33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Gambaran Perumahan Sukoharjo a. Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten terkecil setelah Kabupaten Kudus di Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110. 57O LS, Bagian Ujung Sebelah Barat 110 42O LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 32O BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 49O 32.00O BT. Dengan luas 46.666 km2, atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut : 1) Sebelah utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar 2) Sebelah Selatan: Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri 3) Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar 4) Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten Secara topografi terdiri atas daerah, dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Utara, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dan Timur. Kabupaten Sukoharjo dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada aliran sungai Bengawan Solo, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Jlantah, Sungai Proyek Waduk Gajah Mungkur, Sebagai Daerah aliran, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan sering mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan. Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan, Kebun campuran, Sawah, Perusahaan, Jasa, Industri dan Penggunaan lainnya dengan sebaran sawah sebesar 21.257 Ha (45,55%), dan lahan bukan
33
34
sawah seluas 25.409 Ha (54,45%), dari lahan sawah tersebut terdiri dari irigasi teknis seluas 14.900 Ha (70,09%), irigasi setengah teknis seluas 1.902 Ha (8,95%), irigasi sederhana seluas 2.021 Ha (9,51%) dan tadah hujan seluas 2.434 Ha (11,45%). Pengembangan wilayah Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui pengembangan struktur ruang wilayah, pengembangan pola ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis. Pengembangan struktur ruang
wilayah
melalui
pengembangan
pusat
pelayanan
dan
pengembangan prasarana wilayah. Adapun pengembangan pola ruang wilayah melalui pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budi daya. Sedangkan pengembangan kawasan strategis melalui pengembangan kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi, pengembangan kawasan strategis sosial budaya dan pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Pengembangan sistem pusat pelayanan Kabupaten Sukoharjo terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan yang terintegrasi dalam sistem Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sistem perkotaan meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri atas Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura, Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Grogol, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Tawangsari dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu. Pengembangan
sistem
perdesaan
di
Kabupaten
Sukoharjo
diarahkan pada usaha pemerataan pembangunan dan perkembangan wilayah sebagai salah satu usaha mencegah kesenjangan wilayah. Rencana pengembangan sistem perdesaan di Kabupaten Sukoharjo dilakukan berdasarkan konsep pengembangan Kawasan Terpilih Pusat
35
Pengembangan Desa (KTP2D) yaitu satu satuan kawasan perdesaan yang terdiri dari desa pusat (Desa Pusat Pertumbuhan) dan desa-desa lain sebagai pendukungnya (hinterland). Kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung berada di Kecamatan Bulu dan kawasan lindung di luar kawasan hutan berada di Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawangsari. Kawasan rawan bencana alam banjir di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, sedangkan bencana tanah longsor di Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru. Kawasan budidaya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi berada di Kecamatan Bulu, kawasan peruntukan pertanian tersebar di seluruh Kecamatan, kawasan peruntukan perkebunan di Kecamatan Polokarto, kawasan peruntukan perikanan di sekitar Waduk Mulur, Dam Colo dan bekas pelurusan Sungai Bengawan Solo (Kali Mati), kawasan peruntukan peternakan di Kecamatan Polokarto, Nguter, Bendosari, Weru dan Tawangsari, kawasan peruntukan pertambangan di Kecamatan Bendosari, Nguter, Bulu, Weru dan Polokarto, kawasan peruntukan industri terdiri dari wilayah industri tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan kawasan industri berada di Kecamatan Nguter, kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari kawasan wisata alam berada di Kecamatan Tawangsari, Bulu dan Mojolaban dan kawasan wisata budaya berada di Kecamatan Kartasura, Grogol, Weru, Bendosari dan Tawangsari, kawasan peruntukan permukiman terdiri dari permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi meliputi,kawasan perkotaan Kartasura dan perkotaan Sukoharjo, kawasan Industri di Kecamatan Nguter dan kawasan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo
36
Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Sukoharjo Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo b. Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo memiliki permasalahan sosial yang cukup kompleks. Hal ini ditandai dengan adanya golongan yang kurang beruntung seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, anak jalanan, anak terlantar dan lain-lain yang dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Walaupun ditengarai sebagian besar berasal dari daerah lain tetapi pada kenyataannya mereka berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut menjadikan kesan yang kurang baik bagi Kabupaten Sukoharjo. Jumlah
penduduk
di
kabupaten
Sukoharjo
masih
cukup
besar. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebesar 327.966 jiwa
37
atau sekitar 37% dari jumlah penduduk. Peningkatan tersebut dipicu dengan adanya kondisi perekonomian yang belum pulih seperti sebelum krisis dan adanya penduduk pendatang yang pada umumnya dari lapisan ekonomi lemah. Tabel.3.1 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Penduduk Tahun
Miskin
Pengemis
Waria
(jiwa)
Wanita
Tuna Anak jalanan dan
Susila
Anak Terlantar
2006
239.882
46
-
72
2.161
2007
260.356
75
2
96
2.571
2008
360.591
46
-
72
2.539
2009
353.412
91
2
96
2.227
2010
353.412
119
4
97
2.426
2011
327.966
119
4
97
2.426
Sumber : Bappeda dan Dinas Sosial Kab. Sukoharjo Dari data tersebut menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sukoharjo merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. c. Perumahan di Kabupaten Sukoharjo Kondisi rumah penduduk di Kabupaten Sukoharjo secara umum baik. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas jenis rumah penduduk yang sudah permanen (tembok), yaitu sebesar 46,51%. Meskipun demikian, masih
