PENGARUH UKURAN LEGISLATIF, KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT Rima Novianti, Dwi Fitri Puspa, Daniati Puttri Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Email:
[email protected] Abstract This research aims to analyze the effect of economic listed in wichmandatory disclosure compliance of financial statement. Local government characteristics used in this research are size, the number of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), type of local governance. This research also used control variable such as the total nimber of Parliament members. The population in this research is Kabupaten / Kota in Sumatera Barat for priod 2010-2013. The total sample as many as 19 distric / city. Data of obtained from Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) and the official website of each region for priode 2011-2014. Hypothesis tasted by a multiple regressions models. Regressions anylise was done using SPSS 16.0 and EVIUS 7.0. the result showed that a variabelsize, the number of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), type of local governance, and parlement members of signifikan effect the mandatory disclosure complience of financial statement. Keywords: mandatory disclosure, local gevernance characteristics
Pendahuluan Sejak
diberlakukannya
Undang-
sebelumnya.
Oleh
karena
itu
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
pengukuran kinerja pemerintah daerah
Pemerintah
merupakan
daerah,
melimpahkan
suatu
proses
penilaian
kewenangan kepada Pemerintah daerah
kemajuan atas pekerjaan pemerintah
untuk mengatur dan mengurus sendiri
daerah terhadap tujuan dan sasaran
urusan pemerintahan berdasarkan azas
yang
otonomi. Sebagai implikasinya, peran
(Mahsun, 2006).
telah
ditentukan
sebelumnya
pemerintah daerah dalam penyediaan
Kinerja pemerintah daerah yang
layanan publik dan mencapai tujuan
baik tentunya juga diiringi dengan tata
pembangunan
kelola pemerintahan daerah yang baik
nasional
menjadi
semakin besar. Pengukuran kinerja
pula,
merupakan
pemerintahan yang baik tentunya ada
suatu
proses
penilaian
untuk
menunjang
yang
kinerja
kemajuan pekerjaan terhadap tujuan
faktor-faktor
mempengaruhi
dan sasaran yang telah ditentukan
pengukuran kinerja pemerintah daerah. 1
Dalam penelitian ini ada beberapa
didasarkan atas karakteristik operasional
faktor-faktor
mempengaruhi
ini bermanfaat untuk mengkuantifikasi
kinerja pemerintah daerah yaitu ukuran
tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja
legislatif,
pemerintah daerah. Tiap-tiap pemerintah
yang
karakteristik
pemerintah
daerah dan temuan audit BPK. LANDASAN
daerah
TEORI
DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
mempunyai
berbeda,
karakteristik
demikian
pula
yang dengan
pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi
Landasan Teori
(Mahsun,2006). .
Kinerja Pemerintah Daerah
Organisasi
dengan
karakteristik
operasional yang berbeda membutuhkan Kinerja (performance) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu
kegiatan,
program
maupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam stategic planning suatu organisasi.
Legislatif
adalah
bertugas mengawasi pemerintah daerah pemerintah
karakteristik operasional bermanfaat untuk mengkuantifikasi tingkat efisiensi dan efektivitas suatu pelaksanaan kegiatan. pemerintah daerah yang digunakan sebagai
1. Ukuran Daerah
banyaknya jumlah anggota legislatif yang
agar
pengukuran kinerja yang didasarkan atas
berikut:
Ukuran Legislatif Ukuran
ukuran kinerja yang berbeda pula. Suatu
daerah
dapat
mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik. Kedudukan DPR sebagai lembaga negara mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan
Ukuran daerah adalah prediktor signifikan
untuk
(Patrick,2007).
kepatuhan
Ukuran
akuntansi
daerah
dapat
diukur dengan total pendapatan, total aset, dan tingkat produktifitas. Semakin besar total pendapatan, total aset dan tingkat produktifitas maka semakin besar pula ukuran suatu daerah (Sumardjo,2010).
(Wasistiono, 2009). 2. Tingkat Kekayaan Daerah Karakteristik Pemerintah Daerah Tingkat Pengukuran
kinerja
harus
kekayaan
daerah
merupakan ukuran kekayaan yang dimiliki
didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. Suatu pengukuran kinerja yang 2
oleh suatu daerah yang diukur dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat
Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap
Ketergantungan
Pada
Pemerintah Pusat Tingkat
Pengembangan Hipotesis
Kinerja
Pemerintah
daerah
Kabupaten/kota. ketergantungan
pada
Semakin tinggi tingkat pengawasan
pemerintah pusat adalah ukuran besar atau
maka semakin tinggi pula tingkat tanggung
kecilnya
jawab
ketergantungan
pemerintah
dan
tingkat
kemauan
bekerja
daerah terhadap pemerintah pusat.Tingkat
seseorang terhadap pekerjaannya. Tingkat
ketergantungan
kemauan dalam bekerja inilah yang akan
diihat
dari
besarnya
penerimaan DAU dari pemerintah pusat
mempengaruhi
perolehan
hasil
yang
kepada pemerintah daerah.
menunjukan kinerja pemerintah daerah (Widjaja,2007).
Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi
H1 :
Ukuran
Legislatif
berpengaruh
terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.
beban daerah (Widjaja, 2002). Undang-
Pengaruh Ukuran Daerah terhadap
undang 32 Tahun 2004 pasal 176 ayat 1
Kinerja
menyatakan
Kabupaten/Kota.
digunakan menigkatkan
bahwa untuk
belanja melindungi
kualitas
daerah dan
kehidupan
masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan kesehatan,
dalam penyediaan
bidangpendidikan, fasilitas
sosial,
fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Semakin meningkatnya kualiatas hidup masyarakat, maka akan berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pemerintah
daerah
Semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka semakin tinggi kinerja
pemerintah
daerah
tersebut
(Mustikarini dan Fitrisari, 2012). Dengan demikian
pemerintah
daerah
yang
memiliki ukuran yang besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya. H2 :
Ukuran
daerah
berpengaruh
terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. 3
Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah
(Huda, 2009). semakin tinggi DAU yang
terhadap Kinerja Pemerintah daerah
diterima
kabupaten/kota.
pemerintah pusat akan semakin ketat
Tingkat kekayaan daerah adalah ukuran kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah. Kekayaan daerah dapat diukur dari sumber pendapatan asli daerah. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah
maka
pengawasan
dari
sehingga pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam penggunaannya dan diharapkan
semakin
baik
pelayanan
pemerintah daerah kepada masyarakatnya sehingga kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat.
daerah yang dapat meningkatkan kinerja
Hal ini sejalan dengan penelitian
pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan
Mustikarini dan Fitrisari (2012), Marfiana
penelitian Mustikarini dan Fitrisari (2012)
dan Kurniasih (2013) serta Sumarjo (2010)
yang dari hasil penelitiannya membuktikan
yang hasil penelitiannya membuktikan
bahwa
daerah
bahwa
kinerja
pemerintah
tingkat
berpengaruh
kekayaan
positif
terhadap
tingkat
ketergantungan
pusat
pada
berpengaruh
positif
pemerintah daerah. Penelitian Sudarsana
terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari
(2013) juga menunjukan bahwa tingkat
uraian
kekayaan
penelitian ini adalah:
daerah
berpengaruh
positif
signifikan terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
terhadap
kinerja
pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengaruh Pada
Tingkat
Pemerintah
Kinerja
terhadap
Pemerintah
daerah
Kabupaten/kota. Tingkat pemerintah ketergantungan
Tingkat
hipotesis
dari
ketergantungan
terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengaruh Belanja Daerah terhadap
Ketergantungan Pusat
H4 :
maka
pada pemerintah pusat berpengaruh
H3 : Tingkat kekayaan daerah berpengaruh
diatas,
Kinerja
Pemerintah
daerah
Kabupaten/Kota. Belanja
Daerah
adalah
semua
pengeluaran kas daerah dalam periode ketergantungan
pada
tahun anggaran tertentu yang menjadi
adalah
ukuran
beban daerah (Widjaja, 2002). Penelitian
pemerintah
daerah
Mustikarini
pusat
dan
Fitrisari
(2012)
terhadap pemerintah pusat dilihat dari
menemukan bahwa terdapat
pengaruh
besarnya penerimaan Dana Alokasi Umum
negatif belanja daerah terhadap kinerja 4
pemerintah
daerah.
Berbeda
dengan
Populasi dan Sampel
penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2013) hasil penelitiannya menemukan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Populasi
dalam
penelitian
ini
adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015. Pengambilan sampel dalam
berpengaruh
penelitian
ini
terhadap kinerja Pemerintah daerah
judgment
sampling.
