PT MUTUAGUNG LESTARI
RESUME HASIL VERIFIKASI IUPHHK-HTI PT. BUKIT RAYA MUDISA (1)
Identitas LVLK a. Nama Lembaga
: PT. Mutuagung Lestari
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-003-IDN
c. Alamat
: Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953. Website : www.mutucertification.com Email :
[email protected]
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
e. Direktur
: Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar
: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MenhutII/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
(2)
g. Tim Audit
: Ir. H. Artamur (Lead Auditor) Ir. Bandang Ajiono (Auditor) Aep Sukendar, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: Ir. Tony Arifiarachman Ir. Taufik Margani Ir. Didik Heru Untoro
Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin
: PT. BUKIT RAYA MUDISA
b. Nomor & Tanggal SK
: No. 257/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000
c. Luas
: ± 28.617 Ha
d. Lokasi
: Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung dan Kab. Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
e. Alamat kantor
: Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142.
Halaman 1 dari 9
PT MUTUAGUNG LESTARI f. Nomor telepon/faks/E-mail
: Telp 0761-33743
g. Pengurus
(3)
Komisaris
: Ir. Jajang Suherlan
Direktur Utama
: Ir. Kirmadi
Direktur Operasional
: Hotma Silitonga
Ringkasan Tahapan Tahapan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Hotel Nabila Transit Kab. Dharmasraya tanggal 15 Mei 2012 dan Aula Kecamatan Sangir Batanghari, tanggal 16 Mei 2012
Ringkasan Catatan di Kab. Dharmasraya, Sijunjung dan Solok Selatan : • Acara konsultasi publik dimulai dengan penjelasan maksud dan tujuan kegiatan konsultansi publik yang disampaikan oleh Tim Leader, yaitu dalam rangka kegiatan verifikasi legalitas kayu, dan memberi ruang informasi masyarakat sehubungan legalitas kayu dari lokasi kegiatan pengelolaan hutan tanaman dan kegiatan pengangkutan hasil hutan keluar areal kerja • Beberapa informasi dan masukan dari berbagai unsur peserta konsultasi publik yang berasal dari Kab. Dharmasraya dan Sijunjung, yaitu sebagai berikut : - Mempertanyakan menurunnya program pengelolaan sosial terhadap masyarakat terutama jika wilayah kerja RKT berada diluar wilayah adat. - Pemenuhan kewajiban pembuatan dan penyampaian laporan RKL-RPL oleh PT BRM ke instansi terkait. - Belum lancarnya kegiatan pembinaan ketenagakerjaan oleh petugas dari instansi terkait. - Aparat kepolisian supaya dilibatkan dalam kegiatan operasional PT. BRM sebagai bentuk pengawasan. • Beberapa informasi dan masukan dari berbagai unsur peserta konsultasi publik yang berasal dari
Halaman 2 dari 9
PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
17 Mei 2012
Ringkasan Catatan
1. 2.
3.
4. 5. 6. 7.
8.
9.
10. Halaman 3 dari 9
Kab. Solok Selatan, yaitu sebagai berikut : - Klaim lokasi areal tanah bersejarah masyarakat Dusun Tengah didalam areal kerja, supaya dikeluarkan dari areal kerja PT. BRM - Efektifitas kegiatan sosialisasi Batas Blok RKT oleh PT BRM, masih banyak dipertanyakan mengenai kejelasan posisinya terhadap wilayah adat. - Tokoh pemuda supaya dilibatkan dalam kegiatan pengawasan kayu yang keluar dari PT. BRM Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit diperusahaan tersebut. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. MAL Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT. MAL Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. Status dan definisi dari temuan
PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan
17 – 22 Mei 2012
-
22 Mei 2012, Base Camp PT. Bukit Raya Mudisa
Pengambilan Keputusan
13 April 2012
1. Dalam rangka menjamin ketelusuran kayu sampai kepada petak tebangan, maka PT BUKIT RAYA MUDISA wajib mencantumkan nomor petak pada label kayu KBK, KBS dan KB serta pada dokumen LHP. 2. Memasang APAR pada fasilitas perumahan pekerja yang belum ada APARnya, misalnya perumahan Type E dan F. 3. Kelola sosial di laporan Pelaksanaan RKL dan RPL wajib dimasukkan. 4. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan aspek sosial lebih ditingkatkan lagi. 5. Data karyawan kontraktor agar dilengkapi identitasnya. 6. Melengkapi pejabat pengesah LHP (KBK, KBS) untuk masing-masing kabupaten. 7. Dilakukan kegiatan pemantauan erosi terutama di areal bekas tebangan dan yang mempunyai kemiringan tinggi. PT. Bukit Raya Mudisa diputuskan “Memenuhi” persyaratan memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
(4)
Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan Memenuhi PT Bukit Raya Mudisa dapat menunjukan usaha (SK IUPHHKketersediaan dan kelengkapan SK IUPHHKHA/HT/RE/Pemegang Hak HT yang masih berlaku beserta peta Pengelolaan lampiran dan atas kelengkapan tersebut seluruhnya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kesesuaian badan usaha penerima Halaman 4 dari 9
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi izin tercatat pada akta pendirian dan akta perubahan-perubahannya yang terakhir. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen IIUPHHK diketahui PT. Bukit Raya Mudisa telah melunasi IIUPHHK sesuai SPP yang dilengkapi bukti setor dari Bank penerima setoran
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, Memenuhi PT. Bukit Raya Mudisa telah memiliki RKT/Bagan Kerja/RTT beserta dokumen RKUPHHK-HT periode 2008 s/d lampirannya yang telah disahkan 2017 dan RKTUPHHK-HT Tahun 2011 dan oleh pejabat yang berwenang, 2012 serta lampiran petanya meliputi : 1.
Verifier b.
Verifier c.
Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan
Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
Memenuhi
Memenuhi
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, PT. Bukit Raya Mudisa telah membuat dan mendeliniasi areal yang tidak boleh ditebang pada peta RKT 2011 dan peta RKT 2012 serta telah diimplementasikan di lapangan PT. Bukit Raya Mudisa telah membuat peta blok tebangan RKT 2011 dan peta RKT 2012 serta telah diimplementasikan di lapangan
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Memenuhi PT. Bukit Raya Mudisa telah memiliki Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT (RKUPHHK) (bisa dalam proses) periode 2008 s/d 2017 dan telah mendapat dengan lampiran-lampirannya persetujuan dari instansi yang berwenang Halaman 5 dari 9
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier b.
Nilai
Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Ringkasan Justifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Berdasarkan hasil verifikasi terhadap target produksi pada dokumen RKT 2011 dan RKT 2012 dan realisasi produksi RKT 2011 dan 2012 serta hasil uji petik lokasi blok RKT di lapangan disimpulkan bahwa volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya telah sesuai.
Indikator 2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan) Verifier Izin peralatan dan mutasi Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui peralatan PWH dan produksi yang digunakan PT. Bukit Raya Mudisa dalam kegiatan pemanenan dan penyiapan lahan telah memiliki izin bersamaan pengesahan RKT 2012. Alat yang dicek fisik lapangan dan terdapat kesesuaian jenis dengan daftar alat yang tersedia pada RKT 2012. Dalam satu tahun terakhir tidak diketahui terdapat mutasi, karena izin pemasukan dan penggunaan alat berada pada masingmasing kontraktor. Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan Memenuhi Hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh kayu oleh pejabat yang berwenang. bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan oleh Petugas Pembuat LHP-KB/KBK yang ditunjuk berdasakan SK Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Pengesahannya dilakukan oleh Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) yang ditunjuk berdasarkan SK Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya. Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi pengangkutan dan lampirannya dari : kayu dari TPn Hutan, TPK Hutan menuju TPK industri, seluruhnya dilindungi skshh • TPK hutan ke TPK Antara, sesuai ketentuan. • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau Halaman 6 dari 9
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
penampung kayu terdaftar Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada Memenuhi Tanda-tanda kayu KBK, KBS dan KB kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ sesuai dengan dokumen LHP dan buku ukur IUPHHK-HT/ IUPHHKdan dapat tertelusur sampai petak tebangan. RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak. Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara Memenuhi Tersedia sistem penandaan identitas kayu konsisten oleh pemegang izin. berupa label yang dapat tertelusur dan diterapkan secara konsisten. Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Memenuhi Hasil verifikasi diketahui PT. Bukit Raya Hasil Hutan untuk hutan alam, dan Mudisa melindungi angkutan kayu dari arsip FAKB dan lampirannya untuk dalam areal kerja dengan dokumen hutan tanaman angkutan SKSKB dan FA-KB dan FA-KB masing-masing dokumen dilengkapi DHH (DKB, dan DKB-FA) dari TPK Hutan, diterbitkan oleh Penerbit yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala BP2HP Wilayah III Pekanbaru. Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Memenuhi Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Pembayaran) DR dan/atau PSDH Perintah Pembayaran (SPP), dan dokumentelah diterbitkan. dokumen LHP yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, dan keabsahan dokumen. Konsistensi dan keabsahan tercakup dalam kelompok jenis kayu, volume kayu masing-masing kelompok jenis kayu, jumlah nominal pembayaran PSDH dan DR, dan pejabat pengesah. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa PT. Bukit Raya Mudisa telah membayar lunas PSDH dan DR sesuai dengan SPP. Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, SPP PSDH, SPP DR selama periode satu tahun (Mei 2011 sampai April 2012), menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan Halaman 7 dari 9
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier Verifier c.
