2013 IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA PUTUSAN

Nomor: 229/VI/KIP-PS-A/2013

ASLI

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

IDENTITAS

[1.11 Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 229/VI/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama

: LSM Jambi Corruption Watch

Alamat : Jl- Slamet Riyadi No.53 Broni. Kota Jambi. Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Dalam persidangan diwakili oleh Sahudi Trsad selaku Sekretaris berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Nasri Umar. SH. MU selaku Ketua dan M. Amin, SH selaku W'akil Ketua.

Terhadap Nama

Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Alamat

Komplek Perkantoran Gunung Kembang. Sarolamum. Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon, Dalam persidangan diwakili oleh Zainurman. SI I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 421/1 108/Sekre/Disdik yang ditandatangani oleh II. I.ukman, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun. [1.2J Telah membaca surat permohonan Pemohon: Telah mendengar keterangan Pemohon: Telah mendengar keterangan Termohon:

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon: Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan

[2.1] bahwa Pemohon lelah mengajukan Permohonan Penyelesaian Neneketa Informasi Poblit tertanggal 21 Juni 2013 yang diterima da„ tordallar tli Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi sengketa Nomor 229/VI/KIP-PS/2013.

Kronologi [2.2| bahu a Pemohon mengajukan Permohonan Inlornmu Publik melalui Surat Nomor S.Vjcw-jbi/IVGOU tertanggal 23 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dhttis Pendidikan Kabupaten Sarolangun. Adapun salinan informasi dokumen yang dimohon Pemohon vailu: 1. Salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya (KAIS). Rencana Umum Pengadaan (KUP) barang dan jasa beserta gambar bagi pembangunan konstruksi

gedung sekolah

ddingkungan diknas dan spesifikasi barang yang dibeli mm,k laluin 20 I2 dan 2013 R I j P 20!2-2013 terlampir).

2. Salinan

dokumen

konlrak/perjanjian

pengada;,,,

barang

dan jasa

dari

prouk

pcmbangunan/rehab gedung dengan pihak ketiga'pemenang lelang „u„,k iahun SU s d.,„ 2013. 3. Kuitansi atau bukti pembelian/pembayarau barang anu, jasa iermasuk dokumen laporan pertanggungjawaban, atau lainnya. 4. Saluran dokumen laporan hasil pemeriksaan auditor BPK untuk anggaran van„ telah selesai diaudit tahun 2011-2012. bagi anggaran sang belum diundi, menyusul kemudian hari.

su p a y a ' diberikan

[2.3j bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon tcrumgaa 23 April 2013 tidak dijawab oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Termohon melalui Surat Nomor 60/jcw-jbi/V/201 3 tertanggal 9 Mei 2013 dan diterima Termohon pada tanggal 13 Mei 2013.

[2.4] bahwa keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana mendapat tanggapan dari Termohon,

kemudian 2

Pemohon

uraian paragraf |2.3J tidak mengajukan

Permohonan

Sengketa Inf o™ ,, Publik ke Komisi informasi

padi| ,aMaaa| , ,

iUI J yang dlter,ma dan terd«ftar di Kepaniteraan Komi lisi Informasi Pusat dengan registrasi sengketa Nomor 229/VI/KIP-PS/2013.

[2S| baltwa Sengketa Informasi Pubiik

dmdakan ^

^

?

er

‘' ° ' 4 -vanS dlhad,ri 0|eh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik I2.6J Pentol,on mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Isontna l„,orln„si Pusat karena Pennoltonan Informasi tang tnng dimohon tidak t,i,anggapi. Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2;7] Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bahan man pedoman dnn kajian/penelitian dalam pengawasan yang akan dilaksanakan o, eh internal LSM iantb, Corruption Watch. ‘ Petitum [2.8J Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publi a quo. B.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemoho.......enyampaikan ke,erangan sehawa berikut: ■' 1. bahwa Pemohon menyatakan s,a,t,s hnknnt Pemohon sebagai badan hnknn, behan mendapat pengesahan dari Kememcrian „ukun, tlan „AM sehingga Pemohon menyatakan status hukum Pemohon adalah kelompok oram2. bahwa Pemohon menyatakan pengaturan mengenai ,

" 0,” POk ° rang " dat S“ ara ‘e^

Pemohon ^

^'sebutkan dalam Akta Pendirian Pemohom

bahwa Pemohon menyatakan status hukum yang titgunakuu l>e,„„ho„ padu saa, pengajuau permohonan informasi publik, pengajuan keberatan. dan ^.„„aitn,, permohonan penyelesaian sengkeia informasi pnbhk sebagai perku,„p„,an' berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat;

J

~

4. bahwa Pemohon menyatakan surat tanggapan dari Termohon tertanggal 29 April 2013 t,dak dilampirkan dalam berkas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat: s

bahwa Pemohon menyalakan pengajuan keberaun, diojukon kepada Termohon cl.m bnkan kepada atasan PPID Termohon karena Pemohon ridak mengetahui keberadaan PPID maupun atasan PPID di Kabupaten Samlangun: dan

6. bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon dengan ditembuskan kepada beberapa instansi lain sebagai bentuk edukasi Pemohon. Surat-Surat Pemohon ("2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Snra.P-l j Salinan Surat PemiohonmTnibrmasi Nomor .Wiew-jhi/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 yang ditujukan kepadr, Kepal» Oii.r.s Pendidikan Kabupaten Sarolangun. Surat P-2

Salinan Surat Pengajuan Keberatan Nomor: 60/jcvv-jbi/V/2013 'tertanggal 9 Mei 2013. yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun dan tanda terima surat tertanggal 13 Mei 2013.

Surat P-3

Salinan Bukti Terima Kirimantndaku Pos tertanggal 22 April t o n

"

Surat P-4 k * ' 0" " 2014 bilandruangnni oleh Nas,i Umai, SH, Mi l selaku Ketua dan M. Amin. Si J selaku Wakil Ketua Surat P-5 Surat P-6

U o k m W S ^ i Lega/ W r t g T k e dudukun hukum) I .SvTjambi Currupiion W/ateh sebagai Pemohon Informasi Publik ' Salinan KTP PengimisTlarian" LSM Jambi Corruption Watch atas nama Nasn Umar, SH..MI I selaku Ketua JCW . M. Amin selaku Wakil Ketua. Sahudi hrsad selak u Sekretaris. M.S Al Farisi selaku Wakil Sekretaris. Riena I mm, selaku Bendahara, Damai Idianto selaku Wakil Bendahara.

Surat P-7

Salman Surat tanggapan Nomor:80075U9/Disdik/2013' tertanggal" 29 April 20 M yang dikirimkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.

Surat P-8”

f Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RI P) Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.

Keterangan Termohon [2.1 l| Menimbang bahwa di persidangan Tenn.th,,,, „„„.ampaikan ke,e,'angan sebagai berikut: ' 4

'' talma KUaS“ Ten” 0ll0n ,idak mc"S“ 'u,i « o n . jclas siapu dan bagian apa menjadi PPID pada Badan Publiknya; bahwa 1 0 * » Termohon hanva dilugaskan u„,uk mavakili Termohon dalam persidangan; dan -r bahwa Kuasa Termohon menyatakan surai panggilan sidang baru diterima sehari sebelum jadwal persidangan. Surat-Surat Termohon [2J2] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: [

M I Fotokopi Kartu Tanda PendudulTkmisa Tenmthon".

I Surat T-2 i FotokopilCartu PERAdTKuasa Termohon. Suiat T 3 7~Surat Kuasa Khusus Nomor:

421/j 1US'Sc krc/1i)isci iK tertanggal 6 Uktober 201J

yang ditandatangani oleh H. I.nkman. M.N selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun,

3. PERTIMBANGAN III RI \|

M U Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan aesnnggnhnvn ndalah meimenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatnr dalam Pajd I angka y. Pasal 35 a y a , , „ „nrnfc. dan Pasal 37 asm ,2, t ndang-l „dang Nomor ,4 lahan .008 lemang keterbukaan Informasi Publik (UU kIPly,™,,, Pasal s hurnfb. Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2013 iemang Prosedur Penyelesaian Sengkek, Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013). "

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 3(, aw (i) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komi.sioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dt :in memulus permohonan u quo.

2. kedudukan hukum {legal standing) Pemol

ion untuk mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa informasi. 3. kedudukan hukum {tega! standing) Termohon sebagai Badan Publik dale am sengketa informasi.

4. batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas. Majelis mempertimbangkan dan

memberikan

pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat j3.3j Menimbang bahwa Komisi Informasi
vu iU i

kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan Absolut I"' 4 1Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I angka-UU' KIP diinulakun: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri rang berfungsi menjalankan U : KIP dan pera aran pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi ptiblik dan menyelesa,kan sengketa informasi publik melalui mediasi damatm, ajudikasi nonhtigasi. [3.SJ Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal I angka 3 L'l.: Kii>

Pasal I

angka j Perki No. I Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa sang terjadi antara Badan Publik demam Pemohon ntormas, Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik vaug berkah dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik iierdasarl peraturan perundang-undangan. [3.61Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonhtigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Inform asi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 22 UU KIP; Ayat (1) Setiap Pemohon Informasi Pablik dapa, mengajukan permintu.m untuk men,pen,Id, Informasi Publik kepada Badan Publik lerkaii secara lerlulis atau tidak tertulis. Ayat (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis van- berisikana- informasi yang diminta berada di bawah penguasaanmu ataupun tidak6

b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai intormasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; e. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikeeualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. maka informasi yang dikeeualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; l', alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan. atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Ayat (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7). paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 36 UU KIP: Ayat (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Ayat (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) liari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari alasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38 ayat(l) UU KIP Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi proiinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7

melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 tempat belas) liari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. I Tahun 2013 dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan alas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.8J Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor 35/jcw-jbi/lV/2013 tertanggal 23 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun; 2. Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten

Sarolangun

melalui

Surat

Nomor:

60/j ew-jbi Y 2013

tertanggal 9 Mei 2013 dan diterima Termohon pada tanggal 13 Mei 2013: 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi sengketa Nomor: 229/V1/KIP-PS/20I3.

L3.9| Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf 13.41 sampai dengan paragraf |o.8j Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

Kewenangan Relatif |3.I0J Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) l ! i KIP dinyatakan: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan pemelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat piovinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupalen/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. f3-UI Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik Pusat berdasarkan Perki No. I I alum 201 3 yaitu:

8

Pasal 6 ayat(1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Inlbrmasi Publik vang menyangkut Badan Publik Pusat, Pasal 6 ayat(5) Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaiku n Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dnu kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten:kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota. Pengadilan tingkat pertama. Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota. Partai Politik tingkat kabupaten/kota. organisasi nonpemerintah tingkat kabupaten/kota. RSDD tingkat kabupaten/kota. atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.

[3.I3J Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 [ ahun 2004 terikmu. Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan l ndanuUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah ( UT Pemda) yang mengatur salah satunya memberikan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UT. Pemda diny atakan: Pasal 2 ayat(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mengatur dan menuurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan lugas pembantuan. Pasal 2 ayat(3) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud padu ayat (2) menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

9

Pasal 3 ayat (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: a. Pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi: b. Pemerintahan daerah kabupaten kota sang terdiri kabupaten/kota dan DPRD kabupalen/koia.

atas pemerintah daerah

Pasal 120 ayat(2) (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri alas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, keeamaian. dan kelurahan. Pasal 124 ayat (1), (2) dan (3) (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil \ang memenuhi s\arat atas usul Sekretaris Daerah. (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

[3.15j Menimbang bahwa Termohon merupakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangtm Provinsi Jambi yang dibcntuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3-1 lahun 1999 ternanti Pembentukan Kabupaten

Sarolangun. Kabupaten lebo. Kabupaten Muaro Jambi, dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor I I Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 lahun 1999 tenlane Pembentukan Kabupaten

Sarolangun. Kabupaten lebo. Kabupaten Muaro Jambi, dan

Kabupaten Tanjung Jabung 'Timur, dinyatakan bahwa:

Pasal 2 Dengan undang-undang ini d ibentuk Kabupaten Sarolangun. Kabupaten 'lebo. Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten lanjung Jabung 'Timur dalam wila\ah Propinsi Jambi. Pasal 11 ayat(1) Ibukota Kabupaten Sarolangun berkedudukan di Sarolangun.

Pasal 12 ayat(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun. Kabupaten lebo. Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten [’anjung Jabung Timur, kewenangun Daerah sebagai Daerah 10

Otonom mencakup seluruh kewcnangan hidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 12 ayat(2) Kewenangan wajib, sebagaimana dimaksud pada a\at (1). terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudavaan. pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Pasal 15 Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten lanjung Jabung Timur, masingmasing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Sekretariat Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, dan lembaga teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan.

[3.16J Menimbang bahwa Termohon merupakan perangkat pemerintah dihidang pendidikan yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Talnin 201 I tentang Penyelenggaraan Pendidikan (selanjutnya disebut Perda Jambi No. 4 Tahun 2011) disebutkan: Pasal 1 angka 8 Dinas Pendidikan Provinsi adalah Satuan bertanggungjawab di bidang pendidikan.

Kerja

Perangkat

Daerah

yang

Pasal 3 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan \ang bermutu di w ilayah provinsi Jambi. Pasal 4 Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk percepatan tercapainya mutu pendidikan di wilayah provinsi Jambi yang memenuhi dan atau melampaui standar nasional pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pasal 59 ayat(1) Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi. Kabupalen/Kola, dan Masyarakat.

Pasal 60: Ayat (1) Sumber pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi. Kabupaten/Kota, dan masyarakat Ayat (2) Dana pendidikan dapat bersumber dari anggaran pemerintah daerah.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.16] Termohon merupakan Perangkat Pemerintahan Kabupaten Sarolangun \ang merupakan Badan Publik tingkat kabupaten.

[3.18] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi belum terbentuk pada saat Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat yakni pada tanggal 21 Juni 2013 sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.8J. sedangkan Komisi Informasi Provinsi Jambi baru dilantik pada tanggal 10 Januari 2014 dan berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jambi belum dapat menangani atau menyelesaikan sengketa informasi publik yang menjadi kewenangannya dikarenakan belum terbentuknya sekretariat sehingga belum dapat secara optimal melaksanakan tugas dan fungsi penyelesaian sengketa informasi vang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat tidak memungkinkan Komisi Informasi Provinsi Jambi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan relatif untuk memenerima. memeriksa dan memutus sengketa a qua.

[3.19] Menimbang bahwa Majelis berpendapat dalam kaitannva dengan kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Jambi dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun sejak terbentuknya harus dapat membenahi kelembagaannya sehingga tugas dan fungsi utama Komisi Informasi yaitu menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penvelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi noniitigasi pada masa mendatang dapat diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KtP Pemohon Inlormasi Publik adalah warga negara dan/a la u badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diulur dalam L U K1P.

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Paspor, atau identitas lain vang sair \ane dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau " 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Ilukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.211 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.l

lalnin 2013 yane

menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan vang diberikan oleh atasan PPID; atau ' " b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 itiga puluh) hari\ei;ja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan putusan Komisi Inlormasi Pusat Nomor 228/VI/KIPPS-A/20I3 sebagaimana yang diuraikan pada paragraf [3.13] sampai paragraf |3.I0| diperoleh fakta dan dasar hukum baru mengenai pengaturan status Badan Hukum suam perkumpulan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku 111 bab IX teutanu Perkumpulan yaitu Pasal 1653 - Pasal 1665 dan SkMtshUui 1870 No. 64 serta UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. [3.23] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan selain Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf 13,22] Pemohon wajib menyertakan Anui-aran d;tsar \ang telah

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan lelah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. [3.241Menimbang bahwa dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum berbenUik Perkumpulan maka berdasarkan ketentuan mengenai badan hukum Perkumpulan di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bukti III bab IX tentang Perkumpulan yaitu Pasal 1653

Pasal 1665. dan Suuti.sbiad 1870 No. 64.

[3.25 | Menimbang bahwa suatu perkumpulan berdasarkan Pasal 1 Staatsblad 1870 No. 64 suatu perkumpulan untuk mendapat status badan hukum maka harus mendapat pengesahan dari penguasa, dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). [3.26J Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal I I ayat (I) huruf a dan Pasal 12 ayat ( I ) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 'Tahun 2013 tentang Organisasi Masuirakat (UU No.17 Tahun 2013). pada pokoknya menyalakan bahwa untuk dapat menjadi sebuah Badan Hukum Perkumpulan harus memenuhi persyaratan dan penge.vihan \ang dilakukan oleh menteri yang menyelenggrakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

[3.27J Menimbang bahwa terkait legalitas badan hukum Pemohon, berdasarkan Akta Pendiiian Pemohon, disebutkan bahwa Pemohon sehagai Lembaga Swadaya Mas\arakat (LSM) yang tidak menyebutkan bentuk badan hukum. Karena tidak memenuhi sebagai badan hukum, dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah sekelompok orang sebagaimana di maksud dalam Pasal U ayat (1) huruf a angka 3 Perki No.l Tahun 2013.

[3.28] Menimbang bahwa dalam hal Pemohon memilih sekelompok orang maka pengajuan permohonan informasi publik kepada Badan Publik, keberatan atas permohonan sengketa intiomasi kepada badan publik dan atau pada saat Permohonan Penvelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi harus konsisten.

