RENCANA KERJA
(RENJA) KECAMATAN CIKANCUNG
KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bahwa sejak diberlakukannya secara efektif Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Pembentukan Kecamatan dan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah di Wilayah Kabupaten Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung. Sehingga dengan demikian Kecamatan Cikancung secara yuridis formil keberadaannya
telah
dibentuk
bersamaan
dengan
ditetapkannya
peraturan daerah tersebut. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan dengan sebutan Camat yang diangkat oleh Bupati / Walikota
dan
sedangkan
bertanggung
pembentukkan
jawab
kepada
Kecamatan
Bupati
sendiri
atau
Walikota,
ditetapkan
dengan
Peraturan Daerah B.
Aspek Goegrafi dan Demografi Kecamatan Cikancung sebagai salah satu Kecamatan dari 31 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Bandung, secara topografis merupakan daerah yang relatif datar yang memiliki ketinggian antara 689 m – 1.100 m di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 1.803 mm/tahun dengan suhu udara minimal 22 0C maksimal 240C. Sebagai salah satu daerah industri tekstil yang berada di wilayah Bandung Selatan, Kecamatan Cikancung memiliki jarak orbitrasi dari pusat
pemerintahan
Kabupaten
Bandung
54
km
dan
dari
pusat
pemerintahan Propinsi Jawa Barat 35 km. Luas Wilayah Kecamatan Cikancung adalah 3.932,871 Ha yang terdiri dari 1.099,555 Ha merupakan areal sawah dan sisanya 2.833,316 Ha merupakan tanah darat, dari luas tersebut Wilayah Cikancung terbagi habis dalam 9 Desa. Secara Administrasi Kecamatan Cikancung memiliki batas – batas sebagai berikut : - Sebelah Utara
: Kecamatan Cicalengka dan Rancaekek
- Sebelah Timur
: Kecamatan Cicalengka
- Sebelah Selatan
: Kabupaten Garut
- Sebelah Barat
: Kecamatan Paseh
2
Adapun wilayah Kerja Kecamatan Cikancung sebagai Perangkat Daerah meliputi 9 Desa yang terdiri dari :
1.
Desa Mandalasari
2.
Desa Cikancung
3.
Desa Cihanyir
4.
Desa Mekarlaksana
5.
Desa Srirahayu
6.
Desa Ciluluk
7.
Desa Tanjunglaya
8.
Desa Cikasungka
9.
Desa Hegarmanah
dari 9 Desa tersebut terdiri dari 33 dusun, 98 RW dan 326 RT. Jumlah Penduduk Kecamatan Cikancung sampai dengan akhir Tahun 2010 tercatat sebanyak 75.068 Orang, dan 1.790 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya keadaan jumlah Penduduk Kecamatan Cikancung dapat dilihat pada tabel berikut ini : JUMLAH RW, RT DAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DESA
RW
RT
LAKI-LAKI
PEREMPUA N
JUMLAH
1
Mandalasari
14
44
3.984
3.687
7.671
2
Cikancung
10
40
3.871
3.443
7.314
3
Cihanyir
12
32
3.435
3.099
6.534
4
Mekarlaksan
9
34
2.958
2.778
5.736
KET
a 5
Srirahayu
12
31
5.041
4.779
9.820
6
Ciluluk
11
40
5.097
4.867
9.964
7
Tanjunglaya
12
46
5.546
5.332
10.878
8
Cikasungka
12
44
5.924
5.330
11.254
9
Hegarmanah
11
48
5.518
4.979
10.497
103
362
41.374
38.294
79.668
Jumlah C.
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Sumber penghidupan bagi penduduk adalah dari sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan dan jasa. Di sektor industri menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Cikancung, lahan pertanian berkurang sehingga penurunan produksi yang menyebabkan penduduk beralih ke sektor industri.
3
Jumlah industri besar, menengah dan kecil sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak 446 buah. JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN NO
MATA PENCAHARIAN
JUMLAH
1.
Petani Pemilik
4.690
2.
Petani Penggarap
6.316
3.
Buruh Tani
8.827
4.
Peternak
5.
Wiraswasta / Pedagang
6.
Pegawai Negeri
717
7.
Pegawai Swasta
6.744
8.
TNI / POLRI
9.
Pensiunan
10.
Buruh Pabrik
11.
Pekerja Lainnya
Dari
tabel
tersebut
KETERANGAN
708 4.715
171 74 6.744 dapat
diambil
kesimpulan
bahwa
penduduk
Kecamatan Cikancung pada umumnya mata pencahariannya bergerak di bidang buruh pabrik dan pertanian namun sektor yang lainnya pun terus berkembang seperti industri manufaktur dan sektor jasa lainnya. D.
ASPEK PELAYANAN UMUM Stabilitas politik di wilayah Kecamatan Cikancung sampai dengan akhir tahun 2011 cukup kondusif, hal ini ditandai dengan tidak terjadi konflik baik SARA maupun Politik Keadaan sosial masyarakat di Wilayah Kecamatan Cikancung dapat dilihat dari agama yang dianut, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sumber – sumber pembangunan dan sikap serta tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Agama mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang mempunyai peranan dalam membentuk watak dan kepribadian, pendidikan keagamaan dilakukan oleh tokoh – tokoh agama, melalui pendidikan formal seperti madrasah maupun pendidikan non formal seperti pondok pesantren.
4
Potensi penduduk Cikancung menurut agama yang dianut dapat dilhat pada tabel berikut ini :
NO
AGAMA YANG DIANUT
JUMLAH
1.
Islam
83.226
2.
Katholik
3.
Protestan
4.
Hindu
-
5.
Budha
-
6.
Kepercayaan Kepada Yang Maha Esa
-
170
Dalam Bidang Pendidikan, guna mendukung program Wajardikdas 9 Tahun di Wilayah Kecamatan Cikancung telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi program kepada masyarakat baik melalui jalur formal maupun pembinaan informal yang dilakukan kepada masyarakat. Secara umum untuk menunjang keberhasilan program di Bidang Pendidikan diperlukan sarana pendidikan baik negeri maupun swasta di Wilayah Kecamatan Cikancung dapat dilihat pada tabel berikut ini :
NO
BANGUNAN
JUMLAH
1.
Jumlah SD
45 Buah
2.
Jumlah MI
5 Buah
3.
Jumlah SLTP
5 Buah
4.
Jumlah Mts.
1 Buah
5.
Jumlah SLTA
3 Buah
6.
Jumlah MA
- Buah
5
Tugas Pokok Dan Fungsi Dalam rangka meningkatkan kinerja aparat, maka telah dilakukan penataan kelembagaan yang telah disesuaikan dengan kinerja otonomi, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bandung No. 7 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bandung. Berdasarkan pada Struktur Organisasi tersebut, kiranya perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut : Peraturan Bupati Bandung No. 7 Tahun 2008 : CAMAT 1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat ; 2. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Bandung untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah ; 3. Camat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan ; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan f. melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan SEKRETARIS KECAMATAN 1. Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Camat ; 2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam memimpin, merencankan, melaksanakan, mengkoordinasi kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ; 3. Dalam melakdanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan ; b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan ; c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan ; d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan ; e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kecamatan; f. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan ; g. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan ;
6
h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan Cikancung ; i. Fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan ; j. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait di bidang peengelolaan kesekretariatan Kecamatan . 4. Sekretaris Kecamatan, membawakan : a. Sub Bagian Program ; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawain ; c. Sub Bagian Keuangan ; SUB BAGIAN PROGRAM 1. Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian ; 2. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan ; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program rencana Kecamatan ; b. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Kecamatan ; c. pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan ; d. pelaksanaan fasilitas penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan ; e. pelaksanaan penyusunan rencana strategi Kecamatan ; f. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas ; h. fasilitas pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan Perangkat Daerah di Kecamatan ; i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ; j. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit karja lainnya di lingkungan Kecamatan ; SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian ; 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan ; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan ketatausahaan Kecamatan ;
7
b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan c. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas ; d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Kecamatan ; e. penyusunan dan pengelolaan administrasi perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas ; f. pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor ; g. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset Kecamatan lainnya ; h. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor ; i. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor ; j. penyusunan bahan pemetaan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Kecamatan ; k. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan ; l. pelaksanaan pengumpilan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian ; m. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai ; n. penyusunan dan penyiapan bahan adminitrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pension dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai ; o. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas; p. fasilitas pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai ; q. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pension dan cuti pegawai ; r. pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah / janji pegawai ; s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; t. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ; u. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit keja lain di lingkungan Kecamatan . SUB BAGIAN KEUANGAN 1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian ; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan ; b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran Kecamatan ; c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan ;
8
d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah ; e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan ; f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan ; g. Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan ; h. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan ; i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan .
SEKSI PEMERINTAHAN 1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ; 2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi public, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana program kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerinatah Kecamatan ; b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan ; c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan, fasilitas, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, polotik dalam negeri dan administrasi public serta kependudukan ; d. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan ; e. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan, organisasi kenasyarakatan di desa da /atau kelurahan serta bantuan desa/kelurahan; f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya ; g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan instansi terkait lainnya . SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ; 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum ;
9
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitas dan bantuan pelaksanaan operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati di wilayah Kecamatan ; b. pembiinaan pengendalian operasiona; polisi pamong praja dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati ; c. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan pembinaan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya menusia satuan linmas ; d. pelaksanaan fasillitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait ; e. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi terkait ; f. pengkoordiinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait ; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; h. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas , fungsi dan ketentuan yang berlaku ; i. pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan Cikancung .
SEKSI SOSIAL BUDAYA 1. Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ; 2. Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan social dan budaya ; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan social dan kebudayaan ; b. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ; c. pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang pendidikan, budaya dan pariwisata ; d. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahteraan social ; e. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olahraga ‘ f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku ; h. pelaksanaan koordinasi sosial dan budaya dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan . SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ; 2. Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat ;
10
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat; b. pelaksanaan pemberian perizinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan peerikanan ; c. pelaksanaan pemberian perizinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energy ; d. pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ; e. pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pengkoordinasian pemberian izin di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat ; f. pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perizinzn di bidang kesehatan ; g. pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan ; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku ; j. pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan .
SEKSI PEMELIHARAAN PRASARANA UMUM 1. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi ; 2. Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum ; 3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana program kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum ; b. pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang dan pemukiman ; c. pelaksanaan pemberian perizinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang jalan, jembatan, pengairan ; d. pelaksanaan pemberian perizinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi ; e. pelaksanaan pemberian perizinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengawasan / pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup ; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku ; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
11
h. peaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan . KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PASAL 11 Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . C. SISTEMATIKA PENULISAN Dalam Renja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang akan dilaksanakan dan bersifat strategis , yaitu kegiatan yang memiliki bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari Bupati Bandung kepada Camat. Selanjutnya dari segi pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Dari uraian tersebut di atas, maka sistematika penyajian Renja tahun 2012 Kecamatan Cikancung dapat di uraikan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II RENCANA STRATEGIS Menjelaskan Rencana Strategis Kecamatan Cikancung dengan mengacu kepada rencana Kabupaten. BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2013 Menjelaskan rencana kinerja Pemerintah Kecamatan Cikancung dikaitkan dengan program yang akan dilaksanakan untuk tahun 2013. BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dan RENJA Kecamatan Cikancung tahun 2013 dan Menguraikan saran dimasa mendatang. Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Tahun 2013 Kecamatan Cikancung adalah : 1.
Undang–Undang Nomor 25 Tahun Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
Tahun 2004 tentang dan Anggaran
4.
Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Daerah;
Tahun
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
58
2004
tentang
2005
Sistem
tentang
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
12
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
13
BAB
II
RENCANA STRATEGIS Rencana
strategis
merupakan
langkah
awal
untuk
melakukan
pengukuran kinerja instansi pemerintah. RENSTRA memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainagar mampu memenuhi keinginan stake holder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Analisis
terhadap
lingkungan
organisasi,
baik
internal
maupun
eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strategis), kelenahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain bahwa RENSTRA yang disusun oleh suatu instansi pemerintah, setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan dengan masa depannya, membangun obsesi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan keberhasilan dan kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintahan akan dapat menjelaskan dengan potensi peluang dan kendala yang diharapkan. A. Visi Dalam
melaksanakan
penyelenggarakan
kegiatan
pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan, Kecamatan Cikancung memiliki visi yaitu:
“Terwujudnya Masyarakat Cikancung Yang Mandiri dan Berdaya Saing. Melalui Pelayanan Prima, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”
B. Misi Mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam misi, jadi misi yang akan menjadi arahan dalam implementasi Kecamatan Cikancung adalah: 1.
Meningkatkan
kompetensi
dan
profesionalisme
aparatur dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, 2.
Meningkatkan pelayanan prima dalam pelayanan publik,
3.
Memberdayakan dan meningkatkan kualitas SDM berdasarkan iman dan taqwa.
14
4.
Menitikberatkan kepada Pembangunan Pedesaan Yang Berwawasan Lingkungan.
5.
Melestarikan Lingkungan Pedesaan Supaya Tetap Hijau dan Produktif.
C.
Tujuan dan Sasaran 1.
