FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat 2010-2012)
Efrida Yeni, Popi Fauziati, Nurhuda. N Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Email :
[email protected]
ABSTRACT Purpose of this research proves the influence the size of local government, economic growth, compexity of local government, the population, and local revenues (PAD) to internal control weakness of local government District and cities in Province of West Sumatra. This research using secondary data taken from 12 Districts and 7 Cities in West Sumatra region of the year 2010-2012. Secondary data were obtained from the central statistical agency (BPS) and financial inspection agency (BPK) Province of West Sumatra. The determination of sample technique using purposive sampling technique by the number of data 19 local government for 3 years. The analysis tool used is multiple linear regression using SPSS program application were processed year 2014. The result of this research indicates that of the five independent variables will did not influence internal control weakness of local government. Keyword : Size of local government, Economic growth, Complexity of local government, the population, and local revenues (PAD). PENDAHULUAN dan pengujian efektivitas pengendalian
Latar Belakang Masalah Organisasi sektor publik merupakan
internal ternyata pengendalian internal
suatu organisasi yang mengelola dana
dalam pemerintah daerah klien sangat
masyarakat
kepada
lemah atau sama sekali tidak ada, tidaklah
kepentingan dan kemajuan masyarakat
mungkin bagi akuntan untuk memberikan
yang mampu memberikan pertangggung
pendapat mengenai kewajaran laporan
jawaban terhadap publik melalui laporan
keuangan klien. Masalah utama yang
keuangannya.
Pada
timbul
pengendalian
internal
yang
berorientasi
era
sekarang pengelolaan
karena
pengendalian
sangat
internal
lemahnya
adalah
adanya
keuangan masih jauh dari harapan, dilihat
kemungkinan tidak dicatatnya jumlah-
dari hal penyajian laporan keuangan masih
jumlah yang material. Oleh karena itu, jika
banyak daerah yang mendapat opini WDP
pengendalian internal sangat jelek, akuntan
(Wajar Dengan Pengecualian), disclamair
harus
dan tidak wajar. Jika dari hasil pemahaman
pemeriksaan atau menolak memberikan 1
menolak
untuk
melaksanakan
pendapat atas laporan keuangan yang
pengendalian
diperiksanya.
daerah ?
Kelemahan pengendalian internal merupakan
internal
pemerintah
4. Apakah ada pengaruh jumlah penduduk
kelemahan-kelemahan
terhadap
signifikan dalam pelaporan keuangan yang
kelemahan
pengendalian
internal pemerintah daerah ?
hasilnya jauh dari kondisi yang tidak dapat
5. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli
di cegah atau dideteksi. Pengendalian
Daerah (PAD) terhadap kelemahan
internal sangat berperan penting bagi
pengendalian
sebuah organisasi termasuk pemerintah
daerah ?
daerah
dalam
mengkoordinasi
Tujuan Penelitian
Menurut BPK (Badan Pemeriksaan kasus-kasus
pengendalian
internal
Berdasarkan perumusan masalah diatas
kelemahan
terjadi
pemerintah
dan
mengawasi terjadinya kecurangan.
Keuangan),
internal
yang menjadi tujuan dalam penelitian
karena
adalah untuk mendapatkan bukti empiris
pelaksana yang bertanggungjawab tidak
yaitu :
menaati ketentuan yang ada, penetapan
1. Pengaruh ukuran pemerintah daerah
kebijakan yang tidak tepat, serta belum
terhadap
kelemahan
pengendalian
menetapkan prosedur kegiatan.
internal pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. 2. Pengaruh
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah,
terhadap
pertumbuhan kelemahan
ekonomi
pengendalian
maka perumusan masalah dalam penelitian
internal pemerintah daerah Kabupaten
ini adalah :
dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
1. Apakah
ada
pengaruh
ukuran
3. Pengaruh
kompleksitas
pemerintah daerah terhadap kelemahan
daerah
pengendalian
pengendalian
internal
pemerintah
daerah ?
pengendalian
internal
kelemahan pemerintah
daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi
2. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi
terhadap
pemerintah
terhadap internal
Sumatera Barat.
kelemahan
4. Pengaruh jumlah penduduk terhadap
pemerintah
kelemahan
daerah?
pengendalian
internal
pemerintah daerah Kabupaten dan Kota
3. Apakah ada pengaruh kompleksitas
di Provinsi Sumatera Barat.
pemerintah daerah terhadap kelemahan 2
5. Pengaruh
Pendapatan Asli
(PAD)
terhadap
pengendalian
Daerah
Pertumbuhan Ekonomi
kelemahan
internal
Sukirno
pemerintah
ekonomi
(2011),
berarti
pertumbuhan
perkembangan
fiskal
daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi
produksi barang dan jasa yang berlaku
Sumatera Barat.
disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah
sektor jasa dan pertambhan produksi barang
(2012),
yang
dijalankan
oleh
modal.
Tetapi
dengan
menggunakan berbagai jenis data produksi
pengendalian internal merupakan suatu proses
industri,
jumlah sekolah, pertambahan produksi
Teori Pengendalian Internal Agoes
barang
perkembangan infrastruktur, pertambahan
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Menurut
produksi
adalah
dewan
sangat
sukar
untuk
memberi
gambaran tentang pertumbuhan ekonomi
komisaris, manajemen dan personel lain
yang dicapai.
entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian
Kompleksitas Pemerintah Daerah
tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan
pelaporan
keuangan,
Restu dan Indriantoro (2000) dalam
(b)
Puspitasari
efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c)
(2013),
peningkatan
kompleksitas dalam suatu tugas atau sistem
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
akan menurunkan tingkat keberhasilan
yang berlaku.
tugas
itu.
Terkait
dengan
kegiatan
pengauditan, tingginya kompleksitas audit
Ukuran Pemerintah Daerah
ini dapat menyebabkan akuntan berprilaku
Menurut Larassati, dkk (2013),
disfungsional
Perusahaan besar dapat lebih mudah untuk
sehingga
menyebabkan
penurunan kepuasan kerja auditor dalam
mengakses pasar modal dibandingkan
pembuantan keputusan dalam audit.
dengan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan samakin mudah untuk mendapatkan
modal
eksternal
Jumlah Penduduk
dalam
Menurut
jumlah yang lebih besar, sehingga investor
dimaksud
tertarik untuk menanamkan modalnya pada
Mantra
dengan
(2009),
penduduk
yang dalam
undang-undang RI No.10 tahun 1992
perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan
adalah orang dalam matranya sebagai
setiap pemerintah daerah memiliki ukuran
pribadi,
yang berbeda. 3
anggota
keluarga,
anggota
masyarakat, warga negara, dan himpunan
hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai
kuantitas yang bertempat tinggal disuatu
berikut:
tempat dalam batas wilayah negara pada
H1
waktu
tertentu.
Komposisi
=
Ukuran
pemerintah
daerah
penduduk
berpengaruh terhadap kelemahan
adalah pengelompokan penduduk atas
pengendalian internal pemerintah
variabel-variabel tertentu.
daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengaruh
Menurut Halim (2008), Pendapatan
terhadap
Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan
Pertumbuhan Kelemahan
Ekonomi
Pengendalian
Internal Pemerintah Daerah
yang diperoleh daerah dari sumber-sumber
Martani
dan
Zaelani
(2011),
dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi
berdasarkan
pemerintah
dengan
peraturan
peraturan
daerah
sesuai
perundang-undangan
daerah
secara
signifikan
berpengaruh positif terhadap kelemahan
yang berlaku.
pengendalian internal. Pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan tinggi akan
Pengembangan Hipotesis
memiliki kelemahan pengendalian internal
Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah
yang lebih banyak. Puspitasari (2013), menemukan bahwa
terhadap Kelemahan Pengendalian
tingkat pertumbuhan ekonomi pemerintah
Internal Pemerintah Daerah Larassati, dkk (2013) menemukan bahwa
variabel
ukuran
daerah tidak berpengaruh secara signifikan
pemerintahan
terhadap kelemahan pengendalian internal
berpengaruh signifikan dan bersifat positif
pemerintah
terhadap kelemahan pengendalian internal
mengimplikasikan
pada
daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan
pemerintah
daerah
provinsi
di
Indonesia pada periode 2009-2010.
