2013 L IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

ASLI

PUTUSAN Nomor: 008 /I/KIP-PS-A/2013

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

L IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 008/I/KIP-PSA/20I3 yang diajukan oleh: Nama

: Agus Yahya

Pekerjaan

: Swasta

Alamat

: RT/RW 005/010, Dusun Klompang, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.

Dalam persidngan pemohon di dampingi saudara kandung Pemohon Berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 13 Mei 2013 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013, yang didalam persidangan didampingi oleh: Nama

: Muhammad Said, Drs. (M. Said Sutomo)

Alamat

: J1 Hamzah Fansyuri No. 18 Surabaya

Pekerjaan

: Swasta Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur

selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap

Nama

: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Alamat

:JI. Kelintang Madya VI No 2 Surabaya

Yang didalam persidangan,berdasarkan Surat Kuasa Nomor W3.TUN/256/KP. 11.01 /V/2013 tertanggal 8 Mei 2013 dikuasakan kepada: l

1. N am a: Jabatan : 2. Nama : Jabatan : 3. Nama : Jabatan

Bowo Winoto, S.H Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Sukadi, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Respationo W. Suwardi, S.H M.M Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon, Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; 2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.11 Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat secara tertulis tertanggal 14 Januari 2013, yang diterima oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 21 Januari 2013 dengan registrasi Nomor: 008/I/KIP-PS-A/2013.

Kronologi [2 21 Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 10 Desember 2012. yang di terima Termohon pada tanggal 10 Desember 2012. Adapun permohonan Pemohon adalah; 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim PT TUN Surabaya : ISMAIL BATURANTE, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, H. SUG1YA, SH dan DIDIK ANDY PRASTOWO, SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY Jo. N om or: 22 / G / PTUN.SBY (copy terlampir) sehingga menghilangkan keterangan saksi ahli dari putusan tingkat pertama : a. Saksi Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Vambang Suheryadi, SH, MH . (halaman 15 Putusan Tingkat Pertama) 2

b. Saksi ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Univers.tas Airlangga, Bapak Emanuel Sujatmoko, SH, MS. (halaman 20 Putu. Tingkat Pertama) 2. Mohon Informasi dan dokumentasi dasar pengetrapan hukum Majelts Hak,m PT TUM yang menyatakan : maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa Tergugat Pembanding telah cukup tepat dan beralasan hu um dalmn mempertimbangkan fakta yang terkait oleh katena Ttndak P vang dilakukannya diancam Pidana Penjara makstmal 5 Tahu kendati ia dijatuhi pidana penjara 7 Bulan sehmgga telak sesua, dengan maksud Pasal 36 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun ' (halaman 6 Putusan Tingkat Banding) a ni.10

p .3 , Termohon menjawab Per— ^ Pe^ha, m ! TUN/398/HK.06/X11/2012 tertanggal 17 Desember 2U1-, Dokumentasi. Adapun tanggapan Termohon adalah ,

Bahwa aPa y ^ a d i

“

L| Z

dasar

Noplmber^OlT, agar Saudara membaca isi pertimbangan hukum dan b Bahwa^erka^masalah penilaian alat bukti, Saudara hendaknya membaca ketentuan pasal 107 dan penjelasan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009. 2 Bahwa yang berkaitan dengan informasi dan dokumentasi dasar pengetrapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak ada mempunyai dokumen lain selain Berkas Bundel B (berisi salinan / foto copy putusan perkara Nomor : 22 / G / 2011 / PTUN.SBY tanggal 7 Juli 20111 dan surat pernyataan banding) dan Putusan Asli perkara Nomor : 104 / B -011 / PT TUN SBY tanggal 10 Nopember 201 1 yang salinan resminya telah kami kirim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Surat Pengantar tanggal 5 Desember 2011 Nomor : W3.TUN / 324 / HK.02.07 / XII / 2011 perihal Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan PT.TUN Surabaya N om or: 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY. (2.4] Adapun permohon informasi Pemohon ditanggapai oleh Termohon namun Pemohon tidak puas tanggapan Termohon maka Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PP1D Termohon /Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat tertanggal 21 Desember 2012 Perihal : Keberatan Atas Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi, 3

• i'M n u m b e r 2 0 P Adapun alasan keberatan pemohon yang TERMOHON terima tangga! 21 Desember 2 P adalah; Informasi dan dokumentasi yang bagi kami untuk mengetahui dasar dan k a d ^ k j k ^ dalam pasal 107 dan penjelasanny

2.

N

ana te,ah 51/2009, agar Badan

zm ggszssss --ssms S

S T W r ^ n a ,. teiab og mpat R

hukum dalam mempertimbangkan fakta yang

ia s a n Tahun

E , bSTsS = £ ? ’£=... maksud Pasal 36 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun a q maksua rasai ju “

Manakala

v

informasi

dan

n,asi dasar11^ngetrapan bukum ^

Anggota Majelis Hakim ke aparat penegak hukum kepolisian .

-

-

n 5] Bahwa atas keberatan dari pemohon maka Termohon menjawab keberatan melalu, surat tertanggal 7 Januari 2013 N om or, W3-TUN / 16 / HK.06 /1 / 2013 dengan sura, pengantar tertanggal 7 Januari 2013 Nomor : W3.TUN / 15 / HK.00.06 / 1 / 2013. Adapun tanggapan TERMOHON selaku Atasan PP1D Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ada sebagai berikut: Bahwa jawaban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleb karena Permohonan informasi yang Saudara minta termasuk INFORMASI YANG D1KECUAL1KAN berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tangga! 5 Janurai 2011 Nomor: 1 - 144 / KMA / SK / 1 /2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan pada angka II huruf D angka 2 huruf a. [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat secara tertulis tertanggal 14 Januari 2013, yang diterima oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tangga! 21 Januari 2013 dengan registrasi Nomor: 008/I/KIPPS-A/2013.

4

p „ Komisi informasi Pusa, mengeluarkan penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan dengan nomorO. 1/I1/K1P-PNTP-MPP.A/2013 tertanggal „ Februari 20.3 yang menyata an Permohonan penyelesaian sengketa informasi diselesaikan melalu, ajud.kasu

Alasan Penyelesaian Sengketa Informasi [28] Bahwa alasan pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informas, adalah t,da dipenuhi permohonan informasi atau tidak puas atas tanggapan Termohon atas permohon infromasi.

