RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2015

BUPATI PIDIE JAYA PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

BUPATI PIDIE JAYA PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2015 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI PIDIE JAYA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mebentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang…

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan…

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 101); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48); 23. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017, (lembar Aceh Tahun 2013 Nomor 12); 24. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2015; 25. Qanun...

25. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2); 26. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1); 27. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2); 28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13); 29. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13); 30. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13); 31. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13);

MEMUTUSKAN… ...

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2015. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. 2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya. 3. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten tentang APBK. Pasal 2 RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 3 RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 dan bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015. Pasal 4 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5… ...

Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Ditetapkan di Meureudu pada tanggal 30 Mei 2014 M 1 Sya’ban 1435 H BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu pada tanggal 30 Mei 2014 M 1 Sya’ban 1435 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NONOR 10 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan “Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2015”. Penyusunan Rancangan RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bedasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 ini disusun dengan tujuan mewujudkan sinergisitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah (SKPK), serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga sebuah perencanaan lazimnya selalu diikuti dengan proses

penganggaran.

Perencanaan

merupakan

suatu

proses

untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan terbagi ke dalam perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Ke tiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah kabupaten seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam kerangka pembangunan daerah, RKPK merupakan hal yang sangat penting karena akan berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan RKPK Pidie Jaya Tahun 2015

ii

rencana, pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana. Berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006

perencanaan

tentang

Pemerintahan

pembangunan

Aceh,

yang

menyebutkan

Aceh/Kabupaten/Kota

disusun

bahwa secara

komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Syariat Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan.

Maka dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa RKPK yang disusun merupakan bagian integral dan konprehensif untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara luas.

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

RKPK Pidie Jaya Tahun 2015

iii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................. DAFTAR TABEL ........................................................................... DAFTAR GRAFIK ......................................................................... BAB I PENDAHULUAN .......................................................... 1.1 Latar Belakang .................................................. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan................................ 1.3 Hubungan Antar Dokumen ............................... 1.4 Sistimatika Dokumen RKPK .............................. 1.5 Maksud dan Tujuan........................................... BAB II

BAB III

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2013 Dan CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.......................................................... 2.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Pidie Jaya 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.................. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat............. 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.................. 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial......... 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga............................................ 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum........................... 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib...... 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.... 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah........................ 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah........................................ 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur............................... 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi............. 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia...... 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Kabupaten Pidie Jaya Sampai Tahun 2013 dan Realisasi RPJMK......................................... 2.3 Permasalahan Pembangunan Kab. Pidie Jaya..... 2.3.1 Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Pidie Jaya................. 2.3.2 Indentifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya............................... RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH............................... 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ....................... 3.1.1 Kondisi Ekonomi Kab. Pidie Jaya Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014.............. 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2015........................................................


ii iv vi viii I-1 I-1 I-2 I-5 I-5 I-8

II-1 II-1 II-1 II-5 II-5 II-11 II-13 II-14 II-14 II-20 II-23 II-23 II-24 II-25 II-26 II-27 II-55 II-55 II-58 III-1 III-1 III-1 III-2 iv

3.2

BAB IV

3.1.3 Perumusan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pidie Jaya.............................. Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya 3.2.1 Proyeksi Keuangan Kab. Pidie Jaya dan Kerangka Pendanaan............................... 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan..................... 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah............... 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah........

III-3 III-4 III-5 III-5 III-8 III-10

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN............... 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kab. Pidie Jaya................................................................... 4.2 Prioritas dan Pembangunan Kab. Pidie Jaya.......

IV-1 IV-13

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS KABUPATEN PIDIE JAYA.................................................................

V-1

BAB V I

PENUTUP ...................................................................

VI-1


IV-1

v

DAFTAR TABEL Halaman II-1

Tabel 2.1

Wilayah Administrasi Kabupaten Pidie Jaya .....

Tabel 2.2

Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya...................................................................

II-3

Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2009 s.d 2013.................

II-4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013....................

II-5

Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5

Tabel 2.6

Tabel 2.7

Tabel 2.8

Tabel 2.9

Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16

Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Pidie Jaya....................

II-6

Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 Kabupaten Pidie Jaya....................

II-7

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kab. Pidie Jaya....

II-8

Pertumbuhan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Th. 2009 s.d 2012 Kab. Pidie Jaya

II-8

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2009 s.d 2013 Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Pidie Jaya.......................................

II-10

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya........................

II-12

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya......................................

II-13

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya.............

II-15

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya

II-16

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya....

II-16

Indikator Kesehatan Masyarakat Tahun Tahun 2009 s.d 2012 Kabupaten Pidie Jaya.....

II-17

Indikator Kesehatan Masyarkat Tahun 2010 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya........................

II-18


vi

Table 2.17

Indikator Infrastruktur Tahun 2013...............

II-19

Tabel 2.18

Indikator Penting Bidang Pertanian Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya.......................

II-20

Angka Konsumsi RT Perkapita Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya......................

II-23

Perbandingan Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Tahun 2012 Kabupaten Pidie Jaya..

II-25

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2013 Kab. Pidie Jaya.....................................................

II-28

Indentifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Pidie Jaya Tahun 2015.................................

II-55

Indentifikasi Permasalahan untuk Pembangunan Kab. Pidie Jaya.....................

II-59

Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 ................................

III-1

Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2015 ...................

III-3

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 s.d 2015..

III-6

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kab. Pidie Jaya Tahun 2011 s.d 2015..................

III-8

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kab. Pidie Jaya Tahun 2011 s.d 2015...........

III-10

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kab. Pidie Jaya.....................

IV-3

Tabel 4.2

Prioritas Pembangunan Kab. Pidie Jaya.......

IV-13

Tabel 4.3

Penjelasan Program Pembangunan 2015 Kabupaten Pidie Jaya .................................

IV-17

Program dan Kegiatan SKPK Pidie Jaya Tahun 2015.................................................

V-2

Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21

Tabel 2.22

Tabel 2.23 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 4.1

Tabel 5.1


vii

DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik

2.1

Prosentase Pola Pemanfatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya .......................................................

II-3

Grafik

2.2

Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Pidie Jaya

II-7

Grafik

2.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) 2000, Kab. Pidie Jaya Tahun 2008 s.d 2012......................

II-9

Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya Terhadap Provinsi dan Nasional..............

II-10

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya..............

II-11

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2009 s.d 2013 Kab. Pidie Jaya........................

II-13

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013...................

II-27

Grafik Grafik Grafik Grafik

2.4 2.5 2.6 2.7


viii

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar

2.1

Peta Administratif Kabupaten Pidie Jaya .........


II-2

ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, bersenergis, komprehensif dan berkelanjutan(Sustainable) maka pembangunan hendaklah mengacu pada perencanaan yang baik sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

Pembangunan Nasional (SPPN).

2004

tantang

Sistem

Perencanaan

Undang-Undang tersebut membawa celah

untuk menyusun perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Terkait dengan SPPN tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 20014-2019 yang akan ditetapkan dalam Qanun Daerah selambat-lambatnya pada akhir Juli 2014 mendatang.

RPJMK merupakan

wujud dari rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati periode masa kepemimpinan 2014-2019. Selanjutnya RPJMK tersebut dijabarkan ke dalam dokemen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2015 yang memuat prioritas pembangunan yang hendak ditindak lanjuti dalam periode pembangunan 1 (satu) tahun ke depan. Dokumen RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 ini merupakan dokumen publik, dalam penyusunannya melibatkan semua pihak pemangku kepentingan (Stakeholder) yang berada dalam Kabupaten Pidie Jaya sehingga melahirkan dokemen yang menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang merata, berkeadilan, aspiratif dan menyentuh kepada kepentingan rakyat.

Program dan kegiatan yang disusun harus mengacu pada skala

prioritas dengan melihat pada arah pembangunan 5 (lima) tahun yang telah dituangkan dalam RPJMK Pidie Jaya Tahun 20014-2019. Penyusunan RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Prosesnya diawali dengan perumusan rancangan awal seperti pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi

ekonomi

dan keuangan, evaluasi kinerja tahun lalu (RKPK tahun lalu), penelaahan


I-1

terhadap kebijakan nasional dan provinsi, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRK, perumusan permasalahan pembangunan, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan, pelaksanaan forum konsultasi publik (Musrenbang RKPK), dan penyelarasan rencana program prioritas kabupaten beserta pagu indikatif yang berpedoman pada RPJMK Pidie Jaya tahun 2014-2019. Dokumen RKPK Pidie Jaya harus berpedoman pada RPJMK Tahun 20014-2019.

Kerangka pembangunan yang tertuang dalam RPJMK yang

selanjutnya ditelaah menjadi isue-isue strategis pembangunan, kemudian diimplementasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPK, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan melalui penentuan program dan kegiatan 5 (lima) tahunan dengan skala prioritas. Selanjutnya Renstra SKPK dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPK untuk periode pembangunan 1 (satu) tahun yang direlevansikan dengan RKPK Pidie Jaya, seterusnya menjadi dasar dan acuan penyusunan KUA, PPAS Rencana APBK Pidie Jaya Tahun 2015 mendatang. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);


I-2

6.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah


Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

I-3

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48); 24. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Pemerintah Aceh Tahun 2013 Nomor 12).


I-4

1.3. Hubungan Antar Dokumen Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, salah satunya adalah RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019. RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 merupakan dokemen perencanaan pembangunan periode 1 (satu) tahunan di mana penyusunannya harus berpedoman kepada RPJMK tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, keduanya menjelaskan bahwa RKPK merupakan penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan partisipasi masyarakat. Penyusunan dokumen RKPK merupakan integrasi dari Renja SKPK, di mana isue-isue strategis dan prioritas pembangunan yang telah dituangkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan berserta pagu indikatifnya. Di samping itu RKPK

harus memperhatikan terhadap Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten, RTRW Provinsi dan Nasional serta dengan mempertimbangkan konsep dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJP Kabupaten.

Untuk saat ini Kabupaten Pidie Jaya sedang menyusun finalisasi

Qanun tentang RTRW Pidie Jaya 2014-2034 dan RPJP Tahun 2005-2025 yang diharapkan dapat menjadi dokemen perencanaan yang mampu membawa pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang lebih terarah. 1.4. Sistematika Dokumen RKPK Dokemen RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut: BAB

I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan dokumen RKPK, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPK, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPK Pidie Jaya Tahun 2015.


I-5

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPK, proses penyusunan RKPK, kedudukan RKPK tahun 2015 dalam periode dokumen RPJMK, keterkaitan antar dokumen RKPK dengen dokumen RPJMK, Renstra SKPK, Renja SKPK serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBK Pidie Jaya Tahun 2015. 1.2.

Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkasan tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPK, baik skala nasional, maupun kabupaten. 1.3. Hubungan Antar Dokemen Menjelaskan hubungan RKPK dengan dokumen perencanaan lainnya yang relevan. 1.4. Sistematika Dokumen RKPK Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPK serta garis besar isi setiap bab di dalamnya. 1.5. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPK dan sasaran penyusunan dokumen RKPK Pidie Jaya Tahun 2015. BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2013 DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPK tahun 2013, selain itu memperhatikan dokemen RPJMK dan RKPK tahun berjalan (tahun 2014) sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja

penyelenggaraan

kondisi

demografi,

pemerintahan

pencapaian

menguraikan

kinerja

tentang

penyelenggaraan

giografi

pemerintahan,

dan

permasalahan pembangunan. 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja peyelenggaraan pemerintah daerah. 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah


I-6

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK sampai Tahun

2013 dan Realisasi RPJMK Mengemukakan

hasil

evaluasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pembangunan daerah tahun lalu dan sejauh mana realisasi pelaksanaan RPJMK. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah

berisikan uraian

rumusan umum

permasalahan pembangunan daerah 2.3.1. Permasalahan

Daerah

Yang

Berhubungan

Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah. 2.3.2. Indentifikasi

permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah. BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014, yang antara lain mencakup indikator perbubahan ekonomi daerah, sumber-sumber

pendapatan

dan

kebijakan

pemerintah

daerah

yang

diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan

secara

ekplisit

perumusan

prioritas

dan

sasaran

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPK tahun 2013 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMK. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Pembangunan


I-7

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit daerah

yang

disusun

rencana program dan kegiatan prioritas

berdasarkan

evaluasi

pembangunan

tahunan,

kedudukan Tahun rencana RKPK dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMK. BAB VI PENUTUP Menguraikan penjelasan tahapan-tahapan sistematika penyajian rancangan awal pada bab-bab di atas, sehingga memberikan gambaran pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam penyusunan RKPK beserta lampiran hasil (kertas kerja) 1.5. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 yaitu untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan

antar

sektor,

wilayah,

dan

SKPK

serta

mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan penyusunan RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 yaitu sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam mewujutkan komitmen pelaksanaan pembangunan dalam bentuk prioritas program dan kegiatan periode 1 (satu) tahunan agar lebih terarah dan aspiratif.

Selanjutnya RKPK

menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBK Tahun 2015 dalam wujud KUA dan PPAS.


I-8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1.

Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Pidie Jaya

2.1.1.

Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Pidie Jaya merupakan kabupaten hasil pemekaran yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh. Pembentukannya berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2007, dengan didasari Surat Bakosurtanal Nomor SV.03.01/596E-PD/V/2008 perihal koreksi luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya, bahwa total luas wilayah Pidie Jaya adalah 1.162,84 km2 yang terdiri dari luas wilayah darat 952,0 km2 (95.210,99 Ha berdasarkan data GIS) dan luas wilayah laut 210,85 km2. Terdiri dari 8 kecamatan, 34 kemukiman, dan 222 gampong (desa). Batas wilayah Kabupaten Pidie Jaya dapat dirincikan sebagai berikut : 

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka



Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bireuen



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie



Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie Tabel 2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Pidie Jaya

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Kecamatan Bandar Baru Panteraja Trienggadeng Meureudu Meurah Dua Ulim Jangka Buya Bandar Dua Jumlah

Luas Wilayah (km2) 281,24 40,04 128,00 156,74 292,20 60,73 29.64 174,26 1.162,85

Jumlah Gampong (desa) Kemukiman 43 8 10 2 27 5 30 4 19 3 30 5 18 2 45 5 222 34

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Posisi Kecamatan-kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya pada umumnya sangat strategis karena berada pada lintas jalan negara yang menghubungkan Banda Aceh – Medan.

Hal ini memudahkan

akses terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap kecamatan tersebut. Kota Meureudu ditunjuk sebagai Ibu Kota Kabupaten yang posisi berada di tengah-tengah kecamatan lainnya.


II - 1

Kabupaten Pidie Jaya beriklim tropis basah dengan temperatur berkisar 190 – 350C.

Wilayah Pidie Jaya memiliki curah hujan yang paling tinggi

terjadi pada bulan Januari sedangkan curah hujan normal terjadi pada bulan Oktober sampai Desember. Tingginya curah hujan terkadang mengakibatkan terjadinya banjir, sehingga Kabupaten Pidie Jaya menetapkan beberapa tempat sebagai daerah rawan bencana seperti Krueng Lueng Putu Bandar Baru, Krueng Ulim, Krueng Panton Tringgadeng, Krueng Meureudu dan Krueng Jeulanga Bandar Dua. Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Pidie Jaya


Pidie Jaya terletak pada posisi koordinat 040 060 – 040 070 Lintang Utara dan 950 520 – 960 300 Bujur Timur. Ditinjau dari aspek fisiografi kawasan, wilayah Kabupaten Pidie Jaya terbagi atas 3 (tiga) karakteristik kawasan yang berbeda yaitu kawasan pantai, kawasan daratan, dan kawasan pegunungan. Kawasan pantai dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan budidaya air payau dan perikanan tangkap.

Kawasan daratan dapat diarahkan untuk

kegiatan pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura berupa padi, palawija, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kawasan pegunungan dapat diarahkan untuk kegiatan pengembangan tanaman perkebunan seperti kakao, sawit, durian, manggis, rambutan dan sebagainya.


II - 2

Pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 dapat terlihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut: Tabel 2.2 Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya* No

Peruntukan

Luas (Ha)

Kawasan Lindung Hutan Lindung

1 2 3 4 5 6 7

Hutan Pendidikan Hutan Produksi Terbatas Hutan Rakyat Sempadan Sungai Sempadan Pantai Sungai Kawasan Budidaya Pengembangan Lahan Basah Kawasan Hankam Kawasan Pendidikan Kasawan Holtikultura Kawasan Industri Perikanan Kawasan Industri Kawasan Peruntukan Pelabuhan Lahan Program PLKSDA-BM Lokasi Transmigrasi Pemukiman Pedesaan Pemukiman Perkotaan Perikanan

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Perkebunan Rakyat Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering Peternakan Tambak Total

Prosentase

57.187,57 48.004,21

60,06% 50,42%

150,21 4.865,11 1.225,39 2067,15 228,57 646,93 38.023,39 75,30 19,94 110,16 2.331,68 19,63 91,27 21,05 201,86 561,28 3.769,41 2.754,51 24,34 17.004,26 7.739,21 365,56 1271,55 1.662,38 95.210,96

0,16% 5,11% 1,29% 2,17% 0,24% 0,68% 39,94% 0,08% 0,02% 0,12% 2,45% 0,02% 0,10% 0,02% 0,21% 0,59% 3,96% 2,89% 0,03% 17,86% 8,13% 0,38% 1,34% 1,75% 100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034.

Grafik 2.1 Prosentase Pola Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pidie Jaya 0.03%

0.38%

1.34%

1.75%

8.13% 2.89% 3.96% 0.59%

17.86%

0.21%

50.42%

0.02% 0.10% 0.02% 2.45% 0.12% 0.02%

0.16% 39.94%

0.08%


5.11% 1.29% 0.68%

2.17%

0.24%

Hutan Lindung Hutan Pendidikan Hutan Produksi Terbatas Hutan Rakyat Sempadan Sungai Sempadan Pantai Sungai Kawasan Budidaya Pengembangan Lahan Basah Kawasan Hankam Kawasan Pendidikan Kasawan Holtikultura Kawasan Industri Perikanan Kawasan Industri Kawasan Peruntukan Pelabuhan Lahan Program PLKSDA-BM Lokasi Transmigrasi Pemukiman Pedesaan Pemukiman Perkotaan Perikanan Perkebunan Rakyat Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering Peternakan Tambak

II - 3

Grafik 2.1 menjelaskan bahwa pola pemanfaatan ruang Kabupaten Pidie Jaya yang pertama didominasi oleh kawasan lindung seluas 60,06% atau 57.187,57 hektar sesuai dengan tata ruang nasional yang tidak dapat diganggu keberadaannya. Selanjutnya diikuti oleh kawasan budidaya seluas 39,94% atau 38.023,39 hektar. Berdasarkan

informasi

Dinas

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil

Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2013, jumlah penduduk per kecamatan tahun 2013 sebesar 157.383 jiwa dengan total keluarga sebanyak 42.491 KK.

Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun

mencapai 1,46% dengan tingkat kepadatan 135 jiwa/km2. Jumlah penduduk perempuan mencapai 79.278 jiwa atau 50,6% dan penduduk laki-laki 78.105 jiwa atau 49,4%. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut: Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya dari Tahun 2009 s.d 2013 Jumlah (jiwa/tahun) No 1 2 3 4 5 6 7 8

Kecamatan Bandar Baru Panteraja Trienggadeng Meureudu Meurah Dua Ulim Jangka Buya Bandar Dua Jumlah

2009

2010

2011

2012

34.188 7.886 21.785 21.402 11.146 14.443 4.242 25.360 140.452

34.747 8.177 22.548 22.196 11.371 14.859 9.456 25.776 149.217

35.088 8.544 23.082 22.468 11.733 15.475 4.417 25.572 151.379

35.612 8.898 23.418 22.710 11.694 15.542 9.585 26.124 153.583

2013 36.480 9.063 24.049 23.117 12.043 15.969 9.845 26.817 157.383

Kepadatan (jiwa/km2) Th 2013 129,82 226,58 187,88 148,19 41,24 266,15 339,48 154,12 135,44

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.

Penduduk Kabupaten Pidie Jaya didominasi oleh suku Aceh yaitu mencapai 97% dan selebihnya adalah suku lain seperti Jawa, Batak, Sunda dan lain-lain.

Mayoritas penduduk Kabupaten Pidie Jaya memeluk agama

Islam (Muslim).

Jumlah penduduk yang menempuh pendidikan dasar,

menengah, dan pendidikan akademi/tinggi berjumlah 110.325 orang atau 71,10%.

Sedangkan jumlah penduduk Pidie Jaya yang tidak menyelesaikan

pendidikan dasar atau belum bersekolah mencapai 47.098 orang atau 29,90% dari total penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Berikut Tabel 2.4 adalah jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 sebagai berikut:


II - 4

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 No

Jenis Pendidikan

Jumlah Penduduk

Jumlah

Laki-Laki

Perempuan

-

-

-

96

47

143

2.204

2.495

4.699

1

Doktor/S3

2

Pasca Sarjana/S2

3

Sarjana/S1

4

Diploma 3

885

1.533

2.418

5

Diploma 2 /Diploma 1

544

1.467

2011

6

SMU / SMK / Aliyah

20.051

15.642

35.693

7

SMP / Tsanawiyah

16.749

16.182

32.931

8

SD / Ibtidaiyah

14.527

17.903

32.430

9

Tidak Tamat SD

10.130

10.422

20.552

Belum / Tidak Sekolah

12.919

13.587

26.506

78.105

79.278

157.383

10

Total

Sumber: Disdukcapil Kab. Pidie Jaya Tahun 2013

Mayoritas matapencaharian penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada sektor pertanian dan perkebunan, kemudian diikuti dengan wiraswasta, perdagangan dan nelayan serta sektor lainya.

Sementara itu, tingkat

pengangguran terbuka menempati porsi yang lumayan besar yaitu 9,12% atau sekitar 6.372 jiwa. Bedasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013, jumlah penduduk Pidie Jaya yang berkerja mencapai 54.586 jiwa atau 35,54%, dan sekitar 14.727 jiwa merupakan pekerja tidak tetap. 2.1.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Berbagai indikator penting guna melihat tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diantaranya seperti Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Inflasi, PDRB per Kapita, Indeks Gini, dan tingkat kemiskinan. a. Pertumbuhan PDRB Sejalan dengan pertambahan usia Kabupaten Pidie Jaya yang telah memasuki tahun ke-7, perkembangan pembangunan khususnya pada bidang ekonomi telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat terlihat dalam pertumbuhan PDRB kabupaten setiap tahunnya, baik dihitung berdasarkan Harga Konstan (Hk) ataupun dengan Harga Berlaku (Hb). Pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:


II - 5

Tabel 2.5 Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah) No 1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas & Air Bersih

5

Konstruksi

6 7 8 9

2009 (Rp)

Sektor

%

2010 (Rp)

%

2011 (Rp)

%

2012 (Rp)

%

351.173,59

56,7

359.200,54

55,1

367.350,02

53,8

375.791,00

52,2

4.263,49

0,7

4.508,16

0,7

4.719,03

0,7

4.806,34

0,7

25.223,34

4,1

25.374,78

3,9

25.660,98

3,8

26.118,39

3,6

2.628,61

0,4

2.998,73

0,5

3.379,46

0,5

3.790,65

0,5

23.991,63

3,9

26.856,74

4,1

29.138,90

4,3

32.045,45

4,5

70.816,55

11,4

81.782,02

12,5

90.524,39

13,3

99.844,11

13,9

22.880,28

3,7

24.837,66

3,8

26.051,57

3,8

27.770,29

3,9

Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

7.356,05

1,2

7.732,12

1,2

8.190,25

1,2

8.711,09

1,2

110.692,08

17,9

119.030,39

18,3

127.383,74

18,7

137.699,87

19,2

PDRB

619.025,61

100

652.325,14

100

682.398,35

100

716.577,19

100

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya 2013.

PDRB Kabupaten Pidie Jaya menurut lapangan usaha tahun 2011 yang dihitung dengan Harga Konstan (PDRB Rill) tahun 2000 mencapai 716.577,19 (juta).

Angka

tersebut

mengalami

peningkatan

sebesar

5,01%

jika

dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar 682.398,35 (juta). Bila dilihat per sektor maka penyumbang terbesar PDRB kabupaten ada pada sektor pertanian yang menjadi keunggulan daerah yaitu sebesar 375.791,00 (juta) atau sebesar 52,2% dari total PDRB tahun 2012. Urutan kedua diikuti sektor jasa-jasa sebesar 137.699,87 atau 19,2% dan pada urutan ketiga sektor perdagangan, hotel, & restoran sebesar 99.844,11 (juta) atau 13,9%. Pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan PDRB tertinggi pada sektor Listrik Gas & Air Bersih yaitu sebesar 12,17%. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran menempati urutan kedua yaitu 10,30%. Urutan ketiga yaitu sektor Konstruksi yaitu 9,97%.

Sedangkan pada sektor-sektor lain rata-rata

meningkat antara 1,5 – 8%. Lebih lanjut PDRB Kabupaten Pidie Jaya tahun 2012 yang dihitung berdasarkan harga berlaku (PDRB Nominal) dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:


II - 6

Tabel 2.6 Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) No 1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas & Air Bersih

5

Konstruksi

6 7 8 9

2009 (Rp)

Sektor

Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB

%

2010 (Rp)

2011 (Rp)

%

2012 (Rp)

%

%

688.982,86

61,6

744.722,83

60,2

819.439,32

59,2

896.568,44

58,1

7.570,88

0,7

8.068,83

0,7

8.959,85

0,7

9.634,27

0,6

41.860,71

3,7

43.675,63

3,5

46.632,45

3,4

49.933,30

3,2

4.570,28

0,4

5.433,33

0,4

6.551,12

0,5

7.818,98

0,5

52.354,36

4,7

63.352,72

5,1

74.910,69

5,4

89.166,59

5,8

105.209,44

9,4

122.596,73

10,0

141.531,14

10,2

162.209,04

10,5

57.955,45

5,2

71.034,04

5,7

82.937,90

6,0

97.476,04

1,8

18.039,15

1,6

20.335,77

1,6

23.385,20

1,7

27.233,85

1,8

142.462,56

12,7

157.680,54

12,8

179.015,51

12,9

204.255,09

13,2

1.119.005,68

100

1.236.900,41

100

1.383.363,18

100

1.544.295,61

100

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya 2013.

PDRB Kabupaten Pidie Jaya yang dihitung berdasarkan Harga Berlaku (PDRB Nominal) tahun 2012 dimana jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 1.544.295,61 (juta) atau meningkat sebesar 11,6% dari tahun 2011 yang

berjumlah

1.383.363,18

(juta).

Sektor

yang

paling

menonjol

kontribusinya terhadap PDRB masih didominasi oleh sektor pertanian yang berjumlah 896.568,44 (juta) atau 58,1% dari total PDRB kabupaten tahun 2012.

Selanjutnya diikuti oleh sektor jasa-jasa dan perdagangan, hotel, &

restoran dimana masing-masing memberi kontribusi 13,2% dan 10,5%. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada Grafik 2.2 sebagai berikut: Grafik 2.2 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012 Pertanian

2% 13%

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air bersih Konstruksi

6% 10%

58%

6%

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Perumahan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa


3% 1%

1%

II - 7

Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2009 s.d 2012 kombinasi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut: Tabel 2.7 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Pidie Jaya No

Sektor

1

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB

2 3 4 5 6 7 8 9

Hb % 61,6

2009 Hk % 56,7

2010

2011

2012

Hb % 60,2

Hk % 55,1

Hb % 59,2

Hk % 53,8

Hb %

Hk %

58,1

52,2

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

3,7

4,1

3,5

3,9

3,4

3,8

3,2

3,6

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4,7

3,9

5,1

4,1

5,4

4,3

5,8

4,5

9,4

11,4

10,0

12,5

10,2

13,3

10,5

13,9

5,2

3,7

5,7

3,8

6,0

3,8

1,8

3,9

1,6

1,2

1,6

1,2

1,7

1,2

1,8

1,2

12,7 100

17,9 100

12,8 100

18,3 100

12,9 100

18,7 100

13,2

19,2

100

100

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.

Tabel 2.8 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Pidie Jaya Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2009 s.d 2012 Pertumbuhan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa PDRB

Hb % -3,5 -0,1 -0,5 0,1 1,1 1,1 -3,4 0,2 0,5 -4,5

Hk % -4,5 0 -0,5 0,1 0,6 2,5 0,2 0 1,3 -0,3

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013.

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh PDRB Atas Dasar Harga Konstan, secara umum pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya tahun 2012


II - 8

mengalami pertumbuhan yang positif dan meningkat sebesar 5,01%.

Pada

tahun 2011 PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah 4,61% . Laju

Pertumbuhan

Ekonomi

Atas Dasar

Harga

Konstan

(ADHK)

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 s.d 2012 dalam prosentase dapat dilihat pada Grafik 2.3 sebagai berikut: Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008- 2012 (%)

5.01

5.38

5.32

5.26

4.61

2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Indikator

kesejahteraan

dan

pemerataan

ekonomi

lainnya

dapat

ditunjukkan dengan perkiraan Indeks Gini Kabupaten Pidie Jaya yang berkisar 0,3 pada tahun 2012.

Ini menunjukkan bahwa ketimpangan

distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya masih tergolong baik karena berada di bawah 0,5. Kabupaten Pidie Jaya termasuk salah satu kategori daerah tertinggal di Indonesia.

Hal ini disebabkan karena tingginya angka kemiskinan dan

fasilitas infrastruktur dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Ada beberapa indikator utama yang menjadi dasar penilaian tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya oleh BPS diantaranya adalah pendapatan masyarakat yang masih rendah (

banyaknya rumah yang tidak layak

huni, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang masih minim. Berdasarkan data BPS melalui pengolahan dari Tim TNP2K Tahun 2009, Indikator kinerja kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya berada pada 27,97%. Pada Tahun 2012 angka kemiskinan turun menjadi 24,35%. Meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun Angka kemiskinan Pidie Jaya masih tinggi di atas rata-rata Provinsi Aceh yaitu sebesar 18,58% dan Nasional sebesar 11,66%. Penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya secara umum relevan dengan pencapaian penurunan angka kemiskinan pada tingkat Propinsi Aceh dan Nasional. Grafik relevansi tingkat kemiskinan Kabupaten


II - 9

Pidie Jaya terhadap Propinsi Aceh dan Nasional seperti terlihat pada Grafik 2.4 sebagai berikut: Grafik 2.4 Relevansi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya terhadap Propinsi dan Nasional

Sumber: TKPK Pidie Jaya Tahun 2014

b. Laju Inflasi Tingkat inflasi Kabupaten Pidie Jaya saat ini mengikuti laju inflasi kota Banda Aceh dan kota Lhokseumawe.

Prediksi laju inflasi Kabupaten Pidie

Jaya diperkirakan berkisar 3,49% (antara 2,89-4,31) pada tahun 2013. Secara umum penyebab utama inflasi Aceh berada pada kelompok bahan makanan dan diikuti oleh kelompok kesehatan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik dan kelompok bahan bakar. Tabel berikut merupakan laju inflasi Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe yang menjadi acuan inflasi Kabupaten Pidie Jaya adalah: Tabel 2.9 Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2009 s.d 2013 Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya 2009

2010

2011

2012

2013

Rerata Pertumbuhan

Kota Banda Aceh

3,50

4,64

3,32

2,17

6,39

2,89

Kota Lhokseumawe

3,96

7,19

3,55

3,37

8,27

4,31

Uraian

Kabupaten Pidie 3,73 5,92 3,44 3,01 7,22 3,49 Jaya* Sumber: BPS Aceh dan Bappeda Kab. Pidie JayaTahun 2013. (Data diolah) * Angka prediksi antara


II - 10

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Capaian

pembangunan

yang

menyangkut

kesejahteraan

sosial

masyarakat sangat tergantung pada indikator-indikator seperti Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Pendidikan

Yang

Ditamatkan,

Angka

Partisipasi

Murni

(APM),

Angka

Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan, dan Rasio Penduduk yang Bekerja. Berdasarkan pembangunan berupaya

capaian

kesejahteraan

menyusun

kinerja sosial

program

yang maka

dan

harus

terfokus

Kabupaten

Pidie

kegiatan

untuk

terhadap Jaya

telah

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari indikator capaian pada tahun 2012 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya mencapai 73,13 dan diperkirakan akan meningkat hingga 73,56 pada tahun 2013.

Pada Tahun 2012, Angka Melek Huruf 95,48 dan Angka Rata-Rata

Lama Sekolah 8,69 tahun. Angka Usia Harapan Hidup 69,36 tahun dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi 98,55. Grafik 2.5 merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan Nasional adalah sebagai berikut: Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 250 200 150 100

71.76

72.27

72.77

73.29

73.55

71.31

71.7

72.16

72.51

73.02

71.71

72.38

72.82

73.13

73.56

2012

2013*

Nasional Provinsi Aceh Kabupaten

50 0 2009

2010

2011

Sumber: BPS Kab. Pidie Jaya Tahun 2013 *Angka perkiraan sementara

Grafik

2.5

menjelaskan

bahwa

Indeks

Pembangunan

Manusia

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2013 sudah baik yaitu berada di atas rata-rata Provinsi dan Nasional.


II - 11

a. Angka Melek Huruf Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya diukur dengan tingkat capaian IPM. Tiga indikator utama yang harus dilihat yaitu kesehatan, pendidikan, daya beli atau pendapatan masyarakat.

Capaian di

bidang pendidikan dapat diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Sejauh mana peran pemerintah membuka

akses kepada masyarakat untuk medapatkan pendidikan, membangun sarana dan prasarana pendidikan dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Hal tersebut dapat membantu untuk

meningkatkan capaian indikator utama di bidang pendidikan.

Tabel 2.10

merupakan perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut: Tabel 2.10 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 s.d 2013 No 1 2 3

Uraian

2009

Jumlah penduduk usia di atas 83.701 15 tahun yang bisa membaca dan menulis Jumlah Penduduk usia 15 88.826 tahun ke atas Angka Melek Huruf 94,23 Sumber: Bappeda dan Dinas Pendidikan Kab. * Angka perkiraan sementara

2010

2011

2012

2013*

84.047

84.570

85.162

85.532

88.986

89.198

89.215

89.819

94,45 95,48 95,48 Pidie Jaya Tahun 2013.

95,49

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2012 dimana penduduk menghabiskan waktu untuk bersekolah berkisar 8,69 tahun, lebih baik dari tahun 2011 yaitu 8,68 tahun.

Angka tahun 2012

tersebut masih dibawah RLS Provinsi Aceh yaitu 8,93 tahun.

Sedangkan

untuk RLS Nasional berada pada 8,36 tahun. Pada tahun 2013 diperkirakan RLS Pidie Jaya terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnnya yaitu 8,72 tahun. Tabel

2.11

merupakan

perbandingan

Rata-Rata

Lama

Sekolah

Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:


II - 12

Tabel 2.11 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya No

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013*

1 2 3

Kabupaten Provinsi Aceh Nasional

8,38 8,63 7,72

8,64 8,81 7,92

8,68 8,92 8,12

8,69 8,93 8,36

8,72 8,95 8,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2013. * Angka perkiraan sementara

Secara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten rata-rata lama sekolah sejak 4 (empat) tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 2.7 sebagai berikut: Grafik 2.6 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya

Rata-Rata Lama Sekolah

30 25 20 15 10 5 0

7.72

7.92

8.12

8.36

8.5

8.63

8.81

8.92

8.93

8.95

8.38

8.64

8.68

8.69

8.72

2009

2010

2011

2012

3 Nasional 2 Provinsi 1 Kabupaten

2013*

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Pembangunan seni budaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selama ini bertujuan untuk memelihara budaya warisan leluhur yang begitu kaya, disamping itu untuk memberikan wawasan budaya kepada generasi muda.

Derasnya arus informasi yang berdampak negatif

akibat budaya global, yang sedikit demi sedikit akan merusak tatanan kehidupan masyarakat khususnya generasi muda kita. Pembangunan seni dan budaya Kabupaten Pidie Jaya akan terus di warnai

dengan

kegiatan

rutin

tahunan,

seperti

pelaksanaan

Pekan

Kebudayaan Pidie Jaya (PKPJ) serta keikutsertaan festival-festival seni dan budaya baik pada tingkat provinsi maupun nasional yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali semangat mencintai seni dan budaya lokal dan mempromosikan seni dan kebudayaan daerah Pidie Jaya kepada pemuda dan masyarakat luar daerah. Hal lain yang dilakukan Pemerintah Pidie Jaya dengan menggalakkan program-program lain seperti penganugrahan/penghargaan kepada pelaku


II - 13

Seni Budaya Daerah, Festival Pidie Jaya, Pembinaan Gampong Budaya, dan Program Pemeliharaan Cagar Budaya Daerah. Pelaksanaan kegiatan budaya tersebut diatas juga ditujukan untuk meningkatkan daya tarik kunjungan wisata baik dari dalam daerah ataupun luar daerah Pidie Jaya. Kegiatan

keolahragaan

dilakukan

melalui

pembinaan

terhadap

masyarakat dan generasi muda dengan menyediakan fasilitas-fasilitas olah raga ditingkat kecamatan dan kabupaten.

Lebih dari 30 cabang olah raga

telah dilakukan pembinaan untuk mengikuti berbagai kompetisi antar kabupaten.

Namun demikian banyak cabang olah raga yang masih minim

fasilitas dan sarana pendukung sehingga atlet Pidie Jaya kalah bersaing dengan atlet-atlet daerah lain dan sulit mengembangkan prestasi diluar daerah. Cabang sepak bola merupakan olah raga paling favorit masyarakat Pidie Jaya. Saat ini pemerintah daerah terus memberikan dukungan baik metal ataupun pendanaan agar persepakbolaan Kabupaten Pidie Jaya lebih berpretasi baik antar Kabupaten ataupun pada tingkat Nasional. Disamping itu pemerintah daerah memberikan sosialisasi terhadap bahaya penggunaan Narkoba dan penguatan pemahaman keagamaan kepada generasi muda.

Hal tersebut dilakukan melalui sekolah-sekolah, tempat

peribadatan dan melalui organisasi kepemudaan. 2.1.3.

Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik ataupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupten Pidie Jaya, tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian penting dari layanan urusan wajib pembangunan guna mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, berkreasi, sehat dan berprestasi.

Beberapa

indikator yang dapat mengukur sejauh mana pembangunan pada layanan urusan wajib dapat dilihat sebagai berikut: 2.1.3.1.1. Pendidikan a. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS), indikator ini menunjukkan seberapa besar

anak

usia

menurut


tingkat

pendidikan

tertentu

berada

dalam II - 14

lingkungan pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah.

APS dihitung bedasarkan jumlah murid kelompok

usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Untuk Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut: Tabel 2.12 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya No 1

Jenjang Pendidikan

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 1.3 APS SD/MI (%) 2 SMP/MTs 1.2

2.1 Jumlah murid usia 13-15 tahun

2.3 3 3.1 3.2 3.3

2010

2011

2012

2013*

16.231

16.411

16.667

16.803 16.803

16.672

16.872

17.092

17.155 17.155

97,35

97,28

97,53

97,65

97,65

6.891

7.008

7.092

7.112

7.112

8.152

8.292

8.315

8.390

8.390

84,53

84,51

85,29

90,66

90,66

-

-

-

4.821

4.821

-

-

-

8.290

8.290

-

-

-

58,34

58,34

SD/MI

1.1 Jumlah murid usia 7-12 tahun

2.2

2009

Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun APS SMP/MTs (%) SMA/SMK Jumlah murid usia 16-18 tahun Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun APS SMA/SMK (%)

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya Tahun 2014. * Angka perkiraan sementara

Tabel 2.12 dapat dijelaskana bahwa APS Kabupaten Pidie Jaya pada kelompok usia pendidikan dasar dan menengah (SD/MI dan SMP/MTs) tahun 2012 rata-rata 97,65% untuk tingkat SD/MI dan 90,66% untuk tingkat SMP/MTs. Untuk APM SD/MI rata-rata 90,22% dan APK sebesar 104,28%. Sedangkan untuk APM SMP/MTs rata-rata 72,73% dan APK sebesar 99,46%. Pada tingkat pendidikan menengah atas (SMA/SMK), APM tahun 2012 yaitu 58,34% sedangkan APK 79,51%. b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, indikator ini menunjukan bahwa bagaimana rasio jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. untuk

mengindentifikasikan

kemampuan

untuk

Rasio ini dimaksud menampung

semua

penduduk usia sekolah. Untuk Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.13 berikut:


II - 15

Tabel 2.13 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya No 1

Jenjang Pendidikan

2009

2010

2011

2012

2013*

SD/MI

1.1

Jumlah sekolah

114

114

114

114

114

1.2

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

16.672

16.872

17.092

17.155

17.155

1.3

Rasio

1 : 146

1 : 148

1 : 150

1 : 150

1 : 150

33

33

33

33

33

8.152

8.292

8.315

8.390

8.390

1 : 247

1 : 251

1 : 252

1 : 254

1 : 254

16

18

18

20

21

2

SMP/MTs

2.1

Jumlah sekolah

2.2


2.3

Rasio

2

SMA/MA/SMK

2.1

Jumlah sekolah

2.2


-

-

-

8.290

8.290

2.3

Rasio

-

-

-

1 : 488

1 : 488

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 * Angka perkiraan sementara

c. Rasio Guru/Murid Rasio guru/murid, indikator ini menjelaskan bahwa jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengidentifikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk 1 (satu) guru agar tercapai mutu pengajaran.

Untuk Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.14

sebagai berikut: Tabel 2.14 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya No 1

Jenjang Pendidikan

2009

2010

2011

2012

2013*

SD/MI

1.1

Jumlah guru

1.210

1.210

1.223

1.223

1.223

1.2 1.3

17.001 1 : 14

17.111 1 : 14

19.671 1 : 16

19.850 1 : 16

19.850 1 : 16

2

Jumlah murid Rasio SMP/MTs

2.1 2.2

Jumlah guru Jumlah murid

769 7.991

769 8.152

772 12.352

772 13.421

772 13.421

2.3

Rasio 1 : 10 1 : 11 Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pidie Jaya Tahun 2014. * Angka perkiraan sementara

1 : 16

1 : 17

1 : 17

Jumlah guru yang (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) hingga tahun 2012 berjumlah 4.797 guru. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.394 guru atau 70,75% memiliki kualifikasi S1, sedangkan guru PNS yang sudah bersertifikasi sebanyak 1.603 guru atau 34,54%.


II - 16

2.1.3.1.2. Kesehatan Sebagai daerah yang sudah berumur 7 (tujuh) tahun, Kabupaten Pidie Jaya sangat berkeinginan memiliki rumah sakit rujukan yang bertipe. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah telah membangun beberapa infrastruktur dasar sesuai dengan master plan pembangunan rumah sakit bertipe seperti ruang rawat inap, ruang radiologi, ruang operasi, IGD, dan fasilitas pendukung lainnya. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesahatan mayarakat Pidie Jaya tahun 2013 sudah mengalami peningkatan. Terdapat 11 Puskemas dan 95 Poskesdes serta sebanyak 226 Posyandu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di pedesaan. Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan di Puskemas dan Poskesdes berjumlah 656 orang.

Lebih jelas

jumlah sarana dan tenaga kesehatan dapat di lihat pada Tabel 2.15 sebagai berikut: Tabel 2.15 Indikator Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 s.d 2012 Kabupaten Pidie Jaya No 1 2 3 4 5 6 7 8

Kecamatan

Jumlah Jumlah Puskesmas Posyandu

Jumlah Quota Askeskin

Jumlah Balita

Bandar Baru 2 44 20.693 2.214 Pante Raja 1 10 4.952 633 Trienggadeng 1 27 12.871 1.974 Meureudu 1 30 10.241 2.398 Meurah Dua 1 19 6.251 1.036 Ulim 1 30 8.047 1.516 Jangka Buya 1 18 4.386 929 Bandar Dua 3 48 14.680 2.461 Jumlah 11 226 82.121 13.061 Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Jumlah Ibu Hamil

Jumlah Tenaga Kesehatan

797 191 506 467 256 339 221 601 3.378

103 50 91 95 73 62 51 131 656

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan MDG’s, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menganggarkan dana melalui

berbagai

sumber

pendanaan.

Kemajuan

pembangunan

bidang

kesehatan dan pelayanan di Kabupaten Pidie Jaya dapat diukur dengan beberapa indikator kunci pada Tabel 2.16 sebagai berikut:


II - 17

Tabel 2.16 Indikator Kesehatan Masyarakat Tahun 2010 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya No 1 2 3 4 5 6

Indikator Angka kelangsungan hidup bayi Angka kematian bayi Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk (per 1.000) Rasio dokter per satuan penduduk Rasio Puskesmas dan Pustu per satuan penduduk

2010

2011

2012

2013

98,55 1,25 69,24 22 1 : 8.779 1 : 4.974

98,21 1,05 69,25 15 1 : 8.150 1 : 5.070

98,55 2 69,35 13 1 : 5.907 1 : 5.119

98,56 2 69,36 13 1 : 5.921 1 : 5.187

-

97 %

100 %

91 %

-

100 %

100 %

27 %

-

80 %

95 %

99 %

-

80 % 11 % 14 %

95 % 25 % 40 %

100 % 8,76 % 74 %

-

45,49 %

55 %

51 %

-

39 %

62 %

39 %

-

97 %

100 %

100 %

-

92 %

100 %

100 %

-

64 %

83 %

86,8 %

-

83,62 %

94 %

51 %

-

100 %

100 %

100 %

-

66 %

76 %

86 %

-

1,1 %

5%

3,7 %

-

100 %

100 %

100 %

-

11,69 %

30 %

11,69 %

SPM Kesehatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kunjungan ibu hamil Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan ibu nifas Cakupan neonatal dengan Komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa/kelurahan Universitas Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyidikan epidemiologi <24 jam Cakupan desa siaga aktif

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pidie Jaya Tahun 2014. SPM Dinas Kesehatan Kab. Pidie Jaya 2013.

2.1.3.1.3. Infrastruktur Pembangunan infrastruktur Kabupaten Pidie Jaya meningkat pesat sejak tahun 2009.

Infrastruktur seperti jalan dan jembatan di kecamatan

dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Sepanjang 176 km dari 425 km panjang jalan Kabupaten atau hampir 50 persen lebih kondisinya sudah lebih baik. Pemerintah fokus kepada pembangunan infrastruktur yang dapat mengungkit perekonomian rakyat khususnya dipedesaan.

Pembangunan jalan dan

jembatan terutama sekali bertujuan untuk arus transportasi barang dan jasa agar dapat berjalan dengan lancar. Pada Tahun 2013, pembangunan Infrastruktur irigasi panjang mencapai 138,2 km dengan luasan areal yang dialiri untuk persawahan sebesar 9.344,1 Ha.

Sekitar 60 persen irigasi dalam kondisi baik dan sisanya senyak 40

persen harus direhabilitasi. Ada beberapa irigasi yang menjadi kewenangan Nasional seperti daerah Irigasi Baro Raya dan menjadi kewenangan Provinsi seperti daerah irigasi Samalanga, Irigasi Meureudu, dan Irigasi Cubo.


II - 18

Disamping itu pembangunan Infrastruktur pemukiman dan perumahan pada tahun 2013 telah dilakukan pembangunan sebayak 157 unit rumah sehat sederhana untuk fakir miskin serta fasilitas air bersih di delapan kecamatan.

Berikut ada beberapa indikator penting infrastruktur Pidie Jaya

terlihat pada tabel 2.17 berikut: Tabel 2.17 Indikator Infrastruktur Tahun 2013 Kabupaten Pidie Jaya Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No. 1.

176,0

1.1

Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

1.2

Rasio Jaringan Irigasi

%

40,00

1.3

Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

%

-

1.4

Persentase Rumah tinggal bersanitasi

%

56,10

%

20,00

Unit

15.820

%

47,57

Km

425,2

1.6

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Rumah Layak Huni

1.7

Permukiman Layak Huni

1.8

Panjang Jalan

1.9

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman Penduduk (minimal dilalui Roda 4)

%

54,81

1.10

Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik ( > 40 km/jam )

Km

176,0

%

58,00

%

60,00

%

12,50

1.12

Drainase dalam kondisi baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

1.13

Lingkungan Permukiman

1.11

3.

Km

Pekerjaan Umum

1.5

2.

Satuan

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM

Perumahan 2.1

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

%

16,94

2.2 3.3 3.4 3.5

Rumah Tangga Pengguna Listrik Rumah Tangga Bersanitasi Lingkungan Permukiman Kumuh Rumah Layak Huni

% % Ha %

99,16 56,10 985,92 55,73

Penataan Ruang 3.1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan

Ha

95,20

3.2

Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ha

152,17

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014


II - 19

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.1.3.2.1. Pertanian Fokus terhadap layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikatorindikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terhadap penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan seperti halnya bidang urusan pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, perdagangan, industri dan transmigrasi. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan daerah sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten di mana pada tahun mencapai 58,81%.

Sektor pertanian mampu menyerap tenaga

kerja sebesar 25.784 jiwa atau 17,29% dari total penduduk Kabupaten Pidie Jaya.

Oleh karena itu pembangunan selalu di arahkan kepada sektor ini

dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat serta perbaikan ekonomi mereka. Beberapa indikator utama capaian sektor pertanian Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut ini: Tabel 2.18 Indikator Penting Bidang Pertanian Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Pidie Jaya No 1 2 3 4 5

Indikator Produksi padi rata-rata (ton) Luas Panen Padi (ton/Ha) Pembangunan jalan usaha tani (km) Pembangunan jalan usaha tani ternak (km) Pembangunan jaringan saluran tersier (km)

2009 79.014 6,64 1,5 1,1 4,7

2010 80.112 8,74 5,7 1 7,8

2011 76.513 6,24 9,2 1 20,5

2012 103.504 7,99 9,7 0,5 21,1

2013* 103.504 7,99 9,7 0,5 21,1

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Pidie Jaya Tahun 2014. * Angka perkiraan sementara

2.1.3.2.2. Perkebunan Sektor perkebunan merupakan salah satu potensi keunggulan daerah, dengan komoditi kakaonya.

Luas area tanaman kakao di Pidie Jaya paling

luas dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya.

Komoditi kakao

terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2009, luas area tanaman kakao mencapai 8.272 ha dan terus berkembang menjadi 12.904 ha pada tahun 2013.

Sedangkan komoditi

lainnya seperti sektor tanaman perkebunan kelapa dalam, juga mengalami peningkatan dari 2.886 ha pada tahun 2009 menjadi 3.336 ha sampai tahun 2013. Untuk area lahan komoditi pinang meningkat dari 1.502 ha pada tahun 2009 menjadi 1.515 ha sampai tahun 2013. Untuk tanaman kelapa sawit, pada tahun 2009 terus mengalami peningkatan area tanam dari 26 ha menjadi 680 ha pada tahun 2013.


II - 20

Adapun hasil produksi perkebunan tanaman kakao terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2009 sampai 2010 sekitar 45,35%. Tahun 2011 sampai 2012 meningkat sekitar 45,69%. Hal yang sama terjadi pada komoditi kelapa sawit meningkat tajam hingga 263,41% hingga tahun 2013. Komoditi pinang terjadi peningkatan setiap tahun, jika dilihat secara rata-rata pertumbuhan produksi pinang setiap tahun berkisar 27,37%,

namun terjadi

penurunan pada tahun 2011 sampai 2012 sekitar 0,50%. Dilihat dari kondisi komoditi pada sektor perkebunan sebagai salah satu sektor unggulan daerah maka kakao,

kelapa sawit dan kelapa dapat

dikembangkan secara lebih intensif dan berkelanjutan sehingga mampu menopang dan meningkatkan nilai tambah masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. 2.1.3.2.3. Perikanan Sebagai salah satu sektor unggulan daerah, perikanan juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan sektor ini ditunjukkan oleh dua sub-sektor perikanan yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Berdasarkan data, luas area

perikanan budidaya mencapai 2.094,61 ha pada tahun 2009 dan menurun menjadi 2.078,23 ha pada tahun 2013. Adapun jenis perikanan budidaya adalah bandeng, udang, lele, nila, bawal dan lain-lain. Produksi perikanan budidaya terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar 1.932,94 Ton dan Tahun 2013 mencapai sebesar 6.149,48 ton sedangkan pada

tahun

2010

dan

2012

terjadi

penurunan

dibawah

1.000

ton

pertahunnya. Jika dilihat dari jenis-jenis perikanan budidaya, ikan bandeng pernah mencapai produksi tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 875,90 ton. Namun terus mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2013 yang hanya sekitar 597,57 ton. Untuk ikan lele peningkatan terjadi pada tahun 2013 hingga mencapai 5.125 ton, dan untuk ikan lainnya secara keseluruhan terjadi peningkatan pada tahun 2013. Sub-sektor perikanan tangkap, wilayah perikanannya mencapai daerah zona ekonomi ekslusif.

Adapun jenis-jenis perikanan tangkap adalah Tuna,

Tongkol, Kembung, Tenggiri, Cakalang, Dencis, Teri, Kuwe, Turisi, Peperek, Karapu Batu, dan Layur.

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2010

mencapai 8.010 ton, merupakan produksi tertinggi. Sedangkan produksi terendah tahun 2013 yaitu masih sekitar 6.569,75 ton. Tahun 2009 sebesar


II - 21

7.592 ton dan tahun 2011 produksi mencapai 7.950 ton, serta 7.195 ton pada tahun 2012. Jika dilihat dari berbagai jenis perikanan tangkap, produksi terbesar berada pada Ikan Tuna. Produksi Tuna rata-rata dapat mencapai 1.932 ton pertahun. Ikan Teri produksi rata-rata mencapai

1.562,40 ton pertahun,

Dencis sebanyak 1.552,00 ton rata-rata pertahun.

Sedangkan untuk ikan

Tongkol rata-rata pertahunnya hanya mencapai sebesar 654,75 ton. Ikan Cakalang sebesar 488,20 ton dan Kembung sebesar 444,80 ton. 2.1.3.2.4. Industri dan UMKM Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai tambah masyarakat yaitu melalui pemberdayaan dan pengembangan sektor industri, UMKM dan Koperasi. Selama ini sektor ini belum mendapat perhatian yang lebih

disebabkan

karena

masih

lemahnya

sumberdaya

manusia

yang

memahami terhadap efektifitas percepatan pertumbuhan ekonomi sektor riil. Berdasarkan data, sektor riil telah berkembang cukup signifikan, akan tetapi sentuhan efektif pemerintah belum berjalan maksimal. Adapun jenis sektor riil terhadap industri masyarakat yang berkembang seperti industri rumah tangga yang meliputi Anyaman Tikar Pandan, Anyaman Rotan, Bordir, Pandai Besi, Garam, Kue Tradisional, Pengasinan Ikan, Batu Bata, Tahu/Tempe dan lain-lain. Semua Jenis industri tersebut dilakukan oleh individu dan kelompok. Berdasarkan data menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan terhadap industri tersebut setiap tahunnya. Kelompok industri yang paling tinggi pertumbuhannya adalah kelompok Anyaman Tikar Pandan. Pada tahun 2009 hanya 54 kelompok dan meningkat menjadi 371 kelompok hingga tahun 2013. Selanjutnya kelompok pembuat garam dari 120 kelompok pada tahun 2009 meningkat menjadi 260 kelompok hingga tahun 2013. Namun yang paling memprihatinkan adalah usaha industri batu bata yang pada tahun 2009 mencapai 115 kelompok dan turun drastis hingga tersisa 7 kelompok saja pada tahun 2013. Beberapa industri lainnya juga terjadi penurunan. Perkembangan jumlah UMKM dan Koperasi dari tahun 2009 sampai 2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM cukup signifikan, dimana pada tahun 2009 jumlahnya hanya 210 UMKM, bertambah menjadi 2.057 UMKM pada tahun 2013. Pertumbuhan terbesar terjadi di Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Ulim.

Sedangkan untuk Koperasi, pada tahun 2009

hanya 184 koperasi, hanya meningkat menjadi 225 Koperasi pada tahun 2013.


II - 22

Berdasarkan

pertumbuhan

tersebut,

Pemerintah

harus

mampu

mengambil perannya untuk mengungkit peran serta sektor Industri, UMKM dan Koperasi dalam menumbuh kembangkan roda ekonomi daerah, dimana ketiga

jenis

usaha

tersebut

telah

member

andil

yang

besar

dalam

mempengaruhi pertumbuhan PDRB daerah. 2.1.4.

Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah untuk mencapai tingkat pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Aspek daya saing tesebut seperti kemampuan ekonomi,

fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Sebagai kabupaten yang tergolong masih sangat muda maka Pidie Jaya terus menggali potensi dan keunggulan daerah yang memiliki daya saing dan kekhasan tersendiri dengan daerah lain guna mengurangi ketertinggalannya dengan daerah lain khususnya di Provinsi Aceh.

Guna mewujudkan daya

saing daerah makakemampuan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya menjadi salah satu fokus pembangunan guna mewujudkan daya saing tersebut.

Ada

beberapa indikator penting yang menjadi aspek daya saing diataranya adalah: a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Angka Komsumsi RT Perkapita) Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dimaksud untuk mengetahui tingkat konsumsi RT yang menjelaskan seberapa besar pengeluaran RT tersebut. Semakin besar konsumsi RT maka semakin besar kemampuan untuk peningkatan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi masyarakat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan pengeluaran yaitu makanan dan non makanan. Untuk Kabupaten Pidie Jaya secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.17 sebagai berikut: Tabel 2.19 Angka Konsumsi RT Perkapita Tahun 2009 s.d 2012 Kabupaten Pidie Jaya No

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013*

620,180

622,160

626.890

630.370

635.100

38.932

41.110

44.223

44.279

44.390

1

Total pengeluaran RT / bln(Ribu Rp. PPP)

2

Jumlah RT

3

Rasio (1./2.) Sumber: BPS dan Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2013. (Data diolah) * Angka perkiraan sementara


-

II - 23

Lebih lanjut BPS Kabupaten Pidie Jaya menyebutkan bahwa Pendapatan Per Kapita ADHB Tahun 2012 mencapai 9,34% atau Rp. 9.535.157 per tahun. Jumlah agregat tersebut menunjukan pendapatan rata-rata penduduk Pidie Jaya selama tahun 2012.

Namun demikian itu bukanlah sebuah ukuran

untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini sangat tergantung kepada tingkat distribusi pendapatan yang dihitung melalui Indeks Gini yang akurat. b. Ketahanan Pangan dan Peningkatan Nilai Tambah Petani Pembangunan ketahanan

pangan,

ekonomi

harus

khususnya

fokus

pada

pada

upaya

daerah-daerah

rawan

mewujudkan pangan

di

Kabupaten Pidie Jaya terutama sekali yang disebabkan oleh bencana alam seperti

banjir

dan

kekeringan.

Pembangunan

sektor

pertanian

dan

perkebunan juga dimaksud untuk menciptakan kestabilan keamanan dan politik lokal, teruma sekali menjelang pemilu calon legeslatif dan pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tahun 2014. Sejalan dengan itu, peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan diupayakan untuk memberikan kesejahteraan pada petani. Selama ini banyak hasil pertanian dan perkebunan langsung dijual ke daerah lain seperti Sumatera Utara tanpa mendapatkan keuntungan yang berarti bagi petani. Nilai tambah hasil pertanian Kabupaten Pidie Jaya banyak dinikmati oleh orang luar kabupaten. Sekitar 54 persen lebih atau sekitar 55.649 ton hasil pertanian (padi) dijual keluar daerah Pidie Jaya. Sebesar 36 persen atau sekitar 37.099 ton digunakan untuk konsumsi masyarakat, dan sisanya sebanyak 10 persen atau hanya 10.305 ton yang diolah oleh industri lokal untuk menghasilkan nilai tambah. Kondisi ini menjadi titik berat perhatian pemerintah

untuk

menciptakan

industri-industri

pengolahan

guna

menampung hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, coklat, kedelai, jagung dll. 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Pengembangan

suatu

wilayah

haruslah

didukung

dengan

pengembangan infrastruktur yang mendukung percepatan suatu wilayah. Wilayah pedesaan yang menjadi akar kekuatan ekonomi rakyat di mana sektor pertanian menjadi andalan mereka. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berupaya mengembangkan fasilitas wilayah/infrastruktur yang menuju pada akses-akses produksi agar mudah terhubung dengan wilayah pemasaran


II - 24

sehingga mampu menekan biaya produksi dan memberikan manfaat serta keuntungan bagi petani.

Fasilitas tersebut seperti jalan usaha tani, irigasi,

saluran tersier dll. Pengembangan infrastruktur wilayah harus mengacu pada konsep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Qanun RTRW tersebut memuat diantaranya Rencana Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Penetapan Wilayah Strategis Kabupaten. Struktur ruang memuat rencana sistem perkotaan dan infrastruktur wilayah. hutan

lindung,

Sedangkan Rencana Pola Ruang memuat kawasan

kawasan

budidaya,

pertanian,

perikanan,

pemukiman,

industri, dan pariwisata. a.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sebagai

daerah

yang

sedang

fokus

terhadap

pengembangan

infrastruktur wilayah untuk mendukung percepatan pembangunan,

maka

arah kebijakan pembangunan harus mengacu pada RTRW Kabupaten.

Bila

dilihat pada rencana pola pemanfaatan ruang maka sebagian besar wilayah Pidie Jaya dikelilingi oleh Kawasan Lindung yang mencapai 60,06 persen atau berkisar 57.187,57 ha. Sedangkan untuk sektor pertanian yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten, akan dimanfaatkan pola ruangnya sebesar 31,04 persen atau 29.539 ha.

Sebesar 27,29 ha atau 0,03 persen diperuntukkan

untuk kawasan industri strategis, dan sebesar 7.687 ha atau 5,14 persen dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman.

Tabel 2.20 berikut menjelaskan

perbandingan antara Luas Kasawan Lindung dengan Luas Kawasan Budidaya. Tabel 2.20 Perbandingan Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Tahun 2012 Kabupaten Pidie Jaya No

Uraian

Luas (Ha)*

1

Luas Kawasan Lindung

57.187,57

Prosentase 60,06

2

Luas Kawasan Budidaya

38.023,39

39,94

3 4

Jumlah Keseluruhan Rasio (1./2.)

95.210,96 1:1

100,00 -

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014. (Rancangan RTRW) * Angka perkiraan sementara

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan membuka peluang kesempatan kerja untuk masyarakat, Kabupaten Pidie Jaya sangat terbuka terhadap investasi baik dari dalam daerah, luar daerah bahkan manca negara.

Sektor-sektoryang di harapkan menjadi daya tarik berinvestasi


II - 25

diantaranya

sektor

perkebunan,

perikanan,

pengolahan,

perdagangan,

pariwisata dan jasa-jasa. Investasi itu sendiri sangat tergantung dari Iklim investasi seperti stabilitas dan keamanan daerah tujuan investasi.

Indikator yang menjadi

sorotan diantaranya angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, pemogokan kerja dll. Di Kabupaten Pidie Jaya hal-hal tersebut masih tergolong sangat rendah, terutama sekali pasca konflik antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlansung damai.

Disamping itu ketersediaan lahan,

tenaga kerja dan kemudahan dalam proses pengurusan perizinan senantiasa diusahakan untuk memberikan pelayanan terbaik oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar investor menjadi tertarik berinvestasi. 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Pembangunan yang menitik beratkan pada sumber daya manusia (SDM) bertujuan untuk menjadikan SDM daerah yang memiliki daya saing, berkualitas, kreatif dan berprestasi.

Ketersediaan SDM yang handal

merupakan tolok ukur suatu kemajuan daerah dan kesiapan daerah untuk menuju proses persaingan dengan daerah yang lain terutama sekali dalam perekonomian. Salah satu menjadi kekuatan dan keungulan Kabupaten Pidie Jaya adalah sumber daya manusia yang selama ini telah diakui memiliki prestasi baik di Aceh ataupun Nasional baik yang bekerja di pemerintahan, swasta, ataupun politisi dan bahkan posisi mentri. Tabel

2.4

pada

halaman

sebelumnya

telah

menjelaskan

jumlah

penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2012.

Jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi dan

akademi (D1/D2, D3, S1, S2, dan S3) sebanyak 9.271 orang atau 5,89%. Penduduk yaang menempuh pendidikan menengah sebanyak 32.931 orang atau 20,92% dan yang menempuh pendidikan menengah atas sebanyak 35.693 orang atau 22,68%. Jumlah penduduk yang menempuh sekolah dasar atau setingkatnya mencapai 32.430 orang atau 20,61%.

Namun demikian

jumlah penduduk Pidie Jaya yang tidak menamatkan pendidikan dasar relatif besar yaitu mencapai 13,06% atau sekitar 20.552 orang. Sedangkan sisanya sebesar 29,90% atau sebanyak 26.506 orang merupakan penduduk yang belum memasuki usia sekolah. Lebih jelas dapat dilihat dalam grafik 2.7 sebagai berikut:


II - 26

Grafik 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013

Jumlah Penduduk Berdasarkan pendidikan 157,383

26,506

20,552

32,430

32,931

35,693 2011

2,418

4,699

143

180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0

Jumlah -

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Pidie Jaya Sampai Tahun 2013 dan Realisasi RPJMK. Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 ini harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan capaiannya. Evaluasi tersebut meliputi perencanaan dan implikasi program dan kegiatan baik yang telah ditetapkan dalam RKPK Pidie Jaya tahun 2012 dan 2013 ataupun dalam RPJM Kabupaten Pidie Jaya 2009 s.d 2014. Di samping itu, evaluasi yang dilakukan untuk melihat program dan kegiatan terhadap tingkat realisasi atau belum terlaksana 100% sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKPK Pidie Jaya tahun berikutnya. Untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut:


II - 27

TABEL 2.21 EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 KABUPATEN PIDIE JAYA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

Target capaian kinerja RPJMK Th. 2014

2

3

4

1

Reaslisasi terget kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d th. 2012 5

Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan keluaran kegiatan tahun 2013

Target RKPK Th. 2013

Realisasi RKPK Th. 2013

Tingkat Realisasi

Target program dan kegiatan RKPK tahun 2014

6

7

8 = (7/6)

9

Perkiraan realisasi capaian target RPJMK s.d 2014 Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Th. 2014

Tingkat capaian realisasi target s.d th. 2014

10 = (5+7+9)*

11*

SKPK PNGGUNG JAWAB

12

Urusan Wajib

1 1

01

1

01

PENDIDIKAN

Dinas PK

Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

% Tingkat pelayanan adm. Perkantoran

90%

50%

70%

55%

79%

80%

-

-

% Tingkat sarana dan prasarana aparatur

75%

50%

65%

50%

77%

68%

-

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

% Tingkat Disiplin Aparatur

55%

40%

45%

42%

93%

46%

-

-

% Tingkat kapasitas sumber daya aparatur

65%

47%

48%

47%

98%

50%

-

-

APK PAUD Formal

75%

45%

60%

48%

80%

65%

-

-

APK,APM,APS,AM SD/MI dan SMP/MTs

98%

80%

85%

82%

96%

90%

-

-

72%

73%

70%

96%

74%

-

-

98,2 %

98,5 %

98,3%

100%

98,6%

-

-

Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Program Pendidikan Anak Usia Dini Program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal


APK,APM,APS,AM SMA/MA dan SMK Angka Melek Huruf

99%

II - 28

Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Sertifikasi Guru

90%

45%

50%

50%

100%

70%

-

-

Kerjasama dalam bidang pendidikan

75%

40%

48%

45%

94%

65%

-

-

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan organisai kepemudaan

42%

42%

-

-

-

-

-

-

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Peningkatan mutu organisasi olah raga

50%

50%

-

-

-

-

-

-

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PBM SD) Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PBM SMP) Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PBM SMA/MK)

%Tingkat ketersediaan perlengkapan kantor (PBM SD) %Tingkat ketersediaan perlengkapan kantor (PBM SMP) %Tingkat ketersediaan perlengkapan kantor (PBM SMA/MK)

90%

50%

65%

55%

85%

75%

-

-

90%

50%

65%

50%

77%

75%

-

-

90%

50%

65%

55%

85%

75%

-

-

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas cabang)

%Tingkat ketersediaan perlengkapan kantor (Dinas Cabang)

90%

50%

65%

55%

85%

75%

-

-

Kantor Pdk Dayah

PENDIDIKAN DAYAH Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Program Peningkatan sarana dan prasarana dayah Program Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dayah


65%

0%

40%

35%

88%

45%

-

-


60%

0%

35%

35%

100%

45%

-

-

% Tingkat sarana dan prasarana dayah

70%

0%

35%

35%

100%

50%

-

-

% Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dayah

70%

0%

45%

40%

89%

55%

-

-

Program peningkatan dan pengembangan manajemen dayah

% Peningkatan pengembangan manajemen dayah

65%

0

30%

25%

83%

40%

-

-


II - 29

KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


80%

55%

60%

55%

92%

70%

-

-


60%

45%

46%

45%

98%

50%

-

-



35%

35%

0%

0%

0%

0%

-

-

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

% Tingkat ketersediaan obat dan perbelakalan kesehatan

78%

50%

65%

50%

77%

70%

-

-

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

% Tingkat upaya kesehatan masyarakat

80%

45%

46%

50%

109%

65%

-

-

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat

% Tingkat pengawasan obat dan makanan

50%

43%

44%

40%

91%

45%

-

-

Angka Harapan Hidup

69,75

69,2

69,35

60%

1%

69,6

-

-

% Balita gizi buruk (per 1000)

0

22

15

15

100%

10

-

-

67,66

47,55

50,23

50

100%

63,99

-

-

60%

43%

44%

40%

91%

45%

-

-

65%

35%

45%

40%

89%

60%

-

-

60%

45%

50%

50%

100%

53%

-

-

% Tingkat pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringan lainnya

80%

58%

70%

60%

86%

75%

-

-

% Tingkat pelayanan kesehatan lansia

55%

0%

40%

35%

88%

45%

-

-

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program Standarisasi pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas /Puskesmas Pembantu dan Jarinngannya Program pelayanan kesehatan lansia


% Rumah sehat % Tingkat pencegahan dan pemberantasan penyakit % Standarisasi pelayanan kesehatan % Peningkatan layanan kesehatan Penduduk miskin

II - 30

Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan

% Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

45%

35%

40%

35%

88%

43%

-

-

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

60

84

80

80

100%

75

-

-

% Pemberian vitamin A pada bayi dan balita

70%

90

93

90

97%

96

-

-

Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

% Tingkat penyandang cacat yang terlayani pembinaan

60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-

Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

% Tingkat penghuni panti yang terbina

40%

40%

40%

40%

100%

40%

-

-

% Tingkat lembaga yang diberdayakan

60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-


80%

58%

65%

50%

77%

77%

-

-


60%

50%

55%

50%

91%

60%

-

-


50%

50%

50%

50%

100%

50%

-

-


60%

0%

50%

35%

70%

55%

-

-

75%

55%

60%

55%

92%

65%

-

-

65%

0%

45%

30%

67%

55%

-

-

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

RSU MEUREUDU Program Pelayanan Administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah sakit

