ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 066/IV/KIP-PS-A-\l/2rt 13 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA 1. IDENTITAS [1.1 |
Komisi
menjatuhkan
Informasi putusan
Pusat yang
dalam
066/IV/K1P-PS-A-M/2013
menerima,
memeriksa,
Sengketa Informasi
l’ uhlik
memutus,
Nomor
dan
Registrasi
yang diajukan oleh:
Nama
:
1. Yopan Adi Saputra
Alamat
:
Desa Rawua, Kecamatan Upai, Kabupaten Konawe. Provinsi Sulawesi Tenggara.
Jabatan
:
Ketua Umum Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (H M I) Cabang Kendari Periode 2012-2013.
Nama
:
2.
Alamat
:
Lalonggasumeeto,
Sapril Munandar Kecamatan
Lalonggasumeeto
Kabupaten
Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Jabatan
:
Wakil Sekretaris Umum Penelitian dan Pengembangan HMI Cabang Kendari Periode 20 12-2013.
Keduanya terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari yang beralamat di Sekretariat HMI Cabang Kendari. Jl Saranani Gg. Kafran Pane 51 A, Mandonga -- Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon Terhadap
Nama
:
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi'Tenggara
Alamat
:
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
I>il;mi persidangan diwakili oleh ) Nomor
094/164,
tertanggal
Nengali SuamgSIl
13 November
3013
berdasarkan Surai
Selanjutnya
disehut
lugas sebagai
Termohon
f 1.2J I olah membaca surat permohonan Pemohon; lelah mendengar keterangan Pemohon; lelah mendengar keterangan Termohon: lelah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon:
2. 1)1 1)1 K PKRKAKA
A.
Pendahuluan
|2 .l|
Palma
[nformasi
Pemohon
lelah
Publik pada tanggal
Kepaniteraan Komisi
Informasi
mengajukan 10 April
Permohonan
Penyelesaian
Seimkelu
2013 wing diterima dan terdaftar di
Pusat tanggal
It; April 2 0 13 deuuan registrasi
Sengketa Nomor: 066/1V /K IP -P S -A -M /2 0 13.
Kronologi [2.2] Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi
Publik
kepada
Sekretaris
Daerah
Pro-.
Sulawesi
I enggani,
adapun
inlurmnsi >ang diminta adalah: l > Salinan otentik Perda APBD Prov. Sultra 2012. 3DI3 (dan lampiranlampirannya): 2) Salinan otentik Pergub Penjabaran A I’ BD Prow Sultra 2012. 2013 (dan lampiran-lampirannya: -i) Salinan otentik Perda APBD perubahan Prov, Sultra .0)12 (dan lampiranlampirannya): -I) Salinan otentik Pergub Penjabaran APBD perubahan Prov. Sultra 2012 (dan lampiran-lampirannya): 3) Salinan otentik RKA dan Dokumen Pelaf-anann Sekretariat Daerah Prov. Sultra 2012.20 13:
Anuunran (DPA]
6) Dahar penerima bantuan sosial Prov. Sultra tahun 20 13.. 20 13. yang berisi rincian nama penerima, alamat dan nilai rupiah bantuan sosialnva.
D
[2..iJ Bahwa katena Sektctaris Daerah Prov. Sulawesi lenggara tidak
memberikan
tanggapan atas permoimium informasi Pemohon. maka melalui surai kutanggal 10 Fehman 201.3. Pemohon mengirimkan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi ] enegara.
[2.0 j Bahwa karena Termohon tidak menanggapi keberatan, maka Pemohon pada tanggal 10 Api d 201.3 menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat.
[2.p| Bahwa selelah dilakukan pemeriksaan awal maka pada tanggal I t November 2013 telah dilakukan mediasi, dan mediasi tersebut dinyatakan gagu
maka proses
dilanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara.
Alasan Permohonan |2.6| Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Inlbrmasi Publik Kepada Komisi Inlormasi Pusat karena tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.
Alasan alau Tujuan Permohonan Informasi Publik Iw ^l Untuk m e lak u kan pengawasan terhadap Penicmlah [Vovni'-u Sukmesi I enggara sebagai bentuk paitisipasi mewujudkan tatanan berkeadilan dan men\eiahterakau rakyat.
Pel it u m [2.<S| Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat urmk memutus sengketa informasi publik ini.
B. Alat liukti Kelerangan Pemohon [2.91 Menimbang bahwa di persidangan tanggai f t November 2013 menyampaikan keterangan .sebagai berikut: I.
Bahwa Pemohon menyatakan tujuan permohonan informasi publik kepada I ermohon adalah untuk mendorong transparansi di Badan Publik. Hal ini didasaii Pemohon pernah terlibat kcrpisamn ueiigan World Bank \ang mana
menyangkut akses In formasi ke badan puhiik dan sejak ilu l'emohon ingin mengetahui apakah akses informasi ke badan publik sulit aiau lidak Jilakukan. .h Bahwa Pemohon menyatakan telah membuka website Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan sama sekali tidak menemukan Perda. a.
Bahwa l’emohon menyatakan sepanjang pengetahuannya terdapat Peraturan Gubernur Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
■1.
Bahwa
Pemohon
sendiri
yang
mengantar
surat
permohonan
dan
sarat
keberatan ke Instansi I ermohon. Dokumen lemang bukti itu terbawa banjir. Semua dokumen itu sudah resmi kami lampiikatt ke komisi Informasi Pusat ketika melakukan permohonan penyelesaian sengketa intormasi publik Bahwa Pemohon menerangkan informasi yang diminta sebagaimana dalam permohonan informasinya mengenai Salman Otemik Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) lalmu 2012. dan 201.T Pemohon menyalakan Salinan Otentik DI A yang Diminta hanya untuk I alum 2012.. sedangkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (R K A ) untuk Tahun 2012 dan 2012. b.
Bahwa l’emohon menyalakan baru pernah mencari Perda Penjabaran APBD melalui website dan ke Perpusda. namun belum pernah ke Perpustakaan Setda.
/.
Bahwa Pemohon menyatakan terkait permohonan informasi Bantuan Sosial dinunhikan detail, tujuannya adalah untuk mengecek apakah orang-orang \ uug diberikan bansos benar-benar orang yang pantas,
S. P-
Bahwa l’emohon menyatakan bentuk bansos \ung dimaksud adalah semacam dana BOS dan lain-lain. Bahwa Pemohon menjalakan dalam APBD ada pos bansos dengan jumlah dananya minum tidak ada penjabaran |cms bantuan dan pc. lerimans a. Pemohon ingin mengetahui nama dan alamat penerima untuk mengecek apakah bantuan benar-benar sampai.
10. Bahwa l’emohon menyatakan yang diminta adalah bansos untuk orang-orang yang memasukkan permohonan bantuan dan kemudian bisa keluar bantuan dari Setda.
Smal-Sutat Pemohon [2.I0| Bahwa Pemohon mengajukan bukti surai Tcrtul i - sebagai berikut: Bukti p - !
l-nio ( tt/iy surat
Permohonan
Informasi
Publik
vmg
ditujukan
kepada
Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi i ciiegara. tertanggal 20 Januari 2012. : Bukti P-2
haid Copy surat keberatan tertanggal 10 l'ebruari 2012, kepada Sekretaris Daerah l’ r o \ . Sulawesi Tenggara.
Bukti P-2
I-oia Copy surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat tertanggal 10 April 2012.
4
Bukli P-4
l-'o/o Copy Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Isian; (1IM!)
Nonior:
4 8 1/ K PI S/A/()(T1 I .ia
II
tentang
Pengesahan
Susunan
Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari Periode 2 0 12-2013. hoto Copy Surai. Keterangan \ o . Istimewa. Ierinngg.nl 13 November 201b yang bahwa Pengurus HMI Cabang Kendari
Periode 2012-2013. belum
melaksanakan Konferensi Cabang XXV. Bukli P 6
Com Copy Anggaran
Dasar dan
Anggaran
Kumali
i anggai
Himpunan
| Mahasiswa Islam Bukti P-7
l-oio Copy kartu Panda Penduduk atas nama Sapril Vhinandar.
Bukti P-8
koto copy penerimaan surat permohonan informasi
Keterangan Termohon [2.1 l| Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal M November 3013 dan 13 November 20 I 3X1 ermohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: I. Bahwa 1ermohon menyatakan Sekretaris Daerah sedana berada di luar kola sehingga surat tugas ditandatangani oleh Kepala Biro. Hukum Sekretaris Daerah
Provinsi
Sulawesi
Tenggara.
Namun
Termohon
bersedia
untuk
memperbaiki surat lugas setelah Sekretaris Daerah kembali dari luar kota. . , Bahwa leimohon menyatakan Pemohon tukik serum deiu.nu permohonanmu dikarenakan
mengajukan
permohonan
minum tidak
meimeiti
apa pokok
permohonannya. Pemohon juga kurang, eermal dalam mengamati, misalmu Pemohon meminta inlormast ke Setda Prov Sultra vann di dalamnya ada 8 (delapan) biro. I idak ada kejelasan biro mana \aug diminta informasi. 3.
