PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL DI PROPINSI SUMATERA BARAT Sisri Yanti, Ethika, Resti Yulistia Muslim Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Email:
[email protected] ABSTRACT
This study aims to examine variable local own revenues, general allocation fund, specific allocation fund, budget surplus and area of effect on capital expenditure. The sample used in this study were all made in a sample population of 19 districts / cities in the province of West Sumatra, which is composed of 12 regencies and 7 cities. Sampling using census method. Census method is a method by taking a sample of the whole district / city in Sumatra weight. Data analysis was wearing the classic assumption test and multiple linear regression analysis to test and prove the research hypothesis. The analysis showed that the regional income has no effect on capital expenditures, general allocation fund has no effect on capital expenditures, a special allocation effect on capital expenditures, budget surplus effect on capital expenditure budget and the area of influence on capital expenditure. Keywords: Local Own Revenue, General Allocation Fund, Spesific Allocation Fund, Budget Surplus , Broad Areas , Capital Expenditure .
1.
pemerintah daerah baik dalam bentuk uang,
Latar Belakang Masalah Otonomi
daerah
merupakan
hak,
barang dan jasa pada tahun anggaran yang
wewenang, dan kewajiban daerah otonom
harus
untuk mengatur dan pengurusan sendiri urusan
merupakan
pemerintah
masyarakat
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
setempat sesuai dengan peraturan perundang-
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
undangan. Otonomi daerah sebagai amanat UU
dan
No. 22 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan
(Ardhani, 2012).
dan
kepentingan
dianggarkan
dalam
rencana
ditetapkan
dengan
APBD.
keuangan
APBD tahunan
peraturan
daerah
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah
Desentralisasi fiskal diharapkan dapat
daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang
terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
sektor terutama sektor publik. Peningkatan
(Ardhani, 2012).
layanan publik diharapkan bisa meningkatkan
Anggaran daerah merupakan rencana
daya tarik bagi investor untuk membuka usaha
keuangan yang dijadikan pedoman pemerintah
di daerah. Hal ini bisa terwujud apabila ada
daerah dalam memberikan pelayanan publik. Di
upaya
Indonesia, anggaran daerah disebut dengan
berbagai
anggaran
daerah
Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan
(APBD), Seluruh penerimaan dan pengeluaran
alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan
pendapatan
dan
belanja
1
pemerintah dengan cara memberikan fasilitas
untuk
investasi.
ini.
Di
satu
sisi
desentralisasi
fiskal
kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan
memberikan kewenangan yang besar dalam
fiskal antara suatu daerah dengan daerah
pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain muncul
lainnya.
persoalan baru, dikarenakan tingkat persiapan
tersebut, pemerintah pusat mentransfer dana
fiskal daerah yang berbeda-beda (Ardhani,
perimbangan yaitu: Dana Alokasi Khusus,
2012).
Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Nuarisa (2013) menyatakan belanja
modal
memiliki
peranan
mengatasi
ketimbangan
Salah satu dana perimbangan dari pemerintah
karena
ini yaitu Dana Alokasi umum, Dana alokasi
memiliki masa manfaat jangka panjang untuk
umum merupakan dana yang berasal dari
memberiikan layanan kepada publik. Alokasi
pemerintah pusat yang di ambil dari APBD
belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk
keuangan
kelancaran
kebutuhan
pelaksanaan
penting
Untuk
tugas
pemerintah
antar
pengeluaran
maupun untuk fasilitas publik. Untuk dapat
dalam
meningkatkan pengalokasian belanja modal,
(Ardhani, 2012).
maka perlu diketahui variabel-variabel yang
daerah
rangka
untuk
membiayai
pemerintah
daerah
pelaksanaan
desentralisasi
pusat
memberi
Pemerintah
berpengaruh terhadap belanja modal, seperti
pendelegasian wewenang kepada pemerintah
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana
Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan
dan
Anggaran dan Luas Wilayah.
merupakan dana yang bersumber dari APBD
prasarana.
Dana
Alokasi
Khusus
Menurut UU No. 32 Tahun 2004,
yang dialokasikan kepada daerah tertentu
Pendapatan asli daerah merupakan sumber
dengan tujuan untuk membantu mendanai
penerimaan pemerintah daerah yang berasal
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan
dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.
yang dimiliki. Pendapatan asli daerah terdiri
33 Tahun 2004).
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
Selain dari PAD dan transfer dari pusat
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
untuk mendanai kegiatannya, Pemda juga dapat
dan lain-lain pendapatan yang sah (Pradita,
memanfaatkan Sisa lebih pembiayaan anggaran
2013). Dengan adanya peningkatan pendapatan
tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih
asli daerah diharapkan dapat meningkatkan
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
investasi belanja modal pemerintah daerah,
selama satu periode anggaran. Dalam acara
sehingga
penyerahan DIPA 2012 di Istana Negara,
pemerintah
memberikan
kualitas
pelayanan publik yang baik.
Presiden
Setiap daerah mempunyai kemampuan
Susilo
menyampaikan
keuangan yang tidak sama dalam mendanai
infrastruktur 2
di
Bambang
Yudhoyono
bahwa
pembangunan
Indonesia
yang
belum
memuaskan
dan
menghendaki
agar
sisa
Perbedaan
penelitian
ini
dengan
anggaran tidak digunakan untuk keperluan yang
penelitian terdahulu, pada penelitian ini peneliti
tidak jelas namun dapat digunakan untuk
menambahkan variabel independen yaitu Dana
pembangunan
Alokasi
infrastruktur.
Prasetyantoko
Khusus,
Sisa
Lebih
Pembiayaan
dalam harian seputar Indonesia (21/12/11)
Anggaran dan Luas Wilayah, karena pada
yakin
yang
penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013)
menganggur bisa dialokasikan untuk belanja
Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan
yang memberikan nilai tambah dan mampu
terhadap belanja modal dan penelitian yang
menstimulasi
dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012)
bahwa
anggaran
laju
negara
pertumbuhan
ekonomi
nasional (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).
SiLPA dan Luas Wilayah juga berpengaruh
Anggaran belanja modal didasarkan
signifikan terhadap belanja modal. Juga terletak
pada kebutuhan daerah akan sarana, prasarana
pada objek penelitiannya. Pada penelitian
baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas
terdahulu yang menjadi objek penelitian adalah
pemerintahan maupun untuk kegiatan publik.
di Propinsi Jawa Timur periode 2007-2011,
Dalam penjelasan UU No. 33 Tahun 2004,
sedangkan pada penelitian ini yang menjadi
salah
objek penelitian adalah di Propinsi Sumatera
satu
kebutuhan
variabel atas
yang
mencerminkan
penyediaan
sarana
dan
Barat dan memperpanjang periode penelitian
prasarana adalah luas wilayah. Daerah dengan
yaitu 2007-2012.
wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan
2.
sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: H1 :
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
&
H2 :
Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
Penelitian ini mengacu pada penelitian
H3 :
Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
H4 :
SiLPA berpengaruh positif Belanja Modal
H5 :
Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang
Pengembangan Hipotesis
tidak
begitu
luas
(Kusnandar
Siswantoro, 2012).
yang di lakukan Pradita (2013), yang meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Propinsi Jawa Timur 2007–2011. Hasil penelitiannya
menunjukkan
bahwa
Dana
Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan
Berdasarkan
diatas
Penelitian
Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap
digambarkan pada Gambar 2.1 di bawah ini:
3
penelitian
ini
Model
terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli
Belanja Modal.
dalam
uraian
terhadap
dapat
Gambar 2.1 Model Penelitian
dikeluarkan Pemerintah Daerah pada periode Tahun 2007-2012, yang terdiri dari PAD, DAU, DAK, SILPA, LW. Variabel dependen (Y)
Pendapatan Asli Daerah(PAD)
dalam penelitian ini yaitu belanja modal, Menurut Mardiasmo (2009) Belanja modal
Dana Alokasi Umum(DAU)
merupakan
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Belanja Modal
pengeluaran
anggaran
untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari: belanja tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SiLPA)
tak berwujud. Belanja Modal dapat diukur dengan rumus:
Luas Wilayah
Belanja M odal Belanja tanah Belanja peralatan dan mesin Belanja gedung dan bangunana Belanja jalan Irigasi Belanja asset tetap lainnya
3. Metodologi Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah 19 Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota dan
Variabel independen dalam penelitian
menyajikan laporan Anggaran Pendapatan dan
ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Kabupaten/Kota dan Realisasi APBD
sebagai variabel X1, Dana Alokasi Umum
yang dikeluarkan pemerintah daerah pada
(DAU) sebagai variabel X2, Dana Alokasi
periode Tahun 2007-2012 Teknik penelitian ini
Khusus (DAK) sebagai variabel X3, Sisa lebih
menggunakan metode sensus. Sampel dalam
pembiayaan anggaran sebagai variabel X4, Luas
penelitian ini adalah semua populasi di jadikan
Wilayah sebagai variabel X5.
sampel yaitu 19 Kab/Kota di Propinsi Sumatera
Menurut Halim (2007) Pendapatan Asli
Barat, yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh
kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya
adalah data sekunder. Dalam penelitian ini data
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan
di peroleh dari website Dirjen Perimbangan Keuangan
Pemerintah
daerah sesuai dengan peraturan perundang-
Daerah:
undangan yang berlaku. Pendapatan Asli
www.djpk.depkeu.go.id, www.bps.go.id, BPS
Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi
pusat Sumatera Barat. Dari sumber data
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
tersebut diperoleh data kuantitatif berupa data
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah
laporan keuangan dan Realisasi APBD yang 4
yang sah. Pendapatan Asli Daerah dapat diukur
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam
dengan rumus:
APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
PAD
SiLPA dapat diukur dengan rumus:
Pajak daerah Re stribusi daerah
Tingkat Pembiayaan SiLPA Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya dibagi dengan Total belanja
Hasil pengolahan daerah yang dipisahkan Lain lain PAD yang sah
Dana
Alokasi
Umum
merupakan
Luas
wilayah
adalah
ruang
yang
transfer yang bersifat umum dari Pemerintah
merupakan kesatuan geografis beserta segenap
Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi
unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya
ketimpangan horizontal dengan tujuan utama
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan
pemerataan
atau aspek fungsional kecil (Siswantoro, 2012).
daerah.
kemampuan
Dana
Alokasi
keuangan Umum
antara
diberikan
Analisis data dalam penelitian ini
berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar
menggunakan
(Wertianti& Dwirandra, 2013). Dana Alokasi
menggunakan model Regresi Linear Berganda.
Umum untuk daerah dapat diukur dengan
Untuk masuk ke model regresi tersebut, data
rumus:
harus diuji asumsi klasik terlebih dahulu. DAU Celah fiskal Alokasi dasar
Pengujian
Dana Alokasi Umum dalam penelitian
normalitas,
statistik
asumsi uji
parametrik
klasik
terdiri
dengan
dari
uji
multikolinieritas,
uji
ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi
autokorelasi dan uji heteroskedastisitas (Gozali,
APBD Pemerintah Daerah 19 Kab / Kota di
2011). Pengujian hipotesis yang digunakan
Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2007 –
adalah uji R2, uji F, dan uji t. Seluruh data yang
2012.
