BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.

Gambaran Umum Mengenai Danamon Simpan Pinjam

1. Bank Danamon Indonesia 1.1.

Sejarah Bank Danamon Indonesia1 Bank Danamon beroperasi pertama kali pada tanggal 16 Juli 1956 dengan

nama Bank Kopra Indonesia atau PT. Indonesian Copra Banking Corporation Limited. Kemudian pada tahun 1960 berubah nama menjadi Bank Persatuan Nasional lalu berubah lagi menjadi PT. Bank Danamon Indonesia pada tahun 1976. Kemudian pada 24 Oktober 1989 Bank Danamon melakukan go public, dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Desember 1989. Selanjutnya untuk menunjukkan diri sebagai bank yang sudah go public maka pada tanggal 28 November 1996 secara resmi berubah nama menjadi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Pada tahun 1997, sebagai akibat dari krisis finansial di Asia, Bank Danamon pun ikut menghadapi rush yaitu kejadian penarikan simpanan dana pihak ketiga dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat sehingga akhirnya oleh pemerintah ditaruh di bawah pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai bank yang diambil alih (BTO - Bank Take Over). Kemudian pada tanggal 27 Maret 2000 secara resmi terdapat delapan bank yaitu Bank Tiara Asia, Bank Duta, Bank Nusa Nasional, Bank Tamara, Bank Pos Nusantara, Bank Rama, Bank Risjad Salim Internasional dan Bank Jaya 1

www.danamon.co.id (diunduh pada 21 Agustus 2012)

58

Internasional yang secara hukum bergabung dengan Bank Danamon (legal merger). Dalam penggabungan ini Bank Danamon bertindak sebagai surviving bank (pihak yang menerima penggabungan), dengan kata lain Bank Danamon menjadi bank utama dalam penggabungan tersebut. 1.2.

Kepemilikan Saham Bank Danamon Indonesia2 Pada tahun 1999, pemerintah melalui BPPN melakukan rekapitalisasi3

Bank Danamon sebesar Rp 32 milyar dalam bentuk Surat Hutang Pemerintah (Government Bonds). Kemudian pada tanggal 16 Juni 2003, Pemerintah melepaskan 51% sahamnya pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. kepada Konsorsium Asia Financial Indonesia (AFI) yang beranggotakan Temasek Holding (Pte) Ltd. dan Deutche Bank. Hingga tanggal 31 Desember 2011, 67,37% saham Bank Danamon dimiliki oleh Asia Financial Indonesia Pte. Ltd. dan sebesar 32,63% oleh publik. Kemudian pada tahun 2012 DBS Groups Holding, salah satu bank terbesar di Asia, memastikan membeli saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk., dengan cara DBS Grup Holdings mengambil alih 100% saham Fullerton Financial Holding Pte. Ltd di Asia Financial Indonesia Pte. Ltd., pemilik 67,37% saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Sampai saat ini, rencana akuisisi ini masih diproses oleh Bank Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dikatakan

2

Dapat dilihat pada www.danamon.co.id ; www.bisnis.com ; www.republika.co.id; www.detik.com 3 Rekapitalisasi berkaitan dengan suatu perombakan struktur modal (seperti penambahan modal) dalam suatu organisasi. Dalam dunia perbankan, program rekapitalisasi dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan keberadaan bank-bank yang memiliki prospek untuk hidup dan berkembang melalui restrukturisasi kepemilikan (penyuntikan modal).

59

bahwa hingga pada saat ini Bank Danamon Indonesia merupakan bank swasta nasional di Indonesia. 1.3.

Profil Bank Danamon Indonesia 4 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. merupakan salah satu bank swasta

nasional yang ada di negara Indonesia. Saat ini Danamon adalah bank ke-enam terbesar di Indonesia berdasarkan aset, dengan jaringan cabang ke-dua terbesar, yaitu lebih dari 3000 kantor cabang dan point of sales, termasuk unit Danamon Simpan Pinjam dan unit Syariah, serta kantor-kantor cabang anak perusahaannya. Bank Danamon memiliki visi yaitu “Kita peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan”, serta misi yaitu “Menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia, mencakup semua segmen nasabah, dan perusahaan pilihan terbaik untuk berkarya (employer of choice)”. Salah satu bisnis yang dapat dikatakan tergolong baru yang dikembangkan oleh Bank Danamon adalah bisnis yang ditujukan kepada konsumen menengah bawah (mass market) yang merupakan pasar terbesar di negara ini. Mass Market terdiri dari consumer (employed) yaitu mereka yang bekerja dengan berpenghasilan kurang dari Rp. 5 juta per bulan, dan pengusaha kecil (self employed) yaitu mereka yang menjalankan usaha sendiri. Pada bulan Januari 2004, Bank Danamon membentuk divisi mass market yang kemudian dilanjutkan dengan pendirian outlet yang melayani kebutuhan keuangan pengusaha mikro dan kecil. Pada bulan Maret 2004, divisi mass market membuat pilot project outlet pelayanaan pembiayaan self employed mass market

4

www.danamon.co.id (diunduh pada 17 Juli 2012)

60

Segment dengan brand name Danamon Simpan Pinjam, di dua Provinsi pada awalnya, yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta. Lokasi outlet adalah di pasar-pasar tradisional sesuai dengan target market yang ditetapkan.

2. Danamon Simpan Pinjam5 Danamon Simpan Pinjam merupakan salah satu bentuk layanan dari Bank Danamon untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah, baik dalam hal pembiayaan (kredit) maupun simpanan (tabungan dan deposito). Dalam definisi Bank Danamon, usaha mikro dan kecil adalah usaha yang memiliki tingkat penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 2 miliar atau memiliki kebutuhan pinjaman antara Rp. 1 juta hingga Rp. 500 juta. Danamon Simpan Pinjam terdiri dari 2 unit layanan bisnis yaitu : 1. Unit Pasar Model Pada unit Pasar Model ini fokus melayani nasabah pada komunitas Pasar Inti dan Plasma, yang melayani individu dengan usaha sendiri yang bersifat

informal

dengan

kebutuhan

pembiayaan

maksimal

Rp.

500.000.000,00. Produk pinjaman yang saat ini telah disalurkan ke nasabah oleh DSP Pasar Model terdiri dari empat jenis, yaitu : a) Dana Pinjam 50 (DP 50), yakni pinjaman dengan agunan untuk keperluan modal usaha dan investasi dengan nominal pinjaman antara Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00.

5

www.danamon.co.id (diunduh pada 17 Juli 2012

61

b) Dana Pinjam 200 (DP 200), yakni pinjaman dengan agunan untuk keperluan modal usaha dan investasi dengan nominal pinjaman antara Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00. c) Dana Siaga, yakni pinjaman tanpa agunan dengan plafon pinjaman Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 khusus untuk debitur yang sebelumnya telah menerima pinjaman di DSP dengan status

lancar

plafon

pinjaman

bisa

sampai

dengan

Rp.

100.000.000,00. Produk pinjaman ini diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain selama minimal 12 bulan dengan status pinjaman lancar d) Dana Talangan, yakni pinjaman tanpa agunan dengan plafon pinjaman Rp. 250.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00 diperuntukkan bagi nasabah yang telah memiliki tabungan di Bank Danamon Indonesia selama minimal 3 bulan.

2. Unit Solusi Modal Pada unit Solusi Modal ini fokus melayani individu yang memiliki usaha sendiri, dengan target utama para pengecer atau retailer. Kebutuhan pembiayaan yang diberikan maksimal Rp. 50.000.000,00. Produk pinjaman yang saat ini telah disalurkan kepada nasabah oleh DSP Solusi Modal hanya ada 1, yaitu Solusi Modal. Produk ini adalah pinjaman tanpa agunan dengan plafon pinjaman maksimal Rp. 50.000.00,00. Dengan

62

jangka waktu angsuran yang diberikan yaitu minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun, diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha.

B.

Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga6

1. Profil Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga Seperti yang telah dibahas sebelumnya, DSP merupakan salah satu divisi yang ada pada Bank Danamon Indonesia. DSP Solusi Modal itu sendiri merupakan salah satu unit pada DSP yang fokus dalam hal simpanan yang berupa tabungan dan deposito, serta pembiayaan berupa kredit tanpa agunan yang disalurkan hanya kepada nasabah yang memiliki usaha. DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga merupakan divisi self employee mass market yang berada di bawah Bank Danamon Indonesia regional Jawa Tengah, yang didirikan pada bulan Januari tahun 2008, bertempat di Jalan Jendral Sudirman ruko Shoping Centre nomor 5 lantai 2.

6

Nanda Ferri K, Credit Analyst Officer Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, (wawancara di Salatiga : April 2012 – Juli 2012)

63

Berikut ini adalah struktur organisasi pada Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga: U. M

C. O

C. O

P. O

P. O

F. C

A. O

A. O

A. O

A. O

A. O

F. C

Struktur organisasi tersebut merupakan susunan dan hubungan dari posisi yang ada pada Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga. Struktur tersebut dapat menunjukkan hirarki organisasi, pembagian wewenang serta tanggung jawab. Adapun wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi yang ada pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga adalah sebagai berikut: •

UM : Unit Manager Terdapat satu Unit Manager pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga,

yang

bertugas

memimpin

dan

bertanggung-jawab

atas

operasional DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga serta sebagai

64

A. O

pengambil keputusan atas semua hal yang ada pada DSP unit Solusi Modal, seperti aplikasi permohonan kredit, penanganan terhadap tagihan serta kredit macet dan lain sebagainya. Unit Manager pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga ini bertanggungjawab kepada Bank Danamon Indonesia regional Jawa Tengah. •

CO : Credit Officer Terdapat dua Credit Officer (yang kemudian dirubah menjadi Credit Analyst Officer) pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, yang bertugas melakukan survey dan menganalisis mengenai permohonan kredit yang masuk dan juga mengenai kredit macet.

•

AO : Account Officer Terdapat enam Account Officer pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, yang bertugas sebagai accounting melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pembukuan serta sebagai marketing dalam hal pemasaran, yang salah satunya adalah mencari nasabah baru, baik nasabah kredit maupun nasabah simpanan.

•

PO : Payment Officer Terdapat dua Payment Officer pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, yang bertugas sebagai Teller PickUp, maksudnya adalah sebagai teller seperti pada bank umum lainnya namun PO lah yang mengunjungi nasabah debitur untuk menangani dalam hal tagihan angsuran, yang bersifat sistem parsial (menitipkan sebagian angsuran di bawah nominal yang semestinya), maupun yang melakukan bayar tunai.

65

•

FC : Field Collection Terdapat dua Field Collection pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, yang bertugas sebagai collector pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga yang melakukan penagihan kepada nasabah kredit mengenai tagihan angsuran yang telah digolongkan kedalam kredit macet. Pihak DSP tidak menggunakan jasa penagihan hutang atau Debt Collector. Field Collection sendiri dibagi kedalam dua bagian tugas, maksudnya adalah bagian pertama bertugas untuk melakukan penagihan kepada debitur yang memiliki keterlambatan 31 hari sampai dengan 120 hari. Bagian kedua bertugas melakukan penagihan kepada debitur yang memiliki keterlambatan lebih dari 120 hari.

