52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian 4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Desa Bengkelu Lor Wilayah Desa Bengkelu Lor secara adminsitratif merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan luas wilayah desa adalah 863,234 Ha dan terletak pada Ketinggian + 160 m di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata antara 27 – 300C dengan curah hujan sebesar 2100 mm/tahun. Wilayah Desa Bengkelu Lor
terdiri dari 7 dusun.
Penggunaan tanah di wilayah Desa Bengkelu Lor seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 4.1. Data Penggunaan dan Fungsi Tanah di Desa Bengkelu Lor No. 1 2 3
Macam Penggunaan Tanah Pemukiman Pertanian Sawah Tanah Kering/Tegal Jumlah
Luas (Ha) 25 ha 30 ha 863.106 ha 863.234 ha
Sumber : Profil Desa Bengkelu Lor 2013
Dilihat dari segi demografi, jumlah penduduk Desa Bengkelu Lor akhir tahun 2011 mencapai 5.263 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.526 jiwa (48%) dan penduduk perempuan sebanyak 2.737 jiwa (52%) dengan jumlah KK sebanyak 1262, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk di wilayah Desa Bengkelu Lor rata-rata tahun 2013 sebesar 0,05%. Dimana hal ini
52
53
berpengaruh
terhadap
ingkat
perkembangan wilayah. Selanjutnya data
penduduk berdasarkan Agama yang dianutnya adalah sebagaimana tabel berikut ini. Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Berdasar Agama yang Dianut No 1 2 3 4 5
Agama Islam Kristen Khatolik Hindu Budha Jumlah
Jumlah (orang) 5115 106 42 5.263
Sumber : Profil Desa Bengkelu Lor 2013
Berdasar data tersebut menggambarkan bahwa penduduk Desa Bengkelu Lor mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Berikut akan disajikan data penduduk berdasar usia, data tersebut peneliti sajikan dalam tabel 4.3 berikut ini :
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tabel 4.3 Data Penduduk Berdasar Usia Usia Jumlah (orang) 0 – 5 tahun 298 6 – 10 tahun 393 11 – 15 tahun 388 16 – 20 tahun 459 21 – 25 tahun 377 26 – 30 tahun 369 31 – 35 tahun 327 36 – 40 tahun 399 41 – 45 tahun 339 46 – 50 tahun 392 51 – 55 tahun 497 56 – 60 tahun 381 61 – 65 tahun 383 66 keatas 261 Jumlah 5.263
Sumber : Profil Desa Bengkelu Lor 2013
54
Data tabel berikut akan disajikan tentang mata pencaharian penduduk di wilayah Desa Bengkelu Lor, data tersebut seperti tersaji dalam tabel 4.4 berikut : Tabel 4.4 Data Penduduk Berdasar Matapencaharian Penduduk No 1 2 3 4 5 6 7 8
Matapencaharian Jumlah (orang) Sektor Pertanian & Perkebunan 1.648 Pedagang 139 Buruh 947 Bidang jasa 211 PNS 206 ABRI/Polri 97 Pensiunan 73 Lain-lain (usia sekolah & usian 1.942 non produktif) Jumlah 5263 Sumber : Profil Desa Bengkelu Lor 2013 Data di atas dapat diketahui bahwa penduduk terbanyak di Desa Bengkelu Lor adalah dengan matapencaharian sebagai petani. Sementara itu data penduduk di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik berdasar Tingkat pendidikan sepertitersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 4.5 Data Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan Penduduk No 1 2 3 4 5 6
Tingkat Pendidikan Tidak/Belum sekolah Tidak tamap SD/MI Tamap SD Tamap SMP/MTs. Tamat SMA/MA Tamat Perguruan Tinggi Jumlah
Sumber : Profil Desa Bengkelu Lor 2013
Jumlah (orang) 540 1.383 1.180 1.029 1.102 29 5263
55
Dalam membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonseia “mencerdaskan kehidupan bangsa”, serta untuk menciptakan sumberdaya manusia yang unggul, maka di wilayah Desa Bengkelu Lor terdapat beberapa lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Hal tersebut seperti tersaji dalam tabel berikut ini : Tabel 4.6 Data Lembaga Pendidikan di Desa Bengkelu Lor No 1 2 3
Lembaga Pendidikan TK SD SLTP Jumlah
Jumlah (buah) 3 4 1 8
Sumber : Profil Desa Bengkelu Lor 2013
Berdasar keadaan lembaga pendidikan yang ada di Wilayah Desa Bengkelu Lor, dimana terdapat sebanyak 8 lembaga pendidikan danhal tersebut telah dianggap cukup untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan program wajib belajar 9 tahun serta menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berpotensi tinggi.
4.1.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 1.
Visi Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama yang mampu menarik dan menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta
56
produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut. Dalam perumusan visi, hendaknya : a.
Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin dicapai;
b.
Dapat
memberikan
arahan
dan
mendorong
anggota
organisasi
menunjukkan kinerja yang baik; c.
Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan;
d.
Menjembatani masa kini dan masa mendatang;
e.
Ganbaran yang realisitis dan kridibel, dengan masa depan yang menarik;
f.
Sifatnya tidak statis dan tidak selamanya. Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka penyataan Visi Desa Bengkelu Lor adalah “mewujudkan pelayanan yang prima serta tertib administrasi dalam rangka menjadikan masyarakat yang partisipatif terhadap pembangunan“ Visi
tersebut
mengandung
makna
adanya
keinginan
untuk
mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, profesional dan bertanggung jawab dengan maksud agar tercipta penghargaan dari masyarakat kepada pemerintah Desa sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakta dalam pembangunan daerah.
57
2.
Misi Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/ diemban oleh instansi pemerintah, sebagi penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang. Pernyataan misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Desa Bengkelu Lor. Adapun misi Desa Bengkelu Lor adalah sebagai berikut : a.
Memberikan pelayanan yang murah, cepat, tepat, efektif dan efisien kepada masyarakat;
3.
b.
Meningkatkan pembangunan khususnya pada sektor pertanian;
c.
Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang telah ditetapkan oleh Desa Bengkelu Lor adalah :
58
a.
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.
Meningkatkan pembangunan di Desa Bengkelu Lor;
c.
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Bengkelu Lor
Sasaran yang telah ditetapkan oleh Desa Bengkelu Lor adalah : a.
Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat untuk pencapaian tertib administrasi kependudukan serta adanya ketentraman bagi masyarkat di Desa Bengkelu Lor.
b.
Meningkatnya pembangunan diberbagai sector serta sarana dan prasarana umum masyarakat di Desa Bengkelu Lor;
c.
Meningkatnya partisipasi masyarakat serta organisasi kemasyarakatan didesa Bengkelu Lor.
4.1.3. Diskripsi Kepemerintahan Desa Bengkelu Lor Manajemen keperangkat desaan dan sumber daya manusia sangat penting bagi suatu organisasi atau lembaga baik itu swasta maupun lembaga kepemerintahan baik itu didalam mengelola, mengatur dan memanfaatkan perangkat desa sehingga dapat berfungsi secara kebutuhan keterkaitantif untuk tercapainya tujuan organisasi terkait. Dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional pelayanan di Kantor Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik didukung oleh 15 orang perangkat desa. Untuk lebih jelasnya, dalam tabel berikut akan disajikan data perangkat desa dengan berdasarkan pada jenis kelamin perangkat desa yang ada.
59
Tabel 4.7 Data Perangkat desa Berdasar Kelamin Kantor Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik No.
Jenis Kelamin
1
Laki-laki
2
Perempuan
Jumlah
Jumlah (Orang perangkat desa) 7 2 9
Sumber : Profil Desa Bengkelu Lor 2013
Berdasar atas tabel 4.7 dapat diketahui bahwa perangkat desa yang ada di Kantor Desa Bengkelu Lor, untuk perangkat desa laki-laki sebanyak 9 orang perangkat desa sedangkan perangkat desa perempuan (wanita) sebanyak 2 orang. Kemudian data perangkat desa yang ada di Kantor Desa Bengkelu Lor berdasarkan tingkat pendidikan terakhir atau pendidikan yang telah diselesaikan, data tersebut seperti yang penulis sajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 4.8 Data Perangkat desa Berdasar Tingkat Pendidikan Kantor Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik No. 1 2 3 4 5
Tingkat Pendidikan Perangkat desa SD SMP SMU Sarjana Muda Sarjana (S1) Jumlah
Sumber : Buku Profil Desa
Jumlah (Orang perangkat desa) 2 5 2 9
60
4.1.4. Struktur Organisasi Desa Bengkelu Lor Bedasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gresik Nomor 55 Tahun 2004 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kepala Desa dan Kecmatan, pada (Pasal 1, ayat 7) menjelaskan pengertian Kepala Desa adalah Wilayah kerja Kepala Desa sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan, sedangkan struktur organisasi Desa Bengkelu Lor sebagai berikut: 1. Kepala Desa 2. Sekretaris 3. Kepala Seksi Pemerintahan 4. Kepala Seksi Ketertiban 5. Kepala Seksi Pembangunan 6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Organisasi adalah suatu sistem kerjasama dari kelompok orang untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi harus disusun berdasarkan pola yang jelas dalam pembagian tugas dan wewenang agar tidak terjadi keseimbangan tugas masing-masing. Berdasar pengertian tersebut, bahwa dengan adanya struktur organisasi, maka akan dapat diketahui adanya : 1. Hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya 2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian 3. Garis-garis kekuasaan atau wewenang masing-masing bagian 4. Dalam hubungan kelembagaan di Kantor Desa Bengkelu Lor, bagan keorganisasiannya dapat digambarkan sebagai berikut :
61
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Bengkelu Lor KEPALA DESA SEKRETARIS
KA. SEKSI PEMERINTAHAN
KA. SEKSI KETERTIBAN
KA. SEKSI PEMBANGUNAN
KA. SEKSI KESRA
PERANGKAT DESA
PERANGKAT DESA
PERANGKAT DESA
PERANGKAT DESA
KEPALA DUSUN
Berdasar bagan struktur organisasi di atas, maka penjabaran tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian dapat dijelaskan dalam bagian berikut ini : 1.
Tugas pokok dan Fungsi Kepala Desa Kewenangan Kepala Desa sebagaimana tercantum Pasal 3, Ayat (1), berbunyi
Dalam
menjalankan
fungsinya
Kepala
Desa
mempunyai
kewenangan yang berasal dari sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat. Sedangkan rincian tugas dan fungsi Kepala Desa adalah : a.
Kepala Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat,
b.
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Desa mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat;
62
2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan terhadap jalannya pemerintahan Kepala Desa pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya; 3) Peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; 4) Penyusunan program, penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga. Sekretariat Kepala Desa mempunyai tugas membantu Kepala Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kepala Desa, Pasal 11 Ayat (1). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Kepala Desa mempunyai fungsi: a.
Penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan untuk pengevaluasian pelaksanaannyaa;
b.
Pengelolaan urusan keuangan;
c.
Pengelolaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta tata usaha perlengkapan;
2.
d.
Pelaksanaan urusan rumaah tangga;
e.
Pelaksnaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
Fungsi dan tugas Seksi Pemerintahan, Seksi
Pemerintahan
mempunyai
tugas
melakukan
urusan
pemerintahan, administrasi kependudukan, Pasal 12 Ayat (1). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
63
a.
Pengumpulan,
pengolahan
dan
pengevaluasian
data
di
bidang
pemerintahan; b.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan koordinasi instansiinstansi di wilayah kerja Kepala Desa;
3.
c.
Pembinaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
d.
Pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
Tugas pokok dan Fungsi Seksi Ketertiban Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan urusan ketentraman dan ketertiban. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketertiban mempunyai fungsi: a.
Pengumpulan,
pengolahan
dan
pengevaluasian
data
di
bidang
ketentraman dan ketertiban;
4.
b.
Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c.
Pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum;
d.
Penyelenggaraan kegitan administrasi perlindungan masyarakat;
e.
Penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;
f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
Tugas pokok dan Fungsi Seksi Pembangunan, Seksi
Pembangunan
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
pembinaan perekonomian dan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
64
a.
Pegumpumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data di bidang perekonomian dan pembangunaan;
b.
Pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lain dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
c.
Pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
d.
Pengkoordinasian
pelaksanaan
pembangunan
serta
manjaga
dan
memelihara prasarana dan sarana lingkungan kepala desa; e.
Penyusunan program dan pembinaan administrasi perekonomian dan pembangunan di kepala desa;
f. 5.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
Tugas pokok dan Fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pembinaan dalam bidang keagmaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: a.
Pelayanan kepada masyaarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
b.
Pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
c.
Penyusunan program dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
d.
Penyusunan bahan dan laporan di bidang kesejahteraan rakyat;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
65
4.2. Analisis Hasil Penelitian 4.2.1. Efektivitas Bantuan Hibah Bagi Lembaga Kemasyarakatan Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,
badan/lembaga
asing,
badan/lembaga
internasional,
Pemerintah,
badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar. Sebagai dasar hukum tengang pemberian hibah yaitu : 1.
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
4.
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5.
PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
6.
PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.
PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; dan
8.
Peraturan Menteri Dalam Ngeri Nomor 39 tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
66
9.
Peraturan WaliDesa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Petanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Terdapat beberapa sumber hibah yang dapat diberikan kepada pemerintah
terdiri dari hibah dari pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah pusat. Hibah kepada pemerintah daerah dapat bersumber dari : 1.
Pemerintah;
2.
Pemerintah daerah lain;
3.
Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan
4.
Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.
Hibah dari Pemerintah dapat bersumber dari: 1.
Pendapatan APBN;
2.
Pinjaman Luar Negeri;dan/atau
3.
Hibah Luar Negeri. Hibah dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri dapat bersumber
dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional dan/atau donor lainnya.
4.2.1.1. Bentuk Hibah Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan
67
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Bagaimana kriteria penerima hibah, hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Camat Benjeng, yaitu : Pemberian Hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 2. Peruntukannya untuk peningkatan fungsi Pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur; 3. Peruntukannya guna penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala regional di daerah; 4. Peruntukannya guna melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD; 5. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan Iain oleh peraturan perundang-undangan; dan Memenuhi persyaratan penerima hibah. (Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2014)
Apabila dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah dipersyaratkan untuk menyediakan dana pendamping, maka hibah diberikan kepada penerima hibah yang bersedia menyediakan dana Pendamping. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kabid Pengembangan Masyarakat Kecamatan Benjeng, menyampaikan : Hibah Mempunyai 3 bentuk, yaitu : 1. Hibah dalam bentuk uang; 2. Hibah dalam bentuk barang dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 3. Hibah dalam bentuk jasa dapat berupa bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya. (Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2014)
68
Kemudian hibah yang diberikan pemerintah memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah : 1.
Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan Program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program ini menampung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Potensi besar dalam bentuk sumber daya manusia untuk ikut berperan dalam pembangunan desa. Salah satu peran yang dilakukan oleh pemerintah adalah memfasilitasi programprogram pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat langsung
kepada
masyarakat
yang
diharapkan
mampu
mendorong
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Camat Benjeng, yaitu : Program ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, mengurangi beban kehidupan masyarakat, menuntun masyarakat kearah kehidupan yang lebih sejahtera, mewujudkan masyarakat yang dinamis, membantu dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi warga dan mempermudah akses warga terhadap informasi dan ilmu pengetahuan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2014)
Sementara itu hasi wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Bengkelu Lor, yaitu : Program Pengembangan Desa Binaan dilaksanakan dalam bentuk jaringan kerjasama yang sinergis dan berorientasi pada kemandirian masyarakat. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat luas
69
dapat berupa perorangan, kelompok, komunitas maupun lembaga yang berada di pedesaan dengan kegiatan diberbagai bidang. (Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2014)
Mengenai tujuan pemberian Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan, peneliti melakukan wawancara yang peneliti lakukan dengan
Kabid Pengembangan Masyarakat Kecamatan Benjeng,
yaitu :
Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. (Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2014)
Lebih lanjut beliau menyampaikan : Dengan adanya program ini, diharapkan: a. Mampu terentaskannya masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. b. Mampu mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas masyarakat untuk mengatasi masalah. c. Mampu mengembangkan potensi lokal yang sudah ada baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. d. Mampu mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat. (Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2014)
Berdasar hasil wawancara di atas dapat dikethaui bahwa bentuk hibah yang diberikan pemerintah atau pihak-pihak pemberi hibah di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik diberikan dalam bentuk hibah barang, bentuk barang dan jasa.
70
Kemudian bagaimana tingkat efektivitas bentuk hibah yang diberikan?, untuk mengethaui hal tersebut peneliti menggali informasi dengan Kepala Desa Bengkelu Lor, beliau menyampaikan : Dalam memberikan hibah, kami memilih dan menyesuaikan dengan karakter organisasi atau perorangan serta kemampuan yang dimiliki. Darisitu kita menentukan bentuk hibah apa yang akan kami berikan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2014)
Lebih lanjut beliau menyampaikan : Dan selama ini kami merasa bahwa bentuk hibah yang kami berikan sudah sesuai dengan karakter dan kemampuan organisasi atau perorangan sebagai penerima bantuan hibah. (Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2014)
Kemudian hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala BPD, beliau menyampaikan : Terdapat beberapa ketentuan serta bentuk hibah yang akan diberikan dan kami menentukan penerima hibah sesuai dengan bentuk hibang yang akan diterima. Dengan demikian bantuan hibah yang kami berikan (Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2014)
Lebih lanjut beliau menyampaikan : Menurut saya bahwa bentuk hibah yang diberikan kepada penerima sudah sesuai dengan kondisi dan kemampuan penerima serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. (Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2014)
Sedangkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Supriyanto, salah seorang Ketua Kelompok masyarakat petani yang menerima bantuan hibah dari pemerintah Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, beliau menyampaikan :
71
Menurut pendapat saya bahwa bentuk hibah yang diberikan pemerintah sudah sesuai dengan kekampuan dan sasaran bentuk hibah yang diberikan (Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2014)
Selanjutnya Bapak Sujatmiko, yang juga salah seorang Kelompok masyarakat bidang UKM di Desa Bengkelu Lor, beliau menyampaikan : Saya berpendapat bahwa bentuk hibah yang diberikan sudah baik dan sesuai dengan peruntukan bantuan hibah tersebut. Hanya saja mungkin dari segi kuantitas masih harus ditingkatkan sehigga pemanfaatan bantuan hibah tersebut dapat diperoleh secara maksimal (Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Mei 2014)
Berdasr hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bentuk hibang di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang diberikan kepada penerima sudah sesuai dengan beberapa narasumber diperoleh keterangan bahwa bentuk hibah yang diberikan kepada penerima sudha dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan serta kemampuan dan karakter penerima hibah.