dapat diolah menggunakan program SPSS Menurut Bastian (2006) Dana Alokasi
Model Penelitian yang digunakan dalam
Khusus merupakan dana yang bersumber dari
penelitian ini adalah model regresi berganda.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Persamaan model regresi berganda adalah:
(APBN) yang dialokasikan kepada daerah
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 + b5X5+ ε
tertentu
dengan
tujuan
untuk
membantu
Dimana:
mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Y a X1 X2 X3 X4 X5 b1
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus untuk masingmasing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Menurut Mahmudi (2010) Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara
b2
realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta 5
= = = = = = = =
Belanja Modal Konstanta Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Luas Wilayah Koefisien Regresi pendapatan Asli Daerah = Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum
b3 b4 b5 ε
= Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus = Koefisien Regresi SILPA = Koefisien Regresi Luas Wilayah = Error
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 4.1 Deskriptif Statistik Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian Keterangan
N
Minimum
Maksimum
Rata-Rata
Std Deviasi
Pendapatan Asli Daerah
114
77360806
189450840
31174670,79
26273089,29
Dana Alokasi Umum
114
27157819
871875666
334955662,3
135926728,8
Dana Alokasi Khusus
114
1181300
256127434
44619077,09
31492344,73
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
114
5201400
284480034
75570315,26
49501479,99
Luas Wilayah
114
2300
601135
2226,1737
1932,777592
Belanja Modal
114
24153293
220092586
95979411,63
34616034,84
Sumber: Pengolahan Data Sekunder 2014
membuktikan kebenaran hipotesis yang telah
4.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik Uji normalitas merupakan normalnya
diajukan
dalam
penelitian
ini.
Uji
sebuah item ditentukan dari nilai asymp sig
Multikolinearitas Dari hasil analisis, didapat
yang dihasilkan dalam pengujian yang harus >
lima variabel bebas (Independent) dalam
alpha 0,05. Dengan pengujian One Sample
penelitian ini nilai VIF-nya di bawah 10 dan
Kolmogorov Smirnov Test dapat diketahui
tolerance nya mendekati 1. Ini berarti bahwa
bahwa
tidak terjadi multikolenearitas antara variabel
data
yang
penulis
kumpulkan
berdistribusi normal. Hasil ini dapat dilihat dari
bebas
Asymp.Sig. (2-tailed) seluruh variabel besar dari
disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas
alpha 0,05, yaitu variabel X1 nilai sig. sebesar
(independent) berupa Pendapatan Asli Daerah,
0,248>0,05, X2 nilai sig. sebesar 0,192>0,05,
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
X3 nilai sig. sebesar 0,358>0,05, X4 nilai sig.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas
sebesar 0,598>0,05, X5 nilai sig. sebesar
Wilayah tersebut memenuhi persyaratan asumsi
0,124>0,05,
klasik
dan
Y
nilai
sig.
sebesar
tersebut.
tentang
Dengan
demikian,
multikolinearitas.
dapat
Uji
0,337>0,05, . Ini menunjukkan bahwa secara
Autokorelasi merupakan pengujian asumsi
umum data yang ditemukan sudah memenuhi
dalam regresi dimana variabel dependen tidak
asumsi
kenormalan data sehingga pengujian
berkorelasi dengan dirinya sendiri. Dari hasil
statistic parametric dapat dilakukan untuk
Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 6
1,963. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai
tabel
dengan
menggunakan
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis
derajat
Untuk membuktikan bahwa pendapatan
kepercayaan 5% (persen), jumlah sampel 114,
asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi
dan variabel bebas/independen (k)= 5 maka
khusus, sisa lebih pembiayaan modal, dan luas
nilai Durbin-Watson dl sebesar 1,963. Uji
wilayah
Heteroskedastisitas Tidak terdapat pola yang
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal
jelas, yaitu titik-titiknya menyebar, maka
maka dilakukan pengujian dengan persamaan
diindikasikan
masalah
analisis regresi linear berganda. Dari output
heteroskedastisitas. Jadi dapat disimpulkan
perhitungan menggunakan program SPSS dapat
model
dibentuk
tidak
regresi
terdapat
tidak mengandung adanya
heteroskedastisitas.
