BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Kasus Posisi Terdakwa Drs. H. Ahmad Wahid Iskandar, MH Bin Iskandar merupakan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi kota Tasikmalaya selaku pengguna anggaran dan pengguna barang berdasarkan surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 900/Kep. 186-Keu/2010 tanggal 5 Mei 2010 sampai 31 Desember 2010. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH bin Iskandar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai Rp. 168.261.517, 28 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah dua puluh delapan sen) subside 1 bulan penjara. Atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung tersebut, maka Penasihat Hukum terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Kemudian Pengadilan Tinggi pada tanggal 13 Januari 2014 menyatakan terdakwa Drs. H. Ahmad Wahid Iskandar, MH Bin Iskandar bersalah. Selanjutnya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 1. mengenai lama hukuman. Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000- subsider 2 bulan kurungan dan menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 182.411.817,28 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah dua puluh delapan sen)
38
subsider 1 bulan penjara. Terdakwa Drs. H. Ahmad Wahid Iskandar, MH Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana “
korupsi secara berlanjut” dengan menikmati uang negara dalam hal ini uang Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan Fakir Miskin di kota Tasikmalaya sebesar Rp. 182.411.817,28. Kerugian tersebut terlihat dari putusan Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung No: 42/TIPIKOR/2013/PT.BDG.yang di dalam putusannya menghukum terdakwa Drs. H. Ahmad Wahid Iskandar, MH Bin Iskandar dengan ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. 2. Identitas Terdakwa Dalam penelitian ini penulis meneliti Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: Nama
: Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH bin Iskandar
Tempat Lahir
: Tasikmalaya
Umur/ Tanggal Lahir : 57 tahun/06 Mei 1956 Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesiea
Tempat tinggal
:Jln. Taman Jaya Belakang No.39 RT.001 RW.002, Kel. Tugujaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya
Agama
: Islam
Pekerjaan Pendidikan
: Pegawai Negeri Sipil : S-2
39
3. Dakwaan Penuntut Umum Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 30 Mei 2013 Reg. Perkara Nomor: PDS-03/TASIK/0513, di mana Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut: PRIMAIR Bahwa terdakwa Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH bin Iskandar dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggara/ Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 900/Kep. 186-Keu/2010 tanggal 5 Mei 2010, sejak bulan Mei 2010 sampai 31 Desember 2010 atau setidak-tikdaknya terjadi selama tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya alamat Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Tasikmalaya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 900/ Kep.186-Keu/2010 tanggal 5 Mei 2010. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada tahun anggaran 2010 di Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan program atau kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dananya dibiayain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 40
Anggaran 2010 (setelah perubahan) yaitu sebesar Rp 975.000.000,- ( Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di mana kegiatan tersebut sudah dimulai dilaksanakan oleh pejabat lama yaitu Drs. Rukman Budiyana sebelum terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya. Bahwa program atau kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan usaha fakir miskin, menciptakan lapangan dan kesempatan usaha, membentuk kelompok kegiatan usaha bersama, meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan fakir miskin dan mewujudkan kondisi sosial fakir miskin yang dilandasi nilai-nilai kebersamaan, partisipasi, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dimaksud, terdakwa telah mengeluarkan beberapa Surat Keputusan, yaitu: 1. Surat Keputusan Nomor 400/Kep 217/ Dinsosnakertrans/ 2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, Pembuat Laporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miski melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2010 dengan susunan personal dan tugas kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Nomor 800/Kep 2500 a Dinsosnakertrans/2010 tanggal 3 Mei 2010, di mana yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan adalah Sdr. Awan Suhendran, Aks. 2. Surat Keputusa Nomor 800/Kep. 702.1/ Dinsosnakertrans/IX/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010, di mana Sdr. Elis Sukmala, M.Si ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. 3. Surat Keputusan Nomor 800/Kep.707.a/Dinsosnakertrans/IX/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Penunjukkan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010, di mana Sdr. Dede Darmadi ditunjuk sebagai Ketua Panitia. Dan 41
di samping itu terdakwa telah menandatangani 25 Surat Perintah Kerja Pengadaan barang untuk bantuan permodalan KUBE yang telah ditetapkan oleh SK Walikota Tasikmalaya. Bahwa setelah terdakwa menerbitkan beberapa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas, kemudian diadakan kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berturut-turut sebagai berikut: 1. Pada tanggal 13 Juli 2010, Sdr. Awan Suhendran, Aks selaku Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan ddengan suratnya Nomor 020.1/SP/2010 tanggal 13 Juli 2010 memesan snack sebanyak 200 dus senilai Rp.1.474.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ke CV Buana Setyala Persada untuk acara pembukaan dan penutupan bimbingan sosial pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama dan pembayaran atas pesanan tersebut dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2010 dengan bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh Sdr. Deni Rismayadi, A.Md selaku Direktur CV Buana Setyala Persada yang sebelumnya
telah
dibuat
Berita
Acara
Penerimaan
Barang
Nomor
020/BA.RIM/Sosnakertrans/2010 tanggal 7 Agustus 2010, ternyata pengadaan snack tersebut fiktif, karena Direktur CV Buana Setyala Persada tidak melaksanakan kegiatan penyediaan snack untuk kegiatan bimbingan sosial tersebut dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima pembayaran tersebut. 2. Pada tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan 6 Agustus 2010 bertempat di Gedung KORPRI Jalan Dadaha Kota Tasikmalaya dilaksanakan kegiatan bimbingan sosial dan usaha ekonomi produktif (UEP) kepada 35 KUBE calon penerima bantuan permodalan. Kegiatan bimbingan sosial dan usaha ekonomi produktif (UEP) berupa pembekalan kepada KUBE sesuai dengan bidang usahanya. Kegiatan bimsos yang dilaksanakan selama 2(dua) hari tersebut dipertanggungjawabkan terlalu besar yakni: a. Pelaksanaan bimsos dipertanggungjawabkan di Hotel Mangkubumi selama 3(tiga) hari untuk 7 (tujuh) angkatan total 21 (dua puluh satu) hari dengan biaya sewa tempat sebagaimana SPK Nomor 027/586/SPK/Sosankertrans/2010 42
tanggal 12 Juli 2010 yakni sebesar Rp 15.477.000,- dikurangi PPN Rp. 1.407.000,- sama dengan Rp. 14.070.000,- sedangkan kenyataannya sewa selama 2 (dua) hari pelaksanaan bimsos di Gedung KORPRI adalah sebesar Rp. 400.000,-. Dengan demikian sewa ruang rapat untuk pelaksanaan bimsos dipertanggungjawabkan terlalu besar dengan perincian sebagai berikut: Sewa ruang rapat di Hotel Mangkubumi: Nilai kontrak
: Rp. 15.477.000,-
Harga per unit Rp.670.000,- x 21 hari
: Rp. 14.070.000,-
PPN 10% sudah disetor
: Rp. 1.407.000,-
Pelaksanaan bimsos di Gedung KORPRI: Sewa gedung
: Rp. 400.000,-
Jumlah yang dipertanggungjawabkan lebih besar : Rp. 13.670.000,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) b. Uang saku dan uang transport kepada 250 orang anggota KUBE peserta bimsos dipertanggungjawabkan selama 3 (tiga) hari seharusnya 2 (dua) hari, sehigga pengeluaran uang saku dan uang transport dipertanggungjawabkan lebih besar 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut: Yang dipertanggungjawabkan: Uang saku 25 org x Rp. 30.000,- x 3 hari
: Rp. 22.500.000,-
Uang transport 250 org x Rp. 30.000,- x 3 hari
: Rp. 22.500.000,-
Jumlah
: Rp. 45.000.000,-
Potong PPh pasal 21 sebesar 5%
: Rp. 1.125.000,-
Jumlah
: Rp. 43.875.000,-
Yang dibayarkan: Uang saku 250 org x Rp. 30.000,- x 2 hari
: Rp. 15.000.000,-
Uang transport 250 org x Rp. 30.000,- umx 2 hari
: Rp. 15.000.000,-
Jumlah
:Rp. 30.000.000,-
Potong PPh pasal 21 sebesar 5% (sudah disetor)
: Rp. 1.125.000,-
Jumlah
: Rp. 28.875.000,43
Jumlah yang dipertanggungjawabkan lebih besar :
Rp. 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah) c. Sewa sound system dipertanggungjawabkan untuk penyewaan selama 21 (dua puluh satu) hari kepada rekanan CV Buana Setyala Persada yakni 3 (tiga) hari dikalikan 7 (tujuh) angkata pelaksanaan BImsos sebagaimana SPK Nomor :027/582/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 15.540.000,- dikurangin PPN dan PPh Pasa 23 Rp. 1.695.272,72 sama dengan 13.844.727,28 padahal pengeluaran untuk biaya sewa sound system di Gedung KORPRI dalam rangka kegiatan Bimsos adalah sebesar Rp. 800.000,- dan tidak dilaksanakan oleh CV Buana Setyala Persada, sehngga terdapat kelebihan pertanggungjawaban uang sewa sound system, dengan penjelasan sebagai berikut: Sewa sound system selama 21 hari x Rp. 740.000 :
Rp. 15.540.000,00
Dikurangi PPH dan PPh pasal 23 :
Rp 1.695.272,72
Jumlah :
Rp. 13.884.727,28
Dibayarkan selama 2 hari di Gedung KORPRI :
Rp. 800.000,00
Jumlah yang dipertanggungjawabkan lebih besar Rp. 13.044.727,28 (tiga belas juta emat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh delapan sen). d. Belanja makanan dan minuman kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE dipertanggungjawabkan dengan pengadaan oleh rekanan C Buana Setyala
Persada
melalui
SPK
Nomor:
027/576/SP/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan nilai SPK Rp. 36.960.000,- dikurangi PPN Rp. 3.360.000,- sama dengan Rp. 33.600.000,- dan SPK Nomor: 027/567/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan nilai SPK Rp. 9.313.920,- dikurangi PPN Rp. 846.720,- sama dengan Rp. 8.467.200,total Rp. 42.067.200,- berupa pengadaan 3 hari untuk makkan dan snack peserta sebanyak 3.000 dus, makan dan snack panitia sebanyak 756 dus. Kenyataannya 44
pelaksanaan Bimsos hanya dilaksanakan 2 hari dan pengadaan makanan dan minuman tidak dilaksankan oleh CV BUana Setyala Persada. Karena pelaksanaan Bimsos hanya dilaksanakan 2 hari dan pengadaan makanan dan minuman tidak dilaksanakan oleh C Buana Setyala Persada. Karena pelaksanaan Bimsos hanya 2 hari seharusnya pengadaan makanan dan snack untuk peserta sebanyaka 1.000 dus dan untuk panitia 36 dys dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 23.206.400,-. Dengan demikian biaya pengadaan makan dan snack peserta dan panitia Bimsos dipertanggungjawablan terlalu besar dengan penjelasan sebagai berikut: Peserta Bimsos : Makan 250 orang x 2 kali x 3 hari x Rp. 15.700,-
Rp. 23.550.000,-
Snack 250 orang x 2 kali x 3 hari x Rp. 6.700,-
Rp. 10.050.000,-
Jumlah
Rp. 33.600.000,-
Nilai kontrak
Rp. 36.960.000,-
Panitia Bimos: Makan 9 orang x 2 kali x 3 hari x 7 kegiatan x,-
Rp. 5.934.600,-
Rp. 15.700 Snack 9 orang x 2 kali x 3 haro x Rp. 6.700,-
Rp. 2.532.600,-
Jumlah
Rp. 8.467.200,-
PPN
Rp. 846.720,-
Nilai Kontrak
Rp. 9.313.920,-
Jumlah total sebelum pajak
Rp. 46.273.920,-
PPN
Rp. 4.206.720,-
Jumlah total setelah pajak
Rp. 46.067.200,-
Biaya yang seharusnya dipertanggungjawabkan selama 2(dua) hari Makan peserta 250 orang x 2 kali x 2 hari
Rp. 15.700.000,-
x Rp. 15.760,Snack peserta 250 orang x 2 kali x 3 hari x Rp. 6.700,45
Rp. 6.700.000,-
Makan panitia 9 orang x 2 kali x 2 hari x Rp 15.700,-
Rp. 565.200,-
Snack panitia 9 orang x 2 kali x 2 hari x 1 kegiatan
Rp. 241.200,-
Jumlah biaya yang seharusnya dipertanggungjawabkan
Rp. 23.206.400,-
Jumlah biaya yang terlalu besar dipertanggungjawabkan Rp. 18.860.800,(delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) e. Honor Penceramah, Instruktur, Moderator, Narasumber eselon II dan III dipertanggungjawabkan selama 21 hari, padahal kegiatannya dilaksanakan 2 hari sehingga terdapat nilai yang dipertanggungjawabkan terlalu besar dengan penjelasan sebagai berikut: Honor penceramah 3 orang Di SPJ kan Rp. 10.500.000,- seharusnya Rp. 3.000.000,- selisih Rp. 7.500.000,- dipotoh PPh yang disetor Rp. 1.575.000,jumlah Rp. 5.925.000,Di SPJ kan Rp. 10.500.000,- seharusnya Rp. 3.000.000,- selisih Rp.7.500.000,dipotong PPh yang disetor Rp. 1.575.000,- jumlah Rp.5.925.000,Honor Instruktur 10 orang : Di SPJ kan Rp. 15.540.000,- seharusnya Rp. 3.552.000,- selisih Rp.11.988.000,dipotong PPh yang disetor Rp. 2.331.000,- jumlah Rp.9.657.000,Honor Moderator 15 orang : Di SPJ kan Rp. 19.200.000,- seharusnya Rp. 800.000,- selisih Rp.18.400.000,dipotong PPH yang disetor Rp. 2.880.000,- jumlah Rp.15.520.000,Honor Penceramah Eselon II dan III 6 orang : Di SPJ kan Rp. 28.800.000,- seharusnya nihil,- selisih Rp. 28.800.000,- dipotong PPH yang disetor Rp. 4.320.000,- jumlah Rp. 24.480.000,Jumlah : Di SPJ kan Rp. 74.040.000,- seharusnya Rp. 7.352.000,- selisih Rp.66.688.000,dipotong PPh yang disetor Rp. 11.106.000,- Jumlah yang dipertanggungjawabkan terlalu besar Rp. 55.582.000,- (lima puluhlima juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
46
3. Pada tanggal 12 Agustus 2010 terjadi pembelian dan pembayaran langsung 54 dus snack untuk identifikasi dan pendampingan kegiatan pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE kepada CV Buana Setyala Persada sebesar Rp. 450.000,- dengan bukti penerimaan yang ditandatangani oleh DENI RISMAYADI, A.Md selaku Direktur CV Buana Setyala Persada dan di stempel, yang ternyata pembelian tersebut merupakan transaksi fiktif karena Direktur CV Buana Setyala Persada tidak melaksanakan penyediaan snack untuk kegiatan bimsos UEP dan juga tidak menandatangani kuitansi tanda terima pembayaran tersebut, sehingga terjadi nilai uang yang dipertanggungjawabkan fiktif sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). 4. Pada tanggal 22 Nopember 2010 sampai 3 Desember 2010, terdakwa bersama 12 Direktur rekanan menandatangani 25 SPK (Surat Perintah Kerja) Pengadaan Barang dengan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang bantuan permodalan 25 KUBE penerima bantuan modal yang ditetapkan berdasarkan SK Walikota Tasikmalaya No. 978/Kep.265-Dinsosnakertrans/2010 tanggal 30 September 2010. Pada kenyataannya pihak yang melaksanakan pengadaan tidak seluruhnya rekanan sebagaimana tercantum dalam SPK. Beberapa pengadaan diantaranya tidak dilaksanakan sehingga kemudian KUBE yang seharusnya menerima bantuan permodalan dalam bentuk barang akhirnya menerima permodalan dalam bentuk uang, sedangkan secara dokumenpengadaan tersebut seolah-olah telah dilaksanakan dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan disamping itu terdapat bantuan yang diserahkan kepada KUBE yang tidak ditetapkan dalam SK Walikota Tasikmalaya sehingga berdampak terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp.51.200.790,-(lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan penejelasan sebagai berikut : No .
Kegiatan
Rekanan
Nilai SPK
Penyerahan
Yang tidak
setelah
berupa uang
dapat
dikurangi
(Rp)
dipertangg
47
pajak (Rp)
ungjawabk an (Rp)
1.
Pengadaan barang untuk
CV.Pahala
kerajinan
22.590.000,-
15.000.000,- 7.590.000,-
22.673.000,-
15.000.000,- 7.673.000,-
22.650.000,-
17.000.000,- 5.650.000,-
bamboo 2.
Pengadaan barang untuk budidaya kacang
CV. Sari Bakti
banten 3.
Pengadaan barang berupa sapi
4.
CV. Haykal Dwi Karya
Pengadaan barang untuk CV. Maxpro kerajinan
Anabela
7.670.000,22.670.000,-
15.000.000,-
22.637.790,-
0
sandal 5.
Pengadaan barang untuk kerajinan mebeulair diserahkan kepada
CV. Saga BC
KUBE yang tidak teracntum
48
22.6370.00 0
dalam
SK
Walikota Tasikmalaya seharusnya diserahkan kepada KUBE Laksana Jaya Jumlah
113.200.790,- 62.000.000,-
51.200.790 ,-
Bahwa dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana diuraikan diatas telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.169.281.517,28 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah dua puluh delapan sen) sebagaimana tertuang dalam surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : SR- 7184/PW10/5/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus
Dugaan
Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010. Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya 900/Kep.186Keu/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam : a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
49
Pasal 36 ayat (2), Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. Pasal 36 ayat (3), Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 10 huruf e, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Pasal 10 huruf l, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dimpinnya. Bahwa oleh karena terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan tersebut diatas, maka para rekanan atau pihak lain yang terkait dalam kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE menjadi diperkaya. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UURINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasl 64 ayat (1) KUHP. Subsidair Bahwa terdakwa Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH bin ISKANDAR dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat 50
Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.186-Keu/2010 tanggal 5 Mei 2010, sejak bulan Mei 2010 sampai 31 Desember 2010 atau setidak-tidaknya terjadi selama tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya alamat Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Tasikmalaya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.186-Keu/2010 tanggal 5 Mei 2010. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, pada tahun anggaran 2010 di Dinas Sosial Tenaga Kerja Tramsigrasi Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan program atau kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dananya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 (setelah perubahan) yaitu sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana kegiatan tersebut sudah dimulai dilaksanakan oleh pejabat lama yaitu Drs. RUKMANA BUDIYANA sebelum terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya. Bahwa program atau kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan usaha fakir miskin, menciptakan lapangan dan kesempatan usaha, membentuk kelompok kegiatan usaha bersama, meninggkatkan taraf hidup dan kualitas 51
kehidupan fakir miskin dan mewujudkan kondisi sosial fakir miskin yang dilandasi nilai-nilai kebersamaan, partisipasi, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dimaksud, terdakwa telah mengeluarkan beberapa Surat Keputusan, yaitu : 1. Surat Keputusan Nomor 400/Kep.217/Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, Pembuat Laporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2010 dengan susunan personal dan tugas kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Nomor 800/Kep.250.a.Dinsosnakertrans/2010 tanggal 3 Mei 2010, dimana yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan adalah Sdr. AWAN SUHENDRAN, Aks. 2. Surat Keputusan Nomor 800/Kep.702.1/Dinsosnakertrans/IX/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010, dimana Sdr. ELIS SUKMALA, M.Si ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. 3. Surat Keputusan Nomor 800/Kep.707.a/Dinsosnakertrans/IX/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Penunjukkan Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010, dimana Sdr. DEDE DARMADI ditunjuk sebagai Ketua Panitia. Dan disamping itu terdakwa telah menandatangani 25 Surat Perintah Kerja Pengadaan barang untuk bantuan permodalan KUBE yang telah ditetapkan oleh SK Walikota Tasikmalaya. Bahwa setelah terdakwa menerbitkan beberapa Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, kemudian diadakan kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berturut-turut sebagai berikut :
52
1. Pada tanggal 13 Juli 2010, Sdr. AWAN SUHENDRAN, Aks selaku Ketua Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan dengan suratnya Nomor 020.1/SP/2010 tanggal 13 Juli 2010 memesan snack sebanyak 200 dus senilai Rp.1.474.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ke CV Buana Setyala Persada untuk acara pembukaan dan penutupan bimbingan sosial pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama dan pembayaraan atas pesanan tersebut dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2010 dengan bukti penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Sdr. DENI RISMAYADI, A.Md selaku Direktur CV Buana Setyala Persada yang sebelumnya
telah
dibuat
Berita
Acara
Penerimaan
Barang
Nomor
020/BA.RIM/Sosnakertrans/2010 tanggal 7 Agustus 2010, ternyata pengadaan snack tersebut fiktif, karena Direktur CV Buana Setyala Persada tidak melaksanakan kegiatan penyediaan snack untuk kegiatan bimbingan sosial tersebut dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima pembayaran tersebut. 2. Pada tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan 6 Agustus 2010 bertempat di Gedung KORPRI Jalan Dadaha Kota Tasikmalaya dilaksanakan kegiatan bimbingan sosial dan usaha ekonomi produktif (UEP) kepada 35 KUBE calon penerima bantuan permodalan. Kegiatan bimbingan sosial dan usaha ekonomi produktif (UEP) berupa pembekalan kepada KUBE sesuai dengan bidang usahanya. Kegiatan bimsos yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari tersebut dipertanggungjawabkan selama 3 (tiga) hari, sehingga terdapat biaya-biaya yang dipertanggungjawabkan terlalu besar yakni : a. Pelaksanaan bimsos dipertanggungjawabkan di Hotel Mangkubumi selama 3 (tiga) hari untuk 7 (tujuh) angkatan total 21 (dua puluh satu) hari dengan biaya sewa tempat sebagaimana SPK Nomor 027/586/SPK/Sosankertrans/2010 tanggal 12 Juli 2010 yakni sebesar Rp. 15.477.000,- dikurangi PPN Rp. 1.407.000,- sama dengan Rp. 14.070.000,- sedangkan kenyataannya sewa selama 2 (dua) hari pelaksanaan bimsos di Gedung KORPRI adalah sebesar Rp. 400.000,-
53
Dengan
demikian
sewa
ruang
rapat
untuk
pelaksanaan
bimsos
dipertanggungjawabkan terlalu besar dengan perincian sebagai berikut : Sewa ruang rapat di Hotel Mangkubumi : Nilai kontrak
Rp. 15.477.000,-
Harga per unit Rp. 670.000,- X 21 hari
Rp. 14.070.000,-
PPN (10 %) sudah disetor
Rp. 1.407.000,-
Pelaksaan bimsos di Gedung KORPRI : Sewa gedung
Rp. 400.000,-
Jumlah yang dipertanggungjawabkan lebih besar Rp. 13.670.000,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). b. Uang saku dan uang transport kepada 250 orang anggota KUBE peserta bimsos, dipertanggungjawabkan selama 3 (tiga) hari seharusnya 2 (dua) hari, sehingga pengeluaran uang saku dan uang transport dipertanggungjawabkan lebih besar 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut : Yang dipertanggungjawabkan : Uang saku: 250 org x Rp. 30.000,- x 3 hari
Rp. 22.500.000,-
Uang transport : 250 org x Rp. 30.000,- x 3 hari
Rp. 22.500.000,-
Jumlah
Rp. 45.000.000,-
Potong PPh pasal 21 sebesar 5 %
Rp. 1.125.000,-
Jumlah
Rp. 43.875.000,-
Yang dibayarkan : Uang saku : 250 org x Rp. 30.000,- x 2 hari
Rp. 15.000.000,-
Uang transport : 250 org x Rp. 30.000,- x 2 hari
Rp. 15.000.000,-
Jumlah
Rp. 30.000.000,-
Potong PPh pasal 21 sebesar 5 % (sudah disetor)
Rp. 1.125.000,-
Jumlah
Rp. 28.875.000,-
Jumlah yang dipertanggungjawabkan lebih besar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
54
c. Sewa sound system dipertanggungjawabkan untuk penyewaan selama 21 (dua puluh satu) hari kepada rekanan CV Buana Setyala Persada. Yakni 3 (tiga) hari dikalikan 7 (tujuh) angkatan pelaksanaan Bimsos sebagaimana SPK Nomor : 027/582/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 15.540.000,- dikurangi PPN dan PPh Pasal 23 Rp. 1.695.272,72 sama dengan Rp. 13.844.727,28 padahal pengeluaran untuk biaya sewa sound system di Gedung KORPRI dalam rangka kegiatan Bimsos adalah sebesar Rp. 800.000,dan tidak dilaksanakan oleh CV Buana Setyala Persada, sehingga terdapat kelebihan pertanggungjawaban uang sewa sound system, dengan penjelasan sebagai berikut : Sewa sound system selama 21 hari x Rp. 740.000,
Rp. 15.540.000,00
Dikurangi PPH dan PPh Pasal 23
Rp. 1.695.272,72
Jumlah
Rp. 13.884.727,28
Dibayarkan selama 2 hari di Gedung KORPRI
Rp. 800.000,00
Jumlah yang dipertanggungjawabkan lebih besar Rp. 13.044.727,28 (tiga belas juta empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh delapan sen). d. Belanja makanan dan minuman kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE dipertanggungjawabkan dengan pengadaan oleh rekanan CV Buana Setyala
Persada
melalui
SPK
Nomor:
027/576/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan nilai SPK Rp 36.960.000,- dikurangi PPN Rp. 3.360.000,- sama dengan Rp. 33.600.000,- dan SPK Nomor : 027/567/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan nilai SPK Rp. 9.313.920,- dikurangi PPN Rp. 846.720,- sama dengan Rp. 8.467.200,total Rp. 42.067.200,- berupa pengadaan 3 hari untuk makan dan snack peserta sebanyak 3.000 dus, makan dan snack panitia sebanyak 756 dus. Kenyataannya pelaksaan Bimsos hanya dilaksanakan 2 hari dan pengadaan makanan dan minuman tidak dilaksanakan oleh CV Buana Setyala Persada. Karena 55
pelaksanaan Bimsos hanya 2 hari, seharusnya pengadaan makan dan snack untuk peserta sebanyak 1.000 dus dan untuk panitia 36 dus dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 23.206.400,- Dengan demikian biaya pengadaan makan dan snack peserta dan panitia Bimsos dipertanggungjawabkan terlalu besar dengan penjelasan sebagai berikut: Peserta Bimsos : Makan 250 orang x 2 kali x 3 hari x Rp. 15.700,-
Rp. 23.550.000,-
Snack 250 orang x 2 kali x 3 hari x Rp. 6.700,-
Rp. 10.050.000,-
Jumlah
Rp. 33.600.000,-
PPN
Rp. 3.360.000,-
Nilai kontrak
Rp. 36.960.000,-
Panitia Bimsos : Makan 9 orang x 2 kali x 3 hari x 7 kegiatan x Rp. 15.700, Rp. 5.934.600,Snack 9 orang x 2 kali x 3 hari x Rp. 6.700,-
Rp. 2.532.600,-
Jumlah
Rp. 8.467.200,-
PPN
Rp. 846.720,-
Nilai kontrak
Rp. 9.313.920,-
Jumlah total sebelum pajak
Rp. 46.273.920,-
PPN
Rp. 4.206.720,-
Jumlah total setelah pajak
Rp. 42.067.200,-
Biaya yang seharusnya dipertanggungjawabkan selama 2 (dua) hari : Makan peserta 250 orang x 2 kali x 2 hari x Rp. 15.760,
Rp. 15.700.000,-
Snack peserta 250 orang x 2 kali x 3 hari x Rp. 6.700,
Rp. 6.700.000,-
Makan panitia 9 orang x 2 kali x 2 hari x Rp. 15.700,-
Rp. 565.200,-
Snack panitia 9 orang x 2 kali x 2 hari x 1 kegiatan
Rp. 241.200,-
Jumlah biaya yang seharusnya dipertanggungjawabkan
Rp.23.206.400
Jumlah biaya yang terlalu besar dipertanggungjawabkan Rp.18.860.800 (delapan belas juta delapan ratus rnam puluh ribu rupiah)
56
e. Honor Penceramah, Instruktur, Moderator, Narasumber eselon II dan III dipertanggungjawabkan selama 21 hari, padahal kegiatannya dilaksanakan 2 hari, sehingga terdapat nilai yang dipertanggungjawbka terlalu besar dengan penjelasan sebagai berikut : Honor penceramah 3 orang : Di SPJ kan Rp. 10.500.000,- seharusnya Rp. 3.000.000,- selisih Rp.7.500.000,dipotong PPh yang disetor Rp. 1.575.000,- jumlah Rp.5.925.000,Honor Instruktur 10 orang : Di
SPJ
kan
Rp.
15.540.000,-
seharusnya
Rp.
3.552.000,-
selisih
Rp.11.988.000,- dipotong PPh yang disetor Rp. 2.331.000,- jumlah Rp.9.657.000,Honor Moderator 15 orang : Di SPJ kan Rp. 19.200.000,- seharusnya Rp. 800.000,- selisih Rp.18.400.000,dipotong PPH yang disetor Rp. 2.880.000,- jumlah Rp.15.520.000,Honor Penceramah Eselon II dan III 6 orang : Di SPJ kan Rp. 28.800.000,seharusnya nihil,- selisih Rp. 28.800.000,- dipotong PPH yang disetor Rp. 4.320.000,- jumlah Rp. 24.480.000,Jumlah : Di
SPJ
kan
Rp.
74.040.000,-
seharusnya
Rp.
7.352.000,-
selisih
Rp.66.688.000,- dipotong PPh yang disetor Rp. 11.106.000,- Jumlah yang dipertanggungjawabkan terlalu besar Rp. 55.582.000,- (lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). 3. Pada tanggal 12 Agustus 2010 terjadi pembelian dan pembayaran langsung 54 dus snack untuk identifikasi dan pendampingan kegiatan pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE kepada CV Buana Setyala Persada sebesar Rp. 450.000,- dengan bukti penerimaan yang ditanda tangani oleh DENI RISMAYADI, A.Md selaku Direktur CV Buana Setyala Persada dan di stempel, yang ternyata pembelian tersebut merupakan transaksi fiktif karena Direktur CV Buana Setyala Persada tidak melaksanakan penyediaan snack untuk kegiatan bimsos UEP dan juga tidak 57
menandatangani kuitansi tanda terima pembayaran tersebut, sehingga terjadi nilai uang yang dipertanggungjawabkan fiktif sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). 4. Pada tanggal 22 Nopember 2010 sampai 3 Desember 2010, terdakwa bersama 12 Direktur rekanan menandatangani 25 SPK (Surat Perintah Kerja) Pengadaan Barang dengan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang bantuan permodalan 25 KUBE penerima bantuan modal yang ditetapkan berdasarkan SK Walikota Tasikmalaya No. 978/Kep.265-Dinsosnakertrans/2010 tanggal 30 September 2010. Pada kenyataannya pihak yang melaksanakan pengadaan tidak seluruhnya rekanan sebagaimana tercantum dalam SPK. Beberapa pengadaan diantaranya tidak dilaksanakan sehingga kemudian KUBE yang seharusnya menerima bantuan permodalan dalam bentuk barang akhirnya menerima permodalan dalam bentuk uang, sedangkan secara dokumen pengadaan tersebut seolah-olah telah dilaksanakan dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan disamping itu terdapat bantuan yang diserahkan kepada KUBE yang tidak ditetapkan dalam SK Walikota Tasikmalaya sehingga berdampak terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp.51.200.790,-(lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut : Nilai SPK No .
Kegiatan
Rekanan
setelah dikurangi pajak (Rp)
1.
Yang tidak Penyerahan
dapat
berupa uang
dipertangg
(Rp)
ungjawabk an (Rp)
Pengadaan barang untuk
CV.Pahala
kerajinan
22.590.000,-
15.000.000,- 7.590.000,-
22.673.000,-
15.000.000,- 7.673.000,-
bamboo 2.
Pengadaan
CV. Sari
58
barang untuk
Bakti
budidaya kacang banten 3.
Pengadaan barang berupa sapi
4.
CV. Haykal Dwi Karya
22.650.000,-
17.000.000,- 5.650.000,-
Pengadaan barang untuk CV. Maxpro kerajinan
Anabela
7.670.000,22.670.000,-
15.000.000,-
22.637.790,-
0
sandal 5.
Pengadaan barang untuk kerajinan mebeulair diserahkan kepada KUBE yang tidak
CV. Saga
teracntum dalam
SK
BC
Walikota Tasikmalaya seharusnya diserahkan kepada KUBE Laksana Jaya
59
22.6370.00 0
Jumlah
113.200.790,- 62.000.000,-
51.200.790 ,-
Bahwa dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana diuraikan diatas telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.169.281.517,28 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah dua puluh delapan sen) sebagaimana tertuang dalam surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : SR- 7184/PW10/5/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010. Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Penguna Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya No.900/Kep.186-Keu/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang telah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam : a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : - Pasal 36 ayat (2), Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi
kekurangan
pekerjaan
sebagaimana
yang
disyaratkan dalam kontrak. - Pasal 36 ayat (3), Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak.
60
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : -
Pasal
10
huruf
e,
Kepala
SKPD
selaku
Pejabat
Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
dan
mengawasi
pelaksanaan
anggaran
SKPD
yang
dipimpinnya. -
Pasal
10
huruf
l,
Kepala
SKPD
selaku
Pejabat
Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Bahwa
oleh
karena
terdakwa
telah
menyalahgunakan
kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan tersebut diatas, maka para rekanan atau pihak lain yang terkait dalam kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE menjadi diuntungkan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasl 64 ayat (1) KUHP ; ------------------LEBIH SUBSIDAIR Bahwa terdakwa Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH bin ISKANDAR, sejak bulan Mei 2010 sampai 31 Desember 2010 atau setidak-tidaknya terjadi selama tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya alamat Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan adminsitrasi dan dilakukan beberapa
61
kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa sebagai pegawai negeri dengan jabatan Kepala Dinas Sosial Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Kota
Tasikmalaya
selaku
Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang di Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Tasikmalaya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.186-Keu/2010 tanggal 5 Mei 2010. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, pada tahun anggaran 2010 di Dinas Sosial Tenaga Kerja Tramsigrasi Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan program atau kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dananya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 (setelah perubahan) yaitu sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana kegiatan tersebut sudah dimulai dilaksanakan oleh pejabat lama yaitu Drs. RUKMANA BUDIYANA sebelum terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya. Bahwa program atau kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan usaha fakir miskin, menciptakan lapangan dan kesempatan usaha, membentuk kelompok kegiatan usaha bersama, meninggkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan fakir miskin dan mewujudkan kondisi sosial fakir miskin yang dilandasi nilai-nilai kebersamaan, partisipasi, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dimaksud, terdakwa telah mengeluarkan beberapa Surat Keputusan, yaitu : 1. Surat Keputusan Nomor 400/Kep.217/Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, Pembuat Laporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin 62
melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2010 dengan susunan personal dan tugas kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Nomor 800/Kep.250.a.Dinsosnakertrans/2010 tanggal 3 Mei 2010, dimana yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan adalah Sdr. AWAN SUHENDRAN, Aks. 2. Surat Keputusan Nomor 800/Kep.702.1/Dinsosnakertrans/IX/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010, dimana Sdr. ELIS SUKMALA, M.Si ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. 3. Surat Keputusan Nomor 800/Kep.707.a/Dinsosnakertrans/IX/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Penunjukkan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010, dimana Sdr. DEDE DARMADI ditunjuk sebagai Ketua Panitia. Dan disamping itu terdakwa telah menandatangani 25 Surat Perintah Kerja Pengadaan barang untuk bantuan permodalan KUBE yang telah ditetapkan oleh SK Walikota Tasikmalaya. Bahwa setelah terdakwa menerbitkan beberapa Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, kemudian diadakan kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berturut-turut sebagai berikut : 1. Pada tanggal 13 Juli 2010, Sdr. AWAN SUHENDRAN, Aks selaku Ketua Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan dengan suratnya Nomor 020.1/SP/2010 tanggal 13 Juli 2010 memesan snack sebanyak 200 dus senilai Rp.1.474.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ke CV Buana Setyala Persada untuk acara pembukaan dan penutupan bimbingan sosial pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama dan pembayaraan atas pesanan tersebut dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2010 dengan bukti penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Sdr. DENI RISMAYADI, A.Md selaku Direktur CV Buana Setyala Persada yang 63
sebelumnya
telah
dibuat
Berita
Acara
Penerimaan
Barang
Nomor
020/BA.RIM/Sosnakertrans/2010 tanggal 7 Agustus 2010, ternyata pengadaan snack tersebut fiktif, karena Direktur CV Buana Setyala Persada tidak melaksanakan kegiatan penyediaan snack untuk kegiatan bimbingan sosial tersebut dan tidak pernah menandatangani kuitansi tanda terima pembayaran tersebut. 2. Pada tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan 6 Agustus 2010 bertempat di Gedung KORPRI Jalan Dadaha Kota Tasikmalaya dilaksanakan kegiatan bimbingan sosial dan usaha ekonomi produktif (UEP) kepada 35 KUBE calon penerima bantuan permodalan. Kegiatan bimbingan sosial dan usaha ekonomi produktif (UEP) berupa pembekalan kepada KUBE sesuai dengan bidang usahanya. Kegiatan bimsos yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari tersebut dipertanggungjawabkan selama 3 (tiga) hari, sehingga terdapat biaya-biaya yang dipertanggungjawabkan terlalu besar yakni : a. Pelaksanaan bimsos dipertanggungjawabkan di Hotel Mangkubumi selama 3 (tiga) hari untuk 7 (tujuh) angkatan total 21 (dua puluh satu) hari dengan biaya sewa tempat sebagaimana SPK Nomor 027/586/SPK/Sosankertrans/2010 tanggal 12 Juli 2010 yakni sebesar Rp. 15.477.000,- dikurangi PPN Rp. 1.407.000,- sama dengan Rp. 14.070.000,- sedangkan kenyataannya sewa selama 2 (dua) hari pelaksanaan bimsos di Gedung KORPRI adalah sebesar Rp. 400.000,-Dengan demikian sewa ruang rapat untuk pelaksanaan bimsos dipertanggungjawabkan terlalu besar dengan perincian sebagai berikut : Sewa ruang rapat di Hotel Mangkubumi : Nilai kontrak
Rp. 15.477.000,-
Harga per unit Rp. 670.000,- X 21 hari
Rp. 14.070.000,-
PPN (10 %) sudah disetor
Rp. 1.407.000,-
Pelaksaan bimsos di Gedung KORPRI : Sewa gedung
Rp. 400.000,-
Jumlah yang dipertanggungjawabkan lebih besar Rp. 13.670.000,- (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). 64
b. Uang saku dan uang transport kepada 250 orang anggota KUBE peserta bimsos, dipertanggungjawabkan selama 3 (tiga) hari seharusnya 2 (dua) hari, sehingga pengeluaran uang saku dan uang transport dipertanggungjawabkan lebih besar 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut : Yang dipertanggungjawabkan : Uang saku: 250 org x Rp. 30.000,- x 3 hari
Rp. 22.500.000,-
Uang transport: 250 org x Rp. 30.000,- x 3 hari
Rp. 22.500.000,-
Jumlah
Rp. 45.000.000,-
Potong PPh pasal 21 sebesar 5 %
Rp. 1.125.000,-
Jumlah
Rp. 43.875.000,-
Yang dibayarkan : Uang saku: 250 org x Rp. 30.000,- x 2 hari
Rp. 15.000.000,-
Uang transport: 250 org x Rp. 30.000,- x 2 hari
Rp. 15.000.000,-
Jumlah
Rp. 30.000.000,-
Potong PPh pasal 21 sebesar 5 % (sudah disetor)
Rp. 1.125.000,-
Jumlah
Rp. 28.875.000,-
Jumlah yang dipertanggungjawabkan lebih besar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). c. Sewa sound system dipertanggungjawabkan untuk penyewaan selama 21 (dua puluh satu) hari kepada rekanan CV Buana Setyala Persada. Yakni 3 (tiga) hari dikalikan 7 (tujuh) angkatan pelaksanaan Bimsos sebagaimana SPK Nomor : 027/582/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp. 15.540.000,- dikurangi PPN dan PPh Pasal 23 Rp. 1.695.272,72 sama dengan Rp. 13.844.727,28 padahal pengeluaran untuk biaya sewa sound system di Gedung KORPRI dalam rangka kegiatan Bimsos adalah sebesar Rp. 800.000,dan tidak dilaksanakan oleh CV Buana Setyala Persada, sehingga terdapat kelebihan pertanggungjawaban uang sewa sound system, dengan penjelasan sebagai berikut : Sewa sound systen selama 21 hari x Rp. 740.000, 65
Rp. 15.540.000,00
Dikurangi PPH dan PPh Pasal 23
Rp. 1.695.272,72
Jumlah
Rp. 13.884.727,28
Dibayarkan selama 2 hari di Gedung KORPRI
Rp. 800.000,00
Jumlah yang dipertanggungjawabkan lebih besar Rp. 13.044.727,28 (tiga belas juta empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh delapan sen). d. Belanja makanan dan minuman kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE dipertanggungjawabkan dengan pengadaan oleh rekanan CV Buana Setyala Persada melalui SPK Nomor : 027/576/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan nilai SPK Rp. 36.960.000,- dikurangi PPN Rp. 3.360.000,- sama dengan Rp. 33.600.000,- dan SPK Nomor : 027/567/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 15 Juli 2010 dengan nilai SPK Rp. 9.313.920,- dikurangi PPN Rp. 846.720,- sama dengan Rp. 8.467.200,total Rp. 42.067.200,- berupa pengadaan 3 hari untuk makan dan snack peserta sebanyak 3.000 dus, makan dan snack panitia sebanyak 756 dus. Kenyataannya pelaksaan Bimsos hanya dilaksanakan 2 hari dan pengadaan makanan dan minuman tidak dilaksanakan oleh CV Buana Setyala Persada. Karena pelaksanaan Bimsos hanya 2 hari, seharusnya pengadaan makan dan snack untuk peserta sebanyak 1.000 dus dan untuk panitia 36 dus dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 23.206.400,- Dengan demikian biaya pengadaan makan dan snack peserta dan panitia Bimsos dipertanggungjawabkan terlalu besar dengan penjelasan sebagai berikut: Peserta Bimsos : Makan 250 orang x 2 kali x 3 hari x Rp. 15.700,-
Rp. 23.550.000,-
Snack 250 orang x 2 kali x 3 hari x Rp. 6.700,-
Rp. 10.050.000,-
Jumlah
Rp. 33.600.000,-
PPN
Rp. 3.360.000,-
Nilai kontrak
Rp. 36.960.000,66
Panitia Bimsos : Makan 9 orang x 2 kali x 3 hari x 7 kegiatan x Rp. 15.700,- Rp. 5.934.600,Snack 9 orang x 2 kali x 3 hari x Rp. 6.700,-
Rp. 2.532.600,-
Jumlah
Rp. 8.467.200,-
PPN
Rp. 846.720,-
Nilai kontrak
Rp. 9.313.920,-
Jumlah total sebelum pajak
Rp. 46.273.920,-
PPN
Rp. 4.206.720,-
Jumlah total setelah pajak
Rp. 42.067.200,-
Biaya yang seharusnya dipertanggungjawabkan selama 2 (dua) hari : Makan peserta 250 orang x 2 kali x 2 hari x Rp. 15.760,- Rp. 15.700.000,Snack peserta 250 orang x 2 kali x 3 hari x Rp. 6.700,-
Rp. 6.700.000,-
Makan panitia 9 orang x 2 kali x 2 hari x Rp. 15.700,-
Rp. 565.200,-
Snack panitia 9 orang x 2 kali x 2 hari x 1 kegiatan
Rp. 241.200,-
Jumlah biaya yang seharusnya dipertanggungjawabkan
Rp. 23.206.400,-
Jumlah biaya yang terlalu besar dipertanggungjawabkan Rp. 18.860.800,(delapan belas juta delapan ratus rnam puluh ribu rupiah) e. Honor Penceramah, Instruktur, Moderator, Narasumber eselon II dan III dipertanggungjawabkan selama 21 hari, padahal kegiatannya dilaksanakan 2 hari, sehingga terdapat nilai yang dipertanggungjawbkan terlalu besar dengan penjelasan sebagai berikut : Honor penceramah 3 orang : Di SPJ kan Rp. 10.500.000,- seharusnya Rp. 3.000.000,- selisih Rp.7.500.000,dipotong PPh yang disetor Rp. 1.575.000,- jumlah Rp.5.925.000,Honor Instruktur 10 orang : Di SPJ kan Rp. 15.540.000,- seharusnya Rp. 3.552.000,- selisih Rp.11.988.000,dipotong PPh yang disetor Rp. 2.331.000,- jumlah Rp.9.657.000,Honor Moderator 15 orang :
67
Di SPJ kan Rp. 19.200.000,- seharusnya Rp. 800.000,- selisih Rp.18.400.000,dipotong PPH yang disetor Rp. 2.880.000,- jumlah Rp.15.520.000,Honor Penceramah Eselon II dan III 6 orang : Di SPJ kan Rp. 28.800.000,- seharusnya nihil,- selisih Rp. 28.800.000,dipotong PPH yang disetor Rp. 4.320.000,- jumlah Rp. 24.480.000,Jumlah : Di SPJ kan Rp. 74.040.000,- seharusnya Rp. 7.352.000,- selisih Rp.66.688.000,dipotong
PPh
yang
disetor
Rp.
11.106.000,-
Jumlah
yang
dipertanggungjawabkan terlalu besar Rp. 55.582.000,- (lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). 3. Pada tanggal 12 Agustus 2010 terjadi pembelian dan pembayaran langsung 54 dus snack untuk identifikasi dan pendampingan kegiatan pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE kepada CV Buana Setyala Persada sebesar Rp. 450.000,- dengan bukti penerimaan yang ditanda tangani oleh DENI RISMAYADI, A.Md selaku Direktur CV Buana Setyala Persada dan di stempel, yang ternyata pembelian tersebut merupakan transaksi fiktif karena Direktur CV Buana Setyala Persada tidak melaksanakan penyediaan snack untuk kegiatan bimsos UEP dan juga tidak menandatangani kuitansi tanda terima pembayaran tersebut, sehingga terjadi nilai uang yang dipertanggungjawabkan fiktif sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). 4. Pada tanggal 22 Nopember 2010 sampai 3 Desember 2010, terdakwa bersama 12 Direktur rekanan menandatangani 25 SPK (Surat Perintah Kerja) Pengadaan Barang dengan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang bantuan permodalan 25 KUBE penerima bantuan modal yang ditetapkan berdasarkan SK Walikota Tasikmalaya No. 978/Kep.265-Dinsosnakertrans/2010 tanggal 30 September 2010. Pada kenyataannya pihak yang melaksanakan pengadaan tidak seluruhnya rekanan sebagaimana tercantum dalam SPK. Beberapa pengadaan diantaranya tidak dilaksanakan sehingga kemudian KUBE yang seharusnya menerima bantuan permodalan dalam bentuk barang akhirnya menerima 68
permodalan dalam bentuk uang, sedangkan secara dokumen pengadaan tersebut seolah-olah telah dilaksanakan dengan ditandatanganinya berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan disamping itu terdapat bantuan yang diserahkan kepada KUBE yang tidak ditetapkan dalam SK Walikota Tasikmalaya sehingga berdampak terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp.51.200.790,-(lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan penjelasan sebagai berikut : Nilai SPK No .
Kegiatan
Rekanan
setelah dikurangi pajak (Rp)
1.
Yang tidak Penyerahan
dapat
berupa uang
dipertangg
(Rp)
ungjawabk an (Rp)
Pengadaan barang untuk kerajinan
CV.Pahala
22.590.000,-
15.000.000,- 7.590.000,-
22.673.000,-
15.000.000,- 7.673.000,-
22.650.000,-
17.000.000,- 5.650.000,-
bamboo 2.
Pengadaan barang untuk budidaya kacang
CV. Sari Bakti
banten 3.
Pengadaan barang berupa sapi
4.
CV. Haykal Dwi Karya
Pengadaan barang untuk CV. Maxpro kerajinan
Anabela
7.670.000,22.670.000,-
sandal
69
15.000.000,-
5.