Bahwa 1ermohon menyatakan memperiamak.m apa kapasitas Pemohon dalam meminta inlormast publik dan mengamat! permasalahan-permasalahan yane Leijudi di pemerintah provinsi.
1ermohon m nila dibuktikan apakah benar
Pemohon telah mengirimkan surat permohonan dan surai
keberatan ke
I ermohon. Menurut I ermohon, jika dari instansi pemerintah maka pasti ada bukti tanda terima. 4.
Bahwa i ermohon mengatakan benar ada staf pada biro umum setda prov suitra yang bernama Samuriu dan Bakili.
e.
Bahwa leimohon mengatakan sebenarnya mein menglip keseriusan Pemohon. Seharusnya Pemohon mengajukan permohonan informasi ke Badan Penttelola Aset Daerah, bukan ke instansi lain, hal mi tidak sesuai denann prosedur.
h.
Bahwa Termohon menyatakan permohonan Perda dan Pcrgub bisa diberikan kepada Pemohon, namun untuk menyangkut rahasia jabatan.
KKA
daa.
I)PA
tidak
hi
7.
Bahwa Termohon menyatakan tidak pernah ada himbauan dari kcmenlcrian Dalam Negeri dalam bentuk tertulis untuk memberikan dokumen kepada selain yang punya kewenangan pemeriksaan.
<S. Bahwa
I ermohon menyatakan bahwa meskipun dokumen van e tahunnya
sudah lewat tetap dikategorikan sebagai rahasia Negara, kecuali untuk BPK yang merupakan kewenangan pemeriksaan resmi. N
Bahwa bermohon menyatakan untuk laporan A I’ BI). <mbernur .setiap tahun telah melaporkan ke DPR, dan hal tersebut merupakan informasi van e bisa diakses.
10. Bahwa bermohon menyatakan untuk Perda APBD selelah ditetapkan ada arsipnya di Biro Hukum, ada juga dokumentasi di perpustakaan. Untuk yang sudah didokumentasikan maka akan dipublikasikan. I I. Bahwa
lei mohon menyatakan mtormasi m Ps'iuasi vum' diminta Pemohon
seharusnya dimintakan kepada Badan Pengelola Aset Daerah, dan bukan ke Sekretaris Daerah. Karena informasi K K A dan DPA dimiliki oleh setiap biro. I
Bahwa lei mohon menyatakan untuk Selila pemerintah provinsi Sulawesi tenggara belum memiliki PPID.
I .U Bah w-a bermohon menyalakan untuk mlormeu Perda ada dikuasai oleh Biro Hukum. Belum diupload ke website namin' bentuk tisikmu ada dan bisa diminta. Pemohon dipersilakan datang ke biro hukum. I I. Bahwa ) etmohon menyatakan struktur organisasi di lingkungan sekretariat daeiali dipimpin oleh sekreataris daerah yang secara vertikal membawahi asisten dan biro Ib. Bahwa Termohon
membenarkan di APBD ada pos Bantuan Sosial dan
jumlahnya namun tidak ada perincian. Pcrmciaiinva masing-masing ada di biro. Untuk permohonan bantuan yang masuk misalkan dari i.SM maka masuk ke (lubeiiiur kemudian didisposisiknn kepada vane, mengurusi hansos yaitu Badan Kesatuan Bangsa. If>. Balnva Termohon menyatakan di neraca memang ada dana dana bantuan tersebut. I . Balnva I ermohon menyatakan Badan Keshaur memiliki data siapa saja vane menerima dana bantuan dan jumlahnya. 18. Balnva 1ermohon menyatakan pertanggungjawaban API.il) sudah disampaikan ke dewan dan sifatnya terbuka untuk umum. Pada suat pelaporan tidak dilakukan siaran langsung lewat televisi.
Sur a t- S u r a f 1e rm oho n [2.171 Bahwa I ermohon mengajukan bukti surat/tcrlulis sebagai berikut: Bukti I - 1
/■"olo ( '<>py Surat
perintah Tugas
November 7.0 I T Bukti
6
Obi INI.
tertanggal
13 I
3.
K E S IM P U L A N PARA I' ! UAK
Kesimpulan Pemohon [3.I j Raima Pemohon dalam persidangan m e n s i kan kesimpulan lisan tetap pada permohonan.
Kesimpulan Termohon I -* I Bahw-a Icimohon dalam persidangan menyampaikan kesimpulan
i crmohon
menolak memberikan informasi yang dimohon pemohon.
4.