secara
suatu
parsial
persamaan
atau
individu
regresi
linear
berganda sebagai berikut: Tabel 4.5 Hasil Pengujian Regresi Berganda
Keterangan Koefisien thitung Konstanta 4,379 4,818 Pendapatan Asli Daerah 0,030 0,456 Dana Alokasi Umum 0,036 0,449 Dana Alokasi Khusus 0,221 2,852 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,155 3,220 Luas Wilayah 0,050 2,305 Sumber: Data sekunder diolah data sekunder, 2014 1. Koefisien Determinasi (R2) Berdasarkan
hasil
Sig
Kesimpulan
0,649 0,654 0,005 0,002 0,023
Ditolak Ditolak Diterima Diterima Diterima
bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah
pengujian
dengan
(X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi
menggunakan output SPSS diperoleh koefisien
Khusus (X3), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
determinasi (R2) sebesar 0,320 = 32%. Hal ini
(X4) dan Luas Wilayah (X5) mempunyai
dapat diartikan bahwa Belanja Modal secara
pengaruh yang signifikan terhadap Belanja
bersama-sama dipengaruhi oleh Pendapatan
Modal.
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus,
Sisa
Lebih
Pembiayaan
Anggaran, dan Luas Wilayah sebesar 32%, sedangkan selebihnya
yaitu sebesar 68%
dipengaruhi oleh faktor yang lain. 2. Uji F (Uji Statistik F)
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa nilai F-hitung (10,087) dengan
nilai
sig.
0,000.
Artinya
secara 7
3. Uji t (Uji Statistik t) Coefficientsa
Model 1
Uns tandardized Coefficients B Std. Error 4.379 .909 .030 .067 .036 .081 .221 .078 .155 .048 .050 .022
(Cons tant) LOGX1 LOGX2 LOGX3 LOGX4 LOGX5
Standardized Coefficients Beta
t 4.818 .456 .449 2.852 3.220 2.305
.042 .043 .271 .265 .243
Sig. .000 .649 .654 .005 .002 .023
a. Dependent Variable: LOGY
Penelitian sebelumnya yang dilakukan
4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
oleh
Wandira
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai
penelitian yang sama dengan penelitian penulis
0,649>0,05,
Artinya
terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan
Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh
karena PAD lebih banyak digunakan untuk
signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini
membiayai belanja yang lain, seperti belanja
dapat
yang
rutin dan belanja operasional. Pradita (2013)
rentangnya sangat jauh, yaitu antara Kabupaten
juga mendukung penelitian penulis bahwa
Pariaman dan Kota Padang, terbukti dari hasil
Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh
analisis deskriptif yang menunjukkan rata-rata
terhadap Anggaran Belanja Modal.
dikarenakan
diterima.
ada
nilai
PAD
berpengaruh
hasil
yaitu
H0
tidak
memberikan
sig. lebih besar dari alpha yaitu sebesar maka
PAD
(2013)
signifikan
PAD berjumlah Rp 31.174.670,79 dengan
Berdasarkan bukti empiris tersebut,
rincian nilai terendah Rp 77.360.806 terdapat di
peningkatan PAD tidak dapat mempengaruhi
Kabupaten Pariaman dan nilai tertinggi Rp
pemerintah
189.450.840 terdapat di Kota Padang. Daerah
Modal Selain itu, dalam penelitian penulis
dengan PAD rendah kemungkinan karena
diketahui bahwa besarnya PAD tidak menjadi
kurangnya
salah satu faktor dalam pengalokasian Belanja
penggalian
sumber-sumber
penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya
ekstensifikasi
Belanja
Hasil penelitian penulis tidak sesuai
dengan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat,
Sari (2008), Wahyuni (2008), Miharbi (2013),
upaya
Wulandari
ini
harus
yaitu
pengalokasian
Modal.
setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya
dalam
diarahkan
dengan
(2008)
dan
Nuarisa
(2013)
mempertahankan dan menggali potensi daerah
memperoleh bukti empiris bahwa Pendapatan
agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. 8
Penelitian penulis juga didukung oleh Surya
(2010)
yang
menyatakan
oleh daerah hanya di peruntukan untuk
bahwa
membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk
Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh
belanja pegawai, barang dan jasa dan hanya
terhadap Belanja Moda.Tetapi Hasil penelitian
sedikit yang digunakan untuk Belanja Modal.
ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan
Hal
tersebut
sejalan
dengan
hasil
oleh Abdullah dan Halim (2004), menemukan
penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar &
bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD
Siswantoro (2012) mengungkapkan bahwa
dan dana perimbangan berpengaruh terhadap
Dana
Belanja Modal secara keseluruhan. Meskipun
terhadap alokasi belanja modal. Hal ini
proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10%
mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum
dari total pendapatan daerah, kontribusinya
yang
terhadap pengalokasian anggaran cukup besar.
digunakan untuk pembangunan daerah yang
Penelitian Syafitri (2009), dalam Miharbi
yang
(2013) menyatakan PAD Mempunyai pengaruh
modal.Tetapi hasil penelitian penulis berbeda
signifikan positif terhadap Belanja Modal.
dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradita
Penelitian penulis tidak mendukung penelitian
(2013) jumlah Belanja Modal dipengaruhi oleh
Darwanto & Yulia Yustikasari (2007), dalam
Dana Alokasi Umum yang diterima dari
Nuarisa (2013) menunjukkan bahwa PAD
pemerintah
berpengaruh terhadap Belanja Modal.
penelitiannya
4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi terhadap Belanja Modal
Umum
Alokasi
selama
Umum
ini
terlihat
diterima
dalam
pusat.
tidak
daerah
alokasi
Miharbi
diperoleh
berpengaruh
tidak
belanja
(2013)
dalam
kesimpulan
Dana
Alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.Sari (2008)
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai
menemukan bahwa Dana Alokasi Umum
sig. sebesar 0,654>0,05, maka H0 diterima.
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Artinya
Wuhyuni (2008) menemukan bahwa Dana
Dana
berpengaruh
Alokasi
signifikan
Umum terhadap
tidak Belanja
Alokasi
Umum
berpengaruh
signifikan
Modal. Hal ini dapat dikarenakan ada nilai
terhadap belanja modal. Nuarisa (2013) tidak
DAU yang rentangnya sangat jauh, yaitu antara
memperkuat
Kabupaten Sawah Lunto dan Kota Padang,
menemukan bahwa kemandirian daerah tidak
terbukti dari hasil analisis deskriptif yang
menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah
menunjukkan rata-rata DAU berjumlah Rp
sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah
334.955.662,3 dengan rincian nilai terendah Rp
daerah terhadap transfer pemerintah pusat
27.157.819 terdapat di Kabupaten Sawah Lunto
(DAU) menjadi semakin tinggi.
bukti
empiris
tersebut.Dia
dan nilai tertinggi Rp 871.875.666 terdapat di
Berdasarkan bukti empiris tersebut,
Kota Padang. Daerah dengan DAU rendah
peningkatan DAU tidak dapat mempengaruhi
kemungkinan di karenakan DAU yang diterima
pemerintah 9
dalam
pengalokasian
Belanja
Modal. Selain itu, dalam penelitian penulis
satu sumber pendanaan untuk Belanja Modal.
diketahui bahwa besarnya DAU tidak menjadi
Hal
salah satu faktor dalam pengalokasian Belanja
hubungan antara pemberian dana transfer dari
Modal.Hal ini disebabkan karena besarnya
pemerintah
alokasi DAU relatif kecil dibandingkan dengan
anggaran pengeluaran daerah melalui Belanja
dana perimbangan lainnya, seperti DAK dan
Modal.
DBH.
4.3.4 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal
Dana Alokasi Umum dalam penelitian
ini
mengindikasikan
pusat
bahwa
(DAK)
dengan
terdapat
alokasi
ini dapat diketahui dari Laporan Realisasi
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai
APBD pemerintah daerah Kabupaten/Kota di
sig. sebesar 0,002<0,05, maka Ha diterima.
Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2007-2012.
Artinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
4.3.3 Pengaruh Dana Alokasi terhadap Belanja Modal
berpengaruh
Khusus
signifikan
terhadap
Belanja
Modal. Dimana apabila terjadi kenaikan Sisa
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai
Lebih Pembiayaan Anggaran maka Belanja
sig. sebesar 0,005<0,05, maka Ha diterima.
Modal juga akan meningkat.