Petitum . [2.10] Memina Komisi Informasi Pusat menyalakan informasi yang dmtohon adala informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menyampaikan melalui pos surat permohonan penyelesaian sengketa tertanggal 14 Januari 2013 kepada Komisi Informasi yang diterima pada tanggal 21 Januari 2013. 2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa ada 2 informasi yang kami sengketakan, yaitu mengenai alasan sehingga membuang saksi yang Pemohon hadirkan dan fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, sehingga dari menghilangkan saksi itu ada keputusan yang menyatakan yang kami persoalkan adalah bahwa Majelis hakim sesuai dengan perda padahal kami sendiri ada bukti-bukti perlu kami sampaikan tidak sesuai, yang dimaksud ancaman dalam KUHP adalah maksimal 5 tahun dan sedangkan di Perda adalah Kepala Desa jika minimal diancam minimal atau lebih 5 tahun. Kalau minimal sudah untuk kurang dari 5 tahun, kalau maksimal menurut ahh 5

adalah kalau minimalnya 1 hari kalau dikatakan sesuai, apakah perda dikatakan Kepala Desa diberhentikan dikenakan ancaman minimal 5 tahun atau lebih bisa diartikan minimalnya hukumannya 1 hari. Makanya susah diterima secara logika seperti itu. Apakah PTTUN punya bukti perda yang menyatakan sesuai yang kami persoalkan karena kami sendiri punya bukti baik itu sengketa kami dengan pemda di Komisi Informasi Jawa Timur sudah ada putusan eksekusi bahwa Pemda harus meralat informasi yang menyamakan ancaman minimal dan maksimal 5 tahun itu tidak sama, kami juga mengsekatan dengan PN Bangil bahwa itu tidak sama, apakah PTTUN punya alasan kuat apa, saya sebagai orang awam mencari penjelasan. 3. Bahwa Pemohon meminta membaca pasal 107 termasuk perubahan 2 ditambahkan UU No. 51 memang disana ada 2 buah alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta nilai pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Dengan demikian keyakinan hakim tidak muncul dengan sendirinya jadi ada dasarnya. Penjelasan pasal ini mengatur usaha menemukan kebenaran materiil beda dengan system hukum pembuktian dalam hukum acara perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan. Siapa yang harus dibebani pembuktian? Hal apa yang harus dibuktikan? Alat bukti mana saja yang harus dipergunakan? Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Oleh karena itu keyakinan hakim tidak muncul dengan sendirinya. Perubahan yang ditambahan dalam UU No.l dalam memeriksa dan memutus perkara hakim harus bertanggung jawab atas penetapan keputusan yang dibuatnya, dalam membuat penetapan dan keputusan hakim harus bersandar pada keadilan hukum dan norma yang ada dan berlaku dalam masyarakat, berdasarkan hal tersebut (1) Seorang hakim tidak dibenarkan untuk membuat penetapan dan putusan yang didasarkan adanya kepentingan atau keuntungan pribadi, (2) Harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, itu yang kita cari, mana dasar dan pertimbangan hukum yang tepat. 4. Bahwa Pemohon berkeyakinan sesuai dengan perda, sesuainya dimana? Barangkali punya perda sendiri? Apakah membuat perda sendiri? Itu yang Pemohon minta informasinya.

6

5. Bahwa Pemohon menyatakan Perda yang dikatakan sesuai yang sebagai barang bukti. Padahal di perda itu bicaranya minimal bukan maksimal. 6. Bahwa Pemohon merasa penasaran, agar tidak menjadi preseden buruk didaiam Kepala Desa-Kepala Desa yang ada agar nantinya kesewenang-wenangan di pemerintah daerah tidak terjadi, dengan alasan menggunakan hukum yang ada seenaknya kemudian memecat begitu saja bahwa dari pihak adik saya ini yang dihilangkan saksi ahli 2 orang, bukan sembarangan. 7. Bahwa Pemohon menyatakan ada kejanggalan kakak adik saya, sudah jadi kepala desa, ada putusan kok janggal. Di sidang fakta pengadilan tingkat pertama, mencari keadilan, ini dikatakan perda maksimal penjara 5 tahun, padahal di Perda minimal paling singkat 5 tahun bahkan di PP dikatakan paling singkat juga bukan ingin bertentangan, di Undang-undang daerah pun juga sampai tingkat kepala desa, maka kita sengketakan dengan pengadilan negeri lewat K1 Jatim. Sehingga kita sengketa dengan Pemda, Pemda juga kalah sampai akhirnya dieksekusi di PT1UN, juga menyatakan ngga benar itu bahwa di Perda itu minimal 5 tahun di KUHAP maksimalnya ngga sama tapi disini mengatakan maksimal 5 tahun sesuai dengan maksud Perda pasal 36, ini informasi publik. Ini informasi publik yang mana yang harus kami pegang apakah yang produk dari PTTUN atau

informasi publik yang

sudah dikatakan di Perda itu begitu? 8. Keyakinan hakim tidak muncul sertamerta mengatakan pidana penjara 5 tahun kendati 7 bulan telah sesuai dengan maksud pasal 36 Perda, saya baca perda tidak klop jangan sampai menjadi informasi yang menyesatkan. 9. Bahwa Pemohon berpendapat tingkat pertama tidak menjadikan, tingkat pertama putusan itu menang kalau memang senada dengan itu ya sudah kalah di tingkat pertama. Itu berarti bahwa ayat 2 pasal 36 itu tidak terlepas begitu saja dari ayat 1 untuk keterangan dari pasal 1. Semua punya ukuran, di UU Informasi juga ada istilah paling singkat 5 tahun jika anggota Komisi Informasi, komisioner itu ancaman pidana. 10. Bahwa Pemohon menyatakan Instansi manapun punya ukuran, ketetapan hukum, keputusan hakim dalam putusan yang tetap pasti punya ukuran putusannya seperti apa orang itu seperti apa. Bapak yahya punya pegangan sebagai PNS, tidak hanya langsung putusan tetap, tidak langsung putusan yang tetap pidana bisa langsung diberhentikan semua ada aturannya di internal, kebetulan yang kepala desa menggunakan Perda ini, pasal 36 dengan ayat 1, 2 tidak bisa dipisah-pisahkan. 7

