BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi umum tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. 1. Pengertian PD BPR BKK serta fungsi dan tujuan didirikannya PD BPR BKK PD BPR BKK (Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang berada di kabupaten maupun
di
kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam perusahaan daerah. PD BPR BKK merupakan bank yang didirikan diatas tanah milik BUMD dan merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang dimiliki negara dalam suatu daerah kota/kabupaten membantu
maupun
serta mendorong
kecamatan pertumbuhan
yang bertujuan
guna
perekonomian
dan
pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah di sekitar berdirinya PD BPR BKK tersebut. PD BPR BKK juga mempunyai fungsi
dalam
bidangnya
sebagai lembaga
intermediasi
di
bidang
keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno merupakan anak cabang dari PD BPR BKK Kabupaten Wonogiri yang mengampu 12 BPR BKK
lain
di Kabupaten
Wonogiri
berdasarkan Keputusan Deputi
Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/17/KEP.DpG/2005 tanggal 8 Desember 2005, tentang pemberian izin penggabungan usaha (merger) dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 503/78/2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang persetujuan izin penggabungan usaha (merger) PD BPR BKK WONOGIRI hasil merger mulai beroperasi pada tanggal 2 januari 2006 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 18 januari 2006.
37
38
Tujuan yang melatarbelakangi dilakukan merger (penggabungan) ini yaitu untuk: a. Memperkuat struktur modal Merger dilakukan supaya permodalan PD BPR BKK menjadi semakin kuat dan menjadi lebih leluasa dalam mengelola resikonya sehingga menjadi lebih kredibel di mata masyarakat. Pengaruhya, dengan kepercayaan yang meningkat, diharapkan PD BPR BKK dapat berkembang lebih cepat sehingga peran serta PD BPR BKK dalam pembangunan daerah, khususnya dalam penyaluran kredit akan meningkat. b. Adanya persaingan antara BPR BKK Keduabelas PD
BPR BKK yang melakukan merger tersebut
adalah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan PT. Bank BPD Jawa Tengah. Sebelum melakukan merger mengenai
terjadi persaingan tak sehat antar PD BPR BKK dan pembatasan wilayah
kerja,
sehingga
menyebabkan
terjadinya kesenjangan kondisi antar PD BPR BKK. c. Keterbatasan ruang gerak atau wilayah operasional karena ada pembatasan wilayah Wilayah operasional masing-masing PD BPR BKK di setiap kecamatan sangat sempit dan tidak dapat berkembang secara pesat, PD BPR BKK membutuhkan wilayah operasional yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada wilayah kecamatan akan tetapi meliputi seluruh
wilayah
di Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu, untuk
memperluas pasar sasaran diperlukan merger agar tidak mengalami kendala dalam operasionalnya (menurut hasil wawancara dengan ibu Sri Witamanti K selaku kepala seksi Pelayanan pada tanggal 8 maret 2016 WIB di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno). Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi, Perseroan Terbatas (berupa saham atas
39
nama), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Tentang kepemilikan BPR: a. BPR hanya
dapat
didirikan
dan
dimiliki
oleh
warga
negara
indonesia, badan hukum indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara indonesia, badan hukum indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara indonesia, dan pemerintah daerah; b. BPR
yang
berbentuk
hukum
koperasi,
kepemilikannya
diatur
berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku; c. BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama; d. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia; e. Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat ijin Menteri Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan
dengan
Peraturan
Pemerintah
(http://id.wikipedia.org
/Pengertian BPR BKK .Diakses tanggal 4 februari 2016). Upaya BPR BKK mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PD BPR BKK Wonogiri selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PD BPR BKK Wonogiri terus tumbuh dan berkembang. Prestasi dan penghargaan yang telah di raih PD BPR BKK Wonogiri: a. Wajib Pajak Badan Pembayar Besar Tahun 2006 sekabupaten Wonogiri; b. Peringkat 5 Besar PD BPR BKK se Jawa Tengah; c. Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima Tahun 2011. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri dengan lokasi penelitian pada PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno yang beralamat di jalan arjuna no 20 jatipurno wonogiri, yang merupakan kantor cabang dari kantor pusat operasional PD BPR BKK Wonogiri.
