KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 374/XII/KIP-PS-A/2013 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
L IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 374/XII/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: Nama
: Edy Sunyoto
Alamat
: Jl. Raya Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur. Lampung, 34182,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Terhadap Nama
: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
Alamat
: Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, 10110.
Yang dalam persidangan ini diwakili oleh Gatot S. Dewa Broto selaku PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI), berdasarkan Surat Kuasa Nomor 24/SJ/Kominfo/KP .01.13/1/2014, dari Basuki Yusuf Iskandar selaku Sekretaris Jenderal Kemenkominfo RI (Atasan PPID), selanjutnya disebut sebagai Termohon. [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Termohon;
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon pada tanggal 9 Desember 2013 telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan Nomor Register:
374/XII/KIP-PS/2013
tertanggal 30 Desember 2013. Kronologi [2.2] Tanggal 3 Oktober 2013 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,
yang disampaikan melalui alamat email
[email protected]. Informasi yang diminta adalah berupa: 1.
Copy data dokumen kontrak pemenang tender paket pekerjaan 2 KPU/USO di Blok WPUTII yang meliputi wilayah Lampung;
2.
Copy
surat
penetapan
pemenang
No.
01/M.Kominfo/I/2009
dan
No.
02/M. Kominfo/I/2009 yang ditandatangani Menteri Kominfo; 3.
Copy surat SPMK, FHO.
[2.3] Hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan informasi, Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan Pemohon.
[2.4] Tanggal 21 Oktober 2013, Pemohon menyampaikan keberatan kepada Atasan PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang disampaikan melalui alamat email
[email protected],id.
[2.5] Tanggal 25 November 2013, Termohon menyampaikan surat kepada Termohon No. 1320/SJ/KOMINFO/11/2013, perihal Jawaban atas keberatan informasi, yang pada pokoknya menyatakan menolak memberikan informasi/data yang diminta oleh Pemohon berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana disebut dalam Pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yaitu informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang, yaitu: 2
1.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 yaitu semua per setujuan/perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pesetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang.
2.
Adanya Pasal dalam kontrak yaitu Pasal 3.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yaitu tentang kerahasiaan. PIHAK KEDUA; Subkontraktor, personil, atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan lain ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA selama masa kontrak dan hingga jangka waktu tertentu sesudahnya yang ditetapkan dalam SSKK, dilarang untuk: a.
Menggunakan dokumen kontrak atau dokumen lainnya atau informasi/keterangan yang dihasilkan dari atau selama pekerjaan jasa lainnya ini selain untuk kepentingan pelaksanaan kontrak dan/atau;
b.
Mengungkapkan,
menyatakan,
menyebabkan peralihan
mengirimkan
atau
tindakan
lain
yang
dokumen kontrak atau dokumen lainnya atau
informasi/keterangan tersebut diatas atau salinannya kepada pihak ketiga.
[2.6] Tanggal 9 Desember 2013, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena permohonan informasi tidak dipenuhi oleh Termohon.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.8] Alasan Pemohon mengajukan permohonan infromasi publik berdasarkan berkas permohonannya ialah untuk turut memantau penggunaan anggaran. Petitum [2.9] Memohon kepada Komisi Informasi Pusat untuk menjatuhkan putusan: 1.
Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
3
2.
Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, Pemohon;
3.
sehingga Termohon wajib menanggapi pemohonan
infomtasi
Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan; dan
4.
Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan infomasi, sehingga Termohon wajib memenuhi pemohonan infomasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
5.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1.
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon serta pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi (PSI) kepada KI Pusat sebagaimana yang tercantum dalam berkas permohonan;
2.
Bahwa dokumen yang dimaksud dalam permintaan informasi nomor 1 (satu), yaitu dokumen kontrak pemenang tender paket pekerjaan 2 KPU/USO di Blok WPUTII yang meliputi wilayah Lampung, ialah dokumen kontrak Tahun 2009;
3.
Bahwa nilai kontrak pada proyek tersebut bernilai sekitar RP. 331 Milyar yang meliputi 793 desa di Lampung;
4.
Bahwa Pemohon mengetahui kontrak tender paket pekerjaan 2 KPU/USO di Blok WPUT II yang meliputi wilayah Lampung dari pers release Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo RI);
5.
