BAB III A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Kesesuaian Pembatalan Demi Hukum Surat Dakwaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam Perkara Pencemaran Nama Baik sesuai dengan Ketentuan KUHAP. Berdasarkan penelitian penulis dapat kemukakan hasil penelitian, yang penulis sajikan dengan tata urutan sebagai berikut: a. Identitas Terdakwa a. Nama lengkap
: LALU KAHARUDIN, S.Sos.
Tempat lahir
: Selong.
Umur/tgl lahir
: 41 tahun / 03 Januari 1970.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kebangsaan
: Indonesia.
Tempat tinggal
: Jalan Batu Bolong II/10 Grya Pagutan Indah Kota
Mataram. Agama
: Islam.
Pekerjaan
: PNS.
b. Nama lengkap
: IWAN PAHLAWAN BALUKEA.
Tempat lahir
: Sumbawa.
Umur/tgl lahir
: 40 tahun / 10 Nopember 1971.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kebangsaan
: Indonesia.
Tempat tinggal
: Jalan Telek No.19 Karang Bedil Kota Mataram.
Agama
: Islam.
Pekerjaan
: Jurnalis.
c. Nama lengkap
: YOSEP ANDREAS RUKU MAN.
Tempat lahir
: Narmada.
Umur/tgl lahir
: 41 tahun / 30 Nopember 1970.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kebangsaan
: Indonesia.
Tempat tinggal
: Mekar Indah Gang Cempedak Desa Lembuak Kec.
Narmada Kab.Lobar. Agama
: Katolik.
Pekerjaan
: Swasta (Staf Security 88).
d. Nama lengkap
: ANDIK BUDI HARIONO.
Tempat lahir
: Sidoarjo.
Umur/tgl lahir
: 38 tahun / 21 Maret 1973.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kebangsaan
: Indonesia.
Tempat tinggal
: Lingkungan Selaparang RT 06 Kecamatan Ampenan
Selatan Kota Mataram. Agama
: Islam.
Pekerjaan
: Swasta (Pelatih Menembak).
b. Kasus Posisi Peristiwa ini timbul pada awalnya LALU KAHARUDIN, S.Sos, IWAN PAHLAWAN BALUKEA, YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan ANDIK BUDI HARIONO bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (DPO) pada tanggal 2 September 2011 atau, bertempat di Jalan Bondowoso IV No.5 Taman Baru Kelurahan Pagesangan Mataram, atau setidaktidaknya pada suatu tempat termasuk
dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis Pada waktu dan tempat berawal dari Statemen saksi korban H.Sahabudin,SH selaku Sekretaris Pengda Perbakin NTB di TVRI NTB pada tanggal 26 Agustus 2011 yang mengatakan ingin merecall Ketua Umum Pengda Perbakin karena dianggap tidak ada perhatian terhadap Organisasi, selanjutnya pada tanggal 2 September
2011
LALU
KAHARUDIN,
S.Sos
(Bid
Organisasi),
IWAN
PAHLAWAN BALUKEA (Sekretaris I), YOSEP ANDREAS RUKU MAN (Sekretaris II), dan ANDIK BUDI HARIONO (Ketua Harian Pengcab Perbakin Kota Mataram) bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (Ketua Harian) membuat surat yang dimana dalam isi surat tersebut menuduh saksi korban yaitu H.SAHABUDIN, SH berulangkali menandatangani Rekomendasi Perijinan Senjata Api, Berburu dan membuat surat ke PB berkaitan dengan Pra PON yang seharusnya tanda tangan tersebut merupakan kewenangan Ketua Umum. H.SAHABUDIN,SH tidak pernah membuat laporan baik kepada Ketua Harian maupun Ketua Umum. Adapun besarnya pungutan dana yang cukup besar tersebut diambil oleh yang bersangkutan tanpa membuat laporan pertanggungjawaban. Bahwa penerimaan keuangan Por Prov. 2010 sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan uang pembinaan atlet dari KONI Prov. NTB yang diambil oleh yang bersangkutan sebanyak 3 kali berturutturut sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), seharusnya yang berhak menerima adalah Bendahara dan tanda terimanya seharusnya ditandatangani oleh Ketua Umum, inipun telah dilakukan sendiri tanpa koordinasi apapun oleh saudara H. SAHABUDIN, SH selaku Sekum. Disengaja atau tidak nyatanya tidak pernah dilaporkan kepada Ketua Umum Perbakin NTB. Selanjutnya LALU KAHARUDIN, S.Sos, IWAN PAHLAWAN BALUKEA, YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan ANDIK BUDI HARIONO bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (DPO) melakukan perbuatan pencemaran nama baik kemudian menyebar dan disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum dan masyrakat menegtahuinya, sehingga saksi korban H SAHABUDIN, SH selaku Sekretaris Umum merasa malu dan tercemar nama baiknya.
c. Dakwaan Penuntut Umum Didepan persidangan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan mengajukan dakwaan yang disusun secara berlapis yaitu Dakwaan Primair serta Dakwaan Subsidair. Adapun dakwaan Penuntut Umum selengkapnya adalah sebagai berikut : PRIMAIR: Bahwa terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan 4. ANDIK BUDI HARIONO bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (DPO) pada tanggal 2 September 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011, bertempat di Jalan Bondowoso IV No.5 Taman Baru Kelurahan Pagesangan Mataram, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana
tersebut
diatas
berawal
dari
Statemen
saksi
korban
H.Sahabudin,SH selaku Sekretaris Pengda Perbakin NTB di TVRI NTB pada tanggal 26 Agustus 2011 yang mengatakan mau merecall Ketua Umum Pengda Perbakin karena dianggap tidak ada perhatian terhadap Organisasi, selanjutnya
pada
tanggal
2
September
2011
terdakwa
1.