4.2.1.2. Penerima Hibah Tujuan hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Berdasarkan pasal 5 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, maka hibah hanya dapat diberikan
72
secara limitatif atau penerima hibah telah diatur secara limitatif artinya tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi dari yang sudah ditentukan kepada: (a) pemerintah; (b) pemerintah daerah lainnya; (c) perusahaan daerah; (d) masyarakat; (e) organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya dalam pasal 6 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dijelaskan bahwa (a) hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan; (b) hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan; (c) hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional; (e) hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 7 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 menjelaskan bahwa (1) hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit : (a) memiliki kepengurusan yang jelas; dan (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; (2) hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit: (a) telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali
73
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan (c) memiliki sekretariat tetap. Selain itu siapa-siapa yang boleh menerima hibah sesuai pasal 8 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah adalah sebagai berikut: (a) pemerintah; (b) pemerintah daerah lain; (c) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau; (d) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) bahwa hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah dilakukan dengan ketentuan hibah dimaksud sebagai penerimaan negara dan/atau hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN. Sedangkan hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” inilah yang dimaksudkan berpedoman pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 beserta perubahannya. Dari penjelasan pasal-pasal yang mengatur tentang siapa-siapa yang boleh menerima hibah dan apa-apa persyaratan penerima hibah sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan PP Nomor 2 Tahun 2012, maka dapat dipahami atas beberapa hal sebagai berikut: pertama, penerima hibah sudah diatur secara limitatif yaitu pemerintah; pemerintah daerah lainnya; perusahaan daerah; masyarakat; badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan; dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; kedua, hibah kepada masyarakat
74
diberikan dengan persyaratan harus memiliki kepengurusan yang jelas; dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; Ketiga, hibah dapat diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dengan persyaratan: (1) berbadan hukum Indonesia, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut berbadan hukum yang didirikan melalui akta notaris dan disahkan oleh Menteri yang terkait; (2) telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, artinya organisasi kemasyarakatan tersebut telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun melalui satuan kerja perangkat daerah yang mengurusnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Camat Benjeng, beliau menyampaikan : Sebagai penerima hibah yaitu : Lembaga, masyarakat dan Kelompok Masyarakat Penerima Hibah 1. Pemerintah Daerah dapat menghibahkan uang, barang dan jasa kepada lembaga atau masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang meliputi: a. Pemerintah Pusat, b. Pemerintah Daerah lainnya; c. Perusahaan daerah; d. Masyarakat; dan/atau e. Organisasi kemasyarakatan. 2. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah kabupaten. 3. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah. 4. Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada perusahaan daerah yang dimiliki oleh Daerah. 5. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
75
6.
Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakat yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Lebih lanjut : 1. Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan b. Berkedudukan dalam wilayah Kabupaten. 2. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. Telah terdaftar pada pemerintah kabupaten setempat sekurangkurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. Berkedudukan dalam wilayah kabupaten; dan c. Memiliki sekretariat tetap. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Kemudian bagaimana dengan kriteria hibah yang diberikan pemerintah, peneligi menggali informasi dengan melakukan wawancara dengan Kabid Pengembangan Masyarakat Kecamatan Benjeng, beliau menyampaikan : Hibah berupa uang/barang atau jasa diberikan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Hibah memenuhi kriteria paling sedikit : a. Bersifat bantuan, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan b. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam NPHD; c. Memenuhi persyaratan penerima hibah. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Sebagai penerima hibah sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Bengkelu Lor, diperoleh penjelasan sebagai berikut : Sebagai penerima hibah, dapat secara kelompok atau organisasi maupun perorangan. Dari kelompok atau organisasi, hibah dapat diberikan kelompok atau organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan atau kelompok usaha. Sedangkan untuk individu dapat diberikan kepada seseorang baik yang beraktivitas di sektor usaha, sektor pendidikan atau bidang sosial. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
76
Bagaimana dengan kesesuaian hibah dengan yang diharapkan penerima hibah?, untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan dengan Camat Benjeng dan beliau menyampaikan : Untuk menentukan kelompok atau organisasi juga secara individu kami melalui seleksi yang sangat ketat. Karena banyak sekali organisasiorganisasi yang mengajukan untuk mendapatkan bantuan hibah tersebut. Kami menetapkan kriteria-kriteria yang telah diatur dalam Pertaruan Pemerintah dan Perda Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014) Dan menurut saya bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PP, Permendagri dan Perda Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik telah kami laksanakan dengan baik. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Kemudian hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, beliau menyampaikan : Berdasar hasil analisa dan klarifikasi penilaian yang kami lakukan bahwa penerima bantuan hibah secara kesluruhan sudha baik meskipun ada beberapa yang belum memenuhi persyaratan sehingga kami tidak mengabulkan atau tidka memberikan acc atas proposal pengajuan untuk mendapatkan hibah yang akan kami berikan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Sedangkan Kabid Pengembangan Masyarakat Kecamatan Benjeng yang peneliti wawancarai di sela-sela waktu istirahanya, beliau menyampaikan : Secara keseluruhan yang sudah mendapatkan bantuan hibah, bahwa penerima bantuan hibah sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan standar yang kami tentukan dengan baik. Jadi penerima bantuan hibah dari pemerintah Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sudah baik (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
77
Berdasar hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber di atas, memberikan gambaran bahwa penerima bantuan hibah secara kualitass sudah baik dan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.
4.2.1.3. Persyaratan Pengajuan Hibah Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan Hibah secara tertulis kepada Bupati/Walikota. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud diatas dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Menurut hasil wawanacara yang peneliti lakukan dengan Camat Benjeng, beliau menyampaikan : Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup : 1. ProposaI sekurang-kurangnya memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Rincian Rencana Kegiatan, Jadwal Kegiatan dan Rencana Penggunaan Bantuan hibah; 2. Fakta Integritas; 3. Surat Pernyataan Bersedia untuk diaudit; dan 4. Foto copy Akta Pendirian bagi organisasi kemasyarakatan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Lebih lanjut beliau menyampaikan : Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan dokumen teknis. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan penerima Hibah meliputi, antara lain : 1. Akta Notaris Pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan; 2. Surat Pernyataan Bersedia untuk diaudit ;
78
3. 4. 5. 6.
Surat Pernyataan Bertanggungjawab atas penggunaan bantuan hibah; NPWP; Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kelurahan/Desa setempat; Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang 7. Bukti kontrak gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya mengontrak yang diketahui Pejabat yang berwenang; 8. Salinan/foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; 9. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah; 10. Surat pernyataan tidak menerima hibah ganda untuk kegiatan yang sama. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Desa Bengkelu Lor yang peneliti wawancarai di ruang kerjanya, beliau menyampaikan : Untuk dapat menerima bantuan hibah, pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan termasuk persyaratan teknis. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis. Surat Permohonan dan dokumen proposaI hibah sebagaimana dimaksud disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Lebih lanjut beliau menyampaikan : Unit kerja sebagaimana dimaksud meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Tata Usaha Pimpinan. Tata usaha Pimpinan mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal kepada SKPD terkait sesuai dengan bidangnya (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
4.2.1.4. Penggunaan Bantuan hibah Peraturan Pemerintah No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengatur dengan jelas apa yang dimaksud dengan belanja hibah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
79
mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (pasal 20 ayat 3). Belanja hibah termasuk dalam komponen Belanja Tidak Langsung di dalam struktur APBD (pasal 27 ayat 7) dan semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD (pasal 17 ayat 1). Berdasarkan bunyi ketiga pasal yang tercantum dalam PP No.58/2005 tersebut di atas, dapat diambil beberapa simpulan, yakni : 1.
Hibah harus dicantumkan pada komponen belanja tidak langsung dalam APBD.
2.
Pengeluaran yang dilakukan untuk hibah berasal dari Rekening Kas Umum Daerah.
3.
Hibah akan mengurangi ekuitas dana lancar.
4.
Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Permendagri No.37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011
memberi penjelasan tentang kebijakan terkait belanja hibah, terutama untuk instansi vertikal (Pemerintah). Namun, jika dicermati lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih mendalam, khususnya berkenaan dengan peraturan lain yang “harus” dipedomani oleh Pemerintah Daerah. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Camat Benjeng, beliau menyampaikan :
80
Ada dua pernyataan yang sangat penting di dalam Permendagri 37 tersebut, yakni: Belanja hibah dari Pemerintah Daerah kepada instansi vertikal, mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan terkait hibah daerah. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014) Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Lebih lanjut beliau menyampaikan : Oleh karena Hibah boleh dianggarkan, maka akan dicantumkan di dalam APBD terlebih dahulu sebelum disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah. Dengan demikian, pencantuman di dalam APBD pun tidak boleh lari dari aturan main yang sudah ditetapkan dalam PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada kedua PP ini dinyatakan bahwa APBD menggunakan basis kas dan pembayarannya dilakukan melalui rekening kas daerah! (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Sementara itu hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, yaitu : Jika Hibah yang akan diberikan kepada penerima hibah (pihak ketiga/masyarakat) berupa barang atau aset daerah, maka akan muncul permasalahan dalam penganggarannya. Bunyi pengaturan dalam Permendagri No.37/2010 di atas mengharuskan penggunaan jenis rekening Belanja Barang dan Jasa, padahal dalam kode rekening di Lampiran AVIII Permendagri No.13/2006 rekening tersebut tidak ada. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Lebih lanjut beliau menyampaikan : Hibah dapat berbentuk uang, barang, dan jasa. Untuk hibah berupa uang, Pasal 26 ayat (2) PMK 168/2008 menyatakan bahwa : “Penyaluran hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan
81
pemindahbukuan dari RKUD ke RKUN. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Sementara hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kabid Pengembangan Masyarakat Kecamatan Benjeng yaitu : Sesuai dengan SE Mendagri 2667/2007 menyatakan : “Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah. Pelaksanaan pengadaan barang di lakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Lebih jelas lagi beliau menyampaikan Dan sebelumnya, Permendagri No.59/2007 tentang perubahan Permendagri No.13/2006 menyatakan pada pasal 42 ayat 1: “Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Berdasar hasil wawancara di atas, maka terdapat perbedaan makna di antara kedua pengaturan tersebut. Jika transfer atau pemindahbukuan dilakukan dari rekening kas umum daeran (RKUD) ke rekening kas umum negara (RKUN), maka yang menampung bantuan hibah dari Pemda tersebut adalah rekening yang dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Hal ini berbeda dengan makna dalam SE Mendagri 2667/2007, dimana transfer dana dilakukan “langsung” kepada penerima hibah, yakni instansi vertikal yang mengajukan proposal hibah kepada Pemda.
82
Kemudian bagaimana penggunaan bantuan hibah yang sudah diterima oleh masyarakat atau organisasi, dan insntansi juga perusahaan?, hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, yaitu : Hibah yang diberikan digunakan sesuai dengan karakter atau kegiatan juga program kerja oleh organisasi, kelompok masyarakat, masyarakan, perusahaan dan instansi pemerintah yang menerima bantuan hibah. Jasi penggunaan dan ahibah disesuaikan dengan proposal yang telah diajukan kadada pemerintah. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Sementara itu Kabid Pengembangan Masyarakat Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, pada saat peneliti wawancarai beliau menyampaikan : Penggunaan bantuan hibah dapat disesuaikan dengan pengelola dan ahibah. Hanya pada intinya bahwa bantuan hibah bagi organisasi pemerintahan dipergunakan untuk membangun fasilitas atau sarana dan prasarana yang diperuntukkan lebih otimal dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Sedangkan di bidang pendidikan, dan ahibah dapat digunakan untuk mengembangkan dan menunjang penyelenggaraan pendidikan serta mendanai kegiatan penelitian yang dilakukan oleh guru dan dosen. (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014) Sedangkan untuk masyarakat atau bidang usaha, bahwa bantuan hibah dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan, sedangkan untuk organisasi kemasyarakatan bantuan hibah digunakan untuk memberikan fasilitas, sarana untuk penyelenggaraan program-program yang telah disusun, seperti halnya koperasi atau yang lainnya kelompok tani misalnya (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Mei 2014)
Apakah bantuan hibah yang diterima sudah dipergunakan sesuai dengan program kerja yang terdapat dalam proposal yang diajukan?, untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Camat Benjeng, diperoleh hasil wawancara sebagai berikut :
83
Untuk mengetahui efektivitas penggunaan bantuan hibah, kami selalu melakukan pemantauan dan juga peninjauan. Kami memang mempunyai tim untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan bantuan hibah. Hasil pemantauan atau pengamatan juga laporan pertanggung jawaban yang kemudian kami tindak lanjuti dengan peninjauan ternyata masih ada penggunaan bantuan hibah yang sesuai dengan proposal yang diajukan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014) Tentang efektif atau tidaknya penggunaan bantuan hibah, menurut hasil evaluasi kerja sudah dapat dikatakan cukup efektif. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Sementara itu hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kabid Pengembangan Masyarakat Kecamatan Benjeng, beliau menyampaikan : Manfaat dari bantuan hibah yang diberikan pemerintah banyak memberikan manfaat yang positif dan pemberian bantuan hibah tersebut sudah dikatkan cukup efektif. Meskipun demikian masih harus ada pengawasan atau pemantauan serta pembinaan yang lebih baik lagi sehingga pemberian bantuan hibah tersebut dapat bermanfaat lebih baik dan lebih efektif dalam pemanfaatan bantuan hibah. Dengan semakin efektif penggunaan bantuan hibah, tujuan yang hendak dicapai tentang kebijakan pemberian bantuan hibah tersebut akan tercapai dengan baik (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Kemudian hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, yaitu : Berdasar hasil pantauan dan audit yang telah dilaksanakan oleh tim audit dan pengawas bahwa pemanfaatan bantuan hibah di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sudah cukup efektif. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014) Pemanfaatan atau penggunaan dana telah dialokasikan sesuai dengan apa yang tertuang dalam proposal yang diajukan dan telah dapat memberikan manfaat yang besar bagi pelaksanaan program yang telah disusun serta tujuan dari pemberian bantuan hibah tersebut. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
84
Sedangkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Supriyanto seorang Ketua Kelompok masyarakat petani, hasil wawancara yang peneliti lakukan adalah : Menurut pendapat saya penggunaan bantuan hibah sudah cukup efektif. Akan tetapi beberapa instansi dan penerima bantuan hibah masih kurang transparan dan akuntabel dalam mengelola bantuan hibah tersebut. Karena masih banyak ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan penggunaan bantuan hibah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut, perlu dilakukan pengawasan dan sekali wkatu perlu adany audit oleh tim audit baik dari pemerintah Kota, Provinsi dan lembaga yang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan audit (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Kemudian hasil wawancara yang
peneliti lakukan dengan Bapak
Harijanto seorang Ketua Kelompok masyarakat UKM, beliau menyampaikan : Menurut pendapat saya bahwa bantuan hibah sudah efektif, bagi lembaga kemasyarakatan yang kami kelola dan ahibah sudah banyak memberikan manfaat dengan baik dan tentunya kami berharap kami diberi kesempatan lagi untuk mendapatkan dana hiba untuk periode berikutnya (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Selanjutnya wawancara dengan Bapak Purwanto yang juga seorang pembina Kelompok masyarakat, berikut petikan hasil wawancara yang peneliti lakukan : Saya menilai bahwa pemberian bantuan hibah pemerintah sudah efektif dan itu yang kami rasakan, dengan adanya dan ahibah yang kami terima kami dapat melaksanakan dan mengembangkan program kerja yang telah kami susun, meskipun masih banyak kendala yang kami temui dalam mengelola lembaga kemasyarakatan ini (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
85
Selanjutnya hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan seorang tokoh masyarakat yang tidak berkenan disebut namanya, beliau menyampaikan : Bagi kami bahwa bantuan hibah yang diberikan sudah efektif, kami sebagai tenaga dosen yang diwajibkan untuk melaksanakan berbagai penelitian sebagai upaya untuk memenuhi standar kompetensi dosen dan melalui bantuan hibah tersebut kami dapat melaksanakan berbagai penelitian. Menurut saya bantuan hibah sangat bermanfaat dan sudah efektif (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Mei 2014)
Berdasar hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber tentang efektivitas pemanfaatan bantuan hibah yang diberikan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sudah dapat memberikan manfaat yang yang baik serta pengelolaan bantuan hibah di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sudah cukup efektif.