40
Visi dari BPR BKK Wonogiri cabang jatipurno adalah “Menjadi bank yang sehat, besar, mandiri dan mampu bersaing”. PD BPR BKK Wonogiri cabang Jatipurno dalam menjalankan tugasnya sebagai bank untuk melayani masyarakat memiliki misi dalam kinerjanya, yaitu: a. Menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Membantu
dan
mendorong
pertumbuhan
perekonomian
dan
pembangunan daerah disegala bidang; c. Sebagai mitra usaha masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup melalui layanan jasa BPR yang profesional; d. Mengupayakan sumber pendapatan asli daerah. 2. Struktur Organisasi PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno Struktur organisasi PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada bagan dibawah ini yang menunjukan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam melakukan tugasnya, hal ini dilakukan guna memperoleh kinerja kerja para karyawan agar menyadari kedudukan, wewenang serta tanggung jawab
yang mereka emban
dalam PD BPR BKK
WONOGIRI Cabang Jatipurno sehingga terbentuk siklus perkembangan mutu kerja secara profesional untuk menopang berkembangnya PD BPR BKK dalam persaingan di bidang usaha perbankan, bagan struktur organisasi PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno sebagai berikut
PEMIMPIN CABANG
KASI PEMASARAN
AO
KASI PELAYANAN
STAFF PEMASARAN
TELLER
Bagan 1.3 . Struktur Organisasi
SATPAM
41
a. Tugas Pemimpin cabang : 1) merencanakan semua kegiatan utama cabang; 2) mengupayakan operasi cabang dan unit-unit di bawahnya berjalan dengan lancar; 3) mengembangkan/menerapakan pokok cabang
dan
strategi
yang
mengembangkan
menunjang
perubahan
usaha
kesempata-
kesempatan usaha yang baru; 4) menjamin bahwa seluruh transaksi yang disetujui dan sah telah sesuai dengankewenangannya; 5) mengkoordinir
penerimaan
dan
pembayaran
uang
kas/bank,
peliharaan saldo kas, serta melaksanakan penyetoran uang kas berikut
penyampaian
daftar
pertanggungjawaban
dan
laporan
pendukungnya; 6) mengkoordinir pengolahan dan penyelesaian tunggakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7) menilai permohonan kredit untuk direkomendasikan ke pusat atau diputuskan sesuai dengan batas wewenang yang di tetapkan oleh dewan direksi; 8) menandatangani akte, dokumen, surat, memo dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor cabang; 9) memberikan persetujuan pembayaran, penarikan dana dari bank dan tindakan dalam bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuanketentuan yang tercantum dalam surat kuasa umum dari dan oleh direksi. b. Tugas Kasi Pemasaran: 1) memantau perkembangan penugasan account officer dan melakukan pemberdayaan agar dicapai hasil yang optimal; 2) membuat laporan berkala kepada pimpinan kantor cabang mengenai pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga beserta permasalahan serta usulan-usulan perbaikan;
42
3) memastikan bahwa persyaratan administratif permohonan kredit telah lengkap dan dokumen pengikatan kredit lebih diikat sempurna; 4) menyerahkan berkas-berkas debitur baru termasuk dokumen agunan/ pengikatan kredit kepada seksi pelayanan untuk diadministrasikan lebih lanjut dan disimpan di ruang penyimpanan dokumen; 5) mencatat dan mencari solusi bagi pengaduan nasabah; 6) melakukan penanggulangan atas angsuran yang tidak lancer atau kredit bermasalah; 7) melakukan negosiasi penanggulangan kredit bermasalah; 8) memantau perkembangan rekening debitur tertentu; 9) membuat laporan tunggakan kredit kepada pimpinan cabang; 10) melakukan promosi perusahaan; dan 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Tugas Staff Pemasaran: Memperkenalkan,
mempromosikan,
memasarkan
produk
perbankan, dan memperluas jaringan atau relasi antar perbankan atau dengan dunia diluar perbankan itu sendiri. d. Tugas Account Officer: 1) mengetahui detail dan jenis bidang usaha calon debitur; 2) mengetahui karakter calon debitur; 3) mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan saat pengajuan kredit; 4) mengetahui analisa terhadap data-data keuangan calon debitur; 5) mengetahui tingkat kompetisi usaha calon debitur; 6) mengetahui kondisi makro terkait usaha debitur; 7) dapat menganalisa tingkat pengembalian calon debitur; 8) mengetahui keunggulan/kelemahan produk usaha debitur. e. Tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan: 1) menyusun laporan harian mengenai nasabah dana pihak ketiga yang melakukan pembukaan dan penutupan rekening; 2) memantau deposito jatuh tempo;
43