daerah. bahwa
Hal
ini
pemerintah
ekonomi yang tinggi belum tentu memiliki
Kristanto (2009) menemukan bahwa
kelemahan pengendalian yang tinggi juga,
ukuran pemerintahan berpengaruh positif
begitu pula sebaliknya. Maka hipotesis
terhadap kelemahan pengendalian internal,
yang dirumuskan sebagai berikut :
artinya pemerintah daerah yang besar
H2 = Pertumbuhan berpengaruh terhadap
cenderung
melaporkan
lebih
banyak
kelemahan
melaporkan pengendalian internal daripada
pengendalian
pemerintah daerah
pemerintah daerah yang kecil. Maka 4
internal
Pengaruh
Kompleksitas
Daerah
terhadap
Pengendalian
Internal
Pemerintah
kompleks
dalam
implementasi
sistem
Kelemahan
pengendalian internal. Maka hipotesis yang
Pemerintah
dirumuskan sebagai berikut : H4 = Jumlah penduduk berpengaruh
Daerah Puspitasari
(2013),
menemukan
terhadap kelemahan pengendalian
bahwa kompleksitas pemerintah daerah
internal pemerintah daerah
dilihat dari jumlah SKPD berpengaruh secara
signifikan
terhadap
kelemahan
Pengaruh
pengendalian internal pemerintah daerah.
(PAD)
Larassati, dkk (2013), menemukan
Pandapatan terhadap
Pengendalian
bahwa kompleksitas pemerintah daerah
Asli
Daerah
Kelemahan
Internal
Pemerintah
Daerah
yang diwakili PAD berpengaruh secara
Kristanto (2009), menemukan bahwa
signifikan dan bersifat negatif terhadap
Pendapatan
kelemahan
berpengaruh negatif terhadap kelemahan
pengendalian
pemerintah
daerah
internal
provinsi.
Maka
Asli
Daerah
(PAD)
pengendalian internal.
hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:
Puspitasari (2013), menemukan bahwa
H3 = Kompleksitas pemerintah daerah
jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh terhadap kelemahan
tidak
berpengaruh
secara
signifikan
Pengendalian internal pemerintah
terhadap pengendalian internal pemerintah
daerah
daerah. Maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut: H5 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak
Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kelemahan
Pengendalian
Internal
Pemerintah Daerah Larassati, dkk (2013), menemukan bahwa
jumlah
signifikan
penduduk
positif
terhadap
menemukan
terhadap
kelemahan
pengendalian
internal
pemerintah
daerah
berpengaruh kelemahan
METODOLOGI PENELITIAN
pengendalian internal. Martani dan Zaelani (2011),
berpengaruh
bahwa
Populasi dan Sampel
jumlah
Populasi dalam penelitian ini adalah 19
penduduk dalam pemerintah daerah tidak
Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera
berpengaruh
kelemahan
Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7
pengendalian internal. Jumlah penduduk
Kota. Sampel yang digunakan dalam
tidak
penelitian ini adalah pemerintah daerah
terhadap
menjadikan
pemerintah
daerah 5
tingkat
Kabupaten
dan
Kota
yang
Pengukuran Variabel
berjumlah 19 Kabupaten dan Kota dari tahun
2010-2012
alasan
Menurut Mulyadi (2008), sistem
ketersediaan data yang lengkap. Teknik
pengendalian internal meliputi struktur
penentuan sampel menggunakan teknik
organisasi, metode dan ukuran-ukuran
Purposive Sampling yaitu populasi yang
yang
akan dijadikan sampel penelitian adalah
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian
yang memenuhi kriteria sampel tertentu.
dan keandalan data akuntansi, mendorong
Adapun kriteria tersebut adalah sebagai
efisiensi
berikut :
kebijakan manajemen. Berikut ini adalah
1. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota
rumus
yang
dengan
Variabel Dependen
mempublikasikan
laporan
dikoordinasikan
dan
untuk
mendorong
untuk
menghitung
menjaga
dipatuhinya
kelemahan
pengendalian internal :
keuangan pada tahun 2010-2012.
Weak = Jumlah hasil temuan masing-masing pemerintah
2. Data pertumbuhan produk Domestik
Jumlah hasil temuan tertinggi
Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2010-2012
Variabel Independen
3. Memiliki informasi variabel-variabel
Ukuran Pemerintah Daerah
yang diukur yaitu Produk Domestik
Menurut Larassati, dkk (2013),
Regional Bruto (PDRB), Satuan Kerja
indikator dari variabel ini yaitu asset pada
Perangkat
pemerintah
penduduk,
Daerah
(SKPD),
pertumbuhan
jumlah
daerah
Kabupaten/Kota.
penduduk,
Ukuran perusahaan merupakan ukuran atas
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
besarnya asset yang dimiliki perusahaan
total pendapatan.
sehingga
perusahaan
besar
umumnya
mempunyai total aktiva yang besar pula. Berikut
Metode Pengumpulan Data Pengumpulan dengan
data
mengumpulkan
dilakukan
ini
adalah
rumus
untuk
menghitung ukuran pemerintah daerah :
bahan-bahan
Asset = Total Asset
berkaitan dengan objek yang dibahas seperti buku-buku referensi dan situs pendukung
terkait.
Data
Pertumbuhan Ekonomi
sekunder
Menurut
Sukirno
umumnya berupa bukti dan catatan. Dalam
pertumbuhan
penelitian ini data sekunder dikumpulkan
kenaikan PDRB/PNB riil pada satu tahun
dengan metode dokumentasi.
tertentu 6
ekonomi
apabila
adalah
(2011),
dibandingkan
tingkat
dengan
tahun
sebelumnya.
ekonomi
Laju
dapat
pertumbuhan
diukur
adalah perangkat daerah dan lembaga
dengan
teknis kecuali kecamatan.
menggunakan laju pertumbuhan Produk
Kompleksitas pemerintah daerah
Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas
dapat dilihat dari jumlah unit perangkat
Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini
daerah yang terdapat dalam daerah tersebut
adalah rumus untuk menghitung tingkat
(Puspitasari, 2013). Variabel kompleksitas
pertumbuhan ekonomi.
pemerintah daerah dalam penelitian ini dilihat dari jumlah SKPD dalam suatu
G = PDRB1 – PDRB0 X 100%
pemerintah daerah di laporan keuangan
PDRB0
pemerintah daerah. Berikut adalah rumus Dimana : G
untuk menghitung jumlah Satuan Kerja = Laju Pertumbuhan Ekonomi
Perangkat Daerah (SKPD) :
PDRB1 = PDRB ADHK pada satu tahun
SKPD = Jumlah SKPD
PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya
Jumlah Penduduk Menurut Mantra (2009), komposisi penduduk yang sering digunakan untuk
Kompleksitas Pemerintah Daerah Restu dan Indriantoro (2000) dalam Puspitasari
(2013),
analisis dan perncanaan
pambangunan
kompleksitas
adalah
dilihat
dari
umur dan jenis kelamin. Struktur umur
semakin komplek suatu
penduduk antara negara satu dengan
organisasi dalam menjalankan kegiatan
negara yang lain tidak sama. Begitu pula
dan memiliki area kerja yang tersebar akan
keadaannya
semakin
internal
struktur umur penduduk negara-negara
menghadapi
yang sedang berkembang dengan negara-
pemerintah daerah dapat beberapa aspek
dijalankan. tantangan
sulit
pengendalian
Organisasi yang
lebih
mengimplementasikan
besar
dalam
komposisi penduduk menurut
negara
bila dibandingkan antara
maju antara
daerah pedesaan
pengendalian
dengan perkotaan. Menurut Ananta (1990),
internal secara konsisten untuk setiap
berikut ini adalah rumus untuk menghitung
devisi yang berbeda. Kesulitan juga akan
pertumbuhan penduduk:
muncul ketika akan memulai konsolidasi
Pt = P0 (1+r) t
laporan keuangan dari berbagai divisi atau cabang organisasi. Yang termasuk kedalam
Dimana:
jumlah kompleksitas pemerintah daerah
Pt = Jumlah penduduk pada tahun t 7
P0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar
atau baik, Maka model regresi linear
r
= Laju pertumbuhan penduduk
berganda harus memenuhi uji asumsi
t
= Periode waktu antara tahun dasar dan
klasik yang meliputi :
tahun t
Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut
Mardiasmo
(2011),
variabel
pengganggu
atau
residual
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
memiliki distribusi normal. Uji yang dapat
penerimaan daerah dari sektor pajak
digunakan
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan
residual adalah uji Kolmogorov-Smirnov
milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan
(K-S) (Ghozali, 2011).
untuk
menguji
normalitas
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut adalah
rumus
untuk
Uji Multikolinearitas
menghitung
Uji
multikolinearitas
bertujuan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
untuk menguji apakah model regresi
PAD =Pajak daerah+Retribusi daerah+Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan+Lain-lain PAD yang sah
ditemukan adanya korelasi antar variabel
Metode Analisis Data
dari (1) nilai tolerance (2) variance
Statistik Deskriptif
inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang
Statistik
tidaknya multikolinearitas dapat dilihat
memberikan
umum dipakai untuk menunjukkan adanya
gambaran atau deskripsi suatu data yang
multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standard
0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10
deviasi, varian, maksimun, minimum, sum,
(Ghozali, 2011).