11. Bahwa Pemohon sudah mengatakan putusan pertama tidak menjadi pertimbangan kalau memang tidak menjadi bahan pertimbangan mestinya tidak seperti itu hasilnya. Pertimbangan itu bisa saja tidak mendorong keyakinan majelis hakim, pertimbangan itu untuk tidak menjadi keyakinan hakim bisa juga dengan cara menghilangkan. 12. Bahwa Pemohon mengatakan Informasi publik itu harus benar, jelas dan tidak menyesatkan itu kuncinya apalagi sampai harus melalui proses sengketa semacam ini. Kami mengsengketakan ini sebagai salah satu kontrol kepada pemerintah yang sudah kehilangan kepercayaan publik. Surat-Surat Pemohon [2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-l

Foto Copy surat Permohonan Informasi tertanggal 10 Desember 2012

Bukti P-2

Foto

Copy

tanggapan

Termohon

surat

bernomor:

W3-

TUN/398/HK.06/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012, Perihal Mohon Informasi dan Dokuemntasi Bukti P-3

Foto Copy surat Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID surat tertanggal 21 Desember 2012

Bukti P-4

Foto Copy surat tanggapan Termohon atas keberatan Pemohon, surat tertanggal 7 Januari 2013 Nomor W3-TUN / 16 / HK.06 / I / 2013 dan Foto Copy surat pengantar tertanggal 7 Januari 2013 Nomor : W3.TUN / 15 / H K .00.06/1/2013

Bukti P-5

Surat

Permohonan

Penyelesaian

Sengketa

Infromasi

kepada Komisi

Infromasi Pusat tertanggal 14 Januari 2013 Bukti P-6

Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2013

Bukti P - 7

Foto Copy Identitas diri Pemohon

Bukti P-8

Surat keterangan Pendampingan tertanggal 13 Mei 2013

Bukti P-9

Foto

Copy

Putusan

PTTUN

(tingkat

Banding)

nomor

Register

104/B/2011/PTTUN. SBY Bukti P-10

Foto Copy PP Nomor 72 tahun 2005

Bukti P-l 1

Foto Copy Perda Kabupaten Pasuran Nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa

8

Bukti P-12

Foto Copy Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa

Bukti P-l 3

Foto Copy Kesepakatan Perdamaian KI Propinsi Jawa Timur tertanggal 11 Juni 2011

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan pada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon [2.14] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon mengatakan panggilan ajudikasi mohon diperbaiki Instansi kita pengadilan tinggi tata usaha negara bukan pengadilan negeri tata usaha Negara. Pada dasarnya

Termohon

tidak

mempunyai

informasi

apa-apa

mengenai

dasar

pertimbangan, karena dasar pertimbangan dan dasar penetapan pada hakikatnya atas keyakinan pada hakim. Mau diminta apanya kalau itu keyakinan, itu yang tidak bisa diberikan karena sifatnya tidak tertulis. Apalagi dasar pertimbangan dalam musyawarah,

musyawarah

hanya disampaikan

kepada

majelis

hakim

yang

bersangkutan tidak tertulis dalam suatu berkas. Masalah perda sebagaimana yang dipersoalkan pemohon, kami juga menerima tapi putusan Perda itu sengketa sudah selesai, baru perda disengketakan. Setelah Putusan itu selesai baru Perda itu disengketakan jadi kami tidak ada perda yang dimaksud pemohon kecuali berkas perkara yang menjadi bukti berkas perkara tingkat pertama. Itupun sudah dikembalikan ke tingkat pertama jadi yang ada di kami bukan berkas perkara tingkat pertama, yang ada di Pengadilan Tinggi sifatnya hanya pemberitahuan banding

9

termasuk putusan bandingnya. Semua berkas ada di tingkat pertama bukan di Pengadilan Tinggi. 2. Bahwa Termohon yang dimaksud dikecualikan masih dalam proses musyawarah hakim, dalam pedoman pelayanan informasi di pengadilan dikecualikan berdasarkan KMA (Keputusan Mahkamah Agung) Nomor 144/2011 yaitu informasi yang masih dalam proses musyawarah hakim. Kalau sifatnya dasar pertimbangan dibicarakan dalam proses musyawarah. 3. Bahwa Termohon menyatakan majelis dalam pertimbanganya yang dimaksud menunjuk Perbup Nomor 15/2007 tentang pedoman dan tata cara pencalonan, termasuk perda No.7 tahun 2006 (tentang pemberhentian kepala desa) dalam satu alinea-nya menyebutkan: menimbang tentang ketentuan pemberhentian kepala desa yang tersangkut tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah pasal 35 ayat 2 jo pasal 36 ayat 2 jo pasal 37 ayat 2 perda pasuruan no. 7 tahun 2006 (putusan majelis) jadi tidak ada Perda lain selain yang disebutkan disini. Ini ada dalam putusan majelis, jadi kami tidak bisa menambahkan apa yang sudah menjadi putusan. Dalam gugatan pemohon juga sudah mencantumkan, kalau salinannya sama. 4. Bahwa Termohon mengatakan tidak dimuatnya saksi ini bukan kewenangan Termohon. Keterangan saksi ada di tingkat pertama. Termohon tidak bisa mengorek atau meminta apa alasan dari hakim karena sudah ada dalam putusan. 5. Bahwa Termohon menyatakan kalau dari Termohon dalam pengadilan tinggi tiap putusan tidak bisa menilai, seandainya terjadi pelanggaran kode etik atau yang lain. Seharusnya pelaporannya bukan ke pengadilan tinggi tapi ada yang berwenang. 6. Bahwa Termohon tidak bisa memberikan kecuali dalam putusan saja. Dalam surat jawaban pertama sudah Termohon jelaskan, Termohon tidak ada dokumen lain. 7. Bahwa Termohon memiliki Prosedur penyelesaian perkara di PTTUN, yang Termohon lihat putusan pertama dua orang tadi hanya permintaan keterangan, jadi keterangannya di putusan tingkat pertama pun tidak ada, hanya permintaan keterangan, permintaannya begini, penjelasannya begini tapi dalam putusan pertama dikatakan apakah keterangan saksi ahli itu betul atau tidak juga tidak ada pertimbangannya, makanya begitupula di Pengadilan Tinggi, karena permintaan keterangan di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi hanya produk hukumnya yang dinilai, jadi bukan mengorek semua yang sudah dijelaskan di tingkat pertama, ini permintaan keterangan buat apa dimasukkan lagi.