ada
rumah
yang
dindingnya
belum
permanen,
yang
membutuhkan peningkatan kualitas rumah sehingga dapat menjadi
38
tempat tinggal yang nyaman dan sehat serta dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Dalam pembangunan ini Kabupaten Sukoharjo telah bekerjasama dengan 172 pengembang.Data mengenai jumlah dan jenis rumah yang ada di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan rata-rata tingkat hunian sebesar 5 orang/rumah. Tabel.3.2 Banyaknya Rumah Penduduk di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 No Klasifikasi Rumah
Jumlah
1
Permanen
89.312
2
Semi Permanen
63.530
3
Non Permanen
39.171
JUMLAH TOTAL
192.013
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sukoharjo Intervensi Pemerintah untuk Sektor Perumahan PERUMAHAN 1.Kebutuhan dasar 2.Hak Asasi 3.Pembentuk watak kepribadian bangsa 4.Indikator kesejahteraan/kemajuan suatu bangsa IDEAL Semua masyarakat Indonesia menempati atau memiliki rumah layak huni dan lingkungan hidup yang baik dan sehat
KENYATAAN Masih banyak masyarakat kebutuhannya tidak terpenuhi
GAP 1.Backlog/defisit perumahan 2.Rumah tidak layak huni 3.Daerah kumuh REGULASI
PEMBIAYAAN PEMERINTAH
PENDANAAN
39
Gambar 3.2: Intervensi Pemerintah untuk Sektor Perumahan Sumber: Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Perencanaan Penyediaan Perumahan Tahun 2015 Pengertian dari bagan diatas adalah campur tangan pemerintah terhadap
sector
perumahan
yaitu
pemerintah
sebagai
unsur
penyelenggara perumahan.Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan.Dalam UUD 1945 Pasal 28 juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.Rumah sebagai tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif sehingga terpenuhinya tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia serta indicator kesejahteraan suatu bangsa dapat
dilihat
dari
terpenuhinya
perumahan
bagi
masyarakatnya.Seharusnya semua masyarakat Indonesia menempati atau memiliki rumah layak huni dan lingkungan hidup yang baik dan sehat namun pada kenyataannya masih banyak kebutuhan masyarakat dalam
bidang
perumahan
yang
belum
terpenuhi,
misalnya
backlog/deficit perumahan (selisih pasokan dan permintaan rumah), rumah
tidak
layak
huni
dan
rumah
kumuh.Pemerintah
bertanggungjawab dalam kesejahteraan masyarakat maka pemerintah membuat regulasi (peraturan), pembiayaan dan pendanaan untuk tujuan mencapai tujuan bersama yaitu menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
40
2. Kebijakan Pengawasan Perumahan di Kabupaten Sukoharjo Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan pembangunan didasarkan pada Pasal 6d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan bahwa pengawasan meliputi 3 hal yaitu pemantauan, evaluasi dan koreksi.Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa kegiatan pemantauan merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan
penyelenggaraan
perumahan
dan
kawasan
permukiman.Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur
hasil
penyelenggaraan
perumahan
dan
kawasan
permukiman.Sedangkan kegiatan koreksi merupakan kegiatan untuk memberikan
rekomendasi
perbaikan
terhadap
hasil
evaluasi
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pemantauan, evaluasi dan koreksi yang merupakan bentuk dari pengawasan pembangunan perumahan di Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan dengan membentuk tim teknis penyusunan rencana teknik tapak kaveling perumahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/80/2016 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana Teknik Tapak Kaveling Perumahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016. Pembentukan tim teknis penyusunan rencana tapak kaveling ini didasarkan pada Pasal 15 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang (1) Menteri dan/atau Pemerintah Daerah melakukam tugas Pengawasan terhadap
pelaksanaan
hunian
berimbangan
(1a)
Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan koreksi.
41
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Hunian Berimbang dilakukan agar setiap orang melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun , Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat ini. (3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri dapat membentuk Tim Pelaksana Pengawasan yang dapat melibatkan Konsultan Profesional, Pemerintah Daerah, Pihak Kejaksaan dan/atau Pihak Kepolisian. a. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meliputi: 1) Pemantauan Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh tim teknis penyusunan rencana teknik tapak kaveling dalam pengawas ini yaitu memberi pengarahan dan petunjuk kepada pelaksana kegiatan yaitu
pengembang
meliputi
persyaratan
lokasi,persyaratan
kaveling, persyaratan kepadatan, persyaratan teknis rumah murah, persyaratan
administrative,persyaratan
tata
ruang
dan
juga
persyaratan ekologis yang telah diatur dalam Pasal 33 sampai Pasal 63 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor
25
Tahun
2011
Tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Perumahan Murah. Persyaratan lokasi perumahan murah mempertimbangkan arah dan perkembangan kota serta karakteristik atau lokasi serta kedudukan perumahan dalam sistem kota, dibangun berdasarkan peruntukan perumahan sesuai dengan tata ruang dan wilayah, bebas pencemaran air, udara dan gangguan suara atau gangguan lain yang ditimbulkan oleh sumber daya buatan maupun sumber daya alam, dapat menjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hunian yang sehat bagi masyarakat
42
penghuni, mempunyai kondisi yang bebas dari banjir dan memiliki kemiringan tanah dari 0-15%, menjamin kepastian hukum atas status penguasaan ruang dan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, luas tanah untuk pembangunan rumah murah sekurang-kurangnya 300 unit rumah yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan utilitas umum.Persyaratan luas kaveling yaitu 60 m2 serta lebar kaveling 5 meter karena di Kabupaten Sukoharjo terkendala kelangkaan lahan . Persyaratan kepadatan penduduk setiap
hektar
luas
tanah
yang
dikembangkan
untuk