range,
deskriptif
bebas dan untuk mendeteksi ada atau
kurtosis,
(kemencengan
dan distribusi)
memberikan gambaran
skewness untuk
Uji Autokorelasi
analisis statistik
Menurut
deskriptif (Ghozali, 2011).
autokorelasi
Ghozali
bertujuan
(2011),
untuk
uji
menguji
apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada
Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik bertujuan untuk
periode t dengan kesalahan pengganggu
menguji apakah model regresi linear
pada periode t-1 (sebelumnya). Dan untuk
berganda merupakan model yang bagus
mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 8
dapat digunakan Uji Durbin-Watson (DW
Persamaan regresi yang terdapat dalam
test). Pengambilan keputusan ada tidaknya
penelitian ini adalah :
autokorelasi :
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + e
Hipotesis nol Tidak ada autokorelasi positif
Keputusan Tolak
Jika 0 < d < dl
Dimana :
Tidak ada autokorelasi positif
No desicision
dl ≤ d ≤ du
dearah
Y = α
Tidak ada korelasi negatif
Tolak
4 – dl < d < 4
Tidak ada korelasi negatif
No decision
4 – du ≤ d ≤ 4 dl
Tidak ada autokorelasi, Positif atau negatif
Tidak ditolak
Du < d < 4 - du
Ghozali
heterokedastisitas apakah
dalam
(2011),
bertujuan model
regresi
= Konstanta
β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien regresi
Uji Heteroskedastisitas Menurut
Pengendalian internal pemerintah
uji
X1
= Ukuran Pemerintah Daerah
X2
= Pertumbuhan Ekonomi
X3
= Kompleksitas Pemerintah Daerah
X4
= Jumlah Penduduk
X5
= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
e
= Error
menguji terjadi
Koefisien Determinasi (R2)
ketidaksamaan variance dari residual satu
Koefisien determinasi digunakan
pengamatan ke pengamatan yang lain.
untuk
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya
kemampuan model dalam menerangkan
heterokedastisitas
variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).
salah
satuya
adalah
mengukur
seberapa
jauh
dengan Uji Glejser. Dengan persamaan regresi :
Uji Statistik F / Uji F [Ut] = α + βXt + vt
Uji
statistik
menunjukkan
F pada
dasarnya
semua
variabel
apakah
Teknik Pengujian Hipotesis
independen yang dimasukkan dalam model
Analisis Regresi
mempunyai pengaruh secara bersama-sama
Didalam analisis regresi, selain
terhadap
mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih,
variabel
dependen
(Ghozali,
2011).
juga menunjukkan
arah hubungan antara varaiabel terikat
Uji Statistik t / Uji t
dengan variabel bebas. Analisis yang
Menurut
Ghozali
(2011),
uji
digunakan dalam penelitian ini adalah
statistik t dilakukan untuk menguji tingkat
analisis regresi berganda (Ghozali, 2011).
signifikan 9
pengaruh
masing-masing
variabel bebas terhadap variabel terikat
ditentukan dari nilai asymp sig yang
secara parsial.
dihasilkan dalam pengujian yang harus > alpha
0,05. (Ghozali, 2011).
Setelah
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
dilakukan pengolahan terhadap data yang
Deskripsi Variabel Penelitian
digunakan dalam penelitian ini maka
Sebelum dilakukan analisis lebih
ditemukan
lanjut terlebih dahulu dijelaskan secara
hasil
pengujian
normalitas
sebagai berikut :
deskriptif terhadap variabel penelitian yang
Tabel 4.2
digunakan, seperti yang terlihat pada tabel
Hasil Uji Normalitas
4.1 di bawah ini:
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Y
Tabel 4.1 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian Keterangan
N
Mini mu m 5,67
Mak simu m 10,8 7
RataRata 8,1318
N
Std Devias
57
Normal
Mean
Parametersa
Std. Deviation
Ukuran pemerintah daerah Pertumbuhan ekonomi Kompleksitas pemerintah daerah Jumlah penduduk
57
1,15257
57
0,01
3,09
1,2704
0,61357
a. Test distribution is
Pendapatan Asli Daerah (PAD
57
22,7
25,9 7
24,144 2
0,52316
Normal.
Kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah
57
0,19
1,00
0,5814
0,23122
57
4,88
6,82
6,0304
0,46515
57
16
48
28,89
6,102
X1
X2
57
57
.5814 8.1318 6.0304 .23122
7
.125
X5
57
57
28.89 1.2704
24.1442
6.102 .61357
.52316
Absolute
Differences
Positive
.151
.054
.069
.172
.151
.128
Negative
-.092
-.069
-.125
-.160
-.110
-.088
1.142
.519
.942
1.299
1.137
.965
.147
.950
.338
.068
.151
.310
Asymp. Sig. (2-tailed)
.069
.46515
57
X4
Most Extreme
Kolmogorov-Smirnov Z
.151
1.1525
X3
.172
.151
.128
Sumber : Pengolahan Data sekunder, 2014
Dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test kita dapat
Sumber: Pengolahan Data sekunder 2014
mengetahui bahwa data yang di olah Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk
lurus
atau
sebaliknya.
berdistribusi Untuk
normal
mengetahui
normal.
Hasilnya
variabel dapat
berdistribusi dilihat
dari
menunjukkan bahwa data yang ditemukan
garis
sudah memenuhi asumsi kenormalan data
atau
sehingga pengujian statistic parametric
pola
dapat
distribusi dari variabel yang digunakan
dilakukan
untuk
membuktikan
kebenaran hipotesis yang telah diajukan
dalam penelitian ini maka digunakan uji
dalam penelitian ini (Ghozali, 2011).
Non Parametric One sample Kolmogorov Smirnov test.
semua
Asymp.Sig. (2-tailed) > alpha 0,05. Ini
mengetahui pola distribusi dari variance data apakah menyebar mengikuti
terlihat
Normalnya sebuah item 10
Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah
Uji Multikolinearitas Uji
Multikolinearitas
bertujuan
(PAD)
untuk melihat apakah pada model regresi
memenuhi
persyaratan
asumsi
klasik tentang multikolinearitas.
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pedoman suatu model regresi yang
bebas
multikolinearitas
Uji Autokorelasi
adalah
Uji
Autokorelasi
merupakan
mempunyai nilai VIF (Variance Inflation
pengujian asumsi dalam regresi dimana
Factor)
serta
variabel dependen tidak berkorelasi dengan
mempunyai angka Tolerance mendekati 1.
dirinya sendiri. Untuk mendeteksi gejala
(Ghozali, 2011). Dalam analisis ini didapat
Autokorelasi ini dapat digunakan uji
nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan
Durbin-Watson (DW) (Ghozali, 2011).
angka
lebih
kecil
dari
10
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi
tolerance untuk masing-masing
variabel sebagai berikut :
Model 1
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X1 Pertumbuhan Ekonomi (X2) Kompleksitas Pemerintah Daerah (X3) Jumlah Penduduk (X4)
Toleran si 0,919
0,887 0,712
0,912
VIF
Keterangan
1,08 8
Tidak terjadi Multikolinearitas
1,12 7 1,29 5
Tidak terjadi Multikolinearitas Tidak terjadi Multikolinearitas
1,09 6
Tidak terjadi Multikolinearitas
Sumber: Pengolahan Data sekunder, 2014
Dari
(Independen)
tabel
regresi
tidak
menggunakan
derajat
57, dan variabel independen (k)= 5 maka Du < d < 4 – du adalah 1,77 < 1,831 < 2,23.