Prosedurnya begitu, tapi

pertimbangannya baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding tidak ada 10

pertimbangan saksi ahli, apakah keterangan saksi ahli diterima atau tidak, tidak ada disini. 8. Bahwa Termohon mengatakan ada di musyawarah itu, jadi Termohon tidak bisa melangkah, jadi apakah keterangan saksi itu dipertimbangkan di majelis pengadilan tinggi

atau tidak,

Termohon

tidak tahu yang jelas

di

putusannya

tidak

dipertimbangkan. 9. Bahwa Termohon mengatakan kalau kita lihat di halaman 6 putusan majelis hakim menunjukkan bukti P-4,P-5, P-6, dst yang intinya ada keputusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang diputus, dan berdasarkan kekuatan hukum tetap itulah digunakan pasal 36 ayat 2. Ini pengertian bukan interpretasi. Memperhatikan fakta-fakta terkait amar putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 860/ Pid.B/2009/PN.Bgl jo Putusan Pengadilan Tinggi No 155/PID/20I0/PT.SBY quo maka majelis hakim yang dipakai pertimbangannya itu, yang alinea diatasnya menimbang bahwa terkait dengan dasar ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian kepala desa yang tersangkut tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Pasal 35 ayat 2 jo Pasal 36 ayat 2 jo Pasal 37 ayat 2 Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan No.7/2006. Antara alinea yang 1 dengan yang lain saling terkait. 10. Bahwa Termohon hanya menyimak dari putusan yang ada bukan hasil interpretasi yang ada, pertimbangan hukum yang ada memang tidak dipertimbangkan baik yang di tingkat pertama maupun di tingkat banding. 11. Bahwa Termohon hanya berpatokan pada putusan ini saja bukan dikecualikan. Makanya hanya beropatokan pada putusan saja tidak bisa menyimpang dari putusan.

Surat-Surat Termohon [2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l

Surat Kuasa Nomor W3.TUN/256/KP. 11.01/V/2013 tertanggal 8 Mei 2013

Bukti T-2

Focopy Identitas diri kuasa Termohon

Bukti T-3

Foto Copy Putusan PTUN nomor register 22/G/201 1/PTUN.SB Y

Bukti T-4

Foto

Copy

Putusan

PTTUN

104/B/2011/PTTUN.SBY

ll

(tingkat

Banding)

nomor

Register

[2.16] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Primer Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: 1. Alasan Pemohon untuk memohon dua informasi dan dokumentasi tersebut adalah karena dua informasi dan dokumentasi tersebut sangat penting bagi publik/Pemohon agar pertimbangan hokum lembaga penegak hokum PTTUN Surabaya PerkaraNomor: 104/B/201 l/PT.TUN.SBY.jo. Nomor: 22/G/2011/PTUN.SBY tidak menjadi document 2. asi dan informasi yang menyesatkan publik. 3. Pemohon telah membuktikan dengan dua alat bukti yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap bahwa Ancaman Pidana Paling Lama 5 (lima) tahun yang dimaksud dalam Pasal 374 KUHP adalahTIDAK SAMA / TIDAK SESUAI dengan ancaman Pidana Paling Singkat atau lebih dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 maupun PP Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa BAB IV Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 18. - Bukti pertama berupa Kesepakatan Perdamaian Sengketa Informasi Publik Nomor: 041/lV/KI-Prov.Jatim-PS-M/2011. antara Said Sutomo dengan Pengadilan Negeri Bangil, dimediasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Juni 2011. - Bukti kedua berupa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang telah mendapatkan Putusan Eksekusi dari PTUN Surabaya Nomor: 043/IV/KI-Prov.JATlMPS-M-A/2012 dengan amar Putusan: [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; [6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk merevisi/meralat penulisan BAB IX menjadi BAB XI sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 yaitu BAB XI pasal 34 tentang Larangan Kepala Desa melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Pejabat yang sama sebagaimana penandatangan surat Bupati Nomor: 141/66/424.011/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Keberatan SK pemberhentian/Maladiministrasi; [6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan penjelesan yang benar terhadap kutipan ancaman pidana Pasal 374 KUHP dan Pasal 36 Peraturan 12

Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Pejabat yang sama sebagaimana penandatanganan surat Bupati Pasuruan Nomor: 141/67/424.011/2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Penjelasan tentang Permohonan Informasi dan Dokumentasi Surat BPD Tanggulangin;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

[6.4] Memerintahkan kepada Termoho nuntuk memberikan revisi/ralat dan penjelasan sebagaimana paragraph [6.2] dan [6.3] selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak putusan ini diterima; Memperhatikan Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan - peraturan lain yang berhubungan dengan itu; MENETAPKAN: Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekudi tersebut di atas; Menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Nomor: 043/IV/KI-Prov.Jatim-PS-M-A/2012, tanggal 18 April 2012 dapat dilaksanakan; Termohon dalam sidang ajudikasi tanggal 13 Mei 2013 di Hotel Tujungan tidak menipu memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Termohon justru informasi yang tidak masuk di akal. Termohon tidak mampu menjelaskan pertimbangan hukum yang dijadikan dasarkan pengeterapan hokum dalam putusan Nomor: 104/B/2011/PT.TUN.SBY.jo. Nomor: 22/G/2011/PTUN.SBY yang membatalkan putusan tingkat pertama sehingga mencederai keadilan dan merugikan Pemohon. Termohon tidak mampu memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan tentang alasan pertimbangan hukum yang menghilangkan 2 (dua) keterangan saksi ahli dalam putusan banding Nomor: 104/B/2011/PT.TUN.SBY.jo. Nomor: 22/G/2011/PTUN.SBY, padahal keterangan 2 (dua) ahli tersebut mendasari pertimbangan hokum dalam putusan tingkat pertama Nomor 22/G/2011/PTUN.SBY., yang memenangkan Pemohon. Pertimbangan hokum putusan Nomor: 104/B/2011/PT.TUN.SBY.jo. Nomor: 22/G/2011/PTUN.SBY melawan ketentuan hokum Pasal 107 dan penjelasan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 maupun PP Nomor 72 Tahun 2005 antara ayat (1) dengan ayat (2) masing-masing tidak berdiri sendiri tapi antara satu dengan lainnya saling berhubungan. Karena ayat (1) menjelaskan tentang pemberhentian sementara jabatan Kepala Desa berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hokum tetap, sedangkan ayat (2) menjelaskan pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati secara difinitif tanpa melalui usulan BPD apabila terbutki melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Pengeterapan hokum dalam pertimbangan hokum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Surabaya dalam Perkara Nomor: 104/B/2011/PT.TUN.SBY.jo. Nomor: 22/G/2011/PTUN.SBY ternyata tidak berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 Pasat 36 ayat (1) dan ayat (2) seperti tersebut pada poin 7, buktinya Surat Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya tertanggal 17 Desember 2012, Nomor: W3-TUN/398/HK.06/X1I/2012, Perihal: Mohon Informasi dan Dokumentasi, pada poin 2 menjelaskan: Bahwa yang berkaitan dengan informasi dan dokumentasi dasar pengeterapan hokum majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tala Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak ada mempunyai dokumentasi lain selain Berkas Bundel B (Berisi salinan/foto copy putusan perkara Nomor: 22/G/2011/PTUN.SBY tanggal 7 Juli 2011 dan surat-surat persyaratan banding) dan Putusan Asli PerkaraNomor: 104/B/201 l/PT.TUN.SBY tanggal 10 Nopember 2011 13

yang salinan resminya lelah kami kirim kePengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat Pengantar tanggal 5 Desember 2011 Nomor: w3TUN/324/HK.02.07/X11/2011 perihal Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan PT. TUN Surabaya Nomor: 104/B/201 l/PT. TUN.SBY. Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik dapat mengabulkan seluruh permohonan Pemohon tentang Informasi dan dokumentasi yang dimohonkan. Karena informasi dan dokumentasi Pemohon sangat penting bagi kepentingan publik karena berkaitan dengan hak asasi manusia dan nasib manusia. Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang Termohon menyampaikan kesimpulan tertanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: Bahwa dari seluruh uaraian sebagaimana tersebut di atas, maka TERMOHON membuat kesimpulan dan sekaligus memberikan penjelasan yang oleh

TERMOHON perlu

disampaikan dalam forum ini, berkenaan dengan infomasi dan dokumentasi yang dimta oleh PEMOHON, yaitu sebagai berikut : 1.

Bahwa berdasarkan atas penjelasan yang disampaikan oleh PEMOHON dalam surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 14 Januari 2013 kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesi dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang digelar oleh Majelis Komisioner pada hari SENIN tangga! 13 Mei 2013, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa informasi publik yang diselesaikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesi dalam register nomor 008/1/ KIP-PS-A / 2012 ini bukan menyangkut informasi yang dikeeualikan. sebagaimana yang tercantum dalam : a.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik pada BAB V Tentang Infomasi Yang Dikeeualikan Jo.

b. Peraturan Komisi Informasi Pusar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Infomasi Publik pada Bab IV tentang Informasi Yang Dikeeualikan, jo c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tangga! 5 Janurai 2011 Nomor: 1 144 / KMA / SK / 1 / 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan pada angka II huruf D angka 2 huruf a. 2. Bahwa PEMOHON telah mengajukan 2 (dua) infomasi dan dokumentasi, yaitu : Permohonan Pertama Mengapa keterangan dari kesaksian 2 , yaitu Saksi Ahli Bambang Suheryadi, SH, MH dan Saksi Ahli Emanuel Sujatmoko, SH, MS , keduanya dari Fakultas 14

Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dihilangkan / tidak dicantumkan / tidak tertulis dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya aquo dan apa yang menjadi dasar hukumnya .

Permohonan Kedua Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim PT TUN Surabaya yang menyatakan : “ ...maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa Tergugat / Pembanding telah cukup tepat dan beralasan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terkait oleh karena Tindak Pidana yang dilakukannya diancam Pidana Penjara maksimal 5 Tahun kendati ia dijatuhi pidana penjara 7 Bulan sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 36 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun a quo ...” Halaman 6 (Putusan Tingkat Banding. 3. Bahwa

menurut

TERMOHON,

menyangkut

Permohonan

Pertama

dari

PEMOHON, sebenarnya adalah merupakan salah pemahaman dari PEMOHON dalam membaca putusan , baik Putusan PT TUN Surabaya maupun PTUN Surabaya. Sedangkan menyangkut Permohonan Kedua. , sebenarnya hal ini merupakan permasalahan hukum, yang merupakan yurisdiksi pengadilan dan bukan merupakan yurisdiksi Komisi Informasi Pusar Republik Indonesia. Dalam Permohonan Kedua ini, PEMOHON berpijak kepada Perda KaL Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 nasal 36 avat (1) sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan pada Perda Kab. Pasuruim Nomor 7 Tahun 2006 pasal 35 avat (2), pasal 36 avat (2) dan pasal 37 ayat (2j . Sehingga terjadi perbedaan sudut pandang secara yuridis, antara PEMOHON dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor : 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY. Dan bukan perbedaan sudut pandang antara PEMOHON yang memohon informasi dan dokumentasi dengan TERMOHON sebagai pihak yang berkewajiban mengelola dan memberi informasi publik . Masalah utama dari Permohonan Kedua ini adalah bukan pada : dapat diberikan atau tidaknya informasi tersebut kepada PEMOHON, akan tetapi menyangkut : benar atau tidaknya informasi tersebut . Dengan demikian, inti dari Permohonan Kedua dari PEMOHON adalah menyanskut sengketa yuridis, bukan merupakan seneketa infomasi publik . 15

4. Bahwa informasi yang berkaitan dengan Putusan PT TUN Surabaya dalam perkara Nomor : 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY, pada intinya dapat diakses siapa saja, termasuk PEMOHON dan permohonan informasi dan dokumentasi yang diajukan oleh PEMOHON kepada PPID Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan kepada TERMOHON sudah dijawab apa adanya. Tidak ada yang ditutupi-tutupi dan tidak ada infomasi lain selain yang sudah tertera dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya aquo dan informasi yang disampaikan oleh PPID Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan TERMOHON .

