan teraan cap tanggal tidak hati-hati, dan yang terakhir penyusunan surat dan/ atau paket ke dalam keranjang kurang memperhatikan kekuatan pembungkus Surat dan/ atau Paket yang paling bawah. 2) Para pegawai pos di Bagian Proses (Petugas sortir, mandor sortir, Manajer Proses, Pembuat Adpis, Penutup Kantong Pos, Manajer Distribusi) dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pelanggan baik sendiri maupun secara bersama-sama apabila Surat dan/ atau Paket rusak karena para pegawai tersebut menyortir Surat dan/ atau Paket dengan cara dilemparkan ke rak sortir yang mana tidak hati-hati dalam melakukakan kerjaan sortir, memasukan Surat dan/ atau Paket ke dalam kantong pos dengan cara dilempar/ dibanting/ dijatuhkan,
Menerapkan
cap
tanggal
sedemikian
rupa
sehingga
mengakibatkan kerusakan Surat dan/ atau Paket, menaikkan dan menurunkan kantong pos ke dan dari pihak pengangkut degan cara dilempar/ dibanting, tidak membuat berita acara kerusakan pada saat menerima kantong pos yang rusak, beratnya kurang, atau ketidakberesan ainnya dari pengangkut. 3) Para pegawai pos yang bertugas di Bagian Distribusi (Sopir, pembantu sopir, petuas bongkar muat kantong pos, pengawal pos) dikenakan kewajiban untuk
45
membayar ganti rugi kepada pelanggan baik sendiri maupun secara bersamasama apabila Surat dan/ atau Paket rusak karena para pegawai tersebut bongkar muat kantong pos dengan cara dilempar atau di banting/ dijatuhkan, menata kantong pos tidak hati-hati (menyeret/ menumpuk/ melempar) yang menyebabkan kerusakan isi kantong pos pada saat pengangkutan. 4) Para pegawai pos yang bertugas di Bagian Antaran (Pengantar Pos, mandor sortir kasar, mandor sortir halus, pembuat daftar penyerahan N-21) dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pelanggan baik sendiri maupun secara bersama-sama apabila Surat dan/ atau Paket rusak karena para pegawai tersebut menyortir kasar dan halus
Surat dan/ atau Paket dengan cara
dibanting/ diseret/ dilempar, memasukkan ke dalam Tas Pengantar dengan dibanting/
dijatuhkan,
menyerahkan
kepada
penerima
dengan
cara
dilemparkan, berita terima ditandatangani sendiri oleh pengantar.
Dalam penggantian kerugian tersebut, PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta menerapkan sistem apabila pegawai PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta telah dibuktikan lalai hingga mengakibatkan kehilangan dan/ atau kerusakan barang, maka yang akan membayar kerugian tersebut adalah pegawai itu sendiri. Secara hukum, perusahaan pengangkutan barang yakni PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta tetap bertanggung jawab membayar kerugian tersebut karena pegawai pengangkutan barang tersebut ialah karyawan dari PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta. Dalam hal ini, pegawai tersebut akan dipotong gajinya untuk dibayarkan kepada pengirim atau pengguna layanan pos yang dirugikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Penyelenggara Pos berhak mendapatkan informasi yang benar dari pengguna layanan pos tentang kiriman yang dinyatakan pada dokumen pengiriman. PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta disini wajib mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai apa isi
46
dari kiriman yang dikirimkan oleh pengguna layanan jasa pos karena penyelenggara pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh penyelenggara pos sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang pos. Oleh karena itu, PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: a) Isi Surat dan Paket tidak sesuai dengan resi/formulir. b) Kepada Pengguna layanan pos yang telah menyerahkan haknya atas ganti rugi kepada penerima berdasarkan surat kuasa pengalihan hak. c) Tuntutan ganti rugi diajukan melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor: KD.65/ DIRUT/ 0812 Tentang Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri. d) Surat dan paket berisi barang yang dilarang pengirimannya melalui pos. e) Surat dan paket dibuka, diperiksa, dan/atau disita oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. f) Jika peristiwa keterlambatan/ kerusakan/ kehilangan Surat dan Paket merupakan sebab kahar (force majeure) seperti bencana alam, pesawat jatuh, dan sebagainya. Perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta merupakan acuan bagi para pihak dalam melaksanakan proses ganti rugi karena didalamnya telah jelas bagaimana proses dan teknisnya dan telah disepakati bersama. Apabila terjadi penyimpangan dan terjadi kesalahan dari pihak PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta maka kerusakan dan/ atau kehilangan barang tersebut akan diberikan ganti rugi yang sesuai dengan perhitungan menurut peraturan dari PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta.