penyelenggaraan perumahan rumah murah tidak lebih dari 400 jiwa dan luas tanah yang tertutup oleh bangunan dalam lokasi rumah murah 60% dari luas tanah.Persyaratan teknis rumah murah luas rumah 36m2 , memiliki 1 ruang tidur, pengudaraan dan pencahayaan alami untuk setiap ruangan serta spesifikasi bahan bangunan yang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dibangun tanpa pagar.Persyaratan administrative dengan mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan.Persyaratan tata ruang yaitu ruang tidur berukuran 2,4m x 2,4m, ruang tamu dan ruang makan tidak diberi sekat pemisah, kamar mandi ukuran 1,5m x 1,5m, rumah murah tanpa teras depan dan teras belakang, akses jalan setapak minimal 120cm menuju jalan lingkungan, tinggi plafon 2,7m diukur dari tinggi lantai dan dibangun tanpa pagar.Persyaratan ekologis yaitu setiap ruang terhubung langsung denngan luar bangunan melalui lubang yang cukup untuk pengudaraan dan pencahayaan alami, ketersediaan air melalui PDAM atau sumur, setiap rumah dilengkapi tanki septik dengan kapasitas 0,8m3 dan tempat sampah. Fasilitas data-data yang diberikan oleh Pemerintah Sukoharjo kepada pengembang adalah penyediaan kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan
43
rencana tata ruang,lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana,
dan
utilitas
umumnya
telah
dipersiapkan
untuk
pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang dan kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.Pengembang membuat site plan setelah mendapat pengarah dan petunjuk dari Tim Teknis Penyusunan Rencana Teknik Tapak Kaveling Perumahan. Site Plan (rencana tapak) adalah gambaran/ peta rencana peletakan bangunan/ kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.Pra rencana tapak diajukan oleh pemohon kepada bupati melalui Dinas Pekerjaaan Umum dengan surat permohonan disertai kelengkapan persyaratan yang ditetapkan. Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif, maka permohonannya dikabulkan dan bila tidak memenuhi persyaratan dapat ditolak dengan alasan yang jelas.Untuk permohonan yang dikabulkan, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum akan melaksanakan penelitian dan pemeriksaan serta memproses administrasi untuk pengesahan sehingga pengembang memperoleh surat ijin mendirikan bangunan (IMB). 2) Evaluasi Kegiatan evaluasi Tim Teknis Penyusunan Rencana Teknik Tapak Kaveling setelah pengembang memperoleh surat ijin mendirikan bangunan adalah memonitoring pembangunan guna mengevaluasi setiap pembangunan perumahan yang terjadi dilapangan.Tim teknis ini melakukan pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan yaitu pengembang meliputi
44
pelaksanaan
pembangunan
arsitekturnya,pelaksanaan
pembangunan prasarana jalan dan saluran drainase, pelaksanaan pematangan tanah untuk kepentingan sarana perumahan dan pelaksanaan pemasangan jaringan/instalasi listrik dan air minum beserta kelengkapannya sesuai dengan site plan yang dimohonkan pengembang. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan satu bulan sekali oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pekerjaan Umum, setelah adanya monitoring dan evaluasi dari tim teknis ini diadakan koreksi dari pembangunan perumahan tersebut. 3) Koreksi Kegiatan
Koreksi
dilakukan
dengan
cara
memberikan
rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Misalnya pembangunan perumahan itu tidak sesuai dengan site plane yang dimohonkan dahulu sehingga pengembang harus merubah bangunan rumah tersebut jika tidak dirubah tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pekerjaan Umum ini memberikan surat peringatan 1-3 pengembang
apabila
pada
monitoring
bulan
kepada
berikutnya
pembangunan tetap dilanjutkan meskipun telah mendapat surat peringatan maka Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Satuan Pamong Praja Daerah (SPPD) dan pihak kepolisian melakukan pembongkaran rumah yang tidak sesuai dengan site plane yang telah disetujui bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan
Pengembang
sebagai
pelaksana
pembangunan
perumahan.Koreksi yang dilakukan oleh Pemerintah Sukoharjo dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan ini meliputi
sanksi
administrative
administrative yaitu
dan
peringatan
sanksi
pidana.
Sanksi
tertulis,pencabutan
insentif,pembatasan kegiatan pembangunan,penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan,pembekuan izin usaha dan/atau pencabutan izin usaha. Sanksi pidana diatur
45
didalam Pasal 15 B ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang Ketentuan Pidana (1)Setiap orang yang tidak menyelenggarakan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang, dipidana sesuai dengan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. (3)Dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud ,Menteri dapat menyampaikan dugaan pelanggaran pidana berdasarkan hasil pengawasan Tim Pelaksana Pengawasan kepada Pihak Kepolisian dan/atau Pihak Kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan Pasal tersebut maka tim pengawas yang dibentuk oleh pemerintah dapat mengambil keputusan jika pembangunan perumahan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.Pengawasan ini termasuk pengawasan internal dimana tim pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Orgainsasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dalam progam sejuta rumah. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan
Dinas
Pekerjaan
Umum
perlu
meninjau
kembali
kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Selain itu pengawasan dalam pembangunan ini menggunakan pengawasan
46
eksternal yang dilakukan oleh masyarakat supaya pembangunan dapat terealisasi dengan baik. Pengawasan ini dilakukan juga berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah Pasal 85 menjelaskan (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan perumahan murah sesuai kewenangannya berdasarkan IMB yang telah diterbitkan. (2) Pengawasan
pembangunan
perumahan
murah
meliputi
pengawasan terhadap: a. Pelaksanaan pembangunan rumah yang terdiri dari pengawasan arsitektur, pengawasan kontruksi, dan pengawasan pemasangan jaringan/instalisasi listrik, air minum, air limbah dan air kotor beserta kelengkapannya. b. Pelaksanaan
pembangunan
prasarana jalan
dan
saluran
drainase. c. Pelaksanaan pematangan tanah untuk kepentingan sarana perumahan. d. Pelaksanaan pemasangan jaringan/instalasi listrik dan air minum beserta kelengkapannya diluar kaveling b. Pengawasan masyarakat dalam pembangunan perumahan Masyarakat calon pembeli/pemilik rumah murah berperan serta dalam pembangunan perumahan dengan cara mengawasi pemanfaatan tanah matang yang diperuntukan bagi sarana agar tidak dipergunakan untuk kepentingan lain diluar peruntukannya dan juga mengawasi keamanan jaringan/ instalisasi utilitas umum beserta kelengkapannya agar dapat
berfungsi
sebagaimana
mestinya.
Pemerintah
mengadakan
monitoring dan evaluasi pembangunan pengawasan 1 bulan sekali sedangkan masyarakat dapat lebih dari 1 kali dalam 1 bulan jadi
47
masyarakat dapat mengadukan kepada pemerintah apabila pelaksanaan pembangunan perumahan murah yang dilakukan oleh pengembang tidak sesuai. Pengawasan masyarakat ini diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah yang menjelaskan bahwa masyarakat calon pembeli/pemilik rumah murah dapat berperan serta dalam pengawasan pembangunan supaya setiap pemanfaatan dipergunakan sesuai peruntukannya. 3. Kendala dan Solusi Penerapan Rumah Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kendala atau hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan pekerjaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.Hambatan cenderung bersifat negative yaitu memperlambat laju perkembangan dalam pelaksanaan suatu progam. Ada 2 Factor penghambat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.Faktor Internal berasal dari dalam sedangkan factor eksternal berasal dari luar. Dalam penerapan pembangunan rumah ini faktor dari dalam yang menghambat penerapan ini yaitu jumlah pengawas yang kurang, data mengenai backlog rumah ( ketersediaan rumah dan kebutuhan rumah sesuai tingkat pendapatan) dan kemitraan dengan pemerintah daerah yaitu mengenai sinergis progam serta kebijakan pusat dan daerah yang belum optimal. Sedangkan faktor penghambat dari luar yaitu pertambahan jumlah penduduk, rendahnya daya beli masyarakat karena harga rumah tidak sebanding
dengan
pendapatan
masyarakat
dan
rendahnya
akses
masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perbankan. Solusi adalah cara penyelesaian suatu masalah.Dalam menghadapi kendala penerapan pembangunan perumhan di Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pekerjaan Umum telah memberi solusi untuk setiap hambatan supaya pembangunan perumahan tidak terhambat. Solusi yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum yaitu dengan membentuk pengawas khusus,
48
mencari lahan yang terjangkau dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan progam satu juta rumah.
B. Pembahasan 1. Pengawasan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Perumahan bersubsidi bertujuan meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. Progam satu juta rumah ini dikerjakan bersama pemerintah pusat dan daerah supaya tercapai kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga setiap orang dapat lahir,bertumbuh, mendapatkan lingkungan yang sehat dan membentuk karakter yang baik. Masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam bidang perumahan secara umum baik. Dari data yang penulis peroleh di 12 Kecamatan yaitu Weru, Bulu, Tawangsari, Sukoharjo, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grigil, Baki, Gatak dan Kartasura sudah berdiri rumah 173.790 unit rumah. Jumlah rumah tidak layak huni 39.157 unit, jumlah rehab yang sydah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 3.953 unit,jumlah rumah tidak layak huni yang belum direhab 35.214 unit dan jumlah backlog (kebutuhan rumah) 40.749 unit.Menyoroti kebutuhan rumah yang diperlukan masyarakat Kabupaten Sukoharjo maka pembangunan perumahan bersubsidi menjadi hal yang penting. Rumah murah yang dibangun banyak peminatnya dikarenakan uang muka ringan, satu persen dan suku bunga fix 5 persen. Rumah yang dibangun pemerintah Sukoharjo yaitu rumah murah yang artinya adalah rumah umum layak huni dan terjangkau dengan luas lantai 36m2 yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kepemilikannya melalui Kredit/Pembiayaan pemilikan rumah didukung oleh bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan tanpa uang muka.
49
Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian
perumahan
rakyat,namun
jika
di
daerah
unsur
pemyelenggaranya adalah pemerintah daerah. Dalam mencapai visi Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat banyak pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan daerah provinsi dan
pemerintah pusat untuk
mendukung kebijakan mengenai perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam progam satu juta rumah supaya mereka mempunyai tempat tinggal.Pengawasan ini dilakukan agar pembangunan perumahan dapat tepat sasaran dan tidak ada penyalahgunaan. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten sukoharjo dalam bentuk bagan yaitu sebagai berikut:
50
SINERGI PUSAT DAN DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERMUKIMAN
TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PERMUKIMAN
KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN ANTARA NASIONAL DAN DAERAH (UU NO.23 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
PENGAWASAN (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 2011) meliputi: 1.Pemantauan 2.Evaluasi 3.Koreksi
KEMENTERIAAN (UU NO.23 TAHUN 2014
PEMBINAAN UMUM (Pasal 374,UU NO.23 TAHUN 2014)
URUSAN WAJIB DASAR BIDANG PERMUKIMAN
a.Pembagian f.Pelayaan Publik urusan Daerah Pemerintahan g.Kerjasama daerah b.Kelembagaan h.Kebijakan Daerah Negara i.Kepala daerah dan Gambar 3.3. Sinergi Pusat dan Daerah c.Kepegawaian DPRD Perangkat Daerah j.Pembinaan Lainnya d.Keuangan Daerah sesuai peraturan
RPJMN 2015-2019
Sumber: Materi dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Penyediaan Perumahan tahun 2015, Wilayah Jawa di Jogjakarta
12
Agustus
2015
disampaikan
oleh
DITJEN
Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengenai Sinergi Pusat-Daerah
51
Keterangan Gambar 3.3 Sinergi Pusat dan Daerah ; Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah mempunyai tujuan pembangunan nasional maupun daerah yang sama karena kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mempunyai visi yang sama yaitu terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Dalam mencapai visi ini maka ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan perumahan bersubsidi yang tugas dan kewenangannya telah dibagi berdasarkan Pasal 258-259 Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan koordinasi teknis pembangunan antara daerah dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.Pasal 10 Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu mengenai 3 hal pemantauan,evaluasi dan koreksi junto Peraturan Pemerintah No.88 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. a) Analisis bentuk-bentuk pengawasan berdasarkan peraturan yang berlaku Dalam Pasal 6D jo Pasal 10 UU No 1 Tahun 2011 ini telah diatur bawasannya pengawasan itu ada 3 yaitu pemantauan, evaluasi dan koreksi. Penjelasan mengenai arti pemantauan, evaluasi dan koreksi berada pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjelaskan bahwa kegiatan pemantauan merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur
hasil
penyelenggaraan
perumahan
dan
kawasan
permukiman.Sedangkan kegiatan koreksi merupakan kegiatan untuk
52
memberikan
rekomendasi
perbaikan
terhadap
hasil
evaluasi
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo antara lain: a. Pemantauan Pemantauan merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan dan
pencatatan
penyelenggaraan
permukiman. Didalam
perumahan
pembahasan penulis
dan
kawasan
akan menjabarkan
bagaimana cara yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengawasan yang meliputi pemantauan, evaluasi dan koreksi.Pengawasan
pembangunan
perumahan
di
Kabupaten
Sukoharjo dilakukan berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dengan
Hunian
Berimbang
menjelaskan
bahwa
pengawasan perumahan ini dapat dilakukan dengan membentuk tim pelaksana pengawasan yang dapat melibatkan konsultan professional, pemerintah
daerah,
pihak
kejaksaan
dan/atau
pihak
kepolisian.Berdasarkan peraturan ini Pemerintah Sukoharjo telah membentuk tim pelaksana pengawasan pembangunan yang bernama Tim Teknis Penyusunan Rencana Teknik Tapak Kaveling Perumahan, tugas dari tim ini dijelaskan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/80/2016 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rencana Teknik Tapak Kaveling Perumahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016, yaitu dengan tugas: 1) Memberi pengarahan, petunjuk dan memfasilitasi penyediaan datadata pelaksana kegiatan pengembang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Sukoharjo.
53
2) Membahas dan mengoreksi permohonan tapak kaveling yang dibuat oleh pihak pengembang perumahan berdasarkan peraturan dan perundangan yang ditetapkan. 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan perumahan di Kabupaten Sukoharjo. Tim yang dibentuk ini juga telah melakukan tugasnya dengan baik dalam pengawasan pembangunan perumahan diKabupaten Sukoharjo antara lain dengan melakukan kebijakan pemantauan, evaluasi dan koreksi. Kebijakan pemantauan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengawas ini yaitu memberi pengarahan
dan
petunjuk
kepada
pelaksana
kegiatan
yaitu
pengembang meliputi persyaratan lokasi, persyaratan kaveling, persyaratan kepadatan, persyaratan teknis rumah murah, persyaratan administrative,persyaratan tata ruang dan juga persyaratan ekologis yang telah diatur dalam Pasal 33 sampai Pasal 63 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah. Sehingga dalam kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah tepat sesuai perundang undangan yang berlaku. b. Evaluasi Bentuk kebijakan evaluasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam surat tugas didasarkan pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana dijelaskan bahwa kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur hasil penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Evaluasi pembangunan perumahan dilakukan oleh pelaksana yaitu pengembang meliputi pelaksanaan pembangunan arsitekturnya, pelaksanaan pembangunan prasarana jalan dan saluran
54
drainase, pelaksanaan pematangan tanah untuk kepentingan sarana perumahan dan pelaksanaan pemasangan jaringan/instalasi listrik dan air minum beserta kelengkapannya sesuai dengan site plan yang dimohonkan oleh pengembang dan telah mendapatkan ijin mendirikan bangunan. c. Koreksi Koreksi merupakan kegiatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Bentuk kebijakan koreksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan cara memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.Dalam melakukan koreksi ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan Satuan Pamong Praja Daerah (SPPD) dan kepolisian. Ketika evaluasi pembangunan perumahan tidak sesuai dengan site plane dan pengembang diberi rekomendasi untuk mengubah tetap tidak melakukan rekomendasi itu maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat melakukan pembongkaran bangunan rumah bersubsidi.Sanksi yang diberikan pemerintah kepada pengembang didasarkan pada Pasal 15 Peraturan Menteri Perumahan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman
administratif
yaitu
Dengan
peringatan
Hunian tertulis,
Berimbang. pencabutan
Sanksi insentif,
pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pembekuan izin usaha dan/atau pencabutan izin usaha.Sanksi pidana dari pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan hunian berimbang akan dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima milyar) dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan
55
utilitas umum yang diperjanjikan.Dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana
lainnya
maka
menteri
dapat
menyampaikan
dugaan
pelanggaran pidana berdasarkan hasil pengawasan tim pelaksana pengawas kepada pihak kepolisian dan/atau pihak kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Pemerintah Sukoharjo telah menerapkan sanksi yang telah diatur untuk pelaksanaan pembangunan, namun selama pembangunan perumahan di
Kabupaten Sukoharjo, pengembang
hanya melanggar tindakan yang ringan sehingga pemerintah hanya menerapkan sanksi administratif. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus berusaha meningkatkan kinerjanya dalam bidang pengawasan, kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Sukoharjo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah Pasal 85 menjelaskan 1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan perumahan murah sesuai kewenangannya berdasarkan IMB yang telah diterbitkan. 2) Pengawasan
pembangunan
perumahan
murah
meliputi
pengawasan terhadap: a) Pelaksanaan pembangunan rumah yang terdiri dari pengawasan arsitektur, pengawasan kontruksi, dan pengawasan pemasangan jaringan/instalisasi listrik, air minum, air limbah dan air kotor beserta kelengkapannya. b) Pelaksanaan pembangunan prasarana jalan dan saluran drainase. c) Pelaksanaan pematangan tanah untuk kepentingan sarana perumahan. d) Pelaksanaan pemasangan jaringan/instalasi listrik dan air minum beserta kelengkapannya diluar kaveling.