dalam Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan
dan tolerance nya mendekati 1, ini berarti model
dengan
kepercayaan 5% (persen), jumlah sampel
penelitian ini nilai VIF-nya di bawah 10
didalam
Durbin-Watson
tersebut jika dibandingkan dengan nilai
Dari hasil analisis, terdapat lima bebas
hasil
menunjukkan nilai sebesar 1,831. Nilai
Pendapatan Asli 0,785 1,27 Tidak terjadi Daerah (PAD) 4 Multikolinearitas (X5) Sumber:Pengolahan Data sekunder, 2014
variabel
DurbinWatson 1,831
untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi
multikolinearitas. Dengan demikian, dapat
terjadi
disimpulkan
residual satu pengamatan ke pengamatan
bahwa
variabel-variabel
independen
yaitu
Ukuran
Daerah,
Pertumbuhan
ketidaksamaan
variance
dari
Pemerintah
yang lain. Untuk mendeteksi ada atau
Ekonomi,
tidaknya heteroskedastisitas berikut hasil pengujian
Kompleksitas Pemerintah Daerah, Jumlah 11
heteroskedastisitas
dengan
menggunakan model glejser (Ghozali,
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di
2011) :
Provinsi Sumatera Barat). Berdasarkan hasil
Tabel 4.5 Sig 0,759
Alpha 0,05
Kesimpulan Tidak Terjadi
0,453
0,05
Tidak Terjadi
0,623
0,05
Tidak Terjadi
0,094 0,556
0,05 0,05
Tidak Terjadi Tidak Terjadi
dapat
dilihat
proses pengolahan data. Dari
output
perhitungan program SPSS dapat dibentuk suatu persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis
Sumber : Pengolahan Data Sekunder, 2014
Dari tabel terlihat bahwa masing
data
gambaran hasil secara keseluruhan dari
Hasil Uji Heteroskedastisitas Keterangan Ukuran pemerintah daerah Pertumbuhan ekonomi Kompleksitas pemerintah daerah Jumlah penduduk Pendapatan Asli Daerah (PAD)
pengolahan
variabel
masing-
independen
yang
digunakan di dalam model penelitian ini memiliki nilai signifikan > alpha 0,05. Jadi model regresi yang dibentuk di dalam
Variabel Konstanta Ukuran pemerintah daerah Pertumbuhan ekonomi Kompleksitas pemerintah daerah Jumlah penduduk
Β -1,843 0,014
t Statistic -1,153 0,496
Sig 0,254 0,622
Kesimpulan
0,055
0,768
0,446
0,001
0,107
0,915
Tidak signifikan Tidak signifikan
0,005
0,090
0,929
Tidak signifikan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
0,081
1,194
0,238
Tidak signifikan
Tidak signifikan
Sumber : Pengolahan Data Sekunder, 2014
model penelitian ini terbebas dari gejala Dari
heteroskedastisitas. Oleh sebab itu tahapan
tabel
dijelaskan kedalam
pengujian data dapat terus dilakukan.
4.6
maka
dapat
persamaan regresi
linier berganda sebagai berikut ini: Y= -1,843+0,014X1+0,055X2+0,001X3+0,005X4 + 0,081X5
Analisis Regresi Berdasarkan model dan variabel yang
Uji Hipotesis dan Pembahasan
dikemukakan oleh Ghozali (2011), maka Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
dilakukan pengujian dengan persamaan analisis
regresi
dimaksudkan besar
berganda
menguji
seberapa
dari
variabel
(Ukuran
Pemerintah
untuk
pengaruh
independen/bebas Daerah,
linear
Pertumbuhan
Hasil
sebesar 0,622 > 0,05, maka H0 diterima,
Ekonomi,
artinya Ukuran Pemerintah Daerah tidak
Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)) terhadap variabel dependen/terikat Pengendalian
menunjukkan
bahwa nilai sig. lebih besar dari alpha yaitu
Kompleksitas Pemerintah Daerah, Jumlah
(Kelemahan
pengujian
Internal 12
berpengaruh
signifikan
terhadap
Kelemahan
Pengendalian
Internal
Penelitian yang dilakukan ini tidak
Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat
sesuai dengan penelitian Martani dan
Hasil analisis menunjukkan nilai sig.
Zaelani (2011), menemukan bahwa ukuran
Sebesar 0,915 > 0,05, maka H0 diterima,
pemerintah daerah berpengaruh negatif
artinya Kompleksitas Pemerintah Daerah
terhadap kelemahan sistem pengendalian
tidak berpengaruh signifikan terhadap
internal. Pemerintah daerah yang memiliki
Kelemahan
ukuran
Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.
yang
besar
akan
memiliki
Pengendalian
Internal
baik
Hasil penelitian ini tidak sesuai
dibandingkan pemerintah daerah yang
dengan penelitian Larassati, dkk (2013)
memiliki ukuran kecil.
menemukan
pengendalian
internal
yang
bahwa
kompleksitas
pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kelemahan
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
Hasil
provinsi tahun 2009-2010. Semakin kecil
menunjukkan
kompleksitas pemerintah daerah, maka
bahwa nilai sig. sebesar 0,446 > 0,05,
semakin banyak temuan kasus kelemahan
maka H0 diterima, artinya Pertumbuhan
pengendalian internal.