4.2.2. Faktor Penghambat dan Pendukung 4.2.2.1. Komunikasi Untuk setiap aktivitas organisasi, peran komunikasi sangat penting. Komunikasi diperlukan untuk menhampaikan dan memberikan informasi atau juga transmisi, kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi yang disampaikan. Komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan hibah di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ditemukan beberapa faktor yang menjadi pendukung sekaligus menghambat. Sebagai faktor pendukung dalam berkomunikasi pengelolaan bantuan hibah di Desa Bengkelu Lor
86
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Camat Benjeng, beliau menyampaikan : Komunikasi sebagai faktor pendukung dalam pengelolaan bantuan hibah di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah adanya kemudahan dalam melakkan komunikasi, karena pelaksanaan koordinasi dan pemantauan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang ada. Untuk mengetahui hasil pemerintah atau tim audit dapat dilakukan melalui media internet atau yang lainnya. (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
Sementara itu hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Bengkelu Lor, beliau menyampaikan : Faktor pendukung dari komunikasi pelaksanaan pengelolaan bantuan hibah adalah adanya media yang semakin canggih untuk melakukan komunikasi yang baik meskipun tidak harus ber tatap muka (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
Kemudian sebagai faktor penghambat yang berhubungan dengan faktor komunikasi menurut pendapat Kepala BPD menyampaikan : Sehubungan dengan komunikasi yang menjadi kendala adalah akurasi informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak dan karena kurang akurasinya informasi maka kejelasan informasi dapat menimbulkan persepsi-persepsi yang berbeda. (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
Faktor
penghambat
lain
seperti
yang
disampaikan
oleh
Kabid
Pengembangan Masyarakat Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yaitu : Terkadang informasi yang disampaikan tidak didukung oleh fakta dan bukti yang jelas, sehingga antara yang diinformasikan dengan kondisi nyata berbeda atau hasil yang dicapai dari pemanfaatan bantuan hibah masih belum memenuhi target tetapi dalam informasi yang disampaikan sudah melebihi target yang ditetapkan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
87
4.2.2.2. Resources (Sumber Daya) Informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, Authoritykewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan bana hibah yang berhubungan dengan sumber daya. Beberapa faktor sumber daya yang memberikan dukungan dalam pengelolaan dan hibah, hasil penjelasan yang disampaikan oleh Camat Benjeng, yaitu : Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan juga berpengetahuan yang baik dalam mengelola keuangan menjadi salah satu faktor yang baik untuk dapat mengelola keuangan dengan baik. Disampin itu organisasi atau kelompok masyarakat dan masyarakat yang terpilih atau yang dapat diberi kepersayaan adalah yang lolos dari persyaratan yang telah ditentukan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
Sementara itu Kabid Pengembangan Masyarakat Kecamatan Benjeng, menyampaikan : Faktor lain sebagai pendukung adalah kemampuan sumber daya dalam bekerja sama dalam pengelolaan dan ahibah. Kerjasama antara pemerintah dengan penerima bantuan hibah menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan bantuan hibah dengan baik (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
Sedangkan Kepala Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang peneliti wawancarai menyampaikan : Adanya dukungan masyarakat masyarakat dan berbagai organisasi serta kelompok masyarakat tentunya dapat dijadikan sebagai momentum yang baik untuk membangun dan menciptakan pembangunan di berbagai sektor yang lebih baik (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
88
Sementara yang menjadi kendala dalam hal sumber daya, hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Camat Benjeng, adalah : Masih terbatasnya tenaga ahli sebagai pendamping dan pembina dalam pengelolaan bantuan hibah sehingga pengelolaan masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan terkadang terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap bantuan hibah yang diberikan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
Sementara itu Kepala Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang peneliti wawancarai beliau menyampaikan : Kendala yang kami hadapi untuk dapat memaksimalkan hasil program bantuan hibah adalah adanya keterbatasan sumber dana. Sumber dana yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat masih sangat terbatas padahal kebutuhan dana dan yang mengajukan untuk proposal untuk mendapatkan dana sangat banyak. (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
4.2.2.3. Disposisi Sikap komitmen dari para pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementor dari program, yang dalam hal ini terutama dimaksudkan adalah aparatur birokrasi. Untuk mengetahui sikap komitmen yng berhubungan dengan bantuan hibah peneliti melakukan wawancara dengan Camat Benjeng adalah : Sebagai pendukung dari faktor disposisi atau sikap komitmen adalah adanya komitmen dari stakeholders untuk memberikan dukungan dalam pelaksanana pembangunan di berbagai sektor yang salah satunya adalah bantuan ini. Sebagai faktor kendala adalah masih terdapatnya para stakeholders dan penerima bantuan hibah yang komitmen pada peraturan atau ketentuan perundangan sehingga masih ditemukan penyelewenganpenyelewengan bantuan hibah sehingga bantuan hibah menjadi kurang tepat sasaran. (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
89
Kemudian hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Bengkelu Lor, yaitu : Faktor pendukung dari disposisi adalah adanya dukungan yang baik dari pemerintah. Sedangkan faktor yang menjdi kendalanya adalah kurang komitmennya pelaksana program bantuan hibah yang berdampak pada kurang tepatnya pelaksanaan program yang dananya bersumber dari bantuan hibah. (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
4.2.2.4. Struktur Birokrasi Adanya suatu SOP (Standartd Operating Procedures) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika hal ini tidak ada, maka akan sulit sekali mencapai hasil yang memuaskan karena penyelesaian masalah-masalah akan bersifat ad-hoc, memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku. Fragmentasi yang sering dapat terdapat di dalam organisasi harus dihindari dan diatasi dengan cara sistem koordinasi yang baik. Untuk mengethui faktor pendukung dari stuktur birokrasi, peneliti mewawancarai Camat Benjeng, beliau menyampaikan : Sebagai faktor pendukung dalam pengelolaan bantuan hibah adalah adanya butku petunjuk teknis dan petujuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemreintah melalui Balitbang. Buku petunjuk tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan bantuan hibah sehingga dalam pengelolaan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran atau penyelewengan dan ahibah. (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014) Sebagai faktor kendalanya adalah, banyak organisasi atau kelompok masyarakat yang tidak menggunakan buku Juknis tetapi mereka hanya berpedoman pada penggunaan bantuan hibah sesuai dengan proposal yang diajukan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
90
Sementara itu hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Urusan Pemberian Bantuan Hibah adalah : Masih kurang memahaminya pemohon bantuan hibah atas peraturan dan persyaratan serta dalam penyusunan proposal pengajuan bantuan hibah. Sehingga sering terjadi pemohon harus melakukan perbaikan terhadap penyusunan proposal juga melengkapi persyaratan yang kami tentukan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
Sedangkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kabid Pengembangan Masyarakat Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, adalah : Kendala yang dihadapi yang berhubungan struktur birokrasi adalah keterlambatan proses pencairan bantuan hibah, hal tersebut berdampak pada ketidak sesuaian waktu dalam pelaksanana program kerja atau kegiatan yang dananya berasal dari bantuan hibah, pelaksanaan dan penyelesaianya pun tudak sesuai dengan waktu yang telah disesuaikan (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
Sementara itu hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Bengkelu Lor, beliau menyampaikan : Faktor pendukungnya adalah adanya petunjuk yang jelas sehingga pengelolaan bantuan hibah dapat dilaksanakan dengan baik, kendala yang kami hadapi adalah rumitnya birokrasi untuk mendapatkan bantuan hibah tersebut (Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Mei 2014)
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian Pemberian hibah kepada instansi vertikal menempatkan Kepala Daerah dan pimpinan instansi vertikal di daerah berada pada posisi “nyaman”. Kedua belah pihak bisa melakukan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan. Sementara di sisi lain, menempatkan DPRD selalu pemilik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pada posisi sulit dan seba salah.
91
Dalam melaksanakan fungsi legislasinya, DPRD akan membahas usulan alokasi anggaran untuk belanja hibah di dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD, termasuk di dalamnya hibah untuk instansi vertikal. Pada kondisi dimana Pemda masih kekurangan dana untuk menyediakan fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka pemberian hibah kepada instansi vertikal mungkin saja tidak termasuk ke dalam prioritas daerah. Di sisi lain, hibah menjadi cara Pemerintah untuk “menghemat” anggaran untuk instansi vertikal yang ada di daerah. Bagaimanapun juga, pendanaan untuk instansi vertikal tersebut cukup menyedot dana APBD, sehingga diperlukan kecerdasan dalam pembuatan “kebijakan pengelolaan keuangan daerah” dari pusat, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Bentuk hibang di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang diberikan kepada penerima sudah sesuai dengan beberapa narasumber diperoleh keterangan bahwa bentuk hibah yang diberikan kepada penerima sudha dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan serta kemampuan dan karakter penerima hibah. Penerima bantuan hibah secara kualitass sudah baik dan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Efektivitas pemanfaatan bantuan hibah yang diberikan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sudah dapat memberikan manfaat yang yang baik serta
92
pengelolaan bantuan hibah di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sudah cukup efektif Sebenarnya amanah bagi Pemda untuk menyusun peraturan kepala daerah tentang hibah, bansos dan bantuan keuangan sudah ada sejak Permendagri 13/2006 diterbitkan, yaitu Pasal 133 (3), tetapi karena masih banyak Pemda yang belum menetapkan PerKDH tersebut, maka dalam Permendagri 22/2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012 dinyatakan bahwa pemerintah daerah HARUS menyusun sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja Hibah, belanja Bantuan Sosial serta belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Artinya, jika Pemda sudah membuat PerKDH tersebut agar disesuaikan dengan Permendagri 32/2011, jika belum menyusun HARUS segera menyusun PerKDH tersebut. Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (Instansi Vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, KORPRI, dan PKK), Pemerintah Daerah
lainnya,
Perusahaan
Daerah,
serta
Masyarakat
dan
Organisasi
Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD b) Dalam menentukan Organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; c) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat agar pemberian hibah dilengkapi
93
dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dengan
penerima
hibah
mempertanggungjawabkan
serta
penggunaan
kewajiban dana
yang
penerima diterima
hibah
sebagaimana
ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah. Bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan diperbolehkan untuk memberikan hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pemberian hibah. Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian Hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1.
Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2.
Peruntukannya untuk peningkatan fungsi Pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
3.
Peruntukannya guna penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala regional di daerah;
4.
Peruntukannya guna melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;
94
5.
Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan Iain oleh peraturan perundang-undangan; dan Memenuhi persyaratan penerima hibah. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 1.
Memiliki kepengurusan yang jelas;
2.
Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
3.
Mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya akumulasi hibah yang penuh diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan; dan
4.
Telah terdaftar pada kantor kesatuan bangsa, politik dan linmas sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan. Apabila dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah dipersyaratkan untuk
menyediakan dana pendamping, maka hibah diberikan kepada penerima hibah yang bersedia menyediakan dana Pendamping. Hibah Mempunyai 3 bentuk, yaitu : 1.
Hibah dalam bentuk uang;
2.
Hibah dalam bentuk barang dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3.
Hibah dalam bentuk jasa dapat berupa bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa Iainnya.
95
Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan mengajukan permohonan Hibah secara tertulis kepada Bupati atau Wakikota. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud diatas dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Permohonan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
sekurang-kurangnya
dilengkapi dengan dokumen yang mencakup : 1.
ProposaI sekurang-kurangnya memuat : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Rincian Rencana Kegiatan, Jadwal Kegiatan dan Rencana Penggunaan Bantuan hibah;
2.
Fakta Integritas;
3.
Surat Pernyataan Bersedia untuk diaudit; dan
4.
Foto copy Akta Pendirian bagi organisasi kemasyarakatan. Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan untuk
kebutuhan fisik dilengkapi dengan dokumen teknis. 1.
Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan penerima Hibah meliputi, antara lain:
2.
Akta Notaris Pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
3.
Surat Pernyataan Bersedia untuk diaudit ;
4.
Surat Pernyataan Bertanggungjawab atas penggunaan bantuan hibah;
5.
NPWP;
6.
Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kelurahan/Desa setempat;
7.
Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang telah dilegalisir oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pinrang
96
8.
Bukti kontrak gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya mengontrak yang diketahui Pejabat yang berwenang;
9.
Salinan/foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
10. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja hibah; 11. Surat pernyataan tidak menerima hibah ganda untuk kegiatan yang sama. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis. Surat Permohonan dan dokumen
proposaI
hibah
sebagaimana
dimaksud
disampaikan
dan
diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah. Unit kerja sebagaimana dimaksud meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Tata Usaha Pimpinan. Tata usaha Pimpinan mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal kepada SKPD terkait sesuai dengan bidangnya. Pemberian hibah pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau terus menerus yang diartikan bahwa pemberian hibah sangat tergantung pada kemampuan keuangan Daerah dan urgensi serta kepentingan Daerah dalam pemberian hibah, sehingga diharapkan hibah dimaksud akan dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