47
Data berikut adalah merupakan data kehilangan dari pengguna layanan pos berserta bentuk tanggung jawab dari PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta. Data tersebut diperoleh dari data PT. Pos Indoesia Cabang Solo selama di tahun 2015:
Tabel 1: Daftar Barang Pengguna layanan PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta Dalam Negeri yang Hilang/ Rusak & bentuk Tanggung Jawab
No
Nama
Tanggal
Jenis Kehilangan atau
Bentuk
Pengguna
Pengiriman
Kerusakan Barang
Tanggung
layanan
Barang
Jawab
pos
1
Sugiyono
09/06/2015
Handphone
Uang sebesar Rp 800.000,-
2
Desi
Surat Kilat Khusus
Uang sebesar Rp
Listriana 3
Fitri
206.500,06/06/2015
Wulandari
Kosmetik
seberat
470gr Uang sebesar Rp
seharga Rp 750.000,- dan 769.500,ongkos kirim Rp. 21.480,bea jaminan Rp 19.500
4
Wahyu
20/06/2015
Permata
Cincin Akik 30 gr kotak Uang sebesar Rp seharga Rp 150.000, - dan 156.000,ongkos kirim Rp. 6.000,- bea Rp. 150.000
5
Aufan
Surat Kilat Khusus
Sulistiyo N 6
Prihatin
Uang sebesar Rp 224.500,-
25/06/2015
HP Samsung seharga Rp Uang sebesar Rp
48
Santoso
500.000 dan ongkos kirim 500.000,Rp. 35.500,- bea Rp. 1.320
7
Desy
21/05/2015
Sepatu seharga Rp 250.000,- Uang sebesar Rp dan
ongkos
kirim
Rp. 277.000,-
27.000,- (Tanpa Bea) 8
Sri Hartati
20/04/2015
HP
Nokia
seharga
Rp Uang sebesar Rp
500.000,- dan ongkos kirim 500.000,Rp. 22.820,-
Sumber Data: PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta, 2015
49
Tabel 2: Daftar Barang Pengguna layanan PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta Luar Negeri yang Hilang/ Rusak & Bentuk Tanggung Jawab
Tanggal No
Nomor Resi
.
Tujuan
Pengiriman
Jenis
Bentuk
Kehilangan
Pertanggung
Barang
EE164650315ID
24/04/2015
jawaban
Belanda
Isi Keris
1
Uang sebesar Rp 1.101.802,-
EE164648498ID
24/04/2015
Australia
2
EE164649140ID
24/04/2015
Mongolia
3
EE164649286ID
24/04/2015
Jerman
Alat
Uang sebesar
Kesehatan
Rp 589.500,-
Alamat PO Uang sebesar BOX
Rp 523.500,-
Isi Herbal
Uang sebesar
4
Rp 1.270.247,EE164525941ID
5
24/04/2015
Mongolia
Alamat PO Uang sebesar BOX
Sumber: PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta, 2015
Rp 228.825,-
50
Tanggung jawab terhadap pemilik barang atau pengirim dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai barang tersebut tiba di lokasi tujuan. Berdasarkan wawancara dan analisis data kehilangan dan/ atau kerusakan barang milik pengguna layanan PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta diketahui telah melaksanakan kewajibannya dalam pemberian ganti rugi terhadap kehilangan dan/ atau kerusakan barang milik pengguna layanan jasa PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta. PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila kehilangan dan/ atau kerusakan barang milik pengguna jasa terjadi akibat adanya sebab kahar atau force majeure seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, kapal jatuh, pesawat tenggelam, dan sebagainya dan juga PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut apabila ia diberi keterangan yang tidak benar tentang sifat dan harga barang yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 468 KUHD dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos Pasal 29 ayat (3). Berdasarkan Pasal 472 KUHD, ganti rugi yang harus dibayar oleh pengangkut karena tidak menyerahkan barang-barang, dihitung menurut nilai barang yang macam dan sifatnya sama ditempat tujuan, pada waktu barang itu seharusnya diserahkan, dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea, biaya dan biaya angkutan karena tidak adanya penyerahan. Apabila dalam hal kerusakan berdasarkan Pasal 473 KUHD ialah harus diganti jumlah uang yang diperoleh dengan mengurangi nilai barang yang dimaksud dalam Pasal 472 KUHD dengan nilai barang yang rusak, dan selisih ini dikurangi dengan apa yang dihemat untuk bea, biaya dan biaya angkutan karena adanya kerusakan. Sistem pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta menurut penulis masih kurang jelas karena pengkategorian jenis kehilangan atau jenis kerusakan barang milik pengirim
