RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN (RKPK) ACEH SELATAN TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN (RKPK) ACEH SELATAN TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional dan daerah, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Kabupaten. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPK mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. RKPK merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMK kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. 2. RKPK memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK). 3. RKPK merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRK dalam menentukan Kebijakan Umum APBK dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). 4. RKPK merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMK sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten hingga tahun berkenaan. Dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan pembangunan, maka rumusan perencanaan pembangunan harus disusun secara terpadu dan merata agar berbagai kegiatan pembangunan tetap sejalan dengan tujuan utama pembangunan. Pembangunan Daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja, baik yang berasal dari APBN, APBA, APBK, Otsus dan Tambahan Bagi Hasil Migas serta dari pendanaan lainnya. Disamping itu pembangunan juga melibatkan partisipasi berbagai stakeholders, yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam rangka menggali dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia.

BAPPEDA KABUPATEN ACEH SELATAN

I-1


Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang sangat penting dari proses penentuan suatu kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Terkait dengan kebijakan Pembangunan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa, SPPN merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Keseluruhan aspirasi yang disampaikan oleh stakeholders dimuat dalam suatu aktivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang akan menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) maupun Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK). Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Selatan tahun 2014 merupakan rencana pembangunan tahunan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahap ke-2 dari RPJPD Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008-2028. Artinya RKPK Tahun 2014 menjadi bagian dari RPJM periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan terpilih (tahun 20132018). Oleh karena RKP Kabupaten Aceh selatan tahun 2014 menjadi sangat strategis untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan. penyusunan RKPK Tahun 2014 berpedoman pada : 1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 2. Rencana Kerja Pembangunan Aceh Tahun 2014 3. RPJP Kabupaten Aceh Selatan 2008-2028. 4. Arah kebijakan Pembangunan Lima Tahun ke Dua Sesuai Visi dan Misi Bupati Aceh Selatan 2013-2018 (RPJMK Aceh Selatan Tahun 2013-2018) 5. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat dan stakeholder lainnya 6. Isu-isu Strategis yang berkembang di Kabupaten Aceh Selatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) juga merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


I-2


Selanjutnya implementasi pembangunan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2014, juga memperhatikan Isu Strategis Berdasarkan Direktif Presiden dan Prioritas pembangunan Nasional serta Isu Strategis Pembangunan Aceh dan Prioritas Pembangunan Aceh yaitu : Isu Strategis Berdasarkan Direktif Presiden yaitu :  Pemantapan Perekonomian Nasional 1. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2. Surplus Beras 10 Juta Ton 2014 3. Konversi Energi 4. Low Cost Emission Car (Green Car) 5. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Propinsi Papua Barat  Peningkatan Kesejahteraan R akyat dan Berkeadilan 1. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2. Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan air Bersih Dalam rangka Pencapaian MDGs 3. Pembangunan Shelter Bencana  Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik 1. Percepatan Pemenuhan Miniman essential Force Tahap I 2. Peningkatan Personel dan Kapasitas Polri 3. Penanganan Ancaman Gangguan Keamannan Dalam Negeri Prioritas Pembangunan Nasional : 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan iklim usaha 8. Energi 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik 11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. 12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 13. Bidang Perekonomian 14. Bidang Kesejahteraan Rakyat Isu Strategis Pembangunan Aceh Tahun 2014 yaitu : 1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; 2. Reformasi birokrasi; 3. Peningkatan infrastuktur yang terintegerasi; 4. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; 5. Keberlanjutan perdamaian yang terus dioptimalkan 6. Pengurangan resiko bencana.


I-3


Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2014 yaitu : 1. Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan 2. Keberlanjutan Perdamaian 3. Dinul Islam, sosial, adat dan budaya 4. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Pertanian 5. Penanggulangan Kemiskinan 6. Pendidikan 7. Kesehatan 8. Infrastruktur yang terintegrasi 9. Sumber Daya Alam Berkelanjutan 10. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2008;


I-4


15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008-2028;. 16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2008-2013; 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Selatan Tahun 2014 ini mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan, baik Nasional maupun Daerah. Dalam lingkup perencanaan Nasional, RKPK Aceh Selatan disusun dengan memperhatikan RKP Nasional dan RKPA, selanjutnya RPJM Kabupaten Aceh Selatan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengesahkan RKPK dan RENSTRA menjadi pedoman SKPK dalam menyusun Renja SKPK yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan bersifat indikatif sebagai perencanaan tahunan daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Gambar 1.1 Hubungan RKP Kabupaten Aceh Selatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Renstra KL

Renja – KL

Pedoman

RKA–KL

Rincian APBN

Pemerintah Pusat

Pedoman

Pedoman

Diacu Diperhatikan Dijabarkan RPJP Nasional

Pedoman

RPJM Nasional

RKP

Pedoman

RAPBN

APBN

Diacu Diacu

S

Pedoman

RPJM Kab. Aceh Selatan

Dijabarkan

RKPD Kab. Aceh Selatan

Pedoman RAPBD Kab. Aceh Selatan

APBD Kab. Aceh Selatan

Pedoman

Renstra SKPD

Pedoman

UU SPPN


Renja – SKPD

Pedoma RKA – SKPD

Rincian APBD Kab.Aceh Selatan

Pemerintah Kab. Aceh Selatan

RPJP Kab. Aceh Selatan

Diserasikan melalui Musrenbang

UU KN

I-5


1.4. Sistematika Dokumen RKPK RKPK Aceh Selatan Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB

I

PENDAHULUAN Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPK, proses penyusunan RKPK, Kedudukan RKPK Tahun Rencana dalam Periode Dokumen RPJMK, keterkaitan antara dokumen RKPK dengan Dokumen RPJMK, Renstra SKPK, Renja SKPK serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBK dan APBK. Bab ini juga menjelaskan tentang landasan hukum serta maksud dan tujuan.

BAB

II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Mengemukakan tentang kondisi geografi/demografi, Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPK sampai Tahun 2012 dan realisasi RPJMK, menguraikan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pembangunan daerah.

BAB

III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan mencakup kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB

IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPK Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMK, identifikasi isu dan masalah mendesak pembangunan daerah dan nasional, dan hasil Musrenbang RKPK Tahun 2014 dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2014.

BAB

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Bab ini dijelaskan mengenai perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, SKPK Penanggungjawab dan keterkaitannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, yang dirangkum dari hasil usulan rencana program dan kegiatan prioritas daerah SKPK ke dalam tabel Rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2014.

BAB

VI

PENUTUP Uraian pada Bab penutup disesuaikan dengan kebutuhan.


I-6


1.5. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan RKPK Aceh Selatan Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan masyarakat dalam menentukan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan yang akan dituangkan ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2014. 2. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, DPRK, Dunia Usaha dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan potensi dan permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan 3. RKPK Aceh Selatan Tahun 2014 merupakan penjabaran program tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Selatan yang merupakan dokumen implementasi dari visi dan misi Bupati Aceh Selatan 4. Sebagai kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan rakyat. 5. Untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan dan antar pemerintahan serta mewujudkan efesiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.


I-7

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN (RKPK) ACEH SELATAN TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents