1
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lolasi Penelitian 1. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar a. Letak Geografis Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Propinsi Jawa Timur di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah selatan dan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat. Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka abupaten Karanganyar terletak antara 1100 40” – 1100 70” Bujur Timur dan 70 28” – 70 46” Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 220 – 310 . b. Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Karanganyar ± 77.378,64 Ha, yang terdiri dari luas sawah ± 22.130,32 Ha dan luas tanah kering ± 55.248,32 Ha. Tanah sawah terdiri dari irigasi teknis ± 14.361,57 Ha, non teknis ± 6.229,28 Ha, dan tidak berpengairan ± 1.542,52 Ha. c. Ketinggian Rata-rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada di atas pemukaan laut yakni sebesar 511 meter, adapun wilayah terendah di Kabupaten Karanganyar berada di kecamatan tawamangu yang mencapai 2000 meter diatas permukaan laut. d. Iklim Berdasarkan kondisi topografi dilihat dari ketinggian mencapai ratarata 511 meter dari permukaan air laut, kondisi iklim kabupaten karanganyar adalah tropis dengan temperatur 220-310.
2
e. Kependudukan Mulai tahun 2011, data penduduk yang digunakan adalah data penduduk yang bersumber dari Proyeksi Penduduk hasil Sensus Penduduk 2010. Jumlah Penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan data tersebut pada tahun 2014 sebanyak 848,455 jiwa, terdiri dari laki-laki 419,766 jiwa dan perempuan 428,689 jiwa. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Jaten, yaitu 81,795 jiwa (9,63 %). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Jenawi, yaitu 25.570 jiwa (3,03). Tabel 1 Jumlah Penduduk laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Karanganyar Kecamatan
Jumlah Penduduk
Seks
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Rasio
Jatiopuro
14,043
13,919
27,962
101
Jatiyoso
17,889
17,875
35,764
100
Jumapolo
17,665
17,382
35,047
102
Jumantono
20,475
20,935
41,410
98
Matesih
19,541
19,975
39,516
98
Tawangmangu
21,758
22,073
43,831
99
Ngargoyoso
15,808
16,166
31,974
98
Karangpandan
19,211
19,689
38,900
98
Karanganyar
38,455
39,568
78,023
97
Tasikmadu
28,774
29,887
58,661
96
Jaten
40,290
41,505
81,795
97
Colomadu
38,035
39,171
77,206
97
Gondangrejo
38,321
38,866
77,187
99
Kebakkramat
30,223
31,107
61,330
97
Mojogedang
30,076
30,497
60,573
99
3
Kerjo
16,655
17,046
33,701
98
Jenawi
12,547
13,028
25,575
96
419,766
428,689
848,455
98
Jumlah
Th.
2014
Sumber : KaranganyarDalam Angka tahun 2014
Tabel 2 Banyaknya Industri Sedang dan Besar menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Jumlah Industri Kecamatan Sedang Besar Jumlah
Jatiopuro
1
-
1
Jatiyoso
-
-
-
Jumapolo
-
-
-
Jumantono
-
1
1
Matesih
-
-
-
Tawangmangu
-
-
-
Ngargoyoso
-
1
1
Karangpandan
2
2
4
Karanganyar
2
1
3
Tasikmadu
-
2
2
Jaten
29
41
70
Colomadu
3
5
8
Gondangrejo
6
6
12
Kebakkramat
3
15
18
Mojogedang
1
-
1
Kerjo
-
1
1
Jenawi
-
-
-
47
75
121
Sumber : KaranganyarDalam Angka tahun 2014
4
2. Gambaran umum Badan Lingkungan Hidup a. Profil Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Karanganyar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas membantu Bupati Karanganyar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Lingkungan Hidup. BLH Kabupaten Karanganyar berlokasi di Jl. K.H Samanhudi No 5, komplek perkantoran Cangakan Karanganyar. Keberadaan Institusi ini sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat Kabupaten Karanganyar khususnya dalam hal : 1) Menyusun kebijakan daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar. 2) Menangani
masalah-masalah
Lingkungan
Hidup
di
yang
Kabupaten
berkaitan Karanganyar
dengan melalui
kerusakan kegiatan
pengendalian maupun pengawasan lingkungan (penegakan hukum). Dibentuknya Satuan Kerja lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar ini sejalan dengan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah pengembangan industri yang sangat rentan terhadap masalah-masalah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu keberadaan institusi ini sangatlah penting demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat. b. Visi dan Misi Visi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sejalan dengan visi Bupati Karanganyar Tahun 2008 – 2013 adalah “Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Sehat dan Tenteram Dalam Semangat Kemitraan” Penjelasan visi tersebut adalah bahwa eksistensi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar harus mampu memegang peranan utama dalam upaya mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan tenteram dalam semangat kemitraan.