Kabupaten/Kota.
penelitian ini berjumlah 19 kabupaten/kota
H5 :
Belanja
daerah
Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja
Pemerintah
daerah
Kabupaten/kota.
menggunakan
metode
Sampel
pada
di Provinsi Sumatera Barat. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data
Temuan audit merupakan kasus-
Data
yang
penelitian
laporan keuangan pemerintah daerah atas
Sumber data untuk variabel temuan audit
pelanggaran yang dilakukan suatu daerah
BPK
terhadap ketentuan-ketentuan tertentu.
pemeriksaan BPK RI tahun anggaran
(2012),
yang
membuktikan berpengaruh
hasil bahwa
negatif daerah
Indonesia.
Penelitian (2013)
temuan terhadap
pemerintah
Kurniasih
penelitiannya audit kinerja
kabupaten/kota
juga
Marfiana
di dan
membuktikan
bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
adalah
didapatkan
dari
data
dalam
kasus yang ditemukan BPK terhadap
Penelitian Mustikarini dan Fitrisari
ini
digunakan
sekunder.
laporan
hasil
2011-2014 pada kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat. Metode pengumpulan data adalah data sekunder Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel. Variabel Dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah
H6 :
Temuan
audit
berpengaruh
terhadap kinerja pemerintah daerah
daerah yang diukur dengan rasio efisiensi realisasi biaya per realisasi pendapatan.
kabupaten/kota.
5
5. Belanja Daerah
Variabel Independen 1. Ukuran Legislatif Ukuran
Belanja
legislatif
merupakan
banyaknya jumlah anggota DPRD yang ada pada suatu Pemerintah daerah variabel ini diukur degan menggunakan jumlah total anggota DPRD.
Ukuran (size) daerah adalah besar atau kecilnya sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat dilihat dari total
aset
daerah.Penelitian
yang
ini
dimiliki
menggunakan
Logaritma natural (Ln) dari total aset.
kekayaan
daerah
oleh suatu daerah yang diukur dengan total Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian dan
Fitrisari
(2012)
menggunakan PAD dibandingkan dengan total
pendapatan
sebagai
proksi
pengukuran tingkat kekayaan daerah. 4. Tingkat
periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diukur dengan belanja modal dibandingkan dengan total belanja.
ketergantungan
Temuan dalam
audit
penelitian
yang
ini
digunakan
adalah
temuan
pemeriksaan atas kepatuhan pemerintah daerah
terhadap peraturan perundang-
undangan
tahun
anggaran
2011-2014.
Temuan audit BPK diukur dengan jumlah
Hasil dan Pembahasan Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik
pada
(uji
normalitas,
uji
multikolonearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi ), uji Dterminasi (R2), uji Simultan (Uji F), dan uji Persial (uji t).Dalam
pemerintah pusat Tingkat
pengurangan nilai kekayaan bersih dalam
dengan total anggaran belanja.
merupakan ukuran kekayaan yang dimiliki
Mustikarini
kewajiban daerah yang diakui sebagai
temuan audit (dalam rupiah) dibandingkan
3. Tingkat Kekayaan Daerah Tingkat
merupakan
6. Temuan Audit
2. Ukuran Daerah
jumlah
Daerah
pengujian
menggunakan
hipotesis
analisis
regresi
penulis linier
berganda.
ketergantungan
pada
Setelah melakukan uji asumsi klasik
pemerintah pusat adalah ukuran besar atau
yang terdiri dari uji normalitas, uji
kecilnya
multikolonieritas, uji heteroskedastisitas,
penerimaan
DAU
oleh
pemerintah daerah dari pemerintah pusat.
dan uji autokorelasi. Dapat disimpulkan tidak terdapat masalah asumsi klasik 6
dalam penelitian ini. Dari hasil uji statistik F diperoleh – Prob sebesar 0,00000, hasil uji statistik F dengan nilai probability lebih kecil dari alpha 0,05 dengan ini dapat dijelaskan
bahwa
keseluruhan
model
regresi sudah layak atau fit untuk melihat
BD
0.0669
0.3301
Signifikan
TEMUAN
0.0073
0,0191
Signifikan
R2
0,7404
F-Prob
0,000
Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan
pengaruh variabel independen terhadap
Eviews 7.0
dependen. Berdasarkan
Berdasarkan pengolahan data yang
hasil
dilakukan untuk koefisisen determinasi
hipotesis
(R2), dapat dilihat bahwa nilai R2 sebesar
memiliki nilai koefisien regresi sebesar
0.740427 atau 74,4% yang menunjukan
0.002305 dan nilai signifikan 0,0005
bahwa
dengan tingkat kesalahan sebesar 0,05 atau
74,4
pemerintah
%
daerah
kinerja
keuangan
dipengaruhi
oleh
variabel
pengujian
ukuran
legislatif
(0,0005 < 0,05) maka hipotesis pertama
variabel ukuran legislatif, ukuran daerah,
diterima
tingkat
tingkat
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
ketergantungan daerah, belanja daerah dan
daerah kabupaten/kota. Lembaga legislatif
temuan audit BPK. Sedangkan 25,6%
dalam pemerintahan mempunyai fungsi
kinerja keuagan dipengaruhi oleh variabel-
pengawasan terhadap pemerintah daerah
variabel lain yang bukan variabel dalam
terutama
penelitian ini.
pemerintah
kekayaaan
daerah,
Hasil pengujian hipotesis dapat
yaitu
ukuran
legislatif
pengawasan
memberikan
keuangan,
daerah
berkewajiban
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LKPD) kepada DPRD
dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 1
(Bratakusumah dan Solihin, 20040). Maka
Hasil pengujian Hipotesis
dari
Variabel
Koef.
Prob
Independen Regresi
itu
banyaknya
jumlah
anggota
Kesimpul
legislatif diharapkan dapat meningkatkan
an
pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga
berdampak
dengan
adanya
DPRD
0.0023
0,0005
Signifikan
peningkatan kinerja pemerintah daerah
TA
0.0133
0,0034
Signifikan
(Sumarjo 2010).
PAD
-0.0018
0,0045
Signifikan
DAU
1.2715
0.0000
Signifikan
Berdasarkan
pengujian
hipotesis
variabel ukuran daerah yang diproksikan dengan total aset (TA) memiliki nilai 7
koefisien 0,013364 dan nilai signifikan
karena
0,0034 dengan tingkat kesalahan sebesar
ketergantungan
0,05 atau (0,0034 < 0,05) maka hipotesis
Indonesia terhadap transfer dana dari
kedua
pemerintah pusat (Hadi, et.al., 2009)
diterima
yaitu
ukuran
daerah
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Ukuran daerah yang besar ditandai dengan besarnya total aset akan dituntut untuk lebih memiliki kinerja yang baik pula dibandingkan pemerintah daerah yang kecil ukurannya (Mustikarini dan Fitrisari, 2012).
mengingat
besarnya
pemerintah
porsi
daerah
di
variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki nilai koefisien regresi
sebesar
1.271558
dan
nilai
signifikan sebesar 0,0000 dengan tingkat kesalahan sebesar 0,05 atau (0,0000 < 0,05) untuk itu hipotesis keempat diterima yaitu
tingkat
ketergantungan
daerah
variabel tingkat kekayaan daerah
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
memiliki nilai koefisien regresi sebesar -
daerah. Tingkat ketergantungan daerah
0,001896 dan nilai signifikan sebesar
yang diproksikan dengan menggunakan
0,0045 dengan tingkat kesalahan sebesar
besaran jumlah Dana Alokasi Umum
0,05 atau (0,0045 < 0,05) maka hipotesis
(DAU) yang diterima dari pemerintah
ketiga diterima yaitu tingkat kekayaan
pusat. Semakin besar jumlah DAU yang
daerah
diterima oleh suatu pemerintah daerah
berpengaruh
negatif
terhadap
kinerja pemerintah daerah.
maka tingkat pengawasan dari pemerintah
Pemerintah daerah dengan PAD yang
besar
seharusnya
mampu
memberikan pengaruh positif terhadap kinerjanya,
karena
pemerintah
daerah
dengan aset dan kekayaan yang besar pasti memiliki tekanan yang besar pula dari masyarakat
untuk
lebih
baik
mengelola segala sumber daya
dalam
pusat akan semakin ketat, semakin ketat tingkat pengawasan dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam membelanjakan DAU tersebut, maka akan berdampak dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Widjaja,2002).
yang
variabel belanja daerah memiliki
kinerja
nilai koefisien regresi sebesar 0,066966
(Marfiana dan kurniasih,2014). Berbeda
dan nilai signifikan sebesar 0,3301 dengan
dengan
yang
tingkat kesalahan sebesar 0,05 atau (0,3301
membuktikan bahwa PAD memberikan
> 0,05) maka hipotesis kelima ditolak yaitu
pengaruh
belanja daerah tidak berpengaruh terhadap
dimilikinya
guna
hasil
perbaikan
penelitian
negatif
ini
terhadap
kinerja
pemerintah daerah, hal ini dapat diterima
kinerja
pemerintah
daerah.
