PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI PIDIE JAYA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014, yang merupakan penjabaran visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam periode 5 (lima) tahun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang ...

2

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21) 16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2007-2012 (Berita Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 19);

MEMUTUSKAN...

3

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya. 2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie Jaya 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Daerah Kabupaten Pidie Jaya. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut Bappeda adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di Kabupaten Pidie Jaya. 8. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Pidie Jaya. Pasal 2 (1) RPJMD merupakan penjabaran, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2008. (2) RPJMD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi : a. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun; b. SKPD dalam menyusun Rencana Strategis ; Pasal 3 SKPD melaksanakan program RPJMD dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bappeda yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD. Pasal 4 Kepala Bappeda sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RPJMD Pidie Jaya yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 5 ...

4

Pasal 5 Rencana anggaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran RPJMD Pidie Jaya Tahun 2009-2014 adalah merupakan pagu indikatif, dan akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan daerah serta sesuai dengan Kebijakan Umum dan Prioritas Pembangunan Daerah setiap tahunnya. Pasal 6 RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Ditetapkan di Meureudu pada tanggal 22 Desember 2009 M 5 Muharram 1431 H BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM Diundangkan di Meureudu pada tanggal 24 Desember 2009 M 7 Muharram 1431 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009 NOMOR 21

KATA PENGANTAR Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa karena atas hidayahnya kami telah dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014 yang merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pejewantahan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah yang dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan sehingga

menghasilkan

rencana-rencana

pembangunan

dalam

jangka

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pidie Jaya harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahunan. RPJMD Kabupaten Pidie Jaya diharapkan dapat mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah secara khusus dan Pembangunan Nasional secara umumnya sebagaimana harapan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD Kabupaten Pidie Jaya dibuat sebagai dokumen pelaksanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, sehingga arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan dapat dicapai dengan sebaikbaiknya. Arah pembangunan yang diusulkan merupakan isu-isu strategis yang ada dalam konteks daerah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi maupun Nasional. Pelaksanaan

pembangunan

daerah

tetap

memperhatikan

terhadap

kemampuan keuangan daerah sebagai sumber keuangan utama disamping, sumberdana lainnya. RPJMD Kabupaten Pidie Jaya dijadikan acuan penyusunan RKPK dan Renstra SKPK, sehingga tersusunya perencanaan anggaran daerah melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran ii

Sementara (PPAS) sehingga lahirnya Penetapan anggaran tahunan daerah melalui rancangan Qanun APBD Kabupaten Pidie Jaya. Akhir kata, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman dan acuan penyusunan Rensta SKPD dalam menyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya

pelaksanaan

pembangunan

daerah

yang

efektif,

efisien,

berkeadilan dan demokratis selama 5 (lima) tahun mendatang.

Meureudu, 23 Desember 2009 BUPATI PIDIE JAYA

DRS. H. M. GADE SALAM

iii

DAFTAR ISI Hal PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA........................................................ KATA PENGANTAR ............................................................................... DAFTAR ISI ............................................................................................ DAFTAR TABEL ..................................................................................... DAFTAR GRAFIK ................................................................................... DAFTAR GAMBAR ................................................................................. BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1.1 Latar Belakang ............................................................ 1.2 Maksud dan Tujuan ..................................................... 1.3 Landasan Hukum ........................................................ 1.4 Prinsip Dasar Menata Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009-2014 ........................................ 1.5 Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ........................................................................ 1.6 Sistematika Penulisan.................................................. BAB II

ii iv x xvi xvii 1 4 5 6 13 15

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .............................. 2.1 Kondisi Geografis ........................................................ 2.1.1 Iklim ................................................................... 2.1.2 Struktur Tanah................................................... 2.1.3 Tapografi .......................................................... 2.1.4 Geologi .............................................................. 2.1.5 Hidrologi ............................................................ 2.1.6 Penggunaan Lahan ........................................... 2.1.7 Pengelolaan Kawasan Lindung ......................... 2.1.8 Pengelolaan Kawasan Budidaya....................... 2.1.9 Pengelolaan Kawasab Rawan Bencana............ 2.1.10 Demografi (Kependudukan) .............................. 2.2 Kondisi Perekonomian dan Keuangan Daerah ............ 2.2.1 Potensi Sektoral daerah .................................... 2.2.2 Keuangan Daerah ............................................. 2.3 Bidang Sosial Budaya Daerah .................................... 2.4 Bidang Tenaga Kerja .................................................. 2.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak....................................................... 2.6 Bidang Pemuda dan Olah Raga................................... 2.7 Bidang Syariat Islam .................................................... 2.8 Bidang Pendidikan ...................................................... 2.9 Bidang Kesehatan........................................................ 2.10 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ............. 2.11 Bidang Pariwisata dan Kebudayaan ............................ 2.12 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .............

20 22 23 24 27 28 29 31 31 33 33 41 42 63 65 67 68 69 70 72 76 78 79 80

iv

2.13

Bidang Prasarana dan Sarana Daerah ........................ 2.13.1 . Fasilitas Pendidikan......................................... 2.13.2 . Fasilitas Kesehatan ......................................... 2.13.3 Fasilitas Transportasi Perhubungan .................. Bidang Telekomunikasi dan Informasi ......................... Bidang Pelayanan Umum ............................................ 2.15.1 Pemerintahan Umum........................................ 2.15.2 Kepegawaian.................................................... 2.15.3 Pelayanan Perijinan ......................................... 2.15.4 Keteramtaman dan Ketertiban Umum .............. 2.15.5 Pelayanan Catatan Sipil ................................... Bidang tata Ruang Pembangunan ............................... Bidang Perumahan dan Pemukiman............................ Bidang Lingkungan Hidup ............................................ Bidang Pertanahan ...................................................... Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .................... 2.20.1 Ekonomi dan Sumber Daya Alam .................... 2.20.2 Energi dan Sumber Daya Mineral ....................

80 81 82 84 87 89 89 91 91 92 93 94 95 95 97 97 98 101

VISI DAN MISI ........................................................................ 3.1 Visi ............................................................................... 3.2 Misi...............................................................................

102 102

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH................................ 4.1 Faktor Lingkungan Internal .......................................... 4.2 Faktor Lingkungan Eksternal........................................ 4.3 Asumsi Analisis dan pilihan Strategi ............................ 4.4 Analisis Lingkungan Strategis ...................................... 4.4.1. Analisis Lingkungan Internal .............................. 4.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal ........................... 4.4.3. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan ....................... 4.5 Agenda Prioritas Pembangunan Daerah ....................

103 103 105 106 107 108 126 133 134

BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.......................... 5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah........................ 5.1.1. Asumsi/Perkiraan Pertumbuhan Perekonomian yang Mempengaruhi Pengembangan Sumber Pendapatan............. 5.1.2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah.............. 5.1.3. Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah ............................................................ 5.1.4. Kebijakan Umum Anggaran ........................... 5.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah ............................... 5.2.1. Analisis Belanja.................................................. 5.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah ...................... 5.3. Arah Pembiayaan.........................................................

135 137

2.14 2.15

2.16 2.17 2.18 2.19 2.20

BAB III

137 140 145 148 151 152 154 155

v

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN UMUM ................................................... 6.1 Bidang Pemerintahan ................................................ 6.1.1. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Baik....... 6.1.2. Perwujudan Kelembagaan Demokrasi Politik yang Makin Kokoh .................................. 6.1.3. Penegakan Hukum .......................................... 6.1.4. Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah ............................................................. 6.2 Bidang Ekonomi.......................................................... 6.2.1. Revitalisasi Pertanian ....................................... 6.2.2. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .......................... 6.2.3. Peningkatan Investasi dan Perdagangan......... 6.2.4. Peningkatan Daya Saing Pariwisata ................ 6.2.5. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan .................... 6.3 Bidang Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Wilayah........................................................................ 6.3.1. Peningkatan Prasarana Jalan dan Jembatan ........................................................ 6.3.2. Pengembangan Transportasi Darat ................. 6.3.3. Pengembangan Transportasi Laut ................... 6.3.4. Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air ................................................................... 6.3.5. Percepatan Pemerataan Infrastruktur Energi dan Kenagalistrikan .............................. 6.3.6. Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman .............................................. 6.3.7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor Pemerintah ............................ 6.3.8. Pengembangan Fasilitas Olah Raga................ 6.4 Bidang Lingkungan Hidup........................................... 6.4.1. Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah................................................. 6.4.2. Peningkatan Penyehatan Lingkungan.............. 6.4.3. Pengelolaan Persampahan.............................. 6.4.4. Pengembangan Fasilitas Drainase .................. 6.5 Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Penyelenggaran syariat Islam..................................... 6.5.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan ...................................................... 6.5.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan....................................................... 6.5.3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Syariat Islam ................................................... 6.6 Bidang Perlindungan Sosial........................................