Artinya dana alokasi khusus berpengaruh
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
signifikan terhadap Belanja Modal. Semakin
oleh Sugiarthi dan Supatmi (2013) menemukan
tinggi dana alokasi khusus yang diterima daerah
bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap
maka akan semakin tinggi pula Belanja
Belanja Modal. Penelitian ini didukung oleh
Modalnya.
Siswantoro (2012) menyatakan bahwa SiLPA
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
oleh Anggiat Situngkir (2009) dalam Wandira
Hal
(2013) menyatakan Dana Alokasi Khusus
merupakan salah satu sumber pendanaan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Belanja Modal.
anggaran Belanja Modal. Penelitian yang
ini
mengindikasikan
SiLPA
tahun
bahwa
sebelumnya
SiLPA
yang
dilakukan oleh Miharbi (2013) Dana Alokasi
merupakan penerimaan pembiayaan digunakan
Khusus berpengaruh positif dan signifikan
untuk
terhadap alokasi
realisasi pendapatan lebih kecil dari pada
Belanja Modal. Penelitian
menutupi
anggaran
realisasi
menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus
kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung
berpengaruh terhadap Belanja Modal.Nuarisa
(belanja barang dan jasa, Belanja Modal, dan
(2013) hasil penelitian ini juga menyatakan
belanja pegawai) dan mendanai kewajiban
bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh
lainnya yang sampai dengan akhir tahun
positif
Belanja
anggaran belum diselesaikan. Penelitian yang
Modal.Dana alokasi khusus merupakan salah
dilakukan Ardhini (2011) dalam Siswantoro
signifikan
terhadap
10
mendanai
apabila
penulis juga mendukung oleh Wandira (2013)
dan
belanja,
defisit
pelaksanaan
(2012)
menyatakan
SiLPA
berpengaruh
2. Pendapatan
terhadap Belanja Modal. 4.3.5 Pengaruh Luas Belanja Modal
Asli
Daerah
tidak
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Wilayah
terhadap
Modal, hal ini terlihat bahwa nilai sig. sebesar 0,649>0,05, maka H0 diterima.
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai
Dimana
apabila
terjadi
kenaikan
sig. sebesar 0,023<0,05, maka Ha diterima.
Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 unit
Artinya luas wilayah berpengaruh signifikan
maka
terhadap Belanja Modal. Dimana apabila terjadi
meningkat.
Belanja
Modal
tidak
akan
kenaikan luas wilayah sebesar 1 unit maka
3. Dana alokasi umum tidak berpengaruh
Belanja Modal akan meningkat sebesar satu-
signifikan terhadap belanja modal hal ini
satuan.
terlihat dari nilai sig. sebesar 0,654>0,05, Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
maka H0 diterima. Dimana apabila terjadi
oleh Siswantoro (2012) menyatakan Luas
kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar
wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja
1 unit maka Belanja Modal tidak akan
Modal. Hal ini mengidentifikasi bahwa Belanja
meningkat.
Modal akan sangat dipengaruhi oleh luas
4. Dana alokasi umum tidak berpengaruh
wilayah.
signifikan terhadap belanja modal hal ini
Anggaran Belanja Modal didasarkan
terlihat dari nilai sig. sebesar 0,654>0,05,
pada kebutuhan daerah akan sarana dan
maka H0 diterima. Dimana apabila terjadi
prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan
kenaikan dana alokasi umum sebesar 1
tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas
unit, maka Belanja Modal tidak akan
publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas
meningkat.
membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih
5. Dana
alokasi
khusus
berpengaruh
banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada
signifikan terhadap belanja modal nilai
publik bila dibandingkan dengan daerah dengan
sig.
wilayah yang tidak begitu luas.
diterima. Dimana apabila semakin tinggi
sebesar
0,005<0,05,
maka
Ha
dana alokasi khusus yang diterima daerah 5. Kesimpulan dan Saran
maka
5.1 Kesimpulan
Modalnya
1. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,320.