PERT I JV1I5AN Ii A \ III Kl M
[4 . 1| Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan '-.cwiiiw'.iihii va adalah mengenai pei mohonan Penyelesaian Sengketa Inlonna.si Publik sei.ias.iamiana diatur dalam Pasal I angka 3. Pasal 35 ayat (I) huruf d. dan Pasal 17 aval <2) Undana Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik {selanjutnya disebut TU KI P) jim c lo Pasal 5 huruf a. Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (sekinjutina disebut Perki PPSIP).
f4.-31 Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 3(i ayat ( I ) Perki PPSIP Majelis Komisioner tikan mempertimbangkan terlebih dahulu haUial sebagai berikut: 1.
kedudukan
hukum
(/ego/ s/o/s/n/e)
Pemohon
'.mini,
mengapikau
permohonan penyelesaian sengketa mlorm.i-i. 2.
Kedudukan hukum (/ego/ slaihlmy.) Kumohon sebagai Padan Publik dalam sengketa informasi.
3. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengkela informasi. f Kewenangan Komisi Informasi Pusat i.niuk memeriksa dan memutus permohonan a i/im.
I erhadap keempat hal tersebut di atas. Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
~
7
A. Kedudukan Hukum (I.cgitl Standing) Pemohon [4.' 1 1 Menimbang balma berdasarkan Pasal I angka ! 4. Pasal 44 aval ( I ). Pasal 44 a) at (1) h urut c. Pasal 36 ayal ( I ) dan ayat (2). Pasal 3 7 ayat (. I ) dan aval (44) UU KIP ja n d a Pasal 1 angka 8. Pasal 40 ayat (I) huni I c. Pasal 40 ayal ( 4 ). dan Pasal 44 Per k i SUP jim d n Pasal I angka 7 dan Pasal 4 Perki PPMP pada pukokma menvalakan bahwa
Pemohon
merupakan
Pemohon
Inlbrma-.i
Publik
\nnu
mengajukan
permohonan Penyelesaian Sengketa Inlormasi Publik kepada Komisi Inlormasi Pasal setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon.
[4.1 j Menimbang Pasal II aval ( l ) hurul a Perki PPSIP memberikan persvaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas \ang sah, yaitu: I.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Paspor, atau identitas lain vang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga neeara Indoue-ba. aiau
4.
Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri llul.nm dan llak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Pepublik Indonesia dalam hai Pemohon adalah Badan l lukum.
n.
Surat kuasa dan /oto copy Kartu landa Penduduk pcmlvri kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
[4.a| Menimbang bahwa Pemohon merupakan kelompok orang \;me berhimpun dalam suatu organisasi Himpunan Mahasiswa Islam ( uban:' Kendari diaman hukli foto copy Kartu l anda Penduduk Nomor 74021852A0HK7(Kt(i
atas nama Yopau Adi Saputra
seluk u Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (abang Kendari. Kartu
landa
Penduduk Nomor 74023636()U890001 atas nama Sapril Munanclar flh ik ii / ’-H. dan foto copy .Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah langga (Bukti P-6). dan foto copy Surai Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam H IMI) dinkti P- l. dan P-M.
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
8
1.
IV-mohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik kepada kepada Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi dcnggara. tcrianugal 20 Januari 2 0 1S. {Bukti p-|).
2,
Bahwa atas permohonan informasi a ui'n lermohnn tidak memberikan tanggapan, maka Pemohon mengajukan nira! keberatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Tenggara, lertam.’ na! 10 Februari 2012. (Bukti P-?:.
2.
Pemohon
mengajukan
Pennohonan
Penyelesaian
Sengketa
Informasi
Publik ke Komisi Informasi Pusat lerlang-m It! April A ig ; d g ik ii p-2). 4.
Pemohon
adalah
kelompok
orang
\ang.
berhimpun
di
liimpunan
Mahasiswa Islam (H M I) Cabang Kendara berdasarkan Surat Keputusan Pengurus
Besar
Himpunan
Mahasiswa
Islam
(H M I)
Nomor:
(8 l/KP I S/A/Od/1 422 H. (Bukti PD dan i' m. 2.
