PENGARUH PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PADANG (STUDI EMPIRIS PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG)
Chairunnisa, Ethika, Resti Yulistia Muslim Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected] ABSTRACT Local tax is one source of local revenue that has a substantial contribution. Based on data from DPKA Padang more than 60% of revenues derived from the PAD Padang local tax. This study aimed to determine the effect of restaurant tax, hotel tax and advertisement tax to the local tax revenue Padang period 2010-2013. The sample in this research is the realization of a restaurant tax, hotel tax and advertisement tax from the year 2010-2013 for 48 months are January 2010- December 2013 were obtained from DPKA Padang. Analysis techniques are used to test the hypothesis is multiple linear regression analysis which includes the F-test, t test and the coefficient of determination that first tested using the classical assumption includes normality test, multicollinearity and autocorrelation test. Simultant restaurant tax, hotel tax and advertisement tax effect on local tax revenue the city of Padang. And partially restaurant tax effect on local tax revenues, while the hotel tax and partially advertisement tax does not affect the local tax revenue Padang. Keywords: Restaurant Tax, Hotel Tax, Advertisement Tax, Local Tax daerah untuk melakukan otonomi daerah
PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu sumber dengan memberikan kewenangan yang luas, penerimaan terbesar Negara Indonesia. Hal nyata dan bertanggung jawab kepada daerah ini dapat dilihat dari susunan Anggaran untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pendapatan
dan
Belanja
Negara
setiap
Triantoro, dkk (2010) Pajak daerah
tahunnya, lebih dari 70 persen penerimaan merupakan salah satu komponen pendapatan negara berasal dari pajak (Pajak.go.id). asli daerah yang mempunyai prospek yang Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak sangat baik untuk dikembangkan. oleh sebab dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan itu pajak daerah harus dikelola secara pajak daerah. kemudian pajak daerah dibagi profesional dan transparan dalam rangka lagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan optimalisasi pajak kabupaten/kota.
dan
usaha
meningkatkan
kontribusinya terhadap anggaran pendapatan
Berdasarkan Undang-undang Nomor dan belanja daerah. 23
Tahun
Keuangan
2014 Pusat
tentang dan
Perimbangan
Daerah,
Berdasarkan data realisasi PAD Kota
pada Padang yang berasal dari Dinas Pengelolaan
hakekatnya adalah memberikan hak pada Keuangan dan Aset Kota Padang dari tahun 1
2010-2013
lebih
dari
60%
pendapatan asli daerah berasal
sumber cafe yang tercatat 27 unit diantaranya ditutup dari pajak karena roboh atau rusak berat.
daerah. Jika penerimaan pajak daerah kota
Selama
tahun
2010
dilakukan
padang meningkat, maka secara signifikan pembangunan hotel-hotel baru atau perbaikan pendapatan asli daerah juga ikut mengalami terhadap hotel yang mengalami kerusakan. peningkatan.
Hingga akhir 2010 jumlah hotel di Kota
Soamole (2012) Pendapatan Asli Padang kembali meningkat menjadi 67 unit, Daerah
(PAD)
merupakan
salah
satu atau lebih banyak dari sebelum terjadi gempa
komponen APBD yang memliki prospek 2009. Begitu pula tempat usaha berupa rumah yang cukup besar. Dan juga memiliki peran makan, cafe dan warung kopi yang beroperasi yang sangat penting dalam menentukan terus bertambah jumlahnya menjadi 271 unit. kemampuan
daerah
untuk
melakukan (berita.yahoo.com, 2011)
aktivitas pemerintahan dan mencapai target
Pertumbuhan ekonomi Kota Padang
atas program-program pembangunan. Dengan mengalami peningkatan pada tahun 2012 kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk mencapai angka sekitar 6,61 persen, Dimana meningkatkan
kemampuan
seoptimal pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota
mungkin untuk mengatur rumah tangga Padang sempat anjlok sekitar 5,08 persen sendiri, dengan cara menggali segala sumber akibat dana potensial yang ada di daerah.
bencana
gempa.
