34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Gambaran Umum Dinas Perizinan Kota Yogyakarta a. Sejarah Berdirinya Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan SE Mendagri Nomor 503/125/PUOD Tahun 1997 perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Yogyakarta. Pembentukan lembaga UPTSA sebagai upaya untuk menjawab tuntutan dari masyarakat umum dan dunia usaha terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengurusan perizinan, agar dalam memberi pelayanan perizinan tidak berbelit-belit, tidak berbiaya tinggi, dan lebih transparan dalam proses perizinan. Jangka waktu proses perizinan melalui UPTSA masih dirasa terlalu lama. UPTSA hanya merupakan front office sedangkan untuk proses perizinannya tetap di instansi atau SKPD teknis. Untuk proses pengiriman berkas permohonan izin dari UPTSA ke SKPD teknis sudah memakan waktu. Proses semakin panjang apabila dalam penelitian berkas di SKPD ditemukan kekurangan persyaratan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuk lembaga pelayanan perizinan yang definitif berupa Dinas Perizinan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perizinan dengan susunan organisasi dipimpin seorang Kepala Dinas dibantu dengan sekretariat dan 3 (tiga) bidang. Sebagian kewenangan SKPD teknis yang memberi pelayanan perizinan dilimpahkan kepada Dinas Perizinan meliputi :
34
35
1) Pemberian izin 2) Penolakan permohonan 3) Pembatalan izin 4) Pencabutan izin 5) Legalisasi dan duplikat izin 6) Pengawasan izin b. Alamat. Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta terletak di Jalan Kenari Nomor 56 Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Telepon (0274) 515866. c. Visi dan Misi Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat perihal memperoleh informasi tentang perizinan dan masalah perizinan yang ada di Kota Yogyakarta. Adapun visi dan misi Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1) Visi: Terwujudnya pelayanan yang pasti dalam biaya, waktu, persyaratan dan akuntabel di bidang perizinan. 2) Misi: a) Mewujudkan pelayanan internal. b) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. c) Melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya. d) Melaksanakan pengawasan dan penyelesaian pengaduan perizinan serta advokasi. e) Melaksanakan pengelolaan data dan system informasi. f) Melaksanakan pengkajian perizinan atau regulasi dan pengembangan kinerja.
36
d. Struktur Organisasi Dinas Perizinan
Kepala Dinas Sekretaris
Kelompok Jabatan Fungsional Kasubag Umum & Kepegawaian
Kabid Pelayanan
Kabid Data & Sistem Informasi
Kasie Advis Planing & Administrasi Perizinan
Kasie Data
Kasie Koordinasi Lapangan & Penelitian
Kasie Sistem Informasi
Kasubag Keuangan
Kasubag ADM Data & Pelaporan
Kabid Pengawasan & Pengaduan Perizinan
Kasie Pengawasan
Kasie Pengaduan Perizinan & Advokasi
Kabid Regulasi & Pengembangan Kinerja
Kasie Regulasi
Kasie Pengembangan Kinerja
e. Kedudukan dan tugas pokok. Kedudukan Dinas Perizinan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perizinan, dan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokok Dinas Perizinan adalah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perizinan.
37
f. Sumber Daya Manusia. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perizinan berjumlah delapan puluh lima (85), yang terdiri sebagai berikut: NO
Uraian
Jumlah
S2
S1
Diploma
SLTA
1
Kepala Dinas
1
-
1
-
-
2
Sekretaris
1
-
1
-
-
3
Kepala Bidang
4
-
4
-
-
4
Kepala Sub Bagian
3
-
2
1
-
5
Kepala Seksi
8
3
5
-
-
6
Staf
49
-
16
12
20
7
Naban
20
-
3
8
9
Jumlah
85
3
32
21
29
Sumber data : Dinas Perizinan Kota Yogyakarta (2015). Jumlah pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perizinan saat ini harus melaksanakan penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Perizinan sebanyak 31 jenis izin, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, yang terdiri dari: 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2) Izin In Gang 3) Izin Penyambungan Saluran Air Limbah 4) Izin Penyambungan Saluran Air Hujan 5) Izin Gangguan (HO) 6) Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI) 7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 8) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) 9) Izin Usaha Angkutan 10) Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) 11) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional 12) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
38
13) Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 14) Izin Pemakaian Air Tanah 15) Izin Pengusahaan Air Tanah 16) Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah 17) Izin Juru Bor Air Bawah Tanah 18) Izin Salon Kecantikan 19) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal 20) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal 21) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 22) Izin Penjual Daging 23) Izin Pengusaha Penggilingan Daging 24) Izin Pengusaha Penyimpanan Daging 25) Izin Penelitisn 26) Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL) 27) Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN) 28) Izin Pemakaman 29) Tanda Daftar Gudang (TDG) 30) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 31) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) g. Permohonan Izin dan Pengambilan Izin Proses perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, pemohon datang ke Dinas Perizinan untuk mengambil blangko permohonan. Untuk mengetahui persyaratan atau izin yang dibutuhkan atau perkembangan proses izin yang diajukan, pemohon dapat menggunakan touch screen. Apabila diperlukan, pemohon juga dapat minta advice planning pada petugas. Setelah diisi dan dilampiri persyaratan yang dibutuhkan, diserahkan ke loket pelayanan. Setelah petugas loket pelayanan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan dan dinyatakan permohonan telah lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima berkas permohonan kepada pemohon.
39
Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blanko kendali pada berkas permohonan. Izin
yang
tidak
memerlukan
penelitian
lapangan,
berkas
permohonan diserahkan kepada Kepala Seksi Administrasi Perizinan. Sedangkan untuk izin yang memerlukan penelitian lapangan, seperti izin membangun bangunan, dan izin gangguan berkas permohonan diserahkan kepada koordinator penelitian lapangan. Petugas atau tim penelitian lapangan melakukan peninjauan ke lokasi dengan memberitahu terlebih dahulu kepada pemohon. Petugas lapangan melakukan pengecekan lapangan untuk meneliti kesesuaian antara dokumen dengan kondisi lapangan. Pada saat dilakukan pengecekan hal yang sering terjadi ketidaksesuaian adalah perbedaan luas atau letak antara rencana kegiatan yang dimohonkan dan surat tanah dengan kondisi lapangan. Hasil penelitian lapangan dibuatkan berita acara hasil penelitian lapangan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Kepala Seksi Koordinator Penelitian Lapangan mengadakan rapat koordinasi dengan petugas atau tim penelitian lapangan dan apabila diperlukan melibatkan instansi terkait (untuk kasus-kasus tertentu). Rapat koordinasi akan menghasilkan apabila tidak dapat dipenuhi tiga (3) kemungkinan. Pertama, permohonan ditangguhkan karena ada persyaratan yang harus dipenuhi dengan memberitahukan ke pemohon. Apabila persyaratan sudah dipenuhi, maka permohonan disetujui, apabila tidak dapat dipenuhi permohonan ditolak, apabila diperlukan rekomendasi, maka Dinas Perizinan memohonkan rekomendasi
pada
instansi
terkait.
Kedua,
kemungkinan
kedua
permohonan ditolak. Ketiga, permohonan ditolak.
Izin yang ada retribusinya, seperti Izin Membangun Bangunan, dan izin gangguan (HO) oleh Kepala Seksi Koordinasi dan Penelitian Lapangan dibuatkan penetapan retribusi perizinan dan berkas permohonan beserta berita acara hasil penelitian lapangan dan penetapan retribusinya
40
diserahkan ke Kepala Seksi Administrasi Pelayanan. Kepala seksi Administrasi Pelayanan membuat draft surat penolakan untuk permohonan yang ditolak, sedang permohonan yang disetujui dibuatkan draft penetapan izin dan untuk izin yang ada retribusinya dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Permohonan yang telah disetujui dibuatkan surat pemberitahuan pembayaran retribusi (izin yang ada retribusinya) yang ditandatangini oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Untuk draft penolakan, penangguhan atau penetapan izin dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, setelah dicermati dan di paraf oleh Kepala Bidang Pelayanan dan kemudian disampaikan ke kepala dinas untuk ditandatangani. Surat penolakan atau penetapan izin dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah oleh Sub Bagian Umum untuk dicatat diberi nomor dan cap serta digandakan. Surat
penolakan
dikirimkan
kepada
pemohon,
sedangkan
penetapan izin dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah diserahkan kepada Petugas Administrasi Pelayanan. Pemohon yang datang ke loket pelayanan untuk dibuatkan slip pembayaran retribusi dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan/ pemberitahuan. Pemohon melakukan pembayaran retribusi (izin bagi yang retribusinya) di Bank Pembangunan Daerah DIY di Dinas Perizinan sebagai pemegang kas daerah. Dalam hal pembayaran retribusi melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, pemohon akan dikenakan denda sebesar 2% setiap bulannya, dan setelah maksimal 3 (tiga) bulan tidak dibayar juga maka izin dapat dibatalkan. Setelah itu pemohon kembali ke loket pelayanan dengan membawa bukti pembayaran.