5
Adapun penjabaran tenteram dari sisi pandang lingkungan hidup adalah : 1) Tenang, yaitu bebas dari kebisingan 2) Teduh, yaitu terwujudnya kelestarian lingkungan, alam, hutan dan penghijauan yang memenuhi aspek etika dan estetika lingkungan. 3) Rapi, yaitu tata ruang lingkungan yang sinergis dengan daya dukung dan daya guna lingkungan / alam. 4) Aman, yaitu waspada terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan baik udara, tanah, perairan dan sumber daya alam. 5) Makmur , yaitu keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk mencapai visi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan tenteram dalam semangat kemitraan adalah 1) Mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup 2) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengelola lingkungan hidup secara sistematik dan holistik 3) Menegakan hukum di bidang lingkungan 4) Memfasilitasi berbagai upaya pengelolaan, pemulihan dan rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan sebagai basis pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 5) Mendorong individu, keluarga dan masyarakat agar memiliki komitmen dan melaksanakan secara nyata pengelolaan lingkungan hidup 6) Meningkatkan dan Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan lingkungan hidup 7) Meningkatkan Kelestarian dan Pemulihan Keanekaragaman Hayati Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar ditempuh dengan menetapkan beberapa strategi dan arah
6
kebijakan yang dilaksanakan. Strategi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : 1) Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan konsep berkelanjutan ditengah pesatnya pembangunan. 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3) Melembaganya sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjamin produktivitas dan kelanjutannya. Adapun arah kebijakan pembangunan Badan Lingkungan Hidup adalah : 1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2) Penegakan peraturan perUndang-Undangan di bidang lingkungan hidup. 3) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 4) Meningkatkan peran serta berbagai pihak (masyarakat dan dunia usaha) sebagai patner pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 5) Mengembangkan sistem informasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. c. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3, Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelanggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup. Badan Lingkungan dalam menyelenggarakan tugas tersebut, mempunyai fungsi antara lain :
7
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
lingkungan
hidup
yang
meliputi
analisa
dampak
lingkungan, pengendalian, pemulihan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam serta kesekretariatan; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup yang
meliputi
analisa
dampak
lingkungan,
pengendalian,
pemulihan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam serta kesekretariatan; 4) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam Badan Lingkungan Hidup; 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. Struktur Organisasi Struktur atau Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 81 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : 1) Kepala Badan; 2) Sekretariat, membawahkan : a) Sub Bagian Perencanaan; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3) Bidang Analisa Dampak Lingkungan, membawahkan : a) Sub Bidang Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan; b) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas 4) Bidang Pengendalian, membawahkan : a) Sub Bidang Pengendalian Lingkungan; b) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
8
5) Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam, membawahkan : a) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan; b) Sub Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam. 6) Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang mempunyai tugas dan fungsinya sendiri, namun tetap secara bersinergi diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama agar tetap efektif dan efisien. Tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Badan. 2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Badan. 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan. 4. Kepala Bidang Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Analisa Dampak Lingkungan. 5. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala Bidang Analisa dampak Lingkungan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub Bidang pengelolaan teknis dampak lingkungan.
9
6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Analisa Dampak Lingkungan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas. 7. Kepala Bidang Pengendalian mempuyai tugas membantu Kepala Badan dalam
merumuskan
kebijakan,
mengkoordinasikan,
membina
dan
mengendalikan kegiatan di Bidang Pengendalian. 8. Kepala Sub Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumuan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Pengendalian Lingkungan. 9. Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempuyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Pengendalian Lingkungan. 10. Kepala Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam. 11. Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
dan
pengendalian
kegiatan
Sub
Bidang
Pemulihan
Lingkungan. 12. Kepala Sub Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemulihan Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan Sub Bidang Pelestarian Sumber Daya Alam.