Nilai
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi DR berdasarkan kelompok jenis kayu. PT. Bukit Raya Mudisa dalam melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier Dokumen PKAPT Tidak PT. Bukit Raya Mudisa tidak melakukan diterapkan kegiatan perdagangan kayu bulat antar pulau. Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen yang menunjukkan Tidak PT. Bukit Raya Mudisa tidak melakukan identitas kapal. diterapkan kegiatan perdagangan kayu bulat antar pulau. Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKLMemenuhi PT. Bukit Raya Mudisa telah memiliki UPL/RKL-RPL dokumen AMDAL dan Revisi AMDAL (Laporan Utama ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang. Dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan RKL- RPL kepada instansi berwenang. Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi PT. Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan. Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan Memenuhi PT. Bukit Raya Mudisa telah melakukan pemantauan dampak penting aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan fisik- kimia, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Halaman 8 dari 9
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3
Memenuhi
Verifier b.
Ketersediaan peralatan K3
Memenuhi
Verifier c.
Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
PT. Bukit Raya Mudisa telah membuat beberapa SOP untuk K3 serta implementasinya telah dilaksanakan di lapangan. PT. Bukit Raya Mudisa telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi di base camp serta dapat berfungsi dengan baik. PT. Bukit Raya Mudisa telah memiliki cacatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja setiap tahunnya.
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan Memenuhi PT. Bukit Raya Mudisa telah mempunyai perusahaan yang membolehkan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari untuk membentuk atau terlibat (SP2RL) dalam kegiatan serikat pekerja Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau Memenuhi PT. Bukit Raya Mudisa telah memiliki PP PP periode (2012-2014) yang disepakati Pengusaha dan Wakil Pekerja serta telah mendapat pengesahan dari Disnakertrans. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier Tidak ada pekerja yang masih di Memenuhi Hasil verifikasi diketahui PT. Bukit Raya bawah umur Mudisa tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur berdasarkan Identitas, Data Karyawan dan penampilan fisik dilokasi kerja
Halaman 9 dari 9
PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,
PT BUKIT RAYA MUDISA
Head Office : Jalan Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Kota Pekanbaru 28142. Camp : Km 14, Kenagarian Silago, Kecamatan Pula Punjung, kabupaten Dharmasraya. Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Forestry Business Development’s Regulation Number : P.8/VI–BPPHH/2011 dated December 30, 2011 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification Annex 2.1 Timber Legality Verification Standard on State Forest, for the scope of certification is describe in appendix.
Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LVLK PT. Mutuagung Lestari Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746 www.mutucertification.com
Certificate Number LVLK-003/MUTU/LK-049 Date of Initial Registration 05 June 2012 Date of Last Issued 05 June 2012 Date of Expiry 04 June 2015
LVLK-003-IDN
Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-037
SCOPE OF CERTIFICATION
Company Name and Address : PT BUKIT RAYA MUDISA Head Office : Jalan Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Kota Pekanbaru 28142. Camp : Km 14, Kenagarian Silago, Kecamatan Pula Punjung, kabupaten Dharmasraya. Phone : (0761) 33743 Fax : …………………… Contact Person : Mr. Kirmadi
Forest Product Utilization License Holder
Permit Number
Plantation Forest (IUPHHK-HT)
257/Kpts-II/2000 Date August 23, 2000
Date of Initial Registration : 05June 2012 Date of Last Issued : 05June 2012 Date of Expiry : LVLK-003-IDN 05June 2015
Total Area (ha)
± 28.617
Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari
Ir. H. Arifin Lambaga, MSE , President Director
Located
Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat