P U T U S A N No. 392 K/TUN/2000 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara Tata Usaha Negara
dalam tingkat kasasi telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : M.
HILMI
BARDAN,
(alm)
yang
dilanjutkan
oleh
ahli
warisnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 30 Mei 2000 yang dibuat dihadapan Kepala Kelurahan Kayumanis No. 213/1.755.02/2000 tanggal 7 Juni 2000 dan Camat Matraman No. 56/1.755/02/2000 tanggal 9 Juni 2000, yaitu : 1. HARIF SETIAWAN, DALIKAH,
4.
HIKMAH
SITI
DALINAH,
SURYAWAN,
HALIMAH,
dalam
Pekerjaan
PNS
2. SITI DALIMAH, 3. SITI
hal
7. ini
Ditjen
5.
M.
KURNIAWAN,
NURHIKMAWATI diwakili
oleh
Perhubungan
M.
dan
6. 8.
Kurniawan,
Udara,
bertempat
tinggal di Jalan Kayumanis VIII, Gang Sengon V No. 23, Rt. 012, Rw. 07, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari para ahli waris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2000, dalam hal ini selanjutnya memberi kuasa kepada : Kamran R. Lossen, SH., dari Bantuan
Hukum
Korpri
Sub
Unit
Direktorat
Jenderal
Perhubungan Udara Dephub, berkantor di Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta, berdasarkan Surat Kusa Khusus tanggal 9 Juni 2000 ; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ; melawan: KEPALA
DINAS
PERUMAHAN
PROPINSI
DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Komplek Dinas-Dinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jati Baru No. 1 Jakarta Pusat, dalam hal hal ini memberi kuasa kepada : 1. Amazon Sinaga, SH., 2. H. Achmad Gandhi Sulhani, SH., 3. Joko Sutrisno Dawoed, SH., 4. M. Yaya Mulyarso, SH., 5. Tb. Ediyanto, SH., 6. Ade Setyartini, SH., 7. Rustiadi Hendi, SH., 8. Elveri, SH. dan Ananda Steka B.S, Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 392 K/TUN/2000
SH.,
semuanya
Pegawai
Pemerintah
Propinsi
Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Komplek Dinas-Dinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2000 ; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang,
bahwa
dari
surat-surat
tersebut
ternyata
bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon
Kasasi
dahulu
sebagai
Tergugat
di
muka
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : 1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah No. 050/1.711.9 tanggal 17 Oktober 1996, tentang Pengosongan Perumahan yang terletak di Jalan Kayumanis VIII Gang Sengon 5 No. 23, Rt. 012/07, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (P-1), yang pada prinsipnya telah mengabulkan permohonan H. Siti Noor Hamzah dengan memutuskan hubungan sewa menyewa rumah telah berakhir, menetapkan uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan penghunian Penggugat tanpa hak serta perintah pengosongan rumah ; 2. Bahwa Tergugat megeluarkan surat bukti P-1 tersebut berdasarkan permohonan H. Siti Noor Hamzah yang dalam hal ini diwakili oleh H. Zulkarnain,
melalui
Surat
Permohonan
Pengosongan
tanggal
30
Nopember 1995 (bukti P-2) dengan alasan-alasan sebagai berikut : a. Bahwa
Termohon
menempati
rumah
tersebut
hanya
sebagai
penyewa ; b. Bahwa sejak akhir tahun 1991, Termohon tidak lagi membayar sewa kepada Pemohon dengan alasan setuju uang sewanya dinaikkan dari Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan ; c. Bahwa sejak Termohon menolak membayar sewa rumah, maka sejak itu pula Pemohon tidak bersedia lagi untuk menyewakan rumah tersebut dan seterusnya ;
Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 392 K/TUN/2000
d. Bahwa rumah tersebut akan Pemohon pakai sendiri untuk keluarga ; e. Mohon agar rumah tersebut dikosongkan tanpa syarat kepada Pemohon selaku pemilik yang sah sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum ; 3. Bahwa atas permohonan H. Siti Noor Hamzah, Penggugat telah mengajukan surat jawaban kepada Tergugat (bukti P-3), antara lain : a. Sewa menyewa rumah tersebut pakai syarat uang kunci/uang hilang ; b. Kalau yang punya rumah mau mengusir, harus memberikan uang pengusiran ; c. Sewa menyewa sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 1984 dan sejak dikeluarkan uang Ireda dibayar oleh Termohon ; d. Mulai
tahun
1985
Surat
Ireda
dipinjam
H.
Zulkarnain
dan
menggantikan dengan namanya ; e. Tahun 1968 rumah disebelah roboh dan diperbaiki dengan biaya Termohon atas permintaan H. Siti Noor Hamzah ; f.