6. Sisa
semakin
lebih
tinggi
pula
pembiayaan
Belanja
anggaran
Hal ini menunjukkan bahwa variabel
berpengaruh signifikan terhadap Belanja
independen mampu menjelaskan variabel
Modal nilai sig. sebesar 0,002<0,05, maka
dependen sebesar 32%, dan sisanya
Ha diterima. Dimana apabila terjadi
sebesar 68% mempengaruhi oleh variabel
kenaikan sisa lebih pembiayaan anggaran
lain di luar model. 11
Modal”. Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro.
sebesar 1 unit, maka Belanja Modal akan meningkat.
Bastian, Indra. 2006. “Akuntansi Publik”. Erlangga. Jakarta.
7. Luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal nilai sig. sebesar
Daerah.
Sektor
Darmawan, Emil. 2013. “Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal” . Jurnal Akuntansi Pemerintah.
0,023<0,05, maka Ha diterima. Dimana apabila terjadi kenaikan luas wilayah sebesar 1 unit maka Belanja Modal akan meningkat.
Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”. Universitas Diponegoro. Semarang.
8. Dari hasil pengujian keseluruhan (Uji F), nilai F-Hitung adalah lebih besar dari F-Tabel (25,029>4,46). Artinya semua variabel independen
secara
Halim, Abdul. 2004. “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja modal (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali)”. Jurnal Ekonomi. STEI No. 2.
keseluruhan
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
______. 2007. “Akuntansi Keuangan Daerah”. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
5.2 Saran Pemerintah daerah perlu mendorong
Jensen, Michael C dan Willian H Meckling. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. Oktober, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran,
dan
Luas
Wilayah. Kepada peneliti selanjutnya hendaknya
Mahmudi. 2006. “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penerbit Andi. Yogyakarta.
dapat melakukan penelitian ini lebih lanjut tentang
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
Belanja Modal, dengan menggunakan variabel-
______. 2010. “Manajemen Keuangan Daerah”. Erlangga. Jakarta.
variabel bebas lainnya.
Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2006. “Akuntansi Sektor Pablik”. BPFE.Yogyakarta.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali. 2005. “Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”. Rajawali. Jakarta.
Mardiasmo. 2004. “Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Ardhani, Pungky. 2012. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja
______. 2009. “Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Andi. Yogyakarta.
12
Miharbi, Liyoni Arista. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal”. Jurnal Akuntansi. Universitas Gorontalo.
Sari,
Indah Permata. 2008. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta.
Sekaran, Uma. 2011. ”Metode Penelitian Bisnis”. Penerbit Salemba Empat.
Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. “Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Setyowati, Lilis dan Suparwati, Yohana Kus. 2012. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, PAD, DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No.1.
Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Accounting Analysis Jurnal. Universitas Semarang.
Siswantoro, Dodik. 2012. “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal”. Jurnal Ekonomi. Universitas Indonesia.
Nugroho, Fajar. 2012. “Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah)”. UNDIP
Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Supatmi Ni Luluh. 2013. “ Pengaruh PAD, DAU Dan SILPA Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi”. Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.
Oktora, Fahri Eka dan Winston Pontoh. 2013. “Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah”. Jurnal Accontability. Vol. 2 No.1.
Surya,
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”.
Weny Dina. 2010. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Terhadap Anggaran Belanja Modal”. Skripsi.S1 Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71. Tahun 2010 tentang Standar “Akuntansi Pemerintah”. Pradita, Rizanda Ratna. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal”. Jurnal Akuntansi. Universitas Surabaya.
Wahyuni, Sri. 2008. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Skripsi. S1 Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta.
Saragih, Juli Panglima. 2003. “Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi”. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
Wandira, Arbie Gugus. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian
13
Belanja Modal”. Accounting Analysis Jurnal. Universitas Semarang. Wertianti, I G A dan Dwirandra A.A.N.B. 2012. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Aloksi Umum Sebagai Variabel Moderasi”.Jurnal of Accounting. Unuversitas Udayana. Wulandari, Dwi. 2008. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Skripsi. S1 Fakultas Ekonomi.Universitas Bung Hatta. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.www.Bapenas.go Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. www.bepnes.go.id www.bps.go.id www.djpk.depkeu.go.id
14