[3.29] Menimbang bahwa Majelis Komisoner berpendapat adanya perubahan status Pemohon dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dimana berdasarkan seluruh dokumen (vide .sural P - l .sampai dengan vide .sura! P-H) dan keterangan Pemohon

14

sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.9] status hukum dari perkumpulan menjadi sekelompok orang maka Pemohon tidak dapat dikualitlkasikan sebagai sekelompok orang.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3,20| sampai dengan paragraf [3.29] Majelis berpendapat Pemohon tidak memenuhi s_\arat kedudukan Imkum fle^ui standing)

sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa u

quo.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.31] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Pendidikan kabupaten Sarolangun yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 14 ayat I Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PP No. 41 Tahun 2007). yang dinyatakan: Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. [3.32] Menimbang bahwa tugas dinas daerah berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PP No. 4 i Tahun 2007. disebutkan: Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. [3.33] Menimbang bahwa pertanggungjawaban dinas daerah berdasarkan Pasal 13 (5) PP No. 41 Tahun 2007. disebutkan: Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikola melalui sekretaris daerah. [3.34] Menimbang Termohon adalah dinas daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasmu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. [3.35] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3 I ] sampai dengan paragraf [3.34]

Majelis

berpendapat

bahwa

Termohon

mempunyai

lugas

melaksanakan

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup lugasnya dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah yang berkedudukan di Kabupaten Sarolangun memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.

15

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [3.36J Menimbang bahwa berdasarkan i'akta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan. Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2 .2 j sampai dengan paragraf [2 .4 j (Kronologi).

[3.371Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 22 ayat ( 1) dan ayat (7). Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 37 ayat (2) UU KIP ja n d a Pasal 5 dan Pasal 13 Perki No. I Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu permohonan informasi disertai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

[u.j 8J Menimbang bahwa berdasarkan uraian kronologi permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2 .2 j sampai dengan paragraf/ 2 7 / Majelis menemukan adanya ketidaksesuaian jangka waktu yang ditempuh oleh Pemohon dengan syarat ketentuan jangka waktu yang diatur dalam UU KIP dan Perki No. I Tahun 2013.

[3.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 avat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki I Tahun 2013. disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan PS1 ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya .jangka waktu 30 liari kerja bagi atasan PPiD dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon.

[3.40] Menimbang bahwa pada faktanya. Pemohon mengajukan permohonan PSi ke Komisi Infoimasi Pusat belum pada jangka waktu pengajuan permohonan PSI sebagaimana ditetapkan dalam UU KIP dan Perki I Tahun 2013. Seharusnya Permohonan PSI ke Komisi Informasi Pusat diajukan dalam jangka waktu 14 liari kerja setelah ditemukannya alasan untuk itu, dalam hal ini setelah lewatnya waktu 30 liari kerja bagi bagi Termohon untuk menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon. Dengan demikian seharusnva Permohonan PSI diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (liga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon. 16

yakni dalam kurun waktu 44 hari kerja setelah tanggal 14 Mei 4013 (tanggai diajukan dan diterimanya keberatan Pemohon oleh Termohon. Berdasarkan perhitungan jumlah hari kerja maka Permohonan PSI seharusnya diajukan dalam tenggang waktu tanggal 25 Juni

12 Juli

2013. Sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan PSI pada tanggal 21 Juni 2013 sehingga jelas belum memasuki jangka waktu yang diperkenankan menurut UU KIP dan Perki 1/2013 atau dengan kata lain premature.

[3.41] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.36J sampai paragraf [3.40j Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayal (2) UU K\V/uncio 13 Perki No. 1 Tahun 2013. [3.42] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. I Tahun 2013. mengatur: Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. [3.43] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.42] Majelis memandane perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara a quo.

4. KESIMPULAN

|4.l[

Berdasarkan seluruh

uraian dan fakta

hukum di atas.

Majelis

Komisioner

berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (/ego/ standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3.

1ermohon memiliki kedudukan hukum (legu! standing) sebagai I ermohon dalam sengketa a quo.

4. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan U KIP dan Perki No. 1 I alum 2013.

17

5. AMAR PUTUSAN Memutuskan.

[5.1 [ Menolak permohonan Pemohon untuk seiuruhny a.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis komisioner yaitu Abtlulhamid Dipopramono selaku Ketua merangkap Anggota. Uumad i dan Henny S. Widyaningsiti masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal S Oktober 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal H Oktober 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hafida Kimia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

(Hafida Riana)

18

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada mas\arakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2015 temumu Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jambi, 8 Oktober 2014 Panitera Pengganti

(Hafida Riamu

19