PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING OLEH Yuda Aulia Fernando¹ Dandes Rifa¹, Ethika¹ ¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Email :
[email protected] Abstract This research is aim to get empirical evidence influence the quality of the tax service, sanction taxation and the amount of examination taxes on revenue from income tax compliance with taxpayers as variable intervening in KPP West Sumatera. Population in this research is officer tax KPP in West Sumatera to 4 KPP. Data used in research is obtained from questionnaire that fills by the tax. This research technique adoption of sample is using westination maximum likelihood sample which is totaled 100 samples. Hypothesis test used the structural equation modeling (SEM) which use the program analysis of moment structures (AMOS). Results of this study make it clear that the quality of service tax, sanction tax. The amount of the tax inspection and compliance taxpayers influence significantly to acceptance of the income tax. Quality of service tax, sanction tax and the amount of the tax examination effect significantly to taxpayer compliance. While quality tax, sanction taxation and the amount of examination influential significantly against revenue from income tax with compliance tax as variable intervening. Kunci : quality of tax, sanction taxation, the number of tax auditing, obedience is obligatory taxes and revenue drom income tax
bahwa salah satu pendapatan Indonesia
PENDAHULUAN
berasal dari pajak. Pajak merupakan salah 1.1
Latar Belakang Masalah Suatu
negara
bisa
satu pendapatan terbesar yang diperoleh dibilang
berkembang dan negara maju dilihat dari pembangunan
wilayahnya.
Salah
satu
usaha untuk mewujudkan hal tersebut maka bangsa Indonesia harus memiliki
bangsa Indosesia. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak,
salah
satunya
adalah
Pajak
Penghasilan (PPh).
pendapatan dan dalam APBN tercantum 1
Upaya
pemerintah
untuk
pelayanan
yang
diberikan oleh
meningkatkan
penerimaan
dengan
(kantor pelayanan pajak) maka wajib pajak
merubah sistem pemungutan pajak dari
akan merasa berkewajiban dan patuh untuk
official assessment system menjadi self
membayar pajaknya. Semakin patuh wajib
assessment system yang mulai diterapkan
pajak dalam membayar pajaknya maka
sejak reformasi sistem perpajakan tahun
akan
1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib
mengisyaratkan bahwa kepuasan terhadap
pajak dengan memberikan kepercayaan
pelayanan pajak dapat menentukan kadar
kepada wajib pajak untuk menghitung,
kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar
membayar, dan melaporkan sendiri jumlah
pajaknya.
semakin
bagus.
KPP
Hal
ini
pajak yang seharusnya terutang. Dengan
Selain pelayanan yang baik yang
memberikan kepercayaan kepada wajib
telah diberikan oleh petugas perpajakan
pajak untuk menghitung sendiri pajak
terhadap wajib pajak, sanksi perpajakan
terutangnya dan pegawai pajak yang hanya
juga
berfungsi untuk mengawasi maka dapat
dengan adanya sanksi perpajakan maka
menciptakan rasa kepedulian dan tanggung
akan lebih meningkatkan lagi kemauan
jawab yang tinggi dari wajib pajak
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
terhadap kewajiban perpajakannya.
membayar
sangat
perlu ditegakkan karena
pajaknya.
Dengan
adanya
Target penerimaan pajak dalam
sanksi perpajakan maka akan memberikan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
efek jera bagi wajib pajak yang melanggar
Perubahan
ketentuan perundang-undangan perpajakan
(APBN-P)
2013
sudah
diturunkan sebesar Rp. 47 triliun dari
yang berlaku.
target APBN 2013 menjadi sebesar Rp. 995,213 triliun, sepertinya masih sulit terealisasikan. Hal itu sudah tergambar dari penerimaan pajak yang baru tercetak sekitar 55,9% atau sebesar Rp. 556,35 triliun
dari
target
yang
dipatok
pemerintah.( www.bppk.depkeu.go.id) Kualitas pelayanan KPP (kantor pelayanan pajak) yang baik suatu hal yang dibutuhkan oleh wajib pajak yang mana semakin wajib pajak merasa puas dengan
1.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan
kepada
perumusan
masalah, secara umum penelitian ini memiliki berapa tujuan yaitu membuktikan secara empiris: 1. Untuk
menganalisis
kualitas
pelayanan pajak, sanksi perpajakan, jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. 2
2. Untuk
menganalisis
kualitas
pelayanan pajak, sanksi perpajakan
dikenakan
pajak
penghasilan
apabila
menerima atau memperoleh penghasilan.
dan jumlah pemeriksaan pajak
Upaya
pemerintah
untuk
terhadap terhadap kepatuhan wajib
meningkatkan
penerimaan
dengan
pajak.
merubah sistem pemungutan pajak dari
3. Untuk
menganalisis
kualitas
official assessment system menjadi self
pelayanan pajak, sanksi perpajakan
assessment system yang mulai diterapkan
dan jumlah pemeriksaan pajak
sejak reformasi sistem perpajakan tahun
terhadap
pajak
1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib
kepatuhan
pajak dengan memberikan kepercayaan
variabel
kepada wajib pajak untuk menghitung,
penerimaan
penghasilan wajib
dengan
pajak
sebagai
intervening.
membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Dengan
LANDASAN TEORI 2.1
memberikan kepercayaan kepada wajib
Pajak Penghasilan Mengingat
pajak
pajak untuk menghitung sendiri pajak merupakan
pungutan wajib oleh negara kepada warga negara dan warga negara asing, maka pemerintah mengharapkan kerja sama kepada
warga
kepatuhan
dan
negara
untuk
tingkat
kesadarannya
dalam
membayar pajak sehingga pembangunan negara menjadi lancar.
terutangnya dan pegawai pajak yang hanya berfungsi untuk mengawasi maka dapat menciptakan rasa kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. 2.2
Kualitas Pelayanan Pajak Jatmiko (2006) Pelayanan adalah
Menurut pasal 1 Undang – Undang
cara melayani (membantu mengurus atau
No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah
menyiapkan
segala
diubah terakhir dengan Undang – Undang
dibutuhkan
seseorang).
No.
Pajak
fiskus adalah petugas pajak. Sehingga
Penghasilan yang mendefenisikan Pajak
pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai
Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan
cara petugas pajak dalam membantu
terhadap subjek pajak atas penghasilan
mengurus
atau
yang diterima atau diperolehnya dalam
keperluan
yang
tahun
(dalam hal ini adalah wajib pajak).
36
Tahun
pajak.
2008
Jadi,
tentang
pengertian
ini
keperluan
yang
Sementara
menyiapkan dibutuhkan
itu
segala seseorang
mengandung arti bahwa subjek pajak baru 3
Menurut
Astuty (2011) Standar
2.4 Jumlah Pemeriksaan Pajak
Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak
Menurut Undang – Undang No. 16
akan terpenuhi apabila petugas menjalani
Tahun 2009 Pasal 1, Pemeriksaan adalah
tugasnya secara profesional. Maka Kantor-
serangkaian kegiatan menghimpun dan
kantor pelayanan pajak harus melakukan
mengelola data, keterangan, dan/ atau
segala cara untuk meningkatkan kualitas
bukti yang dilaksanakan secara objektif
pelayanan,
dengan
dan professional berdasarkan suatu standar
meningkatnya kualitas pelayanan juga
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
dapat
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
karena
diharapkan
meningkatkan
pula
tingkat
kepatuhan Wajib Pajak, terutama Wajib
untuk
tujuan
lain
dalam
Pajak badan sehingga akan meningkatkan
melaksanakan
pula penerimaan pajak khususnya PPh
perundang – undangan perpajakan.
ketentuan
rangka peraturan
Pasal 25, karena setiap Wajib Pajak
Menurut Suandy (2011) pemeriksa
memiliki persepsi masing-masing dalam
pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
menentukan apakah kualitas pelayanan
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
pada KPP yang bersangkutan.
atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas,
2.3
Sanksi Perpajakan
wewenang, dan tanggung jawab untuk
Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
(norma
perpajakan)
akan
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.
diberikan
apabila
wajib
Sebelum
pajak
melakukan tindakan pelanggaran, terutama pelanggaran atas kewajiban membayar
pegawai
pajak
akan
melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak baik itu pribadi atau badan, pegawai pajak di haruskan memperlihatkan tanda pengenal dan menunjukkan surat perintah
pemeriksaan
Jenderal
Sanksi perpajakan akan dijatuhkan atau
melaksanakan pemeriksaan pajak.
Pajak
yang
dari
Direktur
mana
sudah
dijelaskan dalam pasal 29 Undang Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum
dan
Tata
Cara
Perpajakan.
pajaknya yang mana sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Undang – Undang No16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 yaitu: Wajib 4
Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai
dengan
2.6
2.6.1 Pengaruh Pajak,
ketentuan
Keputusan
Terhadap
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak jenis,
kecuali
telah
memperoleh izin untuk mengangsur
Pajak
Penerimaan
Pajak
menyatakan bahwa pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak akan membangun
sehingga
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena
berhubungan
perpajakan dalam jangka waktu 10
menyelenggarakan
terakhir
pembukuan
dan
dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada yang jenis
dengan
lagi
aparatur
jera pajak.
Kantor Wilayah maupun di KPP. Menurut Suandy (2011) sanksi perpajakan kerugian
tahun terakhir tahun
tidak
Pelayanan perpajakan dilakukan melalui
melakukan tindakan pidana di bidang
2
mereka
organisasi DJP, baik itu Kantor Pusat,
atau menunda pembayaran pajak.
masing-masing
Wajib
image positif dalam diri Wajib Pajak,
tahun terakhir.
pemeriksaan
Perpajakan,
Nisa (2002) dalam Ibtida (2010)
kepatuhan wajib pajak adalah:
4. Dalam
Pelayanan
Penghasilan.
Rahayu (2010) mengatakan bahwa kriteria
semua
Sanksi
Kepatuhan
Menteri
Keuangan No.544/KMK.04/2000, dalam
untuk
Kualitas
Jumlah Pemeriksaan Pajak dan
perundang – undangan perpajakan. Menurut
Pengembangan Hipotesis
terakhir
untuk
pajak
yang
terhutang paling banyak 5%. 5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak
merupakan kepada
pembayaran
Negara,
khususnya
berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi
pidana
terakhir
atau
merupakan benteng
suatu
hukum
alat yang
digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Tujuan utama pemeriksaan pajak adalah untuk menguji tingkat kepatuhan wajib
pajak
dalam
memenuhi
kewajibannya membayar pajak, sehingga dari pemeriksaan pajak dapat diketahui tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
mempengaruhi laba rugi fiskal. 5
Kepatuhan wajib pajak memiliki
Kepatuhan wajib pajak yang tinggi
pengaruh yang kuat terhadap penerimaan
akan mengakibatkan penerimaan pajak
pajak karena semakin wajib pajak patuh
yang besar buat negara karena semakin
terhadap kewajiban perpajakannya maka
banyak wajib pajak membayar pajaknya
penerimaan
maka pajak yang diterima negara semakin
pajak
meningkat.
akan
Untuk
semakin
meningkatkan
besar.
kepatuhan wajib pajak maka salah satu upaya
yang
dilakukan
oleh
Kantor
Jumlah pemeriksaan pajak akan meningkat bila wajib pajak patuh dan taat
Pelayanan Pajak (KPP) adalah dengan
dalam
membayar
menerapkan
karena
semakin
self
assessment
system,
kewajiban pajaknya banyak
membayar
system yang memberikan kepercayaan
pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas
kepada wajib pajak itu sendiri untuk
pajak akan meningkat. Kepatuhan wajib
menghitung sendiri pajak terutangnya.
pajak
beberapa
meningkat
maka
pajak
dimana self assessment system merupakan
Berdasarkan
pajaknya
wajib
disebabkan
jumlah
karena
uraian
pelayanan yang baik yang telah diberikan
ringkas tersebut maka diajukan sebuah
oleh petugas pajak kepada wajib pajak.
hipotesis yang akan dibuktikan yaitu:
Selain
pelayanan
terbaik,
sanksi
perpajakan juga sangat perlu ditegakkan H1 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
karena dengan adanya sanksi perpajakan maka akan menambah tingkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut tetapi sanksi perpajakan
juga
benar-benar
harus
ditegakkan guna memberikan efek jera buat wajib pajak yang telah melanggar ketentuan perpajakan yang mana telah diatur dalam undang-undang perpajakan.
H4 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. 2.6.2 Pengaruh
Kualitas
Pelayanan
Pajak,
Sanksi
Perpajakan,
Jumlah
Pemeriksaan
Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan ringkas
tersebut
beberapa peneliti
uraian
mengajukan
sebuah hipotesis yang akan dibuktikan didalam penelitian ini yaitu: H5 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 6
H6 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. H7 : Jumlah pemeriksaan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
sebuah hipotesis yang akan dibuktikan didalam penelitian ini yaitu: H8 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.