B. Pelaksanaan Prosedur Perizinan Pembangunan Hotel Oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota pariwisata favorit para wisatawan, baik dari turis lokal maupun mancanegara, menjadi faktor utama
41
laju pertumbuhan hotel yang semakin pesat. Dimana terdapat banyak obyek wisata di dalamnya, dituntut untuk memenuhi kebutuhan mobilitas para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Sebagai daya tarik dan pendukung potensi wisata di daerah Kota Yogyakarta maka dilakukan berbagai bentuk pembangunan baik disektor transportasi maupun fasilitas pendukung salah satunya yaitu hotel sebagai sarana penarik wisatawan dari luar kota maupun mancanegara. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tatat Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Pasal 4 yang berbunyi pembangunan kota diarahkan dengan visi yaitu menjadikan daerah sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berbasis lingkungan. Tentunya, Kota Yogyakarta mesti siap sedia untuk menampung para wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang membludak setiap tahunnya. Selain itu, Kota Yogyakarta juga sering menjadi tempat konferensi pertemuan-pertemuan penting. Hotel merupakan salah satu tujuan utama untuk mengakomadasi pertemuan penting tersebut. Hal ini tentunya menjadi peluang yang besar bagi pengusaha dalam bisnis hotel. Setiap pembangunan hotel di Kota Yogyakarta harus mendapat izin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini pihak Dinas Perizinan berhak memberikan izin atau mencabut izin hotel tersebut. Dalam hal perizinan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, Dinas Perizinan berpegang pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, yang mengatur secara detail tentang bangunan gedung di Kota Yogyakarta. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pemerintah telah mengatur bahwa setiap bangunan gedung, termasuk bangunan hotel yang dibangun harus mempunyai
asas dan
tujuan. Hal tersebut seperti yang tertuang pada pasal 2, bangunan gedung diselenggarakan
berlandaskan
asas
kemanfaatan,
keselamatan,
42
keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya. Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk : 1) Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, 2) Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, 3) Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Pembangunan hotel harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagai berikut : (1) Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. (2) Pesyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan banguan gedung, dan izin mendirikan bangunan. (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata banguan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. (4) Penggunaan ruang diatas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk bangunan gedung harus memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku. (5) Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya. Setiap pembangunan hotel harus juga memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 sebagai berikut: (1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:
43
a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, b. Status kepemilikan bangunan gedung, dan c. Izin mendirikan bangunan gedung, (2) Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung. (3) Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan. (4) Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung. Ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, yang meliputi ketentuan fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, pengawasan, peran serta masyarakat, pembongkaran, administrasi izin mendirikan bangunan, dan ketentuan insentif serta disinsentif. Pengusaha
hotel
yang
akan
melakukan
kegiatan
usaha
pembangunan hotel dapat mengajukan izin membangun bangunan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Setelah izin dikeluarkan peruntukannya harus sesuai dengan izin yang diajukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang menyebutkan bangunan gedung mempunyai fungsi: a. Fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara. b. Fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk musholla, bangunan
44
gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng. c. Fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan
usaha
yang
meliputi
bangunan
gedung
perkantoran,
perdagangan, perindustrian, perhotelan/penginapan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan. d. Fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum e. Fungsi khusus mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenisnya yang ditetapkan oleh menteri f. Fungsi campuran atau ganda adalah bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi.
Sedangkan bangunan hotel termasuk kedalam fungsi usaha, karena dengan berdirinya hotel tersebut maka akan berkontribusi pada pendapatan pemerintah
daerah
dan
masyarakat.
Khusus
Kota
Yogyakarta
pembangunan yang cukup berkembang dan mempunyai kontribusi yang cukup besar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Yogyakarta tahun 2010, adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusinya sebesar 25,30 % dari total PDRB (Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2010). Hal ini antara lain terkait dengan keberadaan Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, budaya, dan pariwisata. Hal ini juga sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kota
Yoyakarta
tahun
2012-2016,
merupakan tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
45
(RPJPD) Kota Yogyakarta tahun 2005-2025. RPJMD tahap kedua tetap memperkuat unggulan peran kota Yogyakarta agar memiliki daya saing melalui bidang pendidikan dan pariwisata (RPJMD 2012-2016 kota Yogyakarta). Oleh sebab itu, karena predikat yang telah melekat pada Kota Yogyakarta, maka banyak para pelajar dan wisatawan dari seluruh penjuru nusantara dan wisatawan mancanegara telah datang dan tertarik untuk mengunjungi Yogyakarta. Berkaitan
dengan
perizinan
pembangunan
hotel
di
Kota
Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dipersyaratkan sebagai berikut: a. Persyaratan Pembangunan Gedung, Pasal 8: 1) Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. 2) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: a) Status hak atas tanah, dan izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah b) Status kepemilikan bangunan gedung c) Izin mendirikan bangunan gedung. 3) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. b. Persyaratan administratif bangunan gedung dalam Pasal 9: 1) Setiap bangunan harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas baik milik sendiri maupun milik pihak lain. 2) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan persetujuan atau izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik atau yang menguasai tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik atau yang menguasai tanah dengan pemilik bangunan gedung atau pernyataan kerelaan persetujuan dari pemilik tanah.
46
3) Peryataan kerelaan/persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fingsi banguan gedung dengan jangka waktu pemanfaatan tanah maupun tidak. 4) Perjanjian tertulis sebagaimana tertulis pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak dan batasbatas tanah serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah. c. Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 57: 1) Setiap orang atau Badan yang akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan gedung wajib terlebih dahulu memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 2)
Izin mendirikan bangunan ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
d. Persyaratan IMB, Pasal 58: 1) IMB diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. 2) Persyaratan administrasi terdiri dari: a) Formulir
permohonan
IMB
yang
diisi
lengkap
dan
mencantumkan tanda tangan pemohon, diketahui oleh tetangga Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah dan Camat; b) Fotocopy KTP pemohon dan atau pemilik bangunan yang masih berlaku; c) Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah. d) Surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa yang ditanda tangani oleh pemohon, pemilik tanah dan calon pemilik bangunan.
47
3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari: a) Advice Planning Advice Planning menurut PP Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang
Bangunan
Gedung,
adalah
informasi
tentang
persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu. b) Gambar rencana arsitektur atau teknis meliputi gambar tapak bangunan, denah, rencana pondasi, rencana atap, gambar potongan, gambar instalansi dan sanitasi, gambar struktur, tanda tangan penanggung jawab gambar, gambar letak sistem deteksi dan proteksi kebakaran yang disahkan oleh instansi teknis. c) Terhadap ketinggian bangunan yang ketinggian melebihi ketentuan dalam dokumen Perencanaan Kota pada kawasan intensitas tinggi harus mendapatkan rekomendasi ketinggian bangunan. d) Terhadap Bangunan Cagar Budaya, bangunan yang berada di kawasan cagar budaya dan bangunan yang berada pada garis sempadan sungai memerlukan rekomendasi/surat keterangan dari instansi teknis yang berwenang. e) Kajian lingkungan hidup sesuai ketentuan
perundang-
undangan yang berlaku. e. Sertifikat Laik Fungsi, Pasal 73: 1) SLF bangunan gedung diberikan untuk bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. 2) Penerbitan SLF bangunan gedung diberlakukan pertama kali untuk bangunan gedung yang baru selesai dibangun. a. Untuk bangunan gedung tunggal dalam 1 (satu) kavling/persil, SLF
48
bangunan gedung dapat diberikan hanya pada bangunan gedung yang merupakansatu kesatuan sistem; b. Penerbitan SLF bangunan gedung untuk sebagian diberikan pada unit bangunan gedung yang terpisah secara horizontal, atau
terpisah secara konstruksi; dan
c. Untuk kelompok unit bangunan gedung dalam 1 (satu) kavling/persil dengan kepemilikan yang sama, SLF bangunan gedung dapat diterbitkan secara bertahap untuk sebagian bangunan gedung yang secara teknis sudah fungsional, dan akan
dimanfaatkan
sesuai
dengan
permintaan
pemilik/pengguna. 3) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat
yang
ditunjuk
dengan
mempertimbangkan
hasil
pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung. 4) Pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan tanpa dipungut biaya.
f. Penerapan prosedur perizinan pembangunan hotel : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO). Prosedur pembangunan hotel termasuk ke dalam izin yang bersifat terikat, yaitu izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya, izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin HO, izin usaha industri, dan lain-lain (Adrian Sutedi, 2011:173-175). Hal tersebut juga berlaku pula dalam pemberian izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta yang meliputi prosedur izin membangun bangunan (IMB), izin HO, izin usaha industri dan lain
49
sebagainya. Selain itu, hal tersebut juga diterapkan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam memberikan izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, baik melalui wawancara dengan para pejabatnya maupun data dokumentasi yang ada. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Bapak Darsana, S.H, selaku Kepala Sie Pengembangan Kinerja pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 15.00 tentang proses perizinan IMB pembangunan hotel baru di Kota Yogyakarta: “Langkah-langkah dalam pemberian izin pembangunan hotel melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu izin mendirikan bangunan, untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan harus melalui beberapa tahap, yaitu kajian lingkungan hidup antara lain melalui proses sosialisasi terhadap masyarakat, ada proses pengukuran air tanah kaitannya dengan sumur di lingkungan atau tempat tinggal, setelah melakukan sosialisasi mereka menyusun dokumen lingkungan, bisa disusun oleh pemrakarsa atau pemilik itu sendiri tapi kadang-kadang biasa disusun oleh pihak konsultan. Setelah itu baru ada pembahasan yang melibatkan SKPD teknis terkait, Setelah dinyatakan memenuhi syarat-syarat dokumen tersebut lalu disahkan, baru kemudian terbit izin lingkungan. Setelah mempunyai izin lingkungan baru untuk mendapatkan IMB. Hal tersebut menjadi bagian dari syarat, syarat yang lain, ada lembar teknis kemudian ada sertifikat kepemilikan hak atas tanah, ada dokumen dokumen kependudukan, identitas. Hal itu menjadi bagian dari syarat-syarat. Setelah itu di daftarkan, nanti ada proses cek lapangan. Setelah cek lapangan apakah sudah memenuhi syarat atau tidak baik secara teknis maupun administrasi nya. Setelah memenuhi syarat izin dapat diproses kemudian diberikan izin, namun ketika tidak memnuhi syarat maka permohonan izin akan ditolak.. Baru setelah memiliki izin IMB tersebut maka pihak pemohon izin baru melakukan kegiatan pembangunan. Khususnya untuk hotel sekarang ada moratorium yang diatur dalam perwal nomor 77 tahun 2013, sehingga mulai 1 januari 2014 - 31 desember 2016, tidak memberikan kesempatan untuk mendirikan hotel. Namun permohonan yang sifatnya untuk pengembangan hotel yang sudah ada masih bisa. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dalam proses perizinan pendirian sebuah hotel yang diajukan oleh orang atau badan prosesnya
50
secara bertahap dan berjenjang. Pada tahap pertama yaitu izin mendirikan bangunan (IMB). Pada tahap ini pihak pemohon harus sudah melibatkan masyarakat disekitar calon lokasi bangunan hotel. Kegiatan tersebut antara lain sosialisasi terhadap masyarakat tentang rencana pembangunan hotel sejak dari proses pembangunan sampai dengan operasionalisasi hotel setelah pembangunannya selesai. Dalam penyelenggaraan pembangunan hotel, masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan
pembongkaran
bangunan
hotel.
Masyarakat
melakukan
pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan. Setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar maka akan dilanjutkan dengan pengukuran air tanah dan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan oleh konsultan yang ahli di bidangnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang berbunyi setiap mendirikan bangunan gedung yang menimbulkan dampak lingkungan wajib memenuhi kajian lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan SKPD terkait. Apabila telah memenuhi syarat baru diterbitkan izin lingkungan. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat tentu akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki. Apabila proses ini tidak bisa dipenuhi maka pemohon belum bisa mengajukan perizinan yang selanjutnya, yaitu izin mendirikan bangunan. Mengenai persyaratan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan persyaratan seperti yang tertuang pada Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Pada tahap verifikasi oleh instansi teknis sekaligus peninjauan lapangan maka petugas yang ditunjuk harus bertindak obyektif dan mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar. Kesalahan pada tahap ini dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kepentingan masyarakat sekitar
51
seperti masalah pencemaran air, berkurangnya debit air sumur masyarakat sekitar, suara bising dan lain-lain. Sehubungan dengan adanya moratorium pembangunan hotel baru yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel bahwa mulai 1 Januari 2014 – 31 Desember 2016 tidak ada pemberian izin pembangunan hotel baru maka untuk menganalisis tentang prosedur perizinan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta dalam penelitian ini digunakan data pada tahun sebelum keluarnya moratorium tersebut. Sampai tahun 2013, terhitung pada tanggal 31 Desember 2013 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah menerima 104 ( seratus empat) berkas permohonan izin pembangunan hotel baru. Hingga akhir desember 2015, atau selama dua tahun (tahun 2014 – 2015) telah dikeluarkan izinnya sebanyak 83 pemohon. Sedangkan sisanya sebanyak 21 pemohon dinyatakan belum memenuhi persyaratan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Perizinan bahwa Sampai dengan akhir agustus 2015 ada 18 hotel yang belum memiliki HO (Harian Tribun Jogja, 22 Agustus 2015). Sedangkan pada akhir tahun 2015 ada beberapa hotel di Kota Yogyakarta yang sudah beroperasi namun belum melengkapi syarat-syarat pendirian hotel tersebut. Ini berarti selama 4 (empat) bulan ada perkembangan jumlah hotel yang melengkapi izin HO sebanyak 5 (lima) pemohon. Adapun nama-nama hotel yang belum melengkapi dokumen izin gangguan (HO) , tetapi sudah beroperasi, adalah sebagai berikut : 1) Hotel Vala, Jalan Bausasran Nomor 2, memiliki IMB namun HO ditolak lantaran area parkir yang tidak memadahi. 2) Hotel Laxston, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 139 A, IMB masih tercatat sebagai hotel Grand Iton, kemudian HO ditolak lantaran bangunan tidak sesuai dengan IMB.
52
3) Hotel Citra Dream Jalan AM Sangaji memiliki IMB namun HO ditolak lantaran perubahan gambar teknis IMB. 4) Hotel Grand Marto, Jalan Sisingamangaraja, memiliki IMB tetapi tidak memiliki HO. 5) Hotel Lynn, Jalan Jogokariyan, belum memiliki HO. 6) Hotel Tjokro Style, Jalan Menteri Supeno yang di IMB tercatat sebagai Hotel Grand Cokro, dan HO menunggu perubahan IMB. 7) Hotel Grove, Jalan Ganesha Kelurahan Muja-Muju di IMB tercatat sebagai Hotel Aveon, HO ditolak lantaran bangunan tidak sesuai dengan IMB. 8) Hotel Boutique, Jalan Prof Ir Yohanes di IMB tercatat sebagai The H Hotel, permohonan HO ditolak lantaran Surat Laik Fungsi (SLF) ditolak karena bangunan tidak sesuai dengan IMB. 9) Hotel Neo, Jalan Pasar Kembang, memiliki IMB, tidak ada HO lantaran permohonan SLF ditolak karena bangunan tidak sesuai dengan IMB. 10) Hotel Pandanaran, Jalan Prawirotaman, sudah memiliki IMB, tetapi belum ada HO lantaran SLF ditolak karena bangunan tidak sesuai dengan IMB. 11) Hotel Laxston, Jalan Magelang, belum ada HO, Permohonan IMB ditolak. 12) Hotel Tune, Jalan Gedongkuning, belum mempunyai HO 13) Hotel Cube, Jalan Parangtritis, belum mempunyai HO karena ada perubahan IMB. Berdasarkan
data
tersebut
diatas
bahwa
para
pemohon
pembangunan hotel sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan tetapi belum mempunyai izin HO (Hinderordonnatie). Sedangkan keadaan di lapangan telah melaksanakan pembangunan dan telah menyelesaikan pembangunannya serta telah membuka operasional hotelnya. Padahal seharusnya pemilik hotel belum diperbolehkan membuka operasional hotelnya. Hal ini tentu merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012. Maka pantas juga kalau Sri Sultan
53
Hamengkubuono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta marah karena banyaknya hotel yang belum berizin sudah operasional sehingga pajak hotel banyak yang melayang (Harian Tribun Jogja, 22 Agustus 2015). Dalam penertiban hotel yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung pihak Dinas Perizinan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan SKPD lainnya, dalam hal ini Dinas Perizinan bekerja sama dengan pihak Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta untuk penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tersebut tertuang dalam Pasal 91 yang berisi sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pihak hotel yang melakukan pelanggaran tertuang di dalam Pasal 90 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, yaitu pemilik atau pengguna yang melanggar dikenakan sanksi sebagai berikut: 1) Peringatan tertulis 2) Pembatasan kegiatan pembangunan 3) Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan 4) Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung 5) Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung 6) Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung 7) Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung 8) Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung 9) Perintah pembongkaran bangunan gedung Peraturan dengan sanksi yang tegas akan membantu proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa keberhasilan suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
54
1) Peraturan 2) Petugas/penegak hukum 3) Sarana/fasilitas 4) Kesadaran hukum masyarakat Ketika telah terdapat peraturan yang jelas, maka dibutuhkan seorang petugas untuk menegakkan hukum peraturan tersebut. Dalam menegakkan hukum diperlukan adanya sarana atau fasilitas yang menunjang lancarnya penegakan hukum. Hal itu semua tidak akan berjalan lancar apabila tidak terdapat dukungan dari masyarakat dengan kesadaran mereka akan pentingnya penegakan hukum. Sehingga apabila keempat unsur di atas terpenuhi maka implementasi suatu peraturan akan berjalan lancar dengan hak dan kewajiban yang berjalan beriringan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Senin 21 Desember 2015 pukul 14.00 dengan Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan
Kota
Yogyakarta,
Setiono
dijelaskan
bahwa
beberapa
kelengkapan syarat teknis yang masih menjadi ganjalan keluarnya izin pembangunan hotel baru adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Lebih lanjut masih menurut Setiono bahwa proses amdal membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu lebih dari enam bulan, sekarang masih banyak yang melakukan sidang di Badan Lingkungan hidup (BLH) Kota Yogyakarta untuk memperoleh Amdal. Investor juga harus memenuhi syarat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang juga butuh waktu. Sedangkan menurut Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Dodit Sugeng Mordowo, bahwa IMB memiliki masa berlaku enam bulan. Jika dalam waktu enam bulan sejak diterbitkan, investor tidak melakukan
pembangunan
maka
Izin
Mendirikan
Bangunan
harus
diperpanjang. Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan maksimal dilakukan dua kali atau satu tahun, dan setelahnya bisa dicabut kalau masih belum ada pembangunan.
55
Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 14.00-15.30 terhadap pejabat Dinas Perizinan dan data-data yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta bahwa prosedur Perizinan Pembangunan hotel oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung belum sepenuhnya ditaati oleh pemohon pembangunan hotel, padahal di dalam Peraturan Daerah tersebut sudah dijelaskan syarat-syarat dalam mendapatkan izin mendirikan bangunan dan izin HO. Dari 104 (seratus empat) pemohon selama 2 (dua) tahun baru terealisasi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) atau 79,8 %. Sedangkan perizinan yang belum terealisasi sebanyak 21 (dua puluh satu) pemohon atau 20,2 %. C. Kendala Perizinan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta 1. Faktor yang menjadi kendala dalam perizinan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta Pelaksanaan perizinan pembangunan hotel yang diselenggarakan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, proses pengolahan dokumen, pengecekan kondisi lapangan sampai pengeluaran izin pembangunan hotel. Tapi terkadang terdapat kendala yang ditemui oleh pihak Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengeluarkan izin pembangunan hotel tersebut. Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Bapak Darsana, S.H selaku Kepala Sie Pengembangan Kinerja pada hari Senin 21 Desember 2015 pukul 14.30 bahwa terdapat kendala dalam perizinan pembangunan hotel, yaitu: a. Faktor Internal Faktor internal adalah kendala yang muncul dari pihak Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sendiri. Adapun kendala tersebut
56
yaitu kendala dalam jumlah sumber daya manusia dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Dengan jumlah pegawai yang ada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebanyak 85 orang orang dirasa masih sangat kurang di dalam hal pengurusan izin dalam pengolahan, pengecekan dokumen persyaratan izin, pengawasan, dan peninjauan lokasi izin. Ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota, telah mengatur jangka waktu pengolahan izin mendirikan bangunan pakai hitungan kontruksi selama 17 hari kerja dan izin gangguan besar selama 11 hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon. Dengan keterbatasan jumlah pegawai yang ada, para pegawai Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dituntut menjalankan peraturan yang ada sebagai konsekuensi dari pelaksana dari peraturan tersebut. b. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah faktor yang menjadi kendala diluar Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta itu sendiri. Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan yaitu : 1) Kelengkapan administrasi persyaratan. Mengenai kurang lengkapnya dokumen permohonan izin yang diajukan oleh pihak investor atau pemohon. Diantaranya ketidaksesuaian antara masterplan dengan kondisi lapangan. Dilihat dari permasalahan kurang lengkapnya dokumen izin pembangunan hotel yang diajukan oleh investor atau pemohon dapat bersumber dari pihak investor atau pemohon. Dengan demikian ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab permasalahan
kelengkapan
dokumen
persyaratan
izin
pembangunan hotel yang diajukan. Pertama, pada kecermatan dari pihak investor atau pemohon dalam melengkapi dokumen
57
persyaratan izin. Kedua, pada sosialisasi dokumen persyaratan izin pembangunan hotel. 2) Kelengkapan dokumen kajian lingkungan. Kajian lingkungan merupakan hal yang sangat prinsip dalam pembangunan sebuah hotel, karena keberadaan sebuah hotel diharapkan mendukung pelestarian lingkungan hidup yang telah ada.Pembangunan
hotel
diharapkan
tidak
memunculkan
permasalahan baru antara pihak hotel dengan lingkungan sekitar. 3) Warga sekitar calon lokasi hotel yang belum menyetujui. Persetujuan warga sekitar calon lokasi pembangunan hotel merupakan hal yang sangat penting. Warga menolak keberadaan pembanguan hotel tentu juga mempunyai alasan dilihat dari kepentingan masyarakat. Selama ini kebijakan pemerintah lebih banyak berpihak kepada para pemodal (investor) dan kurang berpihak kepada masyarakat, sehingga sering terjadi penolakan terhadap rencana pembangunan hotel dengan melakukan demo. Berdasakan kendala dari faktor internal dan faktor eksternal perizinan
pembangunan
hotel
di
Kota
Yogyakarta
dapat
diklasifikasikan menjadi kendala teknis dan kendala yuridis. Yang menjadi kendala teknis adalah kurang lengkapnya dokumen permohonan izin yang diajukan oleh pihak investor atau pemohon, kelengkapan dokumen kajian lingkungan, dan warga sekitar calon lokasi hotel yang belum menyetujui akan pembangunan hotel. Sedangkan kendala yuridis adalah berkurangnya jumlah pegawai dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pegawai Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang dapat menimbulkan persoalan berupa sosialisasi peraturan di Dinas Perizinan tidak berjalan optimal, dan lambatnya tindak lanjut petunjuk teknik pelaksanaan peraturannya. Yang berakibat kepada pelayanan perizinan, dan pengaduan masyarakat tentang perizinan tidak dapat cepat dilaksanakan.
58
2.
Solusi untuk mengatasi kendala Terdapat beberapa solusi yang dapat diberikan terhadap beberapa kendala, baik itu kendala dari internal maupun kendala eksternal yang sudah penulis sebutkan diatas. Baik faktor internal maupun eksternal sama-sama berpengaruh terhadap kinerja Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengelola izin pembangunan hotel di Kota Yogyakarta. Tentunya harus ada langkah yang jelas dan efektif dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam perizinan pembangunan hotel. Adapun langkah-langkah yang dapat dicapai menurut pemikiran penulis untuk mengatasi hambatan tersebut secara umum adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengatasi hambatan pada faktor internal Untuk mengatasi masalah mengenai sumber daya manusia yang ada di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta adalah dengan melakukan rekruitmen tenaga teknis, yang bertugas dari sisi pengecekan lapangan, dan administrasi. Yang sifatnya kontrak selama setahun. Mengajukan permohonan untuk penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah, tetapi untuk penambahannya saat ini sangat sulit, karena ada moratorium pegawai negeri sipil. Sehingga Dinas Perizinan Kota Yogyakarta harus memberdayakan sumber daya manusia yang ada saat ini. b. Untuk mengatasi hambatan pada faktor eksternal. 1) Kelengkapan administrasi persyaratan. Perlunya dilakukan sosialisasi terhadap perizinan pembangunan hotel kepada semua pihak, khususnya kepada para investor agar setiap pengajuan permohonan izin pembangunan hotel dilengkapi persyaratan administrasinya. 2) Kelengkapan dokumen kajian lingkungan.
59
Sosialisasi juga perlu ditekankan kepada investor bahwa sebelum ada kajian mengenai analisis dampak lingkungan, permohonan izin pembangunan hotel belum bisa diajukan. 3) Warga sekitar calon lokasi hotel yang belum menyetujui. Selain melakukan sosialisasi terhadap warga disekitar calon lokasi pembangunan hotel, kebijakan pemerintah sebaiknya juga harus berpihak kepada masyarakat sekitar calon lokasi hotel. Kebijakan tersebut antara lain bahwa keberadaan hotel dan masyarakat hubungannya
diibaratkan
simbiosis
mutualisme.
Hubungan
dimana kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Contoh konkritnya misalnya hotel dapat memberdayakan masyarakat sekitar hotel yang produknya dapat dipasarkan melalui hotel, hotel dapat mempekerjakan warga disekitar hotel, apabila ada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan hotel tidak diganti rugi tetapi masyarakat diberikan saham oleh pihak hotel, dan lain sebagainya.