158 158 158 159 161 163 164 164 167 169 170 172 173 173 175 176 176 178 179 180 181 181 182 182 183 184 185 185 187 189 191 vi

6.6.1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial .................. 6.6.2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin .................. 6.6.3. Peningkatan Peran Perempuan Serta Perlindungan Anak........................................... 6.6.4. Pengembangan Ketahanan Budaya ................ BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .............................. 7.1 Program Pembangunan Daerah ................................. 7.1.1. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi ............................................... 7.1.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan ........................................... 7.1.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan............................................ 7.1.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pelayanan Umum ................................ 7.1.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Ketertiban dan Ketentraman ................ 7.1.6. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup ................................ 7.1.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Perlindungan Sosial ............................. 7.1.8. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum........ 7.1.8 Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata dan Budaya ........................ 7.2 Program Lintas SKPD................................................. 7.2.1. Program SKPD................................................. 7.2.2. Program Kewilyahan ........................................ 7.3 Rencana Kerja ............................................................ 7.3.1. Rencana Kerja Karangka Regulasi .................. 7.3.2. Rencana Kerja Kerangka Pendanaan..............

BAB VIII PENUTUP ......................................................................... 8.1 Program Transisi ........................................................ 8.2 Kaidah Pelaksanaan ................................................... 8.2.1. RPJMD sebagai panduan bagi setiap SKPD untuk menyusun Renstra....................... 8.2.2. RPJMD sebagai landasan acuan penyusunan RKPD........................................... 8.2.3. Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan RPJMD, RKPD atas Kinerja 5 (lima) Tahunan dan Tahunan.....................................

191 193 195 197

199 200 204 205 206 208 209 210 211 211 212 212 213 213 213 213 215 215 215 215 215

216

LAMPIRAN : Matrik Program Kerja Lima Tahunan RPJM Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya 2009-2014 vii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3

Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16

Luas dan Prosentase Luas Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya ........................................................................ Jumlah Desa , Kelurahan dan Kemukiman di Kabupate Pidie Jaya ........................................................................ Perkembangan Curah Hujan dan Hari Hujan dirinci menurut Bulan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 20042005 ................................................................................ Intensitas Hujan Harian Rata-Rata .................................. Kemiringan Lahan Kecamatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya................................................................................. Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Pidie Jaya tahun 2005 .............................................................. Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Pidie Jaya tahun 2005 .............................................................. Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya per Kecamatan Lima Tahun Terakhir ...................................................... Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Pidie tahun 2008 ........................................... Persentase Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya ................................................................................ Kepadatan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Per Kecamatan Tahun 2008 .................................................. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2007 ..................................................................... Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005 .................................................... Jumlah Korban Jiwa dan Pengungsi Pasca Tsunami di Kabupaten Pidie Jaya ..................................................... Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2004-2008................ Tanaman Pertanian Unggulan Di Kabupaten Pidie Jaya

21 21

22 23 24 26

30 34 35 36 38 38 39 40 41 44

Tabel 2.17 Peranan Sektor Pertanian Menurut Subsektor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pidie Jaya Tahun 20002007 ................................................................................ Tabel 2.18 Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat di Ka bupaten Pidie Jaya Tahun 2007................. Perkebunan Unggulan Berdasarkan Tabel 2.19 Tanaman Perkecamatan Di Kabupaten Pidie Jaya ......................... Tabel 2.20 Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 ................................................................................ Tabel 2.21 Banyaknya Produksi Daging di Rinci Per Kecamatan di

44 45 46 47

viii

Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007.................................. Tabel 2.22 Hewan Ternak Unggulan di Kabupaten Pidie Jaya .........

47 48

Tabel 2.23 Luas areal Tambak di Kabupaten pidie Jaya Tahun 2008.. Luas Areal Budidaya Air Payau dan Air Tawar Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008.................................. Tabel 2.24 Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008.................................. Tabel 2.25 Jumlah Gedung TPI/PPI di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 ................................................................................ Tabel 2.26 Daftar Jumlah Dermaga Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 ................................................................................ Tabel 2.27 Jenis Alat Tangkap Yang Digunakan Di Kabupaten Pidie Jaya ................................................................................ Tabel 2.28 Peranan Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Menurut Subsektor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000-2007 ........................ Tabel 2.29 Peranan Sektor Angkutan dan Komunikasi Menurut Subsektor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000-2007.................................................... Tabel 2.30 Peranan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Menurut Subsektor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000-2007 ........... Tabel 2.31 Peranan Sektor Jasa-Jasa Menurut Subsektor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pidie Jaya Tahun 20002007 ................................................................................ Tabel 2.32 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2004-2007 (Berdasarkan Harga Konstan) ............................................................... Tabel 2.33 Pendapatan dari Dan Perimbangan di Kabupaten Pidie Jaya................................................................................. Tabel 2.34 Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 ................................................................................ Tabel 2.35 Jumlah Fasilitas Tempat Peribadatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008............................................................. Tabel 2.36 Jumlah Peserta Ujian Nasional Tahun 2008/2009...........

49

Tabel 2.37 Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 .

76

49 50 50 51 51

55

56

58

59

61 64 68 71 74

Tabel 2.38 Kondisi Tenaga Medis Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 ..................................................................... Tabel 2.39 Objek Wisata Cakra Budaya dan Lokasinya di Kabupaten Pidie Jaya ..................................................... Tabel 2.40 JumlahFasilitas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 ................................................................................ Tabel 2.41 Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB

77 79 83

ix

Tahun 2004-2007 ............................................................ Tabel 2.42 Peranan Sektor Pertanian Menurut Subsektor Atas Dasar Harga Berlaku ....................................................... Tabel 2.43 PDRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2004-2007 (berdasarkan Harga Konstan) ......................................... Luas Lahan dan Produksi Padi di Kabupaten Pidie Jaya Tabel 4.1 Tahun 2007 ..................................................................... Tanaman Pertanian Unggulan Berdasarkan Analisis LQ Tabel 4.2 di Kabupaten Pidie Jaya .................................................. Tanaman Sayuran Unggulan Berdasarkan Analisis LQ di Tabel 4.3 Kabupaten Pidie Jaya ..................................................... Luas Areal Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Tabel4.4 Rakyat di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2004.................. Tanaman Perkebunan Unggulan Berdasarkan Analisis Tabel 4.5 LQ di Kabupaten Pidie Jaya ........................................... Hewan Ternak Unggulan Berdasarkan Analisis LQ di Tabel 4.6 Kabupaten Pidie Jaya...................................................... Luas Areal Tambak Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun Tabel 4.7 2008 ................................................................................ Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar di Tabel 4.8 Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008.................................. Jumlah Gedung TPI/PPI di Kabupaten Pidie Jaya Tahun Tabel 4.9 2008 ................................................................................ Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan Tabel 5.1 Tahun 2000 Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2001-2007 ... Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabel 5.2 Pidie Jaya Periode 2008-2009 Realisasi PAD Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran Tabel 5.3 2008-2009 ....................................................................... Realisasi Prediksi Dana Perimbangan Kabupaten Pidie Tabel 5.4 Jaya Tahun Angagaran 2010-2014 ................................. Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tabel 5.5 Kabupaten Pidie Jaya Tahun anggaran 2008-2009 ........ Rasio Kemandirian Daerah.............................................. Tabel 5.6 Realisasi kemampuan daerah Kabupaten Pidie Jaya Periode 2008-2009 .......................................................... Prediksi realisasi Komponen PAD Kabupaten Pidie Jaya Tabel 5.8 Tahun Anggaran 2009-2014 Prediksi Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pidie Tabel 5.9 Jaya Tahun 2009-2014 Tabel 5.10 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Periode 2008-2009 ....................................................................... Tabel 5.11 Realisasi Prediksi Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2010-2014............................................