Uang sewa Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) tahun 1981, Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) tahun 1984, Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) tahun 1986 dan 1991 dinaikkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Termohon minta pertimbangan/kebijaksanaan untuk tidak dinaikkan dulu karena Termohon hanya seorang pensiunan yang tidak ada penghasilan lain ;
g. Tidak benar sejak bulan Desember 1991 tidak membayar sewa rumah, Termohon bayar terus melalui Kantor Pos ; 4. Bahwa surat bukti P-1 telah memenuhi ketentuan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, karena dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, dengan kata lain surat tersebut nyata-nyata ada bentuknya dan ditujukan kepada Penggugat dan telah berakibat hukum terhadap kepentingan Penggugat secara keperdataan ; 5. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat, karena dengan dikeluarkannya surat bukti P-1 Penggugat sangat
Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 392 K/TUN/2000
dirugikan
serta
Tergugat
telah
bertentangan
dengan
Peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, bertentangan
dengan
rasa
kepatutan
dalam
masyarakat
dan
merupakan perbuatan melawan hukum, antara lain sebagai berikut : a. Bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 tentang hubungan sewa menyewa perumahan
dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun
1994. Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981 Pasal 10 ayat
(1)
disebutkan,
berdasarkan
“Penghentian
kesepakatan
kedua
hubungan
belah
sewa
pihak”
dan
menyewa ayat
(3)
disebutkan, “Penghentian hubungan sewa menyewa perumahan tanpa kata sepakat kedua belah pihak hanya dapat dilakukan dengan Putusan Pengadilan Negeri”. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun
1994 Pasal 22 disebutkan, Penye-
lesesaian sengketa penghunian rumah oleh bukan pemilik dilakukan melalui Pengadilan Negeri ; Dalam
hal
ini
Tergugat
telah
mengambil
kesimpulan
bahwa
hubungan sewa menyewa antara Penggugat dengan H. Siti Noor Hamzah telah berakhir, sebelum ada penyelesaian antara para pihak secara musyawarah atau putusan Pengadilan Negeri, oleh karena permasalahan antara Penggugat
dengan H. Siti Noor
Hamzah telah mengarah pada sengketa hubungan sewa menyewa rumah yang harus diselesaikan secara keperdataan ; b. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan diluar kewenangannya, dengan mengeluarkan Surat Perintah
Pengosongan (Bukti P-1),
Tergugat seharusnya menetapkan besarnya sewa rumah yang belum ada kesepakatan besarnya harga sewa rumah yang belum ada kesepakatan antara Penggugat dengan H. Siti Noor Hamzah dan
bukan
memutuskan
hubungan
sewa
menyewa
serta
mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan Rumah, karena hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981 ;
Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 392 K/TUN/2000
c. Bahwa tanpa
Tergugat dilandasi
telah
melakukan
dengan
tindakan
pertimbangan
sewenang-wenang
yang
cermat,
karena
Tergugat telah menyimpulkan bahwa penghunian Penggugat tanpa hak
(Bukti
P-1
memperhatikan
Konsideran
makna
Menimbang
Penggunaan
angka
Perumahan
5),
tanpa
Tanpa
Hak,
sebagaimana ditegaskan dalam keputusan Menteri Sosial RI. No. 18/HUK/KEP/V/1982
tentang
petunjuk
pelaksanaan
Peraturan
pemerintah No. 55 Tahun 1981, yang dalam lampiran angka IV butir 6.a.1 disebutkan, “kwalifikasi penggunaan perumahan tanpa hak sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981
antara
menghuni
lain
apabila
seseorang
atau menggunakan
atau
perumahan
badan
memasuki,
dengan menyerobot
tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik atau yang berhak memberi izin”. Dalam hal ini kesimpulan Tergugat bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, karena hubungan sewa menyewa rumah antara Penggugat dengan H. Siti Noor Hamzah telah berlangsung sejak tahun 1954. Tergugat juga secara tidak adil dan sepihak, menetapkan uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa mempertimbangkan itikad baik Penggugat yang telah menempati/mengamankan rumah yang dibiarkan pemiliknya bertahun-tahun sejak tahun 1954. Membayar Ireda/PBB sampai dengan tahun 1984 dan kepentingan sosial Penggugat. Oleh karena sebelum Tergugat mengeluarkan surat bukti P-1 Penggugat telah dipanggil untuk menghadap kepada Tergugat
dan
pada
saat
itu
Penggugat
telah
mengajukan
permohonan ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada H. Siti Noor Hamzah, apabila yang bersangkutan menghendaki pemutusan hubungan sewa menyewa rumah secara sepihak ; Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan surat bukti P-1 telah melakukan tindakan sebagai berikut : -
Melakukan tindakan yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981 Pasal 10 ayat (1 dan 3) dan Pasal 14 ayat (4), Peraturan Pemerintah
Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 392 K/TUN/2000
No. 44 Tahun 1994, sebagamana diisyaratkan Pasal 53 ayat (2) sub a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ; -
Melakukan
pelanggaran
azas
kecermatan
dan
penyalah
gunaan