masih
membingungkan bagi masyarakat awam. Sebagai contoh saya mengambil salah
51
satu data milik pengirim barang yang bernama Desy dimana ia mengirimkan sepatu seharga Rp 250.000,- dan ongkos kirim Rp. 27.000,- (Tanpa Bea), ia diberikan ganti rugi uang sebesar Rp 277.000,-. Seharusnya, jika kita menganut pada sistem pemberian ganti rugi dari PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta diketahui bahwa biaya pemberian ganti rugi dihitung dengan cara 10 (Sepuluh) x Biaya pengiriman yang seharusnya Desy mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 270.000 sedangkan yang diterima adalah sebesar Rp. 277.000. Jika mengacu pada besar uang ganti rugi yang diterima sebesar Rp 277.000 PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta perhitungan pemberian ganti ruginya adalah nilai barang ditambah dengan nilai ongkos kirim. Sistem pemberian ganti rugi oleh PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta adalah sebagai berikut :
Tabel 3: Besar Ganti Rugi Terhadap Surat dan Paket yang Tidak Membayar Bea Jaminan Ganti Rugi
No.
Kondisi
Ganti Rugi Standar Perusahaan
1
Hilang/Rusak Seluruhnya
10 (Sepuluh) x Biaya Pengiriman
2
Hilang/Rusak Sebagian
5 (Lima) x Biaya Pengiriman
3
Terlambat
50 % (Lima Puluh Persen) x Biaya Pengiriman
Sumber: PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta, 2015
52
Tabel 4: Besar Ganti Rugi Terhadap Surat dan Paket dengan Nilai Jaminan Ganti Rugi
No.
Kondisi
1
Hilang/Rusak Seluruhnya
Ganti Rugi Dengan Nilai Jaminan Ganti Rugi 100% (Seratus persen) x Nilai Jaminan Ganti Rugi ditambah 10 (Sepuluh) x Biaya Pengiriman
2
Hilang/Rusak Sebagian
Maksimal 50% (Lima puluh persen) x Nilai Jaminan Ganti Rugi x Biaya Pengiriman
3
Terlambat
1,5 (Satu Koma Lima) x Biaya Pengiriman
Sumber: PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta, 2015 Keterangan: a. Apabila Bea pengiriman paket pos biasa dengan tujuan SLO-BDO dengan Standar Perusahaan, berat 3 Kg, ongkos kirim Rp.31.800,- Harga atau nilai paket pos Rp. 250.000,- Perhitungan ganti rugi = 10 x R. 31.800,=Rp.318.000,- Karena nilai isi hanya 250.000,- , maka yang dapat dibayar hanya sebesar Rp. 250.000,- bukan sebesar Rp. 318.000,- Apabila membayar Bea Jaminan Ganti rugi, maka 100% x Nilai Jaminan Ganti Rugi ditambah 10 x biaya pengiriman b. Apabila barang rusak sebagian, maka Standar Perusahaan diberikan sebesar 5x biaya pengiriman, misal Bea Rp. 114.000,- maka bea ganti ruginya adalah 5 x Rp. 114.000 = Rp. 570.000,c. Apabila barang rusak sebagian telah membayar Bea Jaminan Ganti Rugi maka ganti rugi sebesar maksimal 50% x Nilai Jaminan Ganti Rugi ditambah 5 x Ongkos Kirim, jadi Jaminan Ganti Rugi sebesar Rp. 2.000.000,- maka besar
53
uang ganti rugi harga pertanggungannya maksimum yang didapat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- x 50 % = Rp. 1.000.000,- ditambah Rp. 570.000,atau sebesar 1.570.000,-
2. Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Atas Kehilangan Dan/Atau Kerusakan Barang-Barang Dalam Pengiriman Yang Dilakukan Oleh PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta Pengguna jasa PT. Pos Indonesia yang merasa dirugikan atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang miliknya yang sedang dikirimkan dan belum sampai ke tempat tujuan dapat mengajukan gugatan atau klaim kepada pihak PT. Pos Indonesia, pengguna jasa yang mengalami kerugian berhak untuk memilih model penyelesaian sengketanya, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan secara damai yaitu penyelesaian secara langsung antara pihak PT. Pos Indonesia dengan pihak pengguna jasa. Upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan cara non litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh pengguna jasa PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan yang berbunyi “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan". Kedua, dalam memilih penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa
54
adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan juga dapat melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, atau melalui Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi-lokasi lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui. Terkait dengan pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta kepada pengguna jasa yang mengalami kehilangan dan/atau kerusakan tanpa harus melalui pengadilan (non litigasi), maka proses pemberian ganti rugi sebagai berikut: 1) Pengguna layanan pos, penerima atau kuasanya yang sah, yang melakukan pengaduan wajib mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan; 2) Formulir pengaduan tersebut harus diisi lengkap dan disertai Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) pengadu; 3) Jika pengguna layanan pos atau kuasanya yang sah akan mengajukan tuntutan ganti rugi, maka wajib untuk mengisi dengan lengkap formulir tuntutan ganti rugi dengan perarturan pengajuan di Kantor pos Kirim dibuat rangkap 3, dan pengajuan di Kantorpos Tujuan dibuat rangkap 4; 4) Formulir pengajuan tuntutan ganti rugi harus dilampiri Resi, Fotocopy KTP pengguna layanan pos, Faktur pembelian/kuitansi pembayaran perbaikan dari bengkel/toko reparasi, Pertimbangan Kepala Kantorpos Kirim/Tujuan; 5) Setiap Kantor Pos tempat pengaduan diterima, wajib melakukan pengusutan tentang nasib kiriman yang dipersoalkan 6) Selanjutnya pengajuan ganti rugi akan diproses lebih lanjut oleh Kantor Pos. 7) Pembayaran Ganti Rugi akan dibayarkan oleh Kantor Pos paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal diajukannya Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi.
55
PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta juga tidak menutup kemungkinan apabila ada kasus yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Apabila tidak ada kesepakatan antara pihak pengguna layanan pos yang merasa dirugikan atas kehilangan dan/ atau kerusakan barang tersebut pengguna layanan jasa pos dapat menggunakan jalur litigasi. Litigasi adalah Adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan ke pengadilan. Proses pengadilan juga dikenal sebagai tuntutan hukum dan istilah biasanya mengacu pada persidangan pengadilan sipil. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai solusi yang memperhatikan kedua belah pihak (win-win solution) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah. Tidak ada proses ataupun syarat khusus dalam penyelesaian kasus kehilangan dan/ atau kerusakan barang melalui jalur litigasi atau pengadilan dalam PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta. “Existing case law gives trial courts discretion to consider a broad range of factors when determining a reasonable royalty. Apportionment opponents argue that this discretion properly recognizes the trial court’s role in crafting remedies tailored to individual cases” (Opderbeck, 2008:130). Ada kasus hukum yang dapat diselesaikan dalam persidangan di pengadilan untuk mendapatkan keadilan dengan mempertimbangkan berbagai faktor ketika menentukan ganti rugi. Lawan berpendapat bahwa peran dari pengadilan untuk memberikan hasil yang baik dan lebih bijaksana. Berdasarkan penelitian dengan narasumber Ibu Tyas selaku Customer Service Penyelesaian kasus melalui pengadilan belum pernah terjadi di PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta. Perkara kehilangan dan/ atau kerusakan barang milik pengguna layanan pos sudah dapat diselesaikan melalui jalur non
56
litigasi dengan telah dilakukan kesepakatan antara pihak PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta dengan pengguna layanan jasa pos yang dirugikan.