Pengadaan barang untuk kerajinan mebeulair diserahkan kepada KUBE yang tidak
CV. Saga
teracntum dalam
SK
BC
22.637.790,-
0
22.6370.00 0
Walikota Tasikmalaya seharusnya diserahkan kepada KUBE Laksana Jaya Jumlah
113.200.790,- 62.000.000,-
51.200.790 ,-
Bahwa dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana diuraikan diatas telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.169.281.517,28 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah dua puluh delapan sen) sebagaimana tertuang dalam surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : SR- 7184/PW10/5/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak
70
Pidana Korupsi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010. Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang telah menandatangai dokumen kuitansi pembayaran, berita acara serah terima barang, surat perintah pembayaran (SPP) dan dokumendokumen lain yang berkaitan dengan pencairan anggaran kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE untuk para rekanan yang ditunjuk, padahal terdakwa sendiri mengetahui kegiatan tersebut ada sebagian yang tidak dilaksanakan oleh rekanan tetapi dilaksanakan sendiri oleh terdakwa dengan menyuruh Panitia Pelaksa Teknis Kegiatan, terdakwa mengetahui bahwa lamanya waktu kegiatan tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja, dan pengadaan barang dilaksanakan seolah-olah diadakan tetapi sebenarnya fiktif. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 9 jo. Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasl 64 ayat (1) KUHP. 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara Nomor : PDS-02/Tasik05.13 tanggal 24 September 2013 , yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH bin ISKANDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah/ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
71
3. Menyatakan terdakwa Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH bin ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah/ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan Kota dengan perintah agar terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 75.000.000.- ( tujuh puluh lima juta rupiah ) subsidair hukuman kurungan selama 2 ( dua ) bulan ; 5. Memerintahkan agar terdakwa Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH bin ISKANDAR membayar uang pengganti sebesar Rp. 168.261.517,28 (seratus enam puluh delapan juta duar ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah dua puluh delapan sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak ada harta benda terpidana untuk membayar uang pengganti dipidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ; 6. Menyatakan barang bukti berupa :
Petikan Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 821.2/Kep.39.A/Kepeg/2010 tanggal 14 April 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya An. Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya ;
DPA SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 No. 1.13.01.15.08.5.2 tanggal 21 Januari 2010 ;
72
Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 900/Kep.1-Keu/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 ;
Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 978/Kep.265-Dinsosnakertrans /2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 beserta lampirannya ;
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ;
Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya No. 460/Kep.217-Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, Pembuat Laporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui (KUBE) Kelompok Usaha Bersama Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya ;
DPPA SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 No. 1.13.1.13.01.15.18.5.2 tanggal 15 Nopember 2010 ;
Buku Identifikasi dari masing-masing KUBE penerima bantuan ;
Proposal dari masing-masing KUBE penerima bantuan ;
Daftar nama KUBE, alamat, jenis usaha, nama rekanan dan harga borongannya ;
Daftar Hasil Penelitian DPPA Anggaran Belanja Daerah Kota Tasikmalaya TA 2010 tanggal 15 Nopember 2010 ;
Surat Pertanggungjawaban Sewa Ruang Rapat Untuk Keperluan Bimtek Identifikasi Dan Pendampingan Sosial KUBE Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Di Kota Tasikmalaya
73
Tahun 2010 di Hotel Mangkubumi untuk selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 sebesar Rp. 11.850.300,- beserta semua lampirannya ;
Surat
Pertanggungjawaban
Sewa
Sound
System
Keperluan
Bimtek
Identifikasi Dan Pendampingan Sosial KUBE Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 di Hotel Mangkubumi untuk selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 sebesar Rp. 4.455.000,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Makan Minum Rapat Untuk Panitia Dan Peserta Bimtek Identifikasi Dan Pendampingan Sosial KUBE Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 di Hotel Mangkubumi untuk selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 sebesar Rp. 6.548.520,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) selama (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Sewa Sound System Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Kebutuhan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 untuk selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010 kepada CV. Buana Setyala Persada sebesar Rp. 15.540.000,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Makan Minum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Kebutuhan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota
74
Tasikmalaya Tahun 2010 untuk selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010 kepada CV. Buana Setyala Persada sebesar Rp. 46.273.920,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Makan Minum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Kebutuhan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 untuk acara pembukaan di Hotel Mangkubumi pada tanggal 15 Juli 2010 dan acara penutupan di Hotel Mangkubumi pada tanggal 7 Agustus 2010 kepada CV. Buana Setyala Persada sebesar Rp. 1.474.000,dan Rp. 405.000,- beserta semua lampirannya;
Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Ke Solo dalam rangka wisuda pelatihan dan pendidikan penyandang cacat selama 2 (dua) hari sejak tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2010 An. Drs. Yudi Kustiadi, MSi, dkk beserta semua lampirannya ;
Kwitansi No. 878 untuk pembayaran sewa ruang rapat/pertemuan kegiatan Pemberdayaan
Fakir
Miskin
melalui
KUBE
sesuai
SPK
No.
027/34/SPKSosnakertrans/ 2010 tanggal 10 Mei 2010 tertanggal 16 Mei 2010 dari Bendahara Pengeluaran Yanto Mugianto kepada Ir. Tjahja Wandawa selaku General Manager Hotel Mangkubumi Indah sebesar Rp. 11.833.800,(sebelas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) beserta lampirannya ;
Kwitansi pembayaran sewa gedung untuk kegiatan Bimsos Usaha Ekonomi Produktif Kegiatan Fakir Miskin melalui KUBE sesuai SPK No. 027/ /SPKSosnakertrans/ 2010 tanggal 12 Juli 2010 tertanggal 7 Agustus 2010 dari Bendahara Pengeluaran Yanto Mugianto kepada Ir. Tjahja Wandawa selaku General Manager Hotel Mangkubumi Indah sebesar Rp. 15.477.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) beserta semua lampirannya ;
75
SP2D No. 3437/LS/2010 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 26.905.000,- ;
SP2D No. 8263/LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 28.800.000,beserta seluruh lampirannya ;
Daftar SP2D beserta seluruh rekening koran dari rekanan pengadaan barang dan jasa yang terlibat dalam kegiatan KUBE Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 14,15,16 Mei 2010 Pembayaran Uang Saku Pelatihan Team Identifikasi Dan Seleksi Kelompok Usaha Bersama An. No. 1. Bambang Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.02 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 17 Mei 2010 Honorarium Team Identifikasi Dan Seleksi Calon Penerima Bantuan Tingkat
Kecamatan
An.
No.
1.
Ika
Suhartika
Kode
Rekening
1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 17 Mei 2010 Honorarium Team Identifikasi Dan Seleksi Calon Penerima Bantuan Tingkat Kelurahan An. No. 1. Lili Suherli, SIP Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto
76
Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 5,6,7,8,9,12,13,14 Juli 2010 An. No. Drs. H. Tio Indra Setiadi Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 2,3,4,5,6,7 Agustus 2010 Honorarium Instruktur An. No. 1. Drs. Eri Ahmad H, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21, Instruktur
An.
22,23,24,26,27,28,29,30,31
No.
1.
Ir.
Reza
Juli
Harmulia,
dkk
2010
Honorarium
Kode
Rekening
1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran)
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,19, 22,26,28,30,31 Juli 2010 Honorarium Penceramah An. Drs. Yudi Kustiadi,
77
MSi Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010 Honorarium Penceramah An. Drs. Rukmana Budiyana Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21, 23,24 Juli 2010 Honorarium Penceramah An. Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran)
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 2,3,4,5,6,7 Agustus 2010 Honorarium Moderator An. No. 1. Drs. H. Wawan Hermawan, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM
78
WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21, 24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010 dan 1 Agustus 2010 Honorarium Moderator An. No. 1. Awan Suhendran, SKS, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran,
AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 5,6,7,8,9,12,13,14 Juli 2010 An. No. 1. Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Bungursari tertanggal ... Juli 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli
79
2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Bungursari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Mangkubumi tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Mangkubumi tertanggal ... Juli 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Indihiang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli
80
2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Indihiang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28 Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Identifikasi
Dan
Seleksi
Calon
Anggota
KUBE
Kode
Rekening
1.13.01.15.08.5.2.1.02.02 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran)
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Kawalu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Kawalu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
81
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tawang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tawang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cibeureum tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cibeureum tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
82
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Purbaratu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan Kecamatan Purbaratutertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cipedes tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cipedes tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
83
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cihideung tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cihideung tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tamansari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), YantoHal Mugianto
(bendahara
pengeluaran)
dan
Drs.
H.
ADAM
WAHID
ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tamansari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;
84
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Bahan Dan Alat Perajin Tikar Mendong Kebutuhan KUBE Tikar Abadi Kelurahan Purbaratu Kecamatan
Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok
Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. ITSMI sebesar Rp.
24.836.900,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Mebelair Kebutuhan KUBE Laksana
Jaya
Kelurahan
Sukamanah
Kecamatan
Cipedes
Program
Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SAGA BC sebesar Rp. 24.901.749,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang untuk Kerajinan Cincin Perak Kebutuhan KUBE AKS Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SAGA BC sebesar Rp. 24.960.100,beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Kerajinan Bambu Kebutuhan KUBE Gesit Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Pahala sebesar Rp. 24.849.000,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Mikin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial
85
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Sandal Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.568.335,- beserta semua lampirannya;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Ternak Domba Kebutuhan KUBE Harapan Maju Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.968.900,beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Kacang Banten Kebutuhan KUBE Harapan Jaya Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Sari Bakti Mulya sebesar Rp. 24.940.300,beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Lele Kebutuhan KUBE Hikayat Mandiri Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SARI BAKTI MULYA sebesar Rp. 24.733.500,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk KUBE Aneka Kue Kebutuhan KUBE Restu Bunda II Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha
86
Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Alyaa Pratama sebesar Rp. 24.769.800,beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Lele Kebutuhan KUBE Usaha Mandiri Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi
Program
Pemberdayaan
Fakir
Miskin
melalui
KUBE
(Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Putri Agung Comp sebesar Rp. 24.733.500,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Ayam Petelur Kebutuhan
KUBE
Masyarakat
Mandiri
Kelurahan
Sukamaju
Kaler
Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Putri Agung Comp sebesar Rp. 24.889.700,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Ternak Sapi Kebutuhan KUBE Kelompok Tani Cibeas Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Haykal Dwi Karya sebesar Rp. 24.915.000,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Seirama Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Purnama sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Konveksi Kebutuhan KUBE Nugraha
Kelurahan
Setianegara
87
Kecamatan
Cibeureum
Program
Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp.24.865.500,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Sabanda Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp.24.968.103,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Konveksi Kebutuhan KUBE Kharisma Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp.24.802.800,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Makanan Ringan Rengginang Oyek Kebutuhan KUBE Amanah Kelurahan Sambong Pari Kecamatan Mangkubumi
Program
Pemberdayaan
Fakir
Miskin
melalui
KUBE
(Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.776.950,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Kerajinan Sandal Kebutuhan KUBE Lengkong Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp.24.937.000,beserta semua lampirannya ;
88
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Pegangan Tas Kebutuhan KUBE Surya Pringga Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp.24.964.500,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Kerudung Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Bantar Kecamatan Bungursari Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp.24.700.500,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Bahagia Harapan Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp.24.968.103,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Komara
Kelurahan
Gunung
Tandala
Kecamatan
Kawalu
Program
Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp.24.968.103,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Kerajinan Limbah Kaca Kebutuhan KUBE Di ART Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah
89
Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar
Rp.24.866.050,- beserta semua lampirannya ;
Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Ternak Kambing
Kebutuhan KUBE Maju Jaya Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari
Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha
Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah
Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Mahardika Abadi sebesar
Rp.24.955.700,- beserta semua lampirannya ;
Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di masing-masing wilayah Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tamansari, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Tawang, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Indihiang, yang ditandatangani oleh Atik Setiasih, Drs. Edih Sutrisno, Dudu Badrudin, Popi Novianti dan masing-masing TKSK dan PSM di wilayah yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Saudara selaku Kadinsosnakertrans Kota Tasikmalaya ;
Kartu Kendali Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara : Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari tersangka Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO. Uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua ouluh ribu rupiah) disita dari AHMAD HENDRAWAN, SIP. Disita untuk negara; 7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)
90
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tutusan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Oktober 2013 Nomor perkara 65/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: a. Menyatakan Terdakwa bernama Drs. H. Adam Iskandar, MH bin ISKANDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal (64) ayat 1 KUHP b. Membebaskan oleh karena itu terhadap terdakwa Drs. H. Adam Iskandar, MH bin ISKANDAR c. Menyatakan Terdakwa bernama Drs. H. Adam Iskandar, MH bin ISKANDAR telah terbukti secara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan
tindak
pidana
SECARA
BERSAMA-SAMA
MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. e. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya pengganti sebesar Rp 168.261.517,28 ( seratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh belas dua puluh delapan) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti selama satu bulan sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung yang memiliki kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti 91
dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. f. Menetapkan barang bukti yang kesemuanya disita dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Terdakwa Drs. H. Adam Iskandar, MH bin ISKANDAR disita oleh Negara. g. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 6. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung Setelah pengadilan Negeri Bandung meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Oktober 2013 Nomor perkara 65/ Akta.Pid.Sus/ 2013/ PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut, pengadilan tinggi memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut: a. Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 November 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung b. Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima c. Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding 92
d. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, Berita Acara Pesidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 22 Oktober 2013 Nomor 65?Pid.sus/TPK/2013/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi spendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah terurai dalam putusannya, sudah tepat dan benar karena telah mengurai alasan-alasan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan oleh karenanya pertimbangan hukum mana diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding, kecuali sepanjang yang menyangkut amar putusan terhadap lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan maupun jumlah uang pengganti yang telah dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa pada prinsipnya Pengadilan Tinggi tidak sependapat, untuk itu perlu diperbaiki dan penambahan pertimbangan hukum yang belum lengkap dipertimbangkan yang berkaitan dengan dakwaan pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, dengan alasanalasan hukum sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini. e. Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -
Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP
-
Dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan 93
ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP -
Dakwaan Lebih Subsidair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP
f. Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi pada dasarnya setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dimana walaupun sebelum
menjatuhkan
pidana
kepada
pembanding/Terdakwa
telah
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan manfaat dari penjatuhan pidana itu sendiri bagi Pembanding/Terdakwa. Namun dalam perkara ini setelah Pengadilan Tinggi menelaah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan segala pertimbangan hukum, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi belum selengkapnya dipertimbangan dalam putusan tersebut g. Menimbang,
bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam
pertimbangan diatas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Pembanding/Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar pasal pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 94
Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, ternyata dalam dakwaan subsidair tersebut telah disertakan melanggar Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal mana menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan “tindak pidana secara berlanjut”. Dalam arti melakukan perbuatan serupa berulang-ulang atas adanya beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa Pembanding/Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sudah berkali-kali atau lebih dari satu kali, berarti telah ada “alat-alat untuk melakukannya dan selanjutnya niat yang sama dilakukan kembali sehingga berulang-ulang, padahal Pembanding/Terdakwa mengetahui/paling tidak mengetahui dalam keadaan sadar bahwa perbuatan yang ia lakukan tidak sesuai prosedur yang ada, tentunya yang secara tidak langsung melekat pada jabatannya sebagai Kepala Dinas. Sedangkan menurut ajaran teori hukum pidana dikatakan bahwa ketentuan pasal 64 KUHP yang masuk dalam Ajaran Gabungan Tindak Pidana pada hakekatnya merupakan pemberatan dalam pemberian hukuman kepada Pelaku h. Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta hukum dalam pertimbangan diatas dihubungkan dari fakta hukum yang ditemui dalam persidangan, baik keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat, bahwa dana yang disalahgunakan oleh Pembanding/Terdakwa merupakan program atau kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bertujuan untuk meningkatakan pengetahuan dan keterampilan usaha fakir miskin, menciptakan lapangan dan kesempatan usaha, membentuk kegiatan usaha bersama, meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan fakir miskin dan mewujudkan kondisi sosial fakir miskin yang dilandasi nilainilai kebersamaan, partisipasi, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial. Yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa dana yang disalah gunakan 95
oleh Pembanding/Terdakwa sangat menyentuh kehidupan masyarakat paling bawah yang sangat membutuhkan dana tersebut dan kenyataannya bahwa penduduk di Negara kita kemiskinan masih dalam tingkat memprihatinkan, yang merupakan tanggung jawab kita semua termasuk tanggung jawab Pembanding/Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan Pribadi. Ternyata tanggung jawab yang diamanahkan kepada Pembanding/Terdakwa telah disalah gunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok i. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
segala
fakta-fakta
hukum
dalam
pertimbangan diatas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi dan fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan sebagai fakta-fakta hukum yang memberatkan dalam penjatuhkan pidana kepada Pembanding/Terdakwa, dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan harapan terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut telah dirasa patut dan adil serta dalam waktu sebagaimana dalam masa pidana dijatuhkan telah cukup dalam masa pembinaan prilaku dan moral Pembanding/Terdakwa, agar kelak menjadi warga yang baik dan taat hukum. Dengan demikian tujuan penjatuhan pidana dapat tercapai bagi Pembanding/Terdakwa maupun dalam usaha prefentif bagi pelaku lain dalam melakukan tindak pidana j. Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terdakwa tetap dihatuhkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair, maka terhadap Pembanding/Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pula pidana denda, disamping itu juga dipidana untuk membayar uang pengganti, maka
terhadap
uang
pengganti
yang
telah
dijatuhkan
kepada
Pembanding/Terdakwa dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi pada dasarnya tidak sependapat dengan alasan kalau dalam pertimbangan berikut : k. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan keterangan saksi ahli Drs. Mokhamad Sonhadi, Ak., MM., CFrA., PIA dari BPKP Provinsi Jawa Barat dengan Surat 96
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor S-4966/PW.10/5/2011, tanggal 1 Juli 2011 untuk melakukan Audit dalam Rangka Pehitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010, telah ditemui Kerugian Keuangan Negara
sebesar
Rp.
186.431.817,28
dari
APBD
dalam
Kegigatan
Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KOBE Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) l. Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama dalam perkara Drs. Rukmana Bidiyanto bin Cucu Darsono (dalam perkara terpisah) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, telah dibayar kepada Negara sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,(satu juta dua puluh ribu rupiah) yang disita dari AHMAD HENDRAWAN, SIP sebagai pengurangan dari kerugian Negara dalam pertimbangan diatas, sehingga kerugian Negara setelah pengurangan tersebut berjumlah Rp. 182.411.817,28 (Seratus delapan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah dua puluh delapan sen) yang wajib dibebankan kepada Pembanding/Terdakwa sebagai pidana uang pengganti dengan ketentuan yang apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara ; m. Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum dalam pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Oktober 2013 Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg yang dimintakan Banding tersebut harus untuk DIPERBAIKI sekedar mengenai lamanya pidana penjara, uang pengganti dan mengenai status barang bukti dari nomor 97
1 sampai dengan 84 tetap terlampir dalam berkas perkara dan nomor 85 sampai dengan 86 disita untuk Negara, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini n. Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terdakwa tetap telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dimana dalam perkara ini telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa/pembanding berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) jo pasal 242 KUHAP diperintahkan agar Pembanding/Terdakwa tetap berada dalam tahanan o. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Pembanding/Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan p. Mengingat akan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan dari Perundang-undangan lain yang berkaitan. 7. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 oleh Ny. Hj. Jurnalis Amrad, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis Syamsul Alis SH., MH., dan H. Hening Tyastanto, SH., CN., masing-masing sebagai Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi 98
Bandung sebagai hakim-hakim anggota, yang berdasarkan
Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nurdiana, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, memberikan putusan yang dalam amarnya yaitu sebagai berikut: a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH., bin ISKANDAR tersebut b. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung
tanggal
22
Oktober
2013
Nomor:
65/Pid.Sus/TPK/2013./PN.Bdg. sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH., bin ISKANDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH., bin ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”korupsi secara berlanjut” sebagaimana dakwaan Subsidair ; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH., bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
99
5. Menghukum Terdakwa Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH., bin ISKANDAR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.182.411.817,28 (Seratus delapan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah dua puluh delapan sen) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; 6. Menetapkan lamanya masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ; 8. Menetapkan barang bukti yang kesemuanya disita dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Terdakwa Drs. H. Adam Iskandar, MH bin ISKANDAR disita oleh Negara ; 9. Menghukum Terdakwa Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH., bin ISKANDAR untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ) ;
100
B. PEMBAHASAN 1. Kesesuaian Pengajuan Banding Terdakwa Dr.Ahmad Wahid Iskandar, MH bin Iskandar dengan Pasal 233 KUHAP Upaya hukum banding merupakan upaya hukum biasa yang diatur dalam Bab XVII KUHAP. Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 7 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tersebut. Secara sederhana Banding merupakan proses menentang keputusan hukum pada pengadilan tingkat pertama untuk mendapatkan keadilan. Latar belakang upaya hukum banding adalah bahwa hakim adalah manusia biasa yang dikhawatirkan membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusa karena itu, dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi dapat berupa: a. Menguatkan putusan pengadilan negeri b. Mengubah putusan pengadilan negeri c. Membatalkan putusan pengadilan negeri Di dalam Pasal 233 KUHAP diatur mengenai Upaya Hukum Pemeriksaan Tingkat Banding: 1. Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu pada penuntut umum. 2. Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat 2.
101
3. Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. 4. Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya
diberikan
kepada pemohon yang bersangkutan. 5. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dictat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana 6. Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Oktober 2013 Nomor Perkara 65/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, Penegak Hukum Terdakwa mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung. Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 November 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 233 ayat 1 dan 2 di mana permintaan banding diajukan oleh kuasa hukum terdakwa dan mengenai lamanya permintaan banding diterima oleh panitera pengadilan negeri jangka waktunya, telah sesuai dengan KUHAP yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat 2 oleh karena itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam 102
tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undangundang. Permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Pada kasus ini Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tidak mengajukan memori banding.Memori banding adalah risalah atau tulisan yang memuat suatu penjelasan. Pihak yang mengajukan banding memuat memori banding untuk menanggapi putusan pengadilan tingkat pertama dan mengajukan hal-hal yang dianggap ada fakta-faktanya atau unsur-unsur yang luput dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya atau terdakwa merasa hukuman (starafmat) yang dijatuhkan terlalu berat. Dalam KUHAP tidak disebutkan bahwa Terdakwa/ Kuasa Hukum Terdakwa yang akan melakukan banding wajib menyertakan memori banding sehingga sah saja apabila di dalam Banding tidak disertakan memori banding di dalamnya. Pada dasarnya memori banding bukanlah suatu keharusan untuk diajukan oleh pihak yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Neger karena dalam tingkat banding, hakim wajib untuk membaca kembali seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut. Namun dalam hal ini peranan memori banding yang didukung oleh data dan dikaitkan dengan abstrak hukum sangat menentukan untuk pertimbangan hakim banding dalam menjatuhkan putusan. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung permintaan banding terdakwa dikabulkan, namun Pembanding/ Terdakwa tetap dijatuhkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair. Tidak adanya memori banding dalam pengajuan banding terdakwa mempengaruhi hal tersebut sehingga hakim pengadilan Tinggi Bandung hanya melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan namun berdasarkan syarat formil pengajuan banding terdakwa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena pengajuan banding terdakwa telah sesuai dengan pasal 233 KUHAP dan mengenai memori banding hal tersebut tidak perlu disertakan dalam pengajuan banding tetapi berpengaruh terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.
103
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam Menjatuhkan dan Memutus Perkara Lebih Berat dari Tuntutan Putusan pengadilan negeri dalam perkara pidana mengandung aspek formil maupun materi karena itu putusan pengadilan “harus benar” secara formil dan “harus adil” secara materiil. Pengertian benar secara formil maksudnya redaksi dan proses pembuatannya wajib mengikuti ketentuan hukum acara, baik yang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang maupun ketentuan internal di luar ketentuan Mahkamah Agung sedangkan pengertian harus adil secara materiil maksudnya maksudnya dalam setiap putusan pengadilan wajib menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, beserta pertimbangan-pertimbangan hakim sehingga menggambarkan konstruksi bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan bersalah sehingga layak dijatuhi pidana dengan jenis dan beratnya pidana yang menggambarkan keadilan. Pertimbangan hakim memiliki posisi sentral yang sangat penting bagi hakim dalam menemukan hukum bahkan pertimbangan hakim merupakan roh dari upaya setiap penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim sehingga menghasilkan putusan. Mengutip pandangan Golding, frasa, ‘pertimbangan hukum’ dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas pertimbangan hakim berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan pertimbangan hakim dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan. Artinya pertimbangan hakim dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara reason (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut (B. Arief Sidaharta, 2000: 164). Pertimbangan hakim ini pada prinsipnya berkaitan erat bagaimana hakim mengkaji, menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi hukum atas putusan secara tepat. Dalam pembahasan kali ini Penulis ingin membahas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung (selanjutnya disingkat Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan memutus pengajuan upaya 104
hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung
(selanjutnya
disingkat
Pengadilan
Negeri)
Nomor
:
65/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. dalam menjatuhkan pidana lebih berat daripada tuntutan telah sesuai dengan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP. KUHAP bagian Keempat menjelaskan mengenai Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183 yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang benar-benar melakukannya. Pada agenda pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung Jaksa Penuntut Umum mengajukan lebih dari dua alat bukti dan semuanya telah diperiksa di persidangan sehingga unsur mengenai alat bukti ini jelas terpenuhi. Kemudian mengenai unsur pembuktian yang dihubungkan dengan pasal 193 KUHAP yang menyebutkan bahwa: 1. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. 2. a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerinthakan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat cukup alasan untuk itu. b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan tau membebaskannya apabila terdapat cukup alasan untuk itu. Di dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan negeri bahwa terdakwa tidak
105
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair. Selanjutnya di dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di dalam dakwaan subsidair, namun dalam dakwaan subsidair tersebut telah disertakan melanggar pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal mana yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara berlanjut, yang di mana menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa Pembanding/ Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sudah berkali-kali atau lebih dari satu kali berarti telah ada “alat-alat untuk melakukannya dan selanjutnya niat
yang
sama
dilakukan
kembali
sehingga
berulang-ulang,
padahal
Pembanding/Terdakwa mengetahui/paling tidak mengetahui dalam keadaan sadar bahwa perbuatan yang ia lakukan tidak sesuai prosedur yang ada, tentunya yang secara tidak langsung melekat pada jabatannya sebagai Kepala Dinas sedangkan menurut ajaran teori hukum pidana dikatakan bahwa ketentuan pasal 64 KUHP yang masuk dalam Ajaran Gabungan Tindak Pidana pada hakekatnya merupakan pemberatan dalam pemberian hukuman kepada Pelaku. Di samping dengan fakta-fakta di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang
ada
dalam
persidangan
bahwa
dana
yang
disalahgunakan
oleh
Pembanding/Terdakwa merupakan program atau kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bertujuan untuk meningkatakan pengetahuan dan keterampilan usaha fakir miskin,usaha bersama, meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan fakir miskin dan mewujudkan kondisi sosial fakir miskin yang dilandasi nilai-nilai kebersamaan, partisipasi, kesetiakawanan dan 106
tanggung jawab sosial, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa dana yang disalah
gunakan
oleh
Pembanding/Terdakwa
sangat
menyentuh
kehidupan
masyarakat paling bawah yang sangat membutuhkan dana tersebut dan kenyataannya bahwa penduduk di Negara kita kemiskinan masih dalam tingkat memprihatinkan. Hal itu merupakan tanggung jawab kita semua termasuk tanggung jawab Pembanding/Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan Pribadi. Ternyata tanggung jawab yang diamanahkan kepada Pembanding/Terdakwa telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana kepada Pembanding/ Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan harapan tujuan penjatuhan pidana dapat tercapai bagi Pembanding/ Terdakwa maupun dalam usaha prefentif bagi pelaku lain dalam melakukan tindak pidana. Oleh karena Pembanding/ Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dalam dakwaan Subsidair, Pembanding/ Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi denda dan membayar uang pengganti, dalam hal besarnya uang pengganti yang harus dijatuhkan kepada Pembanding/ Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat. Hal ini berdasarkan fakta hukum yang didapat setelah Pengadilan Tinggi mempelajari putusan putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan keterangan saksi ahli Drs. Mokhamad Sonhadi, Ak., MM., CFrA., PIA dari BPKP Provinsi Jawa Barat dengan Surat Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor S-4966/PW.10/5/2011, tanggal 1 Juli 2011 untuk melakukan Audit dalam Rangka Pehitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010, telah ditemui Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 186.431.817,28 dari APBD dalam Kegigatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KOBE Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian dalam persidangan pertama dalam 107
persidangan tingkat pertama dalam perkara Drs. Rukmana Bidiyanto bin Cucu Darsono (dalam perkara terpisah) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, telah dibayar kepada Negara sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) yang disita dari AHMAD HENDRAWAN, SIP sebagai pengurangan dari kerugian Negara dalam pertimbangan diatas, sehingga kerugian Negara setelah pengurangan tersebut berjumlah Rp. 182.411.817,28 (Seratus delapan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah dua puluh delapan sen) yang wajib dibebankan kepada Pembanding/Terdakwa sebagai pidana uang pengganti. Mengenai besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu patut dipertahankan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Oktober 2013 No: 65/ Pid.Sus/ TPK/ PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan demikian Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam hal pembuktian sebagaimana disebutkan di dalam pasal 193 KUHAP telah terpenuhi.
108
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa yang diuraikan penulis maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut: 1. Pengajuan upaya hukum banding terdakwa Dr. Ahmad Wahid Iskandar, MH bin Iskandar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi persyaratan dan tatacara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP, mengenai pengajuan banding diajukan oleh kuasa hukum terdakwa dan jangka waktu pengajuan banding terdakwa Dr. Amad Wahid Iskandar terhitung 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa terhitung mulai tanggal 6 November 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 telah memenuhi ketentuan dalam pasal ini. Mengenai tidak disertakannya memori banding dalam pengajuan banding hal itu diperbolehkan karena tidak adanya ketentuan yang mengharuskan hal tersebut tetapi dapat mempengaruhi keputusan hakim Pengadilan Tinggi karena hakim hanya melihat fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan sehingga mengurangi kekuatan permintaan banding tersebut. 2. Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan perkara lebih berat dari tuntutan dengan beberapa pertimbangan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair, bahwa Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangannya berpendapat maka
109
Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Oktober 2013 Nomor 65/Pid.sus/TPK/2013/PN.Bdg yang dimintakan banding dapat dipertahankan dengan perbaikan. Putusan ini juga telah memenuhi persayaratan dengan ketentuan dalam Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP mengenai pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa.
110
B. Saran Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis akan menyumbangkan beberapa pemikirian-pemikiran yang berupa saran yaitu: 1. Bagi Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengadili perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah hukum Bandung khususnya pada tindak pidana korupsi. 2. Dalam hal pemberian pidana diharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung untuk lebih memperberat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini pidana penjara dan pidana denda dengan tujuan memberikan suatu efek jera dan pencegahan bagi masyarakat khususnya pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi.
111