% Tingkat pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit % Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana RS

PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Dinas PU % Tingkat pelayanan adm. Perkantoran

75%

50%

55%

50%

91%

65%

-

-

II - 31

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur


85%

55%

60%

55%

92%

80%

-

-


68%

50%

55%

50%

91%

65%

-

-

67%

46%

48%

50%

104%

65%

-

-

65%

0%

50%

45%

90%

55%

-

-

85%

65%

67%

60%

90%

75%

-

-

80%

68%

75%

60%

80%

76%

-

-

% Tingkat ketersediaan jaringan irigasi

85%

70%

80%

70%

88%

83%

-

-

Program Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

% Tingkat sumber daya air yang dikembangkan

80%

65%

78%

60%

77%

78%

-

-

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

% Pembangunan turap / talud / bronjong

80%

70%

80%

70%

88%

80%

-

-

Pembangunan Gedung kantor Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan


55%

0%

55%

50%

91%

55%

-

-

% Tingkat ketersediaan drainase

60%

0%

60%

55%

92%

60%

-

-

% Tingkat ketersediaan air minum

75%

0%

0%

0%

0%

70%

-

-

60%

0%

60%

60%

100%

60%

-

-

80%

70%

73%

70%

96%

75%

-

-

Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


% Tingkat Disiplin Aparatur % Tingkat pengembangan wil.strategis dan cpt tumbuh % Pembangunan jalan dan jembatan % Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

% Tingkat sarana dan prasarana kebinamargaan % Pembangunan infrastruktur pedesaan

II - 32

Penataan pembangunan infrastruktur perkotaan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pelayanan Administrasi Perkantoran

% Penataan pembangunan infrastruktur perkotaan % Pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah

77%

75%

75%

70%

93%

-

-

-

75%

0%

60%

55%

92%

70%

-

-

Bappeda % Tingkat pelayanan adm. Perkantoran

65%

46%

53%

50%

94%

60%

-

-

55%

42%

45%

40%

89%

50%

-

-

80%

45%

45%

45%

100%

65%

-

-

67%

0%

60%

55%

92%

62%

-

-

65%

65%

65%

60%

92%

65%

-

-

65%

65%

65%

65%

100%

65%

-

-

78%

70%

73%

70%

96%

75%

-

-

80%

65%

75%

70%

93%

76%

-

-

% Tingkat pengembangan wilayah

60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-

% Peningkatan kapasitas lembaga bappeda

68%

40%

55%

50%

91%

65%

-

-

% Tingkat perencanaan pembangunan daerah

66%

45%

55%

50%

91%

58%

-

-

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

% Tingkat perencanaan pembangunan ekonomi

60%

45%

55%

50%

91%

58%

-

-

Program Perencanaan Sosial Budaya

% Tingkat perencanaan sosial budaya

70%

45%

55%

50%

91%

65%

-

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Data/Informasi Program Kerja Sama Pembangunan Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah


% Tingkat sarana dan prasarana aparatur % Tingkat Disiplin Aparatur % Tingkat kapasitas sumber daya aparatur % Perencanaan tata ruang % Tingkat pemanfaatan ruang % Tingkat pengembangan data / informasi % Tingkat kerjasama pembangunan

II - 33

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kerjasama informasi dan media massa


% Tingkat perencanaan prasarana wilayah dan SDA

65%

45%

55%

50%

91%

58%

-

-

Dinas Parkominfo % Tingkat pelayanan adm. Perkantoran

76%

60%

65%

63%

97%

75%

-

-

72%

55%

60%

60%

100%

70%

-

-

50%

50%

50%

50%

100%

50%

-

-

70%

55%

60%

60%

100%

70%

-

-

55%

55%

55%

55%

100%

55%

-

-

78%

60%

60%

60%

100%

75%

-

-

85%

40%

40%

40%

100%

80%

-

-

60%

0%

0%

0%

0%

55%

-

-

75%

0%

45%

40%

89%

60%

-

-

% Tingkat pengelolaan keragaman budaya

60%

55%

60%

60%

100%

60%

-

-

% Pengembangan komunikasi informasi

65%

55%

58%

55%

95%

60%

-

-

% Kerjasama informasi dan media massa

63%

45%

55%

50%

91%

56%

-

-

% Tingkat sarana dan prasarana aparatur % Tingkat Disiplin Aparatur % Tingkat kapasitas sumber daya aparatur % Tingkat pembangunan prasarana fasilitas perhubungan % tingkat pengendalian dan pengaman lalu lintas % Tingkat layanan angkutan darat % Tingkat pengembangan nilai budaya % Tingkat pengelolaan kekayaan budaya

II - 34

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

% Tingkat pengembangan destinasi pariwisata % Tingkat terbentuknya kemitraan

LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN Pelayanan Administrasi Perkantoran


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

% Tingkat sarana dan prasarana aparatur % Tingkat Disiplin Aparatur % Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

80%

40%

40%

40%

100%

70%

-

-

60%

55%

56%

55%

98%

57%

-

-

KLH 75%

55%

60%

55%

92%

70%

-

-

67%

60%

63%

60%

95%

65%

-

-

68%

60%

60%

60%

100%

65%

-

-

87%

55%

70%

60%

86%

85%

-

-

% Tingkat Pengendalian pencemaran dan perusakan LH

75%

65%

75%

65%

87%

75%

-

-

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

% Perlindungan dan konservasi SDA

55%

55%

55%

55%

100%

55%

-

-

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

% Tingkat ketersediaan informasi tentang SDA dan lingkungan hidup

56%

55%

56%

55%

98%

56%

-

-

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

% Tingkat pengendalian polusi

60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-

% Tingkat ekosistem yang di kelola

55%

55%

55%

55%

100%

55%

-

-

% Pengelolaan ruang terbuka hijau

74%

0%

60%

50%

83%

70%

-

-

Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Disdukcapil

II - 35

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan Keluarga Berencana


75%

60%

65%

60%

92%

70%

-

-


69%

50%

55%

50%

91%

65%

-

-


70%

0%

60%

50%

83%

65%

-

-

90%

65%

65%

65%

100%

70%

-

-

55%

55%

55%

55%

100%

55%

-

-

80%

65%

70%

70%

100%

75%

-

-

60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-

% Tingkat Disiplin Aparatur % Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan % Tingkat penataan administrasi kependudukan % Tingkat pertumbuhan KB

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

% Tingkat kualitas tenaga kerja

65%

65%

65%

65%

100%

65%

-

-

Peningkatan Kesempatan Kerja

% Tingkat ketersediaan kesempatan kerja

65%

65%

65%

65%

100%

65%

-

-

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

% Tingkat wilayah transmigrasi yang dikembangakan

65%

65%

65%

65%

100%

65%

-

-

Transmigrasi Lokal

% Tingkat transmigrasi lokal

65%

65%

65%

65%

100%

65%

-

-

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur


BKBPP % Tingkat pelayanan adm. Perkantoran

80%

50%

60%

55%

92%

70%

-

-


70%

50%

55%

55%

100%

65%

-

-


70%

40%

40%

40%

100%

65%

-

-

II - 36

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan kontrasepsi Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


65%

45%

55%

45%

82%

60%

-

-

% Tingkat peserta keluarga berencana

85%

55%

60%

60%

100%

75%

-

-

45%

40%

45%

45%

100%

45%

-

-

70%

0%

70%

60%

86%

70%

-

-

% Peningkatan kualitas tumbuh kembang anak

70%

55%

59%

50%

85%

65%

-

-

% Peningkatan layanan konseling KRR

45%

45%

45%

45%

100%

45%

-

-

% Tingkat ketersediaann tenaga pendamping

60%

55%

60%

60%

100%

60%

-

-

% peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB/KR

50%

50%

50%

50%

100%

50%

-

-

% Tingkat kebijakan kualitas anak dan perempuan

75%

0%

45%

40%

89%

67%

-

-

50%

0%

50%

45%

90%

50%

-

-

70%

50%

55%

50%

91%

65%

-

-

% kesehatan reproduksi remaja % Peningkatan peserta KB

% Tingkat penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak % Tingkat kualitas hidup dan perlindungan perempuan

SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pelayanan Administrasi Perkantoran


Dinsos Nakertrans % Tingkat pelayanan adm. Perkantoran

80%

60%

65%

60%

92%

75%

-

-

II - 37

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

% Tingkat sarana dan prasarana aparatur % Tingkat Disiplin Aparatur % Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Transmigrasi Lokal

75%

60%

65%

60%

92%

70%

-

-

55%

55%

55%

55%

100%

55%

-

-

60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-

% Peningkatan masyarakat miskin yang diberdayakan

73%

0%

50%

50%

100%

70%

-

-

% Pelayanan dan rehabilitasi soisial

60%

0%

60%

55%

92%

60%

-

-

% Pengembangan wawasan kebangsaan

64%

0%

55%

55%

100%

60%

-

-

% Pembinaan para penyandang cacat

70%

0%

60%

55%

92%

65%

-

-

70%

0%

60%

55%

92%

65%

-

-

85%

0%

70%

70%

100%

80%

-

-

82%

70%

75%

72%

96%

77%

-

-

79%

68%

70%

70%

100%

74%

-

-

83%

70%

75%

75%

100%

78%

-

-

% pembinaan panti asuhan / jompo % Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial % Tingkat kualitas dan produktivitas tenaga kerja % Tngkat kesempatan kerja % Peningkatan jumlah transmigran lokal

Pemuda Dan Olah Raga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Dispora % Tingkat pelayanan adm. Perkantoran

75%

0%

50%

50%

100%

70%

-

-


60%

0%

45%

40%

89%

50%

-

-

II - 38

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

% Tingkat peran serta kepemudaan

75%

40%

55%

50%

91%

70%

-

-

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

% Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

80%

45%

60%

55%

92%

75%

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

% Tingkat sarana dan prasarana olah raga

80%

0%

50%

50%

100%

75%

-

-

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINGDUNGAN MASYARAKAT Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan Pendidikan Politik Masyarakat


Badan Kesbangpol

% Tingkat pelayanan adm. Perkantoran % Tingkat sarana dan prasarana aparatur % Tingkat Disiplin Aparatur % Peningkatan kantrantibnas % Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan % Pengembangan wawasan kebangsaan % Peningkatan kegiatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan % Tingkat keberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan % pendidikan politik masyarakat

85%

70%

75%

70%

93%

80%

-

-

82%

70%

75%

75%

100%

77%

-

-

60%

55%

55%

55%

100%

55%

-

-

70%

50%

60%

55%

92%

65%

-

-

60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-

82%

67%

73%

68%

93%

77%

-

-

60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-

60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-

80%

68%

72%

70%

97%

75%

-

-

II - 39

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran

% Peningkatan kesiagaan masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran

70%

70%

70%

70%

100%

70%

-

-

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Kantor Pol PP dan WH

Pelayanan Administrasi Perkantoran


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

% Tingkat sarana dan prasarana aparatur % Tingkat Disiplin Aparatur

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

80%

55%

70%

60%

86%

75%

-

-

75%

50%

65%

60%

92%

70%

-

-

70%

50%

50%

50%

100%

65%

-

-


72%

0%

65%

60%

92%

67%

-

-

% Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan

70%

70%

70%

70%

100%

70%

-

-


65%

65%

65%

60%

92%

65%

-

-

Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan DPRD Kabupaten KDH & WKDH OTONOMI DAERAH

Sekdakab

Bagian Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



85%

70%

75%

72%

96%

80%

-

-

II - 40

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkaataan Disiplin Aparatur Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah


78%

65%

70%

70%

100%

73%

-

-


75%

65%

68%

68%

100%

70%

-

-


80%

70%

73%

70%

96%

75%

-

-

% Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/Wakil

80%

65%

70%

65%

93%

75%

-

-

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

% Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau

60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-


75%

60%

65%

64%

98%

70%

-

-

% Tingkat penanganan pengaduan masyarakat

79%

65%

70%

70%

100%

74%

-

-

% Penataan peraturan perundang-undangan

77%

65%

70%

70%

100%

72%

-

-

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

% Tingkat pengembangan pengelolaan keuangan daerah

70%

65%

70%

65%

93%

70%

-

-

Program Peningkatan Pelayanan Umum

% Tingkat pelayanan umum

80%

65%

70%

70%

100%

75%

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Kinerja SKPD

% Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

75%

60%

65%

60%

92%

70%

-

-

Bagian Hukum Program Peningkataan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Mengindentifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Penataan Peraturan Per UndangUndangan Bagian Pembangunan


II - 41

Bagian Pemerintahan Program Penataan Daerah Otonomi Baru

% peningkatan kapasitas daerah otonomi baru

75%

65%

75%

70%

93%

75%

-

-



89%

80%

80%

80%

100%

85%

-

-


84%

73%

76%

75%

99%

79%

-

-


60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-

% Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa

60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-

% Pengembangan sistem informasi pertanahan

65%

65%

65%

65%

100%

65%

-

-

% Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan

70%

70%

70%

70%

100%

70%

-

-

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

% Tingkat partisiapasi masyarakat dlm membangun desa

60%

60%

60%

60%

100%

60%

-

-

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

% Tinngkat keberdayaan masyarakat

70%

70%

70%

70%

100%

70%

-

-


75%

65%

68%

65%

96%

70%

-

-


77%

70%

72%

70%

97%

75%

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Bagian Kessos Program Peningkatan Pelayanan Umum Bagian Ekonomi Program Peningkatan Pelayanan Umum


II - 42

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

% Tingkat keberdayaan masyarakat perdesaan

70%

65%

70%

65%

93%

70%

-

-

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

% Tingkat pembinaan dan pengawasan bidang pertambagan

65%

60%

65%

60%

92%

65%

-

-



72%

0%

65%

60%

92%

67%

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Peraturan Per UndangUndangan


87%

75%

76%

75%

99%

84%

-

-

% Penataan peraturan perundang-undangan

60%

0%

0%

0%

0%

55%

-

-

Bagian Organisasi

Sekretariat DPRK

DPRK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


83%

65%

70%

65%

93%

75%

-

-


80%

70%

73%

70%

96%

76%

-

-



70%

55%

60%

55%

92%

63%

-

-


72%

55%

60%

55%

92%

65%

-

-

65%

65%

65%

65%

100%

65%

-

-

80%

65%

69%

65%

94%

74%

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


% Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan % Tingkat kapasitas lembaga perwakilan daerah

II - 43

PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pelayanan Administrasi Perkantoran


80%

54%

63%

55%

87%

75%

-

-

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


85%

65%

75%

70%

93%

76%

-

-



60%

55%

60%

55%

92%

60%

-

-

Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

% Tingkat kapasitas sumber daya aparatur % Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan % Tingkat pengembangan pengelolaan keuangan daerah

70%

25%

60%

40%

67%

63%

-

-

75%

65%

66%

65%

98%

70%

-

-

77%

65%

68%

65%

96%

72%

-

-

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

DPPKAD

Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

% Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten

80%

65%

67%

65%

97%

74%

-

-

Peningkatan Pelayanan Umum


75%

30%

30%

30%

100%

70%

-

-

PENGAWASAN

Inspektorat

Pelayanan Administrasi Perkantoran


80%

70%

72%

70%

97%

75%

-

-

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur


80%

65%

66%

65%

98%

72%

-

-



70%

60%

61%

60%

98%

64%

-

-

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur


75%

69%

70%

70%

100%

70%

-

-


II - 44

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

% Tingkat sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH % Tingkat profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

85%

75%

77%

75%

97%

78%

-

-

55%

45%

45%

45%

100%

45%

-

-

BKPP % Tingkat pelayanan adm. Perkantoran

77%

65%

69%

65%

94%

72%

-

-


73%

65%

66%

65%

98%

68%

-

-

65%

55%

55%

55%

100%

60%

-

-

73%

70%

73%

70%

96%

73%

-

-

85%

75%

77%

75%

97%

80%

-

-

78%

40%

70%

65%

93%

73%

-

-

% Tingkat Disiplin Aparatur % Tingkat kapasitas sumber daya aparatur % Pembinaan dan pengembangan aparatur % Tingkat kapasitas aparatur

Kantor Kecamatan

PELAYANAN UMUM Kecamatan Bandar Dua Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


60%

45%

50%

50%

100%

55%

-

-


60%

45%

50%

50%

100%

55%

-

-



55%

50%

54%

54%

100%

55%

-

-


% Tingkat Pelayanan umum

65%

45%

50%

50%

100%

60%

-

-


II - 45

Kantor Camat Jangka Buya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


60%

45%

50%

43%

86%

55%

-

-


60%

45%

50%

45%

90%

55%

-

-



64%

50%

54%

50%

93%

59%

-

-



65%

45%

50%

45%

90%

60%

-

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


60%

45%

50%

45%

90%

55%

-

-


60%

45%

50%

45%

90%

55%

-

-



65%

50%

54%

50%

93%

60%

-

-



65%

45%

50%

45%

90%

60%

-

-



60%

45%

50%

45%

90%

55%

-

-


60%

45%

50%

45%

90%

55%

-

-



65%

50%

54%

50%

93%

60%

-

-



65%

45%

50%

45%

90%

60%

-

-

Kantor Camat Ulim

Kantor Camat Meurah Dua


II - 46

Kantor Camat Meureudu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


60%

45%

50%

45%

90%

55%

-

-


60%

45%

50%

45%

90%

55%

-

-



60%

50%

54%

50%

93%

56%

-

-



65%

45%

50%

45%

90%

60%

-

-


60%

45%

50%

45%

90%

55%

-

-


60%

45%

50%

45%

90%

55%

-

-



70%

50%

54%

50%

93%

65%

-

-



65%

45%

50%

45%

90%

60%

-

-



60%

45%

50%

45%

90%

55%

-

-


60%

45%

50%

45%

90%

55%

-

-



55%

50%

54%

50%

93%

65%

-

-



65%

45%

50%

45%

90%

60%

-

-

Kantor Camat Trienggadeng Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kantor Camat Panteraja


II - 47

Kantor Camat Bandar Baru Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


60%

45%

50%

45%

90%

55%

-

-


60%

45%

50%

45%

90%

55%

-

-



55%

50%

54%

50%

93%

65%

-

-



65%

45%

50%

45%

90%

60%

-

Dinas Syariat Islam

SYARIAT ISLAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


80%

65%

70%

65%

93%

76%

-

-


65%

50%

55%

50%

91%

60%

-

-



60%

35%

35%

35%

100%

55%

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Program Peningkatan pemahaman syariat islam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelaksana Syariat Islam Program Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan Syariat Islam Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Syariat Islam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ibadah

% Tingkat Kapasitas Aparatur % Tingkat pemahaman syariat Islam % Tingkat kapasitas sumber daya pelaksana syariat islam % Tingkat Pengembangan sistem informasi syariat Islam % Tingkat Kualitas Kelembagaan syariat Islam

72%

60%

65%

0%

68%

-

-

60%

10%

47%

20%

43%

52%

-

-

70%

50%

55%

50%

91%

65%

-

-

80%

70%

73%

50%

68%

75%

-

-

82%

65%

72%

60%

83%

77%

-

-

75%

10%

55%

30%

55%

70%

-

-


% Tingkat Sarana dan Prasarana Ibadah

II - 48

SEKRETARIAT KIP

KIP



70%

55%

60%

55%

92%

65%

-

-


75%

60%

64%

60%

94%

68%

-

-



80%

65%

66%

65%

98%

76%

-

-

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


55%

45%

50%

45%

90%

50%

-

-

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

BPBD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur


80%

0%

65%

30%

46%

75%

-

-


75%

0%

65%

30%

46%

68%

-

-



65%

0%

0%

0%

0%

55%

-

-

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

% Tingkat kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran % Pencegahan dan penanggulangan bencana

70%

0%

55%

30%

55%

60%

-

-

60%

0%

0%

0%

0%

50%

-

-

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


KP2TSP % Tingkat pelayanan adm. Perkantoran

75%

0%

50%

30%

60%

65%

-

-

II - 49

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pengembangan data/informasi

% Tingkat sarana dan prasarana aparatur % Tingkat Disiplin Aparatur % Pengembangan data / informasi

PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (BPKP) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian dan perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

% Tingkat sarana dan prasarana aparatur % Tingkat Disiplin Aparatur % Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan % Tingkat kesejahteraan petani % Tingkat ketahanan pangan pertanian dan perkebunan % Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur


65%

0%

0%

0%

0%

55%

-

-

65%

0%

0%

0%

0%

50%

-

-

65%

0%

0%

0%

0%

50%

-

-

BPKP 70%

50%

55%

50%

91%

60%

-

-

75%

45%

65%

45%

69%

70%

-

-

70%

55%

55%

55%

100%

65%

-

-

60%

55%

55%

55%

100%

55%

-

-

70%

55%

60%

55%

92%

65%

-

-

75%

65%

68%

65%

96%

72%

-

-

65%

0%

60%

30%

50%

60%

-

-

BPM % Tingkat pelayanan adm. Perkantoran

70%

0%

50%

45%

90%

65%

-

-


70%

0%

50%

45%

90%

65%

-

-


60%

0%

0%

0%

0%

55%

-

-

II - 50

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa Program Nasional Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM, BKPG, ADG) Program Nasional Masyarakat Mandiri Integrasi (PNPM)


60%

0%

50%

50%

100%

55%

-

-

% Tingkat keberdayaan masyarakat pedesaan

60%

0%

45%

40%

89%

55%

-

-

% Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

70%

0%

55%

50%

91%

65%

-

-

% Capaian PNPM

70%

0%

55%

50%

91%

65%

-

-

% Capaian PNPM Integrasi

65%

0%

0%

0%

0%

50%

-

-

Urusan Pilihan Pertanian Pertanian dan Peternakan

PERTANIAN DAN PERTERNAKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


83%

65%

73%

60%

82%

75%

-

-


83%

70%

72%

70%

97%

75%

-

-



70%

55%

55%

55%

100%

65%

-

-


70%

55%

60%

60%

100%

64%

-

-


60%

50%

55%

55%

100%

55%

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Bidang Pertanian


II - 51

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Peningkatan Kesejahteraan Petani

% Tingkat ketahanan pangan pertanian

80%

60%

65%

60%

92%

75%

-

-

% Penerapan teknologi pertanian

80%

65%

70%

65%

93%

73%

-

-

% Kesejahteraan petani

75%

75%

75%

75%

100%

75%

-

-

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

% pencegahan/penanggula ngan penyakit ternak

70%

55%

58%

55%

95%

60%

-

-

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

% Produksi hasil peternakan

87%

30%

70%

40%

57%

75%

-

-

% Penerapan teknologi peternakan

55%

0%

40%

35%

88%

40%

-

-

Bidang Peternakan

Kehutanan KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pogram Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


Dishutbun


80%

65%

70%

65%

93%

75%

-

-


80%

65%

68%

65%

96%

75%

-

-


75%

65%

65%

65%

100%

68%

-

-


75%

65%

67%

65%

97%

72%

-

-

85%

60%

60%

60%

100%

80%

-

-

65%

55%

55%

50%

91%

57%

-

-

75%

65%

65%

50%

77%

69%

-

-

% Rehabilitasi hutan dan lahan % perlindungan/konservas i sumber daya hutan % Kesejahteraan petani

II - 52

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

% Perencanaan pengembangan hutan

65%

55%

60%

50%

83%

60%

-

-

Program Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

% Pemasaran hasil produksi perkebunan

85%

45%

75%

60%

80%

80%

-

-

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

% Tingkat produksi pertanian / perkebunan

85%

76%

76%

65%

86%

78%

-

-

Kelautan dan Perikanan KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

DKP


77%

60%

65%

60%

92%

70%

-

-


75%

60%

62%

60%

97%

67%

-

-



60%

40%

50%

45%

90%

55%

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


60%

60%

60%

50%

83%

60%

-

-

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

% Pemberdayaan masyarakat dlm pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan % Pengembangan budidaya perikanan

75%

70%

72%

60%

83%

74%

-

-

80%

65%

75%

70%

93%

76%

-

-

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

% Pengembangan perikanan tangkap % Peningkatan pengelolaan dan pemasaran

85%

65%

70%

63%

90%

80%

-

-

65%

0%

0%

0%

0%

55%

-

-

Perindustrian


II - 53

PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


75%

60%

65%

63%

97%

70%

-

-


70%

45%

60%

50%

83%

62%

-

-



50%

40%

40%

37%

93%

45%

-

-

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


45%

35%

35%

35%

100%

35%

-

-


65%

50%

55%

55%

100%

60%

-

-

% Tingkat perlindungan konsumen

65%

55%

57%

57%

100%

60%

-

-

% Tingkat kemampuan teknologi industri

65%

65%

65%

50%

77%

65%

-

-

% Efesiensi perdagangan dalam negeri

85%

70%

72%

70%

97%

80%

-

-

% Tingkat kualitas kelembagaan koperasi

75%

50%

65%

55%

85%

67%

-

-

75%

60%

65%

63%

97%

70%

-

-

60%

40%

45%

35%

78%

50%

-

-

60%

55%

55%

30%

55%

55%

-

-

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Penataan Struktur Industri Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi


Disperinda gkop

% Pengembangan industri kecil dan menegah % peningkatan kapasitas struktur industri % Tingkat promosi dan kerjasama investasi

II - 54

2.3.

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Permasalahan pembangunan daerah umumnya yang terjadi adalah tidak

sesuainya antara target kinerja capaian dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya serta apa yang menjadi keinginan untuk dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi rill pada saat perencanaan dibuat. Untuk mengatasi hal tersebut maka pentingnya perumusan permasalahan untuk mengindetifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu. Di samping itu permasalahan seperti tingginya angka kemiskinan, buruknya

infrastruktur

yang

mendukung

perekonomian

masyarakat

khususnya sektor pertanian, kinerja aparatur yang masih rendah, kualitas pendidikan

dan

layanan

kesehatan

yang

belum

sesuai

target,

serta

pelaksanaan Syariat Islam yang belum susuai dengan harapan para Ulama. Permasalahan tersebut masih menjadi fokus pelaksanaan pembangunan pada tahun 2015 mendatang. 2.3.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika dihubungkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya untuk program pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang telah tertuang dalam RPJMK tahun 2014 s.d 2019 dengan prioritas pembangunan kabupaten yang diusulkan dalam RKPK tahun 2015.

Adapun indentifikasi permasalahan untuk

penentuan skala prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut: Tabel 2.22 Indentifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 No 1 1.

Program Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya 2 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3. Program Peningkatan Pelayanan Umum 4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 8. Program Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Perikanan


Faktor-faktor Penentu Keberhasilan 4

Permasalahan 3 Rendahnya Kualitas Birokrarasi dan Pelayanan Aparatur Daerah

1

Penigkatan kapasitas SDM aparatur daerah

2

Peningkatan disiplin aparatur daerah

3

Peningkatan efektifitas layanan pemerintah terhadap masyarakat

4

Peningkatan kualitas layanan publik

5

Tersedianya tenaga pengawasan yang handal

II - 55

9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

2.

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2. Pemberdayaan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4. Program Perlindungan Pengembagan Lembaga Ketenaga Kerjaan. 5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 7. Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi 8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 9. Program Peningkatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 10. Program Penganekaragaaman dan Keamanan Pangan 11. Program Distribusi dan Akses Pangan 12. Program Penyuluhan dan Pendampingan Petani serta Pelaku Usaha Agribisnis 13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian 14. Program Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 17. Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 18. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 19. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian 20. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 21. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 23. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 24. Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 25. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 26. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 27. Program Perencaan dan Pengembangan Hutan 28. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan 29. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 30. Program Pengembagan Budidaya Perikanan 31. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 32. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 33. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 34. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 35. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. 36. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 37. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 38. Program Promosi Hasil Industri kecil dan Menengah


Lambannya Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Dunia Usaha, Serta Tingginya Angka Kemiskinan Daerah.

1

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi rakyat kecil dan terciptanya lapangan kerja dan menurunnya angka kemiskinan

2

Meningkatnya pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan rakyat

3

Peningkatan peran UMKM dan Koperasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis produk unggulan.

4

Meningkatnya fungsi PPI, BBI, BBU dan peningkatan produksi hasi perikanan

5

Peningkatan Investasi Swasta.

6

Berkurangnya angka pengangguran daerah

7

Meningkatnya produksi peternakan.

8

Tersedianya Potensi Sumberdaya Hutan

II - 56

3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27.

28.

29. 30. 31. 32. 33.

4

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PBM SD, SMP, SMA/MK) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan sarana dan prasarana dayah Program Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dayah Program peningkatan dan pengembangan manajemen dayah Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Program Perencanaan Sosial Budaya Program Peningkatan sarana dan prasarana ibadah Program Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dayah Program peningkatan dan pengembangan manajemen dayah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1. Program Pengembangan Kemitraan 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3. Program Pengembangan Nilai Budaya 4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 6. Peningkatan kinerja dan pengembangan sistem teknologi informasi daerah 7. Kerjasama informasi dan media massa


Rendahnya mutu dan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan

Kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur mendukung pelayanan dasar dan Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dalam rangka pencegahan bencana daerah.

1

Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan SD/SMP/SMA

2

Tercapainya perluasan dan relevansi penyelenggaraan pendidikan

3

Tercapainya kualitas layanan pendidikan dayah

4

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan

5

Meningkatnya mutu pengajar/guru

6

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan remaja tentang KB dan Reproduksi

7

Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat

8

Meningkatan layanan kesehatan rujukan

9

Meningkatan sarana dan prasarana kesehatan

10

Tersedianya obat-obatan yang memadai

1

Terwujudnya keselarasan dan keserasian tataruang dengan pembangunan daerah

2

Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar untuk pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat

3

Meningkatnya kelancaran transportasi

II - 57

8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 9. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Alam 10. Program pembangunan jalan dan Jembatan 11. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 13. Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan 14. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh 15. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan. 16. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 18. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. 19. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 20. Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam. 21. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah 22. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana

5.

1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Syariat Islam. 2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sumber Daya Aparatur Syariat Islam. 3. Program Pengembangan Sistim Informasi Pelaksanaan Syariat Islam. 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Syariat Islam. 5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Majelis Ulama Daerah. 6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ibadah. 7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

dan distribusi

Pelaksanaan Syariat Islam yang belum sempurna dan Minimnya perlindungan terhadap permasalahan sosial

4

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan

5

Tersedianya Infrastruktur dasar Pendukung Perekonomi

6

Terwujudnya masyarakat dan Petugas Bencana dalam Penanganan Bencana Daerah.

7

Terwujudnya Lingkungan yang Sehat dan Lestari

1

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Syariat Islam

2

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur san masyarakat terhadap syariat islam

3

Terwujudnya efektifitas pelaksanaan syariat islam

4

Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan

5

Pemberdayaan Kelompok Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial


2.3.2. Indentifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya Permasalahan

peneyelengaraan

urusan

pemerintahan

merupakan

permasalahan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang bersifat dasar dan tugas/fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Permasalahana yang dilihat kepada pelaksanaan pembangunan dimasa lalu dan masa yang akan datang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Indetifikasi permasalahan

pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat sebagai berikut:


II - 58

Tabel 2.23 Indentifikasi Permasalahan untuk Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya

No

Kreteria / Aspek

Urusan

Faktor-fakor penentu keberhasilan

Permasalahan

1

2

3

4

5

Ketentraman dan ketertiban umum daerah

Wajib

Kondisi umum daerah kondusif

-

Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah

Wajib

Masuk dalam agenda RPJMK

Belum konsistensi pelaksanaan tingkat SKPK

Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah

Wajib


Belum konsistensi pelaksanaan tingkat SKPK

Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD

Wajib

Lahir kesepakatan agenda tahunan

-

Wajib


Wajib

Masuk dalam agenda RKPK, Renstra, Renja

Wajib

Penetapan Qanun Daerah

-

Wajib

Penetapan Qanun daerah

-

Wajib


-

Wajib


-

Pengelolaan potensi daerah

Wajib

Masuk dalam RPJMK dan RKPK

-

Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Wajib

-

-

Wajib

Dirumuskan dalam RKPK

-

Wajib

Rapat koordinasi

I

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a.

Tataran Pengambil Kebijakan

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang – undangan Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumbersumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD

b.

Tataran Pelaksana Kebijakan Kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan Ketaatan undangan

terhadap

peraturan

urusan

perundang-

Masuk dalam kinerja RPJMK dan RKPK Lahirnya Qanun Organisasi dan SOP

Tingkat capaian SPM

Wajib

Penataan kelembagaan daerah

Wajib

Pengelolaan kepegawaian daerah

Wajib

Jumlah PNS ± 4.350 Org Tahun 2014

Perencanaan pembangunan daerah

Wajib

Pelaksanaan Musrenbang

Pengelolaan keuangan daerah

Wajib

Pengolaan barang milik daerah

Wajib

Pemberian masyarakat

fasilitas


terhadap

partisipasi

Wajib

Pengesahan APBK tepat waktu Lahirnya Qanun tentang Pengelolaan Asset Daerah Penetapan Qanun Daerah

Belum konsistensi pelaksanaan tingkat SKPK Tidak semua SKPK menyusun Renstra dan Renja

Lemahnya pemahaman perUU Beberapa SKPK belum menyusun Renstra dan Renja Distribusi dan penempatan serta sistim rekruitmen belum optimal Hasil Musrenbang yang terakomodir masih minim Realisasi dalam penyusunan tidak optimal Belum optimalnya pengelolaan asset daerah Banyak yang belum memahami

II - 59

II

III

Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kesejahteraan masyarakat

Wajib

Pelayanan umum

Wajib

Daya saing daerah

Wajib

Angka Kemiskinan Lahirnya SOP Pelayanan Lahirnya SOP Perizinan

Masih sangat tinggi

Terisinya semua posisi jabatan dalam struktural Jumlah Anggota DPRK 25 orang Penyesuaian SKPK sesuai dengan kondisi daerah Penempatan modal daerah di Bank Aceh

Belum semua jabatan struktural terisi khususnya Esselon IV

Belum ada Belum ada

Daerah Otonomi Baru Perkembangan penyusutan perangkat daerah

Wajib

Pengisian porsenil

Wajib

Pengisian keanggotaan DPRD

Wajib

Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan

Wajib

Pembiayaan

Wajib

Pengalihan aset dan dokumen

Wajib

Pelaksanaan penetapan batas wilayah

Wajib

Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan

Wajib

Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan

Wajib

Dokumen pengalihan Aset Dokumen Batas Wilayah Adanya kawasan perkantoran yang reprensentatif -

Tidak efektif dan efisiennya APBK Belum jelasnya Qanun pelaksanaanya Belum berjalan sempurna (tumpang tindih) Pelaksanaan belum optimal Belum seluruhnyanya dibangun -



II - 60

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kebijakan

ekonomi

daerah

dirumuskan

untuk

menggambarkan

hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan sejauh mana antar kompenen tersebut saling mempengaruhi. Tujuan akhir arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk memberikan penajaman penentuan program prioritas dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isue strategis dan kegiatan yang akan dilaksana pada tahun rencana (Tahun 2015). 3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 Perkiraan sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2013 adalah 5,25%, sedikit meningkat dari tahun 2012 lalu. Pertumbuhan ini akan berdampak pada

sektor tenaga kerja yang mampu

mengurangi angka penggangguran 0,5 – 1 persen serta kesejahteraan masyarakat. Indikator makro ekonomi daerah sebagai tolok ukur pembangunan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya tahun 2013 dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 3.1 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Tahun 2012

Tahun 2013*

Tahun 2014**

Peningkatan PDRB (Harga berlaku) %

11,60

11,84

11,97

Peningkatan PDRB (Harga konstan) %

5,01

5,27

5,87

3,73 3,01 5,01 0,3 25,43

4,45 7,22 5,25 0,3 24,75

5,17 6,58 5,73 0,3 24,35

Indikator Makro Ekonomi

PDRB Perkapita (Hk) (Juta Rupiah) Tingkat Inflasi % Pertumbuhan Ekonomi % (Hk) Indeks Gini Prosentase Penduduk Miskin %

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014. * Angka perkiraan sementara ** Angka prediksi

Dari indikator makro tersebut di atas dapat di jelaskan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap total PDRB kabupaten dari tahun ke tahun.

Namun kontribusi sektor pertanian ini terus mengalami


III - 1

pergeseran ke sektor jasa-jasa dan pedagangan, perhotelan & restoran yang selama ini menempati urutan ke dua dan ke tiga. Hal itu merupakan sebuah konsekuensi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di mana areal pertanian yang terus menyempit seiring pertumbuhan infrastruktur wilayah. Tingkat inflasi Kabupaten Pidie Jaya selalu berpedoman pada laju inflasi Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe.

Angka prediksi yang dilakukan

berada di tengah-tengah ke dua kota tersebut di mana berkisar antara 3 s.d 7 persen per tahun. Peningkatan inflasi biasanya dipacu pada kenaikan harga BBM, diiringi dengan peningkatan permintaan terhadap

bahan-bahan

makanan terutama sekali menjelang puasa dan lebaran. Indeks

Gini

menerangkan

bahwa

tingkat

ketimpangan

distribusi

pendapatan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya masih tergolong rendah yaitu 0,3. Angka ini masih relatif baik karena di bawah 0,5 yang berupakan batas yang

harus

menjadi

perekonomian daerah.

perhatian

agar

tidak

berdapak

pada

stabilitas

Adapun PDRB perkapita masyarakat yang sangat

bergantung kepada laju inflasi. yang berjumlah Rp. 9.535.000,-.

Rata-rata pendapatan perkapita per tahun Angka ini terus mengalami peningkatan,

namun masih belum memperbaiki kesejahteraan masyarakat di karenakan daya beli masyarakat yang masih rendah. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus mengupayakan untuk menekan angka kemiskinan yang tertinggi diantara kabupaten lain yang berada di Provinsi Aceh.

Program yang bersifat langsung dapat dirasakan masyarkat

kecil yang berpenghasilan rendah akan terus menjadi prioritas guna mengurangi kemiskinan terutama sekali di wilayah pedesaan.

Hasil yang

terlihat di mana angka kemiskinan terus bergeser dari 27,97% pada tahun 2009 menjadi 26,55% pada tahun 2010 dan 25,43% pada tahun 2011. Target capaian pada tahun 2012 s.d 2013 turun menjadi 24,75% hingga 24,35%. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2015 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya optimis bahwa prospek perekonomian daerah akan terus membaik sejauh keamanan dan kestabilan politik dapat terjaga.

Letak geografis Kabupaten Pidie Jaya yang sangat menguntungkan

jika di bandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Aceh.

Sumber daya

manusia yang terus siap untuk bekerja di berbagai sektor serta ketersediaan lahan yang luas untuk pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata.


Hal ini merupakan modal

III - 2

penting untuk memasuki persaingan ekonomi antar daerah di tahun 2014 s.d 2015 mendatang. Sektor-sektor yang menjadi keunggulan daerah terus digali potensinya agar menjadi produk olahan yang memiliki image dan kekhasan dengan karakteristik daerah seperti halnya kue ade, kerajinan tikar, produk kakao, buah manggis dan aneka kuliner lainnya serta didukung oleh promosi kebudayaan dan wisata oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Berkaca pada kondisi di atas maka kondisi indikator makro ekonomi Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2014 s.d 2015 dapat di prediksi sebagai berikut: Tabel 3.2 Asumsi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2015 Indikator Makro Ekonomi

Tahun 2014**

Tahun 2015**

Keterangan

Peningkatan PDRB (Harga berlaku) % Peningkatan PDRB (Harga konstan) % PDRB Perkapita (Hk) (Juta Rupiah) Tingkat Inflasi % Pertumbuhan Ekonomi % (Hk) Indeks Gini Prosentase Penduduk Miskin %

11,97 5,87 5,17 6,58 5,73 0,3 24,35

12,08 5,87 5,17 5,91 5,84 0,3 24,35

Naik Tetap Tetap Turun Naik Tetap Tetap

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014. ** Angka prediksi

Perkiraan kondisi di atas juga tidak terlepas dari pengaruh dari indikator makro ekonomi nasional dan dampak perekonomian global yang akhir-akhir ini sedikit tertekan di mana faktor-faktor produksi khususnya negara-negara eropa sedang mengalami staknasi. Di samping itu kestabilan politik di wilayah Timur Tengah sangat mempengaruhi harga minyak dunia dan berdampak pada perekonomian global.

Harga emas yang tidak stabil juga ikut

mempengaruhi iklim investasi global, nasional dan daerah. 3.1.3. Perumusan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan kondisi ekonomi Kabupaten Pidie Jaya tahun 2012 s.d 2013 yang lalu serta tantangan dan prosepek perekonomian Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2014 s.d 2015 mendatang maka dapat di rumuskan beberapa arah kebijakan perekonomian Kabupaten Pidie Jaya sebagai berikut: Memperkuat ekonomi masyarakat dengan cara pengembangan usaha mikro kecil menegah (UMKM) khususnya di pedesaan.

Upaya

pembinaan terhadap UMKM terus digalakkan dan penyediaan fasilitas permodalan dengan memperkuat kelembagaan koperasi dan pembiyaan


III - 3

usaha mikro dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Membuka peluang kemudahan investasi baik fasilitas lahan, perizinan, dan keamanan bagi investor. kesempatan

kerja

yang

Hal ini bertujuan untuk membuka

seluas-luasnya

bagi

masyarakat

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

untuk

Di samping itu

untuk menguragi tingkat pengangguran 0,5-1 persen pada tahun mendatang. Memberikan pembinaan terhadap ketenagakerjaan agar lebih trampil dan siap dalam memasuki dunia kerja, serta bantuan pendidikan bagi anak sekolah yang kurang mampu dan mahasiswa-mahasiswi Pidie Jaya yang meneruskan pendidikan tinggi dan akademi. Hal ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam peningkatan

kualitas

SDM

serta

mengatasi

pengangguran

dan

kemiskinan. Menciptakan pembanguan yang lebih merata, terutama di wilayah pedesaan

yang

mayoritas

masyarakat

berada

di

bawah

garis

kemiskinan. Pelaksanaan program yang bersifat langsung menyentuh masyarakat miskin lebih mendapat prioritas.

Upaya ini bertujuan

untuk mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan di kabupaten Pidie Jaya. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah tertinggal. Pembagunan yang dilakukan mengarah pada akses kantong-kantong produksi pertanian dan perkebunan yang menghubungkan dengan daerah pemasaran serta peningkatan produksi hasil pertanian seperti pembangunan

jalan

usahatani,

irigasi

dll.

Di

samping

itu

pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat juga menjadi prioritas pembangunan pedesaan.

Hal ini dilakukan

untuk

mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah. 3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya Kebijakan keuangan pembangunan daerah merupakan bagian sentral

yang menentukan suatu program dapat di jalankan.

Masalah pendanaan

pembangunan sering terjadi permasalahan yang serius dari tahun ke tahun, hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk belanja pembangunan yang begitu besar. Untuk menyikapi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus menentukan arah


III - 4

kebijakan dalam pengelolaan keuangan dengan baik serta efektif dan efiesien. Arah kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Pidie Jaya yang berisikan sumber Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan daerah. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Kabupaten Pidie Jaya dan Kerangka Pendanaan Analisis proyeksi keuangan Kabupaten Pidie Jaya dan kerangka pendanaan merupakan awal penyusunan RAPBK tahun 2015, hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana kemampuan keuangan daerah pada tahun sebelumnya sebagai dasar untuk penganggaran pada tahun berikutnya. Proyeksi keuangan harus terukur dan disesuaikan dengan target yang realistis yang dapat dicapai. Proyeksi keuangan khususnya pendapatan daerah harus melihat kepada target penerimaan nasional dan provinsi karena akan berpengaruh

kepada

belanja

daerah

yang

digunakan

untuk

proses

pembangunan. 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Perekonomian Kabupaten Pidie Jaya masih sangat tergantung pada pengeluaran pemerintah. Sektor swasta masih sulit berkembang dikarenakan daya beli masyarakat yang masih rendah. Industri yang berkembang masih tergolong industri kecil yang hanya menyerap tenaga kerja sekitar 7 s.d 20 orang saja.

Ketergantungan terhadap belanja pemerintah sangat dirasakan

ketika lambannya pengesahan anggaran oleh pihak legeslatif dan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Realisasi dan proyeksi serta target pendapataan Kabupaten Pidie Jaya dapat di lihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:


III - 5

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 s.d Tahun 2015 (dalam ribuan) No

Uraian

Realisasi Tahun 2011

(1)

(2)

(3)

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 A

Pendapatan Asli Daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Zakat Lain-lain pendapatan daerah yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana bagi hasil SDA Dana alokasi umum (DAU) Dana alokasi khusus (DAK) Dana Penguat Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari prov. dan dari Pemda lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari prov. Dan Pemda lainnya **). Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan Daerah (1.1+1.2+1.3)

Jumlah (dalam jutaan) Tahun Proyeksi/ Realisasi Berjalan Target Tahun Tahun 2012 2013 2014 (4) (5) (6)

Proyeksi/ Target Tahun 2015 (7)

12.290.847 4.156.334 3.675.446

18.167.663 4.242.521 8.998.692

21.341.427 4.804.377 13.865.049

21.741.427 4.804.377 13.865.049

22.137.666 4.996.552 14.122.234

365.000

401.500

550.000

550.000

572.000

2.622.067

1.900.000

1.500.000

1.800.000

1.800.000

1.472.000

2.624.950

622.000

622.000

646.880

351.021.825

372.462.532

426.095.666

424.458.731

441.437.080

31.104.782

29.127.532

24.874.224

23.237.289

24.166.781

273.769.243 46.147.800 -

307.809.690 35.525.310 -

350.574.172 50.647.270 -

350.574.172 50.647.270 -

364.597.139 52.673.161 -

83.185.255

43.870.944

27.016.710

156.317.249

163.043.357

-

-

695.496 -

-

-

10.195.013

10.208.261

7.658.532

112.658.532

117.538.109

47.990.242

18.662.683

18.662.683

43.658.716

45.505.248

25.000.000

15.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

446.497.929

434.501.140

474.453.803

602.517.407

626.618.103

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014. **) Sesuaikan dengan asal sumber bantuan keuangan

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2011 yang telah menganggarkan mencapai Rp. 446.497.929.433,- realisasinya telah memenuhi target 100% bahkan lebih yaitu Rp. 452.829.087.280,-. Sedangkan untuk tahun 2012 target sebesar Rp.

434.501.140.371,- dan

realisasinya diperkirakan memenuhi target 100%. Berdasarkan pengalaman realisasi 3 (tiga) tahun terakhir maka sumber pendapatan Kabupaten Pidie Jaya mengelami fluktuasi. Namun pada tahun 2013 dan 2014 ditergetkan mengalami peningkatan sebesar 8-35% pada tahun 2013 s.d 2015. Peningkatan pendapatan daerah yang meningkat signifikan lebih dikarenakan oleh perubahan Qanun Otsus Nomor 2 Tahun 2013, di mana pemerintah Provinsi Aceh akan mentransfer langsung dana otsus migas kabupaten/kota sebesar 40% ke pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana otsus migas mulai tahun 2014 mendatang akan dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah provinsi mengelola sisanya sebesar 60%. RKPK Pidie Jaya Tahun 2015

III - 6

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berupaya untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama sekali dari Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun sumber PAD Kabupaten Pidie Jaya masih kecil

kontribusinya namun dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah mengambil langkah-langkah penting sebagai implementasi dari kebijakan terhadap PAD diantaranya: Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD dengan cara perluasan sumber-sumber PAD yang produktif dengan biaya operasional rendah. Memperhitungkan

potensi

PAD

secara

maksimal

dengan

proses

pengkajian dan analisis. Pembuatan Qanun-qanun tentang sumber-sumber pemanfaatan PAD. Menerbitkan Peraturan Bupati tentang tarif dan pungutan PAD Pelakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemungutan PAD agar penerimaanya maksimal. Melakukan hubungan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor yang terkait dengan PAD. Melakukan database wajib pajak dan retribusi yang handal dan akurat. Untuk upaya optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Pos Dana Perimbangan yang diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun terutama sekali dana alokasi umum (DAU) sedangakan DAK sangat tergantung dengan tingkat kemajuan suatu daerah.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan mengikuti semua bentuk persyaratan dari variabel-variabel penentu yang menjadi aturan pengalokasian DAU seperti halnya penyampaian database kependudukan, potensi sumber daya alam, kontribusi daerah terhadap pendapatan nasional, data PDRB, IPM, Infrastruktur daerah, serta tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan

untuk

pendapatan

daerah

yang

bersumber

dari

Pos

Pendapatan Daerah Yang Sah, yang terpenting adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bersama masyarakat menciptakan kestabilan politik dan keamanan sehingga usaha-usaha milik daerah (aset daerah) yang dipisahkan akan menjadi sumber penerimaan yang maksimal. Di samping itu pemerintah kabupaten pempersiapkan kemudahan dalam proses perizinan sesuai dengan qanun daerah bagi investor.

Menyiapkan lahan-lahan yang potensial serta

dukungan infrastruktur untuk objek investasi baik pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa-jasa, perikanan, industri dan wisata.


III - 7

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Arah kebijakan belanja daerah berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, yang terkait langsung dengan pengelolaan belanja (Belanja Langsung atau Belanja Tidak Lansung) dalam Struktur APBK. Belanja Langsung merupakan belanja yang dikeluarkan daerah yang lansung berhubungan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan Belanja Tidak Lansung merupakan belanja yang di keluarkan daerah untuk kegiatan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan keuangan. Adapun realisasi dan proyeksi Pos Belanja Daerah Kabuapaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 s.d Tahun 2015 (dalam ribuan) Jumlah (dalam jutaan) No

Uraian

(1)

(2)

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa Belanja Batuan Keuangan Kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa Belanja Tidak Terduga

2.1.6 2.1.7 2.1.8 B 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Belanja Belanja Belanja

Langsung Pegawai Barang dan Jasa Modal



(3)

(4)

Tahun Berjalan 2013 (5)

230.229.599 186.612.858 8.211.940 11.972.400

245.463.727 208.197.425 6.275.302 3.100.000

275.647.866 224.232.692 20.841.770 5.307.000

286.647.866 229.232.692 23.341.770 8.307.000

298.113.781 237.441.740 24.295.441 9.639.544

-

-

-

-

-

22.932.400

27.081.000

24.266.400

24.266.400

25.237.056

500.000

810.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

230.229.599

245.463.727

275.647.866

286.647.866

298.113.781

234.571.875 14.588.249 75.886.180 144.097.445

192.887.271 23.789.344 81.809.017 87.288.909

199.992.558 24.622.166 91.275.348 84.095.043

318.078.456 51.235.691 145.657.658 121.185.107

330.801.594 53.285.119 151.483.964 126.032.511

Proyeksi Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015

(6)

(7)

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

234.571.875

192.887.271

199.992.558

318.078.456

330.801.594

D

TOTAL BELANJA DAERAH

464.801.474

438.350.998

475.640.425

604.726.322

628.915.375


Pos Belanja Daerah harus diutamakan terlebih dahulu pada pos belanja yang

wajib

dikeluarkan

pembayaran bersangkutan.

pokok

seperti

pinjaman

belanja yang

pegawai,

dikeluarkan

belanja pada

bunga tahun

dan yang

Namun Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga harus


III - 8

memperhatikan komposisi antara Belanja Tidak Lansung dan Belanja Langusung yang idialnya adalah seimbang (50:50). Bedasarkan pengalaman tahun 2011 dan 2013 komposisi tersebut belum bisa dilaksanakan, di mana komposisi belanja tidak Langsung dan belanja langsung yaitu 38% : 62%. Namun mulai tahun 2014 mendatang komposisi ini akan lebih baik yaitu menjadi 47% : 53% yang disebabkan oleh transfer dana otonomi khusus (Otsus)

oleh

pembangunan.

Pemerintah

Aceh,

diperuntukan

langsung

ke

belanja

Minimnya komposisi belanja langsung pada tahun-tahun

sebelumnya, mengakibatkan proses pembangunan tidak memenuhi target capaian seperti yang tertuang dalam RPJMK. Berdasarkan pengelolaan belanja tahun 2011, total belanja daerah yang dianggarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yaitu sebesar Rp.

464.801.474.000,-

dengan

perencanaan

(18.303.545.679,-).

Sedangkan realisasi pada tahun tersebut mencapai Rp.

452.829.087.280,-

namun

(12.298.960.323,-).

Defisit tersebut ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan

masih

defisit

mengalami

anggaran defisit

sebesar sebesar

Rp. Rp.

Anggaran (SiLPA) tahun 2010 yang berjumlah Rp. 19.303.545.679,-. Sedangkan pengelolaan belanja tahun 2012, total belanja daerah yang dianggarkan oleh 438.350.998.371,-

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yaitu sebesar Rp. dengan

perencanaan

defisit

anggaran

sebesar

Rp.

(3.849.858.015,-). Sedangkan realisasi pada tahun 2012 diperkirakan 100% namun demikian harus menunggu hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Tahun 2012 yang diperkirakan akan disampaikan pada bulan 9 (sembilan) tahun 2013 nanti. Defisit tersebut rencana akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2011 yang diperkirakan berjumlah Rp. 6.963.483.795,-. Berdasarkan pengalaman dari pengelolaan belanja dan transfer daerah 2 (dua) tahun terakhir dan pelaksanaannya pada tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melakukan proyeksi belanja daerah untuk tahun 2014 mendatang mencapai Rp. 604.726.322.000,- dan tahun 2015 mencapai Rp. 628.915.375.000,- dengan asumsi kenaikan berkisar 4-7% per tahun. Sistim perencanaan belanja daerah masih menganut model perencanaan defisit anggaran. Hal ini dikarenakan masih besarnya SiLPA setiap tahun hasil audit BPK. Sehingga defisit tersebut diperkirakan akan mampu ditutupi oleh SiLPA tahun anggaran sebelumnya.


III - 9

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan

penerimaan pembiayaan menyangkut dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, peryertaan modal (investasi) darah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok hutang yang telah jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akat pinjaman. Berdasarkan pengalaman sistem pengganggaran beberapa tahun yang lalu, Kabupaten Pidie Jaya menganut model penganggaran defisit anggaran dimana penerimaan daerah yang selalu diikuti belanja daerah yang lebih besar sehingga menimbulkan defisit anggaran.

Defisit tersebut ditutupi dengan

SILPA tahun sebelumnya dalam pos pembiayaan daerah agar pengganggaran dalam keadaan berimbang (balance). Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah Kabuapaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini: Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 s.d Tahun 2015 (dalam ribuan) Jumlah (dalam jutaan) No

Uraian

(1)

(2)

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 E 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggran tahun lalu (SiLPA) Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (investasi) daerah Pembayaran pokok hutang Pemberian pinjaman daerah




(3)

(4)

Tahun Berjalan 2013 (5)



19.303.545

6.963.483

2.186.621

3.708.915

3.797.272

19.303.545

6.963.483

2.186.621

3.708.915

3.797.272

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.303.545

6.963.483

2.186.621

3.708.915

3.797.272

1.000.000

3.113.625

1.000.000

1.500.000

1.500.000

-

-

-

-

-

1.000.000

1.750.000

1.000.000

1.500.000

1.500.000

-

1.363.625 -

-

-

-

III - 10

F

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

G

JUMLAH PEMBIYAAN DAERAH (NETTO)

1.000.000

3.113.625

1.000.000

1.500.000

1.500.000

18.303.545

3.849.858

1.186.621

2.208.915

2.297.272

Sumber: Bappeda dan DPKAD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014

Kebijakan Pembiayaan Kabupaten Pidie Jaya sejak 2 (dua) tahun terakhir terutama pada pos penerimaan pembiayaan yang besar bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.

SiLPA tersebut diperuntukkan untuk defisit

anggaran pada akhir periode tutup tahun. Pada tahun 2011, SiLPA yang telah audit mencapai Rp. 19.303.545.679,- dan Rp. 6.963.483.795,- pada tahun 2012.

Sebagian dari SiLPA tersebut akan diperuntukkan untuk belanja

pelaksanaan program dan kegiatan baik penambahan dana pada program dan kegiatan yang telah ada pada tahun berjalan atau penambahan program dan kegiatan yang baru. Umumnya SiLPA tahun lalu tersebut dimasukkan dalam pembahasan aggaran perubahan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pidie Jaya, kebijakan yang diambil yaitu menempatkan dana pada Bank Aceh sebesar Rp. 1.000.000.000,-

setiap

tahunnya

sebagai

penyertaan

modal

(investasi)

pemerintah kabupaten sejak tahun 2008 s.d 2011 dan meningkat sebesar Rp. 1.750.000.000,- pada tahun 2012. Pada tahun 2013 ini, kebijakan penyertaan modal hanya Rp. 1.000.000.000,- dan pada tahun 2014 dan 2015 akan ditingkat

masing-masing

menjadi

Rp.

1.500.000.000,-.

ditempatkan di Bank Aceh Cabang Meureudu.

Dana

tersebut

Ini merupakan kontribusi

daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu kontribusi untuk kemajuan perbankan Aceh.


III - 11

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Penyusunan dokumen RKPK Pidie Jaya tahun 2015 merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan daerah yang bertumpu pada perencanaan yang saling memiliki hubungan

antar dokumen perencanaan lainnya.

Prioritas dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam RKPK merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019. Visi dan Misi kepala daerah yang telah dirumuskan dalam RPJMK harus di jabarkan dalam rencana strategis pembangunan 5 (lima) tahunan dan dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan dengan target kinerja capaian yang jelas dan terarah. Indentifikasi isue-isue strategis dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya merupakan bagian penting dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Isue-isue strategis provinsi dan nasional, serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan pembangunan juga menjadi

bahan pertimbangan

sebagai pendukung perumusan prioritas dan sasaran pembangunan. Adapun isue-isue strategis dan permasalahan yang di hadapi oleh Kabupaten Pidie Jaya untuk di jadikan perioritas pembangunan diantaranya sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur daerah. 2. Percepatan

pertumbuhan

ekonomi

dan

dunia

usaha

dengan

pemanfaataan sumberdaya daerah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. 3. Peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan. 4. Pemerataan insfrastruktur yang mendukung layanan dasar. 5. Pengembangan Syariat Islam dan perlindungan terhadap permasalahan sosial. 6. Pelestarian lingkungan hidup serta kesiapan dalam pengelolaan bencana daerah 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam

rancangan RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019 sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih merupakan cita-cita dan harapan kepala daerah bersama masyarakat selama 5 (lima) tahun masa kepemimpinannya.

Visi

yang merupakan sebuah makna filosofis harus dapat dituangkan ke dalam


IV - 1

beberapa

misi

agar

capaian

pelaksanaannya

citaa-cita

tersebut

dapat

terwujud. Visi bupati terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye pemilihan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2014 s.d 2019 adalah “Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA”. Visi tersebut talah dituangkan ke dalam beberapa misi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:


IV - 2

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Visi

: ”Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA”.

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa. Tujuan Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, bersih dan berwibawa melalui kualitas pelayanan aparatur.

Sasaran

Strategi

1. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur melalui pengembangan kompetensi teknis dan non teknis.

1. Peningkatan sistem rekrutmen aparatur yang berbasis kompetensi;

2. Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, tertata, dan berwibawa dengan mengedepankan profesionalisme dan kebutuhan. 3. Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Peningkatan sistem pembinaan sumber daya aparatur ; 3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja dan teknologi; 4. Peningkatan trasnparansi penyelenggaran pemerintahan 5. Peningkatan pelayanan birokrasi dengan mengedepankan standar pelayanan minimal melalui sistem pelayanan prima; 6. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah


Arah Kebijakan 1. Rekrutmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi serta mewujudkan prinsip penempatan aparatur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja kerja secara profesional dan proporsional. 2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui diklat formal dan informal. 3. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, tertata baik serta mengacu kepada upaya reformasi birokrasi yang telah ditetapkan. 4. Menetapkan standar operasional prosedur melalui penuntasan indikator kinerja utama. 5. Menata kembali aset daerah dengan baik dan jelas.

IV - 3

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efisien, bersih, tertata, dan berwibawa. Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan 6. Meningkatkan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dan pelayanan terpadu. 7. Mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintah berdasarkan data terpadu dan akurat. 8. Mewujudkan kesejahteraan aparatur melalui remunerasi pendapatan berdasarkan beban kerja dan kualitas kinerja secara profesional.

Misi 2 : Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Mewujudkan 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 5-6 pertumbuhan persen pertahun. ekonomi daerah dan menurunkan angka 2. Menurunkan angka kemiskinan kemiskinan dengan 1 (satu) persen setiap tahun. memanfaatkan


1. Peningkatan produktifitas usaha masyarakat. 2. Penguatan kebijakan pertumbuhan ekonomi daerah dan ketersediaan kebutuhan konsumsi dasar

1. Meningkatkan usaha produktif bagi Masyarakat. 2. Meningkatkan usaha produktif bagi kelompok miskin dalam upaya peningkatan pendapatan.

IV - 4

Misi 2 : Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan potensi lokal dan 3. Menurunkan angka pengangguran daerah hingga peluasan lapangan mencapai 5-7 persen. usaha dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 4. Optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam upaya membuka lapangan usaha melalui penguatan investasi daerah. 5. Pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan Sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah 6. Mengefektifkannya pengguna lahan pertanian dan perkebunan serta meningkatkan ketahanan pangan daerah. 7. Peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. 8. Meningkatkan kualitas sumber daya petani, nelayan dan


masyarakat. 3. Perluasan lapangan usaha bagi masyarakat. 4. Penguatan iklim investasi melalui pemberian kemudahan bagi penanam modal. 5. Peningkatan sarana dan prasarana akses pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. 6. Peningkatan komoditi unggulan daerah sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan daerah. 7. Pengoptimalisasian sumberdaya/potensi alam daerah secara berkelanjutan.

3. Mewujudkan upaya perluasan lapangan usaha dan pemanfaatan lahan terlantar melalui kebijakan peraturan perundang-undangan. 4. Membuka selebar-lebarnya untuk kesempatan berinvestasi baik nasional dan internasional. 5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, dan perikanan serta memberikan kemudahan menuju akses-akses produksi masyarakat. 6. Membantu masyarakat dalam upaya penaganan permasalahan produksi dan pemasaran. 7. Mengoptimalkan kebijakan peraturan perundangan yang mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta sektor ril daerah. 8. Meningkatkan kualitas ketahanan pangan daerah yang berbasis komoditi unggulan melalui pengembangan sentra-sentra produksi.

IV - 5

Misi 2 : Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan sumberdaya kelompok usaha sektor Bill.

9. Mewujudkan ketersediaan dan kestabilan distribusi barang terutama dalam upaya menjaga kebutuhan pokok masyarakat. 10. Mengoptmalkan pemeliharaan kawasan hutan lindung, konservasi dan produksi sesuai arah dan fungsinya.

Misi 3 :

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan. Tujuan

Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara optimal dan berkualitas


Sasaran 1.

2.

Terwujudnya pemerataan akses pendidikan daerah. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk Pidie Jaya.

3.

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/ SMP/SMA.

4.

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD/ SMP/SMA.

Strategi

1. Peningkitan sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan.

2. Peningkatan kualitas

profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dasar yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan sarana dan

prasarana pendidikan daerah dalam mendukung wajib belajar sembilan tahun serta rintisan wajib belajar 12 Tahun.

2. Meningkatkan pengadaan sarana

dan prasarana penunjang pendidikan pada semua tingkatan.

3. Meningkatkan akses dan kualitas 3. Penguatan sistem pengelolaan pendidikan daerah.

pendidikan anak usia dini dan pendidikan inklusif.

IV - 6

Misi 3 :


Sasaran 5.

6.

Tersedianya fasilitas pendukung pendidikan dayah. Meningkatnya kualitas pendidikan dayah.

7.

Terwujudnya akredetasi pendidikan dayah.

8.

Terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan.

9.

Tersalurnya pemberian bantuan subsidi dan beasiswa bagi keluarga miskin dan penerapan pendidikan dasar dan menengah gratis menuju pencapaian millenium development goals (MDGs).

Strategi

4. Meningkatkan ketersediaan 4. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi daerah.

fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dayah secara terpadu.

5. Meningkatkan pengawasan

penyeleggaraan pendidikan dayah melalui pembinaan dan akreditasi.

5. Peningkatan fasilitas dan sistem

pengelolaan serta pelayanan pendidikan dayah yang bermutu.

6. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas.

7. Penguatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan poskesdes.

8. Peningkatan dan pengawasan

terhadap ketersediaan farmasi atau obat-obatan kesehatan di seluruh tingkat layanan

10. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan 9. Peningkatan ketercapain prgram fasilitas dan infrastruktur MDGs melalui penguatan standar kesehatan dengan menjaga


Arah Kebijakan

6. Mengotimalkan peran guru sesuai bidang tugasnya melalui pendidikan dan pelatihan fungsional.

7. Meningkatkan kualitas

profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan.

8. Mewujudkan efisiensi dan

efektivitas sistem manajemen pelayanan pendidikan.

9. Meningkatkan peran dan kualitas tenaga pendidikan dayah dalam penguasaan teknologi.

10. Mengoptimalkan peran Poskesdes, Pustu dan Puskesmas.

IV - 7

Misi 3 :


Sasaran keseimbangan antar wilayah. 11. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar pada tingkat desa dan kecamatan secara berkualitas. 12. Tersedianya rumah sakit daerah yg terakreditasi tipe C. 13. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan imunisasi dengan penyiagaan terhadap dampak gizi buruk dan pengendalian penyakit menular dalam pencapaian sasaran MDGs; 14. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang terpadu dan konprehensif. 15. Tersedianya rumah sakit daerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak. 16. Tersedianya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi khususnya keluarga


Strategi pelayanan minimal.

10. Peningkatan Promosi Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Arah Kebijakan

11. Meningkatkan pembangunan

sarana dan prasaran kesehatan di seluruh tingkat layanan dasar masyarakat.

12. Meningkatkan pelayanan dan

penyediaan fasilitas rumah sakit secara berkualitas.

13. Mengupayakan ketersedian

farmasi secara baik dan terjangkau bagi keluarga miskin serta pengefektifan sistem pelayanan ansuransi masyarakat miskin.

14. Membangun fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak.

15. Meningatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta upaya penuntasan angka gizi buruk anak.

16. Meningkatkan usaha kesehatan masyarakat melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan khususnya keluarga kurang mampu.

IV - 8

Misi 3 :


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

miskin.

17. Menggerakkan pola hidup bersih

17. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dengan pembinaan kemandirian masyarakat terhadap pengembangan lingkungan sehat dan hidup sehat.

Misi 4

dan sehat melalui promosi kesehatan.

: Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu. Tujuan

Mewujudkan Pemerataan infrastruktur pembangunan daerah dalam memenuhi layanan dasar dan penguatan ekonomi daerah.

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pembangunan sarana jalan dan jembatan yang menjadi fasilitas pendukung utama layanan dasar dan penguatan pertumbuhan akses ekonomi daerah. 2. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pemerintah dan fasilitas pendukung utama layanan dasar dalam menciptakan pelayanan prima.

Strategi

Arah Kebijakan

1. Pembangunan sarana jalan dan jembatan pendukung layanan dasar masyarakat.

1. Meningkatkan seluruh fasilitas jalan dan jembatan daerah secara berkelanjutan.

2. Pembangunan fasilitas pendukung sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

2. Mengoptimalisasikan tata pengolalaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

3. Pembangunan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah.

3. Pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi untuk kemudahan akses trasportasi petani.

3. Terwujudnya integrasi


IV - 9

Misi 4


Sasaran pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan tata ruang dan tujuan pembangunan daerah. 4. Terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis lingkungan. 5. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana bagi keluarga kurang mampu/dhuafa.

Strategi

Arah Kebijakan

4. Pengoptimalisian pemeliharaan sarana dan prasarana daerah.

4. Menyelesaikan pembangunan pusat perkantoran pemerintahan dan berkelanjutan.

5. Peningkatan penataan pembangunan daerah yang berbasis tata ruang kawasan.

5. Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna lalu lintas angkutan jalan.

6. Pengoptimalisasian pengawasan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan. 7. Peningkatan sistem pengelolaan sumber air bersih untuk kebutuhan dasar. 8. Pembangunan rumah sehat sederhana bagi keluarga miskin/dhuafa.

6. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi dalam mendukung sistem pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang trasnformatif dan trasnparansif. 7. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan, permukiman, kawasan, dan lingkungan pada kecamatan dan pedesaan. 8. Penguatan kebijakan Penataan Pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan. 9. Mengintegrasikan pembangunan


IV - 10

Misi 4


Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan dengan dampak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 10. Memanfaatkan sumber-sumber air baik sungai dan sumber air lainnya secara optimal dalam penguatan kebutuhan dasar masyarakat. 11. Meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan untuk membantu pembangunan rumah dhuafa.

Misi 5

:

Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam.

Tujuan Mewujudkan penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial.


Sasaran

Strategi

1. Meningkatnya pelaksanaan 1. Penguatan Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Syariat Islam. penyelenggaraan pemerintahan. 2. Meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan

2. Peningkatan peran ulama dalam penyelenggaraan syariat islam yang komprehensif dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan 1. Meningkatkan peran ulama, pelaku sosial dan pemangku adat dalam pembangunan daerah serta pada seluruh aktifitas kemasyarakatan. 2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman kepada seluruh masyarakat melalui

IV - 11

Misi 5

:

Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam.

Tujuan

Sasaran mengangkat kembali budayabudaya Aceh yang Islami.

Strategi

penguatan rutinitas pengajian. 3. Optimalisasi pelasanaan Sosialisasi terhadap kebijakan penyelenggaraan Syariat Islam.

3. Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Syariat Islam. 4. Terwujudnya pola perlindungan 4. Pemberdayaan sosial masyarakat secara berdaya guna dan berhasil sosial terhadap masyarakat guna. dengan mengedepankan nialinilai syariat. 5. Terwujudnya pemberdayaan 5. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap pelaku sosial perempuan dan anak masyarakat dalam menerapkan dan memahami kondisi sosial berdasarkan pendekatan 6. Penguatan kelembagaan Syariat Islam. kepemudaan daerah dan remaja mesjid

7. Pembangunan sarana dan prasana peribadatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersyariat. 8. Mengoptimalisasikan peran lembaga keaagamaan dan lembaga sosial secara intensif


Arah Kebijakan

3. Memperkuat pembangunan sosial melalui pemberdayaan pelaku sosial dan kelompok marjinal. 4. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan dan pemberdayaan kelompok sosial berdasarkan Syari’at Islam. 5. Pemberdayaan perempuan dalam mendukung terselenggaranya Syariat Islam. 6. Mengoptimalkan dan penguatan kegiatan perlindungan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan. 7. Mewujudkan semangat solidaritas dan gotong royong sebagai budaya tertinggi daerah dalam pembangunan. 8. Meningkatkan aktivitas mesjid dan meunasah dengan menciptakan sosial keagamaan.

IV - 12

4.2.

Prioritas dan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi

kepala daerah dalam kurun waktu lima tahun, maka isue-isue strategis dan permasalahan dalam pembangunan harus dirumuskan agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai. Langkah penting yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah yaitu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan menyentuh terhadap permasalahan yang terjadi di daerah. Penentuan program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran yang menyentuh terhadap permasalahan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya yang telah dituangkan ke dalam RPJMK Tahun 2014 s.d 2019 dengan metode skala prioritas dikarenakan sumber daya yang terbatas terutama sekali dalam hal sumber pendanaan pembangunan daerah.