Bahwa
pemlion
dapat
menbukiikan
; vrno Tuan
mlromasi
dengan
menyerahkan bukti toto copy landa terima permohonan informasi dan surat keberatan inlormasi kepada Termohon. (Bukti P-(>)
|4 ./| Menimbang bahwa berdasarkan paragraf | 1,2
sampai denean j l.lij. Majelis
heipendapat bahwa Pemohon merupakan kelompok orang \niiu mempunyai tujuan melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi
leneeara sehauai
bentuk partisipasi mewujudkan tatanan berkeadilan dan meiwejahlernkan rakval. karenany;i Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi s\;ir;u kedudukan hukum ( li^ a l standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
B. Kedudukan Hukum (Le^u! Standing) Termohon [4.8| Menimbang bahwa Pasal I angka 2 t .-udang,-l udang Nomor 14 I alum 2(K)8 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Puhlik adalah lembaga eksekutif legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkailan dengan pem elenegaraan nceara. yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari A n umara n Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendap.s.in dau Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dannnva bersumber tiari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar m
[4.91 Menimbang Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokokmu berkailan dengan penyelenggaraan negara di bidang sekretariat daerah, yang sebagian atau seluruh danama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan i Mania Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
[ 4 .10 1 Menimbang bahwa berdasarkan paragraf | i.H | dan | INT]. Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum Bego/ siantli»x> sebagai Padan Pub!ik.
C. Matas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [4.1 l|
Menimbang
berdasarkan
lakta
persidangan.
Pemohon
telah
mengajukan
permohonan informasi pada tanggal 20 Januari 2to g keberatan paria tanggal 1(1 febmari 2013 dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 10 April 2013.
|4.I2| Menimbang Pasal 30 a\al (2). Pasal 3 / a\ m i o M
KU’ iintcto Pasal 13 l’crki
PPSiP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya pen\elestiian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat
I I (empat belas) hari kerja selelah
diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPM) atau setelah herakhirma jangka waktu 30 liari kerja bagi atasan PPM) untuk menanggapi kehmiiais dari !Vmofou.
[4.1 '|
Menimbang berdasarkan uraian paria paragraf |4 .1 !j dan |I . I 2 | .
Majelis
berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Inlormasi Pusat sesuai dengan jangka vvaktu yang ditentukan.
D. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4 . 14 1 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal t angl-.a b. Pasal 2o ;i\at (!) huruf a. Pasal 27 ayat ( I ) huruf a. b. e. dan d. Pasal 35 ayat ( i t luirufd L i K i l 1/m;<7n Pasal 0 ayat
(I)
Perki
PPSIP pada pokoknya mengatur
Komisi
Informasi
berwenang
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
10 l Y
'
I'L l'l
Menimbang halnvn Pemohon lelah mengajukan i'criiv.' ( -.urii! Penyelesaian
Sengketa Informasi
Publik yang diterima Jan terUaltar Ji
Kepaniteraan komisi
Informasi Pusal pada tanggal 10 April 2 0 1a dengan register Nomor: 0/4/1V/KIP-PSA M 0)1 J
[4. U I Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepaJa kepada Sekretaris Daerah Pro v. Sulawesi Tenggara, tertanggal 10 Lebinan 201.i selaku Pimpinan pada Badan Publik kepada Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi I enggani.
[4.17] Menimbang Pasal I angka 5 UU KIP menyatakan: Alasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari alasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertangguiigjauab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan intormusi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik. |4.18] Menimbang Pasal I angka 8 Perki PPSIP menyalakan bahwa: Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID. atau pejabat yang ditunjuk dan diberi keweuangan untuk mengambil keputusan dalam peuycle-skui sengketa di Komisi Informasi. [4.10] Menimbang balnva Termohon adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi Sulawesi Tenggara.
[4.201 Menimbang pasal 27 ayal (2) UU KIP menyalakan bahwa: Kewenangan Komisi informasi Pusat meliputi keweuangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupalen/kola selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi f:lormasi kahiipaicir'kola tersebut belum terbentuk. [4.21 | Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (5) Perki PPSIP menyatakan bahwa: Dalam bal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, keweuangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik vaup nian 'angkut Badan
14 . 1 ' | Menimbang Komisi Informasi Provinsi Sulawesi
I'engu.ara sampai saat ini
belum terbentuk.
[4.2.1 ] Vleiiimhang alas pertimbangan paragraf | i a- uunpai dei
m
Majelis komisioner berpendapat bahwa Komisi informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a
E. Pokok Permohonan [4.24 | Menimbang balnva dari fakta hukum, baik dalil Pemohon semi bukti surat. Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: i.
fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon sang tidak dibantah oleh I ermohon karenanya lakta hukum tersebut menjadi hukum buai Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, \ailu: a.
Pemohon telah mengajukan permohonan Inlormasi Publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara:
h.
Pemohon
telah
menempuh
upnwi
keberatan
kepada
Termohon
sebagaimana diuraikan dalam duduk pei .arn: e.
Pemohon tidak mendapatkan tanggapan alas kebaiatan Jari I ermohon sebagaimana diuraikan dalam duduk pen-uiru:
Bahwa inlormasi yang diminta Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf T . ' f adalah 1.
Salinan otentik Perda APBD Pisw. Smtra 20 12. .'old ulun lampiranlampirannya):
2.
Salinan otentik Pergub Penjabaran APltlJ Prov. Sultra 2012. 20 I s (dan lampiran-lampirannya:
T
Salinan
otentik
Perda APBD
perubahan
Pres
'wiitra
2012 (dan
lampiran-lampirannya): I.
Salinan otentik Pergub Penjabaran APBD perubahan Pisw . Sultra 2 0 12 (dan lampiran-lampirannya);
5.
Salinan otentik R K A dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Prov. Sultra 2 0 12.T) 12;
(>.
Daftar penerima bantuan sosial P ro \. M: lira tahun ’ O12. 2012. \ ari" berisi rieian nama penerima, alamat daa nilai rupiah bantuan sosminva.
Adapun mengenai Salinan Otentik " I alum 2012, dan 2012. Pemohon
'
'
'
diminta hanya untuk 1alum 2012. sedangkan Bencana kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk lalim i 2.012. dan 2012).
1*2 Pertimbangan Majelis [4.221 Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang unluk memeriksa dan memulus permohonan n (jua. Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
| 1.2n : Vlenimhang bahwa berdasarkan lakta persidanuan Pemohon meminta informasi mengenai: 1) Salinan otentik Perda APBD Pro\. Sinira
0)12.
'i) I d idnn lampiran-
lampirannya); 2) Salinan otentik l’ergub Penjabaran APBD P n n . Sultra 2012. 2012 (dan lampiran-lampirannya; 2) Salinan otentik Perda APBD perubahan l'rov. Sultra 2012 (dan lampiranlampirannya); ■'l) Salinan otentik l’ergub Penjabaran AIT,! > perubahan Pnw. Sultra 2012 (dan lampiran-lampirannya); 5) Daftar penerima bantuan sosial Prov. Sultra lahuu 2012. 2012. vang berisi rieiau nama penerima, alamat dan nilai rupiah hanluan sosialmu, (>) Salinan
Otentik
DPA
yang diminta
hania
untuk
Taliun
2012.
sedangkan keneaua Kegiatan dan Anggaran (RK A) untuk rahim 2012, dan 2012
Permohonan Regulasi Dan Kebijakan [4.271 Menimbang terkait permohonan: 1)
Salinan otentik Perda APBD Pon. Sultra 20 12, 2012 (dan lampiranlam pirannya);
2)
Salinan otentik Pergub Penjabaran APBD l ’rov. Sultra 2012. 2012 (dan lampiran-lampirannya:
2)
Salinan otentik
Perda APBD
perubuhan
Pnn
Suhrn
2012 (dan
4)
Salinan otentik Pergub Penjabaran APBD perubah.au Prnv. Sultra 20 k1
lampiran-lampirannya); (dan lampiran-lampiramna); |4.22| Vlenimbangn berdasarkan Pasal I 1 ayat i i } luital b dan e i if
k IP menyebutkan
Badan Publik wajib menyediakan Informasi l'aPiik setiap saat vane, inch b. hasil keputusan Badan Publik dan periimhangamm a; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen peiulukuugnva:
I i / " " ; Mcnimbangn bedasarkan Pasal 1 I ayaf (I) huruf I'dan Pasal 13 aval (1) h u m fb Perki SLIP menyebutkan: Lasai I I ayal ( I ) liiinif'I'Perki SLIP St'liap Badan Publik wajib mengumumkan • erara l>crk:t!;i InLormasi Publik yang sekuraugkurangina terdiri atas: I. informasi tentang peraturan, keputusan. dan,aum kebijakan vana mengikal dan/atan berdampak bagi publik \ang dikeluarkan oleh, Badan Publik vane sekurang-kurangnya terdiri alas: I. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Pcrtindanuundangan. Keputusan, danalau Kebijakan \ :i ny ••edan;', dalam proses penihuatan 2- dallar Peraturan Pernndang-uridangan. Ke]nitusan. dan/alau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan; Pasal 13 ayat ( I ) huruf b Perki SLIP Setiap I bulan Publik wajib menyediakan I n n >rmasi Publik setiap saat ya nu sekurang-kurangnya terdiri atas: b, informasi tentang peraturan, kepulasan dan enau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kiirungma terdiri atas: I. dokumen pendukung, seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitmu peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut d. masukan-masukan dari berbagai pdiak alas peraturan. keputusan atau kebijakan tersebut 3. risalah rapat dan proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut I. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut e. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut (i. peraturan, keputusan dan/atan kebunkan \aiie lelah diterbitkan: l-l.elij Menimbang bahwa setiap penolakan informasi harus mendasarkan pada uji konsekuensi yang diatur dalam pasal 6 dan Pasal M LU KiP. serta di lakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sohgaimana disebutkan dalam Pasal Id I d : KIP.
|gl..il| Menimbang berdasarkan pargraf [4.271 simpai dengan parau.raf j l.eOj Majelis komisioner berpendapat bahwa permohonan Pcm,sa>n sebagaimana terurai dalam pargraf
|--l.27|
merupakan
i n from as i terbuka
dai,
sudah .seharusma Termohon
memberik.au inlromasi ri-i/nu kepada Pemohon dan menolak alasan lennohon alas
KIP.
Penmdiouan Bansos dan DPA sc'rta RKA j4.3n ] Vlenimbung terkail dengan permohona 1)
Dahar penerima bantuan sosial Pmv. Sultra talum 2(112, 2013, van» berisi
rician
nama
penerima, alamai
dan
uilui
rupiah
banluan
sosialnya. 2)
Salinan
Otentik
DPA
yang diminta
limun
imluk
I alum
2012,
still a n» ka n Rencana Kegiatan dan Anggaran ( RKA) imtnk Talum 2012 dan 2013
[4.3 51Ikilnva berdasarkan ketentuan Pasal 7 aval ( i !.! Ibidan
Publik
wajib
menyediakan,
KIP. m e n ebntkan:
incmt’erikun
dan aiati
mencrhilkan
Inlermasi Publik yang berada di ban ah kewenanuamo a kepatla Pemohon Inlormasi Publik, selain informasi vane dikemudikan sesiiai dengan ketentuan.
|4.31| Vie nimbang
bahwa Dokumen Pelaksanaan
Am en mu (DBA} 7012 dan
Rencana
kegiatan dan Anggaran (RKA) 2012. 20 13 udalnli iidorma.si yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana ketentuan Pasal 0 acu (7) huruf b. dan e UU K H’, yang berban vi: Ikutan Publik wajib menyediakan Informasi i ’Adik -mtiap '-ant \nng meliputi: a.
inlormasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkail:
b.
inlormasi mengenai laporan keuangan.
Perki SUP. menyatakan bahwa: Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkaki Informasi Publik y ang sekurang-kurangnya terdiri atas: b. ringkasan informasi tentang program dau/ainu kegiatan yang sedan e. dijalankan dalam lingkup Badan Publik vuiv. -ekurane-kurananva terdiri attis: S. anggaran program dan kegiatan yniip meliputi 'umber dan jumlah. Penjelasannya: Angka 7 V;mg dmittksud dengtm iniomiasi anggaran meliputi ringkasan informasi
rencana kerja anggaran, proposal, dik
[4.30]
Menimbang
bahwa
berdasarkan
I’asai
II
aval
(I)
huruf d
I I
KIP.
mem chutkan: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik sedap saat van e meliputi: d. rencana kena proyek termasuk c!i dn'amnva perkiraan pengeluaraan tahunan Badan l’ ublik
[4.1/'l Menimbang bahwa berdasarkan Pasal menvehutkan:
I b ayat (!)
huruf i Perki SKIP,
Setiap Badan Publik wajib menyediakan liil-'imasi Puelik setiap saat vane sekurang-kurangnya terdiri atas: i. rencana setralegis dan reneana kerja harian publik.
[4.3KJ Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal IP a\ai (I ) Undang-undang Nmnor
IS
I ahun 2005
lemang Pemeriksaan
1'e mek 4aan oan
i nuuuune.iawab
Keuangan Neg.ara. menvebuikan: Imporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
|4.aP| Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan t
kepada
•: aval :
1
lembaga
Undang-undang.
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, me.r,chuiknn: Keuangan
Negara dikelola secara tertib,
undangan,
etesiem ekonomis, eleklil.
taat pada peraturan
Iran -/parau,
dan
perundana
hcrtniiegungjaw ab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepninsan.
[4.401 Menim bang bahwa A/.as Umum Pengelolaan Keuangan I kierun se batui imana daltim ketentuan Pasal 4 ayal ( i ). dan ayat (7) Peraturan Menteri I )niam Negeri Nomor 13 laiuin 2006 tentang Paloman Pengelolaan Kenan; mu Daerah. ncn\ebutkan: (!) Keuang.an daetah dikelola seetira ‘c i i T undangan. eleklil.
elesien. ekonom r-.
dengan memperhatikan masyarakat. {!)
rasa
keadilan,
..m! end,: .•cralnraa perniHlaiig.
tm; parau. kepatuhan,
1 ransparnn sebagaimana dimaksud nada a\a!
keterbukaan
yang
memungkinkan
dan
ma.-we.-akal
bc; aumauiieinu ah
dan
(! ) untuk
manfaat
untuk
merupakan prinsip mengetahui
mendapatkan akses informasi seluas-huiMty a tentang keuangan daerah.
dan
| l . l ! | Menimbang balnea berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayal (S) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 'I alum 2008 lenlang Perubahan Keditn Peraturan Menteri Dakmi Negeri Nomor Id Tahun 2006 tertian:’ P- .Ionian Pengelolaan Keuangan I)ueiaii. yang mensehulkan: Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegialan yang, m dipuli perencanaan, pelaksanaan, pinala usaliaan. pelaporan, perlanggiingjim-ahan dan pengawasan keuangan daerah.
| h i 'j Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan rang. diuraikan 'dalam paragraf / / e ’ ’/ sampai dengan paragral’ (4.41 j maka Majelis komisioner berpendapat bahwa informasi \ang di mohon IVmohon sebagaiman tem.ai dengan pargraf | l.n2| adalah informasi lerbuka dan dapai eii akses oleh publik dengan cara yang mudah dan elision seria meinerinlahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi u-yun.
5. KKSIMPI l . W [ p. l j
Iterdasarkan seluruh uraian dan lakln liukie.- d i alas, kdaguis komisioner
berk esimpnilan: !.
Pemohon memiliki kedudukan luikum (/ng<.-/ stundiny} uuluk mengajukan permohonan dalam perkara a (/no.
e
I ermohon memiliki
kedudukan
hukum runs,'/ Utunfiiiy.! sebagai I ermnhon
dalam perkara a t/iio. d.
Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa lelah sesuai dengan jangka v\aktu yang ditentukan UU KlPdan Perki PPSIP.
I.
komisi
Inibrmasi
Pusat
berwenang
uniuk
memeriksa
permohonan a c/iio
6. A M A R PUTUSAN
Memutuskan.
[6.1 j MengaliiiIkan permohonan Pemohon uniuk selu; ulur, a: |6k/| menjalakan bahwa informasi
17
dan
memulus
!) Salinan otentik Perda APBD Pmv. Snlira ^0 1!■.
-'l ' (dan lampiran-
lainpiranny a): 2) Salinan otentik I’crgub Penjabaran APRD Pnn. Sulim 30 13. ?01A (dan lampiran-lampirannya: 3) Salman otentik Perda A PHD pembahan Ptov. Sultra .101? {dan lampiranlampirannya); -I) Salinan otentik Pergub Penjabaran A l ’ l t i ) perubahan l’rnv. Sultra 3.012 (dan lampiran-lampirannya): St Daftar penerima bantuan sosial Prov. Sultra lalmn 20; 3 . 3013. yang berisi r ic i an nama penerima, alamat, dan nilai rupiah bantuan sosialnya. (>) Salinan
Otentik
DPA yang diminta
hanya
untuk
Tahun
2012.
sedangkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (R KA) untuk lalmn 2012, dan 2012 adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, [6.o 1 Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dalam paragraf |b.2] kepada Pemohon selanibat-lau; s;m\a dalam ! I hari kerja sejak putusan ini diterimany a putusan u quo.
Demikian diputuskan dalam
Papat
Pernutsyt.m at 'nian
Majelis
komisioner yaitu
A bdulhnm id Dipopramorm selaku Ketua merangkap Anggota. Kvy I risulo D. dan l ) \ ah A rv a n i l’ - masing-masing sebagai Angttnln. mala liari Jamal. I o November 2 0 1a dan diucapkan dalam Sidang terbuka ttiilu . tmt.im pada bau i Jumat.
Ip
No\ember 2.013 oleh Majelis Komisioner y ang namn-naniam a tersebut di atas, dengan didampingi oleh Djoko Sarwouo sebagai Panitera Pengganti. Serta dihadiri
Angas'la Majelis
\nggota Majelis
(b ' 1nsiilo I ). i
i I.Kah Arvani P. IX
Pan ileum Penuaan
Uiiluk
Salinan Putusan ini .sah dan se-suai denu.m aslinya diumumkan
kepada
I Jiulana-Undana N d . 11 T.fiun POOS ienluny Keterbukaan Pasal 50 ayat (-1) dan n\a! i ' i P-. i alia , n Komisi Informasi
mas\arakal berdasarkan Informasi Publik dan
Nonmr I I alum 20 15 lentam: Prosedur Penyelesaian vmakela Ini i >rmnsi l ’nhlik.
Kendari. I 5 November
10