56
Tujuan
pengawasan
yang
diterapkan
oleh
Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo yaitu: 1) Mengetahui proses pekerjaan pembangunan apakah berjalan dengan lancer atau ada hambatan. 2) Apabila ada kesalahan yang dibuat oleh pekerja dan tidak sesuai dengan site plan maka dapat diperbaiki segera supaya pada bangunan berikutnya tidak terjadi kesalahan-kesalahan baru. 3) Untuk mengetahui setiap penggunaan anggaran yang telah ditetapkan
dalam
perencanaan
dapat
terarah
pada
sasarannya.Misalnya bahan bangunan yang digunakan oleh pengembang harus sesuai SNI dan harga beli bahan bangunan sesuai dengan anggaran. 4) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana bangunan perumahan mulai dari arsitek, luas tanah, tinggi langit-langit dan lain-lain sesuai standar bangunan rumah sehat. Pengawasan
pembangunan
perumahan
di
Kabupaten
Sukoharjo sudah diterapkan sesuai Pasal 6d Undang Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi pemantauan, evaluasi dan koreksi, hal ini dapat diketahui dari jumlah pengembang yang saat ini bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebanyak 172 pengembang dan juga pembangunan yang saat ini berlangsung di 12 kecamatan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi MBR. Kriteria pengawas perumahan Kabupaten Sukoharjo yang telah dibentuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi tidak boleh terpengaruh orang lain, sehingga hasilnya benar-benar objektif. Tim teknis tapak kaveling perumahan dalam menyampaikan hasil pengawasannya kepada pimpinan bagian perumahan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sukohajo harus cepat , sehingga menentukan
57
cepatnya untuk ditindaklanjuti. Untuk mengetahui, memutuskan dan menjamin pelaksanaan dalam proses manajemen pembangunan perumahan berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, maka fungsi pengawasan harus terlaksana sejalan dengan kegiatan pelaksanaan. Pengawasan menempati posisi amat strategi dalam proses manajemen pembangunan perumahan, sehingga penting untuk
diwujudkan
kegiatan
berfungsi
dengan
baik
(Masjaya,2007:282). b) Analisis
pengawasan
perumahan
bersubsidi
bagi
masyarakat
berpenghasilan rendah berdasarkan teori pengawasan a. Pengawasan menurut subyek Dilihat dari subyeknya,Diharna dalam bukunya Pemeriksaan dalam Pengawasan,membedakan pengawasan menjadi 5 jenis, yaitu pengawasan melekat atau sistem pengendalian managemen, pengawasan aparat pemeriksa fungsional,pengawasan legislative,pengawasan masyarakat dan pengawasan lembaga swadaya masyarakat (Diharna,1999:11). Pemerintah Sukoharjo menerapkan pengawasan melekat atau sistem managemen, pengawasan aparat pemeriksa fungsional dan pengawasan masyarakat.Penerapan pengawasan melekat dapat dilihat ketika Tim Teknis Tapak Kaveling yang dibentuk oleh Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan adanya kesalahan dalam pembangunan tim ini dapat melakukan koreksi dan juga dapat melakukan pengendalian supaya dapat mencegah terjadinya kesalahan.Pengawasan aparat pemeriksa fungsional diterapkan ketika dalam hasil pemantauan, evaluasi dan koreksi pembangunan ada yang perlu dibenahi maka tim teknis dapat memberikan rekomendasi buat pelaksanaan atau perbaikan perencanaan.Pengawasan masyarakat diterapkan untuk menyoroti kerugian atau terganggunya kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya atau masyarakat lain. b. Pengawasan menurut obyek
58
Jenis pengawasan menurut obyeknya dibagi menjadi 3 jenis yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Sujamto, 1996:14). Penerapan pengawasan langsung dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan datang kelokasi pembangunan dan mengawasi secara langsung pekerjaan perumahan atau disebut juga “built of control”. Pengawasan tidak langsung diterapkan dengan cara mempelajari setiap laporan dari masyarakat atau pihak pengembang. Upaya yang dilakukan dalam pembangunan perumahan dan permukiman berorientasi pada MBR dengan peningkatan solidaritas sosial serta keswadayaan masyarakat dalam
mendukung
pengembangan
perumahan
dan
permukiman.Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah melibatkan peran masyarakat berupa : 1) Memberikan masukan atau saran dalam proses penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 2) Mendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 3) Ikut serta dalam pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan 4) Aktif dalam proses pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Proposal lomba habitat,2012:43). c. Pengawasan menurut sifat dan waktu Pengawasan sifat dan waktu menurut Handayaningrat dapat dibedakan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif (Handayaningrat,
1986:145-146).Pengawasan
preventif
diterapkan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebelum rencana dilakukan seperti persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.Maksud dari pengawasan preventif ini untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan. Sedangkan pengawasan
represif
diterapkan
setelah
diadakannya
pembangunan.Maksud dari pengawasan ini adalah untuk menjamin
59
kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan. d. Pengawasan menurut ruang lingkupnya Pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan dari dalam (internal control) dan pengawasan dari luar (eksternal control).Penerapan pengawasan dari dalam ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Teknik Tapak Kaveling Perumahan yang bertindak atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan tugas mengumpulkan data dan informasi dalam pembangunan untuk menilai kemajuan atau kemunduran pelaksanaan pekerjaan, dimana hasil pengawasan ini digunakan untuk menilai kebijakan pemerintah.Sedangkan pengawasan dari luar yaitu dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang akan membeli rumah bersubsidi, jika menurut masyarakat pelaksanaan pembangunan kurang tepat maka masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Pembangunan perumahan bersubsidi ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan memperhatikan 12 asas yang tercantum didalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu: 1) Asas Kesejahteraan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradap,serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.Karena semua manusia mempunyai hak yang sama untuk hidup dan sejahtera agar dapat bertumbuh dengan baik dan saling menolong antar manusia. 2) Asas Keadilan dan Pemerataan bertujuan untuk memberikan landasan agar hasil pembangunan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman dapat dinikmati secara proposional dan merata bagi seluruh rakyat,sehingga semua masyarakat dapat merasakan termasuk MBR.
60
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan pembangunan ini juga diperuntukkan oleh masyarakat sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan kebijakan progam satu juta rumah. 3) Asas Kenasionalan,Pemerintah Sukoharjo memberikan syarat bahwa yang mempunyai hak memiliki rumah bersubsidi ini adalah warga Negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah. 4) Asas Keefesianan dan Kemanfaatan bertujuan untuk memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesarbesarnya bagi kesejahteraan rakyat. 5) Asas Keterjangkauan dan Kemudahan bertujuan untuk memberikan landasan agar hasil pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga Negara Indonesis mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.Dalam progam pembangunan rumah murah/rumah bersubsidi Kabupaten Sukoharjo menerapkan FLPP. 6) Asas Kemandirian dan Kebersamaan bertujuan memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam perumahan ini mempunyai kewajiban menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan
61
koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten Sukoharjo dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan,
strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota, melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman; mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan
untuk
mendukung
terwujudnya
perumahan
bagi
MBR,memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR dan menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba. Sedangkan masyarakat mempunyai peran memberikan masukan kepada pemerintah mengenai progam perumahahan yang berjalan atau hambatan, pemeliharaan serta perbaikan perumahan dan kawasan permukiman. 7) Asas
Kemitraan
bertujuan
untuk
memberikan
landasan
agar
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha
dan
masyarakat,
dengan
prinsip
saling
memerlukan,
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.Dalam pembangunan perumahan ini pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan arahan kepada pelaku usaha(pengembang) untuk merencanakan arsitektur bangunan yang akan dibangun, supaya dalam pencapaian tujuan kessejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. 8) Asas Keserasian dan Keseimbangan bertujuan untuk memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan. Pemerintah Sukoharjo sebelum adanya pembangunan perumahan sudah lebih
62
dahulu menganalisis dampak lingkungan yang akan terjadi dalam pembangunan sehingga ketika pembangunan itu berdampak sudah ada solusi yang diambil. 9) Asas Keterpadanan bertuujuan untuk memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian, baik internal maupun antar instansi serta sector terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.Kementerian pusat dan daerah bekerjasama dalam progam pembangunan perumahan karena memiliki visi yang sama untuk dicapai yaitu terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotongroyong. 10) Asas
Kesehatan
bertujuan
untuk
memberikan
landasan
agar
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat.Rumah yang dibangun luas bangunan kurang lebih 36m2 dan memiliki sekurang kurangnya satu ruang tidur, pengudaraan dan pencahayaan alami untuk setiap ruangan dan sanitasi air. 11) Asas Kelestarian dan Keberlanjutan memberikan landasan agar penyedia perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.Pemerintah Sukoharjo dalam membangun perumahan di kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun supaya pembangunan rumah tidak berada dalam jalur hijau atau tempat yang dilarang menurut ruang tata kota. 12) Asas Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Keteraturan bertujuan untuk memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan
63
kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya,
ketertiban
administrasi
pemanfaatan
perumahan
dan
dan
kawasan
keteraturan
dalam
permukiman.
Dalam
melaksanakan pembangunan perumahan setiap tenaga kerja diberi asuransi supaya keslamatannya dapat terjamin, sistem keamanan juga ditata sebaik mungkin supaya setiap penghuni dapat merasa aman dan sejahtera.
2. Kendala dan solusi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penerapan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dalam
pelaksanaan
pembangunan
perumahan
bersubsidi
bagi
masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ada hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penerapan progam satu juta rumah.Hambatan dalam pembangunan ini ada dua yaitu hambatan dari dalam dan hambatan dari luar.Terhadap hambatan tersebut harus ditemukan solusi agar tidak mengganggu pembangunan perumahan bersubsidi. a. Hambatan dari dalam yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 1) Jumlah Pengawas yang dibentuk sejumlah 7 orang
sehingga
pengawasan hanya dilakukan 1 bulan sekali sampai 3 bulan sekali dikarenakan kurangnya jumlah pengawas. Dalam Pasal 40 Undangundang
No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan
permukiman menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pembangunan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman.Dimana lembaga atau badan ini bertanggungjawab membangun rumah umum, khusus dan rumah Negara, menyediakan tanah bagi perumahan dan melakukan koordinasi
64
dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian. Strategi yang diterapkan pemerintah untuk mempercepat progam sejuta rumah ini adalah membentuk Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Bidang perumahan diseluruh provinsi. SNVT ini berada dibawah Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR yang akan melakukan pengawasan pembangunan progam sejuta rumah dan mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Personit SNVT Perumahan diambil dari daerah yang dipilih oleh gubernur maupun kepala dinas dari seluruh provinsi (Syarif Burhanuddin Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR dalam Dewab Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia, administrator 10 Mei 2016, 14:27:18) 2) Data mengenai backlog rumah (ketersediaan rumah dan kebutuhan rumah sesuai tingkat pendapatan) tanpa dukungan data yang akurat pemerintah
Kabupaten
penyediaan
rumah
Sukoharjo
yang
mengalami
sesuai
dengan
masyarakat,karena sebagian penduduk
hambatan
tingkat
dalam
pendapatan
berpendapatan tidak stabil,
sedangkan harga rumah bersubsidi sudah ditentukan dari Dirjen PUPR, untuk tahun 2016 rumah bersubsidi Rp.116.500.000,00 dan akan mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar Rp.123.000.000,00 (PMK 113/PMK.03/2014). 3) Kemitraan dengan Pemerintah Daerah (sinergisitas progam dan kebijakan pusat dan daerah belum optimal). Pemerintah Pusat dan daerah sudah berkoordinasi untuk mencapai visi yang sama namun dalam pelaksanaannya belum optimal.Misalnya dalam pengawasan seharusnya
membentuk
lembaga
khusus
yang
ditugasi
untuk
mengawasi jalannya pembangunan perumahan seperti SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) yang fungsinya untuk menyikronkan maupun koordinasi antar stakeholders dimana personil SNVT ini merupakan pihak yang memahami problematika pembangunan daerah masing-masing, namun belum berjalan optimal sehingga Kabupaten
65
Sukoharjo mengawasi pembangunan yang berjalan dengan membuat surat keputusan.
b. Hambatan dari luar yang dialami oleh Kabupaten Sukoharjo 1) Pertambahan jumlah penduduk dan urbanisasi terus meningkat. Pertambahan penduduk ini dikarenakan banyak faktor dari tuntutan pekerjaan, pendidikan di Kabupaten Sukoharjo yang lebih baik dan kualitas hidup yang memadai. Perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,52 %, pada tahun 2005 jumlah penduduk sebesar 821.213 jiwa, tahun 2006 jumlah penduduk sebesar 826.289 jiwa dan ditahun ini mencapai kurang lebih 900.000 jiwa. Berdasarkan perhitungan IPM oleh BPS, nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 73,29 dengan angka tersebut Kabupaten Sukoharjo menduduki urutan ke 118 dari 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk tingkat Jawa Tengah menduduki urutan 10. Kondisi tersebut merupakan salah satu indikator terhadap kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sukoharjo. 2) Rendahnya daya beli masyarakat dimana harga rumah tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat. Upah Minum Regional Kabupaten Sukoharjo adalah Rp. 1.396.000 sedangkan pada tahun 2016 harga yang ditetapkan oleh Dirjen PUPR untuk rumah bersubsidi adalahh Rp 116.500.000. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat menjadi kurang untuk memiliki rumah yang sederhana. 3) Masih rendahnya akses MBR terhadap perbankan, masyarakat kurang memahami kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah melalui FLPP. Tingkat pendidikan di Kabupaten Sukoharjo belum merata hal ini dapat diketahui dari angka putus sekolah yang masih ada di Kabupaten Sukoharjo, Tahu 2014 angka putus sekolah Sekolah Dasar 0,05% dan Sekolah Menengah Pertama 0,09% namun angka ini sudah banyak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (Sumber: Dinas
66
Pendidikan Kab. Sukoharjo). Dikarenakan tingkat pendidikan yang kurang
menyebabkan
MBR
susah
memahami
akses
terhadap
perbankan, padahal perbankan memberikan kemudahan untuk MBR memperoleh rumah dengan harga murah dan dapat mengangsur.
Kendala- kendala tersebut bisa disebabkan oleh factor-faktor yang mempengaruhinya, menurut teori Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam suatu pelaksanaan kegiatan anatara lain pertama faktor hukum nya, dasar hukum atau peraturan harus ada terlebih dahulu sehingga menjadi dasar suatu pekerjaan dilaksanakan. Dalam penerapan pengawasan perumahan ini perlu ada peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pengawasan. Kedua faktor penegak hukum, termasuk dalam hal ini ialah tim pengawas yang telah dibentuk untuk ditambah sehingga pengawasan dapat berjalan dengan baik mengingat 3500unit rumah yang
menjdi
target
pemerintah
Kabupaten
Sukoharjo
dalam
pembangunan dan Satuan Pamong Praja Daerah untuk membantu tim pengawas khusus ketika pengembang tidak mau mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh pengawas.Ketiga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sarana dalam penerapan ini berupa data data yang lengkap mengenai backlog rumah, jumlah penduduk, lahan yang terjangkau, dan kawasan siap bangun. Keempat faktor masyarakat, masyarakat wajib membantu dalam penegakan hukum pengawasan
supaya
dapat
saling
mengevaluasi
kekurangan
pembangunan sehingga ada rekomendasi dari pemerintah untuk mengadakan koreksi dan kelima faktor kebudayaan ini mencakup nilai nilai yang mendasari hukum yang berlaku , nilai- nilai yang merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik( dianuti) dan apa yang dianggap buruk ( dihindari) sehingga masyarakat mengerti apa yang seharusnya dilakukan sebagai individu dalam sebuah
67
tatanan lingkungan hidup. Peran Masyarakat dalam perumahan terdapat dalam Pasal 117 Permenpera No 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah, antara lain masyarakat yang berada dalam kawasan rumah murah dapat berperan serta dalam pembangunan perumahan, masyarakat berhak menyampaikan saran dan masukan atas pelaksanaan pembangunan rumah murah kepada instansi terkait didaerah, masyarakat berhak mengetahui lokasi pembangunan rumah murah dan pemerintah daerah berkewajiban mengumumkan atau menyebarluaskan lokasi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah ditempat-tempat yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dengan mudah. c. Solusi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo unruk mengatasi setiap hambatan yang terjadi: 1) Hambatan dari dalam a) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membentuk tim teknis kaveling perumahan untuk mengawasi pembangunan perumahan diwilayah Sukoharjo yang beranggotakan 7 orang. Selama strategi bersama dengan pemerintah pusat belum berjalan secara optimal yaitu untuk membentuk SNVT yang khusus bertugas untuk mengawasi pembangunan perumahan maka tim teknis kaveling yang dibentuk Dinas Pekerjaan Umum ini yang akan mengawasinya. b) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus berupaya mencari lahan yang
sesuai
dengan
pembangunan
harga
perumahan
yang
telah
bersubsidi,
ditentukan
supaya
untuk
masyarakat
berpenghasilan rendah dapat membeli rumah sesuai pendapatan masyarakat sehingga sasaran pembangunan ini dapat tercapai. c) Pemerintah daerah terus koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjalankan misi dalam bidang perumahan supaya strategi yang telah
dibentuk
bersama
dapat
optimal.Strategi
kemudahan
mendapatkan kredit perumahan, strategi promosi perumahan, dan
68
strategi perijinan pendirian bangunan.Pemberian subsidi pada bidang perumahan merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah terhadap
penyediaan
perumahan
khususnya
masyarakat
berpenghasilan rendah.Pemberian subsidi ini diharapkan akan mewujudkan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. 2) Hambatan dari luar a) Pendataan 1 bulan sekali untuk mengetahui penduduk tetap atau penduduk tidak tetap diwilayah tersebut. Pendataan ini penting dilakukan karena untuk pertambahan penduduk pasti akan terus meningkat
diwilayah
Kabupaten
Sukoharjo,
mengingat
diKabupaten Sukoharjo wilayahnya sudah cukup maju untuk tingkat pendidikan. b) Diupayakan oleh pemerintah supaya rumah subsidi yang dibangun dapat sesuai dengan pendapatan masyarakat, apabila masyarakat yang pendapatannya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh rumah bersubsidi maka dapat menyewa di rumah susun yang telah disediakan mengadakan
oleh
pemerintah.
pelatihan
Pemerintah
kewirausahaan
Sukoharjo
supaya
juga
measyarakat
mendapatkan penghasilan yang lebih dari Upah Minimum Regional. Pelatihan ini diharapkan dapat mengasah ketrampilan masyarakat untuk mengelola hasil bumi ataupun dalam bidang jasa. c) Memberikan pengarahan dan juga sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sukoharjo tentang progam satu juta rumah yang akan dibangun beserta kemudahan dalam pembayaran perumahan bersubsidi. Hal ini diharapkan menarik minat daya beli masyarakat untuk memiliki sebuah tempat tinggal untuk kesejahteraan hidup keluarga mereka.
69