LALU
KAHARUDIN, S.Sos (Bid Organisasi), 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA (Sekretaris I), 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN (Sekretaris II), dan 4. ANDIK BUDI HARIONO (Ketua Harian Pengcab Perbakin Kota Mataram) bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (Ketua Harian) membuat surat yang dimana dalam isi surat tersebut menuduh saksi korban yaitu :
a. Yang bersangkutan / H.SAHABUDIN, SH dengan diam-diam telah berulangkali menandatangani Rekomendasi Perijinan Senjata Api, Berburu dan membuat surat ke PB. Perbakin yang berkaitan dengan Pra PON yang seharusnya tanda tangan tersebut merupakan kewenangan Ketua Umum. Dan ironisnya yang bersangkutan H.SAHABUDIN,SH tidak pernah membuat laporan baik kepada Ketua Harian maupun Ketua Umum. Adapun besarnya pungutan dana yang cukup besar tersebut diambil oleh yang bersangkutan tanpa membuat laporan pertanggungjawaban. b. Bahwa penerimaan keuangan Por Prov. 2010 sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan uang pembinaan atlet dari KONI Prov. NTB yang diambil oleh yang bersangkutan sebanyak 3 kali berturut-turut sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), seharusnya yang berhak menerima adalah Bendahara dan tanda terimanya seharusnya ditandatangani oleh Ketua Umum, inipun telah dilakukan sendiri tanpa koordinasi apapun oleh saudara H. SAHABUDIN, SH selaku Sekum. Disengaja atau tidak nyatanya tidak pernah dilaporkan kepada Ketua Umum Perbakin NTB. Selanjutnya surat tersebut dikirim kepada Ketua Umum Perbakin NTB dengan nomor : IX.070/KH/PD-NTB/2011 tanggal 2 September 2011 perihal Rencana Reshuffle/Penggantian Pengurus Perbakin NTB yang ditandatangani oleh terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos (Bid Organisasi), 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA (Sekretaris I), 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN (Sekretaris II), dan 4. ANDIK BUDI HARIONO (Ketua Harian Pengcab Perbakin Kota Mataram) bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (Ketua Harian) dan ditembuskan kepada Ketua Umum PB. Perbakin, Ketua Umum KONI Provinsi NTB, Ketua KONI Kabupaten/Kota se NTB, Ketua Pengcab Perbakin se-NTB dan kepada Sdr. H. Sahabudin, SH.
Bahwa tuduhan sebagaimana disebutkan di atas tidak diketahui secara pasti oleh para terdakwa, surat ijin rekomendasi berburu senjata api serta tuduhantuduhan mengenai uang pembinaan atlet telah dibuatkan laporan secara tertulis. Bahwa dengan adanya Statemen yang dibuat dan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para terdakwa kepada Ketua Umum PB. Perbakin, Ketua Umum KONI Provinsi NTB, Ketua KONI Kabupaten/Kota se NTB, Ketua Pengcab Perbakin se-NTB dan kepada Sdr. H. Sahabudin, SH tersebut kemudian menyebar dan diketahui oleh korban khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga saksi korban H SAHABUDIN, SH selaku Sekretaris Umum merasa malu dan tercemar nama baiknya. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP. SUBSIDAIR: Bahwa terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan 4. ANDIK BUDI HARIONO bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (DPO) pada tanggal 2 September 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011, bertempat di Jalan Bondowoso IV No.5 Taman Baru Kelurahan Pagesangan Mataram, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu H. SAHABUDIN, SH dengan menuduhkan sesuatu hal yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Statemen saksi korban H.Sahabudin,SH selaku Sekretaris Pengda Perbakin NTB di TVRI NTB pada tanggal 26 Agustus 2011 yang mengatakan mau merecall Ketua Umum Pengda
Perbakin karena dianggap tidak ada perhatian terhadap Organisasi, selanjutnya pada tanggal 2 September 2011 terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos (Bid Organisasi), 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA (Sekretaris I), 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN (Sekretaris II), dan 4. ANDIK BUDI HARIONO (Ketua Harian Pengcab Perbakin Kota Mataram) bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (Ketua Harian) membuat surat yang dimana dalam isi surat tersebut menuduh saksi korban yaitu : a. Yang bersangkutan / H.SAHABUDIN, SH dengan diam-diam telah berulangkali menandatangani Rekomendasi Perijinan Senjata Api, Berburu dan membuat surat ke PB. Perbakin yang berkaitan dengan Pra PON yang seharusnya tanda tangan tersebut merupakan kewenangan Ketua Umum. Dan ironisnya yang bersangkutan H.SAHABUDIN,SH tidak pernah membuat laporan baik kepada Ketua Harian maupun Ketua Umum. Adapun besarnya pungutan dana yang cukup besar tersebut diambil oleh yang bersangkutan tanpa membuat laporan pertanggungjawaban. b. Bahwa penerimaan keuangan Por Prov. 2010 sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan uang pembinaan atlet dari KONI Prov. NTB yang diambil oleh yang bersangkutan sebanyak 3 kali berturut-turut sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), seharusnya yang berhak menerima adalah Bendahara dan tanda terimanya seharusnya ditandatangani oleh Ketua Umum, inipun telah dilakukan sendiri tanpa koordinasi apapun oleh saudara H. SAHABUDIN, SH selaku Sekum. Disengaja atau tidak nyatanya tidak pernah dilaporkan kepada Ketua Umum Perbakin NTB. c. Statemen yang paling tragis yang ditayangkan oleh TVRI pada hari Jum’at tanggal 26 Agustus 2011 sangat membahayakan keutuhan organisasi Perbakin dengan wacana recal yang dilontarkan oleh seorang SekretarisUmum. Selanjutnya surat tersebut dikirim kepada Ketua Umum Perbakin NTB dengan nomor : IX.070/KH/PD-NTB/2011 tanggal 2 September 2011 perihal Rencana Reshuffle/Penggantian Pengurus Perbakin NTB yang ditandatangani
oleh terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos (Bid Organisasi), 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA (Sekretaris I), 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN (Sekretaris II), dan 4. ANDIK BUDI HARIONO (Ketua Harian Pengcab Perbakin Kota Mataram) bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (Ketua Harian) dan ditembuskan kepada Ketua Umum PB. Perbakin, Ketua Umum KONI Provinsi NTB, Ketua KONI Kabupaten/Kota se NTB, Ketua Pengcab Perbakin se-NTB dan kepada Sdr. H. Sahabudin, SH. Bahwa tuduhan sebagaimana disebutkan di atas tidak diketahui secara pasti oleh para terdakwa, surat ijin rekomendasi berburu senjata api serta tuduhantuduhan mengenai uang pembinaan atlet telah dibuatkan laporan secara tertulis. Bahwa dengan adanya Statemen yang dibuat dan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para terdakwa kepada Ketua Umum PB. Perbakin, Ketua Umum KONI Provinsi NTB, Ketua KONI Kabupaten/Kota se NTB, Ketua Pengcab Perbakin se-NTB dan kepada Sdr. H. Sahabudin, SH tersebut kemudian menyebar dan diketahui oleh korban khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga saksi korban H SAHABUDIN, SH selaku Sekretaris Umum merasa malu dan tercemar nama baiknya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. LEBIH SUBSIDAIR: Bahwa terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan 4. ANDIK BUDI HARIONO bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (DPO) pada tanggal 2 September 2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011, bertempat di Jalan Bondowoso IV No.5 Taman Baru Kelurahan Pagesangan Mataram, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang yaitu H. SAHABUDIN, SH dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Statemen saksi korban H.Sahabudin,SH selaku Sekretaris Pengda Perbakin NTB di TVRI NTB pada tanggal 26 Agustus 2011 yang mengatakan mau merecall Ketua Umum Pengda Perbakin karena dianggap tidak ada perhatian terhadap Organisasi, selanjutnya pada tanggal 2 September 2011 terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos (Bid Organisasi), 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA (Sekretaris I), 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN (Sekretaris II) dan 4.ANDIK BUDI HARIONO (KetuaHarian Pengcab Perbakin Kota Mataram) bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (Ketua Harian) membuat surat yang dimana dalam isi surat tersebut menuduh saksi korban yaitu : a. Yang bersangkutan / H.SAHABUDIN, SH dengan diam-diam telah berulangkali menandatangani Rekomendasi Perijinan Senjata Api, Berburu dan membuat surat ke PB. Perbakin yang berkaitan dengan Pra PON yang seharusnya tanda tangan tersebut merupakan kewenangan Ketua Umum. Dan ironisnya yang bersangkutan H.SAHABUDIN,SH tidak pernah membuat laporan baik kepada Ketua Harian maupun Ketua Umum. Adapun besarnya pungutan dana yang cukup besar tersebut diambil oleh yang bersangkutan tanpa membuat laporan pertanggungjawaban. b. Bahwa penerimaan keuangan Por Prov. 2010 sebesar Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan uang pembinaan atlet dari KONI Prov. NTB yang diambil oleh yang bersangkutan sebanyak 3 kali berturut-turut sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), seharusnya yang berhak menerima adalah Bendahara dan tanda terimanya seharusnya ditandatangani oleh Ketua Umum, inipun telah dilakukan sendiri tanpa koordinasi apapun oleh saudara H. SAHABUDIN, SH selaku Sekum. Disengaja atau tidak nyatanya tidak pernah dilaporkan kepada Ketua Umum Perbakin NTB.
c. Statemen yang paling tragis yang ditayangkan oleh TVRI pada hari Jum’at tanggal 26 Agustus 2011 sangat membahayakan keutuhan organisasi Perbakin dengan wacana recal yang dilontarkan oleh seorang SekretarisUmum. Selanjutnya surat tersebut dikirim kepada Ketua Umum Perbakin NTB dengan nomor : IX.070/KH/PD-NTB/2011 tanggal 2 September 2011 perihal Rencana Reshuffle/Penggantian Pengurus Perbakin NTB yang ditandatangani oleh terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos (Bid Organisasi), 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA (Sekretaris I), 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN (Sekretaris II), dan 4. ANDIK BUDI HARIONO (Ketua Harian Pengcab Perbakin Kota Mataram) bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (Ketua Harian) dan ditembuskan kepada Ketua Umum PB. Perbakin, Ketua Umum KONI Provinsi NTB, Ketua KONI Kabupaten/Kota se NTB, Ketua Pengcab Perbakin se-NTB dan kepada Sdr. H. Sahabudin, SH. Bahwa tuduhan sebagaimana disebutkan di atas tidak diketahui secara pasti oleh para terdakwa, surat ijin rekomendasi berburu senjata api serta tuduhan-tuduhan mengenai uang pembinaan atlet telah dibuatkan laporan secara tertulis. Bahwa dengan adanya Statemen yang dibuat dan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para terdakwa kepada Ketua Umum PB. Perbakin, Ketua Umum KONI Provinsi NTB, Ketua KONI Kabupaten/Kota se NTB, Ketua Pengcab Perbakin se-NTB dan kepada Sdr. H. Sahabudin, SH tersebut kemudian menyebar dan diketahui oleh korban khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga saksi korban H SAHABUDIN, SH selaku Sekretaris Umum merasa malu dan tercemar nama baiknya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.