3) menerbitkan laporan keuangan secara periodik; 4) membuat laporan tunggakan debitur, melakukan penanggulangan tunggakan kredit untuk di tindak lanjuti oleh kepala seksi pemasaran; 5) membuat surat pelunasan pinjaman dan pelepasan agunan; 6) melakukan setoran-setoran ke pihak lain seperti pajak; 7) memperbaharui daftar aktiva tetap dan inventaris; 8) membuat laporan yang bersangkutan dengan personalia. f. Tugas Kasir/Teller: 1) mengalokasikan jumlah uang tunai pada pagi hari saat buka kas dan menerima pada saat tutup; 2) memeriksa catatan cash vault yang di buat setiap hari serta mencocokan antara kas fisik dengan catatan; 3) memberikan persetujuan atas penarikan dana pihak ketiga; 4) mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan terhadap uang yang diduga palsu; 5) memberikan persetujuan atas pembukaan rekening dana pihak ketiga; 6) menerbitkan laporan kas harian. g. Tugas Penjaga: 1) mengawasi seluruh wilayah bank; 2) membuka pintu, menyambut dan memberi salam dengan ramah setiap nasabah yang akan masuk ke dalam bank; 3) menanyakan keperluan nasabah dan memberikan nomor antrian kepada nasabah sesuai dengan keperluan nasabah; 4) melakukan tindakan yang cepat dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan nasabah dan pegawai bank jika ada kejadian yang menjurus ke arah kriminal.
44
A.Prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada tahapan pembebanan, pendaftaran, dan eksekusi jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno dilaksanakan melalui bebarapa tahapan, antara lain (wawancara dengan Darsanto selaku Kasi Pemasaran PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno, 8 Maret 2016): 1. Tahap Permohonan Kredit Pengajuan permohonan kredit dari nasabah kepada pihak bank dilakuan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan kredit. Surat permohonan kredit diajukan kepada bagian kredit PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno. Isi permohonan kredit merupakan daftar standart yang berisi mengenai hal-hal sebagai berikut: a. identitas pemohon yang terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor kartu tanda penduduk, alamat, pekerjaan, status perkawinan, debitur bank lain; b. jumlah permohonan pinjaman; c. jangka waktu pinjaman; d. penggunaan dan cara pengembalian pinjaman; e. identitas keluarga; f. jaminan yang diberikan; dan g. lampiran berupa foto copy KTP suami/istri, foto copy Kartu Keluarga & surat nikah, pas foto, BPKB asli dan foto copy, kwitansi dari penjual pertama. Permohonan kredit yang sudah diisi lengkap oleh pemohon kredit harus dimintakan tanda tangan oleh suami atau istri sebagai pihak yang ikut serta menanggung serta meminta rekomendasi dari kepala desa atau kantor tempat dimana pemohon kredit bekerja. 2. Tahap Analisa Kredit
45
PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno akan melakukan analisa terhadap persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh debitur. Analisa kredit bertujuan untuk mengumpulkan berbagai laporan dan informasi serta untuk menilai besarnya nilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Analisa kredit dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C + C, yaitu: a. Character (watak) PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno dalam memberikan kredit harus melihat sifat atau watak dari calon debitur. Kepribadian, moral, kejujuran, dari pemohon kredit perlu diperhatikan. Hal ini untuk mengetahui apakah pemohon kredit dapat memenuhi kewajibannya dengan baik atas perjanjian kredit yang akan diadakan. Karakter calon nasabah ini dapat dilihat pada kebenaran dalam mengisi formulir permohonan kredit dengan cara melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan berkenaan dengan data-data yang diisikannya. Karakter calon nasabah juga dapat dilihat dari riwayat peminjam yang berasal dari informasi rahasia dari bank indonesia. b. Capacity (kemampuan) Kemampuan nasabah dalam mengembangkan
dan mengelola
usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan serta kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman. Dalam hal ini PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno harus mengetahui kemampuan pemohon kredit untuk mengelola bisnisnya sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati. c. Capital (modal/kekayaan) Nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan modal sendiri dan kemampuan keuangan dari pemohon kredit, hal ini akan mempunyai hubungan langsung dengan tingkat kemampuan membayar pinjaman. PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno dalam memberikan kreditnya lebih sering bersifat untuk
46