Penentuan skala prioritas

tersebut bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam proses pembangunan agar pemanfaatannya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Prioritas Pembangunan Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMK dan RKPK Pidie Jaya Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut : Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMK)

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPK)

Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui reformasi birokrasi yang efesien, bersih, tertata, dan berwibawa 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3. Program Peningkatan Pelayanan Umum 4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 8. Program Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Perikanan 9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3. Program Peningkatan Pelayanan Umum 4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 8. Program Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Perikanan 9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Misi 2 : Mempecepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah dan perluasan lapangan usaha 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2. Pemberdayaan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4. Program Perlindungan Pengembagan Lembaga Ketenaga Kerjaan. 5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 7. Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi 8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 9. Program Peningkatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 10. Program Penganekaragaaman dan Keamanan Pangan


1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2. Pemberdayaan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4. Program Perlindungan Pengembagan Lembaga Ketenaga Kerjaan. 5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 7. Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi 8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 9. Program Peningkatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 10. Program Penganekaragaaman dan Keamanan Pangan

IV - 13

11. Program Distribusi dan Akses Pangan 12. Program Penyuluhan dan Pendampingan Petani serta Pelaku Usaha Agribisnis 13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian 14. Program Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 16. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 17. Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 18. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 19. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian 20. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 21. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 23. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 24. Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 25. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 26. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 27. Program Perencaan dan Pengembangan Hutan 28. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan 29. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 30. Program Pengembagan Budidaya Perikanan 31. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 32. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 33. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 34. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 35. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. 36. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 37. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 38. Program Promosi Hasil Industri kecil dan Menengah

11. Program Distribusi dan Akses Pangan 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian 13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 14. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 15. Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 16. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 17. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian 18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 19. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 20. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 21. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 23. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 24. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 25. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan 26. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 27. Program Pengembagan Budidaya Perikanan 28. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 29. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 30. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 31. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 32. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. 33. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 34. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 35. Program Promosi Hasil Industri kecil dan Menengah

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PBM SD, SMP, SMA/MK) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan sarana dan prasarana dayah Program Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dayah Program peningkatan dan pengembangan manajemen dayah Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Program Perencanaan Sosial Budaya Program Peningkatan sarana dan prasarana ibadah Program Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dayah Program peningkatan dan pengembangan manajemen dayah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PBM SD, SMP, SMA/MK) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan sarana dan prasarana dayah Program Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dayah Program peningkatan dan pengembangan manajemen dayah Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Keluarga Berencana Program Perencanaan Sosial Budaya Program Peningkatan sarana dan prasarana ibadah Program Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dayah Program peningkatan dan pengembangan manajemen dayah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

IV - 14

27. 28. 29. 30. 31. 32.

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

sakit 26. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 27. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 28. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 29. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 30. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Misi 4 : Meningkatkan pemerataan infrastruktur pendukung layanan dasar dan perekonomian secara terintegrasi dan terpadu 1. 2. 3. 4. 5.

Program Pengembangan Kemitraan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 9. Kerjasama informasi dan media massa 10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 11. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Alam 12. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 13. Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 14. Program Pengendalian Banjir 15. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 17. Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan 18. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh 19. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan. 20. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 21. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 22. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. 23. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 24. Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam. 25. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah 26. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Kerjasama informasi dan media massa 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7. Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Alam 8. Program pembangunan jalan dan Jembatan 9. Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 10. Program Pengendalian Banjir 11. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 13. Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan 14. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh 15. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan. 16. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 18. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. 19. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. 20. Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam. 21. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah 22. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana

Misi 5 : Mewujudkan kehidupan berbasis pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam 1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Syariat Islam. 2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sumber Daya Pelaksana Syariat Islam. 3. Program Pengembangan Sistim Informasi Pelaksanaan Syariat Islam. 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Syariat Islam. 5. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama 6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ibadah. 7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Syariat Islam. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelaksana Syariat Islam. 3. Program Pengembangan Sistim Informasi Pelaksanaan Syariat Islam. 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Syariat Islam. 5. Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama. 6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ibadah. 7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial



IV - 15

Prioritas pembangunan Kabupaten Pidie Tahun 2015 yang telah di agendakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK). Tabel di atas yang merupakan turunan dari RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019, telah sesuai dengan visi dan misi bupati terpilih. Selain berpedoman pada RPJMK, dokumen

RKPK

Tahun

2015

disusun

berdasarkan

hasil

pelaksanaan

musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat gampong, kecamatan ataupun kabupaten.

Tujuannya untuk mengajak masyarakat

terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Berbagai usulan dan aspirasi dari masyarakat akan diakomodir untuk dijadikan skala prioritas pembangunan dan kemudian disenergikan dengan isue-isue

strategis

pembangunan,

aspirasi

DPRK,

dan

permasalahan

pembangunan secara makro baik di kabupaten, provinsi ataupun nasional. Peran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Satuan Kerja Perangkat Perangkat Kabupaten (SKPK) yaitu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan untuk pelakasanaan program dan kegiatan pada tahun 2015 nanti. Semua program prioritas pembangunan Kabupaten Pidie Jaya ditempuh melalui sebuah proses perencanaan sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan akan menjadi dokumen penting yang aspiratif, bersenergis, memiliki integritas dan akuntabel. Tabel

4.3

merupakan

Penjelasan

Program

Pembangunan

2015

Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:


IV - 16

Tabel 4.3 Penjelasan Program Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 No. 1.

2.

Prioritas Pembangunan Peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur daerah

Percepatan pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha dengan memanfaatkan sumberdaya daerah dalam rangka mengurangi angka kemiskinan


Program/Pembangunan

Kinerja Indikator Target

SKPK

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana dan Prasarana yang tersedia

8%

Semua SKPK

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Sarana dan Prasarana yang tersedia

8%

Semua SKPK

3. Program Peningkatan Pelayanan Umum

Tingkat pelayanan

100%

Setdakab/ KP2TSP/ BPM/ DPPKAD

4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tingkat pengawasan yang dilakukan dan kasus yang ditangani

100%

Inspektorat

200 Kasus

Inspektorat

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tingkat ketersediaan auditor yang profesional

2 Auditor

Inspektorat

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur yang dilakukan pembinaan

300 orang

Setdakab/ BKPP

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Prosentase aparatur pemda yang dibina

1,63%

BKPP

8. Program Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian/ Perkebunan/Perikanan

Prosentase penyuluh yg dilakukan pembinaan

10%

BPKP

9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Terbinanya semua wilayah kerja penyuluh pertanian dan perkebunan (222 WKPP)

60%

BPKP

1.


Tingkat pelaksanaan koordinasi ekonomi

100%

Bappeda

2.

Pemberdayaan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Tersedianya fasilitas BLK

20%

Disnakertrans

3.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Besaran tenaga kerja siap pakai yg ditempatkan

5%

Disnakertrans

4.

Program Perlindungan Pengembagan Lembaga Ketenaga Kerjaan

Besaran tenaga kerja yg mendapat perlindungan

5%

Disnakertrans

5.

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif

Prosentase pengurus kopersi yg dilatih

4%

Disperindagkop

6.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Prosentase UKM yg difasilitasi

1,36%

Disperindagkop

7.

Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi

Prosentase koperasi aktif

9%

Disperindagkop

IV - 17


8.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah investasi yg masuk

2 Investor Asing

Setdakab

9.

Program Peningkatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Nilai investasi yg masuk

20 Milyar

Setdakab

10. Program Penganekaragaaman dan Keamanan Pangan

Nilai pola pangan harapan

5%

BPKP

11. Program Distribusi dan Akses Pangan

Ketersediaan informasi pasakon, harga dan akses pangan

2%

BPKP

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Tersedianya fasilitas penunjang BPP

10%

BPKP

13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Jumlah klpok yang dibina

8 Kelmpok

BPM

14. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah klpok usaha ekonomi pemakmu gampong (UEPG)

20 Klmpok

BPM

15. Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Tersedia laporan Monev PNPM

24%

BPM

16. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Prosentase klp tani yang dibina

10%

Distannak

17. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian

Kontibusi sektor pertanian terhadap PDRB

58,08%

Distannak/ Dishutbun

18. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan yang dibangun

100 Paket

BPKP/ Distannak/ Dishutbun

19. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Produktifitas rata-rata tanaman perkebunan/ pertanian

7,89 Ton / Ha

Distannak/ Dishutbun

724,8 kg/ha

20. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Tersdianya vaksin/obat dan jasa pelayanan

50%

Distannak

21. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Terbangunnya sarana pembibinan ternak

55%

Distannak

22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan

3 unit

Distannak

23. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

Prosentase pemanfaatan hutan rakyat

40 Ha

Dishutbun

24. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Kontribusi sub sektor kehutnan terhadap PDRB

0,04%

Dishutbun

25. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan

Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB

5,61%

Dishutbun

26. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Produksi garam rakyat

1.800 ton

DKP

27. Program Pengembagan Budidaya Perikanan

Produksi Perikanan budidaya

961 Ton

DKP

IV - 18

3.

Peningkatan Mutu pendidikan dan layanan kesehatan

28. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan tangkap

10.800 Ton

DKP

29. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Produksi olahan hasil perikanan

1.800 Ton

DKP

30. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Cakupan pengawasan pd pedagang barang dan jasa

2,42%

Disperindagkop

31. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Tingkat ketersediaan pasar, toko, dan kios

7,81%

Disperindagkop

32. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Cakupan pedagang kaki lima yang difasilitasi

4%

Disperindagkop

33. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Cakupan industri kecil dan menengah difasilitasi

4%

Disperindagkop

34. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Cakupan industri kecil dan menengah difasilitasi

5%

Disperindagkop

35. Program Promosi Hasil Industri kecil dan Menengah

Cakupan IKM yg difasilitasi promosi produk

0,65%

Disperindagkop

1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Angka partispasi sekolah (APS)

64%

Dinas PK

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP

88%

Dinas PK

3.

Program Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA

79,51%

Dinas PK

4.

Program Pendidikan Non Formal

Angka Melek Huruf > 15 tahun

97%

Dinas PK

5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Prosentase guru kualifikasi S-1

78%

Dinas PK

6.

Program Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (PBM SD, SMP, SMA/MK)

Prosentase sarana dan prasarana SD, SMP, SMA

13%

Dinas PK

7.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Prosentase sekolah trakreditasi Nil. B

73%

Dinas PK

8.

Program Peningkatan sarana dan prasarana dayah

Prosentase saarana dan prasarana tersedia

10%

Kantor Pembinaan Dayah

9.

Program Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dayah

Prosentase pengajar dayah yg dibina

10%


10. Program peningkatan dan pengembangan manajemen dayah

Prosentase pembinaan dayah yang bina

100%


11. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Tkt pelaksanan koordiansi yg dilakukan

100%

Bappeda

12. Program Keluarga Berencana

Prosentase KB aktif

55%

BKBPP


IV - 19

4.

13. Program Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dayah

Prosentase tenga pendidikan dayah yang dibina

10%


14. Program peningkatan dan pengembangan manajemen dayah

Prosentase Dayah Ber Tipe yg dibina

100%


15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Tkt ketersediaan dokumen keshatan

6 Dok.

Dinkes

16. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Cakupan kunjungan bayi dan pelyanan Balita

90%

Dinkes

17. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Cakupan Lansia yg mendapat pelayanan

69%

Dinkes

18. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar

100%

Dinkes

19. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan Apotik dan Depot Obat

100%

Dinkes

20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan Balita gizi buruk yg terlayani

100%

Dinkes/ RSU

21. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Prosentase ketersediaan Poskesdes

44%

Dinkes

22. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

Tersedianya Sarana dan Prasarana RSU

40%

Dinkes/ RSU

23. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana RS

50%

RSU

24. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan masyarakat miskin mendapat pelayanan dasar

38%

Dinkes/ RSU

25. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Cakupan desa siaga aktif

23%

Dinkes

26. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan pelayanan pencegahan penyakit menular

100%

Dinkes

27. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Cakupan tempat pngolahan makanan yg mmenuhi keshtn.

23%

Dinkes

28. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan ibu hamil yg terlayani oleh bidan

100%

Dinkes

Pemerataan infrastruktur yang mendukung layanan dasar


1.

Program Pengembangan Kemitraan

Fasilitasi kelmpk masyarakat ekonomi kreatif

14 kelmpk

Dishubkominfo

2.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Tersedianya domain website Pidie Jaya

1 Domain

Dishubkominfo

3.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Tersedianya standar

55%

Dishubkominfo

IV - 20

pelayanan angkutan

5.

Pengembangan Syariat Islam dan Perlindungan terhadap Permasalahan Sosial


4.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya halte yang dilayani angkutan umum

45%

Dishubkominfo

5.

Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu2)

64%

Dishubkominfo

6.

Kerjasama informasi dan media massa

Pelaksanaan desiminasi dan penyebaran info

12 Kali

Dishubkominfo

7.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tempat pariwisata unggulan

2 Lokasi

Dishubkominfo

8.

Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Alam

Tkt pelaksanaan koordinasi sarpras dan SDA

100%

Bappeda

9.

Program pembangunan Jalan dan Jembatan

Prosentase jalan dalam kabupaten kondisi baik

2%

Dinas PU

10. Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

Prosentase pemeliharaan jalan dan jmbatn

5%

Dinas PU

11. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Prosentase tk kesediaan irigasi dlm kondisi baik

5%

Dinas PU

12. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

Prosentase pembangunan Turap/Talud/ Bronjong

5%

Dinas PU

13. Program Pengendalian Banjir

Prosentase penanganan daerah rawan banjir

4%

Dinas PU

14. Program pengembangan Infrastruktur Pedesaan

Prsentase pembangunan sarpras pedesaan

7%

Dinas PU

15. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

Prsentase pembngunan daerah perkotaan

5%

Dinas PU

16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

Prosentase tk ketersediaan air minum

4%

Dinas PU

1.

Program Pembinaan Dan Pengembangan Syariat Islam.

Prosentase pembinaan majelis taklim gampong

100%

Setdakab/ DSI

2.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelaksana Syariat Islam

Prosentase Peningkatan Kapasitas Imum dan guru TPA

10%

DSI

3.

Program Pengembangan Sistim Informasi Pelaksanaan Syariat Islam.

Prosentase ketersediaan info tetang Syariat Islam

45%

DSI

4.

Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama

Jumlah kader ulama yg dibina

24 Orang

MPU

5.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ibadah.

Besaran ketersediaan sarana peribadatan

10%

DSI

IV - 21

6.

Pelestarian lingkungan hidup serta kesiapan dalam penanganan bencana daerah

6.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah KK Miskin yang dapat dibantu

70 KK

Dinsosnaker

7.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terpenehinya alat bantu bagi penyandang cacat

50%

Dinsosnaker

8.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Cakupan peran kelembagaan Tagana dalam penanggulangan bencana daerah

100%

Dinsosnaker

1.

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Luas hutan dan lahan kritis yg tertangani

170 Ha

Dishutbun

2.

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Luas hutan dan lahan kritis yg tertangani

170 Ha

Dishutbun

3.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Prosentase penanganan sampah

35%

KLH

4.

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Jumlah kebijakan dan pengendalian LH yg diterbitkan

1 Dok

KLH

5.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Jumlah lokasi RTH yang di kelola

3 Lokasi

KLH

6.

Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Jumlah sumbersumber air/ sungai yg dikonversi

5 Sumber

KLH

7.

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana

Tkt ketersediaan sarana dan prasarana bencana alam

65%

BPBD



IV - 22

BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS KABUPATEN PIDIE JAYA

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2015 yang telah dituangkan dalam RKPK memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas kabupaten.

Hal ini disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan tahunan, kedudukan tahun yang direncanakan dalam RKPK yaitu tahun anggaran 2015.

Secara keseluruhan memenuhi target capaian

yang direncanakan dalam RPJMK Pidie Jaya Tahun 2014-2019. Rencana program prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Skala prioritas program dan kegiatan yang akan disusun harus bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tertinggi bagi masyarakat. Berdasarkan hasil Musrenbang RKPK dan Renja SKPK Tahun 2015 maka dirumuskan beberapa program dan kegiatan prioritas tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai beikut:


V-1

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan SKPK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

(1)

SKPK 1 1

(2)

:

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(3)

Rencana Tahun 2016

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)

(4)

(5)

(6)

Catatan Penting

(7)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)

(8)

(9)

DINAS PENDIDIKAN URUSAN WAJIB

01

PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Gedung Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

1.785.608 Jumlah Gedung yang dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru TK yang terbangun

Pidie Jaya

2 Paket

304.500

Otsus

-

Pidie Jaya

3 Paket

652.608

Otsus

2 Sekolah

300.000

APBK

1 Sekolah

150.000

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir Sekolah

Jumlah pagar sekolah yang terbangun

Pidie Jaya

2 Sekolah

Pengadaan Mebeluer Sekolah

Jumlah Mebeleur yang terbeli

Pidie Jaya

200 set

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Jumlah set APE PAUD yang terbeli

Pidie Jaya

10 Paket

Penyelenggaraan lomba mewarnai

Jumlah Anak TK yang dapat mengikuti lomba mewarnai

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Gebyar PAUD Tingkat Kabupaten

Jumlah anak yang ikut gebyar TK/ Paud

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun Penambahan Ruang Kelas Baru


589.000

500.000 270.000 30.000 13.500 15.000

-

MIS Modal Swadaya

2 Paket

1.169.152

-

Otsus

15 Set

APBK

98 Anak

14.000

APBK

470 Anak

15.000

14.977.784 Jumlah ruang kelas yang terbangun

-

110.000

6.920.470 Otsus/DAK

12 Unit

1.200.000

V-2

Pembangunan Ruang Ibadah

Jumlah ruang serba guna/aula yang dibangun Jumlah sekolah yang terbangun pagarnya, tempat parkir, dan MCK yang terbangun Jumlah ruang ibadah yang dibangun

Pembangunan perpustakaan Sekolah

Jumlah pustaka yang dibangun

1 Sekolah

1 Unit

Pembangunan Ruang Laboratorium dan Praktikum Sekolah

Jumlah ruang laboratorium dan praktikum yang dibangun

2 Kecamatan

4 Unit

Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa

Jumlah alat praktik yang terbeli

Pidie Jaya

100 Set

Rehab berat/ringan ruang kelas sekolah

Jumlah ruang kelas yang terehabilitasi

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

Jumlah buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggara Paket B setara SMP

Jumlah siswa yang terlayani Pendidikan dan UN Paket B setara SMP

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah SD dan SMP

Jumlah siswa yang terlayani pendidikan diniyah SD dan SMP

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pelatihan Pendidikan Karakter Islami bagi Siswa SD dan SMP

Jumlah siswa yang terlatih pada pendidikan islami bagi siswa SD dan SMP

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah SD/MI

Jumlah siswa SD/MI yang dapat mengikuti UAS TP 2012/2013

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan UAS SMP/MTs

Jumlah siswa SMP/MTs yang dapat mengikuti UAS TP 2012/2013

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Try Out SMP/MTs

Jumlah siswa SMP/MTs yang dapat mengikuti Try Out

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Try Out SD/MI

Jumlah siswa SD/MI yang dapat mengikuti Try Out

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) tingkat SD

Jumlah siswa yang dapat mengikuti O2SN tingkat SD

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga siswa Nasional (O2SN) tingkat SMP

Jumlah siswa yang dapat mengikuti O2SN tingkat SMP

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Olimpiade Sains (OSN) tingkat SD

Jumlah siswa yang dapat mengikuti olimpiade Sains tingkat SD

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD dan SMP

Jumlah siswa yang dapat mengikuti festifal lomba seni nasional tingkat SD dan SMP

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Pembangunan Taman, lapangan upacara, pagar fasilitas parkir sekolah


1 Kecamatan

1 Unit

3 Kecamatan

4 Paket

2 Sekolah

3 Unit

Otsus

-

Otsus/APBK

10 Unit

1.223.640

Otsus

-

-

194.464

Otsus

-

-

Otsus/APBK

-

-

537.042 604.500

1.485.568 130.000 2.500.000 3.069.852 20.000 150.000 50.000 130.000 85.000 35.000 45.000 85.000 75.000 35.000 85.000

278.200

Otsus DAK/APBK

43 ruang

2.400.000

DAK/APBK

-

APBK

100 siswa

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

3000 siswa

132.000

APBK

2500 siswa

87.500

APBK

2500 siswa

32.500

APBK

3000 siswa

45.000

APBK

1350 siswa

40.500

APBK

-

APBK

180 siswa

10.800

APBK

525 siswa

15.750

55.000

-

V-3

Penyelenggaraan Pesantren Kilat Siswa SMP

Jumlah siswa yang terlayani pendidikan Inklusi Jumlah siswa yang dapat mengikuti Pesantren kilat

Biaya Peningkatan Mutu SMA Unggul Kab.Pidie Jaya

Jumlah siswa yang terlayani di peningkatan mutu SMA Unggul

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Pesantren Kilat Murid SD

Jumlah murid SD yang dapat mengikuti Pesantren Kilat

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelengaraan Pendidikan Inklusi

Pembinaan Bakat Minat dan kreatifitas siswa SMP Penyelenggaraan Debat Bahasa Inggris untuk Tingkat SMA/SMK

Jumlah siswa yang dapat mengikuti Bimbingan Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa Jumlah siswa yang dapat mengikuti debat bahasa inggris untuk tingkat SMA/SMK

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN)

Jumlah siswa yang dapat mengikuti festifal lomba seni nasional

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah SMA dan SMK

Jumlah siswa yang terlayani pendidikan diniyah SMA dan SMK

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pelatihan Pendidikan Karakter Islami bagi Siswa SMA/SMK/MA

Jumlah siswa yang terlatih pada pendidikan islami bagi siswa SMA/SMK/MA

Pidie Jaya

1 paket

Penyediaan Dana Bantuan Operasional SMA

Jumlah dana bantuan operasional yang tersedia untuk siswa SMA

Pidie Jaya

…. Siswa

Penyediaan Dana Bantuan Operasional SMK

Jumlah dana bantuan operasional yang tersedia untuk siswa SMK

Pidie Jaya

640 Siswa

Program Pendidikan Menengah Pembangunan Gedung Sekolah

APK,APM,APS,AM SMA/MA dan SMK Jumlah gedung sekolah yang dibangun

SMA Unggul

1 Unit

3 Kecamatan

15 Unit

Jumlah ruang kelas yang dibangun

Pembangunan Kantor Guru dan Kepala Sekolah

Jumlah kantor guru dan kepala sekolah yang dibangun

Pidie Jaya

2 Unit

pembangunan Lab dan ruang praktikum sekolah (Lab Bahasa, komputer, IPA, IPS)

jumlah ruang lab. Dan praktikum yang dibangun

SMA 1 Meureudu

3 Unit

Pemb. Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir sekolah

jumlah Pagar atau parkir sekolah yang terbangun

Pidie Jaya

1 Paket

2 Kecamatan

6 Unit

Pidie Jaya

2 Paket

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa


Jumlah tempat ibadah yang dibangun Jumlah set alat Praktik dan peraga siswa

80.000 500.000 85.000 45.000 25.000 35.000 150.000 75.000 1.524.800 384.000

Otsus

100 siswa

25.000

APBK

6000 siswa

70.850

APBK

120 siswa

APBK

13860 siswa

97.020

APBK

120 siswa

30.350

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

Otsus

-

-

Otsus

4 unit

15.259.629

Penambahan ruang kelas baru

Pembangunan Ruang Ibadah

364.766

463.500

400.000

2.000.000

4.007.743 Otsus

-

Otsus

6 unit

DAK/APBK

-

1.234.764

Otsus

4 unit

350.000

350.000

APBK

2 unit

256.800

2.447.280

Otsus

-

DAK/APBK

1 Paket

4.115.880 1.300.000

988.705

1.380.000 -

932.993

V-4

Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK/DAU)

Jumlah ruang kelas yang direhab

Pidie Jaya

22 Ruang

Penyelenggaraan Paket C setara SMA

Jumlah siswa yang terlayani pendidikan dan UN paket C setara SMA

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan UAS SMA/ MA/ SMK

Jumlah siswa yang dapat mengikuti UAS SMA/MA/SMK

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Try Out UN SMA/MA/SMK

Jumlah siswa yang dapat mengikuti Try out UM SMA/ MA/SMK

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan pesantren kilat siswa SMA/SMK

Jumlah siswa yang dapat mengikuti pesantren kilat tingkat SMA/SMK

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia

Jumlah siswa yang dapat mengikuti Liga Pendidikan Indonesia

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

2 Unit

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Olimpiade Sain (OSN) SMA/MA

Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan belajar Jumlah siswa yang mengikuti Pembinaan bakat, minat dan Kreatifitas siswa Jumlah kantin sekolah yang dibangun Jumlah siswa yang mengikuti OSN tingkat SMA Jumlah siswa yang mengikuti OSN tingkat SMA/MA

Pelatihan Berkepemimpinan Islami untuk pengurus OSIS SMA/SMK

Jumlah peserta yang terlatih berkepemimpinan Islami

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyediaan buku Pelajaran untuk SMA/SMALB/SMK (DAK/DAU)

Jumlah eksemplar buku yang tersedia

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Bimbingan siswa Menghadapi SMNPTN Penyelenggaraan Bakat Minat siswa SMA/SMK Pembangunan kantin Sekolah Penyelenggaraan O2SN SMA

Pelaksanaan Olimpiade Sais Guru Pembinaan Komite Sekolah

Jumlah kegiatan olimpiade guru yang terlaksana Jumlah komite sekolah yang dilakukan pembinaan

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

Jumlah Sekolah yang menjadi target peningkatan akreditasinya

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Swasta

Jumlah sekolah swasta yang dilakukan pemberian bantuan operasional

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pelaksanaan Rakor Teknis Penyusunan RKS dan RKAS

Terlaksananya kegiatan Rakorteknis penyusunan RKS dan RKAS

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyediaan Biaya Operasional Pengelolaan dana BOS

Terlaksanaanya pengelolaan dana BOS yang lebih baik dan tertib

Pidie Jaya

1 Kegiatan


DAK/APBK

1 Tahun

40.000

APBK

200 siswa

30.000

APBK

2350 siswa

79.900

APBK

2350 siswa

28.200

APBK

4860 siswa

134.100

APBK

121 siswa

30.250

30.000

APBK

160 siswa

30.000

25.000

APBK

66 siswa

23.100

340.000

APBK

-

APBK

220 siswa

44.000

APBK

144 siswa

14.400

APBK

48 siswa

24.000

DAK/APBK

20000 eks

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK/Otsus

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

2.640.000 30.000 75.000 35.000 135.000 50.000

50.000 30.000 25.000 850.000 50.000 25.000 25.000 166.000 25.000 17.000

-

545.000

V-5

Biaya Operasional Kegiatan Otsus Biaya Operasional kegiatan DAK

Tersedianya dana kegiatan operasional pengelolaan dana Otsus bidang Pendidikan Tersedianya dana kegiatan operasional pengelolaan dana DAK bidang Pendidikan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Program Pendidikan Non Formal Peningkatan layanan Keaksaraan Daerah Pelaksanaan Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Kab. Tahun 2015 Pelatihan kader Pendidikan Keaksaraan

Jumlah peserta yang mengikuti Perayaan Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten Terlaksananya kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI ditingkat Kabupaten Tahun 2015 Terlaksananya pelatihan kader pendidikan keaksaraan di tingkat sekolah

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Persentase Guru Berkualifikasi dan Sertifikasi

Pelaksanaan Fasilitas Sertifikasi Pendidik

Jumlah Guru/Pengawas di Fasilitas Sertifikasi

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang berprestasi

Jumlah Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai yang dipilih

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Jumlah guru yang ditetapkan Angka kredit

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pelatihan Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan tentang karakter Bangsa

Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelenggaraan Desiminasi Peningkatan Mutu Pendidikan

Terselenggaranya demensi peningkatan mutu pendidikan

Pidie Jaya

1 Paket

Penyediaan Beasiswa Pendidikan S1 Guru dalam Jabatan

Tersedianya beasiswa untuk guru yang melanjutkan pendidikan S1

Pidie Jaya

50 Orang

Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Guru

Terselenggaranya kegiatan penilaian guru yang berprestasi

Pidie Jaya

1 Kegiatan

-

APBK

150 siswa

65.000

50.000 35.000 35.000

78.350 APBK

40 Peserta

32.150

APBK

200 Siswa

46.200

APBK

-

-

123.200

450.000

Program Pelayanan Manajemen Pendidikan

10.000 50.000 15.000 40.000 150.000 150.000 35.000

APBK

300 orang

10.200

APBK

100 orang

40.000

APBK

250 orang

15.000

APBK

40 orang

38.000

Otsus

120 orang

20.000

Otsus

-

-

APBK

-

-

1.505.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas Pendidikan

Jumlah kegiatan yang di monev dan dilaporkan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pendataan Data Pendidikan

Jumlah sekolah yang tersedia data Pendidikan (DATADIK) TP 2013/2014

Pidie Jaya

1 Kegiatan


100.000

APBK

120.000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidik

Tim Pemantapan Angka Kredit

100.000

35.000 55.000

270.945 APBK

30 keg

30.000

APBK

227 unit

45.000

V-6

Pengadaan rapor siswa

Jumlah ketersediaan rapor siswa

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyusunan Renja dan Lakip Dinas Pendidikan

Jumlah dokumen Dinas Pendidikan yang tersusun

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi penggunaan biaya BOS dan BOSP

Jumlah sekolah yang di monitoring da di Evaluasi

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

2 Unit

Tringgadeng

1 Sekolah

Perayaan Hari Besar Pendidikan Supervisi Pengawas Sekolah

Terlaksananya hari-hari besar pendidikan Jumlah kunjungan pengawas selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

Pembangunan Kantor Guru/Kepala Sekolah

Jumlah kantor guru/kepala sekolah yang dibangun

Peningkatan Mutu SMP Unggul

Meningkatnya mutu SMP unggul Kabupaten

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Pengadaan sarana dan prasarana mahasiswa

SKPK 1 1

:

50.000 15.000 35.000 35.000 80.000 700.000 500.000

APBK

9200 eks

50.600

APBK

2 dok

11.025

APBK

124 sekolah

42.400

APBK

4 kali

30.000

APBK

2064 kunjungan

61.920

DAK/APBK

-

-

APBK

-

-

240.000

340.000 Jumlah asrama Pelajar/Mahasiswa kecamatan di Banda Aceh

Pidie Jaya

8 unit

340.000

APBK

8 unit

240.000

DINAS KESEHATAN URUSAN WAJIB

02

KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.996.000

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah obat-obatan untuk puskesmas yang terpenuhi

Dinas Kesehatan

18 bulan

Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang merata

Dinas Kesehatan

1 Paket

Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin

Jumlah harga obat dan perbekalan kesehatan penduduk miskin

Dinas Kesehatan

1 Paket

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Jumlah obat farmasi komunitas dan rumah sakit

Dinas Kesehatan

10 Puskesmas


1.500.000 250.000

150.000

40.000

1.996.000 18 bulan

1.500.000

1 Paket

250.000

1 Paket

150.000

10 Puskesmas

40.000

V-7

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah obat dan perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan

20 Orang

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah

Dinas Kesehatan

10 Puskesmas dan RSU

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah Peserta sosialisasi jaminan kesehatan

Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Kesehatan Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Peningkatan Pelayanan kesehatan jiwa

Program Pengawasan Obat dan Makanan


20.000

20 Orang

36.000

10 Puskesmas dan RSU

20.000

2.589.401

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya

Revitalisasi sistem Kesehatan

36.000

Dinas Kesehatan

8 Kecamatan

Jumlah peserta monitoring dan evaluasi pemulihan kesehatan

11 PKM

-

Peningkatan Sarana dan Prasana Puskesmas dan Jaringannya

11 PKM

8 Kecamatan

11 PKM

8 Kecamatan

11 PKM

10 Puskesmas

11 PKM

10 Puskesmas

11 PKM

10 Puskesmas

11 PKM

10 Puskesmas

Peningkatan sistem manajemen Kesehatan Jumlah modal pengadaan almari, modal pengadaan AC, modal pengadaan komputer, modal pengadaan printer,modal pengadaan rak buku/tv/kembang, modal pengadaan kulkas, modal pengadaan telepon, modal pengadaan barometer, umum, modal pengadaan instalasi listrik. Jumlah honorarium pegawai honorer/tidak tetap, honorarium peserta, alat tulis kantor jasa, transportasi, cetak, sewa rumah/gedung/kantor/tempat, makan dan minum kegiatan Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai dan benda pos lainnya, surat kabar/majalah, cetak, pengadaan Jumlah honorarium panitia pelaksanaan kegiatan, honorarium non PNS, honorarium peserta, alat tulis kantor, jasa transportasi, cetak, pengadaan, sewa gedung pelatihan kader desa siaga sehat jiwa (2 hari makan dan minum kegiatan

28.000 50.000

3.100.000 APBK

8 Kecamatan

APBK

-

246.400

40.000

160.000

8 Kecamatan

13.600

45.000

-

8 Kecamatan

27.000

2.139.401

60.000

APBK

10 Puskesmas

APBK

10 Puskesmas

APBK

10 Puskesmas

APBK

10 Puskesmas

50.000

2.360.000

70.000

250.000

80.000

30.000

35.000

V-8

Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan

Jumlah honorarium panitia pelaksanaan kegiatan dan pengadaan

11 PKM

30 Orang 2 Kali Kegiatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah peserta Kesehatan masyarakat

11 PKM

8 Kecamatan

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Jumlah honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber, honorarium pegawai honorer/tidak tetap, honorarium peserta, alat tulis kantor, jasa transportasi, cetak, sewa ruang rapat dan makan minum

Dinas Kesehatan

8 Kecamatan

Peningkatan kesehatan anak sekolah

Jumlah honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber, honorarium pegawai honorer/tidak tetap, honorarium peserta, jasa transportasi, cetak, pengadaan, sewa gedung/ kantor dan makanan dan minuman kegiatan

11 PKM

8 Kecamatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKI);

Tersedianya tambahan makanan dan vitamin Tersedianya Penanggulangan KEP, Anemia, gizi besi, GAKY, KVA dan zat mikro lainnya

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat Terlaksananya penyuluhan lingkungan sehat

30 Orang 2 Kali Kegiatan

35.000

8.600

34.028

-

145.000 APBK

8 Kecamatan

40.000

APBK

8 Kecamatan

50.000

APBK

8 Kecamatan

55.000

218.800

300.000

11 PKM

8 Kecamatan

200.000

APBK

8 Kecamatan

100.000

4 PKM

8 Kecamatan

18.800

APBK

8 Kecamatan

200.000

34.000

64.700

11 PKM

10 Puskesmas

18.000

APBK

10 Puskesmas

36.300

Dinas Kesehatan

10 Puskesmas

16.000

APBK

10 Puskesmas

28.400

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


APBK

42.628

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk

30.000

206.220 jumlah honoradium non PNS,jasa kantor,perawatan kendraan bernotor,cetak dan penggadaan dan pakaian kerja

11 PKM

10 Puskesmas

34.578

325.110 APBK

10 Puskesmas

35.350

V-9

Pengadaan alat Fogging dan Bahan Fogging

jumlah bahan pakai habis,bahan bakar minyak/gas dan bahan/matrial

11 PKM

10 Puskesmas

Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah

Tersedianya Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah

11 PKM

10 Puskesmas

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

jumlah honoradium PNS,honoradium non PNS,bahan/ material

11 PKM

10 Puskesmas

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epindemik

jumlah bahan obat-obatan

11 PKM

90 Puskesmas

Peningkatan Imunisasi

jumlah honoradium non PNS, barang pakai habis,jasa trnportasi,sewa rumah/gedung/gudang/parkir dan makanan dan minuman