99 99 100 109 111 112 114 115 117 118 119 123 138 140 141 143 144 145

Tabel 5.7

146 149 150 152 154

x

DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 2.1 Grafik 2.2 Grafik 2.3

Grafik 2.4 Grafik 2.5

Grafik 2.6 Grafik 2.7 Grafik 2.8 Grafik 2.9 Grafik 5.1 Grafik 5.2 Grafik 5.3

Area Budidaya Perikanan Per Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 ...................................................

32

Area Sawah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007.......... Diagram Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005-2008.............................................................

32 37

Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 .................................. Peranan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berdasarkan Harga Berlaku Sawah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 .............................................................

44

54

PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000-2007 .

60

PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Berdasarkan Harga Konstan 2000 Kabupaten Pidie Jaya 2000-2007 ..

60

Kondisi Rata-Rata Nilai Ujian Nasional Tahun 2008 Tingkat SMP ................................................................... Data Guru PNS dan Non PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ....................................................................... Prediksi Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie Jaya Periode 2010-2014....................... Prediksi Total Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pidie Jaya Periode 2010-2014 ......................................... Prediksi Total Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Periode 2010-2014..................................................

74 75 150 151 155

xi

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1

Hubungan RPJMD Kabupaten Pidie Jaya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...................................

14

Gambar 2.1

Rencana Pengembangan Transportasi Darat ................

85

Gambar 2.2

Sirkulasi Tranportasi Propinsi Aceh ...............................

85

Gambar 2.3

Rencana Higway di Kabupaten Pidie Jaya ...................

87

xii

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PIDIE JAYA 2009-2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG

Berbagai tingkat keragaman masyarakat serta adanya karakteristik geografis yang unik dan khas bagi setiap wilayah, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

yang bersifat terpadu,

menyeluruh, sistematik dan tanggap terhadap perkembangan zaman sesuai dengan ketetapan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional . Untuk membangun kehidupan bernegara dengan berbagai aspek dimensi yang kompleks, dalam Pasal 1 , UU No.25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana-rencana

pembangunan

dalam

jangka

panjang,

menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Oleh karenanya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan kerangka

pelaksanaan

pembangunan pemerintahan yang berisikan penjabaran visi, misi dan program kepala

daerah

yang

berpedoman

kepada

RPJP

daerah

dengan

memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Propinsi yang secara substantif memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam masa kepemimpinan Bupati terpilih untuk lima tahun mendatang, Kabupaten Pidie Jaya sudah pasti menghadapi tantangan pertumbuhan dan perkembangan, juga menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang

BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA

1


makin meningkat, jumlah penduduk yang makin banyak, dan dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam. Oleh karena itu, janji Visi dan Misi Bupati pada masa kampanye, perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang menjadi landasan hukum bagi perencanaan anggaran pembangunan daerah dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang sifatnya terukur serta dapat diperbandingkan tingkat keberhasilannya pada saat sasaran akhir dari target pembangunan ingin dicapai. Pemerintah Kabupaten melaui badan perencanaan pembangunan daerah menyusun rencana strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014, merupakan aspirasi

kebutuhan masyarakat yang di dalam implementasi

pembangunan daerah akan berdampak pada pengembangan program dan pembiayaan bagi pembangunan daerah kabupaten Pidie Jaya. Pengembangan program pembangunan daerah mencakup aspek percepatan pembangunan, sinergisitas pembangunan dan keberlanjutan pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya. Pengembangan Pembiayaan pembangunan daerah diharapkan memberikan peluang atas sumber sumber pembiayaan pembangunan daerah baik dalam bentuk pembagian atau sharing, hibah, kerjasama investasi, pinjaman daerah dan lain sebagainya. RPJMD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014 merupakan bagian dari usaha memobilisasi seluruh sumber daya pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk terlibat langsung menjawab tantangan dan peluang yang nyata dengan pilihan strategi

dan arah kebijakan umum pada kerangka program pembangunan

daerah sesuai visi misi kepala daerah. Disadari bahwa Kabupaten Pidie Jaya yang baru berumur dua tahun, tentu menghadapai

permsalahan

yang

cukup

kompleks.

Selanjutnya

dalam

penyusunan RPJM Kabupaten Pidie Jaya 2009-2014 ini diawali dari adanya sembilan permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten yang terdiri atas:


2


a. Lambatnya pertumbuhan ekonomi. b. Lambannya pembangunan antar wilayah akibat belum tersedianya prasarana infrastruktur dasar masyarakat dan infrastruktur akses ke wilayah produksi. c. Minimnya pendapatan asli daerah (PAD). d. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. e. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam. f. Menurunnya kualitas lingkungan hidup. g. Belum optimalnya kinerja aparatur. h. Terbatasnya anggaran pembangunan daerah. i. Rendahnya peran serta umat beragama dalam aspek pembangunan daerah. Selanjutnya kesembilan permasalahan tersebut memunculkan isu aktual pembangunan yang terumuskan dalam sembilan isu strategis pembangunan Kabupaten Pidie Jaya . Kesembilan isu strategis tersebut adalah: a. Peningkatan peran ulama dalam aspek pembangunan daerah. b. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran. c. Jangkauan dan peningkatan kualitas mutu layanan pendidikan serta kesehatan masyarakat. d. Revitalisasi pembangunan pertanian e. Revitalisasi UMKM f. Daya saing pariwisata. g. Good governance. h. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. i. Pelayanan Prima. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pidie Jaya 2009 – 2014 didasarkan pada sembilan isu strategis dan sembilan permasalahan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya.


3


1.2.

Maksud dan Tujuan

RPJM Kabupaten Pidie Jaya dimaksudkan untuk menjabarkan agenda-agenda yang ditawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye Pilkada 2008 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah kurun waktu 2009 – 2014. Mengupayakan agar pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan adanya sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Propinsi. RPJM dapat memberi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD). Selanjutnya RPJMD juga sebagai usaha pemecahan yang solutif dan antisipatif bagi kepentingan serta kebutuhan mutakhir daerah selama periode 2009 – 2014. Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 - 2014 adalah: 1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan. 2. Menjamin terciptanya efektifitas, efesiensi, sinkronisasi dan sinergisitas antar daerah dan antar fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang. 4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dalam pembangunan daerah, serta menumbuhkan rasa memiliki (Sanse of belonging)

seluruh

lapisan

pengguna

pembangunan

dengan

mengedepankan kearifan lokal. 5. Menjaga Kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam lima tahunan pada bingkai jangka panjangnya. 6. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah. 7. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah.


4


Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 20092014 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan: (a) arah kebijakan keuangan daerah, (b) strategi pembangunan daerah, (c) kebijakan umum, (d) program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.3.

Landasan Hukum

RPJMD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 – 2014 disusun berdasarkan sejumlah peraturan telah digunakan sebagai landasan hukum dan rujukan yaitu : 1. Landasan Idiil Pancasila 2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 3. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 Pasal 4 ayat (1); 4. Landasan Operasional: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421); c. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 150; d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;


5


f. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia No. 4124; j.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; dan

k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; l. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2005-2009. m. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. n. Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Propinsi NAD; o. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Propinsi NAD sebagai salah satu Landasan Hukum; p. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah; q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


6


1.4. Prinsip Dasar Menata Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009-2014 RPJM Kabupaten Pidie Jaya ditempuh melalui mekanisme koordinasi dan musyawarah secara bertahap, berkesinambungan serta berupaya adanya keterkaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya, antara satu tahapan dengan

tahapan

perencanaan

berikutnya

pembangunan

yang

sifatnya

tersebut

lima

tahunan.

diselenggarakan

Koordinasi

dalam

berbagai

dimensi, yaitu ; lintas sektor, lintas daerah, lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Perencanaan pembangunan meliputi empat tahapan,yakni: (a) Penyusunan rencana, (b) penetapan rencana, (c) pengendalian pelaksanaan rencana dan (d) evaluasi pelaksanaan rencana. Empat tahapan tersebut diselanggarakan secara berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu : 1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. 2. Setiap instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. 3. Melakukan

penjaringan aspirasi semua pihak yang berkepentingan

(stakeholders) dihasilkan

dan

oleh

menyelaraskan

masing-masing

rencana jenjang

pembangunan pemerintahan

yang melalui

musyawarah perencanaan pembangunan. 4. Melakukan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Penetapan rencana merupakan salah satu produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakan isi rencana-rencana tersebut. Untuk itu


7


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Qanun. Sementara itu, pengendalian pelaksanaan

rencana

pembangunan

dimaksudkan

untuk

menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Demikian pula halnya dengan pengendalian pelaksanaan rencana yang mencakup kegiatan monitoring juga dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses perencanaan pembangunan yang dianut mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu : a. Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan visi dan misi program-program pembangunan yang ditawarkan masingmasing calon Bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati terpilih pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. b. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. c. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. d. Pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.


8


Perekonomian daerah yang akan dikembangkan dalam tahun 2009-2014 sebagai pemerintahan Kabupaten yang baru dua tahun tentunmya masih banyak mengalami kendala dan hambatan. Namun demikian pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus mengambil kebijakan ekonominya yaitu perekonomian yang mengarah kepada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberi kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi lokal kerakyatan bersama-sama dengan pelaku bisnis lainnya. Strategi dan keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

untuk

mewujudkan pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat bergairah untuk ikut serta membentuk struktur ekonomi yang di cita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi yang terencana, diharapkan bahwa pembayar pajak dan penanam modal dapat tertarik untuk menanamkan investasi sehingga meningkatkan ekonomi. Kebijakan pertanian, perkebunan serta kelautan dan perikanan yang mantap di Kabupaten Pidie Jaya diharapkan akan membuat pengusaha dapat melihat adanya peluang untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan

serta kelautan dan perikanan,

pemenuhan kebutuhan pangan dan perluasan ekspor. Demikian pula dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak dinaikkan, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi pada tahun mendatang. Pembangunan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya harus dapat memberikan solusi terhadap isu-isu ekonomi lokal yang dihadapi, dan melakukan pengamatan dinamis serta perlu mengkoreksi kebijakan yang keliru bila dalam kondisi riel dimasyarakat

mengalami

pertumbuhan

ekonomi

yang

lambat.

Perlu

dirumuskan dua prinsip dasar pengembangan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya yang perlu diperhatikan adalah:


9


1. Mengenali karakter ekonomi wilayah, Isu-isu utama yang perlu dikenali dalam

kerangka

pengenalan

perkembangan

ekonomi

wilayah

di

Kabupaten Pidie Jaya, antara lain adalah: 1) Perkembangan penduduk dan urbanisasi, pertumbuhan penduduk merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi, yang mampu menyebabkan suatu wilayah berubah cepat dari desa pertanian menjadi agropolitan dan selanjutnya menjadi kota besar. 2) Dominasi sektor pertanian, perkebunan serta kelautan dan perikanan lebih dikembangkan dengan upaya pengembangan sektor agribisnis yang mampu mengangkat dan mempromosikan agroindustri di wilayah tertinggal. 3) Sektor pariwisata, memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Kekayaan/keindahan alam dan budaya dapat menjadi daya tarik wilayah, dan kemudian berlanjut menarik turis dan penduduk ke wilayah tersebut. 4) Kualitas lingkungan, persepsi atas suatu wilayah apakah memiliki kualitas hidup yang baik, merupakan hal penting bagi dunia usaha untuk melakukan investasi. Investasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup

masyarakat sangat penting untuk

mempertahankan daya saing, keterkaitan wilayah dan aglomerasi, kemampuan wilayah untuk mengefisienkan pergerakan orang, barang dan jasa adalah componen pembangunan ekonomi yang penting. Suatu wilayah perlu memiliki akses transportasi menuju pasar serta mobilitas pasar secara lancar 2. Merumuskan manajemen pembangunan daerah dengan prinsip kerakyatan yang pro bisnis. Sedikitnya ada dua komponen yang mempengaruhi corak pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan pelaku bisnis (pengusaha). Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempunyai


10


kelebihan dalam satu hal dan keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Terjalinnya kinerja yang bersinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi Kabupaten Pidie Jaya. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tugas/kewajiban menerbitkan berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan menciptakan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya perlu banyak memahami tentang proses kegiatan ekonomi yang sebenarnya berlangsung. Disinilah perlunya dikembangkan prinsip-prinsip manajemen pembangunan pro-bisnis yang antara lain, meliputi : 1. Menyediakan informasi kepada pengusaha kecil dan menengah. 2. Memberikan kepastian dan kejelasan kebijakan. 4. Mendorong sektor jasa dan perdagangan. 5. Meningkatkan daya saing pengusaha daerah, dan 6. Membentuk ruang yang mendorong kegiatan ekonomi kerakyatan. Komponen pokok percepatan ekonomi lokal Kabupaten Pidie Jaya 2009-2014 sebagai Pemerintahan Kabupaten Yang baru diupayakan untuk percepatan ekonomi lokal agar dapat memacu ketertinggalan dan memantapakan pondasi dasar ekonomi adalah menjadi pertimbanagan di Kabupaten Pidie Jaya yaitu dengan cara : a. Membangun Daya Tarik, maksudnya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus melakukan upaya

: penyehatan iklim investasi dan dinamisasi

ekonomi daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya menciptakan kondisi yang kondusif terutama untuk menarik investasi baik investasi domestik (selain investasi lainnya) guna menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Ada beberapa faktor penyehatan iklim investasi yang perlu menjadi perhatian utama, yaitu: 1. Melakukan transparansi dan efisien dalam hal faktor biaya yang terkait dengan sistem perizinan dan perpajakan


11


2. Terbangunnya dan tersedianya berbagai infrastruktur (transportasi, telekomunikasi, energi dan air) yang efisien dan cukup. 3. Membangun dan mengupayakan tersedianya tenaga kerja lokal yang cukup kompetitif. 4. Melakukan pencitraan dan persepsi bahwa daerah sangat aman dan kondusif untuk melakukan kegiatan investasi dalam bentuk jasa dan perdagangan 5. Pencitraan budaya good governance. Sedangkan faktor dinamisme ekonomi dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu: 1. Potensi, struktur ekonomi, stabilitas makro ekonomi dan dinamika sosial politik yang kondusif. 2. Tranparansi, stabilitas dan prediktibilitas kebijakan. 3. Institusi yang efektif memberikan kepastian hak kepemilikan dan kontrak. 4. Menemukan serta mempromosikan citra komoditi dan produk unggulan daerah. b. Membangun Daya Tahan, maksudnya adalah membangun daya tahan ekonomi

yang

merupakan

kemampuan

mengelolal,

mengolah

dan

menyesuaikan diri serta memulihkan diri sektor ekonomi dari tekanantekanan faktor ekonomi maupun non ekonomi. Dalam lingkungan yang senantiasa berubah dimana peluang dan resiko dapat muncul setiap saat, setiap unit ekonomi baik rumah tangga, perusahaan, maupun daerah, perlu mempersiapkan diri. Hal yang perlu dilakukan adalah upaya untuk diversifikasi

usaha

dan

transformasi

produk

serta

pengembangan

kewirausahaan. c. Membangun Daya Saing, maksudnya adalah menyiapkan konsep regional managemen yang mampu mengintegrasikan antara wilayah administrasi menjadi wilayah ekonomi dalam suatu wadah kerjasama antar daerah di bidang

kebijakan

ekonomi,

komunikasi

informasi,

serta

kerjama

pemasaran. Selain sejalan dengan dua strategi di atas, maka kegiatan yang dapat dilakukan untuk membangun daya saing ekonomi Kabupaten BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA 12


Pidie Jaya, antara lain adalah dengan cara mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi dan keberlanjutan, mendukung keberlanjutan inovasi produk unggulan yang menekankan pada sektor pertanian, perkebunan serta kelautan dan perikanan yang dapat menguatkan sendi ekonomi serta membangun kemitraan regional.