Tujuan Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dalam pencapaian sasaran diperlukan rencana strategi berupa: a. Meningkatkan Kewibawaan Aparatur Pemerintah Kecamatan. b. Mewujudkan Pelayanan Publik dan Prima.
c. Meningkatkan pembangunan yang berfokus. d. Meningkatkan Kualitas SDM Berlandaskan Iman dan Taqwa. e. Meningkatkan
Pembangunan
Pedesaan
yang
Berwawasan
Lingkungan. f. Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Pedesaan Yang Tetap Hijau dan Produktif. 2.
Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan INDIKATOR SASARAN
SATUAN
VOLUM
ANGGARAN
KET
E - Terlaksananya
Jasa
Bulan
12
4.000.000
Jenis
45
3.000.000
Kebutuhan
Jenis
75
7.500.000
Komponen
Jenis
17
2.900.000
Box
12
75.560.000
OB
24
12.000.000
Bulan
12
6.000.000
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Terlaksananya
Kebutuhan
Alat dan Bahan Pembersih. - Terlaksananya Alat Tulis Kantor. - Tersedianya Instalasi
Listrik
dan
Penerangan. - Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman rapat
- Terselenggaranya pembayaran Sukwan/Penyedia Teknis
dan
Jasa
Administrasi
Perkantoran - Terselenggaranya
15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Tersedianya Suku Cadang
Unit
1 Mobil 6 Motor
Stell
35
dan Bahan Bakar Minyak - Terselenggaranya Pengadaan
Pakaian
36.040.000 7.500.000
Hari-
hari Tertentu
2. Terwujudnya Pelayanan yang Mudah, Murah, Cepat dan Akurat INDIKATOR SASARAN
SATUAN
VOLUM
ANGGARAN
KET
E - Tersedianya Barang Jenis 18 3.500.000 Cetakan dan Penggandaan. - Terselenggaranya Jenis 20 18.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Terselenggaranya Bulan 12 6.000.000 Pelaporan Realisasi Anggaran 3. Pengimplementasian Peraturan Perundang-Undangan INDIKATOR SASARAN
SATUAN
VOLUM
ANGGARAN
KET
E - Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan. 4. Terkendalinya Dampak
Orang
20
Pembangunan
7.380.000
Pedesaan
yang
ANGGARAN
KET
Berwawasan Lingkungan INDIKATOR SASARAN
SATUAN
VOLUM E
- Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan.
Orang
60
13.775.000
- Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Ekonomi.
Orang
20
7.090.000
- Terselenggaranya Sosialisasi Bidang Agama.
Orang
20
7.380.000
- Terselenggaranya
Orang
20
7.165.000
Pembinaan Masyarakat Desa
Kelompok Pembangunan
16
5. Terjaganya Kelestarian Lingkungan Pedesaan yang Tetap Hijau dan Produktif INDIKATOR SASARAN
SATUAN
VOLUM
ANGGARAN
KET
E - Terselenggaranya Sosialisasi
Orang
20
7.165.000
Orang
20
7.165.000
Bidang
Pendidikan - Terselenggaranya Pendataan/
Optimalisasi
Monografi
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2013 Penetapan
Indikator
Kinerja
menurut
tugas
pokok
yaitu
melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani
sebagaimana
urusan
otonomi
daerah
dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang berfungsi sebagai berikut :
1.
Mengkoordinasikan
kegiatan
Mengkoordinasikan
upaya
pemberdayaan masyarakat; 2.
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 3.
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;
4.
Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5.
Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6.
Membina
penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau keluarahan; dan 7.
Melaksanakan
pelayanan
masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan;
17
N O 1.
URAIAN
DASAR
ALASAN
HUKUM Sasaran I
-
Sebagai
Terlaksananya
Sumber Peningkatan
Komunikasi, -
Pelayanan
Terlaksananya
Meningkatkan
Guna n Anggaran (DPA)
dan Kompetensi
Alat
dan
Bahan Pembersih
Profesionalisme Aparatur
Terlaksananya
Dalam
Kebutuhan
Masyarakat Komponen Kewibawaan
Tersedianya Instalasi
Memfasilitasi
Tulis Pemberdayaan
Alat
Kantor -
Kualitas Pelaksanaa
Daya Air dan Listrik Kebutuhan -
penunjang Dokumen
sehingga Aparatur
dan Kecamatan Meningkat
Listrik
Penerangan -
Terselenggaranya Penghias
Ruangan
Rumah Tangga Kantor -
Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
-
Terselenggaranya Pembayaran Sukwan
-
Tersedianya
Suku
Cadang dan Bahan Bakar Minyak.
-
Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Hari-
2.
hari Tertentu. Sasaran II -
Untuk
Tersedianya
Barang
Cetakan
pelayanan yang Mudah, Pelaksanaa
dan Murah, Cepat dan Akurat
Penggandaan. -
mewujudkan Dokumen
(Pelayanan Prima)
n Anggaran (DPA)
Terselenggaranya Penyediaan
Peralatan
dan Perlengkapan Kantor. -
Terselenggaranya Penyediaan Meubelair.
-
Terselenggaranya Pelaporan
3.
Anggaran Terselenggaranya
Realisasi Kegiatan Sebagai
Musrenbang Kecamatan dan Penyusunan Desa-desa setiap tahun
pedoman
- UU
Rencana
25
Pembangunan agar lebih
No.
Tahun
18
Terarah, Tepat Sasaran, Tepat
Waktu
bersinergi sektor
baik
maupun
dan
2004
yang
- PP
antar
60
wilayah
No.
Tahun
mendorong
2011
pelaksanaan Pembangunan yang lebih partisipatif 4.
berkeadilan Pelaksanaan
Terselenggaranya Koordinasi
baik
dengan
tingkat kabupaten, dengan unsur
MUSPIKA
maupun
tingkat
dengan dengan
unsur
sebagian
Pelimpahan Keputusan kewenangan Bupati
Bupati kepada Camat.
Kepala
desa Terselenggaranya Sosialisasi
Bandung No.
UPT/UPTD maupun dengan 6.
60
Tahun 2011
baik
dengan
Bandung No.
fasiltas Pelaksanaan
MUSPIKA,
kewenangan Bupati
Bupati kepada Camat.
desa. Terselenggaranya kabupaten,
Pelimpahan Keputusan
dengan
Kepala UPT/UPTD 5.
sebagian
dan
60
Tahun 2011 Untuk Peningkatan IPM
Bidang Kesehatan
Pelaksanaa n Pengendali
7.
Terselenggaranya Sosialisasi
Untuk Peningkatan IPM
Bidang Pendidikan
an KDH Pelaksanaa n Pengendali
8.
Terselenggaranya Sosialisasi
Untuk Peningkatan IPM
Bidang Ekonomi
an KDH Pelaksanaa n Pengendali an KDH
11 .
Terselenggaranya Pembinaan
Kelompok
Masyarakat
Pembangunan
15
Desa Terlaksananya
.
pemeliharaan
.
Pengendali
Kecamatan
normalisasi Drainase/ TPT di
terpelihara
Cikancung Terealisasinya
an KDH di Dokumen
Drainase/TPT ringan
Pelaksanaa n
dan
Wilayah 16
Untuk Peningkatan IPM
Cikancung Pelaksanaa n Anggaran
Kecamatan
(DPA)
Target Pelaksanaan
Pelimpahan Keputusan
Retribusi Sewa Alat Berat
sebagian
kewenangan Bupati No.
(Stoom Walls) setiap tahun
Bupati kepada Camat
60 Tahun
19
2011
17 .
Terealisasinya Retribusi
Ijin
Bangunan Tinggal
Target Pelaksanaan Mendirikan
(IMB)
250
m²
Rumah
sebagian
Pelimpahan Keputusan kewenangan Bupati No.
Bupati kepada Camat
kebawah
60 Tahun 2011
untuk jenis Usaha 150 m² 18 .
kebawah setiap tahun. Terealisasinya Retribusi Ijin
Pelaksanaan
Gangguan
sebagian
(HO)
200
kebawah setiap tahun.
m²
Pelimpahan Keputusan kewenangan Bupati No.
Bupati kepada Camat
60 Tahun 2011
20
BAB
V
PENUTUP Rencana kerja (Renja) Kecamatan Cikancung Tahun 2013 disusun sebagai gambaran atau rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, baik yang dilaksanakan oleh kecamatan sendiri melalui kegiatan lokalisasi SKPD maupun yang akan dilaksanakan melalui lintas sektor SKPD. Rencana kerja masih bersifat indikatif, yang pada akhirnya akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia atau perhitungan secara matang dengan terlebih dahulu diadakan verifikasi/peninjauan lapangan. Akhirnya kami menyadari bahwa penyusunan rencana kerja masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan yang kami miliki, serta keterbatasan waktu yang diberikan. Untuk itu kami mohon arahan serta bimbingan, saran dari Pemerintah Kabupaten Bandung (Bappeda) guna perbaikan/penyempurnaan rencana kerja. Demikian penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun 2013, yang dapat kami susun dan kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan selanjutnya.
Cikancung,
Januari 2012
CAMAT CIKANCUNG
Drs. H. ACHMAD SOLIHIN, BE, M.Si. Pembina NIP. 19570329 198603 1 003
21