11 PKM

10 Puskesmas

Peningkatan Survilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

jumlah honoradium non PNS,bahan pakai habis,jasa transportasi,cetak dan pengandaan,sewa rumah/gedung/gudang/parkir dan makanan dan minuman

11 PKM

10 Puskesmas

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

11 PKM

10 Puskesmas

Pemberian Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate Per 100.000 Pddk <15 Tahun

Jumlah Acute Flacid Pralysis (AFP) yang tertangani

11 PKM

10 Puskesmas

Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

Jumlah pasien baru terkena TB BTA Positif

11 PKM

10 Puskesmas

Penemuan Penderita Pneumonia Balita

Jumlah Penderita Pneumonia balita

11 PKM

10 Puskesmas

Penemuan Penderita Diare

Jumlah Penderita Diare baru

11 PKM

10 Puskesmas

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Penyusunan standar Pelayanan Kesehatan


14.372

28.800 32.720 32.940

27.679

15.799

16.132 3.200 12.178 5.850 5.922

APBK

10 Puskesmas

33.200

APBK

10 Puskesmas

43.800

APBK

10 Puskesmas

46.600

APBK

90 Puskesmas

49.560

APBK

10 Puskesmas

24.550

APBK

10 Puskesmas

26.750

APBK

10 Puskesmas

20.500

APBK

10 Puskesmas

44.800

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

117.761 Jumlah honoradium non PNS,honoradium peserta,alat tulis kantor, jasa tranportasi,cetak,sewa ruang rapat/pertemuan dan makan dan minum kegiatan

Dinas Kesehatan

10 Puskesmas

19.136

207.400

APBK

10 Puskesmas

68.800

V - 10

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

Jumlah honoradium PNS,honoradium non PNS,honradium peserta,uang untuk diberikan kepada masyarakat,alat tulis kantor,jasa tranportasi,cetak,sewa ruang rapat dan makan dan minum Jumlah honoradium non PNS,horadium peserta,,alat tulis kantor,jasa tranportasi,cetak dan makan dan minum Tersusunnya naskah akademis standar pelayanan kesehatan Pidie Jaya

Dinas Kesehatan

10 Puskesmas

Dinas Kesehatan

10 Puskesmas

Dinas Kesehatan

10 Puskesmas

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

23.625

55.000

20.000

APBK

10 Puskesmas

75.800

APBK

10 Puskesmas

48.000

APBK

10 Puskesmas

14.800

9.900.000

Pelayanan sunatan masal

Terlaksananya sunatan massal

Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal

Adanya Jamkesmas dan Jampersal

Pidie Jaya

10 Puskesmas

10 PKM

8 Kecamatan

3.346.870

100.000 9.800.000

10 Puskesmas APBK

8 Kecamatan

Program Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang dibangun

3 Kecamatan

3 Puskesmas

1.233.600

DAK

10 Puskesmas

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas perairan

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas perairan

3 Kecamatan

3 Puskesmas

986.254

DAK

-

2.219.854

Pelayanan Kesehatan Anak Balita Jumlah cakupan kunjungan Bayi

11 PKM

10 Puskesmas

Peningkatan Cakupan Pelayanan Anak balita

Jumlah cakupan pelayanan anak balita

11 PKM

10 Puskesmas

Peningkatan Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani

Terlaksananya cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

11 PKM

10 Puskesmas

Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan


3.271.870

2.000.000 2.000.000 -

96.000

Peningkatan Cakupan Kunjungan Bayi

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil Industri

75.000

16.000 63.000 17.000

65.000 APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

10 Puskesmas

65.000

21.630 Terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil Industri

11 PKM

10 Puskesmas

21.630

30.000 APBK

10 Puskesmas

30.000

V - 11

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Perawatan Berkala Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

123.000 Jumlah Peserta Pelatihan IBI Pidie Jaya

11 PKM

10 Puskesmas

11 PKM

10 Puskesmas

11 PKM

10 Puskesmas

Peningkatan Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak

jumlah honoradium PNS,honoradium non PNS,bahan alat tulis kantor,jasa tranportasi,cetak,sewa gedung/kantor/tempat dan makanan dan minuman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

Pelaksanaan Pelayanan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

11 PKM

10 Puskesmas

Pelayanan cakupan Peserta KB Aktif

Pelaksanaan peserta KB Aktif

11 PKM

10 Puskesmas

Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

Program Pengadaan; Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

1

02

81.000

3.000

19.000 11.000 9.000

180.000 APBK

10 Puskesmas

80.000

APBK

10 Puskesmas

50.000

APBK

10 Puskesmas

50.000

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK/OTSUS

-

-

9.421.615 Jumlah Ruang rawat inap rumah sakit yang ditambah

RSUD

50 Ruang

9.421.615

RSU MEUREUDU Program Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

6.000.000 Persentase peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

RSUD Pidie Jaya

1 Tahun

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS mata/RS Paru-paru

APBK

90%

3.921.105

Pembangunan Rumah Sakit

Peningkatan dan pembangunan rumah sakit serta tersedianya sarana dan prasarana pendukungnya

RSUD Pidie Jaya

Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit

Jumlah alat kesehatan rumah sakit

RSUD Pidie Jaya


6.000.000

7.500.000

1 pkt Pengadaan Instalasi listrik RS dll 1 pkt alat lab + 1 pkt pengadaan alat kedokteran umum

115.000

2.190.000

7.500.000

8.329.291 DAK/DAU + APBK

50%

APBK+DAK/DAU

12 Paket

4.715.505

2.070.436

V - 12

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

Jumlah gedung yang direhab

Pengembangan Tipe Rumah Sakit

Jumlah Pengembangan tipe rumah sakit

RSUD Pidie Jaya RSUD Pidie Jaya

1 Paket 1 Tahun

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

SKPK 1 1

:

1.461.105

APBK

5 Unit

1.500.000

APBK

1 Tahun

APBK

-

-

APBK

-

-

43.350

219.000 Jumlah Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

RSUD Pidie Jaya

1 Tahun

Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat kesehatan Rumah sakit

155.000

219.000

85.000 Terlaksanannya pemeliharaan rutin alat-alat rumah sakit

RSUD Pidie Jaya

1 Tahun

85.000

DINAS PEKERJAAN UMUM URUSAN WAJIB

03

PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pelelangan Proyek

61.540 Tersedianya penyediaan pihak ketiga sesuai ketentuan

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung kantor


1 Tahun

61.540

61.540

570.000 Jumlah gedung kantor yang terbangun (Pemerintahan Kab., Pemerintahan kec. dan pemerintahan desa)

Pidie Jaya

10 Unit

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan

61.540

570.000

580.000 Hasil Musrenbang / Renja (Daftar Usulan)

35 Unit

127.742.500 Jumlah perencanaan jalan yang dibangun (DED)

Pidie Jaya

260 Paket

1.362.000

580.000

129.752.300 267 Paket

1.462.000

V - 13

Pembangunan Jalan

Panjang jalan yang dibangun yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan

Pidie Jaya

210 Paket, 10.000 Meter

Pembangunan Jembatan

Jumlah jembatan yang dibangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Pidie Jaya

50 Paket

Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Pidie Jaya

15.000 Meter

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Jumlah Jembatan yang direhabilitasi/pemeliharaan

Pidie Jaya

25 Jembatan

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pengawasan Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Hasil Musrenbang / Renja (Daftar Usulan)

50 Paket

23.750.000

1.671.500

99.790.100

28.500.200

25.421.500 Hasil Musrenbang / Renja (Daftar Usulan) Hasil Musrenbang / Renja (Daftar Usulan)

15.000 Meter

25 Jembatan

23.750.000

1.671.500

651.400 Terlaksanaan Pengawasan Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Terlaksanaan Pengawasan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Peningkatan Pelakasanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan irigasi

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

679.100 1 Tahun

480.500

Terbangunnya jalan dan jembatan pedesaan dengan panjang dan paket kebutan masyarakat desa

Pidie Jaya

85 Paket, panjang meter

Pembangunan MCK

Jumlah MCK yang terbangun dlm rangka masyarakat hidup sehat

Pidie Jaya

24 Paket

Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan

Terbangunnya saran dan prasarana pedesaan sesuai dengan kebutahan masyarakat

Pidie Jaya

4 paket

440.500

120.000

93.600

1 Tahun

80.500

17.460.000

485.500

1 Tahun

90.400

19.220.900

Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan


27.600.500

217 Paket 10.000 Meter

25.421.500 Jumlah Jalan yang direhabilitasi/pemeliharaan

Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

98.780.000


100.000

25.360.500 Hasil Musrenbang / Renja (Daftar Usulan) Hasil Musrenbang / Renja (Daftar Usulan) Hasil Musrenbang / Renja (Daftar

85 Paket, panjang meter

23.500.000

24 Paket

440.500

5 Paket

150.000

V - 14

Usulan)

Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih pedesaan

Jumlah sarana dan prasarana air bersih gampong yang direhap/ terbangun

Pidie Jaya

20 paket

Pembangunan Perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Jumlah rumah Duafa yang dibangun

Pidie Jaya

30 Unit

Jumlah Turap/Talud/Bronjong yang dibangun

Pidie Jaya

1 Tahun

Jumlah Perencanaan pembangunan jaringan irigasi yang dibuat (DED)

Pidie Jaya

100 Paket

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Jumlah jaringan irigasi dan pengairan yang direhap

Pidie Jaya

100 Paket

Optimalisasi jaringan yang sudah dibangun

Jumlah jaringan irigasi yang sudah dibangun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pengembangan Pengelolaan dan Konversi sungai, danau dan sumber daya air

3.475.000

400.000 15.192.000 500.000

Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Embung, saluran air dll

Pidie Jaya

15 Paket, 7.000 Meter

4.200.000

2.400.000

1.200.000 1 Tahun

1.200.000

8.400.000

80 Paket 80 Paket

150.000 8.250.000

-

4.200.000

Program Pengendalian Banjir


30 Unit

16.092.000

Perencanaan Pembangunan jaringan irigasi

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

2.300.000

1.270.000

2.400.000 Hasil Musrenbang / Renja (Daftar Usulan)

3.475.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

20 Paket

2.300.000

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1.200.400


-

1.877.000 13 Paket, 5.000 Meter

1.877.000

2.000.000 Terlaksananya pembangunan prasarana pengaman pantai

Kec. Jangka Buya

1 Paket

1.000.000

-

-

V - 15

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak

Terlaksananya pembangunan Tanggul pemecah ombak

Kec. Trienggadeng

1 Paket

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Peningkatan Jalan dalam Kota Kecamatan Peningkatan Jalan Kecamatan Pembangunan Trotoar (Pedisterian) Kota Kecamatan Peningkatan jalan Kecamatan Bandar Dua Pemeliharaan Drainase Pusat Kota Pembangunan Drainase Kawasan Pusat Perkantoran

1

05

Panjang jalan kota Meureudu yang akan ditingkatkan Panjang jalan kota Panteraja yang ditingkatkan Panjang Trotoar jalan yang akan dibangun Panjang jalan yang akan di tingkatkan Panjang Drainase pusat perkotaan yang dibangun Panjang Drainase pusat perkantoran yang dibangun

Kota Kecamatan Kota Kecamatan Kota Kecamatan Kec. Bandar Dua

583 meter 417 meter 333 meter 1 Kegiatan

8 kecamatan

8 Paket

Komp. Cot Trieng Meureudu / Pidie Jaya

1 Paket

1

500.000 400.000 700.000 300.000 150.000

2.650.000 583 meter

700.000

417 meter

500.000

333 meter

400.000

1 Kegiatan

700.000

8 Paket

300.000

-

-

:

750.000 Tersediannya master plan prioritas kota Kecamatan

Kota Kecamatan

1 Dokumen

750.000

750.000 1 Dokumen

750.000

BAPPEDA URUSAN WAJIB

05

PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Sosialisasi Qanun Tata Ruang

1

700.000

-

PENATAAN RUANG

Master Plan Kawasan Prioritas Kota Kecamatan

1

-

2.750.000

Program Perencanaan Tata Ruang

SKPK

1.000.000

06

30.000 Terlaksananya sosialisasi Qanun Tataruang kabuapten Pidie Jaya

Jangka Buya / Pidie Jaya

1 Kegiatan

30.000

-

-

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


V - 16

Program Pengembangan Data/Informasi

829.854

Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Jumlah buku pengembangan SIPD pembangunan daerah

Pidie Jaya

20 set

Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan

Jumlah buku data base perencanaan bidang ekonomi yang tersusun

Pidie Jaya

50 set

Operasional Geographical Information System (GIS)

Jumlah database spasial yang tersedia

Pidie Jaya

5 sektor

Penyusunan Pidie Jaya dalam Angka

Jumlah buku dokumen Pidie Jaya dalam Angka yang tersedia

Pidie Jaya

80 eks

Penyusunan Index Kemahalan Konstruksi (IKK)

Jumlah buku dokumen IKK yang tersedia

Pidie Jaya

40 eks

Penyusunan Index Pembangunan Manusia (IPM) Pidie Jaya 2014

Jumlah buku dokumen IPM yangtersedia

Pidie Jaya

50 eks

Publikasi Data/ Informasi Pembangunan Daerah melalui Tehnologi

Jumlah publikasi pembangunan daerah melalui website

Pidie Jaya

50 kali publikasi

Penyusunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Perencanaan

Jumlah sistem informasi yang dibangun

Pidie Jaya

1 sistem informasi

Program Kerjasama Pembangunan

250.000 114.250

20 set

50.250

50 set

250.000

5 sektor

114.250

80 eks

64.870

40 eks

32.849

50 eks

65.835

51.800

50 kali publikasi

51.800

200.000

1 sistem informasi

64.870 32.849 65.835

200.000

227.331

Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah (Pendamping/Pendukung)

Jumlah rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi percepatan

Pidie Jaya, Provinsi,dan Pusat

8 kali pertemuan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Khusus

Jumlah rapat koordinasi dana outsus/migas dengan SKPK/SKPA pengelola dana otonomi khusus yang dilaksanakan

Pidie Jaya dan Provinsi

12 kali pertemuan, 15 SKPK, 17 SKPA

Fasilitasi Kerja Sama Pembangunan Regional Management (RM)

Jumlah koordinasi dan kerja sama dengan daerah kegiatan RM

Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen

3 Kabupaten, Provinsi dan Pusat

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

60.000

47.206

120.125

227.331 8 kali pertemuan

60.000

12 kali pertemuan, 15 SKPK, 17 SKPA

47.206

3 Kabupaten, Provinsi dan Pusat

120.125

214.780

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Jumlah aparatur perencana pemerintah daerah yang dilatih manajemen

Pidie Jaya

40 Orang

Pembinaan Perkuatan (Pemberdayaan) Kelembagaan SDA (Dana Pendamping/Supporting Program WISMP)

Jumlah peserta P3A yang dibina

Pidie Jaya / 8 kecamatan

15 Orang, 4 kali kegiatan, 9 D.I


50.250

829.854

16.230

102.350

214.780 40 Orang

16.230

15 Orang, 4 kali kegiatan, 9 D.I

102.350

V - 17

Peningkatan Kemampuan Teknis Penguasaan Teknologi dan informasi

Jumlah aparatur daerah yang dilatih menggunakan software ArcGIS

Pidie Jaya

20 Orang

Bimbingan Teknis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

Jumlah aparatur daerah yang dilatih dalam bidang monev dan pelaporan

Pidie Jaya

80 Orang

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD

Pidie Jaya

100 set

Penyelenggaraan Musrenbang RKPK

Jumlah pertemuan dan jumlah peserta yang dilaksanakan

Pidie Jaya

7 kali pertemuan 300 Orang

Penyusunan RKT

Jumlah buku dokumen RKT yang tersedia

Pidie Jaya

80 set

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jumlah buku Dokumen hasil monitoring pembangunan daerah

Pidie Jaya

23 eks

Pidie Jaya

280 set

Pidie Jaya

280 set

Penyusunan PPAS untuk kegiatan Tahun 2016

Jumlah buku dokumen KU-APBK yang tersedia Jumlah buku dokumen PPAS yang tersedia

Penyusunan Dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM)

Jumlah Dokumen RPIJMD yang dilakukan Riview

Pidie Jaya

1 Dokumen

Penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2015

Jumlah buku dokumen PPAS Perubahan yang tersedia

Pidie Jaya

120 set

Penyusunan KU-APBK Perubahan Tahun 2015

Jumlah buku dokumen KU-APBK Perubahan yang tersedia

Pidie Jaya

120 set

Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Pemukiman & Instruktur Perkotaan (SPPIP)

Jumlah Master Plan RSPPIP yang tersedia

Pidie Jaya

1 Dokumen


37.628

80 Orang

58.572

47.602 306.977 14.880 339.090 49.600 57.050

44.000

19.580 19.580 18.000

1.027.059 100 set

47.602

7 kali pertemuan 300 Orang

306.977

80 set

14.880

23 eks

339.090

280 set

49.600

280 set

57.050

1 Dokumen

172.700

120 set

19.580

120 set

19.580

-

-

320.825

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah Pertemuan koordinasi perencanaan pembangunan bidang

Pidie Jaya, provinsi, Pusat

6 kali pertemuan

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah (PDRB)

Jumlah Buku PDRB yang tersedia

Pidie Jaya

20 Set

Promosi Potensi Pembangunan Ekonomi Daerah

Jumlah buku peluang investasi, Jumlah Brosur, Jumlah Poster

Pidie Jaya

200 set, 1000 set, 15 set

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Jumlah RAD yang tersusun

Pidie Jaya

1 Buku, 20 Cetakan


58.572

20 Orang

916.359 Jumlah buku dokumen RKPD yang tersedia

Penyusunan KU-APBK Tahun 2016

37.628

320.825 6 kali pertemuan

115.725

20 Set

50.000

70.100

200 set, 1000 set, 15 set

70.100

85.000

1 Buku, 20 Cetakan

85.000

115.725 50.000

V - 18

Program Perencanaan Sosial Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasi, Monitoring dan evaluasi program Pemberdayaan dan pembangunan Masyarakat Koordinasi Pelaksanaan Program MDG's Koordinasi penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah

206.100 Jumlah pertemuan dengan SKPK dan lembaga swasta/LSM dalam perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang dilaksanakan Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat yang tersedia Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilakukan dalam rangka pencapaian MDG's Pidie Jaya Jumlah buku dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah

Pidie Jaya, Provinsi, dan Pusat

22 SKPK,14 SKPA, 1 NGO/LSM

8 Kecamtan

20 set

8 Kecamtan

8 kali

Pidie Jaya

50 set

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

SKPK 1 1

:

191.100 22 SKPK,14 SKPA, 1 NGO/LSM

125.820

125.820

20 set

34.180

34.180

-

15.000

-

50 set

31.100

31.100

140.350 Jumlah rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya yang dilaksanakan

Pidie Jaya, Provinsi, dan Pusat

4 SKPK, 5 SKPA dan 5 Kementerian

140.350 4 SKPK, 5 SKPA dan 5 Kementerian

140.350

140.350

DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI dan INFORMATIKA URUSAN WAJIB

07

PERHUBUNGAN Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

130.000

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum jalan raya

Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pidie Jaya

18 Lok

Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Meningkatnya Efektifitas Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Pidie Jaya

500 siswa


80.000 50.000

322.632 APBK

30%

52.632

APBK

30%

270.000

V - 19

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal Angkutan Darat

3.000.000 Jumlah sarana dan prasarana terminal angkutan darat yang dibangun

Pidie Jaya

1 Paket

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan (DAK)

Tersediannya informasi fasilitas perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Pidie Jaya

3 Paket

Tersusunnya database bidang Perhubungan Kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

3 Paket

Fasilitas Penyusunan Kebijakan di Bidang Perhubungan

Tersusunnya regulasi dan kebijakan bidang perhubungan

Pidie Jaya

2 Dok

Fasilitas dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Bidang Perhubungan

Terlaksananya koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja bidang perbungan

Pidie Jaya

1 Tahun

17

APBK

1 Paket

420.000

50.000

APBK

-

-

30.000

APBK

-

-

100.000

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

160.000 Terlaksananya pelatihan bidang perhubungan

Pidie Jaya

4 Paket

Program Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum

1

500.000

420.000

180.000

Fasilitas Penyusunan Database di Bidang Perhubungan

Pengadaan Tanah untuk Terminal Type-C Ulee Gle

-

500.000

Program Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Bidang Perhubungan

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Perhubungan Pelatihan SDM dalam Bidang Perhubungan

-

3.000.000

160.000

5.000.000 Jumlah Hektar tanah yang tersedia untuk Terminal

Pidie Jaya

1 Ha

5.000.000

KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian Dukungan Penghargaan dan kerja sama di Bidang Budaya


100.000 Tersedianya penghargaan dan anugerah yang diberikan kepada kecamatan atau masyarakat pelaku budaya

Pidie Jaya

1 Paket

50.000

475.000

APBK

1 Kegiatan

125.000

V - 20

Penatagunaan naskah kuno nusantara

Tersedianya naskah kuno nusantara untuk masyarakat

Pidie Jaya

1 Paket

50.000

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kekayaan Budaya

Perencanaan Gedung Kesenian dan Museum Pidie Jaya

Pidie Jaya

2 Paket

Pembangunan Sarana dan Prasarana Peninggalan Sejarah

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana peninggalan sejarah

Pidie Jaya

2 Paket

Pidie Jaya

2 Paket

Pidie Jaya

2 Paket

Pidie Jaya

2 Paket

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Tersedianya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Pidie Jaya

3 Paket

Fasilitas Penyelenggaraan Festifal Budaya Daerah

Tersedianya fasilitas festifal budaya daerah

Pidie Jaya

3 Paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesenian

Pidie Jaya

1 Paket

350.000

APBK

-

-

200.000

APBK

-

-

120.000

APBK

-

-

200.000

APBK

-

-

200.000

APBK

-

-

250.000 500.000 80.000

1.040.000 APBK

1 Paket

25.000

APBK

1 Tahun

15.000

APBK

1 Kegiatan

APBK

-

1.000.000

160.000

Pelatihan SDM dalam Bidang Kebudayana

22

250.000

830.000

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Kebudayaan

1

1 Film

970.000 Jumlah pengelolaan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Jumlah perkembangan nilai dan geografis sejarah Jumlah perekaman dan digitalisasi bahan pustaka

Pengembangan Nilai dan Geografis sejarah

APBK

Pidie Jaya

4 Paket

160.000

-

KOMUNIKASI dan INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Informasi


1.005.000 Tersujudnya pembinaan komunikasi dan informasi dalam wilayah Pidie Jaya Terwujudnya pembinaan sumberdaya komunikasi dan

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

60.000 45.000

1.005.000 APBK

1 Tahun

60.000

APBK

1 Tahun

45.000

V - 21

Perencanaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

informasi Pidie Jayaa Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang lebih operasional Jumlah Dokumen perencanaan Sarana dan Prasarana Komunikasi yang tersedia

Peningkatan Sistem dan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Meningkatnya sistem dan jaringan komunikasi dan informasi Pidie Jaya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi informasi dan Media Massa

Pidie Jaya

1 Paket

Pidie Jaya

1 Paket

Pidie Jaya

1 Paket

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Adanya kerjasama dengan media masa dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Pidie Jaya

312 Kali

Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah

Terlaksananya sosialisasi informasi pembangunan daerah

Pidie Jaya

12 Kali

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi masyarakat

Terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui penyuluhan

Pidie Jaya

36 Kali

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah peserta yang dilatih dalam rangka pemahaman komunikasi dan penyampaian informasi

Pidie Jaya

50 Orang

Fasilitas Penyusunan Kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika


APBK

1 Paket

APBK

1 Paket

200.000 200.000 500.000

99.500 72.000 550.000

50.800 APBK

1 Tahun

50.800

APBK

-

-

APBK

-

-

150.000

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

250.000 Terwujudnya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Fasilitas Penyusunan Database di Bidang Komunikasi dan Informasi

500.000

1 Paket

150.000

Program Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pembinaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

200.000

APBK

721.500

Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

200.000

250.000

260.000 Tersusunnya buku database bidang komunikasi dan informasi Kab. Pidie Jaya Terssusunnya regulasi dan kebijakan bidang komunikasi dan

Pidie Jaya

3 Paket

Pidie Jaya

2 Dok

50.000 60.000

V - 22

informatika Fasilitas dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika

Terlaksananya koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja bidang komunikasi dan informasi

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Pembinaan dan Peningkatan Sadar Teknologi dan Informasi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

2 2

150.000

APBK

-

-

20.000

20.000 Terlaksananya kegiatan upacara hari besar kebangkitan Nasional

Pidie Jaya

1 Kali

20.000

APBK

1 Kali

20.000

URUSAN PILIHAN 04

PARIWISATA Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

300.000 Jumlah rumah penjaga yang terbangun guna Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pidie Jaya

Pidie Jaya

2 Paket

Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Pengembangan dan penguatan entitas kebudayaan dan pariwisata daerah

Pidie Jaya

2 Paket

Banda Aceh

1 Paket

1 Unit

300.000

100.000 250.000

75.000 APBK

1 Tahun

25.000

APBK

25%

50.000

30.000 Promosi pariwisata melalui baliho, brosur dan leaflet

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Bidang Pariwisata

30.000

200.000 APBK

1 Tahun

200.000

APBK

-

-

APBK

-

-

90.000

Fasilitas Penyusunan Database di Bidang Pariwisata

Tersusunnya buku database bidang pariwisata Kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

3 Paket

Fasilitas Penyusunan Kebijakan di Bidang Pariwisata

Terssusunnya regulasi dan kebijakan bidang pariwisata

Pidie Jaya

2 Dok


APBK

350.000 Adanya fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata Adanya pengembangan dan penguatan entitas kebudayaan dan pariwisata daerah

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fasilitas Promosi Objek Pariwisita

300.000

300.000

20.000 20.000

V - 23

Fasilitas dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Bidang Pariwisata

Terlaksananya koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja bidang pariwisata

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Fasilitas dan Pembinaan Ekonomi Kreatif Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Ekonomi Kreatif

SKPK 1 1

:

50.000

APBK

-

-

APBK

-

-

160.000 Jumlah masyarakat dan kelompok yang dilakukan pembinaan ekonomi kreatif

Pidie Jaya

8 Kel

160.000

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN Dan KEBERSIHAN URUSAN WAJIB

08

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan kinerja Pengolahan Persampahan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana/Sarana Persampahan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

1.259.000 Tersedianya sarana pengumpul sampah, tempat penampungan sampah, kegiatan operasional sampah dll Tersedianya operasional persampahan, perbaikan kontainer/bak sampah amroll truck dalam Kab. Pidie Jaya Tersedianya sosialisasi dan pelatihan masyarakat sadar lingkungan

Pidie Jaya

16 Unit

Pidie Jaya

2 Tahun

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Program Pengedalian Pencemaran dan Perusakan LH Pengkajian Dampak Lingkungan

Pengelolaan Limbah Domestik


121.000

1.088.000

50.000

1.259.000

DAK/DAU

16 Unit

APBK/DAK

2 Tahun

APBK

1 Kegiatan

121.000

1.088.000 50.000

356.000 Tersusunnya Qanun Pengelolaan limbah Domestik dan Pemantauan kualitas air Tersedianya operasional mobil penyedot tinja dan konsultasi penelitian dan perencanaan pengawasan pembangunan IPLT

Pidie Jaya

2 Dok

Pidie Jaya

1 Tahun/1 Paket

167.000

189.000

356.000 APBK/DAK

2 Dok

APBK

1 Tahun/1 Paket

167.000

189.000

V - 24

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah

30.000 Tersedianya penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD)

Pidie Jaya

1 Dokumen

Program Pengelolaan & Rehabilitas Ekosistem Pesisir & Laut Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

SKPK 1

1

:

APBK

-

-

198.000 Tersedianya Pengadaan dan Penanaman Pohon Cemara DAK

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

30.000

198.000

198.000 DAK/DAU

1 Tahun

198.000

256.300 Terciptanya pemeliharaan ruang terbuka hijau, jumlah pohon yang tersedia/terbeli dalam rangka penghijauan, operasional mobil penyiram dan pengadaan penanaman pohon kota (DAK)

Pidie Jaya

2 Tahun

256.300

24.500

APBK/DAK

20 Hektar

24.500

DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL URUSAN WAJIB

10

KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

922.700

Pemeliharaan dan Penataan Dokumen Catatan Sipil

Terlayaninya pemeliharaan dan penataan dokumen catatan sipil

Pidie Jaya

1 Keg

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)

Terlayaninya Implementasi sistem administrasi kependudukan

Pidie Jaya

1 Paket

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang kependudukan

Pidie Jaya

1 Keg

Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Tersusunnya kebijakan tentang kependudukan Kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Keg

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi kelahiran dan kematian

Terwujudnya pelayanan Publik dalam bidang administrasi kelahiran dan kematian

Pidie Jaya

1 Keg


50.000 25.000 150.000 27.000 165.000

85.770 APBK

95%

65.070

APBK

95%

20.700

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

V - 25

Peningkatan Kapasitas aparatur kependudukan dan pencatatan sipil Penyediaan Informasi yang dapat di Akses masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

SKPK 1

1

:

Meningkatnya kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil dalam memberikan pelayanan Tersedianya informasi kependudukan yang dapat diakses oleh masyarakat pidie jaya Terwujudnya sistem pelayanan publik bidang kependudukan yang baik

Pidie Jaya

20 Orang

Pidie Jaya

1 Keg

Pidie Jaya

1 Keg

Validasi Data kependudukan

Terwujudnya sistem pengelolaan data kependudukan yang lebih valid

Pidie Jaya

1 Keg

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Terlaksananya kegiatan monitoring dan Evaluasi Dishubparkominfo

Pidie Jaya

167 oh

70.000 30.000 200.000 155.000 50.700

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

BADAN KELUARGA BERENCANA Dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN URUSAN WAJIB

12

KELUARGA BERENCANA dan KELUARGA SEJAHTERA

Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin Penyuluhan Keluarga Berencana Bhakti Sosial TNI KB Kesehatan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

Terselenggaranya Keluarga Berencana yang bermutu Belanja Komputer PC 1 Paket, Implant Kit 8 Paket, Balai Penyuluhan KB Terlaksananya Penyuluhan keluarga berencana Terlaksananya Bhakti sosial TNI KB Kesehatan Terlaksananya Penyuluhan Reproduksi kepada Remaja sebanyak 50 orang

1.256.456 Pidie Jaya

6 Paket

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

40.000 30.000 50.000

DAK

1 tahun

APBK

1 tahun

APBK

-

APBK

1 tahun

1.065.617 26.442 50.000

52.294

55.000

Pelatihan Kelompok Badan Kelurga Berencana (BKB)

Terlaksananya pelatihan kepda kader BKB sebanyak 40 orang

Pidie Jaya

222 Desa

Pelatihan PPKBD dan Sub PPKBD

Terlaksananya pelatihan PPKBD dan Sub PPKBD

Pidie Jaya

1 Kegiatan


1.136.456

1.142.059

25.000 30.000

APBK

222 Desa

26.147

APBK

1 tahun

26.147

V - 26

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Perlombaan Duta Anak

80.000 Terwujudnya pusat pelayanan terpaadu dalam rangka pemberdayaan perempuan Terlaksananya kegiatan perlombaan untuk menjaring Duta Anak Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Program Peningkatan Kualitas hidup anak dan perlindungan Perempuan Pembinaan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peringatan Hari Ibu ke 85 Operasional Dharma Wanita

SKPK 1 1

:

65.000 15.000

48.675 APBK

-

APBK

1 tahun

48.675

100.000 Terlaksananya sistem pembinaan dan perlindungan terhadap perempuan yang memiliki permasalahan sosial Terlaksananya peringatan Hari Ibu Nasional Terlaksananya kegiatan Dharma wanita

Pidie Jaya

10 Kelompok

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Tahun

55.000 15.000 30.000

95.450 APBK

1 tahun

60.950

APBK

1 tahun

34.500

APBK

1 tahun

30.000

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN WAJIB

13

SOSIAL

Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan

190.000

Bantuan Pendukung usaha bagi keluarga miskin

Tersedianya barang bantuan untuk usaha keluarga miskin

Pemutakhiran Data Base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Tersedianya database penyandang masalah kesejahteraan sosial di Pidie Jaya

Bantuan Pendukung Usaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Tersedianya bantuan bagi wanita rawan sosial ekonomi di pedesaan

Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma


8 Kecamatan

70 KK/Pkt

Pidie Jaya

1 dokumen

8 Kecamatan

50 Orang/Pkt

85.000 50.000 55.000

76.445 APBK

1 tahun

76.445

APBK

-

-

APBK

-

-

85.000

78.842

V - 27

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang Cacat dan Eks Trauma

Meningkatnya keahlian dan kecakapan hidup para penyandang cacat Terwujudnya kreatifitas pada penyandang cacat dan eks Trauma dalam berusaha.

Pidie Jaya

5 orang

Pidie Jaya

5 Orang

Program pembinaan panti asuhan/panti jompo Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

6 Kecamatan

6 Panti Asuhan

Bantuan alat-alat barang pendukung pendidikan bagi anak panti asuhan

Tersedianya peralatan dan kelengkapan kebutuhan pendidikan anak panti asuhan

6 Kecamatan

6 Panti Asuhan

Penyediaan Barang Bantuan Paket Hari Besar Panti Asuhan

Tersedianya barang bantuan paket hari besar panti asuhan

6 Kecamatan

6 Panti Asuhan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kasejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Tagana

Pidie Jaya

50%

Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kelembagaan kesejahteraan sosial

Pidie Jaya

8 Kecamatan

50.190

APBK

1 tahun

28.652

220.000 55.000 100.000

161.420 APBK

1 tahun

APBK

1 tahun

APBK

-

35.000 1.570.000

108.211 53.209 -

1.812.850 APBK

1 tahun

APBK

1 tahun

122.850 1.690.000

224.600

Bantuan Dana Bagi UEP Bagi Lanjut Usia Miskin Produktif

Jumlah bantuan yang disalurkan bagi UEP yang lanjut usia miskin produktif

8 Kecamatan

50 Orang

Bantuan Sandang dan Pangan Bagi Korban Tindak Kekerasan

Jumlah bantuan yang disalurkan bagi bagi korban tindak kekerasan

8 Kecamatan

30 Orang

Penunjang Kegiatan Program Keluarga Harapan

Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan program keluarga harapan (PKH)

2 Kecamatan

360 RTSM

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

14

1 tahun

1.605.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

50.000

APBK

375.000

Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo

Penyelenggaraan hari Pahlawan

35.000

50.000 45.000 129.600

295.518 APBK

1 tahun

APBK

1 tahun

APBK

-

234.846 60.672 -

16.000 Terlasananya peringantan hari besaar Pahlawan Nasional Kabupaten

Pidie Jaya

100%

16.000

14.333 APBK

1 tahun

14.333

TENAGA KERJA


V - 28

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja

1.449.720 Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitas BLK

Pidie Jaya

90%

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Pidie Jaya

90%

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

Kesediaan yang ahli tenaga kerja pemuda putus sekolah

8 Kecamatan

40 Orang

8 Kecamatan

40 Orang

8 Kecamatan

40 Orang

Pelatihan Peningkatan Kesempatan Kerja

Terlatihnya ketrampilan bagi pencari kerja Terlaksananya pelatihan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja yang dilatih

Pelatihan Berbasis Kompetensi

Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi untuk pencari kerja

8 Kecamatan

40 Orang

Pengembangan Wira Usaha Penerapan Tekhnologi Tepat Guna

Jumlah wirausaha yang dilakukan pembinaan dan pengembangan dan mampu menerapkan teknologi tepat guna dalam berusaha

8 Kecamatan

50 Orang

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2 2

APBK

2 Tahun

50.000

340.000 Tersedianya informasi kebutuhan tenaga kerja bagi pencari kerja dilingkup kabupaten Pidie Jaya

Penyiapan tenaga siap pakai

1.449.720

50.000

20.000 50.000 60.000 55.000 80.000

75.000

80.000 APBK

-

APBK

1 tahun

45.000

APBK

1 tahun

35.000

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

-

35.000

Fasilitas Penyelesaian, Perlindungan, dan Penegakan Hukum Terhadap K3

Terwujudnya penyelesaian, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap K3

Pidie Jaya

10%

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Meningkatnya pengewasan terhadap selamatan dan kesehatan kerja (K3)

Pidie Jaya

30%

35.000

21.750

23.000 APBK

-

APBK

30%

-

23.000

URUSAN PILIHAN 08

KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Lokal Pemanfaatan dan Produktivitas di kawasan transmigrasi lokal


395.000 Meningkatnya pemanfaatan lahan dikawasan transmigrasi lokal

Pidie Jaya

300 Ekor

-

1.050.000 APBK

1 Tahun

1.000.000

V - 29

SKPK 1 1

:

Fasilitas Penghubung Transmigrasi Lokal

Tersedianya fasiltator penghubung transmigrasi lokal

Pidie Jaya

3 Orang

Pemberdayaan Ekonomi Warga Trasmigrasi Lokal

Tersujudnya pembinaan terhadap warga transmigrasi lokal dalam peningkatan kesejahteraan mereka

Abah Lueng dan Gahru

200 KK

Peningkatan Sarana dan Prasarana Transmigrasi Lokal

Tersedianya sarana dan prasarana bagi warga transmigrasi lokal

Buloh

1 Paket

Monitoring dan Evaluasi dan Kegiatan Trasmigrasi

Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan transmigrasi

Abah Lueng , Buloh dan Gaharu

1 Tahun

180.000 200.000

15.000

APBK

1 tahun

50.000

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA URUSAN WAJIB

18

PEMUDAN dan OLAH RAGA Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Operasional KONI Pidie Jaya

227.227 Tersedianya dana operasional kegiatan KONI kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

227.227

Terlaksananya proses seleksi bakat pelajar yang memiliki potensi olah raga

Pidie Jaya

50 Siswa

Keikutsertaan Kegiatan POPDA

Terwujudnya keikutsertaan dalam penyelenggaraan POPDA

Pidie Jaya

25 cabang olahraga

451.313

Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat

Lahirnya atlit berbakat yang berprestasi

Pidie Jaya

25 cabang olahraga

362.160

Pidie Jaya

25 cabang olahraga

137.506

Pidie Jaya

1 kegiatan

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Aceh

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan


APBK

1 Tahun

227.227

3.173.254

Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga

Pelatihan dan Pengembangan Cabang Olahraga

227.227

Terwujudnya atlet olah raga yang berprestasi dan pengembangan olahraga yang berprestasi Terselenggaranya kegiatan pekan olah raga aceh di kabupaten pidie jaya

22.275

2.200.000

3.329.304

285.000 APBK

1 Tahun

30.000

APBK

1 Tahun

65.000

APBK

1 Tahun

95.000

APBK

1 Tahun

95.000

APBK

-

-

1.400.000

V - 30

Peningkatan Pembangunan Sarana dan prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Peralatan Olahraga

Terwujudnya fasilitas olahraga yang representatif dikabupaten Pidie Jaya Terlaksananya kegiatan pemeliharaan fasilitas olah raga penting Jumlah Alat-alat olah raga yang dibeli

Pidie Jaya

Kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

Kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

25 Cab. Olahraga

Program Peningkatan Kualitas dan Pengetahuan Anggota Gerakan Pramuka Terlaksananya kegaitan gerakan pramuka kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Perkemahan Remaja gerakan pramuka

Terlaksananya kegiatan perkemehan remaja gerakan pramuka

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pelaksanaan Perkemahan Jambore Cabang

Terlaksananya kegaitan perkemahan jambore cabang

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pengadaan Fasilitas Perkemahan gugus depan se-Kabupaten

Tersedianya falitas perekemahan gugus depan kabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 paket

Program Peningkatan Kualitas Peserta Didik dan Ketangkasan

SKPK 1

1

:

2.905.804 423.500

APBK

-

-

APBK/OTSUS

1 Tahun

APBK

1 Tahun

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

900.000 500.000

238.275

Musyawarah cabang gerakan pramuka

Kursus mahir lanjutan dan kursus pelatih dasar

173.800

27.714 53.476 58.085 99.000

35.200 Terlaksananya kegiatan kursus mahir lanjutan dan kursus pelatihan dasar

Pidie Jaya

1 kegaitan

35.200

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK URUSAN WAJIB

19

KESATUAN BANGSA dan POLITIK DALAM NEGERI Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal

717.985

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamawaskarsa di daerah

Sosialisasi peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pidie Jaya

200 Orang

Monitoring, Evaluasi, Pengawasan Pilkada

Terciptanya Kondisi yang nyaman

Pidie Jaya

1 Keg


23.985 614.000

717.985 200 Orang

23.985

1 Keg

614.000

V - 31

Fasilitasi Operasional Kominda

Rapat-rapat koordinasi pengurus kominda

Pidie Jaya

1 Keg

Program Pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitas Operasional BRA

Penyelesaian masalah korban konflik dan penyaluran bantuan dana reintegrasi

Pidie Jaya

1 Thn

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan cinta tanah air

Sosialisasi wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi generasi muda

Pidie Jaya

1 Keg

Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyusunan data base partai politik

SKPK 1

1

:

80.000

1 Keg

80.000

634.374

634.374

634.374

634.374

50.000

50.000

50.000

1 Keg

50.000

16.000 Verifikasi data partai politik dan penyaluran dana bantuan keuangan

Pidie Jaya

1 Keg

16.000

16.000 1 Keg

16.000

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan WILAYATUL HISBAH URUSAN WAJIB

19

KESATUAN BANGSA dan POLITIK DALAM NEGERI Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kerjasama Pengembangan Kemampuan aparat polisi pamong praja TNI/POLRI dan Kejaksaan

166.540 Pelaksanaan Operasi Satpol PP dan WH gabungan TNI/Polri selama 2 hari x 6 Bulan

Pidie Jaya

12 kali

Penyelesaian Kasus dan Pelaksanaan Hukuman

Terlaksananya Penyelesaian Kasus dalam jangka 1 Tahun sejumlah 20 lebih Kasus Pelanggaran Syariat Islam untuk disidangkan dan pelaksanaan hukumannya

Pidie Jaya

1 tahun

Pelaksanaan Ulang Tahun Kelembagaan/Organisasi

Terlaksananya Hari Jadi Ulang Tahun Satpol PP 1 Kegiatan dan Linmas 1 Kegiatan dalam jangka waktu 1 Tahun

Pidie Jaya

2 Kegiatan


115.000

21.540

30.000

166.540 12 kali

115.000

1 tahun

21.540

2 Kegiatan

30.000

V - 32

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Penyuluhan Pencegahan Praktek Prostitusi Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SKPK

:

Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan Tersedianya Laporan /dokumen tentang pemberantasan penyakit masyarakat

Pidie jaya

444 Orang

Pidie jaya

444 Orang

Pidie jaya

30 ex

165.000

75.000 80.000 10.000

444 Orang

75.000

444 Orang

80.000

30 ex

10.000

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

1

URUSAN WAJIB

1

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20

165.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

80.000 Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang dilaksanakan

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan - Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya Dokumen LAKIP Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Tahun

Penyusunan Lakip Kabupaten

Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Tahun

Tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan Renstra Setdakab

Pidie Jaya

1 Dokumen

Program Peningkatan Pelayanan kedinasan KDH/WKDH Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan


1 Tahun

80.000

80.000

65.298

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renstra

80.000

22.338 27.960 15.000

120.500 APBK

1 Tahun

APBK

1 Tahun

APBK

1 Dokumen

40.200 65.300 15.000

888.628 Terlaksanannya dialog dengan masyarakat dan organisasi sosial dalam wilayah Kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 tahun

154.928

846.070 APBK

1 Tahun

134.720

V - 33

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri yang terlaksana

Pidie Jaya

1 Tahun

Rapat Koordinasi Unsur Muspida

Jumlah Rapat Koordinasi pimpinan daerah yang terlaksana

Pidie Jaya

1 tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Peringatan HUT Kab.Pidie Jaya Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka koordinasi pemerintah daerah Terlaksananya HUT Kab. Pidie Jaya ke 6 Terciptanya kesehatan pimpinan daarah dalam penjalankan tugas

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengadaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Tersdiannya tenaga avokat yang membantu masalah hukum kepada masyaraakat dan apratur daerah

Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat

Terlaksananya penyuluhan hukum kepda masyarakat

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Bimtek Aparatur dan Perangkat Gampong



APBK

1 Tahun

240.350

APBK

1 Tahun

70.000

126.500

APBK

1 Tahun

129.000

115.000

APBK

1 Tahun

110.000

240.350

74.750

162.000

400.000

454.714 APBK

1 Tahun

454.714

298.985

Bantuan Hukum Kepada Aparatur Dan Masyarakat

Penataan Perangkat Daerah

1 Tahun

400.000 Terwujudnya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih akuntabel

Program Mengidentifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Legislasi Peraturan Perundang-Undangan

APBK

177.100

199.485 99.500

261.000 APBK

1 Tahun

APBK

1 Tahun

183.000 78.000

274.127 Terlaksananya kegiaatan Legeslasi per Undang- Undangan Terciptanya penataan perangkat daerah yang baik Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemerintahan Mukim

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

150.000 24.127 100.000

7.146.834

179.954 APBK

1 Tahun

78.000

APBK

1 Tahun

33.954

APBK

1 Tahun

68.000

6.189.018

V - 34

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD )

Tersediannya dokumen LPPD Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Tahun

Pembinaan Monitoring serta Evaluasi Izin Usaha dan Gangguan (HO)

Terwujudnya pembinaan untuk perizinan HO serta survey kepatutan

Pidie Jaya

1 Tahun

Laporan Keterangan PertanggungJawaban Bupati (LKPJ)

Tersedianya dokumen LKPJ Tahunan

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Dokumen

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

3 Kali Monitoring

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

50 Patok

Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PATEN Fasilitasi Pemilihan Perangkat Gampong dan Mukim Informasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ( ILLPD )

Terelaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PATEN Terpenuhinya Tim Fsilitasi dalam rangka pemilihnan perangkat Mukim dan Gampong Tersedianya dokumen informasi ILLPD

Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Protokoler

Terciptanya koordinasi, rapat-rapat serta monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan daerah Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kinerja pengelolaan protokoler ( Bintek dan Pelatihan)

Pembinaan dan peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Pembangunan

Meningkatnya kinerja pengelolaan administrasi pembangunan daereh

Koordinasi Monitoring dan pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Bidang Hukum Pembinaan dan peningkatan Pengelolaan Organisasi Pemerintahan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Administrasi Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Administrasi Perekonomian Daerah Pembinaan Dan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Bagian Kesejahteraan Sosial Sosialisasi dan Pematokan Tapal Batas


Terlaksanaya pembinaan dan peningkatan kinerja pengelolaan administrasi bidang hukum Terlaksanaya pembinaan dan peningkatan kinerja pengelolaan organisasi pemerintahan Terlaksanaya pembinaan dan peningkatan kinerja administrasi pemerintahan umum bagian pemerintahan Terlaksanaya pembinaan dan peningkatan kinerja pengelolaan Administrasi bagian perekonomian daerah Terlaksanaya pembinaan dan peningkatan kinerja pengelolaan administrasi bagian kesejahteraan sosial Jumlah kegiatan sosialisasi pematokan tanah pemerintahan

40.750 11.823 50.000 52.700 55.750 60.000 80.000 52.727 150.000 149.365 167.688

174.994

103.956

180.000

150.000

APBK

1 Tahun

57.070

APBK

1 Tahun

80.620

APBK

1 Tahun

50.000

APBK

-

APBK

1 Tahun

APBK

1 Tahun

APBK

1 Tahun

26.770

APBK

1 Tahun

56.670

APBK

1 Tahun

APBK

1 Tahun

APBK

1 Tahun

APBK

1 Tahun

APBK

1 Tahun

APBK

1 Tahun

APBK

-

-

100.000 134.840

132.610 170.000 56.000

212.685

125.000

172.422 -

V - 35

Pemasangan Patok Batas Tanah Distribusi Raskin Pendataan Fakir Miskin dan Anak Yatim

Jumlah pematokan yang dilakukan terhadap pengadaan tanah pemerintah Tersedianya dana operasional dan subsidi Raskin bagi masyarakat miskin Pidie Jaya Terwujudnya sistempendataan bagi fakir miskin dan anak yatim dikabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya

133 Patok

Pidie Jaya

6 Bulan

Pidie Jaya

1 Dokumen

Operasional Pengelolaan Pustaka Gampoeng

Tersedianya dana operasional kegiatan perputakaan gampong

Pidie Jaya

39 Desa

Pemasangan Patok Tapal Batas Desa

Terlaksanannya kegiatan pematokan tapal batas antar desa

Pidie Jaya

6 Desa

Pemasangan Patok Tapal Batas Kecamatan

Terlaksanannya kegiatan pematokan tapal batas antar kecamatan

Pidie Jaya

2 Kecamatan

Program Peningkatan Pemahaman Syariat Islam Peringatan Tahun Baru Islam Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW

Pidie Jaya

1 Kali

Pidie Jaya

1 Kali

Terselenggarannya kegiatan peringatan hari besar Isra dan Miraj

Pidie Jaya

1 Kali

Peringatan Nuzulul Quran

Terselenggarannya kegiatan peringatan hari besar Nuzulul Qur'an

Pidie Jaya

1 Kali

Penyelenggaraan Takbiran Malam Hari Raya

Terselenggarannya kegaitan Takbiran pada malam Idul Fitri

Pidie Jaya

2 Kali

Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Provinsi

Program Falitasi Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi


4.814.331 50.000 120.000 300.000 300.000

APBK

-

-

APBK

6 Bulan

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

4.814.331

383.250 Terselenggarannya kegiatan peringatan hari besar tahun baru Islam Terselenggarannya kegiatan peringatan hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW

Peringatan Isra dan Mikraj

Operasional Kegiatan LPTQ

82.750

193.550 91.000 18.700 48.000 32.000

383.250 APBK

1 Kali

APBK

1 Kali

91.000

APBK

1 Kali

18.700

APBK

1 Kali

48.000

APBK

2 Kali

32.000

APBK

-

-

APBK

-

-

193.550

1.450.000 Tersedianya dana operasional kegiatan LPTQ Terswujudnya penyelenggaraan / keikutsertaan dalam Musabaqah Tilawatil Quran tk Provinsi

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Kali

250.000 1.200.000

380.000

V - 36

Pelatihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Fasilitasi Pelayanan Jaringan Komunikasi Pengadaan Secara Elektronik

Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi tenaga pelayanan LPSE kab. Pidie Jaya Terwujudnya fasilitasi Layanan pengadaan barang dan jasa kabupaten yang akuntabel Tersedianya jaringan komunikasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Investasi Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dengan Pemerintah dan Dunia Usaha

Terwujudnya potensi unggulan daerah yang dapat dikembangkan Terselenggaranya koordinasi perencanaan dan pengembangan investasi daerah Meningkatnya koordinasi dalam rangka mewujudkan kerjasama Penanaman modal pemerintah dan dunia usaha

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Tersusunnya draf Qanun Perizinan Lokasi bagi dunia usaha swasta

Pidie Jaya

1 Dokumen

Penyusunan Rencana Detail Profil Investasi Kab. Pidie Jaya

Tersusunnya dikumen rencana detil profil investasi kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Dokumen

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Penguatan Koordinasi dalam Penetapan Kebijakan Investasi Daerah

200.000

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

46.300 92.501

32.000

39.800 31.988

170.801 APBK

1 Tahun

46.300

APBK

1 Tahun

92.501

APBK

1 Tahun

32.000

APBK

-

-

APBK

-

-

74.100 Tersedianya dokumen data/imformasi penanaman modal daerah Kab. Pidie Jaya Terwujudnya kooedinasi dalam penetapan kebijakan investasi daerah

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan

35.100 39.000

39.000 APBK

-

APBK

1 Tahun

39.000

97.500

Penyusunan Buku Potensi Pertambangan Kab. Pidie Jaya

Tersedianya buku potensi pertambangan Kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Buku

Peningkatan, Pengendalian dan Pengawasan Ekploitasi dan Pemasaran Energi SDA

Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap ekploitasi dan pemasaran SDA

Pidie Jaya

1 Tahun


100.000

APBK

242.589

Penyusunan Draf Qanun Izin Lokasi

Pengembangan Data/Informasi Penanaman Modal Daerah

80.000

44.500

53.000

53.000 APBK

-

APBK

1 Tahun

-

53.000

V - 37

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan Pembinaan dan Pengelolaan Dunia Usaha Yang Memanfaatkan Sumber Daya Alam Daerah

51.515 Terwujudnnya koordinasi pengembangan ketenaga listrikan dikabupaten Pidie Jaya Terwujudnya pembinaan dalam pengelolaan dunia usaha yang memanfaatkan SDA daerah

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fasilitasi Perkembangan SPM 15 Bidang Urusan Wajib

SKPK

:

SEKRETARIAT

1 Tahun

24.995

APBK

1 Tahun

26.520

Terwujudnya fasilitasi SPM Bidang urusan wajib di Kabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Tahun

25.000

APBK

-

-

158.980 Terlaksananya kegiatan survey terhadap kepuasaan masyarakat dalam rangka pelayanan pemerintahan

Pidie Jaya

1 Tahun

158.980

158.980 APBK

1 Tahun

158.980

DPRK

1

URUSAN WAJIB

1


20

26.520

APBK

25.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

24.995

51.515

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.967.996

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah

Pidie Jaya

15 Raqan

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

5 kali

Pidie Jaya

2 Kegiatan

Rapat-rapat Paripurna Kegiatan Reses


Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan Terlaksananya kegiaatan Reses anggota DPRD

264.250 90.255 248.991 195.000

2.197.871 1 Tahun

368.915

1 Tahun

101.356

1 Tahun

250.000

1 Tahun

298.000

V - 38

SKPK 1

1

:

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

Jumlah kunjungan kerja yang dilakukan Anggota DPRD dalam daerah

Pidie Jaya

6 kali

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRK

Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Pidie Jaya

80%

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Tersedianya jasa dan jaminan pemeliharaan kesehatan anggota DPRD

Pidie Jaya

1 Tahun

259.000 660.500 250.000

1 Tahun

279.000

1 Tahun

650.600

1 Tahun

250.000

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET DAERAH URUSAN WAJIB

20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

80.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Pidie Jaya

6 Dokumen

Penyusunan pelaporan akhir tahun

Tersedianya pedoman dalam melaksanakan anggaran kabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Dokumen

Penyusunan laporan keuangan triwulan

Adanya dokumentasi dalam bentuk buku realisasi triwulan

Pidie Jaya

1 Dokumen

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar satuan harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD


11.700 38.000 42.000

48.000 APBK

6 Dokumen

11.700

APBK

95%

27.000

APBK

95%

21.000

2.391.632 Tersedianya pedoman dalam penyusunan anggaran dalam kabupaten Pidie Jaya tahun anggaran 2014 Tersedianya qanun APBK bagi pelaksanaan anggaran Kabupaten Pidie Jaya Tersedianya peraturan daerah bagi pelaksanaan anggaran Kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Buku

Pidie Jaya

1 Qanun

Pidie Jaya

1 Qanun

70.455

74.114 141.220

1.826.480 APBK

1 Buku

APBK

1 Qanun

APBK

1 Qanun

100.000

796.875 122.735

V - 39

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Tersedianya qanun bagi pelaksanaan APBKP 2014 di Kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Qanun

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perubahan penjabaran APBD

Tersedianya peraturan daerah pelaksanaan APBKP 2014 di Kab Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Qanun

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya qanun perhitungan anggaran 2013 di Kab Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Qanun

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya peraturan daerah perhitungan anggaran 2013 Kab Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Qanun

Pendataan WP, WR

Tersedianya data pajak dan retribusi daerah

Pidie Jaya

3000 op

Operasional penetapan pajak dan retribusi

Tersedianya data ketetapan pajak dan retribusi daerah

Pidie Jaya

1 Tahun

Operasional penagihan pajak dan retribusi

Peningkatan penerimaan PAD

Pidie Jaya

1 Tahun

Pengelolaan gaji PNS

Tersedianya daftar gaji PNS

Pidie Jaya

38 SKPK

Penyusunan laporan sistem akutansi

Tersedianya laporan keuangan yang valid

Pidie Jaya

1 Dokumen

Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah

Terwujudnya pemeliharaan sistem informasi manajemen anggaran dan akuntasi kuangan daerah

Pidie Jaya

1 SIMAKDA

Pidie Jaya

90 Peserta

Pidie Jaya

85 Peserta

Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah Bimbingan Teknis Manajemen Barang Milik Daerah

Terselenggaranya bimbingan teknis pengelolaan akuntasi keuangan daerah Terselenggaranya bimbingan teknis pengelolaandan manajemen barang milik negara

Peningkatan Manajemen Penata Usaha Keuangan Belanja PPKAD

Meningkatnya manajemen penataan usaha keuangan belanja PPKAD

Pidie Jaya

1 Tahun

Sosialisasi Qanun Pajak Daerah

Jumlah perserta yang dilakukan sosialisasi Qanun pajak Daerah

Pidie Jaya

10000 Peserta

Pendataan dan Penilaian dan Pelayanan PBB

Terwujudnya sistem pendataan dan penilian terhadap pelayanan PBB

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 SISMIOP

Pidie Jaya

135 Peserta

Pemeliharaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2015


Terwujudnya pemeliharaan terhadap sistem manajemn informasi objek pajak dengan baik Terwujudnya pemahaman terhadap telknik penyusunan APBD Tahun 2015

67.183 131.338 55.000

64.000 70.000 97.900 64.680 144.497 20.000 173.250

200.000 180.000 109.095 52.800 330.000 200.000 146.100

APBK

1 Qanun

58.420

APBK

1 Qanun

APBK

1 Qanun

42.000

APBK

1 Qanun

45.000

APBK

3000 op

90.000

APBK

1 Tahun

95.000

APBK

1 Tahun

60.000

APBK

38 SKPK

APBK

1 Dokumen

APBK

1 SIMAKDA

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

1 SISMIOP

APBK

-

110.700

125.000 7.500

173.250

200.000 -

V - 40

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten Evaluasi administrasi keuangan pada dinas, badan, dan kantor

151.627 Tercapainya administrasi keuangan

Pidie Jaya

1 Dokumen

Program Peningkatan Pelayanan Umum Tersedianya tanah pemda Kab Pidie Jaya tahun anggaran 2015

Pidie Jaya

1 Paket

Penataan aset daerah

Tersedianya keakuratan data aset dan sosialisasi pendataan aset

Pidie Jaya

5 Kegiatan

Pidie Jaya

30 Unit

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

2 Kegiatan

Pemeliharaan Aset Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah

SKPK

:

Tersedianya prasarana lampu penerangan umum Tersedianya fasilitas pemeliharaan aset Terwujudnya sistem pengelolaan aset daerah dengan baik dan tertata

1.700.550 154.600 150.000 250.000 151.150

87.500

10.525.000 APBK

7 Paket

APBK

5 Kegiatan

APBK

30 Unit

APBK

1 Tahun

APBK

2 Kegiatan

10.000.000 75.000 150.000 300.000 151.150

INSPEKTORAT

1

URUSAN WAJIB

1


20

1 dokumen

151.627

2.406.300

Pengadaan tanah pemerintah daerah

Pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan

87.500

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksana Kebijakan KDH

490.193

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara berkala

Teralaksanananya sistem pengawasan internal daerah secara berkala

Pidie Jaya

1 tahun

Penanganan kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah

Jumlah kasus hasil pemeriksaan keuangan yang dapat ditangani

Pidie Jaya

22 Kasus

Investarisasi Temuan Pengawasan

Jumlah temuan hasil audit yang dilakukan inventarisir dan upaya pengawasan lanjutan

Pidie Jaya

1 Tahun

Tindak Lanjut Hasil Temuan

Jumlah Temmuan audit yang ditindak lanjuti untuk diselesaikan

Pidie Jaya

1 Tahun


313.500 27.500 11.638 44.000

490.193 APBK

1 tahun

APBK

22 Kasus

27.500

APBK

1 Tahun

11.638

APBK

1 Tahun

44.000

313.500

V - 41

Pelaksanaan Revlu Laporan Keuangan Daerah Pelaksanaan Monotoring dan Evaluasi Pelayanan dan Pelaporan Pajak-pajak Pribadi PNS

Terlaksananya kegiatan Revlu laporan keuangan pemerintah daerah Terlaksnanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di SKPK Tersedianya layanan dan pelaoran pajak-pajak Pribadi PNS dalam lingkungan pemerintahan kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

:

URUSAN WAJIB

1


Pidie Jaya

12 Bulan


SKPK 1

:

8.811

1 tahun

29.744

APBK

1 Tahun

55.000

APBK

1 Tahun

8.811

85.800

APBK

-

-

KANTOR KECAMATAN BANDAR DUA

1

20

55.000

APBK

85.800

Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

SKPK

29.744

48.810

Pembinaan administrasi kemukiman/kelurahan/ gampong

Terbinanya administrasi gampong

Bandar Dua

1 Thn

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan

Bandar Dua

1 Kegiatan

Memperingati hari-hari Besar Islam dan Adat Istiadat

Peringatan hari besar islam

Bandar Dua

6 kegiatan

14.799 8.691 25.320

52.810 1 Thn

15.799

1 Kegiatan

10.691

6 kegiatan

26.320

KANTOR KECAMATAN JANGKA BUYA URUSAN WAJIB


V - 42

1


20

Program peningkatan pelayanan umum

SKPK

:

1

1

36.210

Pembinaan Administrasi Kemukiman/Kelurahan/ Gampong

Terbinanya Administrasi Kemukiman Gampong

Kec. jangka Buya

12 Bulan


Pembangunan Kecamatan

Kec. jangka Buya

1 Tahun

Memperingati Hari-hari Besar Islam dan Adat Istiadat di Kecamatan

Terwujudnya pengamalan nilai dalam ajaran agama

Kec. jangka Buya

1 Tahun

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu (PATEN)

Terwujudnya pelayanan (PATEN) kepada masyarakat

Kec. jangka Buya

1 Tahun

3.080 13.030 17.100 3.000

91.786 APBK

1 Tahun

26.000

APBK

1 Kegiatan

APBK

1 Tahun

26.286

APBK

1 Tahun

25.000

14.500

KANTOR KECAMATAN ULIM URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20


SKPK

:

74.307

Pembinaan Administrasi Kemukiman/Kelurahan/Gampong

Terbinanya Administrasi Kemukiman Gampong

Kecamatan Ulim

Musrenbang Kecamatan


Kecamatan Ulim

Memperingati Hari-hari Besar Islam dan Adat Istiadat di Kecamatan

Terwujudnya pengamalan nilai-nilai dalam ajaran agama

Kecamatan Ulim

5 Kegiatan



Kecamatan Ulim

1 Tahun

1 Tahun 1 Kegiatan

27.653 13.654 27.500 5.500

65.500 APBK

1 Tahun

26.000

1 Tahun

14.500

APBK

1 Tahun

25.000

APBK

1 Tahun

5.500

APBK

KANTOR KECAMATAN MEURAH DUA


V - 43

1

1

URUSAN WAJIB

SKPK 1

1


20

:



82.326

Pembinaan Administrasi Kemukiman / Gampong

Terwujudnya Pembinaan Gampong Binaan Kecamatan

Kecamatan Meurah Dua

1 Tahun

Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka

Adanya data Kecamatan yang akurat


1 Tahun

Musrembang Kecamatan

Terlaksananya musyawarah perencanaan Pembangunan


1 Tahun

Memperingati hari-hari besar Islam dan Adat Istiadat di Kec.

Pelaksanaan hari-hari Besar Islam


1 Tahun




1 Tahun

25.418 9.039 9.500 28.369 10.000

95.542 APBK

1 Tahun

36.241

APBK

1 Tahun

9.932

APBK

1 Tahun

9.934

APBK

1 Tahun

28.435

APBK

1 Tahun

11.000

KANTOR KECAMATAN MEUREUDU URUSAN WAJIB

20



116.000

Pembinaan Administrasi Kemukiman/kelurahan/gampong

Terbinanya Administrasi Kemukiman/Gampong

Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka

Tersusunnya buku kecamatan dalam angka Terlaksananya Musrenbang Kecamatan



Kec. Meuredu

1 Tahun

Kec. Meuredu

1 Tahun

Kec. Meuredu

1 Kegiatan

35.000 20.000 20.000

132.000 1 Tahun

35.000

1 Tahun

22.000

1 Kegiatan

30.000

V - 44

SKPK

:

1

1

Memperingati hari-hari besar islam dan adat istiadat di Kecamatan

Pelaksanaan hari-hari besar agama

Kec. Meuredu

1 Tahun



Kec. Meuredu

1 Tahun

6.000

1 Tahun

38.500

1 Tahun

6.500

KANTOR KECAMATAN TRIENGGADENG URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20


SKPK 1

1

35.000

:

56.827

Kegiatan Pembinaan Administrasi Kemukiman/Gampong

Terwujudnya Ketertiban Administrasi Kemukiman/Gampong dengan baik

Trienggadeng

27 Gp + 5 Mkm

Kegiatan Musrenbang Kecamatan

Terwujudnya Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Trienggadeng

1 Kegiatan

Kegiatan memperingati hari-hari besar islam dan adat istiadat di Kecamatan

Meningkatnya syiar keagamaan kepada seluruh masyarakat

Trienggadeng

6 Kali

Rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat

Terlaksananya rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat

Trienggadeng

27 Gampong

5.300 15.307 25.000 11.220

60.000 27 Gp + 5 Mkm

6.000

5 Hari

16.000

6 Kali

26.000

27 Gampong

12.000

KANTOR KECAMATAN PANTERAJA URUSAN WAJIB

20


Program peningkatan pelayanan umum


63.461

44.728

V - 45

SKPK

:

1

1

Pembinaan administrasi kemukiman/kelurahan/gampong

Pembinaan administrasi kemukiman/kelurahan/gampong

Kec. Panteraja

12 Bulan

Musrenbang Kecamatan


Kec. Panteraja

12 Bulan

Memperingati hari-hari besar Islam dan adat istiadat di Kecamatan

Terwujudnya pengamalan nilai dalam ajaran agama

Kec. Panteraja

12 Bulan

Pelaksanaan Pelayanan terpadu (PATEN)


Kec. Panteraja

12 Bulan

10.972 23.892 5.500

APBK

95%

3.354

APBK

95%

5.088

APBK

95%

26.286

APBK

95%

10.000

KANTOR KECAMATAN BANDAR BARU URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20


SKPK 1

1

23.097

:

49.590



Kec. Bandar baru

1 tahun



Kec. Bandar baru

200 orang

Memperingati Hari-Hari Besar Islam dan Adat Istiadat di Kecamatan

Terwujudnya Pengamalan Nilai dalam Ajaran Islam

Kec. Bandar baru

1 tahun

15.905 12.385 21.300

57.590 1 tahun

18.905

250 orang

15.385

1 tahun

23.300

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN dan PELATIHAN URUSAN WAJIB

20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


2.342.306

1.170.000

V - 46

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS

Peningkatan status CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil

Pidie Jaya

124 CPNS

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah

Meningkatnya sumber daya pejabat struktural

Pidie Jaya

64 Peserta

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD

Meningkatnya sumber daya aparatur daerah

Pidie Jaya

90 Peserta

Pendidikan dan pelatihan fungsional

Terselenggaranya diklat fungsional bagi PNS

Pidie Jaya

45 Peserta

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terlaksananya ujian penerimaan calaon PNS dalam lingkungan Kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

8000 Pelamar

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Terwujudnya sistem administrasi kenaikan pangkat PNS yang baik

Pidie Jaya

1.200 PNS

Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Tersedianya data pegawai negeri sipil secara akurat cepat dan tepat

Pidie Jaya

1 Paket

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terwujudnya PNS yang berprestasi dalam bekerja

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Proses Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlahpenanganan kasus-kasus PNS yang melanggar disiplin kerja

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelesaian tugas belajar dan ikatan dinas

Meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan Terselenggaranya proses penerimaan praja IPDN

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

100 Pelamar

Penyelesaian pemindahan/mutasi PNS dan penyelesaian SK PNS

Terwujudnya penyegaran PNS dalam berkarakter

Pidie Jaya

1.200 PNS

Penyelesaian Pensiun, Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen

Penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu

Pidie Jaya

180 PNS

Penyelesaian kenaikan gaji berkala PNS

Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil

Pidie Jaya

1.550 PNS

Penyelenggaraan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan ujian dinas

Meningkatkan kwalitas pegawai negeri sipil daerah

Pidie Jaya

150 Orang

Penyusunan DUK

Terlaksananya penyusunan DUK yang baik

Pidie Jaya

1 Dokumen

Penyelesaian pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional

Terwujudnya fungsi pelayanan prima yang maksimal

Pidie Jaya

100 PNS

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyelesaian Inpassing Pegawai Negeri Sipil


1.372.744 215.076 66.906

APBK

156 CPNS

800.000

APBK

8 Peserta

120.000

APBK

80 Peserta

140.000

APBK

80 Peserta

110.000

995.040

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Penyelesaian penerimaan praja IPDN

687.580

274.650 22.800 260.000 48.000 60.000 220.000 5.650 40.000 5.000 8.940 9.000 17.000 9.000 15.000

525.073 APBK

8000 Pelamar

APBK

1.200 PNS

22.800

APBK

1 Tahun

81.400

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

15 Orang

APBK

110 Peserta

14.750

APBK

350 PNS

78.672

APBK

156 PNS

26.947

APBK

1700 PNS

10.648

APBK

200 Orang

12.632

APBK

60 buku

22.700

APBK

150 Orang

15.224

APBK

1 Tahun

32.100

274.650

230.000

V - 47

SKPK

:

MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

1

URUSAN WAJIB

1


20

Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Sidang Dewan Paripurna Ulama

SKPK

:

247.150 Pidie Jaya

6 kali sidang

Muzakarah Masalah Keagamaan

Jumlah peserta yang diundang pada acara Muzakarah

Pidie Jaya

1 Kali

Pendidikan Kader Ulama

Jumlah calon ulama yang dibina untuk menjadi kader ulama

Pidie Jaya

24 Orang

Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam

Terlaksananya sosialisasi Fatwa Ulama dan Hukum Islam kepada Masyarakat

Pidie Jaya

80 Orang

22.158 27.992 170.000 27.000

140.000 APBK

9 kali sidang

41.000

APBK

4 kegiatan

35.000

APBK

40 Orang

25.400

APBK

1 tahun

38.600

DINAS SYARIAT ISLAM

1

URUSAN WAJIB

1


20

Persentase Peningkatan Peran Ulama Jumlah Sidang DPU yang dilaksanakan

Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam

976.400

Pelatihan manasik Haji, Pelaksanaan Haji Kabupaten

Terlaksananya kegiatan munasik Haji untuk calon jemaah Haji Kabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Operasional MUQ

Tersedianya dana operasional MUQ

Pidie Jaya

1 Tahun

Pembinaan Dalail Khairat

Terwujudnya kaderisasi pembaca Dalail Khairat

Pidie Jaya

1 Kegiatan


172.000 250.000 50.000

1.034.300 APBK

1 Tahun

25.000

APBK

1 Tahun

20.000

APBK

1 Tahun

150.000

V - 48

Pembinaan Zikir Maulid

Terwujudnya kaderisasi pembaca Zikir pada kegiatan-kegaitan Maulid Nabi di Kabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pembinaan Klp. Zikir Perempuan

Terwujudnya kaderisasi pembaca Zikir bagi kaum perempuan Pidie Jaya pada kegiatan-kegaitan Masyarakat

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pelatihan Manajemen Remaja Mesjid

Jumlah remaja mesjid yang dilakukan pembinaan manajemen

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Operasional Petugas Tahjid Mayat Perempuan

Tersedianya dana operasional Petugas Tahjid Mayat Perempuan

Pidie Jaya

1 Tahun

Pelatihan Kader Dai di Kabupaten

Tersujudnya kader Dai di Kabupaten Pidie Jaya yang berprestasi

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Operasional DPD BKPRMI Kabupaten

Tersedianya dana DPD BKPRMI Kabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Syariat Islam Sosialisasi Qanun dan Intruksi tentang Syariat Islam

Terselenggarannya rapat-rapat koordinasi Pelaksanaan Syariat Islam Pidie Jaya Terwujudnya pemahaman tentang isi Qanun dan intruksi Syariat Islam Pidie Jaya

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peribadatan

50.000

50.000 44.400 35.000 75.000 100.000 100.000

APBK

1 Tahun

65.300

APBK

1 Tahun

50.000

APBK

1 Tahun

38.000

APBK

1 Tahun

67.500

APBK

1 Tahun

98.500

APBK

1 Tahun

20.000

APBK

1 Tahun

200.000

APBK

12 bulan

250.000

13.741.000

Pengadaan Sarana dan Prasaranan Peribadatan

Tersedianya sarana prasarana rumah peribadatan dalam kab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pembangunan Tempat Wudhuk Meunasah

Jumlah tempat wuduk yang dibangun pada Munasah2

Pidie Jaya

10 Unit

Pembangunan tempat Wudhuk Mesjid

Jumlah tempat wuduk yang dibangun pada Mesjid2

Pidie Jaya

5 Unit

Pembangunan Pagar Meunasah

Panjang Pagar Meunasah yang dibangun

Pidie Jaya

1000 m

Pembangunan Pagar Mesjid

Panjang Pagar Mesjid yang dibangun

Pidie Jaya

300 m

Pembangunan RKB untuk TPA

Jumlah RKB untuk TPA yang dibangun

Pidie Jaya

20 Unit

Pengadaan Mobiler TPA

Jumlah Mobiller yang disediakan

Pidie Jaya

50 Unit


50.000

3.000.000 1.500.000 1.000.000

2.500.000

900.000 1.500.000 2.000.000

1.970.000 APBK/AP

-

-

APBK

-

-

APBK

50 Unit

APBK

350 ambal, 17 Sound, 45 tmpt wudhuk, 64 unit pagar

APBK

20 Paket

APBK

-

-

APBK

-

-

450.000

1.500.000

20.000

V - 49

Pengadaan Pakaian Muslim Untuk Siswa SLTA

Jumlah pakaian muslim untuk siswa SLTA yang disediakan

Pidie Jaya

6705 Siswa

Program Peningkatan Pemahaman Syariat Islam Pengajian Rutin Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Cerdas Cermat Syariat Islam SD, SLTP dan SLTA Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Safari Ramadhan

SKPK

:

1

1.341.000

APBK

-

-

132.500

306.500 Terselenggaranya kegiatan rutin pengajian dalam lingkungan Pemerintah daerah Pidie Jaya Terselenggaranya kegiatan cerdas cermat Syariat Islam tk. SD, SLTP, SLTA Terselenggaranya kegiatan hari-hari besar Islam Terselenggaranya kegiatan safari ramadhan

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 tahun

67.500 154.000 55.000 25.000

APBK

1 Tahun

67.500

APBK

-

APBK

1 Tahun

40.200

APBK

1 tahun

25.000

-

SEKRETARIAT KIP URUSAN WAJIB

SKPK

:

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

1

URUSAN WAJIB

1


20

Program Peningkatan Pelayanan Umum Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlasananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan teknis Satgas SAR Pidie Jaya


200.000

180.000 180.000

1 Tahun

200.000

200.000 Tersedianya pelatihan & pendidikan kepada Anggota Satgas SAR

Pidie Jaya

1 Tahun

100.000

220.000 1 Tahun

110.000

V - 50

Peningkatan Pelatihan, Workshop, Bintek dan Pelatihan Non Formal Lainnya

Tersedianya Pelatihan, Workshop, Bintek dan Pelatihan Non Formal Lainnya

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media massa Pengadaan alat dan sarana penanggulangan becana daerah

Tersedianya alat dan sarana penanggulanangan bencana daerah

Pidie Jaya

1 Tahun

Tersedia data Survey, Investigasi dan Pemetaan Titik Rawan Bencana

Pidie Jaya

1 Tahun

Pemetaan titik rawan bencana dalam kab.Pidie Jaya

Jumlah titik rawan bencana yang terpetakaan

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pengadaan Peralatan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemantuan dan Penyebarluasan Informasi Potensui Bencana Alam Pengadaan Peralatan Selam Untuk Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam


17.000

1 Tahun

700.000 700.000

15.000

1.600.000 1 Tahun

800.000

1 Tahun

800.000

279.500 Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebekaran Meningakatnya pelayanan penangguolangan kebakaran (operasional) Tersedianya peralatan penanggulangan bahaya kebakaran (Lampu, Senter, Help kebakaran, Spatu Boat, dll) Tersedianya bantuan informasi potensi bencana alam daerah (operasional) Tersedianya peralataan penyelaman untuk evakuasi korban bencana alam (Baju selam, Pelampung, Pembagi udara, sepatu selam, spatu katak, tabung udara, dll)

Pidie Jaya

1 tahun

Pidie Jaya

1 tahun

Pidie Jaya

1 Paket

Pidie Jaya

1 tahun

Pidie Jaya

1 paket

Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

110.000

15.000

1.400.000

Survey, Investigasi dan Pemetaan Titik Rawan Bencana Dalam Kab.Pidie Jaya

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 Tahun

17.000

Program Pemanfaatan Ruang

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan kebakaran

100.000

65.000 62.000

100.000

2.500

50.000

720.000 1 Tahun

720.000

1 tahun

65.000

-

-

1 Tahun

3.000

-

-

-

-

2.905.100 Tersedianya dokumen DED dalam rangka rehabilitasi daerah bencana (DED Krg. Tringgadeng, Krg. Bracan, Krg. Pangwa, Krg. Jeulanga, Krg. Cubo, Krg. Putu, dll.)

Pidie Jaya

15 paket

2.000.000

V - 51

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan sungai

Tersedianya dokumen DED dalam rangka pembersihan dan pengerukan sungai (Gpg. Pulo Ulim)

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak

Tersedianya Dokumen DED pembangunan tanggul pemecah ombak (Gp. Lcng Paru, Gp. Kude Trienggadeng, Gp. Mee, Panteraja Timu, Gp. Lancang)

Pidie Jaya / Ulim

1 Paket

Pidie Jaya

5 Paket

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Penyusunan Pengkajian Daerah-daerah rawan bencana

1

1

:

-

-

890.000

-

45.000 Tersedianya dokumen kajian daerah rawan-rawan bencana

Pidie Jaya

1 dokuemen

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

SKPK

-

15.100

-

45.000

-

85.000

Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi dn pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana darurat

Terlaksananya perencanaan dan pengawasan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana darurat

Pidie Jaya

1 Tahun

Investigasi dan verifikasi kerusakan dan kerugian akibat bencana

Terlaksananya kegiatan investigasi dan kerugian akibat bencana

Pidie Jaya

1 tahun

370.000

65.000

20.000

1 Tahun

150.000

1 kegiatan

220.000

KANTOR PEMBINAAN DAYAH URUSAN WAJIB

20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Dayah Penyediaan Honor Guru Ngaji Pelatihan Pembinaan Kaligrafi Santri

Tersediannya honorarium untuk Guru Pengajian Terlaksananya pelatihan kepada santri (kaligrafi)

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Sosialisasi Kurikulum Dayah

Terlaksananya sosialisasi

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Perlombaan Baca Kitab Kuning

Terlaksananya lomba baca kitab

Pidie Jaya

1 Kegiatan


137.052

2.008.000 1.841.000 30.000 30.000 45.000

Otsus/APBK

-

APBK

1 Paket

35.052

APBK

37 Dayah

20.000

APBK

40 Peserta

32.000

-

V - 52

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring

Pidie Jaya

1 Tahun

Pengadaan Komputer dan Wireles untuk Dayah

Tersediannya sarana komputer dan wareless untuk Badan Dayah

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Dayah Rapat Koordinasi dengan Pimpinanan Dayah/Balai Pengajian Pengembangan data dan informasi pendidikan dayah

1

1

:

30.000

APBK

1 Tahun

APBK

-

50.000 -

4.887.646 Terlaksananya rapat koordinasi pimpinan dayah/balai pengajian Pidie Jaya Tersedianya data dan informasi pendidikan dayah yang akuntabel dan baik

Pidie Jaya

3 Kegiatan

Pidie Jaya

1 tahun

Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah

Jumlah paket pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan

Pidie Jaya

1 Paket

Bantuan Bahan material Pembangunan untuk Dayah dan BP

Jumlah bahan material yang diberikan kepada dayah-dayah yang membutuhkan utk pembangunan

Pidie Jaya

1 Paket

Pidie Jaya

1 Paket

Peningkatan kapasitas Forum transparansi Dayah

SKPK

32.000

35.000 45.000 2.967.646 1.800.000 40.000

66.700 APBK

3 Kegiatan

20.700

APBK

1 tahun

46.000

Otsus/APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU URUSAN WAJIB

20


Program Peningkatan Layanan Umum

Persentase Peningkatan Layanan Umum

Monitoring Tim Instansi Terkait Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Monitoring Perizinan dan Non Perizinan

Pidie Jaya

1 Paket

Sosialisasi dan pembinaan P2TSP ke Kecamatan

Terlaksananya Sosialisasi P2TSP

Pidie Jaya

4 Kali

Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan terpadu satu pintu

Penyusunan SOP dan SPM KP2TSP Kab Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Paket

Penyusunan SOP dan SPM KP2TSP Kab Pidie Jaya

Jumlah Penyusunan SOP dan SPM yang tersedia

Pidie Jaya

Paket


593.780 13.780 30.000 295.000 20.000

445.000 APBK

1 Paket

25.000

APBK

4 Kali

38.000

APBK

1 Paket

APBK

-

340.000 -

V - 53

SKPK

:

1

1

Peninjauan Lapangan Proses Perizinan

Terlaksananya peninjauan Lapangan Proses Perizinan

Pidie Jaya

1 Tim

Penyusunan IKM Bidang Perizinan

Jumlah penyusunan IKM Bidang Perizinan tersedia

Pidie Jaya

1 Tim

Penyusunan Standar Pelayanan

Tersusunnya SPM KP2TSP dalam memberikan pelayanan

Pidie Jaya

1 Tim

195.000 20.000 20.000

APBK

Tim

30.000

APBK

Tim

12.000

APBK

Tim

20.000

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengadaan/Pembangunan Rumah Adat Aceh

150.000 Terwujudnya pembangunan rumah Adat Aceh ( Pidie Jaya )

Pidie Jaya

1 Tahun

Program Pelestarian Adat dan Budaya Pelatihan Seumpama dan Narit Maja Pembinaan Imum gampong Pembinaan Tuhan Peut Pembinaan Keujren Blang Pembinaan panglima laot

SKPK

:

150.000

100.000 Terselenggaranya pelatihan Seumapa dan Narit Maja untuk generasi muda Pidie Jaya Terselenggarannya kegiatan pembinaan untuk Imum Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya Terselenggarannya kegiatan pembinaan untuk Tuha Peut dalam Kabupaten Pidie Jaya Terselenggarannya kegiatan pembinaan untuk Kejruen Blang dalam Kabupaten Pidie Jaya Terselenggarannya kegiatan pembinaan untuk Panglima Laot dalam Kabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya

2 Kelompok

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

1 Tahun

30.000 20.000 20.000 20.000 10.000

SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH


V - 54

1

1

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20

Program Pelayanan Manajemen Pendidikan

SKPK 1

1

:

603.300

Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan organisasi profesi

Jumlah peserta rapat/pertemuan dengan organisasi profesi yang dilakukan

Pidie Jaya

1 Tahun

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan

Jumlah peserta (Komite Sekolah) yang mengikuti pelatihan

Pidie Jaya

1 Tahun

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Komite Sekolah

Terselenggarannya kegiatan penilaian kenerja komite sekolah

Pidie Jaya

1 tahun

Persentase Komite Dayah yang dibina

Jumlah dayah yang dilakukan pembinaan

Pidie Jaya

15 dayah

Tingkat Peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu Pendidikan di Pidie Jaya

Meningkatnya mutu pendidikan diKab. Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Tahun

Beasiswa Santri/Siswa berprestasi

Tersedianya beasiswa untuk santri/siswa pidie jaya yang berprestasi

Pidie Jaya

1 Tahun

Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pendidikan

Tersediannya dokumen IKM bidang pendidikan

Pidie Jaya

1 Tahun

Tingkat Peran Komite Sekolah dan Komite Dayah setelah mengikuti Ujian

Terwujudnya komite sekolah dan dayah yang berperan setelah mengikuti ujian

Pidie Jaya

1 tahun

31.780 31.780 31.780 30.280 35.000 240.000 12.000 190.680

254.000 APBK

1 Tahun

25.000

APBK

1 Tahun

29.000

APBK

1 kali

25.000

APBK

20 dayah

50.000

APBK

1 Kegiatan

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

125.000

SEKRETARIAT BAITUL MAL URUSAN WAJIB

20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan


5.500

6.500

V - 55

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Pidie Jaya

4 Bulan

Program Penyemarakan Syariat Islam Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Sosialisasi Kesadaran Zakat Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Mukim dan Gampong (MONEV)

379.000 Jumlah Zakat yang disalurkan Terlaksananya sosialisasi kesadaran zakat Terwujudnya Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Mukim dan Gampong (MONEV)

Pidie Jaya

1 Tahun

Pidie Jaya

100%

Pidie Jaya

4 Bulan

Pelatihan Manajemen Zakat

Terlaksananya kegiatan Pelatihan Manajemen Zakat

Pidie Jaya

3 Bulan

Sensus Mustahik (penerima zakat)

Terlaksananya kegiatan Sensus Mustahik (penerima zakat)

Pidie Jaya

5 Bulan

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Terlaksananya kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf

Pidie Jaya

1 tahun

Sertifikasi Tanah Wakaf

Terwujudnya tanah wakaf yang memiliki sertifikat Badan Pertanahan Nasional

Pidie Jaya

8 Kecamatan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

SKPK 1 1

:

195.000 30.000 24.000 30.000 100.000

5.500

2.055.000 APBK

100%

2.000.000

APBK

1 Kegiatan

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

55.000

25.000

336.975

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf

Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi BMK (Pengembangan Website Baitul Mal)

1 Dokumen

6.500

136.975

200.000

APBK

1 tahun

APBK

-

25.000

-

47.840 Meningkatnya pelayanan sistem informasi BMK

Pidie Jaya

1 Tahun

47.840

55.800 APBK

98%

55.800

BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN URUSAN WAJIB

21

KETAHANAN PANGAN Peningkatan sarana dan prasarana pertanian


298.000

305.000

V - 56

Pembangunan saung tani

Jumlah saung tani yang terbangun

Pidie Jaya

15 Unit

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Jumlah desa yang mendapat pelatihan pertanian dan pelaku agribisnis

Pidie Jaya

32 Desa

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku Agribisnis (PENAS XV)

Pelaksanaan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku Agribisnis

Tersediannya pupuk, bibit padi unggul kepada masyarakat miskin

8 Kecamatan

35 orang

Luar Daerah

1 Kegiatan

Bandar Baru / Pidie Jaya

1 Paket

Monitoring, evaluasi dan pelaporankebijakan subsidi pertanian (Pengawasan pupuk bersubsidi)

Tersedianya pupuk untuk petani

8 Kecamatan

90%

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Terpenuhinya gizi masyarakat

8 Kecamatan

100%

Pengembangan Demapan (Sharing Kegiatan Demapan)

Terciptanya Desa DEMAPAN

8 Kecamatan

1 Kegiatan

Pengembangan Intensifikasi tanaman palawija

Terlaksananya pengembangan intensifikasi tanaman palawija

8 Kecamatan

1 Kegiatan

Pengembangan Model distribusi Pangan yang efisien (Sharing Kegiatan P-LDPM)

Terlaksananya pengembangan model distribusi pangan yang efisien (Sharing kegiatan P-LDPM)

8 Kecamatan

1 Kegiatan

Lomba cipta menu khas daerah (bergizi, bermutu, dan berimbang)

Terlaksananya lomba cipta menu (3B)

Kecamatan/Kab

1 Kegiatan

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari

Terlaksananya Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari

Kecamatan/Kab

1 Kegiatan

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


15 Unit

280.000

23.000

Hasil Musrenbang

32 Desa

25.000

285.500

135.500

35 Orang

135.500

1 Kegiatan

100.000

150.000

512.258

Penyediaan Pupuk, Bibit padi unggul dan penyuluhan

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Hasil Musrenbang

135.500

Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

275.000

120.500 16.440 265.355 14.680 20.000 13.845 37.438 24.000

541.758 Hasil Musrenbang

1 Paket

130.000

8 Kecamataan

16.440

8 Kecamatan

265.355

1 Kegiatan

14.680

1 Kegiatan

40.000

1 Kegiatan

13.845

1 Kegiatan

37.438

1 Kegiatan

24.000

29.390 Prosentase Terlaksanaya kegiatan penyuluhan pertanian lapangan

Kecamatan

80%

29.390

29.390 80%

29.390

253.000

193.750

V - 57

Pelatihan Peningkatan SDM Penyuluh

Jumlah Pelatihan peningkatan SDM Penyuluhan yang dilaksanakan

Rapat Koordinasi Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Peyuluh pertanian/ perkebunan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Kec/Kab

8 kali

Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Agribisnis dan Ekonomi Pertanian/Perkebunan Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha Agribisnis Perdesaan

SKPK 1 1

:

1 Kegiatan

230.000

120.000

8 kali

23.000

73.750

17.215 Prosentase usaha kecil yang dibantu

8 Kecamatan

95%

17.215 95%

17.215

17.215

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) URUSAN WAJIB

22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Teknologi tepat Guna (TTG)

Pembinaan masyarakat pesisir dan pedalaman melalui pemanfaatan SDA Fasilitasi Kelembagaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Lestari Pembinaan Posyantek Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

498.000 Terlaksananya Gelar TTG/Pameran Tk. Aceh dan Nasional serta terlaksananya pembinaan dan pengembangan posyantek, petani garam tahun 2012 s.d 2015 Terlaksananya kegiatan pengembangan usahatani garam serta pembinaan lingkungan hidup lestari Terselenggaranya kegiatan fasiltasi kelembagaan SDA dan Lingkungan Hidup Lestari Terwujudnya pembinaan Posyantek Pidie Jaya Terselenggarannya kegiatan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

Pidie Jaya

1 Dokumen

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa Penyelenggaraan Bulan Bakti LKMD


200.000

20.000

150.000 48.000 80.000

1.250.000

APBK

3 Kegiatan TTG, Pengembagnan 3 Unit Posyantek, dan pembinaan 13 Klpk

750.000

APBK

2 Kegiatan

500.000

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

419.000 Terlaksananya Bulan Bakti LKMD

Pidie Jaya

1 Kegiatan

120.000

265.000 APBK

8 Kec

155.000

V - 58

Penyelenggaraan Perlombaan Desa Koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi pelaporan dan pembinaan adat budaya nusantara Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyusunan profil gampong Operasional Komisi Penanggulangan Aids (KPA)

Terlaksananya Perlombaan Desa Terlaksanannya kooridinasi dan sosialisasi, monotoring serta pelaporan pembinaan adat dan budaya nasional Terwujudnya koordinasi, evaluasi dan pelapran kegiatan profile gampong Terlaksananya kegiatan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Pengendalian dan Koordinasi Dana Otsus

Sosialisasi, Koordinasi, Monitoring, Pelaporan Pelaksanaan ADG, BKPG Pembinaan Kelompok Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sistem Informasi Posyandu desa siaga aktif PMT-AS Sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan PEPG, UEG/K-SP,UEPG SP Pendataan Rumah Tangga Miskin Operasional Unit Pengaduan Raskin

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)


60.000

90.000 40.000

APBK

8 Desa

110.000

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

150.000

25.000 Terwujudnya pengendalian dan koordinasi pelaksanaan kegiatan sumber dana Otsus

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Operasional Pelaksanaan percepatan pembangunan sanitasi permukiman

109.000

25.000

APBK

14 Unit

150.000

645.000 Terlaksananya Operasional Terlaksananya Sosialisasi, Koordinasi, Monitoring, Pelaporan, Pelaksanaan ADG, BKPG Terwujudnya pembinaan kepada kelompok badan Usaha Milik Gampong Tersediannya sistem informasi Posyandu dan desa siaga aktif (PMTAS) Terlaksananya Monev kegiatan PEPG, EEG/K-SP.UEG SP Terdatanya rumah tangga miskin yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan Tersediannya dana penanganan unit pengaduan bagi peneriama raskin Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

25.000 200.000 80.000 80.000 90.000 100.000 70.000

230.000 APBK

8 Kec

30.000

APBK

8 Kec

200.000

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

500.000

500.000 Meningkatnya kesejahteraan bagi anggota PKK

Pidie Jaya

1 Kegiatan

500.000

APBK

1 Kegiatan

500.000

V - 59

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi Proyek Pengendalian dan Koordinasi pembinaan administrasi proyek integrasi (PAP) Pengendalian dan Koordinasi Pembinaan Administrasi Proyek pola Khusus (MP3KI) Coshering PNPM Mandiri Perdesaan (DDUB) Coshering PNPM Integrasi (DDUB) Coshering (MP3KI) Pola Khusus

SKPK 2 2

:

2.544.000 Terselenggarannya kegiatan Monev. Adm proyek pembangunan desa Terwujudnya Pengendalian dan Koordinasi pembinaan administrasi proyek integrasi (PAP) Terwujudnya Pengendalian dan Koordinasi Pembinaan Administrasi Proyek pola Khusus (MP3KI) Tersedianya dana cost sharing PNPM Mandiri Pedesaan Tersedianya dana cost sharing PNPM Integrasi Tersediannya dan Cost shering (MP3KI) Pola Khusus

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

650.000 150.000 150.000 785.000 700.000 109.000

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

APBK

-

-

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN URUSAN PILIHAN

01

PERTANIAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

5.698.330

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan lahan

Jumlah rumah tangga tani (desa) yang dibina

Pidie Jaya

1 kegiatan

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian

Terlaksanannya kegiatan pasca panen masyarakat serta pengelolaan hasil pertanian

Pidie Jaya

1 kegiatan

Pengembangan Intensifikasi tanaman padi, palawija

Intensifikasi padi dan tanaman ubi kayu yang disediakan

Pidie Jaya

1 kegiatan

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

Tersediannya benih bagi masyarakat petani Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 kegiatan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Kegiatan Groprokan hama tikus dan SL-PHT yang dilaksanakan

Pidie Jaya

1 kegiatan


100.000 50.000 5.140.000 100.000 75.000

604.450 APBK

1 Kegiatan

100.000

APBK

1 kegiatan

50.000

APBK-DAK

1 Kegiatan

100.000

APBK

-

APBK

1 Kegiatan

140.000

V - 60

Fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan sumber daya pertanian dan perkebunan

Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan penguatan kelembagaan SDM pertanian/perkebunan dan kegiatan WISMP pertanian

Pidie Jaya

1 kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Pengawas Pupuk dan Pestisida

Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengawas Pupuk dan Pestisida

Pidie Jaya

1 kegiatan

Program peningkatan penerapan tehnologi pertanian/perkebunan Jumlah Handtraktor (Rotary), power threser, jalan usaha tani dan linning saluran yang tersedia/dibangun

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana tekhnologi pertanian/perkebunan tepat guna

Jumlah traktor 4 WD yang dipelihara dan Rotavator yang dibeli

Pidie Jaya

2 Unit

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Tersedianya sarana produksi pertanian/Perkebunan (Tersdianya output benih dan bibit siap salur)

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pengembangan Bibit unggul Pertanian/Perkebunan

Tersediannya bibit unggul pertanian untuk masyarakat Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak


APBK

-

3.100.000

30.000

214.450

-

5.630.000

APBK-DAK

1 Kegiatan

APBK

3 Unit

5.600.000

30.000

150.000

1.150.000

500.000 APBK

1 Kegiatan

APBK-DAK

-

500.000 -

780.600 Jumlah jasa layanan vaksinasi, pengobatan dan eliminasi yang disediakan Meningkatnya peran dan fungsi otorias veterier

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

1 Kegiatan

1.300.000

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Penguatan Peran dan Fungsi Otoritas Veterier

150.000

APBK-WISMP

3.130.000

Pengadaan sarana dan prasarana tehnologi pertanian/perkebunan tepat guna

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

83.330

280.600 500.000

330.600 APBK

1 Kegiatan

280.600

APBK-DAK

1 Kegiatan

50.000

700.000 Jumlah kandang ternak, saung tani yang dibangun, pengadaan tanah untuk pasar daging dan kendaraan roda dua yang disediakan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

300.000

1.534.500 APBK

1 Kegiatan

1.234.500

V - 61

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Jumlah ternak besar ( sapi/kerbau), ternak kecil (kambing/domba) dan ternak unggas (ayam/itik) dan mesin chooper yang di distribusikan

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Program peningkatan penerapan tekhnologi peternakan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian tekhnologi peternakan tepat guna

SKPK 2 2

:

APBK

1 Kegiatan

300.000

50.000 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna (Pembuatan pakan alternatif)

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pembinaan Pengolahan dan Promosi Hasil Produksi peternakan dan Informasi Pasar

400.000

50.000

100.000

APBK

50 Peternak

APBK

-

100.000

65.000 Terwujudnya Pengolahan dan Promosi Hasil Produksi peternakan dan Informasi Pasar kepada masyakat luas

Pidie Jaya

1 Kegiatan

65.000

-

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN URUSAN PILIHAN

02

KEHUTANAN Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hutan Tanaman

123.000 Jumlah bibit tanaman hutan yang tersedia (Jabon)

Pidie Jaya

37.800 Batang

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Reboisasi Pengkayaan

Pidie Jaya

40 Ha

Pengembangan hutan Pantai

Terlaksananya penghijauan pantai (Jumlah bibit mangrov yang tersedia)

Pidie Jaya

20 Ha

Pemeliharaan Reboisasi Pengkayaan

Terlaksananya pemeliharaan hutan pengkayaan

Pidie Jaya

40 Ha

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan


1 Paket

1.000.945 Meningkatnya pengembangan reboisasi pengkayaan

Pembinaan dan Pengawasan illegal loging

123.000

125.000 Hasil Musrenbang

1.101.039

673.615 75.110 252.220

125.000

Hasil Muserenbang

50 Ha

740.976

20 Ha

82.621

50 Ha

277.442

71.500

65.000 Prosentase Berkurangnya illegal loging

Pidie Jaya

30%

65.000

35%

71.500

V - 62

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pelatihan petani Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PBK)

Meningkatnya Pengetahuan Petani tentang Pengendalian Hama PBK

3 Kecamatan

3 Angkatan

Pelatihan Petani Pengelola Tanaman Tembakau

Tersedianya Petani Tembakau Terlatih

2 Kecamatan

2 Angkatan

Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan Pembangunan Jalan Produksi Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pemeliharaan Tanaman Kakao

SKPK 2 2

:

505.249

502.429 28.200 474.229

4 Angkatan

31.020

2 Angkatan

474.229

3.730.275

3.460.000 Meningkatnya mobilisasi Hasil Pertanian/Perkebunan Tersedianya bibit unggul perkebunan Meningkatnya produksi tanaman kakao

5 Kecamatan

1.200 meter

Pidie Jaya

2 Paket

Pidie Jaya

200 Hektar

2.480.000 630.000

Hasil Musrenbang Hasil Musrenbang

350.000

1.250 Meter

2.728.000

2 Paket

693.000

200 Hektar

309.275

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN PILIHAN

05

KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat pesisir

Terwujudnya Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat pesisir Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Paket

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Jumlah benih ikan dan udang yang tersedia

Pidie Jaya

2 Paket

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Jumlah benih/perlengkapan operasional yang diadakan

Pidie Jaya

23 Paket

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya

Panjang saluran tambak yang direhab

Pidie Jaya

9 Paket


130.000

APBK

1 Paket

3.890.000

Pengadaan Bibit Ikan Unggul

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

130.000

130.000

200.000 1.790.000 1.900.000

130.000

1.414.168 APBK APBK

1 Tahun

DAK/APBK

1 Tahun

741.000 673.168

1.250.000

428.122

V - 63

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Terlaksanannya kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Pidie Jaya

6 Paket

Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Terbangunnya dan berkembangnya Pelabuhan Perikanan

Pidie Jaya

1 Paket

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Fasilitasi pengembangan Pengolahan hasil Perikanan Fasilitasi Penguatan dan Pemasaran hasil Perikanan Perlombaan Masak Serba Ikan

1 1

:

50.000

DAK/APBK

1 Tahun

APBK

-

428.122 -

1.012.000 Jumlah kegiatan Fasilitasi pengembangan Pengolahan hasil Perikanan yang dilakukan Jumlah kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pemasaran hasil Perikanan yang dilakukan Terlaksananya Perlombaan Masak Serba Ikan

Pidie Jaya

5 Paket

Pidie Jaya

2 Paket

Pidie Jaya

2 Kegiatan

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengedalian Sumber Daya

SKPK

1.200.000

632.000 340.000 40.000

386.320 DAK/APBK

1 Tahun

DAK/APBK

1 Tahun

73.120

APBK

1 Tahun

26.000

287.200

95.000

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Meningkatnya sistem Pengawasan Sumber Daya Perikanan Pidie Jaya

Pidie Jaya

2 Paket

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya kelautan

Terwujudnya Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya kelautan

Pidie Jaya

1 Paket

45.000 50.000

95.000 APBK

1 Paket

45.000

APBK

1 Paket

50.000

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI dan UKM URUSAN WAJIB

15

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

125.000

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM

Terwujudnya Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM yang berkualitas

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Penyusunan Data base Koperasi dan UKM

Tersusunnya Data base Koperasi dan UKM kabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya

1 Dokumen


50.000 75.000

150.000 200 kelompok UKM

150.000

-

-

V - 64

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja sama usaha koperasi

Jumlah Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dekopinda

Pidie Jaya

8 Kecamatan

Bimbingan Teknis Laporan Keuangan Koperasi dan Pelaksanaan RAT

Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Laporan Keuangan Koperasi dan Pelaksanaan RAT

Pidie Jaya

30 Koperasi

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

2 2

220.000

200.000 50.000 125.000

25.000

1 Kegiatan

50.000

1 tahun

140.000

1 tahun

30.000

90.000

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Terwujudnya UKM Pidie Jaya yang Mandiri dan mempunyai daya saing

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

Terlaksananya kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

Pidie Jaya

1 Kegiatan

15.000 75.000

90.000 1 Kegiatan

15.000

1 Kegiatan

75.000

URUSAN PILIHAN 06

PERDAGANGAN Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa

Jumlah aparatur yang terlibat dalam pemeriksaan barang kadaluarsa

Pidie Jaya

4 Kali

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

150.000

1 tahun

15.000

2.402.008

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

Jumlah peralatan & tenaga operasional resi gudang yang dibutuhkan serta honoraium yang diberikan kepada penjaga SRG

Pidie Jaya

1 tahun

Pembangunan sarana dan prasarana pasar

Jumlah konsultasi & koordinasi pengumpul data yang terlibat

Pidie Jaya

21 Paket

Penyusunan DED

Tersusunnya DED pembangunan pasar sumber pendanaan Otsus tahun 2016

Pidie Jaya

2 Paket


15.000

150.000

8.000

2.194.008 200.000

47.000

1 tahun

32.000

1 tahun

15.000

-

-

V - 65

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

2

07

75.910

Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima & asongan

Jumlah penataan usaha bagi pedagang kaki lima & asongan

Pidie Jaya

106 Orang

Penagihan Wajib Retribusi Daerah

Terlaksananya tagihan wajib retribusi daerah untuk pemenuhan PAD

Pidie Jaya

1 Tahun

Pelelangan Pengepakan Pasar

Terlaksananya kegiatan pelelangan pengepakan pasar

Pidie Jaya

5 Kecamatan

35.910 20.000 20.000

30.000 1 tahun

30.000

-

-

-

-

PERINDUSTRIAN Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi

85.000 Terwujudnya Industri berbasis Teknologi yang memiliki kemampuan dan daya saing

Pidie Jaya

3 Kegiatan

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tersediannya Alat-alat Industri Rumah tangga kepada kelompok yang membutuhkan

Pidie Jaya

3 Paket

Pembinaan dan Pelatihan bagi Pelaku Industri Kecil Rumah tangga

Terbinanya dan terlatihnya Pelaku Industri Kecil Rumah tangga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga

Pidie Jaya

1 Kegiatan

Pembinaan Dewan kerajinan Nasional Daerah (DEKRANAS)

Terwujudnya Pembinaan Dewan kerajinan Nasional Daerah (DEKRANAS)

Pidie Jaya

4 Kegiatan

Promosi Hasil Industri Kecil dan Menengah


2 Kegiatan

85.000

270.000

270.000

Pengadaan Alat-alat Industri Rumah tangga

Pameran Produk Industri Kecil dan Rumah Tangga

85.000

85.000

80.000

40.000

150.000

3 Paket

80.000

1 Kegiatan

40.000

4 Kegiatan

150.000

95.000 Keikutsertaan Pidie Jaya dalam pameran produk Industri Kecil dan Rumah Tangga

Pidie Jaya

2 Keg

95.000

95.000 2 Keg

95.000

V - 66

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2015 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019 yang menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2015. Daftar program dan kegiatan dalam RKPK berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPK dalam melaksanakan tugas–tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk

mewujudkan

partisipasinya

sekaligus

untuk

mengevaluasi

penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPK ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, oleh karenanya pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 juga memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah

Kabupaten

Pidie

Jaya

Tahun

2013

dan

target

capaian

pelaksanaan anggaran tahun 2014, Serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaannya yang bersifat indikatif, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kabupaten Tahun 2015, serta kaidah pelaksanaan. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten ini disusun sesuai amanat dari Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan

Rencana

Kerja

Pemerintah

Kabupaten

diperlukan

koordinasi antar instansi pemerintah kabupaten. Partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum Satuan Kerja Perangkat Kabupaten maupun

Forum

Gabungan

Satuan

Kerja

Perangkat

Kabupaten,

serta

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana dan


VI - 1

penyelarasan program kegiatan yang tercantum dalam agenda provinsi dan nasional. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya selain ditentukan oleh keseriusan dan kemauan aparatur pemerintah kabupaten, juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan

permasalahan

yang

ada,

sehingga

cita-cita

masyarakat

Kabupaten Pidie Jaya sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabubaten Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2019 dapat terwujud. Harapan kami Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2015 ini dapat menjadi dokumen perencanaan daerah yang sedikit banyaknya mampu mengakomodir berbagai permasalahan daerah, sehingga dapat memberikan sesuatu yang bermakna diawal periode RPJMK tahun 2014 s.d 2019 khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS


VI - 2

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2015

Recommend Documents