2. Kredit pada Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga Kredit yang disalurkan oleh Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga bernama Solusi Modal. Produk kredit ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah debitur yang memiliki usaha, tanpa diperlukan adanya jaminan tambahan atau agunan. Ketentuan mengenai kredit pada DSP Solusi Modal adalah sebagai berikut : 1) Prosedur pemberian kredit Nasabah yang mengajukan kredit pada Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga diwajibkan untuk memiliki sebuah usaha. Menurut penulis, adanya syarat kepemilikan usaha tersebut menunjukkan

66

bahwa keberadaan usaha tersebut menjadi jaminan bagi pihak DSP. Maksudnya adalah jaminan berupa keyakinan atas kemampuan calon nasabah debitur, bahwa nantinya debitur mampu melunasi kewajibannya dengan mengandalkan penghasilan dari usaha miliknya tersebut. Pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga bersedia menyalurkan kreditnya kepada tiap debitur yang memiliki sebuah usaha, apapun jenis usahanya kecuali jenis peternakan. Hal ini dikarenakan pihak DSP menganggap bahwa jenis usaha peternakan tersebut memiliki resiko yang besar. Menurut penulis hal ini menunjukkan salah satu penerapan dari prinsip kehati-hatian oleh pihak DSP, sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) yang menyebutkan“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Apabila pihak DSP menyalurkan kredit kepada debitur yang memiliki usaha peternakan, dimana usaha tersebut memiliki resiko yang besar, maka ditakutkan hal itu dapat merugikan pihak DSP atau dapat juga membahayakan dana milik nasabah yang disimpan di DSP. Berikut ini adalah prosedur serta persyaratan yang harus ditempuh dan dipenuhi dalam penyaluran kredit oleh DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga:

67

a. Persyaratan calon debitur Pada saat pengajuan aplikasi permohonan kredit, calon debitur wajib memberikan persyaratan yang standar seperti halnya pengajuan kredit pada umumnya, seperti: •

Identitas diri: KTP suami dan/atau istri (bagi yang telah berkeluarga), kartu keluarga;

•

Surat keterangan usaha;

•

Rekening listrik/telepon,air;

•

Dan persyaratan tambahan lainnya jika dibutuhkan.

b. Persyaratan usaha calon debitur Mengingat bahwa adanya suatu usaha yang dimiliki calon debitur adalah menjadi hal yang diwajibkan dalam penyaluran kredit tanpa agunan oleh DSP Solusi Modal unit Pasaraya, maka berikut ini adalah persyaratan yang sangat diperhatikan oleh pihak DSP mengenai kriteria usaha milik calon nasabah debitur : •

Usaha permanen, artinya lokasi usaha tersebut tidak berpindahpindah dan juga tidak bongkar pasang.

•

Lama usaha minimal 2 tahun di tempat yang sama, artinya usaha tersebut harus sudah beroperasi dengan baik selama 2 tahun sebelum nasabah mengajukan permohonan kredit.

•

Historikal dengan bank tidak ada masalah, artinya calon debitur diharapkan tidak mempunyai catatan buruk pada pihak Bank Danamon maupun pihak bank lainnya, sehubungan dengan adanya

68

kredit macet maupun permasalahan lainnya. Hal ini dapat diketahui dengan dilakukannya BI-Checking. •

Usaha harus milik sendiri, artinya calon nasabah debitur tidak melakukan join usaha dengan pihak lain, usaha juga tidak boleh frenchise.

Dalam upaya menilai prospek usaha milik calon debitur ini, pihak DSP sangat memperhatikan mengenai prinsip 6C’s Analysis yaitu mengenai Capital, Capacity, Constraints. Adanya syarat usaha yang harus milik calon debitur itu menunjukkan bahwa calon debitur memiliki modal sendiri (Capital) sehingga pihak DSP mendapatkan kepercayaan bahwa calon debitur tersebut memiliki kesungguhan dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha miliknya sendiri. Kemudian adanya syarat usaha yang permanen di tempat yang sama, menunjukkan bahwa usaha milik calon debitur itu berjalan lancar atau tidak memiliki batasan atau hambatan (Constraints) untuk dilakukan di tempat atau lokasi usahanya tersebut sebelum dan kedepannya setelah mengajukan kredit, sehingga dapat meyakinkan DSP untuk memberikan kredit padanya. Lalu adanya syarat mengenai waktu yaitu usaha milik calon debitur sudah berjalan minimal dua tahun, menunjukkan bahwa calon debitur tersebut memiliki kemampuan (Capacity) dalam menjalankan usahanya selama dua tahun sebelum ia mengajukan kredit kepada DSP, sehingga pihak DSP

69

memiliki keyakinan bahwa calon debitur tersebut mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usahanya. c. Survey dan analisis kredit Setelah calon debitur mengajukan aplikasi permohonan kredit, selanjutnya pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya akan melakukan survey dan analisa terhadap calon debitur tersebut untuk menilai dan mengetahui mengenai kelayakan dan keadaan calon debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Selain itu, pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya juga melakukan BI checking terhadap calon nasabah debitur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejarah peminjaman calon debitur tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pihak DSP dalam melakukan survey dan analisis kredit ini adalah untuk mengetahui Character atau keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Manfaat dari diketahuinya Character adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan dan kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan kredit nantinya. Menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa pihak DSP menerapkan prinsip kehatihatian sebelum akhirnya memutuskan untuk menyalurkan kredit bagi calon nasabah debiturnya.

70

2) Plafon Kredit dan Jangka waktu pinjaman Ketentuan mengenai plafon kredit serta jangka waktu pinjaman yang diberikan oleh pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya kepada nasabah debiturnya adalah sebagai berikut : a. Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 5.000.000,00 hingga Rp. 10.000.000,00 maka jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah enam bulan sampai dengan satu tahun. b. Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000,00 hingga Rp. 20.000.000,00 maka jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah enam bulan sampai dengan dua tahun. c. Untuk plafon kredit yang diberikan sebesar Rp. 20.000.000,00 hingga Rp. 50.000.000,00 maka jangka waktu pinjaman yang diberikan adalah enam bulan sampai dengan tiga tahun. 3) Sanksi keterlambatan Bagi nasabah debitur yang dengan sengaja maupun tidak sengaja terlambat dalam membayar angsuran pinjaman, maka pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya mengenakan sanksi berupa denda, dengan ketentuan sebagai berikut:

Denda yang dikenakan bagi debitur yang terlambat dalam membayar angsuran tersebut dihitung untuk tiap hari keterlambatannya. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum bagi debitur sebagai hukuman

71

atau sanksi, dimana debitur diharuskan membayar penggantian kerugian (berupa biaya, rugi, bunga) yang telah diderita oleh kreditur. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C.

Prosedur Penyelesaian Kredit Macet pada Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga7

1. Klasifikasi Kualitas Kredit DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga Di dalam Undang-Undang Perbankan tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai klasifikasi kualitas kredit, sedangkan Bank Indonesia telah menetapkan mengenai penggolongan kualitas kredit yang terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/267/KEP/DIR jo Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 30/16/UPPB tanggal 27 Febuari 1998 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor :7/2/PBI/2005, Pasal 12 ayat (3) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Namun ternyata pihak DSP Solusi Modal memiliki ketentuan sendiri mengenai penggolongan kualitas kredit. Menurut penulis, dalam hal ini pihak Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga ataupun pihak Bank Danamon Indonesia dimungkinkan untuk menetapkan penggolongan kredit macet yang berbeda selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adanya perbedaan kriteria kredit macet ini merupakan sebuah upaya dari DSP untuk dapat memelihara dan meningkatkan kredit lancar di DSP agar tidak menjadi kredit dalam status macet/loss menurut ketentuan Bank 7

Nanda Ferri K, Credit Analyst Officer Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, (wawancara di Salatiga : April 2012 – Juli 2012)

72

Indonesia. Dengan ditetapkannya suatu kredit menjadi macet oleh DSP dimana kredit tersebut belum dianggap macet/loss menurut kriteria Bank Indonesia, maka akan lebih memudahkan bagi DSP untuk merubah atau meningkatkan kredit tersebut menjadi lancar kembali, supaya kredit macet (menurut DSP) tersebut tidak berkembang menjadi kredit macet/loss menurut Bank Indonesia. Ketentuan mengenai penggolongan kualitas kredit yang terdapat pada Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga dilihat dari usia ketertinggalan atau hari keterlambatan pembayaran angsuran yang dihitung sejak debitur jatuh tempo. Usia ketertinggalan ini biasanya dinyatakan dalam istilah Day Past Due (DPD). Penggolongan kredit tersebut yaitu : 1. Kredit Lancar (DPD 1 – 30) Pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga yang dapat dikategorikan sebagai kredit lancar adalah kredit yang pembayaran angsurannya lancar, atau yang memiliki keterlambatan hanya satu hingga tiga puluh hari yang dihitung sejak jatuh temponya pembayaran angsuran. 2. Kredit Macet (DPD > 30) Pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga yang dapat dikategorikan sebagai kredit macet adalah kredit yang pembayaran angsurannya memiliki keterlambatan melebihi tiga puluh hari, yang dihitung sejak jatuh temponya pembayaran angsuran.

73

2. Ketentuan Penyelesaian Kredit Macet DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga Apabila suatu kredit telah ditetapkan sebagai kredit macet, maka pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, dalam hal ini adalah Credit Officer akan melakukan survey dan analisa ulang terhadap debitur macet tersebut. Hal ini bertujuan agar pihak DSP mengetahui keadaan atau kondisi keuangan debitur yang sebenarnya, yang kemungkinan keadaan atau kondisi debitur tersebut telah berubah dari keadaan awal, sehingga selanjutnya dapat diketahui langkah apa yang tepat dan dapat ditempuh untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. Langkah penyelesaian yang diterapkan pada tiap debitur macet tentunya akan berbeda, disesuaikan dengan hasil survey dan analisa ulang yang telah dilakukan sebelumnya. Ketentuan yang ditempuh dalam menghadapi kredit macet yang telah ditetapkan oleh DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga sebagaimana tercantum dalam

Memorandum

Review

Penyelesaian

Kredit

versi

4.00-

0000015/MPK/08788/0809 adalah sebagai berikut : 1) Penagihan Pada langkah ini terbagi dalam tiga tahap penagihan yang juga disertai dengan diberikannya Surat Peringatan kepada debitur macet, dengan ketentuan sebagai berikut : •

Tahap 1 Penagihan tahap 1 diterapkan pada DPD 30 – 90 hari, yang disertai dengan Surat Peringatan pertama

74

•

Tahap 2 Penagihan tahap 2 diterapkan pada DPD 90 – 150 hari, yang disertai dengan Surat Peringatan kedua

•

Tahap 3 Penagihan tahap 3 diterapkan pada DPD lebih dari 90 hari, yang disertai dengan Surat Peringatan ketiga. Pada seluruh debitur macet akan didatangi oleh bagian field

collection dengan tujuan untuk menagih pembayaran angsuran. Yang terjadi selama ini di DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, tidak perlu menunggu sampai penagihan dan surat peringatan ketiga terlebih dahulu untuk dapat mencari jalan keluarnya. Artinya adalah, apabila setelah dilakukannya penagihan dan surat peringatan yang pertama maka debitur sudah menunjukkan itikad baiknya maka tidak perlu menunggu penagihan kedua dan ketiga untuk menentukan tindakan penyelesaian lebih lanjut. 2) Sistem Parsial Dalam hal keuangan debitur yang ternyata tidak mampu melakukan pembayaran angsuran dengan nominal yang telah ditentukan tetapi debitur tersebut memiliki itikad baik untuk membayar angsuran, maka dimungkinkan adanya pembayaran angsuran oleh debitur dengan sistem parsial. Maksudnya adalah, teller pickup akan mengambil uang seadanya dari debitur sebagai pembayaran angsuran kredit, namun nominalnya dibawah nominal angsuran yang telah ditetapkan. Sistem parsial ini juga dikenal dengan istilah “menyicil”, dalam artian debitur

75

menyicil pembayaran angsurannya. Apabila debitur telah membayar angsuran dengan sistem parsial, maka pihak DSP belum akan melakukan tindakan penyelesaian lebih lanjut. Walaupun debitur telah membayar angsurannya dengan sistem parsial, namun debitur itu tetap dianggap sebagai debitur macet karena jumlah angsuran yang dibayarnya (dengan menyicil) masih kurang atau tidak sesuai dengan nominal yang semestinya. Menurut penulis, walaupun dalam aturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia tidak ada pengaturan mengenai pembayaran dengan sistem parsial namun hal ini dimungkinkan untuk dilakukan oleh debitur. Berdasarkan Pasal 1390 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “tiada seorang berutang dapat memaksa orang yang mengutangkan padanya menerima pembayaran utangnya sebagian demi sebagian, meskipun utangnya itu dapat dibagi-bagi”, artinya adalah debitur tidak dapat memaksakan kepada pihak DSP untuk membayar angsurannya dengan sistem parsial seperti ini, namun dalam hal ini pihak DSP lah yang menawarkan kepada debitur untuk membayar angsuran dengan sistem parsial. 3) Negoisasi Pada langkah ini pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga mengupayakan penyelesaian kredit macet melalui upaya non litigasi terhadap debitur macet, dengan melakukan negoisasi berupa anjuran atau tawaran untuk menemukan dan menentukan langkah penyelesaian yang

76

tepat. Hal ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara kepentingan pihak DSP dengan kepentingan debitur, disesuaikan dengan kemampuan debitur tersebut. Langkah yang dianjurkan atau ditawarkan tersebut terdiri dari 4 langkah, yaitu : a. Novasi Novasi adalah dibuatnya perjanjian kredit yang baru, dengan adanya pengalihan atas nama bagi debitur yang meninggal atau terkena musibah. Apabila terjadi kondisi dimana suatu kredit menjadi tak terbayarkan yang diakibatkan debitur mengalami musibah ataupun kematian, dengan kata lain debitur tersebut tidak lagi dapat meneruskan isi perjanjian, maka ahli warisnya dapat meneruskan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya dengan cara dibuatnya perjanjian kredit yang baru, dengan adanya pengalihan atas nama bagi debitur yang meninggal atau terkena musibah tersebut. Ketentuan ini menurut penulis telah sesuai dengan Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang, yang salah satunya adalah apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya b. Memo Restruktur Kredit Yang dimaksud dengan Memo Restruktur Kredit adalah adanya suatu perubahan persyaratan kredit dengan menjadikannya suatu

77

perjanjian kredit yang baru, khusus terhadap nasabah debitur yang macet. Perubahan persyaratan kredit tersebut meliputi konversi seluruh tunggakan menjadi pokok kredit baru yang disertai dengan perubahan mengenai jangka waktu kredit, jadwal pembayaran serta perubahan pada bunga yang dikenakan. c. Memo Intern Cut Lose Yang dimaksud dengan Memo Intern Cut Lose adalah pelunasan suatu kredit yang hanya bayar pokok saja. Artinya adalah debitur hanya dibebankan untuk melakukan pelunasan terhadap sebagian tunggakannya saja, yaitu tunggakan pokoknya. Jadi debitur tersebut dibebaskan dari bunga kreditnya. Memo Intern Cut Lose hanya diterapkan khusus terhadap nasabah debitur yang macet, maksudnya adalah debitur lancar tidak diperkenakan meminta untuk melunasi tunggakan pokoknya saja. Apabila ada debitur yang melakukan pelunasan bayar pokok ini, maka bagi Field Collection yang menanganinya akan diberi sejumlah fee atau komisi yang besarnya ditentukan oleh pihak DSP. d. Memo Internal Yang dimaksud dengan Memo Internal adalah diberikannya potongan angsuran untuk bayar pokok saja bagi nasabah debitur yang memiliki keterlambatan 31 – 90 hari. Kesempatan ini hanya diberikan satu kali saja bagi debitur macet.

78

Ketiga langkah tersebut diatas yaitu memo restruktur kredit, memo intern cut lose dan memo internal, merupakan ketentuan yang ditetapkan pihak DSP dengan mengacu pada ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam usaha

perkreditan

agar

penanggung

hutang

dapat

memenuhi

kewajibannya. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok, perpanjangan waktu, penambahan hutang, pengambilalihan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi modal. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak DSP dalam menerapkan restrukturisasi kredit tersebut adalah dengan membuat ketentuan yaitu memo restruktur kredit, memo intern cut lose dan memo internal. 4) Upaya Hukum Pada langkah ini, dimungkinkan bagi pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga untuk menempuh upaya hukum. DSP Solusi Modal sebagai salah satu divisi pada Bank Danamon Indonesia yang notabene ialah salah satu bank swasta di Indonesia, maka dapat mengajukan gugatan perdata kepada debitur ke Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Dalam hal ini segala barang milik debitur macet menjadi jaminan

79

pelunasan atas hutangnya kepada pihak DSP, jadi apabila debitur wanprestasi maka pihak DSP berhak menuntut debitur untuk menjual harta kekayaannya dan kemudian hasil penjualan harta debitur tersebut menjadi sumber pelunasan bagi hutangnya kepada pihak DSP. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa sejak didirikannya hingga sampai pada saat ini pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga belum pernah melakukan penyelesaian kredit macet melalui prosedur hukum karena adanya pertimbangan tertentu. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pihak DSP tersebut tidak dapat penulis ketahui, namun pada umumnya pihak bank memilih untuk tidak menempuh upaya hukum dikarenakan faktor biaya, waktu, serta adanya citra baik yang perlu dijaga oleh pihak bank dimata masyarakat.

3. Data Debitur Macet Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, maka dapat penulis ketahui data-data mengenai debitur kredit yang termasuk dalam penggolongan kredit macet oleh DSP. Berikut ini merupakan jumlah debitur macet di DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga yang telah terselesaikan pada tahun 2011 (tabel 1), serta jumlah tindakan penyelesaian permasalahan kredit macet pada tahun 2011 (chart 1), sebagai berikut:

80

Tabel 1 Jumlah debitur macet di DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga tahun 2011 NO

KETERLAMBATAN

DEBITUR

KETERANGAN

1

31 – 60 hari

3

Memo Internal = 3

2

61 – 90 hari

5

Memo Intern Cut Lose = 3 Memo Internal = 1 Memo Restruktur Kredit = 1

3

91 – 120 hari

4

Memo Intern Cut Lose = 4

4

121 – 150 hari

3

Memo Intern Cut Lose = 3

5

151 – 180 hari

1

Memo Intern Cut Lose = 1

6

+180 hari

7

Memo Restruktur Kredit = 7

Sumber : diolah dari data sekunder (data yang diberikan oleh Nanda Ferri K, Credit Analyst Officer Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga).

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa selama tahun 2011, permasalahan kredit yang telah diselesaikan oleh pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga adalah sejumlah 23 debitur dari jumlah total 99 debitur macet yang ada, yaitu sebagai berikut: a) Pada hari keterlambatan 31-60 hari terdapat 3 debitur yang diberi tindakan memo internal.

81

b) Pada hari keterlambatan 61-90 hari terdapat tindakan memo intern cut lose pada 3 debitur, memo internal pada 1 debitur, serta memo restruktur kredit pada 1 debitur. c) Pada hari keterlambatan 91-120 hari terdapat 4 debitur yang diberi tindakan memo intern cut lose. d) Pada hari keterlambatan 121-150 hari terdapat 3 debitur yang diberi tindakan memo intern cut lose. e) Pada hari keterlambatan 151-180 hari terdapat 1 debitur yang diberi tindakan memo intern cut lose. f) Pada hari keterlambatan lebih dari 180 hari terdapat 7 debitur yang diberi tindakan memo restruktur kredit. Pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, tindakan penyelesaian seperti tersebut diatas diberikan kepada debitur bukan hanya berdasar pada hari keterlambatan saja. Untuk tindakan memo internal memang hanya diberikan kepada debitur dalam keterlambatan 31 hingga 90 hari, namun tetap ada pertimbangan lainnya. Dalam semua tindakan yang akan diberikan oleh pihak DSP tentunya juga akan memperhatikan itikad baik debitur, tunggakan atau sisa pinjaman debitur, keadaan serta kondisi keuangan (kemampuan bayar) debitur, serta pertimbangan-pertimbangan lain.

82

Sumber : diolah dari data sekunder (data yang diberikan oleh Nanda Ferri K, Credit Analyst Officer Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga).

Pada chart 1 dapat dilihat jumlah debitur pada masing-masing langkah penyelesaian permasalahan kredit yang telah ditempuh oleh DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga selama tahun 2011. Chart 1 menunjukkan bahwa penyelesaian yang ditempuh oleh pihak DSP selama tahun 2011 adalah upaya penyelesaian non litigasi, sedangkan penyelesaian melalui jalur litigasi tidak ditempuh oleh DSP. Pada penyelesaian secara non litigasi ini, urutan yang terbanyak pertama adalah penyelesaian dengan memo intern cut lose sejumlah 11 debitur; yang kedua yaitu penyelesaian dengan memo restruktur kredit sejumlah 8 debitur; yang ketiga yaitu penyelesaian dengan memo internal sejumlah 4 debitur. Dimungkinkan oleh penulis bahwa dengan ditempuhnya penyelesaian secara non

83

litigasi ini, pihak DSP berusaha mengupayakan agar kredit yang macet dapat menjadi lancar kembali tanpa harus ditempuhnya proses penyelesaian melalui jalur litigasi dikarenakan pihak DSP ingin menjaga citra baiknya dimata masyarakat dan juga dimata Bank Indonesia.

4. Contoh Langkah Penyelesaian Kredit Macet yang Telah Diterapkan pada Debitur oleh DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga Selama Tahun 20118 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengetahui berapa banyak debitur yang memiliki tunggakan kredit, serta seberapa banyak debitur yang telah diberi tindakan penyelesaian oleh DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga selama tahun 2011. Dari sejumlah 99 debitur macet yang ada, belum semua permasalahan kredit macet tersebut mampu diselesaikan oleh pihak DSP. Berikut ini adalah beberapa contoh penyelesaian permasalahan kredit yang telah diterapkan terhadap 23 debitur pada tahun 2011: 1) Memo Restruktur Kredit Penulis mengambil contoh dalam permasalahan Ny. En yaitu debitur yang memiliki usaha warung sembako dengan keterlambatan 61 hari, dimana omset usahanya tidak memadai karena ternyata keadaan debitur tersebut tidak sama dengan data yang diambil pada saat survey awal. Langkah yang ditempuh oleh pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga adalah dengan melakukan kunjungan untuk menentukan 8

Nanda Ferri K, Credit Analyst Officer Danamon Simpan Pinjam Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, (wawancara di Salatiga : April 2012 – Juli 2012)

84

kemampuan bayar Ny. En lalu melakukan analisa ulang terhadap keuangan debitur tersebut. Jumlah pinjaman awal Ny. En adalah Rp. 10.000.000,00 dalam jangka waktu 24 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 697.000,00 tiap bulannya. Ny. En tidak dapat membayar angsuran lagi setelah berjalan lancar selama 12 bulan, maka Ny. En memiliki sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00. Melihat dari hasil analisa ulang terhadap kemampuan bayar Ny. En, maka pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga mengambil langkah penyelamatan dengan mengubah persyaratan kredit, yaitu mengubah sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 tersebut menjadi kredit baru (dalam perjanjian nomor 0000712/RK/08788/0811). Jadi pinjaman baru Ny. En sebesar Rp. 5.000.000,00 dalam jangka waktu 24 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 300.000,00. Nominal angsuran yang baru tersebut disesuaikan dengan kemampuan bayar Ny. En. Dapat dilihat dari permasalahan tersebut, bahwa adanya penurunan

jumlah

untuk

setiap

angsuran

yang

mengakibatkan

perpanjangan jangka waktu kredit yang dilakukan dengan cara mengkonversi seluruh tunggakan/sisa pinjaman menjadi pokok kredit baru apabila dikaitkan dengan ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga melakukan tindakan Restructuring yang dikombinasikan dengan Rescheduling, namun dengan istilah lain yang telah ditetapkan oleh DSP yaitu memo restruktur kredit.

85

Ketentuan ini menurut penulis telah sesuai dengan Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang, yang salah satunya adalah apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya. Jadi dalam hal ini debitur membuat perjanjian kredit yang baru dengan pihak DSP dimana terjadi perubahan persyaratan kredit pada perjanjian yang baru tersebut. 2) Memo Intern Cut Lose Penulis mengambil contoh dalam permasalahan Tn. Jk yang memiliki usaha bengkel sepeda motor dengan keterlambatan 91 hari dimana usaha bengkelnya tersebut terpaksa tidak beroperasi lagi karena Tn. Jk mengalami kecelakaan sehingga mengalami cacat tubuh permanen. Langkah yang ditempuh oleh pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga adalah dengan melakukan kunjungan untuk menentukan kemampuan bayar Tn. Jk lalu melakukan analisa ulang terhadap keuangan debitur tersebut. Melihat dari keadaan Tn. Jk yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usahanya tersebut, maka pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga menyarankan kepada Tn. Jk untuk melunasi sisa pinjamannya dengan mendapat potongan. Sisa pinjaman yang dimiliki Tn. Jk adalah Rp. 5.000.000,00 jadi yang harus dibayarkan oleh Tn. Jk adalah sebesar 70% dari Rp. 5.000.000,00 yaitu Rp. 3.500.000,00. Potongan yang diberikan

kepada

Tn.

Jk

sebesar

30%

tersebut

(nomor

86

0000707/CL/08788/0611) dianggap sebagai bunga yang dibebaskan atau tidak perlu dibayar oleh Tn. Jk karena melakukan pelunasan sisa pinjamannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga melakukan tindakan Reconditioning atau persyaratan kembali terhadap debitur dengan perubahan peryaratan kredit yang diberikan yaitu berupa pembebasan terhadap seluruh hutang bunga, namun dengan istilah lain yang telah ditetapkan oleh DSP yaitu Memo Intern Cut Lose. Dalam hal ini debitur dinilai memang tidak sanggup membayar bunga karena debitur hanya mencapai tingkat kembali pokok. 3) Memo Internal Penulis mengambil contoh dalam permasalahan Tn. Ed yaitu debitur yang memiliki usaha fotocopy di daerah sekitar kampus Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan keterlambatan 72 hari dimana omset usahanya sedang menurun karena kebanyakan mahasiswa sedang dalam masa libur. Langkah yang ditempuh oleh pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga adalah dengan melakukan kunjungan untuk menentukan kemampuan bayar Tn. Ed lalu melakukan analisa ulang. Setelah dilihat bahwa keterlambatan Tn. Ed adalah 72 hari, serta sehubungan dengan alasan Tn. Ed terlambat membayar angsurannya tersebut, maka pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga mengambil langkah penyelamatan dengan memberi kesempatan bagi Tn. Ed untuk

87

membayar angsuran pokoknya saja tanpa bunga. Besar angsuran yang harus dibayar Tn. Ed tiap bulan adalah Rp. 825.000,00., jika hanya membayar angsuran pokoknya maka Tn. Ed hanya perlu membayar sebesar Rp. 775.000,00. (nomor 0000680/MI/08788/0211). Disebutkan oleh pihak DSP bahwa bagi debitur yang memiliki keterlambatan 31 hari sampai dengan 90 hari, apabila menunjukkan itikad baik maka debitur tersebut akan diberikan kesempatan satu kali untuk membayar angsuran pokoknya saja, yang berarti tidak perlu membayar bunganya. Berdasarkan contoh tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank memberikan salah satu keringanan yang termasuk dalam tahap reconditioning (seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia), yaitu dengan dilakukannya pembebasan bunga yang sifatnya hanya untuk sementara. Dikatakan sementara karena, kesempatan pembebasan bunga tersebut hanya diberikan satu kali kepada debitur macet. Mengenai ketentuan ini pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga disebut dengan istilah memo internal. Menurut penulis, ketentuan yang mengatur mengenai bunga yang terdapat pada memo intern cut lose dan memo internal adalah sah untuk dilakukan, karena telah ditentukan oleh Bank Indonesia dan juga berdasarkan pada ketentuan Pasal 1397 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “seorang yang mempunyai suatu utang untuk mana harus dibayarnya bunga, tak dapat, tanpa izin si berpiutang,

88

menggunakan pembayaran yang ia lakukan untuk pelunasan uang pokok lebih dahulu dengan menunda pembayaran bunga”, dalam hal ini pihak DSP lah yang berinisiatif menawarkan atau membuat kebijakan mengenai bunga tersebut, bukan debitur.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa didalam menghadapi kondisi dan berbagai permasalahan kredit seperti contoh tersebut diatas pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga lebih mengutamakan untuk menggunakan upaya non litigasi (melalui negosiasi langsung dengan debitur) dibandingkan menempuh upaya litigasi. Penyelesaian yang diterapkan akan berbeda pada tiap debiturnya tergantung dari hasil negosiasi yang disetujui dan mampu untuk dilaksanakan bagi pihak debitur maupun kreditur.

Langkah-langkah

yang

dimungkinkan

untuk

ditempuh

dalam

menghadapi permasalahan kredit pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga dapat diketahui sebagai berikut: 1. Pembayaran angsuran dengan sistem parsial (menyicil) 2. Dibuatnya perjanjian kredit baru dengan mengubah persyaratan kredit, meliputi perubahan jangka waktu dan bunga kredit, serta jadwal pembayaran. 3. Pembebasan bunga kredit, untuk keseluruhan tunggakan bunga maupun pembebasan bunga untuk satu kali angsuran 4. Dibuatnya perjanjian kredit baru dengan adanya pengalihan atas nama bagi debitur yang meninggal atau terkena musibah

89

5. Ditempuhnya upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata kepada debitur. Tidak ditempuhnya penyelesaian permasalahan kredit melalui jalur hukum menurut penulis dapat dilihat dari beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah apabila melihat dari besarnya plafon kredit yang disalurkan oleh DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga serta biaya yang dibutuhkan apabila pihak DSP akan menempuh upaya hukum. Apabila kedua hal tersebut dibandingkan, maka kemungkinan pihak DSP akan memperoleh keuntungan yang tidak banyak. Dapat penulis katakan seperti itu karena, jumlah dana kredit yang diharapkan dapat diterima kembali dari debitur kepada DSP, akan berkurang nilainya mengingat pihak DSP pun harus mengeluarkan biaya untuk menempuh upaya hukum. Alasan yang kedua menurut penulis adalah waktu dan proses. Apabila DSP menempuh upaya hukum, kemungkinan akan membutuhkan waktu yang cukup lama serta proses yang cukup rumit. Sebenarnya jika menempuh penyelesaian non litigasi pun mungkin juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama, namun menurut penulis proses dalam penyelesaian non litigasi tidak lebih rumit dari proses dalam upaya hukum. Mengenai waktu dan proses dalam penyelesaian non litigasi tentunya akan tergantung dari itikad baik tiap debitur serta bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pihak DSP kepada debitur macetnya. Dalam penyelesaian permasalahan kredit melalui upaya non litigasi pada DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, langkah yang paling sering ditempuh adalah memo intern cut lose dan memo restruktur kredit. Menurut penulis dengan dilakukannya kedua langkah tersebut akan menguntungkan bagi kedua belah

90

pihak. Dalam memo intern cut lose, pihak debitur akan diuntungkan dengan tidak perlu membayar tunggakan bunga kreditnya, sedangkan bagi pihak DSP walaupun tidak mendapat pelunasan bunga dari debitur namun DSP akan mendapat pengembalian dana kreditnya. Dalam langkah penyelesaian ini penulis melihat bahwa pihak DSP lebih mementingkan adanya pemasukan/pengembalian dana yang telah disalurkannya dalam bentuk kredit dengan adanya pelunasan. Mengenai bunga, pihak DSP tentunya telah mendapat pemasukan bunga kredit dari pembayaran angsuran (pokok dan bunga) yang telah dilakukan oleh debitur sebelumnya. Selanjutnya menurut penulis dengan ditempuhnya memo restruktur kredit pihak DSP lah yang akan lebih diuntungkan. Dengan dibuatnya perjanjian baru yang disertai perubahan jangka waktu kredit dan bunga yang dikenakan bagi debitur maka akan memberi pemasukan yang lebih besar bagi kreditur jika dilihat untuk total keseluruhan jumlah yang harus dibayarkan debitur. Dapat penulis katakan seperti itu karena, sebenarnya dengan adanya perubahan persyaratan ini justru akan lebih memperbanyak jumlah dana yang harus dikembalikan oleh debitur kepada pihak DSP. Namun dalam memo restruktur kredit ini, pihak debitur juga diuntungkan dengan adanya perubahan jangka waktu tersebut karena akan lebih meringankan dalam membayar angsuran kreditnya. Dengan ditempuhnya penyelesaian kredit macet secara non litigasi, diharapkan pihak DSP dapat sejalan dengan visi dari Bank Danamon Indonesia yaitu “Kita peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan”. Penyelesaian secara non litigasi dilakukan agar dalam menangani kredit macet

91

diharapkan pihak DSP juga dapat berpartisipasi dalam memberikan solusi atau jalan keluar bagi kelangsungan usaha milik debitur, selain untuk mendapatkan kembali dana yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut. Tujuan dari pemberian solusi atau jalan keluar bagi pihak debitur macet adalah agar debitur dapat segera melunasi sebagian atau seluruh pinjamannya kepada pihak DSP Solusi Modal unit Pasaraya Salatiga, sehingga permasalahan ini tidak berlanjut sampai ke jalur hukum / proses pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi kedua belah pihak, baik dari segi waktu ataupun materi.

92