Bahwa yang dimaksud dengan SPMK adalah Surat Perintah Mulai Kerja dan (FHO) adalah tanda kegiatan itu selesai;
6.
Bahwa Pemohon mendalilkan kegunaan informasi yang dimohonkan olehnya sangat penting bagi masyarakat Lampung karena proyek tersebut ada di Lampung;
7.
Bahwa melalui permohonannya, Pemohon ingin turut serta di dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran di Kemenkominfo RI, dimana dalam proyek tersebut Pemohon ingin memastikan jenis kontrak, ketepatan spek, dan cakupan
4
wilayahnya. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan Pemohon tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Namun sebaliknya, apabila proyek tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya, Pemohon mengapresiasi Kemenkominfo RI; 8.
Bahwa Pemohon menerangkan perihal adanya dokumen terkait Organisasi Team 99 Pemburu Koruptor dalam berkas permohonan ialah karena Pemohon adalah salah satu ketuanya. Salah satu kegiatan organisasi/LSM tersebut adalah melakukan kontrol dan pengawasan atas penggunaan anggaran. Pencantuman dokumen pendirian LSM tersebut tidak dimaksudkan untuk didudukan sebagai Pemohon, karena Pemohon dalam permohonan a quo adalah perseorangan atas nama Edy Sunyoto.
9.
Terkait dalil uji konsekuensi yang dikemukakan Termohon, Pemohon menanganggap Termohon tidak perlu khawatir atas dibuka dokumen yang diminta Pemohon karena Termohon bukan swasta. Kalau pun dokumen itu dibuka Pemohon menganggap tidak akan teijadi apa-apa, tidak ada kerugian untuk Termohon.
Surat-Surat Pemohon [2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-l
Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Kemenkominfo RI melalui email tertanggal 3 Oktober 2013.
Surat P-2
Salinan Surat Pengajuan Keberatan Informasi yang dikirimkan kepada Kemenkominfo RI melalui email tertanggal 21 Oktober 2013.
Surat P-3
Foto Copy Identitas Pemohon
Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan Keterangan sebagai berikut: 1.
Bahwa Termohon menerima Permohonan Informasi dari Pemohon tertanggal 3 Oktober 2013;
2.
Bahwa Termohon tidak menjawab Permohonan Pemohon karena belum habis jangka waktu 17 hari kerja bagi Termohon untuk menjawabnya;
5
3.
Bahwa Termohon telah menanggapi Keberatan Pemohon dengan mengirimkan jawaban atas Keberatan Pemohon tertanggal 25 November 2013;
4.
Bahwa dalam mengecualikan informasi yang diminta oleh Pemohon, Termohon sudah mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya yang disebut pada Pasal 17 huruf H dan yang kedua berdasarkan Pasal 6 ayat 3 butir b untuk kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
5.
Bahwa untuk Permintaan Informasi nomor 2 dan 3, sebetulnya Termohon sudah mengumumkan dan mengunggahnya ke website Kemenkominfo, sehingga untuk informasi nomor 2 dan 3 Termohon siap memberikannya. Sedangkan yang dikecualikan hanya informasi nomor 1;
6.
Bahwa jumlah nilai proyek sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, sebesar Rp. 311 Milyar, itu tidak hanya untuk Lampung, tetapi juga mencakup Jambi, Riau, Kepri, Kep Bangka Belitung, Bengkulu, dan Sumsel;
7.
Bahwa
apabila
diperlukan
Termohon
siap
menerima
pemeriksaan
dokumen/pemeriksaan setempat yang akan dilakukan oleh majelis; 8.
Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, dokumen yang semula dikecualikan akhirnya diklarifikasi berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dokumen permohonan informasi nomor 1 dapat dibuka sesuai Keputusan PPID No. 39/Kep/PPID.Kominfo/I2/2012 tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena berdasarkan keputusan tersebut masa retensi dokumen a quo telah berlalu.
Surat-Surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti sebagai berikut; Surat T-l Surat Kuasa Nomor 24/SJ/Kominfo/KP.Ol.13/1/2014 untuk menghadiri persidangan di Komisi Informasi Pusat Surat T-2 Foto Copy Identitas Termohon Surat T-3
Copy
Keputusan
PPID
No.