10
Adapun gambar bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat digambarkan di bawah ini:
Kepala Badan Lingkungan Hidup Sekretariat Badan Lingkungan Hidup
Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
Pengawas Lingkungan Hidup
Sub Bagian Perencanaan
Bidang Analisa Dampak Lingkungan
Bidang Pengendalian
Sub Bidang Pengelolaan teknis Dampak Lingkungan
Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan
Sub Bidang pengembanggan Kelembagaan dan Kapasitas
Sub Bidang Pengendalian Lingkungan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan Kepegawa Bidang Pemulihan ian Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan
Sub Bidang Pemulihan Lingkungan
Sub Bidang Pelestrian Sumber Daya Alam UPT
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
11
B. Pembahasan 1. BentukPeran Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan dan
Pengelolaan
terhadap
Lingkungan
Keberadaan
Hidup
Kegiatan
Terkait
Industri
di
Pengawasan Kabupaten
Karanganyar. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pelaku kegiatan usaha, dan masyarakat. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada Kabupaten Karanganyar, hak, kewajiban dan peran masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH) pasal 65, 67, dan 70 telah di implementasikan
dalam
bentuk
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Karanganyar Nomor 5 tahun 2013 tenteng Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan mengenai hak, kewajiban dan peran serta masyarakat tersebut tertulis dalam pasal 51, 53, dan 56 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhakmendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
diperkirakan
dapat
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perUndangUndangan.
12
(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 53 Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 56 (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Peran masyarakat dapat berupa: a.
pengawasan sosial;
b.
pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c.
penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a.
meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b.
meningkatkan
kemandirian,
keberdayaan
masyarakat,
dan
kemitraan; c.
menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d.
menumbuhkembangkan
ketanggapsegeraan
masyarakat
untuk
melakukan pengawasan sosial; dan e.
mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengawasan
dalam
kaitannya
dalam
perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan hidup secara jelas merupakan salah satu aspek yang
tercantum
dalam
pasal
(4)Peraturan
Daerah
Kabupaten
Karanganyar Nomor 5 tahun 2013 tenteng Perlindungan dan
13
Pengelolaan
Lingkungan
perlindungan
dan
Hidup,
pengelolaan
dimana
disebutkan
lingkungan
hidup
bahwa meliputi
perencanaan;pemanfaatan;pengendalian;pemeliharaan;pengawasan; danpenegakan hukumn.Sesuai dengan pasal 51 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2013 tenteng Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hak dari masyarakat adalah untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2013 tenteng Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut salah satu aspeknya adalah mengenai pengawasan. Terkait
dengan
pengawasan
dampak
lingkungan
yang
disebabkan kegiatan usaha industri, masyarakat juga memiliki peran dalam pengawasannya. Dalam pasal 56Ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2013 tenteng Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupdisebutkan bahwa: peran masyarakat dapat berupa Pengawasan sosial;Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan;
dan/atauPenyampaian
informasi
dan/atau
laporan.Sehingga dapat diartikan poin b dan c juga merupakan tindakan lanjutan dari pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, Kepala Desa Kemiri, Kepala Desa Pulosari, Sekretaris Desa Jetis, Sekretaris Desa Nangsri Kecamatan Kebakkramat, Kepala desa Sroyo, Kepala Desa Jetis Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar dalam waktu dan tempat yang terpisah. Ditemukan beberapa bentuk peran partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap keberadaan kegiatan industri di kabupaten karanganyar: a. Melalui Pos Pengaduan Badan Lingkungan Hidup Karanganyar
14
Pos
Pengaduan
Badan
lingkungan
hidup
karanganyar
merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini melalui Badan Lingkungan Hidup Karanganyar. Keterlibatam masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dengan adanya laporan pengaduan dari masyarakat sendiri. Berdasarkan hasil wawancara
dengan
Penanggulangan
Ibu
Badan
Nunung
selaku
Lingkungan
Kepala
Hidup
Badan
Karanganyar
berdasarkan hasil wawancara tanggal 21 Maret 2016, pengaduan atau pelaporan tersebut dapat dilakukan berbagai cara, yaitu Melalui surat resmi yang diajukan ke sekretariat pos pengaduan Badan Lingkungan Hidup Karanganyar, Pengaduan lisan secara langsung atau melaui telfon, Melaui pesan singkat sms Yang bisa ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup ataupun melalui Bupati Karanganyar. Gambar 2. Alur pengaduan masyarakat. Pengaduan Masyarakat
Lisan
Tertulis
BLH
Pesan singkat sms
Bupati
Dalam hal pengaduan secara tertulis maka pengadu wajib memberikan informasi antara lain mengenai:
15
1) Identitas pelapor; 2) Perkiraan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 3) Alat bukti yang disampaikan; 4) Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 5) Waktu
diketahuinya
pencemaran
dan/atau
perusakan
lingkungan hidup; 6) Media lingkungan yang terkena dampak. Dalam pengaduan secara lisan maka Tim Keseketariatan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup wajib mencatat dan mengisi formulir pengaduan kasus
pencemaran
dan/atau perusakan
lingkungan hidup. Berikut adalah gambar alur penindakan pengeduan masyarakat ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar:
16
Gambar 3. Alur penindakan pengaduan masyarakat Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Pos Pengaduan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Identifikasi Tim Klarifikasi
Masalah Lingkungan Hidup
Investigasi lapangan
Koordinasi dengan aparat setempat (desa)
Mediasi (Pertemuan antara masyarakat, perangkat desa, pemilik kegiatan usaha, BLH)
Solusi
Bukan Masalah Lingkungan Hidup
Ditolak atau diteruskan pada instansi teknis ysng membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan
17
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nunung selaku Kepala Badan Penanggulangan Badan Lingkungan Hidup Karanganyar, seluruh kegiatan industri yang berskala besar maupun menengah sudah memiliki perizinan yang ditentukan,akan tapi untuk kegiatan industri yang berskala kecil masih mengalami kendala dalam pendataannya karena pencakupan keberadaan kegiatan inustri keci tersebut kurang bisa dijangkau oleh lembaga terkait. Disitulah peran ketelibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan adanya laporan dari masyarakat , lembaga terkait dapat mengetahui apabila terdapat suatu kegiatan industri yang memberikan dampak lingkungan. Dengan adanya pos pengaduan Badan Lingkunga hidup ini maka peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ikut terfasilitasi. Dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Nomor 660.1/22.3 tahun 2016 maka keberadaan pos pengaduan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar memiliki landasan hukum yang jelas. Ibu Nunung selaku Kepala Bagian penanggulangan yang juga berperan sebagai penasehat pos pengaduan di Badan Lingkungan Hidup Karanganyar mengatakan bahwa setiap tahunnya jumlah laporan pengaduan di pos pengaduan bersifat fluktuatif artinya terkadang mengalami peningkatan ataupun penurunan jumlah aduan.Berdasarkan data permasalahan / kasus lingkungan yang tertangani Kabupaten Karanganyar 2014 dan tahun 2015 yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, diketahui bahwa jenis permasalahan yang diadukan, seperti permasalahan sampah, dugaan pencemaran yang dilakukan oleh
18
kegiatan industri, serta permasalahan limbah usaha ternak, dan limbah medis. Pengaduan mengenai kegiatan usaha industri pada tahun 2014 terdapat 4 pengaduan, diantaranya industri tekstil, industri pembuatan sirlak, industri daur ulang plastik dan industri jamu dan minyak miri. Pada tahun 2015 terdapat 4 pengaduan yaitu terkait tentang limbah industri tekstil, industri daur ulang plastik, home industry pembuatan roti, dan home industry pengecatan helm. Dari data permasalahan / kasus lingkungan yang tertangani Kabupaten Karanganyar tahun 2014 dan tahun 2015 yang diperoleh Penulis
dapat
diketahui
bahwa
masih
adanya
beberapa
permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri baik industri skala besar ataupun kecil dan industri rumah tangga (home industry). Hal tersebut menjadi bukti bahwa masih ada kegiatan usaha industri yang dalam pengelolaan limbahnya belum tertangani dengan baik. Sejauh ini penanganan permasalahan lingkungan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar di desa sudah cukup baik dengan terselesaikannya tiap kasus memberikan dapak positif bagi warga sekitar serta pelaku usaha sekitar dimana dengan adanya penyelesaian kasus ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pembanding bagi pelaku usaha dalam hal mendirikan suatu kegiatan usaha atupunbagi masyarakat untuk menangani permasalahan serupa. Dalam
kaitanya
dengan
pemberian
laporan,
Badan
Lingkungan Hidub Kabupaten Karanganyar melalui pos pengaduan mengharuskan kepada masyarakat yang sudah tertangani kasusnya untuk
memberikan
laporan
kembali
kepada
pihak
Badan
lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagai bentuk verifikasi penyelesaian permasalahan lingkungan.
19
Pengaduan atau laporan dari masyarakat sangat bermanfaat terutama laporan yang menyangkut mengenai suatu kegiatan industri dimana ada kemungkinan terdapat kegiatan industri skala kecil yang memberikan dampak lingkungan tetapi belum memiliki izin lingkungan. Sehingga dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut sangat dimungkinkan untuk melakukan pembinaan apabila kegiatan usaha industri tersebut belum memiliki izin lingkungan. Selama ini belum ada sosialisasi mengenai pos pengaduan kepada masyarakat karena menurut Ibu Nunung masyarakat sudah dianggap cukup cerdas dalam menanggapi hal terkait pengelolaan dan perlindungan lingkuangan. Dalam pengawasan kegiatan industri sudah ada tim pengawas yang bersertifikasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan. Keterlibatan masyarakat yang dilakukan tim pengawas tersebut tergantung pada kebutuhan perlu atau tidaknya tim penggawas perlu menarik informasi dari masyarakat. b. Melalui kegiatan pertemuan rutin warga. Sudah merupakan hakikat dalam kehidupan seseorang dalam masyarakat untuk bersosialisasi antara satu dengan yang lain, begitu pula apabila terjadi suatu permasalahan di sekitar tempat tinggal masyarakat itu sediri. Secara alami masyarakat akan besosialisasi antara satu dengan yang lain untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di sekitar mereka, dalam hal ini adalah permasalahan
lingkungan.
Permasalahan
terkait
lingkungan
merupakan permasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari hari terutama oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area kegiatan usaha industri. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kegiatan industri merupakan pihak yang memiliki kemungkinan terbesar terkena dampak langsung dari suatu kegiatan
20
industri, baik itu kegiatan usaha industri dalam skala besar, menengah, ataupun kecil.. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di 4 desa yang berada di wilayah Kecamatan Kebakkramat yaitu Desa Kemiri, Desa Kebak, Desa Pulosari, Desa Nangsri dan 2 desa yang berada di Kecamatan Jaten yaitu Desa Sroyo dan Desa Jetis. Secara keseluruhan masyarakat di wilayah desa-desa tersebut masih mengadakan pertemuan rutin warga, baik tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan tingkat desa. Bentuk pengawasan sosial yang ada adalah bentuk pengawasan masyarakat yang dikakukan secara insidental dalam pertemuan rutin warga tersebut. Artinya dalam hal pengawasan sosial ini hanya terjadi apabila terdapat permasalahan lingkungan yang muncul dalam masyarakat. Sebagai contoh, berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kemiri Bapak Amin Sadimin pada tanggal 26 April 2016 , di Desa Kemiri pernah terdapat permasalahan terkait limbah industri pembuatan tahu, akan tetapi permasalahan tersebut dapat diatasi dengan bentuk kerjasama atara pengusaha industri tahu dengan peternak setempat, sehingga limbah industri tahu yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut dapat dijadikan pakan ternak. c. Melalui pembentukan kader Lingkungan Desa Pada Desa Pulosari kecamatan Kebakkramat berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala Desa Pulosari Bapak Siyardi pada hari Selasa tanggal 21 April 2016, Desa Pulosarimemiliki suatu inisiatif dalam hal guna menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat dalam hal perlindungan dan penelolaan lingkungan. Inisiatif tersebut berupa pembentukan kader lingkungan yang dibentuk oleh Desa Pulosari. Kader lingkungan tersebut dibetuk secara suadaya oleh kepala desa dengan menunjuk perwakilan di setiap dusun yang ada di Desa Pulosari, yaitu Dusun
21
Karang kidul, Dusun Gronong, Dusun Pulosari, Dusun Pengawat, dan Dusun Kolokan. Pembentukan kader lingkungan tersebut didasari karena pada wilayah Desa pulosari terdapat berbagai kegiatan Industri yang mengelilingi wilayah desa tersebut, sehingga menurut Kepala Desa Pulosari perlu adanya suatu kader yang dapat mewakili masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Akan tetapi, karena kelompok kader lingkungan di Desa Pulosari ini hanya besifat inisiatif, kelompok ini belum memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri. Pada Desa Sroyo Kecamatan Jaten juga ditemukan bentuk kegiatan serupa, akan tetapi bentuk kader lingkungan yang ada di Desa Sroyo hanya bersifat insidental. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sroyo Bapak Yulianto dalam wawancara pada tanggal 5 Mei tahun 2016, dalam hal penawasan lingkungan, Desa sroyo memiliki bentuk kelompok masyarakat berupa kader lingkungan. Akan tetapi kelompok tersebut hanya dibentuk apabila terdapat permasalahan lingkungan tertentu yang dialami Desa Sroyo yang membutuhkan pembentukan kelompok khusus. Kelompok kader
lingkungan
tersebut
bertugas
untuk
memverifikasi
permasalahan lingkungan yang timbul dan meresahkan masyarakat Desa Sroyo. Ketiga kegiatan yang melibatkan masyarakat di atas merupakan bentuk pengimplementasian dari peran masyarakat yang diatur dalam Pasal 70 Ayat (2) UUPPLH dimana dengan adanya temuan kegiatan-kegiatan yang melibatkanperan masyarakat sekitar kegiatan industri tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung telah melaksanakan lingkungan.