d. Tuntutan Penuntut Umum Berdasarkan
surat
tuntutannya
No.
Reg.
Perkara
:
PDM-
123/MATAR/06/2013, bertanggal 10 Juni 2013 Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebagai berikut : a. Bahwa Terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan 4. ANDIK BUDI HARIONO bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (DPO) terbukti bersalah melakukan melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP. b. Bahwa Terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan 4. ANDIK BUDI HARIONO bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (DPO) terbukti bersalah melakukan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu H. SAHABUDIN, SH dengan menuduhkan sesuatu hal yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. subsider c. Bahwa terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan 4. ANDIK BUDI HARIONO bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (DPO) terbukti dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu H. SAHABUDIN, SH dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Lebih subsider.
e. Pertimbangan Hakim Sesudah selesainya proses pemeriksaan maka hakim mengatakan pertimbangannya sebagai berikut: Menimbang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan,maka setelah Penuntut Umum diberi
kesempatan
untuk
menyatakan
pendapatnya,
Pengadilan
mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan. Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan materi keberatan sebagai berikut : • Surat dakwaan cacat yuridis karena tidak berdasarkan hukum, telah kadaluarsa. In Casu Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang diatur dalam BAB XVI KUHP tersebut, tetapi saksi korban H. Sahabudin, SH., tidak pernah membuat Surat Pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 319 KUHP yang menentukan bahwa “Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut Bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan” dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum selayaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. • Surat Dakwaan Kabur (Obscurlibel). Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mencantumkan Primair pasal 311 ayat (1) KUHP, Subsidair pasal 310 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair pasal 310 ayat (1) KUHP adalah cacat yuridis, karena dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara bersama-sama, tetapi Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut tidak
mencantumkan pasal 55 KUHP, dengan demikian surat dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / batal demi hukum. Menimbang, bahwa atas materi keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Surat dakwaan cacat yuridis karena tidak berdasarkan hukum, telah kadaluarsa dan Surat Dakwaan Kabur (Obscurlibel) adalah sudah memasuki materi pokok perkara yang justru baru akan diperiksa dan dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam persidangan ini, oleh karena itu keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 156 KUHAP. Menimbang, materi keberatan / Eksepsi yang pertama dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana telah tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korban H. Sahabudin, SH., tidak pernah membuat Surat Pengaduan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 319 KUHP Para Terdakwa tidak dapat dituntut dengan pasal-pasal yang diatur dalam BAB XVI KUHP tersebut tanpa adanya pengaduan. Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu : Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP Lebih Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1). KUHP Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 KUHP Jo. pasal 319 KUHP, maka pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut di atas adalah merupakan delik aduan absolut, yaitu, suatu delik yang hanya dapat dikenai penuntutan oleh penuntut umum apabila ada pengaduan dari
pihak yang dirugikan dan yang diadukan tersebut sifatnya hanyalah perbuatannya (kejahatannya) atau peristiwanya. Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa yang dimaksud dengan Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Menimbang, bahwa berdasakan berkas perkara dari penyidik kepolisian Polda NTB No. Pol. : BP/ 24 / IV / 2012 / DIT RESKRIMUM sebagai dasar bagi Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan dan menyusun surat dakwaannya, di sana memuat adanya Laporan Polisi dari H. SAHABUDIN, SH pada tanggal 15 September 2011 Nomor : LP / 161 / IX / 2011 / Siaga Ops, atas tindak pidana pencemaran nama baik terhadap H. SAHABUDIN, SH., yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 02 September 2011 dan atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan meminta kepada Polda NTB untuk menindak lanjuti. Menimbang, bahwa oleh karena Pelapor H. SAHABUDIN, SH., selaku orang yang berkepentingan dan merasa dirugikan oleh perbuatan Para Terdakwa dan Pelapor meminta agar pihak Polda NTB untuk menindak lanjuti laporannya tersebut menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Polisi dari H. SAHABUDIN, SH pada tanggal 15 September 2011 Nomor : LP / 161 / IX / 2011 / Siaga Ops adalah dimaksudkan sebagai suatu Pengaduan karena Laporan Polisi dari H. Sahabudin, SH., tersebut telah memenuhi elemen-elemen Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menimbang, bahwa dengan demikian, materi keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa
didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang diatur dalam BAB XVI KUHP tetapi saksi korban H. Sahabudin, SH., tidak pernah membuat Surat Pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 319 KUHP, adalah materi keberatan yang tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak. Majelis hakim mempertimbangkan materi keberatan yang kedua dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pokoknya menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mencantumkan Primair pasal 311 ayat (1) KUHP, Subsidair pasal 310 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair pasal 310 ayat (1) KUHP adalah cacat yuridis, karena dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara bersamasama, tetapi Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut tidak mencantumkan pasal 55 KUHP, dengan demikian surat dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / batal demi hukum. Terkait dengan pasal 55 KUHP, maka secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan penyertaan, yaitu, berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang dengan peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu, baik sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut melakukan (medepleger), atau orang yang membujuk untuk melakukan (uitlokker). Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu : 1. Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. 2. Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP 3. Lebih Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP
Dalam dakwaannya tersebut, baik dalam Dakwaan Primair, Subsidair maupun Lebih Subsidair, Penuntut Umum telah menguraikan peristiwa pidana dengan uraian kejadian yang sama, yaitu, pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama membuat surat yang isinya menuduh saksi korban H. Sahabudin, SH., melakukan sesuatu yang mengakibatkan saksi korban H. Sahabudin, SH., selaku sekretaris umum Pengda Perbakin NTB merasa malu dan tercemar nama baiknya. Dalam suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk membuat jelas peristiwa pidana tersebut haruslah diuraikan hubungan antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, yaitu, sesuai dengan peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari tindak pidana tersebut, baik sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut melakukan (medepleger), atau orang yang membujuk untuk melakukan (uitlokker), sehingga terhadap peristiwa pidana yang demikian haruslah menyertakan pasal 55 KUHP dalam dakwaannya. Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya hanya menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama namun tanpa menyertakan pasal 55 KUHP, padahal pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, akibatnya peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya menjadi tidak tergambar secara jelas (kabur) dengan demikian dakwaan Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa harus dinyatakan tidak lengkap sehingga tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu surat dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum. Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan Batal Demi Hukum, maka berkas perkara haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara akan dibebankan kepada Negara.
f. Putusan Hakim Putusan
Pengadilan
Negeri
Mataram
dalam
Putusan
Nomor
:276/Pid.B/2013/Pn.Mtr adalah sebagai berikut Amar putusannya : 1. Mengabulkan Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa 2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM- 123/MATAR/06/2013 adalah Batal Demi Hukum. 3. Mengembalikan Berkas Perkara atas nama Terdakwa I. Lalu Kaharudin, S.Sos, Terdakwa II. Iwan Pahlawan Balukea, Terdakwa III. Yosep Andreas Ruku Man dan Terdakwa IV. Andik Budi Hariono kepada Penuntut Umum. 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 2. Pembahasan Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa dalam Perkara Pidana Pencemaran Nama
Baik
No.
276/Pid.B/2013/Pn.Mtr,
Hakim dalam
memberikan putusannya menerima eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa. Terdakwa dalam persidangan mengajukan eksepsi atas dasar Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dianggap Kabur ”obscurlibel”. Dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materill suatu Surat Dakwaan. Dikatakan demikian oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak menyebut secara jelas menganai tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 KUHAP Surat Dakwaan harus tercantum dua syarat untuk memenuhi sebuah surat dakwaan yaitu: a. Syarat Formil
Syarat formil yang diatur didalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP memuat hal-hal yang berhubungan dengan : 1. Surat Dakwaan diberi tanggal dan di tandatangani oleh Penuntut Umum/Jaksa. 2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. 3. Ditandatangani oleh Penuntut Umum b. Syarat Materiil Syarat materiil yang diatur didalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP memuat dua unsur yang tidak boleh di lalaikan yaitu : 1. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan. 2. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delecti dan locus delicti). Bahwa berkaitan dengan Surat Dakwaan tersebut di atas penulis beranggapan bahwa, Surat Dakwaan harus memenuhi penerapan syarat formiil dan syarat materiil sedangkan di dalam Surat Dakwaan dalam kasus Tindak
Pidana
Pencemaran
KAHARUDIN, S.Sos
,
Nama
Baik
dengan
IWAN PAHLAWAN
Terdakwa
LALU
BALUKEA, YOSEP
ANDREAS RUKU MAN, dan ANDIK BUDI HARIONO tidak memenuhi unsur materill. Penuntut Umum dalam kasus ini harus merumuskan unsur-unsur tindak pidananya yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang mendukung syarat-syarat materiilnya sehingga terjadi persesuaian antara fakta dengan unsur deliknya. Dalam Surat Dakwaan tersebut tidak memberikan gambaran
yang jelas mengenai peraturan-peraturan pidana yang dilanggar oleh Terdakwa LALU KAHARUDIN, S.Sos , IWAN PAHLAWAN BALUKEA, YOSEP ANDREAS RUKU MAN, dan ANDIK BUDI HARIONO. Surat Dakwaan Penuntut Umum belum sesuai dengan ketentuan KUHAP dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Mataram ini tercantum di dalam
No. Reg. Perkara : PDM-
123/MATAR/06/2013, bertanggal 10 Juni 2013. Dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak tercantum mengenai : Suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, untuk membuat jelas peristiwa pidana tersebut harus diuraikan hubungan antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersamasama tersebut, sesuai dengan peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, baik sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, atau orang yang membujuk untuk melakukan, sehingga terhadap peristiwa pidana ini haruslah menyertakan pasal 55 KUHP dalam dakwaannya. Penuntut Umum dalam dakwaannya hanya menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama namun tanpa menyertakan pasal 55 KUHP, padahal pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, akibatnya peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya menjadi tidak tergambar secara jelas (kabur). Penulis dalam hal ini menanggapi dalam KUHAP suatu dakwaan yang dapat di batalkan dikarenakan tidak memenuhi suatu unsur-unsur yang ada didalamnya.
a. Primair : Bahwa terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan 4. ANDIK BUDI HARIONO bersama-sama dengan HENRY
MANTIEN
(DPO)
terbukti
bersalah
melakukan
melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. b. Subsidair: Bahwa terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos 2. IWAN PAHLAWAN BALUKEA 3. YOSEP ANDREAS RUKU MAN dan 4. ANDIK BUDI HARIONO bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (DPO) terbukti bersalah melakukan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu H. SAHABUDIN, SH dengan menuduhkan sesuatu hal yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan
atau
ditempelkan
di
muka
umum,
yang
maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. c.
Lebih subsidair: Bahwa terdakwa 1. LALU KAHARUDIN, S.Sos
2.
IWAN
PAHLAWAN
BALUKEA
3.
YOSEP
ANDREAS RUKU MAN dan 4. ANDIK BUDI HARIONO bersama-sama dengan HENRY MANTIEN (DPO) terbukti dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu H. SAHABUDIN, SH dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.
Atas pertimbangan Hakim mempertimbangkan materi keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pokoknya menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mencantumkan Primair Pasal 311 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 310 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah cacat yuridis, karena dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara bersamasama, tetapi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut tidak mencantumkan Pasal 55 KUHP, dengan demikian Surat Dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / batal demi hukum. Tujuan Surat Dakwaan adalah untuk menetapkan secara konkrit atau nyata menurut waktu, tempat dan keadaan, menunjukkan bahwa dakwaan itu tertuju pada perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa tertentu. Selain itu, kepentingan surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia mengetahui setepat-tepatnya
dan
seteliti-telitinya
apa
yang
didakwakan
kepadanyasehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan pembelaan terhadap dakwaan tersebut. Fungsi Surat Dakwaan merupakan surat atau akte yang sangat penting kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dilihat dari fungsi yang sedemikian penting, maka surat dakwaan meduduki posisi yang sentral dalam proses penyelesaian perkara di siding pengadilan.Sebagai suatu akta, maka Surat Dakwaan mempunyai fungsi yang sangat dominan di dalam proses pidana. Fungsi
Surat
Dakwan
bagi
Penuntut
Umum,
Hakim
dan
Terdakwa/Penasihat Hukum. a) Fungsi Surat Dakwaan bagi Penuntut Umum Bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum
meminta agar perkara tersebut di periksa dan di putus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. b) Fungsi Surat Dakwaan bagi Hakim Surat Dakwaan bagi Hakim merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. c) Fungsi Surat Dakwaan bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum . Bila dilihat dari fungsi Surat Dakwaan untuk kepentingan Terdakwa, Hakim , dan Penuntut Umum sudah jelas dalam kasus ini penulis beranggapan Penuntut Umum sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukum nya untuk melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Menurut Pasal 140 KUHAP, apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat atau akte yang membuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan.
Penulis dalam kasus ini menanggapi mengenai kurang ketelitian dari Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan, dikarenakan Surat Dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara agar perkara tersebut di periksa dan di putus dalam sidang pengadilan akan tetapi dalam dakwaannya Penuntut Umum hanya menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama namun tanpa menyertakan Pasal 55 KUHP. Surat Dakwaan Penuntut Umum atas Para Terdakwa dinyatakan tidak lengkap sehingga tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Sehingga sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahwa fungsi Hakim atau Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam Surat Dakwaan dan keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan dasar pertimbangan Hakim, dalam menjatuhkan putusan. Bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP maka surat dakwaan tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum sesuai dengan Pasal 143 ayat (3), maka berkas perkara haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara akan dibebankan kepada Negara.
2.Implikasi Pembatalan Demi Hukum Surat Dakwaan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram terhadap Kewenangan Penuntut Umum dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. Berdasarkan penelitian penulis dapat kemukakan hasil penelitian, yang penulis pikirkan dengan tata urutan sebagai berikut: a. Pertimbangan Hakim Sesudah
selesainya
proses
pemeriksaan
maka
hakim
mengatakan
pertimbangannya sebagai berikut: Menimbang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan,maka setelah Penuntut Umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, Pengadilan mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan. Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan materi keberatan sebagai berikut : • Surat dakwaan cacat yuridis karena tidak berdasarkan hukum, telah kadaluarsa. In Casu Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang diatur dalam BAB XVI KUHP tersebut, tetapi saksi korban H. Sahabudin, SH., tidak pernah membuat Surat Pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 319 KUHP yang menentukan bahwa “Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut Bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan” dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum selayaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
• Surat Dakwaan Kabur (Obscurlibel). Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mencantumkan Primair Pasal 311 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 310 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah cacat yuridis, karena dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara bersamasama, tetapi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut tidak mencantumkan Pasal 55 KUHP, dengan demikian Surat Dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / batal demi hukum. Menimbang, bahwa atas materi keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Surat Dakwaan cacat yuridis karena tidak berdasarkan hukum, telah kadaluarsa dan Surat Dakwaan Kabur (Obscurlibel) adalah sudah memasuki materi pokok perkara yang justru baru akan diperiksa dan dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam persidangan ini, oleh karena itu keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 156 KUHAP. Menimbang, bahwa materi keberatan / Eksepsi yang pertama dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana telah tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korban H. Sahabudin, SH., tidak pernah membuat Surat Pengaduan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 319 KUHP Para Terdakwa tidak dapat dituntut dengan pasal-pasal yang diatur dalam BAB XVI KUHP tersebut tanpa adanya pengaduan. Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :
Primair
: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.
Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP Lebih Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 KUHP Jo. Pasal 319 KUHP, maka pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut di atas adalah merupakan delik aduan absolut, yaitu, suatu delik yang hanya dapat dikenai penuntutan oleh penuntut umum apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dan yang diadukan tersebut sifatnya hanyalah perbuatannya (kejahatannya) atau peristiwanya. Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa yang dimaksud dengan Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, seorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Menimbang, bahwa berdasakan berkas perkara dari penyidik kepolisian Polda NTB No. Pol. : BP/ 24 / IV / 2012 / DIT RESKRIMUM sebagai dasar bagi Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan dan menyusun surat dakwaannya, di sana memuat adanya Laporan Polisi dari H. SAHABUDIN, SH pada tanggal 15 September 2011 Nomor : LP / 161 / IX / 2011 / Siaga Ops, atas tindak pidana pencemaran nama baik terhadap H. SAHABUDIN, SH., yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 02 September 2011 dan atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan dan meminta kepada Polda NTB untuk menindak lanjuti.
Menimbang, bahwa oleh karena Pelapor H. SAHABUDIN, SH., selaku orang yang berkepentingan dan merasa dirugikan oleh perbuatan Para Terdakwa dan Pelapor meminta agar pihak Polda NTB untuk menindak lanjuti laporannya tersebut menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Polisi dari H. SAHABUDIN, SH pada tanggal 15 September 2011 Nomor : LP / 161 / IX / 2011 / Siaga Ops adalah dimaksudkan sebagai suatu Pengaduan karena Laporan Polisi dari H. Sahabudin, SH., tersebut telah memenuhi elemen-elemen Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menimbang, bahwa dengan demikian, materi keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal-pasal yang diatur dalam BAB XVI KUHP tetapi saksi korban H. Sahabudin, SH., tidak pernah membuat Surat Pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 319 KUHP, adalah materi keberatan yang tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai dengan apa yang didakwakan kepada para Terdakwa. Majelis hakim mempertimbangkan materi keberatan yang kedua dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pokoknya menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mencantumkan Primair Pasal 311 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 310 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah cacat yuridis, karena dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara bersama-sama,
tetapi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut tidak mencantumkan pasal 55 KUHP, dengan demikian Surat Dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / batal demi hukum. Terkait dengan Pasal 55 KUHP, maka secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan penyertaan, yaitu, berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang dengan peranan dan tanggung jawab masingmasing pelaku dari peristiwa pidana itu, baik sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut melakukan (medepleger), atau orang yang membujuk untuk melakukan (uitlokker). Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu : 4. Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. 5. Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP 6. Lebih Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Dalam dakwaannya tersebut, baik dalam dakwaan primair, subsidair maupun lebih subsidair, Penuntut Umum telah menguraikan peristiwa pidana dengan uraian kejadian yang sama, yaitu, pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama membuat surat yang isinya menuduh saksi korban H. Sahabudin, SH., melakukan sesuatu yang mengakibatkan saksi korban H. Sahabudin, SH., selaku sekretaris umum Pengda Perbakin NTB merasa malu dan tercemar nama baiknya.
Dalam suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, maka untuk membuat jelas peristiwa pidana tersebut haruslah diuraikan hubungan antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, yaitu, sesuai dengan peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari tindak pidana tersebut, baik sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut melakukan (medepleger), atau orang yang membujuk untuk melakukan (uitlokker), sehingga terhadap peristiwa pidana yang demikian haruslah menyertakan Pasal 55 KUHP dalam dakwaannya. Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya hanya menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama namun tanpa menyertakan Pasal 55 KUHP, padahal pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, akibatnya peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya menjadi tidak tergambar secara jelas (kabur) dengan demikian dakwaan Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa harus dinyatakan tidak lengkap sehingga tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu surat dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum. Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan Batal Demi Hukum, maka berkas perkara haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara akan dibebankan kepada Negara.
b. Putusan Hakim Putusan
Pengadilan
Negeri
Mataram
dalam
Putusan
Nomor
:276/Pid.B/2013/Pn.Mtr adalah sebagai berikut Amar putusannya : 1. Mengabulkan Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa 2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM- 123/MATAR/06/2013 adalah Batal Demi Hukum. 3. Mengembalikan Berkas Perkara atas nama Terdakwa I. Lalu Kaharudin, S.Sos, Terdakwa II. Iwan Pahlawan Balukea, Terdakwa III. Yosep Andreas Ruku Man dan Terdakwa IV. Andik Budi Hariono kepada Penuntut Umum. 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 2. Pembahasan Dalam Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik No. 276/Pid.B/2013/Pn.Mtr, Hakim dalam memberikan putusannya menerima eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa. Atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatan/tangkisan terhadap dakwaan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang dalam praktek peradilan disebut Eksepsi. Menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP, jenis keberatan ada 3 macam dengan 3 macam keberatan tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum yaitu: 1.
Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya; Berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut yaitu Kompetensi Absolu
dan Kompetensi Relatif. a. Kompetensi Absolut, adalah berhubungan dengan kekuasaan mengadili dari suatu pengadilan, bahwa tidak setiap pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili satu kasus perkara. b. Kompetensi Relatif, adalah bahwa tiap pengadilan itu mempunyai daerah hukum.
2.
Keberatan bahwa Surat Dakwaan tidak dapat diterima; Surat Dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas
kewenangan menuntut dari Penuntut Umum, apabila wewenang Penuntut Umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus dan tindak pidana sudah hapusdan tindak pidana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, Terdakwa/Penasehat Hukumnya berhak mengajukan keberatan atas hak menuntuk dari Penuntut Umum atas suatu perkara sudah hapus. 3.
Keberatan bahwa Surat Dakwaan harus dibatalkan. Dasar Surat Dakwaan harus dibatalkan diatur dalam Pasal 143 ayat(2) dan (3)
KUHAP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi unsur materiil yang dimuat dalam Pasal 143 ayat (2) b KUHAP adalah batal demi hukum. Sedangkan Surat Dakwan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP dapat dibatalkan oleh hakim karena dapat mengakibatkan eror in persona. Dalam kasus ini Hakim menerima materi keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mencantumkan Primair Pasal 311 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 310 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah cacat yuridis dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara bersama-sama, tetapi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut tidak mencantumkan pasal 55 KUHP, dengan demikian Surat Dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / batal demi hukum. Terdakwa LALU KAHARUDIN, S.Sos , IWAN PAHLAWAN BALUKEA, YOSEP ANDREAS RUKU MAN, dan ANDIK BUDI HARIONO dalam persidangan mengajukan eksepsi atas dasar Dakwaan oleh Penuntut Umum yang dianggap Kabur ”obscurlibel”. Dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materill suatu
Surat Dakwaan sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) b KUHAP. Sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) b KUHAP
memuat unsur-unsur yang tidak boleh di lalaikan dalam suatu
dakwaan yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakuan. Dalam kasus ini dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan dengan cermat dan lengkap. Surat Dakwaan Penuntut Umum hanya menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama namun tanpa menyertakan pasalnya. Putusan merupakan pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan, dimana merupakan suatu hasil dari pemeriksaan perkara. Putusan Sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Mataram No.276/Pid.B/2013/Pn.Mtr dengan Terdakwa LALU KAHARUDIN, S.Sos , IWAN PAHLAWAN BALUKEA, YOSEP ANDREAS RUKU MAN, dan ANDIK BUDI HARIONO Putusan Hakim yang berlaku merupakan Putusan Sela. Dikarenakan Putusan Sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu dakwaan. Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebab Surat Dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan.
Eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa sebagai berikut: (1) Menyatakan Keberatan (eksepsi) Diterima Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok bergantung kepada jenis eksepsi mana yang diterima oleh hakim. Jika eksepsi terdakwa yang diterima
mengenai
kewenangan
relatif,
maka
perkara
tersebut
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya. (2) Menyatakan Keberatan (eksepsi) Tidak Dapat Diterima Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau pensihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara a quo, maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara (Pasal 156 ayat (2) KUHAP). Menurut penulis Hakim menyatakan suatu putusan sela yang pada pokoknya menyatakan menerima keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas salah satu materi mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan, maka dakwaan tersebut tidak akan diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya apabila Hakim menyatakan menolak keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas salah satu materi sebagaimana dimaksud diatas, maka dakwaan tersebut akan dilanjutkan.
Dalam dakwaannya tersebut, baik dalam dakwaan primair, subsidair maupun lebih subsidair, Penuntut Umum telah menguraikan peristiwa pidana dengan uraian kejadian pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama membuat surat yang isinya menuduh saksi korban H. Sahabudin, SH, melakukan sesuatu yang mengakibatkan saksi korban H. Sahabudin, SH merasa malu dan tercemar nama baiknya. Penuntut Umum berpendapat apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Surat Dakwaan cacat yuridis karena tidak berdasarkan hukum, telah kadaluarsa dan Surat Dakwaan Kabur (Obscurlibel) adalah sudah memasuki materi pokok perkara yang justru baru akan diperiksa dan dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Dalam hal ini Penuntut Umum sudah tidak cermat dan tidak jelas menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa. Dalam kasus ini Hakim menerima eksepsi dari Terdakwa atau Penasihat Hukum , dikarenakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dianggap tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam syarat materiil Surat Dakwaan. Sehingga Surat Dakwaan Penuntut umum di anggap Batal Demi Hukum oleh Hakim. Penulis sependapat dengan Putusan Hakim yang menyatakan eksepsi Terdakwa diterima dan mengenai dakwaan Penuntut Umum yang obscurlibel, karena tidak memenuhi syarat materiil suatu Surat Dakwaan. Penuntut Umum hanya menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama namun dalam dakwaannya Penuntut Umum tidak mencantumkan pasalnya dalam hal ini Pasal 55 KUHP. Sesuai dengan Kompetensi Relatif terkait dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili baik dilihat dari segi formil dan materiil diatur didalam Pasal 148 dan
Pasal 149 KUHAP. Kompetensi Relatif Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Pengadilan Negeri berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut Terdakwa LALU KAHARUDIN, S.Sos , IWAN PAHLAWAN BALUKEA, YOSEP ANDREAS RUKU MAN, dan ANDIK BUDI HARIONO bertempat tinggal di Mataram, maka kedudukan putusan berada pada pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Mataram.