5. Bahwa oleh karena dalam permohonan infomasi yang diajukan oleh PEMOHON, terkandung pula

kewajiban TERMOHON untuk menjelaskan dan memberi

keterangan, maka dalam forum ini, TERMOHON juga menyampaikan penjelasan terkaitan dengan permohonan informasi tersebut, sebagaimana tersebut pada bagian Penjelasan di bawah ini . a. Penjelasan 1) Bahwa

menyangkut

Permohonan

Pertama.

TERMOHON

dapat

memberikan penjelasan sebagai berikut: a) Bahwa Keterangan Saksi Ahli sebagaimana yang PEMOHON maksud dan tercantum / tertulis pada halaman 15 dan 20 Putusan PTUN Surabaya aquo, bukanlah merupakan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Aquo, akan tetapi adalah merupakan uraian dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi ahli tersebut pada persidangan-persidangan yang digelar oleh PTUN karenanya,

keterangan

tersebut

diuraikan

pada

Surabaya. Oleh bagian

DUDUK

PERKARANYA. Pada bagian DUDUK PERKARAnya ini diuraikan juga menyangkut : Isi Surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Alat-alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat , termasuk saksi-saksi dan saksi ahli yang PEMOHON sampaikan tersebut, dan kesimpulan . b) Bahwa keadaan-keadaan dan fakta-fakta yang sebagaimana tersebut dalam DUDUK PERKARANYA / DUDUKNYA SENGKETA pada putusan PTUN Surabaya aquo, juga telah diperhatikan dan dicantumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam 16

perkara Nomor : 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY. Hal ini seperti terlihat dalam alinea 2 haaman 2 Putusan PTTUN Surabaya aquo, yang antara lain menyatakan : TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan meneenai duduknya sensketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 Juli 2011 Nomor : 22 / G / 2011 / PTUN. SBY ... c) Dari penjelasan di atas, maka adalah tidak benar apabila dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara Nomor : 104 / B / 201! / PT.TUN.SBY telah menghilangkan keterangan Saksi Ahli Bambang Suheryadi, SH, MH dan Saksi Ahli Emanuel Sujatmoko, SH, MS sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Pertama dari PEMOHON, karena Majelis Hakim aquo jelas-jelas telah : memperhatikan dan menerima keadaaan-keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara aquo. 2) Bahwa menyangkut Permohonan Kedua, TERMOHON dapat menjelaskan sebagai berikut: a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor : 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY dalam memutuskan perkara aquo mendasarkan diri pada, salah satunya : Perda Kah. Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 pasal 35 avat (2), pasal 36 ayat (2) dan pasal 37 ayat Qi b. Bahwa permohonan PEMOHON didasarkan pada Perda Kah. Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 pasal 36 avat (1) c. Oleh karena PEMOHON mengajukan informasi yang berkaitan dengan pengetrapan Perda Kab. Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 pasal 36 ayat (1). sedangkan putusan Majelis Hakim PT TUN Surabaya dalam perkara Nomor : 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY menggunakan pengetrapan Perda Kab. Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 pasal 35 ayat (2), pasal 36 ayat (2) dan pasal 37 ayat (2), maka TERMOHON tegaskan bahwa TERMOHON tidak memiliki dan mengelola informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan

17

pengetrapan atau tidak pengetrapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Perda Kab. Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 pasal 36 ayat (1) d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi, TERMOHON menolak Permohonan Kedua karena informasi yang diminta oleh PEMOHON belum atau tidak dikuasai atau didokumentasikan oleh TERMOHON Bahwa dari seluruh uraian kam i, TERMOHON, sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti bahwa PEMOHON dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah salah pemahaman dalam membaca suatu putusan pengadilan dan meminta informasi yang tidak dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh TERMOHON . Atas kesalah pemahaman dalam membaca suatu putusan pengadilan, TERMOHON telah memberikan penjelasan, Sedangkan menyangkut informasi yang tidak dimiliki oleh TERMOHON, permohonan itu ditolak oleh TERMOHON. Oleh karenanya sudah layak dan patut apabila Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesi yang menangani sengketa ini untuk menyatakan : mengukuhkan pertimbangan yang dipergunakan oleh TERMOHON dalam menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh PEMOHON , sebagaimana tersebut di atas . Demikian KESIMPULAN yang dapat kami, TERMOHON sampaikan dengan segala kekurangan kami dan kiranya Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesi diberikan kekuatan iman dalam memutus perkara ini. Dan sehubungan dengan hal tersebut TERMOHON mohon agar Majelis Komisioner yang menangani perkara in i, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut: Mengukuhkan dan membenarkan pertimbangan yang dipergunakan oleh TERMOHON , KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA dalam menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh PEMOHON, SDR. AGUS YAHYA dalam sengketa informasi publik nomor 008 / 1 / KIPPS-A /2012 ini.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

18

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: A. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; B. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. C. Kedudukan hyukum (legal standing) Termohon. Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal I angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) hurul a UU KIP, Pasal 27 ayat (I) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) Perki PPSIP.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat.

19

[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat yang berkedudukan di Propinsi Jawa Timur.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.3] sampai dengan [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum (Lega/Standing) Pemohon [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8,Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 10 Desember 2012, yang di terima Termohon pada tanggal 10 Desember 2012. (vide Bukti P-I) 2. Termohon menjawab permohonan informasi melalui surat bernomor W3TUN/398/HK.06/X 11/2012 tertanggal 17 Desember 2012, Perihal Mohon Infromasi dan Dokuemntasi. (vide Bukti P-2) 3. Adapun permohon informasi Pemohon ditanggapai oleh Termohon namun Pemohon tidak puas tanggapan Termohon maka Pemohon

mengajukan keberatan kepada

atasan PPID Termohon /Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat tertanggal 21 Desember 2012 Perihal : Keberatan Atas Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi, yang TERMOHON terima tanggal 21 Desember 2012. (vide Bukti P-3) 4. Bahwa atas keberatan dari pemohon maka Termohon menjawab keberatan melalui surat tertanggal 7 Januari 2013 Nomor W3-TUN / 16 / HK.06 / 1 / 2013 dengan surat pengantar tertanggal 7 Januari 2013 Nomor : W3.TUN / 15 / HK.00.06 / 1 / 2013. (vide Bukti P-4)

20

5.