wewenang serta tindakan sewenang-wenang yang dianut dalam Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) sub b dan c Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ; Bahwa berdasarkan
pertimbangan Pasal 67 ayat (2) Undang-
undang No. 5 Tahun 1986, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua atau
Majelis
mengeluarkan
hakim surat
yang
memeriksa
perkara
penetapan/penundaan
ini,
terlebih
kiranya
berkenan
dahulu
terhadap
pelaksanaan Surat Tergugat (bukti P-1) yang digugat selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sebagaimana memenuhi Pasal 67 ayat (4) sub a Undang-undang No. 5 Tahun 1986, yaitu terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat menderita Tergugat
serta (bukti
kepentingan P-1)
tetap
Penggugat
sangat
dilaksanakan,
dirugikan
berdasarkan
jika
surat
alasan-alasan
sebagai berikut : -
Penggugat akan sangat menderita karena sulit mendapatkan tempat hunian baru dalam waktu singkat ;
-
Penggugat sangat dirugikan karena uang ganti rugi yang ditetapkan hanya
Rp.
2.000.000,-
(dua
juta
rupiah),
sehingga
tidak
dapat
digunakan untuk mencari tempat hunian yang layak untuk dapat menampung Penggugat dan keluarganya ; Bahwa berdasarkan hal-hal
tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta agar memberikan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PENUNDAAN : -
Mengabulkan permohonan Penundaan/Penangguhan terlebih dahulu pelaksanaan Surat No. 050/1.711.9 tanggal 17 Oktober 1996 (bukti P1) tersebut, karena terdapat keadaan yang sangat mendesak ;
DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 050/1.711.9 tanggal 17 Oktober 1996, tentang Pengosongan Perumahan yang terletak di Jalan Kayumanis VIII, Gang Sengon 5, Nomor : 23, Rt. 012/07,
Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 392 K/TUN/2000
Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang diterbitkan oleh Tergugat (bukti P-1) ; 3.
Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta
telah
mengambil
TUN/1996/PTUN-JKT.
putusan,
tanggal
yaitu
putusannya
No.
188/G.
24 Juni 1997 yang amarnya sebagai
berikut : 1. 2.
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; Menyatakan
tidak
sah
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
yang
diterbitkan Tergugat, Kepala Dinas Perumahan Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, berupa Surat Perintah Pengosongan
050/1.711.9
tanggal
17
Oktober
1996,
tentang
Nomor :
Pengosongan
Perumahan yang terletak di Jalan Kayumanis VIII, Gang Sengon 5, Nomor : 23, Rt. 012/07, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ; 3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara a quo ;
4.
Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai putusan ini berjumlah Rp. 65.000,(enam puluh lima ribu rupiah) ;
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan
Tergugat telah
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 76/B/1998/PT.TUN.JKT.
tanggal 5 April 1999 yang amarnya adalah
sebagai berikut : -
Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/G.TUN/1996/PTUN-JKT. Tertanggal 24 Juni 1997 yang dimohonkan banding ;
MENGADILI SENDIRI : -
Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
-
Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Penggugat/Terbanding
pada tanggal 30 Mei 2000 kemudian
terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya
Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 392 K/TUN/2000
berdasarkan
surat
kuasa
khusus
tanggal
9
Juni
2000
diajukan
permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juni 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 046/KAS-2000/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 Juni 2000 ; Bahwa setelah itu Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Juni 2000 telah
diberitahu
diajukan
tentang
jawaban
memori
memori
kasasi
kasasi
yang
dari
Penggugat/Terbanding,
diterima
di
Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Juli 2000 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1.
Bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 menyatakan : “Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1992 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 yang menyebutkan bahwa penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin dari pemilik” ; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tersebut jelas salah dalam menerapkan hukum, oleh karena Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana ancaman hukumnya dalam Pasal 36 ayat (4) “setiap orang atau badan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun ……… dst.” ; Bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, maka harus
dibuktikan
kesalahannya
melalui
proses
penyidikan,
penuntutan dan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Status Pemohon Kasasi bukanlaah terpidana,
Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 392 K/TUN/2000
sehingga tidak tepat apabila Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan, karena telah
bertentangan
dengan
asas
praduga
tidak
bersalah
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena Judex Factie telah terbukti salah menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 76/B/1998/ PT.TUN.JKT. tanggal 5 April 1999 harus dibatalkan ; 2.
Bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 4 s/d 5 menyatakan : “Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa sewa menyewa yang tanpa batas waktu telah berakhir 3 tahun sejak
berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1992 yakni
tanggal 10 Maret 1992, yang nota bene berakhirnya perjanjian sewa menyewa dimaksud adalah tanggal 10 Maret 1995 dan disamping itu pemilik sudah tidak mengizinkan lagi rumah sengketa dihuni oleh Terbanding. Maka dengan demikian penghunian rumah sengketa oleh
Penggugat/Terbanding
dikwalifikasikan
sebagai
penghunian
peraturan
perundang-
tanpa hak atau tidak sah” ; Bahwa
Judex
Factie
telah
menerapkan
undangan secara Strict Law atau secara kaku tanpa mengaitkannya secara
komprehensip
dengan
ketentuan
perundang-undangan
lainnya dan tanpa melihat realitas hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat ; Bahwa sewa menyewa rumah telah terjadi sejak 1954 dan baru pada tahun 1992 pemilik rumah tidak mengijinkan penghuni dengan alasan penghuni tidak memenuhi keinginan pemilik rumah menaikkan harga sewa
dan
pemilik
menggunakan
sendiri
rumah
yang
disewa.
Sedangkan penghuni meminta penundaan menaikan harga sewa dan bila
penghuni
memutuskan
hubungan
sewa
menyewa
secara
sepihak, maka harus memberikan uang pengusiran Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) karena sewa menyewa dengan menggunakan “uang
Kunci”,
jadi
jelas
ada
sengketa
yang
memerlukan
penyelesaian. Sesuai Pasal 14 Undang-undang No. 4 Tahun 1992 menyebutkan
“Sengketa
yang
berkaitan
dengan
pemilikan
dan
pemanfaatan rumah diselesaikan melalui badan peradilan sesuai
Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 392 K/TUN/2000
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah
“Penyelesaian
No.
sengketa
44
Tahun
penghunian
rumah
1994 oleh
menyebutkan bukan
pemilik
dilakukan melalui Pengadilan Negeri”. Oleh karena itu tidak tepat dikatakan penghuni
penghunian tanpa
hak
Pemohon atau
tidak
Kasasi sah,
diklasifikasi
karena
sebagai
Pemohon
Kasasi
bukanlah penyerobot dan belum ada putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan hal mempunyai
tersebut. Di samping itu Termohon Kasasi tidak
kewenangan
untuk
memutuskan
hubungan
sewa
menyewa dan menetapkan uang ganti rugi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena hal itu telah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1982 tentang Sengketa Sewa Menyewa Rumah dan Keputusan Menteri Sosial RI. No. 11 Tahun 1977 jo Surat Sekjen Depsos No. 341/Huk/Skl/XII/1994 tanggal 8 Desember 1994 ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat
:
Mengenai alasan-alasan
ke 1 dan ke 2
:
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,
karena
sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, lagi pula alasan-alasan tersebut
mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan
dengan
pelanggaran hukum
adanya
kesalahan
penerapan
hukum,
adanya
yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi
syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau
apabila
Pengadilan
tidak
berwenang
atau
melampaui
batas
wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undangundang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
dalam perkara ini bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 392 K/TUN/2000
Pemohon Kasasi :
M. HILMI BARDAN
(alm) yang dilanjutkan oleh ahli
warisnya HARIF SETIAWAN, dkk. tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004,
Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun
2004
serta
peraturan
perundang-undangan
lain
yang
ber-
sangkutan ; MENGADILI : Menolak BARDAN
(alm)
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : M. HILMI yang
dilanjutkan
oleh
ahli
warisnya
:
1.
HARIF
SETIAWAN, 2. SITI DALIMAH, 3. SITI DALIKAH, 4. SITI DALINAH, 5. M. KURNIAWAN, 6. HIKMAH SURYAWAN, 7. NURHIKMAWATI dan 8. HALIMAH tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara H. Imam Soebechi, dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu SH.,MH. rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc. dan H. Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
beserta
Hakim-Hakim
Anggota
tersebut
dan
dibantu
oleh
Florensani Kendenan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua
ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc. ttd./H. Imam Soebechi, SH.,MH.
:
ttd./
ttd./Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH.
Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 392 K/TUN/2000
Biaya-biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i
Rp.
6.000,-
2. R e d a k s I
Rp.
1.000,-
3. Administrasi Kasasi
Rp. 493.000.-
Jumlah ……………..
ttd./ Florensani Kendenan, SH.,MH.
Rp. 500.000,-
Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI., SH. NIP. : 220 000 754
Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 392 K/TUN/2000