Membaiknya
pertumbuhan ekonomi tersebut di dorong
Kondisi Kota Padang pasca gempa oleh bergairahnya kembali sektor lapangan tahun 2009 masih belum pulih dan gencarnya usaha bangunan yang menyumbang sekitar isu akan ada gempa yang lebih besar tidak 9,86 persen dari total petumbuhan ekonomi menyurutkan minat investor untuk tetap tersebut. Hal ini terlihat banyaknya bangunan berinvestasi di Kota Padang,
terutama di hotel-hotel baru dengan berbagai kelas,
bidang industri kuliner dan perhotelan, restoran, pusat perdagangan. (indofakta.com, seperti yang kita lihat saat ini semakin 2013) berkembangnya
pertumbuhan
restoran
Dengan berkembangnya pertumbuhan
franchise, cafe, restoran dan hotel berbintang.
usaha-usaha baru tersebut, tentunya pelaku-
Akibat gempa 7,9 SR pada 30 pelaku
usaha membutuhkan ruang untuk
September 2009 jumlah hotel di Padang mempromosikan
usahanya,
menarik
berkurang drastis menjadi 36 unit dari perhatian konsumen dan memperluas pangsa sebelumnya 50 unit sebelum bencana terjadi. pasar. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Sedangkan rumah makan, warung kopi dan pelaku-pelaku usaha tersebut adalah dengan melalui media periklanan/reklame. Seiring 2
dengan
banyak
menggunakan
nya reklame
pelaku dan
usaha perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli meddia Daerah bersumber dari :
periklanan untuk tujuan komersil, pajak
1. Pajak Daerah
reklame
2. Retribusi Daerah
diproyeksikan
akan
mengalami
peningkatan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Berdasarkan data dari DPKA Kota
yg dipisahkan
Padang dan data berita kota Padang bahwa
4. Lain-lain PAD yang sah.
terjadi peningkatan jumlah restoran dan hotel
Menurut Tiantoro, dkk (2010) pajak
pasca gempa 30 September 2009 dan dengan daerah
sebagai
salah
satu
komponen
meningkatnya jumlah restoran dan hotel pendapatan asli daerah memiliki prospek tersebut pelaku-pelaku usaha membutuhkan yang sangat baik untuk dikembangkan, oleh suatu
sarana
untuk
menarik
perhatian sebab itu pajak daerah harus dikelola secara
konsumen dan memperluas pangsa pasar profesional dan transparan dalam rangka melalui media periklanan dan reklame. optimalisasi
dan
usaha
meningkatkan
Peneliti termotivasi untuk meneliti tentang kontribusinya terhadap anggaran pendapatan apakah terdapat pengaruh dari pemungutan dan belanja daerah dan menurut data yang pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame bersumber dari DPKA Kota Padang, lebih terhadap penerimaan pajak daerah Kota dari 60% pendapatan asli daerah berasal dari Padang.
pajak daerah.
Landasan Teori
Pajak Derah Pajak daerah di Indonesia, terakhir
Pendapatan Asli Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 23 diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pertimbangan Keuangan Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan antara Pusat dan Daerah menyatakan bahwa, Retribusi Daerah. Dalam peraturan ini, pajak Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
diperoleh
daerah
yang
dipungut yang terutang oleh orang pribadi atau badan
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan yang bersifat memaksa berdasarkan Undangperaturan perundang-undangan.
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
Pendapatan Asli Daerah bertujuan secara
langsung
memberikan kewenangan kepada Pemerintah keperluan
daerah
dan bagi
digunakan
untuk
sebesar-besarnya
Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi kemakmuran rakyat. daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai
3
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan
Pajak Restoran
Menurut Perda Kota Padang No 3 dan sejenis, serta rumah Kos yang lebih dari Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Pajak 10 (sepuluh) kamar. Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
Subjek Pajak hotel adalah orang
disediakan oleh restoran. Restoran adalah pribadi
atau
badan
yang
melakukan
fasilitas penyedia makanan dan minuman pembayaran kepada orang pribadi atau badan dengan dipungut bayaran yang mencakup yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak hotel juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung adalah orang pribadi atau badan yang bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan mengusahakan hotel. katering.
Objek Pajak Hotel adalah pelayanan
Subjek pajak restoran adalah orang yang
disediakan
oleh
hotel
dengan
pribadi atau badan yang membeli makanan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai dan/atau minuman dari restoran.Wajib pajak kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan restoran adalah orang pribadi atau badan kemudahan yang mengusahakan restoran Objek
pajak
restoran
fasilitas
dan
olah
kenyamanan,
raga
dan
termasuk
hiburan.
Jasa
adalah penunjang adalah fasilitas telepon, faximilie,
pelayanan yang disediakan oleh restoran. teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, Pelayanan yang disediakan oleh restoran seterika, transportasi dan fasilitas sejenis meliputi
pelayanan
makanan
dan/atau lainnya yang disediakan atau dikelola oleh
minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, hotel. baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun
1. Termasuk dalam objek pajak hotel
di tempat lain termasuk jasa boga/katering.
adalah :
Tidak termasuk objek pajak restoran adalah
a. b. c. d. e.
pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp. 5.000.000 per bulan. Pajak Hotel Menurut Perda Kota Padang No 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang
hotel pondok Pariwisata (Cottage ) losmen pesanggrahan rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh) f. rumah penginapan ( Home Stay ) g. kegiatan usaha lainnya yang sejenis 2. Tidak termasuk objek pajak hotel
disediakan oleh Hotel. Hotel adalah fasilitas
adalah :
penyedia jasa penginapan /peristirahatan
a. Jasa tempat tinggal asrama yang
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut
diselenggarakan oleh Pemerintah,
bayaran, yang mencakup juga motel, losme
atau pemerintah daerah 4
b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya yang digunakan sebagai tempat tinggal c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis. e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan
wisata
yang
diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi
atau
Badan
yang
menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame
reklame.
diselenggarakan
Dalam
sendiri
hal
secara
langsung oleh orang pribadi atau Badan, maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame
diselenggarakan
melalui
pihak
ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
Dasar pengenaan pajak hotel adalah
Objek Pajak Reklame meliputi :
jumlah pembayaran atau yang seharusnya
a. reklame papan/billboard/videotron/megatr on/LED/Neon Box dan sejenisnya; b. reklame kain;
dibayar kepada hotel dan tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selanjutnya dasar perhitungan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang
c. reklame melekat, stiker;
seharusnya dibayar kepada hotel. Besaran
d. reklame selebaran;
pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
Pajak Reklame
f. reklame udara;
Menurut Perda Kota Padang No 8
g. reklame apung;
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ajak
h. reklame suara;
Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan
i. reklame film/slide dan ;
reklame.
Reklame
adalah
benda,
alat,
j. reklame peragaan.
perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, mempromosikan,
menganjurkan, atau
untuk
menarik
perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh
Nilai dalam
Sewa
rupiah
Reklame
yang
dinyatakan
dihitung
dengan
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: 1. jenis reklame; 2. bahan yang reklame;
digunakan
untuk
umum. 5
3. lokasi penempatan reklame;
Pengembangan Hipotesis
4. waktu penyelenggaraan;
Pengaruh
5. jangka waktu penyelenggaraan;
Penerimaan Pajak Daerah Penelitian
6. jumlah reklame; dan
Selanjutnya besar tarif pajak reklame sebagai berikut:
1
Jenis Reklame reklame papan/billboard/videotron/ megatron/
Restoran
ini
Terhadap
bertujuan
untuk
mengetahui apakah ada pengaruh pajak
7. ukuran media reklame.
No
Pajak
restoran terhadap penerimaan pajak daerah. Menurut Rustiadi (2012) secara parsial pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pajak
Tarif
Daerah Kota Tasikmalaya. Berbeda dengan penelitian Lalityasari, 2014 pajak restoran
15%
berpengaruh
terhadap
pendapatan
pajak
daerah Kota Batu.
LED/neon box dan sejenisnya
Berdasarkan uraian diatas maka dapat
2
Reklame kain
10%
disimpulkan hipotesis sebagai berikut:
3.
Reklame melekat, stiker
15%
H1 : Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap
4.
Reklame selebaran
25%
5.
Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
15%
6.
Reklame udara
15%
Penerimaan Pajak Daerah. Pengaruh
Pajak
Hotel
Terhadap
Penerimaan Pajak Daerah Dalam
penelitian
ini
peneliti
bertujuan untuk mengetahui apakah ada 7.
Reklame apung
15%
pengaruh pajak hotel terhadap penerimaan
8.
Reklame suara
10%
pajak daerah. Menurut Rustiadi (2012),
9.
Reklame film/slide
10. Reklame peragaan
Rp. 10.000/ha ri
secara parsial
Rp.25.00/ peragaan
dengan penelitian Lalityasari, 2014 pajak
signifikan
pajak hotel berpengaruh
terhadap
pajak
daerah
kota
tasikmalaya tahun 2003-2011. Sama hal nya
hotel
berpengaruh
terhadap
pendapatan
Dan cara perhitungan pajak reklame daerah Kota Batu. adalah pokok pajak reklame yang terhutang Berdasarkan uraian diatas maka dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan disimpulkan hipotesis sebagai berikut: dasar pengenaan pajak reklame.
H2: Pajak Hotel Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang.
6
Pengaruh
Pajak
Reklame
Terhadap pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
Penerimaan Pajak Daerah
Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk badan yang bersifat memaksa berdasarkan mengetahui apakah ada pengaruh pajak Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan reklame terhadap penerimaan pajak daerah. imbalan secara langsung dan digunakan Dalam penelitian Wartini (2010) pemungutan untuk
keperluan
daerah
bagi
sebesar-
pajak reklame terhadap penerimaan pajak besarnya kemakmuran rakyat.Variabel ini daerah Kota Bandung Tahun 2005-2009. diukur
berdasarkan
realisasi
penerimaan
Sama hal nya dengan hasil penelitian Ariyani pajak daerah Kota Padang. (2013) pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat
Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : a. Pajak Restoran (X1)
disimpulkan hipotesis sebagai berikut:
Sihaan (2013) pajak restoran adalah
H3: Pajak Reklame Berpengaruh Terhadap
pajak atas pelayanan yang disediakan
Penerimaan Pajak Daerah.
oleh restoran. Pengukuran variabel ini berdasarkan
Metodologi Penelitian
jumlah
realisasi
pajak
Populasi pada penelitian ini adalah
restoran yang ditrerima oleh daerah Kota
Pajak Daerah Kota Padang dan Sampel pada
Padang. Variabel ini diukur berdasarkan
penelitian ini adalah laporan target dan
realisasi penerimaan pajak restoran Kota
realisasi penerimaan pajak Restoran, Pajak
Padang.
Hotel dan Pajak Reklame Kota Padang tahun
b. Pajak Hotel (X2) Sihaan (2013) pajak hotel adalah pajak
2010-2013, Data yang digunakan dalam penelitian
atas pelayanan yang disediakan oleh
ini adalah Data Sekunder, yang bersumber
Hotel. Variabel ini diukur berdasarkan
dari dari Dinas Pengelolaan Keuangan Dan
realisasi penerimaan pajak hotel Kota
Aset (DPKA) Kota Padang. Rincian data
Padang.
yang diperlukan dalam penelitian ini adalah
c. Pajak Reklame (X3)
perkembangan target dan realisasi pajak
Sihaan (2013) pajak reklame adalah
daerah kota padang Tahun 2010-2013.
pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengukuran
Definisi
Operasional
dan
Pengukuran
Variabel Penelitian Variabel dependen yang digunakan
variabel
berdasarkan
realisasi pajak reklame Kota Padang. Variabel ini diukur berdasarkan realisasi penerimaan pajak reklme Kota Padang.
dalam penelitian ini adalah pajak daerah. 7
Teknik Analisis Data
Statistik Deskriptif
Teknik analisis data yang digunakan
Ket
N
Min
Maks
Ratarata
Standar Deviasi
Pajak Daerah
48
2,446
22,626
9,972
5,009
Pajak Restoran
48
458
2,516
985
369
Pajak Hotel Pajak Reklame
48
139
2,517
991
525
48
161
478
293
70
dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang terlebih dahulu di uji dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas,
uji
autokorelasi
dan
uji
multikolinearitas. Persamaan
analisis regresi berganda pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Berdasarkan tabel diatas dijelaskan
𝜸 = 𝜶 + 𝒃𝟏 𝑿𝟏 + 𝒃𝟐 𝑿𝟐 + 𝒃𝟑 𝑿𝟑 +e
bahwa diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi
Dimana : Y : Penerimaan Pajak Daerah a : Konstanta/ Koefisien b : Koefisien Regresi X1 : Pajak Restoran X2 : Pajak Hotel X3 : Pajak Reklame e : error
masing-masing variabel sebagai berikut : Penerimaan pajak daerah tertinggi pada bulan Desember 2010 sebesar 22,626 miliar. Sedangkan penerimaan pajak daerah terendah pada bulan Febuari 2010 yaitu sebesar 2,446 miliar. Rata-rata penerimaan pajak daerah Kota Padang tahun 2010-2013 sebesar 9,972 miliar dengan standar deviasi
Analisis dan Pembahasan Prosedur Pengambilan Sampel Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame tahun 2010-2013
yang kemudian dijabarkan
menjadi data bulanan dimulai dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2013 yang berjumlah 48 sampel.
5,009 miliar. Penerimaan
pajak
restoran
Kota
Padang tertinggi pada bulan September 2012 sebesar 2,516 miliar, sedangkan penerimaan pajak restoran terendah pada bulan Desember 2010 sebesar 458 juta. Rata-rata penerimaan pajak restoran tahun 2010-2013 sebesar 985 juta dengan standar deviasi 369 juta. penerimaan pajak hotel Kota Padang tertinggi pada bulan September 2012 sebesar 2,517 miliar. Sedangkan penerimaan pajak restoran terendah pada bulan Desember 2010 sebesar 139 juta. Rata-rata penerimaan pajak
8
hotel tahun 2010-2013 sebesar 991 juta Uji Autokorelasi dengan standar deviasi 525 juta. Dari hasil uji statistik deskriptif
Du
4-Du
Dw
1,6708
2,392
2,207
Uji Autokorelasi yang digunakan
diketahui bahwa penerimaan pajak reklame
Kota Padang tertinggi pada bulan September dalam penelitian ini adalah Durbin-Watson 2012 sebesar 478 juta, sedangkan penerimaan Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terendah pada bulan Agustus 2013 sebesar 161 juta. Rata-rata penerimaan pajak reklame nilai Dw sebesar 2,207 berarti nilai Dw tahun 2010-2013 sebesar 293 juta dengan berada antara Du (1,6708) dan 4-Du (2,392) standar deviasi 70 juta. sehingga tidak terjadi autokorelasi. Sehingga Uji Asumsi Klasik analisis dapat dilanjutkan ketahap berikutnya. Uji Normalitas Keterangan Pajak Daerah
Asymp Sig (2Tailed)
Alpha
0,360
0,05
Pajak Restoran
0,858
0,05
Pajak Hotel
0,529
0,05
Pajak Reklame
0,554
0,05
Kesimpulan
Ket
Toler ance
Vif
Kesimpulan
Pajak Restoran
0,215
4,657
Tidak terjadi Multikolinearitas
Normal
Pajak Hotel
0,240
4,172
Tidak terjadi Multikolinearitas
Normal
Pajak Reklame
0,739
1,352
Tidak terjadi Multikolinearitas
Normal Normal
Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian
ini
adalah
Uji Multikolinearitas
One
Dari tabel diatas dapat diketahui
Sample nilai Variance Inflation Factor (VIF) setiap
Kolmogorov-Smirnov, dari hasil diatas dapat variabel kecil dari 10 dan nilai Tolerance diketahui bahwa semua nilai Asymp Sig (2- setiap variabel besar dari 0,1. Sehingga bisa tailed) melebihi 0,05 (5%), yaitu pajak ditarik kesimpulan bahwa antara variabel restoran sebesar 0,858, pajak hotel sebesar independen
tidak
terjadi
gejala
0,529, pajak reklame sebesar 0,554 dan pajak multikolinearitas. daerah
sebesar
0,360.
Maka
dapat
disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal karna nilai Asymp Sig (2-tailed) semua variabel besar dari 0,05 ( 5%). 9
Analisis Regresi Berganda
Uji Simultan F
Model
B
Std Error
Konstanta
1.385
3.002
Pajak Restoran
5.847
3.019
Pajak Hotel
1.635
2.027
Pajak Reklame
4.999
9.286
Berdasarkan tabel dapat diketahui hasil uji F sebesar 12.025 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame secara bersamasama
mempengaruhi
penerimaan
pajak
Maka, model atau persamaan regresi daerah Kota Padang. berganda pada penelitian ini adalah
Uji Parsial t
Y= 1.385 + 5847 X1 + 1635 X2 + 4.999 X3
Hasil Pengujian Hipotesis 1 Pengaruh
Hasil Pengujian Hipotesis
Pajak Restoran Terhadap
Penerimaan
Pajak Daerah T
Kesimpulan
Sig. *
Pajak 1,936 0,059 H1 diterima Restoran Pajak 0,807 0,424* H2 ditolak Hotel Pajak 0,538 0,59* H3 ditolak Reklame R= 0,671 R2 =0,451 Adjusted R 2 = 0,413 F hitung = 12,025 Sig F hitung = 0,000** ** Sig pada α 5 % * Sig pada α 10%
signifikan t hitung pajak restoran sebesar 0,059 tidak signifikan terhadap α 5% tetapi signifikan pada α 10%, 0,059 < 0,010 maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya
terdapat
pengaruh
antara
pajak
restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Padang dengan tingkat kepercayaan 90%. Jika penerimaan pajak restoran Kota Padang meningkat maka akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Padang.
Uji Determinasi (𝑅 2 ) Berdasarkan
Berdasarkan tabel diperoleh nilai
tabel
diatas
Nilai
Jika dilihat dari realisasi penerimaan
sebesar 0,413. Hal ini selama tahun 2010-2013 pemungutan pajak menunjukkan bahwa pajak daerah dapat restoran selalu melebihi target yang telah Dan jika dilihat dari dijelaskan oleh variabel pajak restoran, pajak ditetapkan. Adjusted R Square
hotel dan pajak sebesar 41,3%, sedangkan perkembangan pertumbuhan restoran seperti sisanya 58,7% (100% - 41,3%) dijelaskan restoran, franchise, cafe, rumah makan dan pajak objek pajak restoran lainnya, pajak restoran penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, mempunyai potensi yang cukup besar pajak hiburan, pajak parkir dan lain-lain yang terhadap penerimaan restoran yang akan oleh
faktor-faktor
lain
seperti
tidak dibahas dalam penelitian ini.
mempengaruhi penerimaan pajak daerah 10
dengan asumsi jika wajib pajak restoran berbintang yang memiliki potensi yang cukup memungut pajak pada setiap transaksi subjek besar terhadap penerimaan pajak hotel yang pajak atas pelayanan yang disediakan oleh akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah restoran.
dengan asumsi
Setelah dilakukan pengujian hipotesis memungut
pajak
jika wajib pajak hotel setiap
transaksi
yang
secara parsial dengan menggunakan analisis dilakukan oleh subjek pajak atas pelayanan regresi berganda,
terbukti pada tingkat yang disediakan hotel, tetapi setelah di uji
kepercayaan 90% pajak restoran berpengaruh secara parsial dengan menggunakan analisis terhadap penerimaan pajak daerah Hasil regresi berganda pajak hotel tidak berpotensi penelitian ini sama dengan Lalityasari (2014) mempengaruhi penerimaan pajak daerah. bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap
Hasil penelitian ini berbeda dengan
pendapatan pajak daerah Kota Batu. Berbeda hasil
penelitian
dengan hasil
Rustiadi
(2012)
dan
penelitian Rustiadi (2012) Lalitiyasari (2014) secara parsial pajak hotel
bahwa tidak terdapat pengaruh penerimaan berpengaruh pajak restoran terhadap pajak daerah.
signifikan
terhadap
pajak
daerah.
Hasil Pengujian Hipotesis 2 Pengaruh Hasil Pengujian Hipotesis 3 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Pajak Reklame Terhadap Daerah
Penerimaan
Pajak Daerah
Berdasarkan tabel diatas diperoleh
Berdasarkan tabel diatas diperoleh
nilai signifikan t hitung pajak hotel sebesar nilai signifikan t hitung pajak reklame 0,464 tidak signifikan pada α 5% maupun sebesar 0,593 tidak signifikan pada α 5%, pada α 10% karna 0,464 > 0,05 dan 0,464 > maupun pada α 10%, karna 0,593 > 0,05 dan 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa H2 0,593 > 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa ditolak, artinya
tidak terdapat pengaruh H3 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh
antara pemungutan pajak hotel terhadap antara pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Padang. Maka penerimaan pajak daerah Kota Padang. Jika dapat disimpulkan jika penerimaan pajak penerimaan pajak reklame meningkat atau hotel meningkat atau pun menurun tidak pun menurun tidak berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap pajak daerah.
pajak daerah.
Walaupun realisasi penerimaan pajak
Walaupun realisasi penerimaan pajak
hotel selama tahun 2010-2013 selalu melebihi reklame selama tahun 2011-2013 selalu target, dan jika dilihat dari perkembangan melebihi target yang telah ditetapkan, dan pertumbuhan hotel di Kota Padang pasca jika dilihat dari potensinya, pajak reklame gempa
khususnya
pertumbuhan
hotel memiliki potensi yang cukup besar seiring 11
dengan banyaknya objek-objek pajak reklame
t hitung pajak restoran sebesar 0,059
yang dipublikasikan untuk tujuan komersil,
signifikan pada alpha 10% karena kecil
memperkenalkan,
dan
dari 0,10, maka dapat disimpulkan
mempromosikan berupa barang atau jasa,
bahwa H1 diterima, artinya terdapat
yang berpotensi sebagai penerimaan pajak
pengaruh antara pajak restoran terhadap
reklame
penerimaan pajak daerah Kota Padang.
yang
menganjurkan
dapat
mempengaruhi
penerimaan pajak daerah.
c. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis
Namun setelah dilakukan uji hipotesis
secara parsial diperoleh nilai signifikan
secara parsial dengan menggunakan analisis
t hitung pajak hotel sebesar 0,464 besar
regresi
dari 0,10, maka dapat disimpulkan
berganda,
pajak
reklame
tidak
berpotensi dalam mempengaruhi penerimaan
bahwa
pajak daerah. Hasil penelitian ini sama
terdapat pengaruh antara pajak hotel
dengan hasil penelitian Wartini (2010) dan
terhadap penerimaan pajak daerah Kota
Ariyani (2013) bahwa penerimaan pajak
Padang.
reklame
tidak
berpengaruh
terhadap
penerimaan pajak daerah.
ditolak,
artinya
tidak
d. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai signifikan t hitung pajak reklame sebesar 0,593
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah
H2
dilakukan
maka
dapat
ditarik
besar
dari
0,10,
maka
dapat
disimpulkan bahwa H3 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh antara pajak
kesimpulan sebagai berikut: a. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,413. Hal ini menunjukkan bahwa pajak
reklame terhadap penerimaan pajak daerah Kota Padang.
daerah dapat dijelaskan oleh variabel
e. Walaupun selama tahun 2010-2013
pajak restoran, pajak hotel dan pajak
realisasi pajak hotel dan pajak reklame
sebesar
sisanya
selalu melebihi target. Namun setelah
58,7% (100% - 41,3%) dijelaskan oleh
dilakukan pengujian hipotesis secara
faktor-faktor
pajak
parsial dengan menggunakan analisis
penerangan jalan, pajak bumi dan
regresi linear berganda, pajak-pajak
bangunan, pajak hiburan, pajak parkir
tersebut
dan lain-lain yang tidak dibahas dalam
penerimaan pajak daerah Kota Padang.
penelitian ini.
Karena sektor pajak lain yang tidak
41,3%,
sedangkan
lain
seperti
b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial diperoleh nilai signifikan
tidak
mempengaruhi
dibahas dalam penelitian ini lebih memiliki
pengaruh
atau
lebih
12
berpotensi
lebih
besar
terhadap Daftar Pustaka
Ariyani, Fitri Diah. 2013. Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Saran Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun Saran untuk Peneliti Selanjutnya: 2008-2012. Skripsi Fakultas Ekonomi a. Agar dapat memperluas sampel dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro. penelitian misalnya 5 tahun atau Asriyawati, Mutia Hendayani. 2014. lebih Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap b. Agar meneliti dengan ruang Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung lingkup yang lebih luas, Pinang Periode 2009-2013. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim misalnya pada seluruh kab/kota Raja Ali Haji: Tanjung Pinang Sumatera barat. Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang c. Agar dapat meneliti sektor pajak Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara lainnya, untuk dapat Perpajakan. mengetahui apakah sektor pajak Direktorat Jenderal Pajak Pasal 1 UU Nomor lain tersebut dapat membantu 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. peningkatan penerimaan pajak penerimaan pajak daerah.
daerah. Karena masih banyak Ghozali,Imam. 2011. Aplikasi Analisis Dengan Multivariate Program IBM unsur pajak lain yang menjadi SPSS 19 .Universitas Diponegoro: Semarang sumber pendapatan pajak daerah seperti halnya pajak penerangan Lalityasari, Ayu Rahajeng. 2013. Efek Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai jalan, pajak hiburan, pajak Sumber Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas parkir dan unsur pajak lainnya. Pendapatan Kota Batu). Jurnal d. Meneliti lebih rinci penyebab Universitas Brawijaya. tidak berpengaruhnya pajak Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran hotel terhadap pajak daerah, karena dilihat dari potensi dan Peraturan Daerah Kota Padang No 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. kontribusinya., pajak hotel Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 memiliki potensi dan kontribusi Tahun 2011 Pasal 9 tentang Pajak Reklame. yang cukup besar terhadap Republik Indonesia, Undang-undang Nomor penerimaan pajak daerah. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 13
Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat: Jakarta. Rustiadi, Rendi. 2012. Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya): Skripsi Universitas Siliwangi. Siahaan, Marihot P. 2013. Pajak Daerah dan Retibusi Daerah. PT. Rajagrafindo. Persada: Jakarta Soamole, Mulyadi. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Suatu Studi Di Kabupaten Kepulauan Sula).Jurnal Universitas Sam Ratulangi.Manado Triantoro, Arvian. 2010. Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung: Thesis Universitas Pendidikan Indonesia. Wartini, Sri. 2010. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung). Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 November 2010 181-201: Universitas Kristen Maranatha. www.dpka.padang.go.id www.id.berita.yahoo.com. Pascagempa Jumlah Hotel di Padang Terus Bertambah. Diakses Tanggal: 27 Oktober 2014. www.indofakta.com. Walikota Padang Fauzi Bahar: Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Alami Peningkatan. Diakses Tanggal: 17 Oktober 2014
.
www. pajak.go.id
14