39/Kep/PPID.Kominfo/I2/2012
tentang
Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Surat T-4
Surat Kuasa Nomor 66/SJ/Kominfo/KP.Ol.13/1/2014 untuk mendampingi
6
dan menerima Pemeriksaan Setempat dari Komisi Informasi Pusat
3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) juncto Pasal 5, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013).
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1.
Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2.
Kedudukan hukum
{legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam
sengketa informasi publik. 3.
Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4.
Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.
Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
A.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1.
Pasal 1 angka 5 UU KIP Jo. Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya menyebutkan bahwa sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi dan mengunakan informasi.
2.
Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan bahwa;
7
Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.
3.
Pasal 1 angka 12 UU KIP Jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010), pada pokoknya menyebutkan Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4.
Pasal 1 angka 11 UU KIP, menyebutkan bahwa: Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang ini.
5.
Pasal 1 angka 10 UU KIP Jo Pasal 1 angka 9 Perki No. 1 Tahun 2010, yang pada pokoknya menyebutkan orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
6.
Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 UU KIP Jo. Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2) Pasal 35 Perki No. 1 Tahun 2010 Jo. Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013, pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu Pemohon menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon sebagaimana diatur oleh UU KIP.
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan sebagai orang perseorangan (individu) yang bernama Edy Sunyoto.
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perki No 1 Tahun 2013 disebutkan dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut: a.
Identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 8
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. b.
Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu 1. Surat
permohonan,
formulir permohonan,
tanda
terima
atau
tanda
pemberian/pengajuan permohonan informasi, dan/atau c.
2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi Keberatan Badan Publik, yaitu: 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima.
[3.6] Bahwa terkait dokumen yang wajib disertakan Pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut: 1.
Tentang identitas Pemohon, yaitu bahwa: a. Pemohon menyertakan fotocopi Kartu Tanda Penduduk
2.
Tentang permohonan informasi kepada Badan Publik, bahwa: a. Pemohon menyertakan permohonan informasi kepada Termohon yang disampaikan melalui alamat email
[email protected] .go.id.
3.
Tentang keberatan Badan Publik, yaitu: a. Pemohon menyertakan Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID, b. Pemohon menyertakan surat pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID melalui alamat email
[email protected].
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.6] angka 1 Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah individu, orang perseorangan, warga negara Indonesia karena saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon menyertakan Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa Pemohon adalah individu perseorangan warga negara Indonesia. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.6] angka 2 dan angka 3, Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID dan keberatan kepada Atasan PPID Kemenkominfo RI sebagaimana diatur dalam UU KIP.
9
[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan [3.8] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).
B.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon
[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP, mengatur bahwa: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri,” [3.11] Menimbang bahwa Badan Publik Pusat berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) No. 1 Tahun 2013, yaitu; “Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.” [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, khususnya pada bagian Lampiran I Daftar Badan Publik huruf A Lembaga Eksekutif Nomor 1 b, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI merupakan Badan Publik.
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perki No. 1 Tahun 2013 diatur; “Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”
[3.14] Menimbang bahwa Termohon Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) merupakan salah satu Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang pembentukan dan Organisasinya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 10
[3.15] Menimbang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 1 angka 1 “Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Pasal 2 “Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.” Pasal 3 “Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.” [3.16] Menimbang Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Pasal 1 “Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut dengan Kementerian: (Angka) 24: Kementerian Komunikasi dan Informatika” Pasal 95 Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Kementerian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.16], Majelis berpendapat bahwa Termohon yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta membidangi urusan pemerintahan tertentu dalam penyelenggaraan negara dan dibiayai oleh APBN, memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik. C. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.18] Menimbang fakta persidangan yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6]
mengenai kronologi proses penyelesaian sengketa informasi dari mulai
permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncio Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;
11
Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan kronologi sebagaimana yang terurai pada paragraf [S. 18] sampai dengan paragraf [3.20] Majelis berpendapat jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013. D. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik,
[3.22] Menimbang berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] mengenai kronologi proses penyelesaian sengketa informasi publik dari mulai permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan PSI di Komisi Informasi Pusat.
[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.
12
[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa; Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.
[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Pusat yaitu; Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Bagian B tentang Kedudukan Hukum Termohon, Termohon termasuk dan merupakan Badan Publik Pusat.
[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.21] sampai dengan paragraf [3.26], Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.
E. Pokok Permohonan [3.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun Termohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1.
Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu; a.
Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
b.
Pemohon tidak mendapat jawaban atas permohonan informasinya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
c.
Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2.
Bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraph 22
[ . ].
13
F. Pertimbangan Majelis [3.29] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo, Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.
[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan berkas permohonan Pemohon dan telah menjadi fakta persidangan, Pemohon memohon informasi: 1.
Copy data dokumen kontrak pemenang tender paket pekerjaan 2 KPU/USO di Blok WPUT II yang meliputi wilayah Lampung;
2.
Copy
surat
penetapan
pemenang
No.
01/M.Kominfo/I/2009
dan
No.
02/M.Kominfo/I/2009 yang ditandatangani Menteri Kominfo; 3.
Copy surat SPMK, FHO.
[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis di tempat kedudukan Termohon pada tanggal 10 Februari 2014 terhadap Dokumen/Informasi yang dinyatakan sebagai Informasi yang Dikecualikan oleh Termohon, diperoleh kepastian bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan tender atau pengadaan barang/jasa Tahun 2009.
[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.31], majelis memperoleh dan memeriksa “Keputusan PPID No. 39/Kep/PPID.Kominfo/12/2012 tentang Penetapan Informasi
yang Dikecualikan di
Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika” yang berisi jenis-jenis informasi yang dikecualikan di Kemenkominfo dan masa retensi/jangka waktu pengecualiannya.
[3.33] Menimbang berdasarkan Keputusan a quo, ditemukan fakta bahwa “Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa Dikecualikan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Sehingga apabila merujuk pada waktu kegiatan tersebut diadakan, yaitu pada Tahun 2009, maka dokumen a quo dapat dibuka pada tahun berikutnya (1 tahun selelahnya; Tahun 2010). Hal mana juga kemudian diakui dan diterima oleh Termohon sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan. [3.34] Menimbang berdasarkan Pasal 5 huruf c dan huruf d Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bahwa salah satu prinsip pengadaan barang/jasa adalah transparan dan terbuka.
14
[3..35] Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui: a.
website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi
b.
papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan
c.
Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
[3.36] Menimbang bahwa dalam rangka penetapan Penyedia Barang/Jasa, Pasal 80 Perpres No. 70 Tahun 2012 menyebutkan: Ayat (2) “Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dan papan pengumuman resmi.” Ayat (3) “Pengumuman penetapan Penyedia Barang/Jasa sekurang-kurangnya terdiri dari: a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; b. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat pemenang; dan c. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan harga.” Ayat (4) “Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Pelelangan/Pemilihan Langsung/Seleksi, diumumkan secara terbuka pada: a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi; b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.” Ayat (5) “Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Penunjukan Langsung, diumumkan secara terbuka pada: a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi; dan b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.” [3.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d UU No. 14 Tahun 2008, disebutkan; (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; 15
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. [3.38] Menimbang bahwa Informasi terkait Pengadaan Barang/Jasa dalam Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dikategorikan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala: Pasal 11 Perki SLIP “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. [3.39] Menimbang bahwa berdasarkan keterangannya di dalam persidangan, Termohon tidak mengecualikan Permintaan Informasi Nomor 2 dan 3 sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] dan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi a quo kepada Pemohon. [3.40] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada paragraf [3.29] sampai dengan paragraf [3.39], maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang di mohonkan Pemohon adalah Informasi Terbuka dan sepatutnya Permohonan Pemohon Dikabulkan Untuk Seluruhnya.
4. KESIMPULAN [4.1] Berdasarkan seluruh pertimbangan dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1.
Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo.
2.
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.
3.
Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam perkara a quo.
4.
Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah sesuai dengen ketentuan yang berlaku.
5.
Informasi yang diminta oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] merupakan informasi yang terbuka.
16
5. AMAR PUTUSAN Memutuskan,
[5.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. [5.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan ini. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dyah Aryani selaku Ketua merangkap Anggota, Yhannu Setyawan dan Evy Trisulo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 oleh Majelis Komisioner Dyah Aryani selaku Ketua merangkap anggota dan Yhannu Setyawan selaku anggota, dengan didampingi oleh Aldi Rano Sianturi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
jr r
j
. x m
• _1t _
(Dyah Aryani) Anggota Majelis
Anggota Majelis
(Evy Trisulo)
Panitera Pengganti
Aldi Rano Sianturi
17
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, | y Februari 2014 Panitera Pengganti
AjWv(Aldi Rano Sianturi)
18