2.6.3 Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan
dan
Pemeriksaan
Pajak
Jumlah terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening Pajak
penghasilan
merupakan
H9 : Sanksi pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. H10: Jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.
pendapatan pajak yang terbesar oleh pemerintah dibanding dengan penerimaan
2.5
Berdasarkan kepada landasan teori
pajak lainnya, seperti penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan
lain
–
lain.
Besarnya
setiap
penerimaan pajak tergantung dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pemerintah harus
Model Kerangka Penelitian
dan pengembangan hipotesis terdahulu maka
dapat
dibuat
sebuah
kerangka
penelitian yang dapat dipedomani didalam tahapan pengolahan data. Secara umum model kerangka penelitian terlihat pada gambar I dibawah ini: Gambar I Model Kerangka Penelitian
meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna memberikan kepuasan terhadap wajib pajak atas pelayanan pajak yang diberikan, selain itu sanksi pajak juga diperlukan ditegakkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan ringkas
tersebut
beberapa peneliti
uraian
mengajukan
7
METODE PENELITIAN 3.1
3.3
Definisi Operasional Pengukuran Vaariabel
Populasi dan Sampel
Pada
Populasi penelitian ini adalah KPP Pratama di Sumatera Barat, sedangkan
penelitian
ini
penelitian yang digunakan
dan
variabel
terdiri dari
beberapa variabel yaitu:
sampel dalam penelitian ini adalah 100 petugas yang berada dilingkungan KPP Pratama di Sumatera Barat yaitu dibidang seksi
pengawasan
dan
3.3.1 Variabel Independen 1. Kualitas Pelayanan Pajak Jatmiko (2006) Pelayanan adalah
konsultasi
khususnya Account Representative (AR) yang menjadikan sampel dari penelitian ini. Teknik pengambilan sampel dilakukan
cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan
segala
keperluan
dibutuhkan
seseorang).
yang
Sementara
itu
dengan menggunakan estimasi Maximum
fiskus adalah petugas pajak. Sehingga
Likelihood sebesar 100 – 200 sampel.
pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai
Peneliti akan mengambil sampel secara merata di tiap–tiap KPP yang masuk dalam lingkungan kerja Kantor Wilayah Dirjen
cara petugas pajak dalam membantu mengurus
atau
keperluan
yang
menyiapkan
segala
dibutuhkan seseorang
(dalam hal ini adalah wajib pajak). Respon
Pajak Sumatera Barat.
dari responden direkam dengan 5 (lima) 3.2
Metode Pengumpulan Data
skala Likert mulai dari sangat kurang baik
Sumber data dalam penelitian ini adalah
data
primer.
Data
primer
merupakan data penelitian yang di peroleh langsung
dari
sumber
asli
dengan
tujuan
untuk
mengumpulkan informasi dari responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada Account Representative (AR)
yang
berada di
lingkungan KPP selaku responden
2. Sanksi Perpajakan Suandy (2011) Sanksi perpajakan
dan
menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur
sampai dengan sangat baik.
adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang perpajakan f(norma perpajakan) akan ditaati atau terpenuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak
melanggar
norma
perpajakan.
Respon dari responden direkam dengan 5 (lima) skala Likert mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 8
menggunakan skala Likert yang berkaitan
3. Jumlah Pemeriksaan Pajak Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun
dengan 5 (lima) pilihan, yaitu : (5) sangat
2009
setuju, (4) setuju, (3) Netral, (2) tidak
Pasal
1,
Pemeriksaan
adalah
serangkaian kegiatan menghimpun dan
setuju, (1) sangat tidak setuju.
mengelola data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
3.3.3 Variabel Intervening Kepatuhan Wajib Pajak
dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk
tujuan
melaksanakan
lain
dalam
ketentuan
rangka peraturan
perundang – undangan perpajakan. Jadi jumlah pemeriksaan pajak adalah jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Respon dari responden direkam dengan 5 (lima) skala Likert mulai
Menurut
Rahayu
(2010)
menyatakan
bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
perpajakan.
Respon
dari
responden direkam dengan 5 (lima) skala Likert mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.
dari sangat tidak setuju sampai dengan
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
sangat setuju. 4.1
Prosedur Pungumpulan Data Dalam penelitian ini digunakan
3.3.2 Variabel Dependen Penerimaan Pajak Penghasilan
beberapa orang petugas yang bekerja di
Undang – Undang No. 36 Tahun
lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
2008 tentang Pajak Penghasilan yang
diwilayah
sumatera
barat.
Proses
mendefenisikan Pajak Penghasilan adalah
pengumpulan informasi dan data dilakukan
Pajak yang dikenakan terhadap subjek
dengan menyebarkan kuesioner.
pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Jadi,
4.2
Berdasarkan
pengertian ini mengandung arti bahwa subjek
pajak
penghasilan
baru
dikenakan
pajak
apabila
menerima
atau
Variabel ini diukur berdasarkan penerimaan
pajak
dan
diukur
kepada
data
dan
informasi yang telah dikumpulkan dengan menyebarkan diklasifikasikan
memperoleh penghasilan.
aspek
Demografis Responden
kuesioner
dapat
demografis
responden
seperti terlihat pada Tabel 4.1 dibawah ini yaitu: 9
4.3
Tabel 4.1 Demografis Responden Demografis
Setelah seluruh variabel penelitian
Jumlah
%
54 46
54 46
Gender Laki – Laki Perempuan
Pengujian Hipotesis
didukung oleh item pertanyaan yang valid, handal dan terbebas dari gajala asumsi klasik maka tahapan pengujian hipotesis dapat
Umur 25 – 30 Tahun 31 – 35 Tahun 35 – 40 Tahun > 40 Tahun
38 32 20 10
38 32 20 10
Pendidikan SMA D3 S1
36 49 15
36 49 15
segera
dilaksanakan.
Tahapan
pengujian statistik seperti terlihat pada tabel hasil pengujian dibawah ini: Tabel 4.2 Regresion Weights Full Model Struktural Equation Modeling (SEM)
Pada tabel dapat dilihat bahwa sebagian
besar
berpartisipasi
responden
didalam
penelitian
yang ini
bergender laki laki yaitu berjumlah 54 orang sedangkan responden perempuan berjumlah 46 orang. Jika dilihat dari tingkatan usia pada umumnya responden yang berpartisipasi didalam penelitian ini memiliki tingkatan usia 25 – 30 tahun yaitu berjumlah 38 orang, kelompok responden terbanyak kedua adalah mereka yang memiliki tingkatan usia antara 31 – 35 tahun yaitu berjumlah 32 orang. Hasil identifiasi data terlihat bahwa sebagian besar responden
memiliki tingkatan
pendidikan
pendidikan
sebanyak
yaitu 36
orang,
pendidikan
SMA D3
sebanyak 49 orang dan pendidikan S1 sebanyak 15 orang. 10
Pada tabel diatas terlihat bahwa
t hitung > t tabel sebesar 2,710 > 1,96.
variabel memiliki nilai masing – masing
Sehingga
diantaranya adalah sebagai berikut:
kepatuhan
wajib
signifikan
terhadap
Hipotesis Pertama memiliki nilai P (probabilitas) kecil dari nilai alpha sebesar 0,05
dapat
disimpulkan pajak
bahwa
berpengaruh
penerimaan
pajak
penghasilan.
yang mana nilai P (probabilitas)
Hipotesis kelima memiliki nilai P
sebesar 0,011 atau (0,011 < 0,05) dan nilai
(probabilitas) kecil dari nilai alpha sebesar
t hitung > t tabel sebesar 2,530 > 1,96.
0,05
Sehingga
bahwa
sebesar 0,011atau (0,011 < 0,05) dan nilai t
berpengaruh
hitung > t tabel sebesar 2,538 > 1,96.
kualitas
dapat pelayanan
signifikan
terhadap
disimpulkan pajak
penerimaan
pajak
penghasilan.
yang mana nilai P (probabilitas)
Sehingga kualitas
dapat pelayanan
disimpulkan pajak
bahwa
berpengaruh
Hipotesis kedua memiliki nilai P
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
(probabilitas) kecil dari nilai alpha sebesar
Hipotesis keenam memiliki nilai P
0,05
yang mana nilai P (probabilitas)
(probabilitas) kecil dari nilai alpha sebesar
sebesar 0,005 atau (0,005 < 0,05) dan nilai
0,05
t hitung > t tabel sebesar 2,823 > 1,96.
sebesar 0,010atau (0,010< 0,05) dan nilai t
Sehingga
bahwa
hitung > t tabel sebesar 2,592 > 1,96.
berpengaruh
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi
kualitas
dapat pelayanan
signifikan
terhadap
disimpulkan pajak
penerimaan
pajak
penghasilan.
yang mana nilai P (probabilitas)
perpajakan
berpengaruh
signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hipotesis ketiga memiliki nilai P
Hipotesis ketujuh memiliki nilai P
(probabilitas) kecil dari nilai alpha sebesar
(probabilitas) kecil dari nilai alpha sebesar
0,05
0,05
yang mana nilai P (probabilitas)
yang mana nilai P (probabilitas)
sebesar 0,000 atau (0,000 < 0,05) dan nilai
sebesar 0,000atau (0,000< 0,05) dan nilai t
t hitung > t tabel sebesar 7,409 > 1,96.
hitung > t tabel sebesar 4,471 > 1,96.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah
Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah
pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan
pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan
terhadap penerimaan pajak penghasilan.
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hipotesis keempat memiliki nilai P
Hipotesis
kedelapan
memiliki
(probabilitas) kecil dari nilai alpha sebesar
pengaruh langsung yang lebih besar dari
0,05
yang mana nilai P (probabilitas)
pada pengaruh tidak langsung atau 0,052 >
sebesar 0,007 atau (0,007 < 0,05) dan nilai
0,014. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 11
kualitas pelayanan pajak berpengaruh tidak signifikan
terhadap
pelayanan
pajak
terbukti
pajak
secara signifikan positif mempengaruhi
penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak
penerimaan pajak penghasilan, dengan
sebagai variabel intervening.
koefisien estimate 0,052, nilai critkal
Hipotesis
penerimaan
1. Kualitas
kesembilan
memiliki
rasio (CR) 2,530, dengan tingkat
pengaruh langsung yang lebih besar dari
signifikan
pada pengaruh tidak langsung atau 0,133 >
0,011oleh karena itu hipotesis ini dapat
0,032. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
diterima.
sanksi
perpajakan
signifikan
terhadap
berpengaruh
tidak
penerimaan
pajak
2. Sanksi
P
(probabiltas)
perpajakan
signifikan
positif
terbukti
sebesar
secara
mempengaruhi
penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak
penerimaan pajak penghasilan, dengan
sebagai variabel intervening.
koefisien estimate 0,133, nilai critkal
Hipotesis
kesepuluh
memiliki
rasio (CR) 2,823, dengan tingkat
pengaruh langsung yang lebih besar dari
signifikan P (probabiltas) sebesar 0,005
pada pengaruh tidak langsung atau 0,433 >
oleh karena itu hipotesis ini dapat
0,066. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
diterima.
jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh
3. Jumlah pemeriksaan pajak terbukti
tidak signifikan terhadap penerimaan pajak
secara signifikan positif mempengaruhi
penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak
penerimaan pajak penghasilan, dengan
sebagai variabel intervening.
koefisien estimate 0,433, nilai critkal rasio (CR) 7,409, dengan tingkat
PENUTUP 5.1
signifikan P (probabiltas) sebesar 0,000 oleh karena itu hipotesis ini dapat
Kesimpulan Berdasarkan hasil pengolahan dan
pengujian hipotesis penelitian tentang “Pengaruh
Kualitas
Pelayanan
Pajak,
Sanksi Perpajakan Dan Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib
Pajak
Sebagai
Variabel
Intervening”, dapat disimpulkan sebagai berikut
diterima. 4. Kepatuhan wajib pajak terbukti secara signifikan
positif
mempengaruhi
penerimaan pajak penghasilan, dengan koefisien estimate 0,167, nilai critkal rasio (CR) 2,710, dengan tingkat signifikan P (probabiltas) sebesar 0,007 oleh karena itu hipotesis ini dapat diterima.
12
5. Kualitas
pelayanan
pajak
terbukti
9. Tidak
terdapat
pengaruh
yang
secara signifikan positif mempengaruhi
signifikan sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan
dengan
penerimaan pajak penghasilan melalui
koefisien estimate 0,083, nilai critkal
variabel kepatuhan wajib pajak sebagai
rasio (CR) 2,538, dengan tingkat
variabel
signifikan P (probabiltas) sebesar 0,011
pengaruh langsung sebesar 0,133 lebih
oleh karena itu hipotesis ini dapat
besar dari pengaruh tidak langsung
diterima.
sebesar 0,032, sehingga hipotesis ini
6. Sanksi
wajib
perpajakan
signifikan
positif
kepatuhan
wajib
pajak,
terbukti
secara
mempengaruhi pajak,
intervening,
karena
nilai
ditolak. 10. Tidak
terdapat
pengaruh
yang
dengan
signifikan jumlah pemeriksaan pajak
koefisien estimate 0,194, nilai critkal
terhadap penerimaan pajak penghasilan
rasio (CR) 2,592, dengan tingkat
melalui variabel kepatuhan wajib pajak
signifikan P (probabiltas) sebesar 0,010
sebagai variabel intervening, karena
oleh karena itu hipotesis ini dapat
nilai pengaruh langsung sebesar 0,433
diterima.
lebih
7. Jumlah pemeriksaan pajak terbukti
langsung
wajib
pajak,
dengan
koefisien estimate 0,392, nilai critkal rasio (CR) 4,471, dengan tingkat signifikan P (probabiltas) sebesar 0,000 oleh karena itu hipotesis ini dapat diterima. 8. Tidak
terdapat
pengaruh
yang
signifikan kualitas pelayanan pajak
dari
sebesar
pengaruh 0,066,
tidak
sehingga
hipotesis ini ditolak.
secara signifikan positif mempengaruhi kepatuhan
besar
5.2
Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan
dan kelemahan yang dapat mempengaruhi hasil, oleh karena itu kepada peneliti yang akan datang diharapkan lebih diperhatikan untuk
peneliti-peneliti
selanjutnya,
kelemahan peneliti antara lain:
terhadap penerimaan pajak penghasilan
1. Penggunaan
melalui variabel kepatuhan wajib pajak
angket,
sebagai variabel intervening, karena
kelemahan yaitu perbedaan perseptual
nilai pengaruh langsung sebesar 0,052
seseorang dalam menilai suatu variabel
lebih
yang berdampak terhadap pembiasan,
besar
langsung
dari
sebesar
pengaruh 0,014,
tidak
sehingga
dimana
media
kuisioner
atau
memiliki keterbatasan dan
peneliti
tidak
dapat
hipotesis ini ditolak. 13
mengendalikan
jawaban
dari
responden. 2. Jumlah
pengaruh
sampel
relative
baru yang dimungkinkan memiliki
kecil
penelitian dapat
masih
baik
terhadap
penerimaan pajak penghasilan
berdampak
terhadap rendahnya generalisasi dari temuan secara keseluruhan. 3. Penelitian ini tidak mempertimbangkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi
yang
penerimaan
pajak
DAFTAR PUSTAKA Astuty, N.F. 2011. Pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap penerimaan PPH pasal 25 yang dimoderasi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Se-DKI Jakarta,
penghasilan. 5.3
Direktorat Jendral Pajak 2008. Undangundang nomor 36 tahun 2008.
Saran Berdasarkan
keterbatasan
dan
kelemahan yang dijelaskan di atas peneliti mengajurkan
saran
perbaikan
untuk
penelitian yang akan datang berikut ini: 1. Untuk peneliti yang akan datang dalam
pengumpulan data diharapkan dapat menggunakan wawancara
metode
lain
seperti
langsung
atau
menggunakan pendekatan lain yang seperti penilaian yang berhubungan dengan pekerjaan langsung,
Google
Indonesia, 2013. www.bppk.depkeu.go.id.
http://
Jatmiko, A. N. 2006. Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ibtida, Reisya. 2010. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kinerja penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variable intervening pada KPP Pratama Jakarta selatan.
untuk
Mardiasmo. 2008. Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta : CV Andi Offset.
2. Peneliti yang akan datang diharapkan
Rahayu, S.K. 2010. Perpajakan Indonesia, edisi pertama. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu
menghindari bias perseptual.
dapat memperluas daerah penelitian untuk
memperbesar
populasi
dan
sampel sehingga dapat menjastifikasi penelitian ini secara baik.
Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak, edisi kelima. Jakarta: Salemba.
3. Untuk penelitian yang akan datang
diharapkan dengan
melakukan
menambahkan
modifikasi faktor-faktor 14