perannya
dalam
hal
pengelolaan
dan
perlindungan
22
Menurut Robert B. Seidman, terdapat beberapa aspek yang mendukung bekeranya suatau hukum dalam suatu masyarakat. Aspek-aspek tersebut adalah: a. Pertama, every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act. (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku); b. Kedua, how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him. (Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya); c. Ketiga, how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants. (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sangksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi (lingstra) yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan d. Keempat, how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy. (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat Undang-Undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis (ipoleksosbud hankam) terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan (Hani Arifin, 2016:13). Jika mengacu pada teori Robert B Seidman di atas pada proposisi pertama yang menyatakan bahwa every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act. Setiap peraturan menetapan bagaimana pemangku peran seharusnya bertindak. Jika melihat pada bentuk peran masyarakat yang terdapat di Kabupaten Karanganyar terkait pengawasan lingkungan berdasarkan penelitian penulis, maka ketiga bentuk peran
23
ketelibatan masyarakat Karanganyar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan khususnya dalam hal pengawasan merupakan imlementasi dari apa yang diharapkan oleh peraturan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2013 tenteng Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2013 tenteng Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam hal ini masyarakat diposisikan sebagai pemangku peran (role occupant). Proposisi yang ke dua adalah how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him.Bentuk tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagai pemangku peran merupakan bentuk respon umpan balik dari suatu peraturan yang berlaku. Sehingga dapat diartikan bahwa bentuk peran keterlibatan masyarakat yang ada merupakan cerminan dari berjalannya fungsiatas suatu peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2013 tenteng Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada proposisi ke tiga disebutkan bahwa how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.Hal tersebut menjelaskan bahwa tindakan yang diambil oleh institusi lembaga pelaksana peraturan terkait merupakan respon terhadap berfungsinya suatu peraturan. Lembaga terkait dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, sehingga dapat diambil simpulan bahwa segala bentuk tindakan yang diambil oleh Badan lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan bukti dari berfungsinya suatu peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2013 tenteng Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
24
Dalam proposisi ke empat menyebutkan bahwa how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.Tindakan yang diambil oleh pembuat peraturan dalam hal ini Pemerintah kabupaten karanganyar merupakan bentuk fungsi peraturan yang berlaku. Sehingga, pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2013 tenteng Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan bentuk respon dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ke dalam bentuk peratuan daerah. 2. Kesesuaian Bentuk Peran Partisipasi Masyarakat
Karanganyar
Dengan Aspek Tujuan Dari Peran Masyarakat dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Terkait Keberadaan Kegiatan Industri. Berdasarkan pasa 70 Ayat (3)Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009
tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(UUPPLH) deisebutkan beberapa maksud atau tujuan dari adanya peran masyarakat dalam hal perlindungngan dan pengelolaan lingkungan. Sehingga aspek aspek yang terdapat dalam pasal 70 ayat 3 UUPPLH dapat dijadikan acuan mengenai apakah suatu bentuk keteribatan masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan aspek aspek yang terdapat dalam pasal 70 Ayat (3) UUPPLH tersebut. Berikut penjabaran Aspek aspek yang terdapat dalam Pasal 70 ayat 3 yang disesuaikam menurut keadaan lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis: a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
25
Tingkat kepedulian masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lngkungan hidup berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Sehingga dengan adanya pertemuan rutin warga maka tingkat kepedulian warga terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat meningkat. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dalam pertemuan rutin warga, masyarakat dapat saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lain guna mencari jalan keluar permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Dalam hal pembahasan mengaenai permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sayangnya hanya bersifat insidental. Sehingga dalam setiap pertemuan rutin warga belum tentu selalu membahas tentang permasalahan terkait dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan terutama pengawasan sosial. b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Kemandirian
masyarakat
dalam
hal
perlindungan
dan
pengelolaan terutama dalam kaitan pengawasan sosial yang dilakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka sudah tertuang dalam kegiatan pertemuan umum rutin seperti pertemuan tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Pertemuan desa. Berdasarkan hasil wawancara di semua desa yang diteliti oleh penulis, secara keseluruhan melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut. Keluhan dari masyarakat
terkait
permasalahan
lingkungan
ataupun
aduan
masyarakat terkait lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka sering dibahas dalam kegiatan pertemuan tersebut, sehingga pemecahan permasalahan terkait lingkungan seringkali bisa terselesaikan berkat adanya pertemuan warga tersebut. Sebagian besar masyarkat lebih memilih untuk menyelesaikan suatu permasalahan lingkungan dengan cara kemasyarakatan. Kegiatan rutin di masyarakat inilah yang dapat meningkatkan kemandirian, keberdayaan, serta kemitraan masyarakat
26
dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan di wilayah sekitar kegiaan usaha industri. c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Berdasarkan penelitian penulis di beberapa desa di Kecamatan Jaten dan Kebakkramat pada masing-masing desa belum ada pertemuan rutin yang secara khusus yang membahas hal yang terkait lingkungan. Sehinggan bisa disimpulkan bahwa tingkat kepeloporan masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih relatif kurang. Akan tetapi, pada Desa Pulosari terdapat kader lingkungan yang dibetuk secara suadaya oleh Kepala desa dengan menunjuk perwakilan di setiap dusun yang ada di Desa Puluh sari. Pembentukan kader lingkungan tersebut dibentuk atas dasar wilayah Desa puluh sari terdapat berbagai kegiatan Industri yang mengelilingi wilayah desa Pulosari Tersebut. Sehingga menurut Kepala desa Pulosari perlu adanya suatu kader yang dapat mewakili masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta dapat menjadi pelopor dalam masyarakat terkait dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam hal pos pengaduan Badan Lingkungan Hidup adanya sarana Pos pengaduan lingkungan hidup yang deisediakan Badan Lingkungan
Hidup
Kabupaten
Karanganyar
dapat
memacu
masyarakat untuk ikut berperan dan perbartisipasi dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sehingga Adanya Pos pengaduan lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Karanganyar dapat diasumsikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan kepeloporan dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam pperlindungan dan pengelolaan lingkungan. Adas adanya pihak yang melaukan aduan ke pos pengaduan Badan Lingkungan Hidup Karanganyar diharapkan pihak tersebut dapat menjadi pelopor bagi
27
masyarakat di sekitarnya untuk aktif dan tanggap dalam mengatasi permasalahan lingkungan. d. Menumbuhkembangkan
ketanggapsegeraan
masyarakat
untuk
melakukan pengawasan sosial. Dalam hal Kader Lingkungan, dari 4 (empat) sampel desa kecamatan Kebakkramat, hanya desa Puluh sari yang memiliki kader lingkungan secara swadaya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketanggap sertaan masyarakat di kabupaten karanganyar khususnya di wilayah kebak kramat masih belum merata. Kegiatan berupa Kader lingkungan yang dimiliki oleh desa Puluhsari tersebut dalam keanggotaannya masih berdasarkan tunjukan dari kepala desa Puluh sari dan belum ada masyarakat yag secara sukarela ingin berpartisipasi dalam kader lingkungan desa puluhsari tersebut. Dengan adanya kader lingkungan di desa puluhsari tersebut diharapkan ketanggapsertaan masyarakat desa puluhsari secara umum terkait perlindungan dan pengelolaan lingkunga dapat terbangun. Akan lebih baik apabila desa lain yang belum memiliki kader lingkungan menginisiasikan kegiatan serupa seperti yang ada di Desa Pulosari. Dalam hal Pos pengaduan Badan Lingkungan Hidup, adanya pos pengaduan yang diselenggarakan oleh badan Lingkungan Hidup karanganyar juga dapat memberikan dampakdalam menumbuh kembangkan ketanggapsertaan masyarakat dalam pengawasan sosial. Adanya laporan pengaduan darimasyarakat ke pos pengaduan Badan Lingkungan Hidup mejadi bukti bahwa adanya bentuk ketanggap sertaan masyarakat dalam pengawasan sosial dalam kaitanya dengan aduan permasalahan lingkungan. Akan tetapi belum adanya sosialisasi tentag pos pengaduan ini menyebabkan masih adanya masyarakat yang masih bingung untuk melakukan pengaduan terkait lingkungan terkait tentang permasalahan apa saja yang bisa diadukan.. Hal ini ditemukan saat penulis mewawancarai Kepala Desa Jetis Bapak Nur Wibowo.
28
e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan budaya serta kearifan lokal ini juga tampak dengan adanya kegiatan pertemuan rutin tingkat rukun tetangga, rukun warga, serta pertemuan desa yang masih berlangsung hingga saat ini. Dengan bertahannya kegiatan rutin antar warga ini juga dapat memberikan dampak terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup dimana
berdasarkan
pemaparan
beberapa
kepala
desa
yang
diwawancarai peneliti secara terpisah pada pertemuan warga seperti yang dipaparkan di atas sering membahas mengenai keadaan ataupun permasalahan lingkungan yang ada di sekitar masyarakat akan tetapi pembahasan tersebut masih secara insidental. Pertemuan antar warga secara rutin dapat menjadi sarana sosialisasi yang efektif mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dalam hal meningkatkan kepedulian masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan yang ada di sekitar masyarakat sangat berpengaruh dalam memberikan dapak terhadap masyarakat itu sendiri. Berdasarkan penelitian di lokasi penelitian, tingkat kepedulian masyarakat yang berada di sekitar wilayah industri dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. a. Faktor besarnya permasalahan lingkungan yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Faktor ini ditemui penulis saat melakukan wawancara dengan Sekertaris Desa Nangsri Bapak Sugiyanto berdasarkan wawancara pada hari rabu tanggal 22 April 2016 menjelaskan bahwa masyarakat desa Nangsri selama ini dinilai belum cukup aktif dalam melakukan pelaporan terkait permasalahan lingkungan yang dialami. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih menilai bahwa permasalahan lingkungan yang dialami belum terlalu parah, sehingga masyarakat merasa masih belum perlu melakukan pengaduan. Sebagai contoh,
29
dalam wilayah desa Nangsri Pihak Desa menemukan adanya dugaan pencemaran dari industri pembuatan sepatu. Kegiatan Industri Pembuatan sepetu tersebut berada di luar wilayah desa Nangsri. Akan tetapi limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri sepatu tersebut diduga telah menemari sungai yang melintasi wilayah desa Nangsri. Akan tetapi masyarakat masih enggan untuk melaporkan masalah tersebut karena dinilai permasalahan tersebut belum parah dan belum memberikan dampak langsung kepada mereka. Sehingga selama ini belum ada masyarakat yang bersedia melakukan pelaporan resmi baik ke Kantor desa maupun Badan Lingkungan Hidup. b. Faktor mengenai ada tidaknya kegiatan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ada di masyarakat. Ada tidaknya kegiatanterkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan sangat mempengaruhi kepedulian masyarakat. Hal ini karena masyarakat yang cenderung bersifat pasif dan ditambah belum adanya kegiatan yang secara khusus diselenggarakan desa dalam tujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Tingkat kepedulian masyarakat karanganyar terkait dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan tidak cukup merata. Hal ini disebabkan
belum
adanya
sosialisasi
dari
lembaga
terkait.
Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulispada 4 (empat) desa di kecamatan Kebakkramat yaitu Desa Kemiri, Desa Kebak, Desa Puluhsari, Desa Nangsri, tingkat kepedulian masyarakat pada masing masing desa berbeda antara satu dengan lain. Berdasarkan wawancara dengan Kepala desa dan sekertaris desa pada sampel lokasi dalam penelitian ini diketahui bahwa selama ini belum ada upaya sosialisasi yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Akan tetapi untuk wilayah kecamatan Jaten yaitu desa Sroyo berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Desa Sroyo mengatakan bahwa sosialisasi mengenai permasalahan lingkungan seperti pencemaran udara dan limbah sudah
30
pernah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada Bulan Februari 2016. c. Faktor kebutuhan berdasarkan lokasi tempat tinggal masyarakat. Lokasi tempat tinggal masyarakat juga mempengaruhi tingkat kepedulian masyarakat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sebagai contoh, dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan sekretaris desa Kebak Kecamatan kebakkramat. Dugaan pencemaran oleh limbah dari suatu kegiatan industri terkadang ditemui di desa Kebak. Limbah cair yang dibuang oleh kegiatan industri diduga mencemari sungai yang berada di wilayah desa kebak. Akan tetapi karena masyarakat secara umum tidak memanfaatkan sungai yang diduga tercemari limbah tersebut, maka masyarakat tidak mempermasalahkan dugaan pencemaran yang terjadi di sungai sekitar tempat tinggal mereka.