menambah atau memajukan usaha yang telah ada daripada memberikan kredit yang bersifat modal untuk pembukaan suatu usaha baru. d. Collateral (jaminan) Nilai jaminan yang diajukan harus sebanding dengan kredit yang diminta. Dengan adanya jaminan, PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno akan mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan pada jangka waktu yang telah ditentukan. e. Condition of Economy (prospek usaha) Bank harus bisa menganalisis keadaan ekonomi dan iklim usaha yang berhubungan dengan usaha calon debitur, sehingga dapat mengetahui prospek dari usaha yang dibiayai. PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno harus melihat kondisi ekonomi calon debitur untuk menilai kesanggupan calon debitur dalam melunasi kreditnya f. Constraint (hambatan) Hambatan yang ada sehingga mengganggu atau mempersulit seseorang melakukan bisnis di suatu tempat tertentu. Setelah melakukan analisa awal sesuai dengan prinsip 5C+C tersebut, langkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki terhadap segala sesuatu yang menyangkut diri dan usaha pemohon untuk menentukan layak tidaknya permohonan kredit dikabulkan, apabila layak maka pihak PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno akan melakukan kunjungan ke tempat debitur untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon debitur dan analisa barang jaminan. 3.Tahap Keputusan Kredit Wewenang untuk memberikan keputusan kredit berada di pimpinan cabang atau pegawai yang mendapat delegasi pemberian fasilitas kredit (wawancara dengan Irwan S Account Officer (AO) PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno, 9 maret 2016). Apabila di setujui, akan diberikan surat persetujuan permohonan kredit yang disampaikan secara tertulis kepada debitur dengan mencantumkan ketentuan sebagai berikut:
47
a. identitas debitur; b. plafon kredit; c. bunga kredit; d. jangka waktu kredit; e. provisi kredit; f. biaya administrasi; g. angsuran kredit; h. jenis kredit; i. tanggal akad kredit. 4.Tahap Pembuatan Perjanjian Kredit Setelah permohonan kredit disetujui, debitur kemudian menghadap ke bagian Account Officer untuk membuat perjanjian kredit. Surat perjanjian kredit yang digunakan oleh PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno adalah perjanjian kredit di bawah tangan dan perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris. Surat perjanjian kredit memuat hal-hal sebagai berikut: a. besar kredit yang disetujui (plafon kredit); b. jangka waktu kredit; c. provisi; d. biaya administrasi kredit; e. bunga kredit; f. pembebanan biaya; g. tabungan wajib; h. pembayaran angsuran; i. denda keterlambatan; j. pengalihan barang agunan; k. keadaan ingkar janji; l. agunan kredit; m. asuransi. 5. Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian accessoir (perjanjian ikatan yang artinya
48
perjanjian accessoir ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang). Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Seandainya karena alasan apapun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undang tersebut, yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini tidak berlaku terhadap: a. Jaminan fidusia yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan. Namun demikian, bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua 3
puluh) m atau lebih. c. Hipotik atas pesawat terbang, dan d. Gadai. Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan
Darsanto
selaku
Kasi
Pemasaran PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno, 8 maret 2016, diperoleh keterangan bahwa barang-barang yang di fidusiakan antara lain:
49
a. Kendaraan Bermotor Kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil yang dijaminkan, kedudukannya tetap di tangan pemohon kredit, namun surat kepemilikan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) diharuskan untuk berada di tangan PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno. b. Alat-alat Pertanian Alat-alat pertanian yang dapat difidusiakan adalah berupa mesin-mesin produksi, mesin-mesin pengolah yang mempunyai nilai ekonomi tertentu. Setelah menandatangani perjanjian kredit dengan pihak PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno, maka nasabah
melakukan penyerahan
jaminan secara fidusia kepada pihak bank. Selama pelaksanaan perjanjian, barang fidusia dikuasai oleh debitur (pemberi fidusia), meskipun hak atas barang fidusia sudah beralih ke kreditur atau penerima fidusia. Selama dalam kekuasannya, debitur berhak menggunakan barang fidusia sesuai peruntukannya. Benda-benda jaminan yang diserahkan secara fidusia menjadi milik PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno sejak saat debitur melakukan penyerahan atas benda-benda tersebut. Sehingga debitur tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan barang jaminan kepada orang lain selama kredit belum dilunasi. Dalam hal ini debitur hanya sebagai pemakai. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia tersebut memuat hal-hal antara lain: a. hari, tanggal dan waktu pembuatan akta; b. identitas para pihak; c. data perjanjian yang dijamin secara fidusia; d. uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; e. nilai jaminan; f. nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; g. identitas saksi.
50
Telah sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurangkurangnya memuat: a. identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia; b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia; d. nilai penjaminan; dan e. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.” Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia di PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : ”Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.” 6. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia : “ Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan” PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno telah melaksanakan pendaftaran terhadap jaminan fidusia. PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno menyerahkan pendaftaran jaminan fidusia kepada notaris yang telah ditunjuk oleh pihak bank. Pendaftaran fidusia pada saat ini menggunakan sistem elektronik dan tidak lagi harus ke kantor Pendaftaran Fidusia secara langsung. Pendaftaran fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Menerangkan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik mencakup permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia. Pihak notaris yang bekerjasama dengan PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno membuat permohonan pendaftaran jaminan fidusia sesuai yang diatur dalam
51
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia : “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia; b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; d. uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia; e. nilai penjaminan; dan f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”. Mengenai biaya pendaftaran jaminan fidusia, besarnya biaya diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi : “Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus); b. nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus); dan c. nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari obyek yang dibuatkan aktanya”. Dari hasil wawancara dengan Darsanto selaku Kasi Pemasaran, 8 maret 2016, pihak bank hanya mendaftarkan akta jaminan fidusia apabila merupakan suatu kredit dalam jumlah yang besar dan apabila kredit dirasa berpeluang macet. Hal ini dikarenakan apabila harus didaftarkan maka akan memberatkan pihak nasabah yang harus menanggung beban biaya untuk pendaftaran akta jaminan fidusia. 7. Eksekusi Jaminan Fidusia Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di atur di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : ”Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
52
a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”. Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diliat bahwa eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui cara-cara, antara lain : a. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena menurut Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah-irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. b. Pelelangan Umum atau Parate eksekusi Eksekusi
fidusia
juga
dapat
dilakukan
dengan
jalan
mengeksekusinya, oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum, di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan penerima fidusia. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”. c. Penjualan di bawah tangan.
53
Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: 1) Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia; 2) Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; 3) Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan; 4) Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah tersebut; 5) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis. Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada penerima fidusia. Akan tetapi, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar. (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Untuk perjanjian jaminan fidusianya sendiri, seperti yang telah dicantumkan di atas bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir atau perjanjian tambahan/perjanjian ikutan, untuk itu perjanjian pokoknya tetap sah meskipun perjanjian jaminannya pembebanan bendanya tidak menggunakan akta otentik dan tidak didaftarkan, tetapi untuk tindakan eksekutorialnya tidak bisa dilaksanakan dengan lembaga parate eksekusi karena seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
54
Dari pasal tersebut bisa kita lihat bahwa hanya yang memiliki sertifikat jaminan fidusia (yang dibuat dengan akta otentik dan didaftarkan) yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga bagi perjanjian dengan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta dibawah tangan dan tidak didaftarkan ketika debitur wanprestasi atau cidera janji tidak bisa menggunakan lembaga parate eksekusi (eksekusi langsung). Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan
Darsanto
selaku
Kasi
Pemasaran PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno 8 maret 2016, eksekusi benda jaminan fidusia yang debiturnya melakukan wanprestasi, pihak PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno belum pernah melalui jalur lelang dalam eksekusi benda jaminan, melainkan menggunakan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan bersama. PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno selalu dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara negosiasi dengan menjual kepada pihak ketiga sebagai pembeli atas benda jaminan yang difidusiakan. Kemudian setelah diperoleh kesepakatan harga, pihak bank akan mengambil hasil penjualan sebagai pelunasan atas utang debitur. 8. Hapusnya jaminan fidusia Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka jaminan fidusia oleh hukum di anggap telah hapus. Kejadian-kejadian tersebut adalah sebagai berikut :. a. Hapusnya hutang yang dijamin oleh jaminan fidusia . b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. c. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia (Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin oleh fidusia adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian hutang piutang. Jadi, jika perjanjian hutang piutang atau piutangnya lenyap karena alasan apa pun maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi lenyap. Hapusnya fidusia akibat musnahnya
55
barang jaminan fidusia tertentunya juga wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika barang obyek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada. Hanya saja dalam hal ini, jika ada pembayaran asuransi atas musnahnya barang tersebut. (Pasal 25 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunsi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka ada dua hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu: 1. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia; 2. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan
yang
menyatakan
sertifikat
jaminan
fidusia
yang
bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
B.Permasalahan dalam pemberian kredit yang menggunakan jaminan fidusia
di
PD
BPR
BKK
WONOGIRI
Cabang
Jatipurno
dan
penyelesaiannya Berdasarkan wawancara dengan Account Officer PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno Agus S.Nugroho pada tanggal 10 Maret 2016, pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini mengalami sedikit permasalahan. diantaranya: a. Nilai penjaminan menyusut Nilai yang merupakan taksiran oleh Account Officer berdasarkan kondisi barang agunan, sehingga kredit yang diberikan tidak melebihi nilai dari agunan yang disediakan. Nilai jaminan dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang cenderung memyusut, sehingga hal ini tentunya akan
56
menimbulkan suatu permasalahan. Permasalahan ini dapat di atasi oleh pihak Account Officer itu sendiri. Account Officer dalam menentukn nilai pinjaman harus dilakukan secara benar dan teliti sehingga nilai jaminan pada saat obyek tersebut dijual tidak mengalami penurunan tajam dan bisa menutupi nilai dari kredit yang ada. b. Nilai transaksi barang menyusut Apabila jangka waktu kredit dengan jaminan fidusia panjang, maka nilai transaksi barang dari tahun ke tahun akan menurun sehingga harga benda tersebut menjadi murah. Hal ini akan menjadi masalah ketika debitur wanprestasi ternyata pada saat benda tersebut dijual harganya menjadi rendah sehingga tidak dapat menutupi kekurangan hutang dari debitur. Penyelesaiannya, kredit dengan jaminan fidusia diberikan untuk kredit dengan jangka waktu pendek dan menengah agar nilai transaksi tidak menyusut drastis. c. Kreditur bertambah Apabila kreditur bertambah dengan obyek jaminan yang sama, dan bila kreditur tersebut wanprestasi, obyek jaminan fidusia tersebut harus dibagi sesuai dengan jumlah kreditur. Dalam ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia bisa dibebankan kepada lebih dari satu kreditur/penerima fidusia. Permasalahan ini dapat diatasi dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa terhadap satu obyek jaminan yang sama apabila dibebankan lebih dari satu kreditur maka yang diutamakan pelunasanya adalah kreditur yang pertama kali melakukan pendaftaran akta fidusia. d. Pemberi fidusia (debitur) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa seizin penerima fidusia (kreditur) Terhadap perbuatan tersebut, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang mengadaikan atau mengalihakan obyek jaminan fidusia tanpa
57
seijin kreditur yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). e. Debitur mengubah isi dari benda yang menjadi obyek jaminan sehingga kualitasnya menjadi menurun Misalnya mengganti onderdil kendaraan bermotor dengan onderdil bekas. Perbuatan debitur tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia, hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia telah beralih dari pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur), sehingga pemberi fidusia (debitur) hanya dianggap sebagai penyewa yang mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara dan memakai obyek jaminan yang dikuasainya. f. Debitur wanprestasi Apabila debitur melakukan wanprestasi maka terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilaksanakan di bawah tangan atau melalui lelang umum. Apabila kredit macet dengan jaminan fidusia terjadi maka pihak PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tersebut. Eksekusi tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penjualan di bawah tangan dan melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang di Surakarta. Apabila debitur tersebut wanprestasi selama ini pihak PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno selalu melakukan penjualan melalui perjanjian dibawah tangan dengan persetujuan debitur, sebab jika melalui kantor lelang maka harus prosesnya rumit dan biayanya mahal. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang timbul dari debitur dan kreditur dapat diatasi oleh pihak bank, namun untuk permasalahan yang timbul dari obyek jaminan itu sendiri sedikit sulit sebab obyek dari jaminan fidusia adalah barang bergerak. Namun selama ini pihak PD BPR BKK WONOGIRI Cabang Jatipurno dapat mengatasi masalah tersebut.