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat secara tertulis tertanggal 14 Januari 2013, yang diterima oleh Kapaniteraan Komisi Infroamsi Pusat pada tanggal 21 Januari 2013 dengan registrasi Nomor: 008/I/KIP-PS-A/2013fv/t/e Bukti P-5)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon [4.12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP menyatakan bahwa Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Badan Publik yang diwakili oleh atasan PP1D. [4.13] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU K1P juncto Pasal 1 angka 3 Perki SUV juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP menyatakan bahwa: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.14] Menimbang Undang-Undang 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Pasal i angka 2 Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 25 (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 21

(2 ) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [4.15] Menimbang Pasal 5 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) (1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh: a. Pengadilan Tala Usaha Negara; b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pasal 4 UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.9 PTUN) Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 6 UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 PTUN) (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. [4.16] Menimbang bahwa Termohon merupakan salah satu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang berada di Propinsi Jawa Timur.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.12] sampai dengan [4.16] Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat sehingga Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

D. Pokok Permohonan [4.18] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

22

a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana

diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon

tidak

mendapatkan tanggapan

atas

keberatan

dari

Termohon

sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud para paragraf sebelumnya,

D. Pendapat Majelis [4.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap pertanyaan hukum sebagai berikut; Terkait Pemeriksaan Pendahuluan [4.20] Menimbang Pasal 19 Perki PPS1P menyebutkan (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan untuk menentukan apakah: a. Permohonan yang diajukan merupakan kewenangan Komisi Informasi; b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan; c. Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik akan diselesaikan melalui mediasi atau ajudikasi; d. Termohon telah menuliskan alasan pengecualian sesuai dengan apa yang dimaksud. (2) Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, Majelis Pemeriksaan Pendahuluan dapat meminta klarifikasi kepada Pemohon dan/atau Termohon. [4.21] Menimbang Termohon menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak pernah sama sekali mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan, merujuk Pasal 19 ayat (2) Perki PPSIP maka Majelis Komisioner berpendapat proses pemeriksaan pendahuluan dengan meminta klarifikasi bukan merupakan kewajiban selama dokumen yang diperoleh oleh Majelis Pemeriksaan Pendahuluan sudah meyakinkan majelis dalam mengeluarkan penetapan. Dimana pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PPSIP.

23

[4.22] Menimbang bahwa dalam sengketa aquo telah dikeluarkan penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan dengan nomor 011/II/KIP-PNTP-MPP.A/2013 tertanggal 11 Februari 2013 yang menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa informasi diselesaikan melalui ajudikasi. Maka M ajelis K om isioner berpendapat proses pemeriksaan pendahuluan sengketa infroamsi aquo telah sesaui prosedur dan sudah semestinya keberatan Termohon ditolak. Apakah penjelasan atas pertimbangan majelis hakim dalam memutus suatu perkra merupakan informasi terbuka [4.23] menimbang bahwa obyek pokok sengketa infromasi aquo adalah pemohon meminta permohoan penjelasan tentang; 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim PT TUN Surabaya : ISMAIL BATURANTE, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, H. SUG1YA, SH dan DIDIK ANDY PRASTOWO, SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY Jo. Nomor : 22 / G / PTUN.SBY (copy terlampir) sehingga menghilangkan keterangan saksi ahli dari putusan tingkat pertama : a. Saksi Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Vambang Suheryadi, SH, MH, (halaman 15 Putusan Tingkat Pertama) b. Saksi ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Emanuel Sujatmoko, SH, MS. (halaman 20 Putusan Tingkat Pertama) 2. Mohon Informasi dan dokumentasi dasar penerapan hukum Majelis Hakim PT TUN yang menyatakan : “ ...maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa Tergugat/ Pembanding telah cukup tepat dan beralasan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terkait oleh karena Tindak Pidana yang dilakukannya diancam Pidana Penjara maksimal 5 Tahun kendati ia dijatuhi pidana penjara 7 Bulan sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 36 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun a quo ...” (halaman 6 Putusan Tingkat Banding) [4.24] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bukti P-l, P-3, P-5 dan kesimpulan pemohon, majelis komisioner berpendapat bahwa pokok sengketa infromasi aquo bukanlah

24

permohonan atas dokumen melainkan penjelasan pertimbangan majelis hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan. [4.25] Menimbang dalam fakta persidangan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokok menjelaskan; 1) Bahwa menyangkut Permohonan Pertama. TERMOHON dapat memberikan penjelasan sebagai berikut : a) Bahwa Keterangan Saksi Ahli sebagaimana yang PEMOHON maksud dan tercantum/ tertulis pada halaman 15 dan 20 Putusan PTUN Surabaya aquo, bukanlah merupakan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim aquo, akan tetapi adalah merupakan uraian dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi ahli tersebut pada persidangan-persidangan yang digelar oleh PTUN Surabaya. Oleh karenanya, keterangan tersebut diuraikan pada bagian DUDUK PERKARANYA . Pada bagian DUDUK PERKARAnya ini diuraikan juga menyangkut : Isi Surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Alat-alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat, termasuk saksi-saksi dan saksi ahli yang PEMOHON sampaikan tersebut, dan kesimpulan. b) Bahwa keadaan-keadaan dan fakta-fakta yang sebagaimana tersebut dalam DUDUK PERKARANYA / DUDUK SENGKETA pada putusan PTUN Surabaya aquo, juga telah diperhatikan dan dicantumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor : 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY. Hal ini seperti terlihat dalam alinea 2 halaman 2 Putusan PTTUN Surabaya aquo, yang antara lain menyatakan : TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 Juli 2011 Nomor : 22 / G / 2011 / PTUN. SBY ... c) Dari penjelasan di atas, maka adalah tidak benar apabila dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara Nomor : 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY telah menghilangkan keterangan Saksi Ahli Bambang Suheryadi, SH, MH dan Saksi Ahli Emanuel Sujatmoko, SH, MS sebagaimana diuraikan dalam Permohonan Pertama dari PEMOHON, karena Majelis Hakim aquo jelasjelas telah : memperhatikan dan menerima keadaaan-keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara aquo. 2) Bahwa menyangkut Permohonan Kedua, TERMOHON dapat menjelaskan sebagai berikut: e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor : 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY dalam memutuskan perkara aquo mendasarkan diri pada, salah satunya : Perda Kab. Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 pasal 35 ayat (2), pasal 36 ayat (2) dan pasal 37 ayat Gi f. Bahwa permohonan PEMOHON didasarkan pada Perda Kab. Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 pasal 36 ayat (1) 25

g. Oleh karena PEMOHON mengajukan informasi yang berkaitan dengan pengetrapan Perda Kab. Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 pasal 36 ayat (1), sedangkan putusan Majelis Hakim PT TUN Surabaya dalam perkara N om or: 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY menggunakan pengetrapan Perda Kab. Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 pasal 35 ayat (2), pasal 36 ayat (2) dan pasal 37 ayat (2), maka TERMOHON tegaskan bahwa TERMOHON tidak memiliki dan mengelola informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengetrapan atau tidak pengetrapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Perda Kab. Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 pasal 36 ayat (1). h. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi, TERMOHON menolak Permohonan Kedua karena informasi yang diminta oleh PEMOHON belum atau tidak dikuasai atau didokumentasikan oleh TERMOHON [4.26] Menimbang Pasal 18 ayat (1) huruf a UU K1P menyebutkan: (!) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi a. putusan badan peradilan; [4.27] Menimbang Pasal 52 ayat (1) UU Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: (!) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. [4.28] Menimbang Pasal 51 A ayat (1) UU PTUN menyebutkan: (l)Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

[4.29] Menimbang Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : II44/KMA/SK/I/2011 tentang Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan menyebutkan C. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat sedap saat. C. 2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan I. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatanhukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi). bahwa Termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 5 Janurai 2011 Nomor: 1 - 144 / KM A / SK / 1 / 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan pada angka II huruf D angka 2 huruf a, adalah : Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir I, antara lain: 26

a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advishlaad [4.30] Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan paragraf [4.26] sampai dengan paragraf [4.29] yang merupakan infromasi terbuka adalah informasi yang berkaitan dengan putusan, adapun pokok infromasi dalam sengketa infromasi aquo adalah penjelasan terhadap pertimbangan majelis hakim dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dimana pemohon mempertanyakan tetang penjelasan dasar pertimbangan majelis hakim PT PTUN tersbut tidak tepat, dalam memutus perkara Nomor resgiter: 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY, yang membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara Suarabaya nomor register: 22 / G / 2011 / PTUN. SBY. Maka majelis komisioer berpendapat bahwa sengketa informasi aquo adalah sengketa atas penjelasan pertimbagan dalam putusan pengadilan sebagaimana Termohon jelaskan.

[4.31] Menimbang Pasal 107 UU PTUN Hakim menentukan apa yang hams dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Pasal 107 a UU PTUN (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. ” [4.32] Menimbang uraian paragraf [4.31], tanggapan atas permohoan informasi oleh Termohon (bukti P-2) dan Kesimpulan Termohon terungkap fakta bahwa dalam memutus suatu perkara majelis hakim mendasarkan pada 2 alat bukti dan keyakinan hakim, adapun wilayah perdebatan atau musyawarah majelis hakim merupakan informasi yang dikecualikan.

[4.33] Menimbang terkait permohonan informasi berupa penjelsaan Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim PT TUN Surabaya : ISMAIL BATURANTE, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, H. SUGIYA, SH dan DIDIK ANDY PRASTOWO, SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY Jo. Nomor : 22 / G / PTUN.SBY

27

(copy terlampir) sehingga menghilangkan keterangan saksi ahli dari putusan tingkat pertama : c. Saksi Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Vambang Suheryadi, SH, MH . (halaman 15 Putusan Tingkat Pertama) d. Saksi ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Emanuel Sujatmoko, SH, MS. (halaman 20 Putusan Tingkat Pertama) Majelis Komisioner berpendapat bahawa informasi aquo merupakan infromasi terbuka, dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan penjelasan atas informasi aquo.

[4.34] Menimbang terkait permohonan informasi berupa penjelsaan dasar penerapan hukum Majelis Hakim PT TUN yang menyatakan : “ ...maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa Tergugat / Pembanding telah cukup tepat dan beralasan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terkait oleh karena Tindak Pidana yang dilakukannya diancam Pidana Penjara maksimal 5 Tahun kendati ia dijatuhi pidana penjara 7 Bulan sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 36 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun a quo ...” (halaman 6 Putusan Tingkat Banding) Majelis komisioner berpendapat, bahwa penjelasan informasi sebagaimana dimaksud paragraf [4.34] merupakan informasi terbuka. Berkenaan dengan itu apa yang harus dijelaskan oleh PPID atau Termohon dalam sengketa informasi aquo adalah sebatas dasar pertimbangan yang terdapat dalam putusan dan bukan memberikan opini atau pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 107a UU PTUN bahwa setiap penyusuan putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

28

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; [6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa penjelasan tertulis tentang: 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim PT TUN Surabaya : ISMAIL BATURANTE, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, H. SUGI YA, SH dan DIDIK ANDY PRASTOWO, SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Anggota Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 104 / B / 2011 / PT.TUN.SBY Jo. Nomor : 22 / G / PTUN.SBY (copy terlampir) sehingga menghilangkan keterangan saksi ahli dari putusan tingkat pertama : a. Saksi Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Vambang Suheryadi, SH, MH . (halaman 15 Putusan Tingkat Pertama) b. Saksi ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Emanuel Sujatmoko, SH, MS. (halaman 20 Putusan Tingkat Pertama) 2. Informasi dan dokumentasi dasar penerapan hukum Majelis Hakim PT TUN yang menyatakan : “ ...maka Majelis Hakim Banding menilai bahwa Tergugat / Pembanding telah cukup tepat dan beralasan hukum dalam mempertimbangkan fakta yang terkait oleh karena Tindak Pidana yang dilakukannya diancam Pidana Penjara maksimal 5 Tahun kendati ia dijatuhi pidana penjara 7 Bulan sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 36 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun a quo ...” (halaman 6 Putusan Tingkat Banding) merupakan informasi terbuka.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasn tertulis sebagaimana dimaksud paragraf [6.2] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon berupa dasar pertimbangan yang terdapat dalam putusan dan bukan memberikan opini atau pendapat.

[6.4] Membebankan segala biaya yang timbul atas terpenuhinya informasi aquo kepada Pemohon.

29

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Atnirudin selaku Ketua merangkap Anggota, Ramly Amin Simbolon dan Henny S. Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 28 Mei 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 29 Mei 2013 oleh Majelis Komisioner yang namanamanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Henny S. Widyaningsih)

Petugas Kepaniteraan

(Ramlan Achmad)

30

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Mo. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

31