Hal
ini 8
disebabkan oleh rasio belanja modal
khususnya dalam bidang sektor publik,
terhadap
belum
terutama mengenai bagaimana ukuran
mencerminkan porsi belanja daerah yang
legislatif, ukuran daerah, tingkat kekayaan
dibelanjakan
daerah,
total
belanja
untuk
daerah
membiayaai
tingkat
ketergantungan
pada
peningkatan pelayanan masyarakat. dalam
pemeritah pusat, belanja daerah da temuan
kata lain porsi belanja modal pemerintah
audit BPK dapat mempengaruhi kinerja
daerah masih kecil dibandingan dengan
keuangan pemerintah daerah.
total belanja daerah.
2. Implikasi Praktek
Temuan audit BPK memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,07319 dan nilai signifikan sebesar 0,0191 dengan tingkat kesalahan sebesar 0,05 atau (0,0191 < 0,05) maka hipotesis keenam diterima yaitu temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
dalam
melakukan
perbaikan
kinerja
pemerintah daerah agar lebih efisien mungkin dalam menggunakan anggaran belanja
daerah
agar
berdapak
pada
peningkatan kinerja pemerintah daerah kedepannya. Keterbatasan dan Saran
Kesimpulan Penelitian ini menguji pengaruh ukuran legislatif, karakteristik pemerintah daerah, dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera barat. Berdasarkan pengujian
Bagi pemerintah dapat dijadikan acuan
statistik
deskriptif
nilai
minimum dari variabel kinerja pemerintah
Peneliti
menyadari
bahwa
penelitian ini masih memiliki sejumlah kekurangan atau kelemahan, kondisi tersebut
karena
adanya
sejumlah
keterbatasan yang peneliti miliki. Secara umum keterbatasan tersebut adalah : 1. Penelitian ini hanya menggunakan
daerah yaitu sebesar 0,85553 atau 85,55%
Laporan
Keuangan
yang berarti kinerja pemerintah daerah
Daerah
(LKPD)
di
kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat
Sumatera
Barat
sebagai
nilai terendahnya 85,55% yang dapat
penelitian sehingga penelitian ini
dikatakan kinerjanya kurang efisien.
hanya menilai kinerja pemerintah
Hasil penelitian ini memberikan implikasi tentang:
Pemerintah provinsi objek
di provinsi sumatera barat saja. 2. Penelitian ini hanya menggunakan
1. Implikasi Teori
empat tahun periode LKPD yaitu
Penelitian ini memberikan implikasi
2011-2014
bagi pengembangan ilmu pengetahuan
penelitian
sehingga ini
hasil hanya 9
menggambarkan
kinerja
terhadap
Kinerja
pemerintah daerah selama empat
Daerah
Kabupaten/Kota
tahun saja.
Indonesia
3. Penelitian ini hanya mengunakan variabel
independen
ukuran
legislatif, karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK sehingga
hanya
variabel
yang
2007.
sebagian
Pemerintah
Tahun
di
Anggaran
Simposium
Nasional
Akuntansi XV ; Banjarmasin. Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. ; BPFE-
kecil
UGM Yogyakarta.
mempengaruhi
kinerja pemerintah daerah. maka
Nugroho, Renas Adi 2014. Pengaruh
disarankan
Karakteristik
untuk
selanjutnya
penelitain menemukan
karakteristik
baru
atau
Pemerintah
Daerah
dan
Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah
(studi
pada
menggunakan
karakteristik
kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah
pemerintah
yang
pada periode 2009-2011).
daerah
lebih
variatif.
Sumarjo,
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Bisnis Multivariate
dengan
program
IBM SPSS 11119, edisi 7. Semarang
;
Badan
Penerbit
Universitas Diponegoro.
Kinerja Sektor Publik ; BPFE Yogyakarta. 2015.
Manajemen
Kinerja
Sektor Publik Edisi ketiga ; UPP STIM YKPN Widya
Debby.
Astuti., 2012
Fitrisari, Pengaruh
Karakteristik Pemerintah Daerah dan
Pengaruh
Temuan
terhadap
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Keuangan (Studi
Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi.
Universitas
Sebelas
Maret Surakarta.
Mahsun, Mohamad. 2006 Pengukuran
Mustikarini,
2010.
Karakteristik Pemerintah Daerah
Daftar Pustaka
Mahmudi,.
Hendro.
Audit
Sekaran, Uma. 2010. Reaserch Methods for Business. Jakarta : Salemba Empat. Widjaja, Haw. 2007 Otonomi Daerah dan Daerah Otonom ; Raja Grafindo Wasistiono, Sadu. Wiyoso, Yonatan. 2009 Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ; Fokus Media
BPK 10
11