Ekonomi
pengujian
pengendalian internal pemerintah daerah
tidak
berpengaruh
terhadap
Hasil penelitian ini sesuai dengan
Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
penelitian Larassati, dkk (2013) yang
Hasil analisis menunjukkan bahwa
menemukan bahwa pertumbuhan tidak
nilai sig. Sebesar 0,929 > 0,05, maka Ho
berpeng
diterima, artinya Jumlah Penduduk tidak
Kelemahan
Pengendalian
Internal
Pemerintah Daerah.
aruh
signifikan
terhadap
berpengaruh
signifikan
terhadap
pemerintah daerah provinsi di Indonesia
Kelemahan
Pengendalian
Internal
periode 2010-2012. Pertumbuhan pada
Pemerintah Daerah.
kelemahan
pengendalian
internal
Hasil penelitian ini sesuai dengan
pemerintah daerah Provinsi tidak dapat menjadi indikator dari sistem pengendalian
penelitian Martani dan Zaelani
internal yang diterapkan.
menemukan dalam 13
bahwa
pemerintah
jumlah
(2011), penduduk
daerah
tidak
berpengaruh
terhadap
kelemahan
PENUTUP
pengendalian internal. Jumlah penduduk tidak
menjadikan
kompleks
dalam
pemerintah
daerah
implementasi
sistem
Kesimpulan Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Kelemahan Pengendalian Internal
pengendalian internal. Sebaliknya jumlah
Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi
penduduk yang banyak akan membuat
Ukuran Pemerintah Daerah,
pengendalian internal pemerintah daerah
Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
meningkat karena meningkatnya tuntutan pengungkapan
laporan
keuangan
Kelemahan
tidak
oleh
mempengaruhi
Pertumbuhan
Kelemahan
Pengendalian
Ekonomi,
masyarakat.
Internal
Pemerintah
Daerah
tidak
mempengaruhi Kompleksitas Pemerintah
Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat
Daerah, Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi Jumlah
Hasil analisis menunjukkan bahwa
Penduduk
dan
Kelemahan
nilai sig. sebesar 0,238 > 0,05, maka Ho
Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah
tidak
(PAD)
Daerah.
tidak
berpengaruh
signifikan
mempengaruhi
Pendapatan
Asli
terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Saran
Pemerintah Daerah.
Berikut
Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian menemukan
Puspitasari bahwa
(2013), Pendapatan
adalah
saran
yang
perlu
mendapat perhatian:
yang
1.
Asli
Peneliti
selanjutnya
perlu
Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara
menambahkan jumlah sampel dan
signifikan terhadap pengendalian internal
periode pengamatan yang lebih
pemerintah
daerah.
panjang,
pemerintah
daerah
Hal yang
ini
berarti
sehingga
hasil
yang
diperoleh akan lebih menjelaskan
memiliki
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi
gambaran
memiliki resiko terjadinya kecurangan
sesungguhnya. 2.
yang tinggi.
Kepada hendaknya
kondisi
yang
peneliti
selanjutnya
dapat
melakukan
penelitian ini lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 14
Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Periode 2009-2010. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dengan
Provinsi
Sumatera
Barat,
menggunakan
variabel-
variabel bebas lainnya
seperti :
Mardiasmo. (2011). Akuntansi Publik. Yogyakarta: Andi.
jumlah pengangguran dan jumlah
Mantra, Bagoes Ida. (2009). Demografi Umum. Edisi kedua. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
tenaga kerja.
DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno. (2012). Jakarta: Salemba Empat.
Sektor
Martani, Dwi dan Fazri Zaelani. (2011). Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 14 Aceh.
Auditing.
Ananta, Aris. (1990). Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Pusat Antar_ Universitas Bidang Ekonomi Universitas Indonesia.
Mulyadi. (2008). Sistem Akuntansi. Cetakan keempat Jakarta: Salemba Empat
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun (2013). http://www.bpk.go.id diakses pada bulan Februari 2013.
Puspitasari, Titus. (2013). Pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kompleksitas pemerintah daerah (jumlah SKPD) terhadap kelemahan pengendalian internal pada pemerintah daerah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Ghozali, Iman. (2011). ”Aplikasi Analisis Multivarite dengan program SPSS 19 Edisi 5”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Sukirno, Sadono. (2011). Makro ekonomi :Teori Pengantar. Edisi ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
Halim. A. (2008). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
http://regionalinvestment.bpkm.go.id
Kristanto, Bayu Septian. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal”. Jurnal Akuntansi Ukrida Vol. 9 No. 1.
http://www.bps.go.id. 30 april 2014. www.bps.go.id www.djpk.depkeu.go.id
Larassati, dkk. (2013), Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal
www.bpk.go.id
15