1.5. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pidie Jaya mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan pembangunan daerah mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Dalam penyusunan RPJMD secara hierarki memperhatikan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi sebagai acuan RPJM Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Dengan demikian hubungan dokumen RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dari mulai tingkat Nasional, Provinsi menjadi pedoman dalam penyusunannya bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Selain itu Dokumen RPJM dalam penuangan penyusunannya memperhatikan pula kebijakan rencana tata ruang yang telah disusun sebelumnya sehingga dapat sinergis dan konsisten dalam perencanaan lima tahun ke depan. Penyusunan RPJM Daerah dilaksanakan bersama seluruh SKPD dan stakeholder di Kabupaten Pidie Jaya yang sekaligus merupakan prasosialisasi kepada jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. RPJM Daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam implementasinya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang harus disusun


13


dalam rangka memenuhi target capaian masing-masing SKPD sebagai perwujudan kinerja yang berlandaskan kepada anggaran. Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Pidie Jaya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJP NASIONAL (Dokumen perencanaan 20 tahunan)

RPJP PROVINSI (Dokumen perencanaan 20 tahunan)

RPJP KAB. Pidie Jaya (Dokumen perencanaan 20 tahunan)

RPJM NASIONAL (dokumen perencanaan 5 tahunan)

TINGKAT NASIONAL

RPJMD PROV. NAD (dokumen perencanaan 5

Renstra SKPD Provinsi NAD

tahunan)

RPJMD KAB. PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014

RENSTRA SKPD KAB.PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014

RENJA SKPD RKPD KAB. PIDIE JAYA

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan RPJM Kabupaten Pidie Jaya

periode 2009-2014 ini

mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Sistematika RPJMD Kabupaten Pidie Jaya tersebut adalah sebagai berikut:


14


BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

1.2

Maksud dan Tujuan

1.3

Landasan Hukum

1.4

Prinsip Dasar Menata Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya tahun 20092014

1.5

Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.6

Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.

Kondisi Geografis 2.1.1

Iklim

2.1.1

Struktur Tanah

2.1.3

Topografi

2.1.4

Geologi

2.1.5.

Hidrologi

2.1.7

Pengelolaan Kawasan Lindung

2.1.8

Pengelolaan Kawasan Budidaya

2.1.9

Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana

2.1.10 Demografi ( Kependudukan ) 2.2

Kondisi Perekonomian dan Keuangan Daerah 2.2.1

Potensi Sektoral Daerah

2.2.2

Keuangan Daerah

2.3

Bidang Sosial Budaya Daerah

2.4

Bidang Tenaga Kerja

2.5

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.6

Pemuda dan Olah Raga

2.7

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

2.8

Bidang Kesehatan


15


2.9

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.10

Bidang Pariwisata

2.11

Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah

2.12

Bidang Prasarana dan Sarana Daerah 2.12.1 Fasilitas Pendidikan 2.12.2 Fasilitas Kesehatan 2.12.3 Fasilitas Transportasi Perhubungan

2.14. Telekomunikasi dan Informasi 2.15

Pelayanan Umum 2.15.1 Pemerintahan Umum 2.15.2 Kepagawaian 2.15.3 Pelayanan Perijinan 2.15.4 Ketentraman dan Ketertiban umum 2.15.5 Pelayanan Catatan Sipil

2.16. Tata Ruang Pembangunan 2.17

Perumahan dan Pemukiman

2.18

Lingkungan Hidup

2.19

Pertanahan .

2.20

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2.20.1 Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.20.2 Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB III VISI DAN MISI 3.1

Visi

3.2

Misi Kabupaten Pidie Jaya 2009-2014

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH 4.1

Faktor Lingkungan Internal

4.2

Faktor Lingkungan Eksternal

4.3

Asumsi Analisis dan Pilihan Strategi

4.4

Analisis Lingkungan Strategis


16


4.4.1

Analisis Lingkungan Internal

4.4.2

Analisis Lingkungan Eksternal

4.4.3

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

4.4.4

Asumsi

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 5.1.

Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.1.1. Asumsi/Perkiraan

Pertumbuhan

Perekonomian

yang

Mempengaruhi Pengembangan Sumber Pendapatan 5.1.2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah 5.1.3. Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah 5.1.4. Kebijakan Umum Anggaran 5.2.

Arah Pengelolaan Belanja Daerah 5.2.1. Analisis Belanja 5.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

5.3.

Arah Pembiayaan

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM 6.1.

Bidang Pemerintahan 6.1.1. Penciptaan Tata Pemerintahan yang Baik 6.1.2. Perwujudan Kelembagaan Demokrasi Politik yang makin Kokoh 6.1.3. Penegakan Hukum 6.1.4. Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

6.2.

Bidang Ekonomi 6.2.1. Revitalisasi Pertanian 6.2.2. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 6.2.3. Peningkatan Investasi dan Perdagangan 6.2.4. Peningkatan Daya Saing Pariwisata 6.2.5. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

6.3.

Bidang Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Wilayah


17


6.3.1. Peningkatan Prasarana Jalan dan Jembatan 6.3.2. PengembanganTransportasi Darat 6.3.3. Pengembangan Transportasi Laut 6.3.4. Pembangunan Infrastruktur Sumberdaya Air 6.3.5. Percepatan Pemerataan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan 6.3.6. Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman 6.3.7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor Pemerintahan 6.3.8. Pengembangan Fasilitas Olah Raga 6.4.

Bidang Lingkungan Hidup 6.4.1. Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah 6.4.2. Peningkatan Penyehatan Lingkungan 6.4.3. Pengelolaan Persampahan 6.4.4. Pengembangan Fasilitas Drainase

6.5.

Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Agama 6.5.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan 6.5.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 6.5.3. Peningkatan Kualitas Bidang Agama

6.6.

Bidang Perlindungan Sosial 6.6.1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial 6.6.2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin 6.6.3. Peningkatan Peran Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak 6.6.4. Pengembangan Ketahanan Budaya

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1.

Program Pembangunan Daerah 7.1.1. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi 7.1.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan


18


7.1.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pelayanan Umum 7.1.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Ketertiban dan Ketentraman 7.1.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup 7.1.6. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Perlindungan Sosial 7.1.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum 7.1.8. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata dan Budaya 7.2.

Program Lintas SKPD 7.2.1. Program SKPD 7.2.2. Program Kewilayahan

7.3.

Rencana Kerja 7.3.1. Rencana Kerja Kerangka Regulasi 7.3.2 Rencana kerja Kerangka Pendanaan

BAB VIII PENUTUP 8.1.

Program Transisi

8.2.

Kaidah Pelaksanaan 8.2.1. RPJMD sebagai panduan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra 8.2.2 RPJMD sebagai landasan acuan menyusun RKPD 8.2.3 Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan RPJMD, RKPD Atas Kinerja 5 (lima) tahunan dan tahunan.


19


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis Potensi sumber daya nasional di Provinsi Aceh yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah. Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan kawasan Indonesia Barat, terutama di Provinsi Aceh. Kedudukan Kabupaten Pidie Jaya berada pada posisi yang sangat strategis yang dilintasi oleh jalan negara Trans Sumatera atau jalan yang menghubungkan Banda Aceh dan Medan, begitu juga Kecamatankecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya dan Ibu Kota Kecamatan berada pada lintasan jalan negara tersebut. Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten yang baru terbentuk berada dalam wilayah Provinsi Aceh, dengan ibukota Kabupaten adalah Kota Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, dengan luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya 1.162,84 km2, yang terdiri dari 8 kecamatan, 34 Mukim, 9 kelurahan dan 213 desa. Batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka,



Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen,



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane),



Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Geulumpang Tiga, Kecamatan Geulumpang Baro, dan Kecamatan Keumbang Tanjong).


20


Wilayah kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan, yaitu: Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Pidie Jaya memilki luas 1.162,85 Km², dengan wilayah yang terluas di Kecamatan Meurah Dua dan Bandar Baru, masing-masing luasan 25,13% dan 24,19% dari luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Tabel 2.1 Luas dan Prosentase Luas Kecamatan Di Kabupaten Pidie Jaya NO 1 2 3 4 5 6 7 8

KECAMATAN

LUAS (Km2)

Bandar Baru Pante Raja Trienggadeng Meureudu Meurah Dua Ulim Jangka Buya Bandar Dua Jumlah

PERSENTASE (%)

281.24 40.04 128.00 156.74 292.2 60.73 29.64 174.26 1.162,85

24.19 3.44 11.01 13.48 25.13 5.22 2.55 14.99 100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Wilayah administrasi Kabupaten Pidie Jaya terdiri atas 8 kecamatan, 213 desa, dan 9 kelurahan serta kemukiman sebanyak 34 kemukiman. Lebih jelasnya tentang wilayah administrasi Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Jumlah Desa, Kelurahan dan Kemukiman Di Kabupaten Pidie Jaya No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Bandar Baru Pante Raja Trienggadeng Meureudu Meurah Dua Ulim Jangka Buya Bandar Dua

Luas Wilay ah (km2) 281.24 40.04 128.00 156.74 292.2 60.73 29.64 174.26

Desa 43 10 27 27 19 30 18 39

TOTAL 1,162.85 213 Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008

Jumlah Kelurahan 3 6

Kemukiman 8 2 5 7 5 2 5

9

34


21


2.1.1 Iklim Kabupaten Pidie Jaya termasuk ke dalam wilayah beriklim tropis basah, temperatur berkisar dari suhu minimum 19°-22° sampai dengan suhu maksimum 30° -35°. Selama ini curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Januari, sedangkan curah hujan tetap terjadi pada bulan Oktober dan Desember. Walaupun kebiasaan musim hujan di daerah dimulai dari September hingga Desember namun bila di lihat dari rata-rata curah hujan dan hari hujan selama periode September sampai dengan Desember 2004 (data masih tergabung dalam Kabupaten Pidie) masing-masing 285,25 mm dan 16,55 hh dan selama musim kemarau Januari sampai Agustus 2004 rata-rata curah hujan masing-masing 171,62 mm dan 8,5 hh. Curah hujan tertinggi pada tahun 2004 yaitu pada bulan Januari 569 mm/bulan dan hari hujan 12 hari. Sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juli 66 mm/bulan selama hari hujan 4 hari, umumnya diwilayah pesisir seperti ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut ini. Tabel 2.3 Perkembangan Curah Hujan dan Hari Hujan dirinci menurut Bulan Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2004-2005 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

2005

Curah Hujan 394 29 307 109 145 -

Hari Hujan 17 2 11 5 1 -

Curah Hujan 276 348 247 158 190 212 45 71 195 259 256 216

Hari Hujan 9 13 8 9 9 10 4 5 10 9 11 8

948

36

2473

105

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie 2005


22


Penilaian faktor iklim digambarkan dalam bentuk curah hujan, oleh karena curah hujan sangat berpengaruh terhadap kondisi tanah, baik terhadap kesuburan maupun kerusakan tanah. Klasifikasi curah hujan menurut Kepmentani No.837/Kpts/UM/II/1980 ditunjukkan pada tabel 2.4. Tabel 2.4 Intensitas Hujan harian Rata-Rata No

Intensitas Hujan

Tingkat Kepekaan

Nilai Bobot

1.

< 13,6 mm/hari

Tidak peka

15

2.

13.6 – 20.7 mm/hari

Agak peka

30

3.

20.7 – 27.7 mm/hari

Agak peka

45

4.

27.7 – 34.8 mm/hari

Peka

60

5.

> 34.8 mm/hari

Sangat Peka

75

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie 2005

Selanjutnya bila ke tiga faktor yaitu : kemiringan lahan, kepekaan tanah, dan intensitas curah hujan dijumlahkan bobotnya. Jika nilai bobot ke tiga faktor tersebut < 124 mempunyai kesesuaian lahan untuk Hutan Produksi Biasa (HPB) atau Hutan Produksi Konversi (HPK), nilai bobot 125 – 174 mempunyai kesesuaian lahan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan nilai bobot > 175 mempunyai kelas kesesuaian lahan untuk Hutan Lindung. 2.1.2

Struktur Tanah

Dari klasifikasi lereng, Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki daerah kelas lereng lebih besar dari 40 % dan daerah pesisir pantai yang memiliki klasifikasi lereng 0 - 3 %. Bila dilihat dari jenis tanah kabupaten Pidie Jaya, jenis tanah podzolit merah kuning merupakan jenis terluas dengan beberapa jenis tanah lainnya. Keadaan tanah efektif di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 94,78 % untuk kedalaman lebih dari 90 cm, sedangkan sisanya 5,22 % tersebar ke dalaman lainnya.


23


2.1.3 Topografi Kabupaten Pidie Jaya menurut kelas ketinggiannya bervariasi antara 0 – 1500 m dpl. Kondisi fisik dataran dengan ketinggian yang relatif rendah berada di sebelah utara dengan kondisi kemiringan lereng yang cenderung landai antara 0-25%, yaitu sebesar 28,53%. Sedangkan dataran dengan ketinggian relatif tinggi berada di selatan dengan kemiringan lereng antara 25 - >40% Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut; Tabel 2.5 Kemiringan lahan Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya No

Kecamatan

1

Meureudu

2

Ulim

3

Jangka Buya

4

Bandar Dua

5

0 - 3% 4,82

Persentase Kemiringan Lahan ( % ) 4 - 8% 9 - 15% 16 - 25% 26 - 40% 10,39 11,12 2,20 40,74

>40% 30,74

59,02

19,44

12,55

3,39

2,58

3,01

8,34

7,88

4,05

5,71

11,56

54,46

Meurah Dua

4,82

10,39

11,12

2,20

40,74

30,74

6

Bandar Baru

22,36

29,24

16,63

12,23

9,28

10,26

7

Pante Raja

44,01

46,41

9,58

-

-

-

8

Trienggadeng

44,01

46,41

9,58

-

-

-

Sumber : Data Pokok Kabupaten Pidie Tahun 2005

Secara topografi Kabupaten Pidie Jaya berada pada ketinggian 0,80 m s.d 125,0 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lahan 0 s.d 40 %, di mana untuk kota kecamatan seperti: Pante Raja,Trienggadeng, dan Meureudu berada di pesisir pantai selat Malaka. Secara keseluruhan Kabupaten Pidie Jaya rawan terhadap banjir dan erosi. Wilayah selatan dari Kecamatan Bandar Dua, kecamatan Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng dan Meurah Dua dari Kabupaten Pidie Jaya merupakan kawasan hutan yang selama ini terjadi penebangan hutan yang tidak terkendali dan kurang berhasilnya reboisasi, sehingga kawasan hutan berpotensi untuk terjadinya erosi. Kabupaten Pidie Jaya juga merupakan BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA 24


daerah dataran tinggi yang memiliki daerah kelas lereng lebih besar dari 40 % dan daerah pesisir pantai yang memiliki klasifikasi lereng 0 s.d 3 %. Dilihat dari jenis tanah, kabupaten Pidie Jaya memilki jenis tanah Podzolit merah kuning yang terluas dibandingkan dengan jenis tanah lainnya. Keadaan tanah efektif di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 94,78 % untuk kedalaman lebih dari 90 cm, sedangkan sisanya 5,22%

tersebar di

pedalaman lainnya. Pengelompokan dan Bobot jenis tanah atas kepekaan tanah terhadap erosi. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya sangat beragam. Sebagian besar merupakan jenis tanah Kambisol yang bercampur dengan jenis tanah lainnya, seperti: Gleisol, regosol, andosol, alluvial, dan podsolik. Penggunaan lahan terbagi atas beberapa bagian/fungsi yaitu daerah daratan yang berfungsi sebagai daerah pemukiman dan lahan perkebunan serta pertanian, dan daerah rawa/tambak terdapat di sepanjang pantai. Pasca tsunami terjadi pergeseran fungsi lahan yang sebelumnya berorientasi ke pantai, sekarang ini mengarah menjauhi pantai, hal ini terjadi akibat kerusakan di kawasan pesisir pantai, sehingga terjadi penurunan pada permukaan daratan. Pemanfaatan lahan cenderung ke arah bagian utara, terutama kegatan budidaya pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan/tambak), pemukiman penduduk serta perdagangan dan jasa. Secara morfologi wilayah Pidie jaya terbagi pada 3 bagian yaitu: daratan rendah (pesisir), daerah perbukitan, dan daerah pegunungan.Kawasan pemukiman perkotaan yang tumbuh dan berkembang di Wilayah Kabupaten Pidie Jaya lebih banyak terkonsentrasi di pusat Ibukota Kecamatan, terutama yang dilintasi oleh jalan negara dari barat ke timur atau sebaliknya. Kawasan pusat perkotaan tersebut antara lain di sekitar pusat kota: Ulee Glee, Ulim, Meureudu, Trienggadeng, Pante Raja, dan Lueng Putu.


25


Tabel 2.6 Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005 No.

Kawasan Lindung

Kecamatan

Kawasan Budidaya

(Ha)

(%)

(Ha)

(%)

6,002

1,44

17,478

4,20

1

Bandar Baru

2

Pante Raja

-

-

3,496

0,84

3

Trienggadeng

-

-

4,341

1,04

4

Meureudu

20,270

4,87

24,503

5,89

5

Meurah Dua

7,603

1,83

6,876

1,65

6

Ulim

-

-

2,220

0,53

7

Bandar Dua

2,543

0,61

11,240

2,7

8

Jangka Buya

565

0,13

402

0,11

Sumber: BPS Provinsi NAD, Profil Pidie Jaya 2005

Tabel 2.6 di atas memperlihatkan luas pemanfaatan lahan Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2005. Kondisi tersebut merupakan bagian dari wilayah kecamatan-kecamatan sewaktu dalam wilayah administrasi Kabupaten Pidie (Pra pemekaran). Luas lahan tersebut memberikan gambaran perbandingan terhadap lahan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Status Penguasaan Lahan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya saat ini yang terindentifikasi dapat digolongkan menjadi dua yaitu: Hak Guna tanah (HGU) dan Hak Milik. Penggunaan lahan yang termasuk status HGU diantaranya Hak Penguasaan Hutan (HPH), Perkebunan Besar dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pemanfaatan lahan juga untuk berbagai kegiatan pemukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa serta perkantoran. Berdasarkan kondisi eksisting, dengan semangat untuk mempercepat perkembangan Kabupaten Pidie Jaya, khususnya Ibu Kota Kabupaten. Berkurangnya luas


26


lahan yang sebelumnya sebagai sarana pertanian/sawah, ini disebabkan oleh karena pembangunan perkantoran pemerintah dan perumahan. Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2007 memiliki luas sawah 8015,25 ha, potensi perkebunan yang diambil dari tahun 2006 adalah seluas 30.383 ha, disertai dengan luas ladang 300 ha, tegalan kebun 8.888 ha, dan kontribusi dari sektor pertanian ini sangat besar bahkan mendominasi sebesar 72,40 % - 74,15 % pada tahun 2006. Data-data tersebut akan membawa kepada usaha agar dapat mempertahankan lahan untuk kegiatan tersebut, konsep agropolitan menjadi konsep orientasi Pidie Jaya ke depan. Untuk itu dari beberapa hal di atas, perlu dibuat rencana terpadu

yang

sesuai

dengan

kebutuhan

terhadap

perkembangan

Kabupaten Pidie Jaya. Kawasan penggunaan lahan campuran (mix use are) akan semakin jelas terelisasi, kemudian asumsi terhadap penurunan lahan

pertanian

akan terjadi setiap tahun

dan akan mempengaruhi

pendapatan masyarakat dan daerah, sehingga konsep-konsep yang berbasis agro perlu dilakukan.

2.1.4 Geologi Jenis Geologi yang menyusun wilayah Pidie Jaya terdiri dari batuan sedimen kuarter dan tersier yang berada di bagian utara Pidie Jaya serta batuan sedimen pra tersier yang umumnya berada di bagian selatan Pidie Jaya. Susunan formasi batuan dan endapan yang menyusun wilayah Pidie Jaya terdiri dari aluvium, campuran estuarin dan marin yang masih muda, aluvium sungai muda, gambut yang berada di bagian tengah Pidie Jaya (di sepanjang jalan arteri), aluvium, endapan laut yang muda (pasir-pasir pantai, kerikil) yang berada di bagian utara Pidie Jaya serta formasi batuan basalt, andesit, tefra berbutir halus dan tefra berbutir kasar yang berada di bagian selatan Pidie Jaya. Jenis

tanah

berhubungan

erat

dengan

plastisitas,

permeabilitas,

kekerasan, kemudahan olah, kesuburan dan produktivitas tanah pada


27


daerah-daerah geografis tertentu.

Tanah dengan 25 % liat misalnya,

maka liat monmorilonit akan lebih plastis dibandingkan dengan tanah yang mengandung 70 % liat yang terdiri dari oksida-oksida dari besi dan aluminium. Pasir dan debu pada beberapa tanah, umumnya terdiri dari mineral-mineral yang kaya akan hara-hara esensial, sedangkan pada kasus lain mereka didominasi oleh kwarsa. Tidak suburnya tanah-tanah berpasir biasanya berhubungan erat dengan kandungan kwarsa yang tinggi. Jenis Tanah di Pidie Jaya terdiri dari aluvium dan batuan beku.

2.1.5. Hidrologi Sistem jaringan pengairan atau sistem irigasi di kabupaten Pidie Jaya, indentifikasi lokasi dilakukan dengan disesuaikan berdasarkan batas wilayahnya. Daerah irigasi Pidie Jaya terbagi menjadi 4 lokasi: 1) Daerah Ulim seluas 115 ha; 2) Beuracan seluas 813 ha; 3) Meureudu dengan luas 1729 ha; dan 4) Cubo-Trienggadeng seluas 1546 ha. Irigasi ini di kategorikan tipe A1 dan tipe B. Sistem jaringan irigasi di Kabupaten Pidie Jaya yaitu berasal dari 5 aliran sungai besar yang masih alami, dan di daerah ini terdapat sebuah bangunan bendungan irigasi tepatnya di daerah Beuracan yang masih perlu untuk dikembangkan agar mampu mengairi seluruh daerah pertanian di wilayah Kabupaten Pidie Jaya guna terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara Geografis, potensi Sumber Daya Air di Kabupaten Pidie Jaya, sangat dimungkinkan untuk membangun

satu unit Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan Tower air bersih untuk memenuhi kebutuhan

pokok

masyarakat

perkotaan/pedesaan,

perumahan,

perkantoran, dan zona Industri. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk dalam melangsungkan

kegiatan

sehari-hari,

sehingga

untuk

memenuhi

kebutuhan masyarakat/penduduk di Kabupaten Pidie Jaya harus dengan


28


kapasitas yang optimum. Ketersediaan Air bersih sangat tergantung pada sumber air yang dapat di olah dan dimanfaatkan. Sistem distribusi dalam pengadaan air bersih di Kabupaten Pidie Jaya melalui jaringan sistem perpipaan PDAM, dan sistem non perpipa (swadaya masyarakat). Kondisi sekarang ini, pusat pelayanan PDAM di Kabupaten Pidie Jaya terdapat di beberapa tempat yaitu: Meureudu, Pante Raja, Ulim, dan PDAM Pidie Jaya.

Sedangkan untuk daerah-

daerah yang belum terlayani oleh PDAM, kebutuhan air bersih pada umumnya masih menggunakan pompa tangan untuk menaikkan air dari sumur galian, mata air, dan sungai. Selain itu dalam perhitungan kebutuhan

air

bersih

untuk

Kabupaten

Pidie

Jaya

harus

mempertimbangkan kehilangan air (tingkat kebocoran) dan kebutuhan pada beban maksimum. . 2.1.6. Penggunaan Lahan Perbandingan kawasan budidaya dan lindung di Kabupaten Pidie Jaya (data masih tergabung dalam Kabupaten Pidie) berkisar 60 % dan 40 % . Penggunaan lahan terluas adalah pemukiman dan pertanian/perkebunan, sisanya adalah hutan lindung. Dari seluruh lahan baru sekitar 17,52 % lahan yang telah di gunakan, sedangkan sisanya merupakan hutan lebat dan lainnya.Kawasan non budidaya merupakan hutan lebat. Pola penggunaan lahan eksisting di kabupaten Pidie Jaya, dilihat dari perkembangan pemanfaatan lahan cenderung berorientasi ke bagian utara, terutama kegiatan budidaya pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan/tambak), permukiman penduduk, serta jasa dan perdagangan. Secara morfologi wilayah Pidie Jaya terbagi dalam tiga bagian yaitu : dataran rendah atau pesisir, daerah perbukitan, dan daerah pegunungan. Kawasan permukiman perkotaan yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Pidie Jaya lebih terkonsentrasi di pusat-pusat ibu kota


29


kecamatan, terutama yang telah dilintasi jalan negara dari barat sampai timur atau sebaliknya. Luas permukiman penduduk terus meningkat sesuai

dengan

berkembangnya

pertambahan kegiatan

jumlah

ekonomi,

penduduk

seperti

dan

kegiatan

semakin pertanian,

perdagangan dan jasa. Pemerintah Kabupaten semakin serius untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hal fungsi lahan, untuk fungsikan sebagai lahan perkantoran, dan permukiman. Dari yang

telah

disusun,

pemerintah

Kabupaten

Pidie

di

rencana

Jaya

akan

memanfaatkan lahan baru sebagai pusat pemerintahan. Tabel 2.7 Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005 No

Kecamatan

Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Ha

%

Ha

%

6,002

1,44

17,478

4,2

1

Bandar Baru

2

Pante Raja

-

-

3,496

0,84

3

Trienggadeng

-

-

4,341

1,04

4

Meureudu

20,270

4,87

24,503

5,89

5

Meurah Dua

7,603

1,83

6,876

1,65

6

Ulim

-

-

2,220

0,53

7

Bandar Dua

2,543

061

11,240

2,7

8

Jangka Buya

565

0,13

402

0,11

Sumber : BPS Privinsi NAD, Profil Pidie Jaya 2005

Tabel 2.7

di atas memperlihatkan luas lahan dan pemanfaatan lahan

Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2005. Kondisi tersebut merupakan bagian dari wilayah kecamatan. Kecamatan sewaktu dalam wilayah administrasi Kabupaten Pidie (sebelum pemekaran). Luas tersebut memberikan gambaran perbandingan terhadap lahan kawasan kindung dengan kawasan budidaya.


30


Pada penggunaan hutan wilayah ini, terdiri atas peruntukan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan konversi, serta hutan lindung. Dari berbagai fungsi peruntukan lahan tersebut terlihat adanya tumpang tindih fungsi lahan, terutama bila di bandingkan dengan kebijakan yang telah ada dalam pengelolaan/kebutuhan masyarakat. Bentuk penyimpangan yang sering terjadi antara lain : penyimbangan terhadap fungsi hutan lindung, dan fungsi pemanfaatan lahan pada kawasan budidaya serta penyimpangan daerah sempadan pantai/sungai. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik pemanfaatan lahan (mix land use).

2.1.7 Pengelolaan Kawasan Lindung Pola pemanfaatan ruang kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antara wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan kawasan lindung adalah : a. Mengarahkan

fungsi

kawasan

lindung

yang

meliputi

rencana

pemanfaatan ruang kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya, kawasan suaka alam, kawasan perlindungan setempat dan kawasan bencana b. Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber air. c. Mengendalikan pemanfatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung

2.1.8 Pengelolaan Kawasan Budidaya Pengembangan kawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung kabupaten Pidie Jaya di lingkungan wilayah perencanaan menciptakan lapangan kerja, terciptanya keserasian dengan rencana struktur ruang yang dikembangkan. Adapun kawasan budidaya meliputi kawasan pemukiman, kawasan pertanian


31


tanaman pangan, kawasan tanaman tahunan/perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan dan kawasan pariwisata. Luas area budidaya perikanan menurut kecamatan tahun 2007 di Kabupaten Pidie Jaya sebagai mana pada grafik berikut : G r afik 2.1 Ar ea Budiday a Per ik anan Per k ec amatan di Kabupaten Pidie J ay a T ahun 2007

1500 1000 500 0

Meureud u

Meurah Dua

Bandar Dua

Jangka Buya

Ulim

116.9

83.35

0

171.15

318.8

242.55

92.36

1062.11

Kolam

0

1

1.5

0

0.5

0

0

0

Waduk

5

0

0

0

0

29

12.1

18.25

Tambak

Triengga Panteraja deng

Banda Baru

Sumber : BPS , Pidie Jaya Dalam Angka tahun 2007

Sedangkan lahan sawah sebagai kawasan budaya pertanian sektor persawahan di kabupaten Pidie Jaya baik sawah pengairan maupun sawah tadah hujan. Luas lahan sawah pengairan 7.806 Ha dan sawah tadah hujan 151 Ha. Berdasarkan luas area sawah perkacamatan dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 2.2 Area Saw ah di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 Meureudu

2000

Meurah Dua

1500

Bandar Dua

1000

Jangka Buya

500

Ulim

0

Trienggadeng

Sawah Pengairan

Sawah Tadah Hujan

Panteraja Bandar Baru


32


2.1.9 Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Pengembangan kawasan rawan bencana merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan terhadap kondisi alam yang rawan terjadinya perubahan. Perubahan itu terjadi karena banjir, longsor, abrasi dan gempa bumi serta perubahan lainnya. Kawasan rawan bencana tersebut harus dilindungi dari pemukiman penduduk melalui berbagai perencanaan yaitu membentuk sempadan dan daerah terbuka hijau sehingga dapat meminimalisir terjadinya dampak dari perubahan kondisi tersebut. Daerah yang rawan bencana yaitu daerah pesisir laut dan pinggiran sungai (DAS) Adapun daerah pesisir yang rawan terjadinya bencana abrasi adalah pesisir Pante Raja, pesisir Meureudu, pesisir Trienggadeng, pesisir Bandar Baru dan pesisir Meurah Dua. Sedang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan daerah yang paling rawan bencana meliputi krueng Putue Bandar Baru, krueng Ulim, krueng panton Beurasan Trienggadeng, krueng Meureudu dan krueng Jeulangan Bandar Dua. 2.1.10 Demografi ( Kependudukan ) Kabupaten Pidie Jaya merupakan Kabupaten baru, pemekaran wilayah secara administrasi terjadi pada tahun 2007. Terjadi perubahan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pidie Jaya dari sebelum tsunami dan pasca tsunami. Untuk data penduduk sebelum tsunami Berdasarkan data statistik Kabupaten Pidie Jaya tahun 2008, jumlah penduduk per kecamatan dari Kabupaten Pidie Jaya yaitu 141,949 jiwa, dimana total keluarga di Kabupaten Pidie Jaya 36.757 KK, dengan jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Bandar Baru. Pertumbuhan penduduk di kabupaten Pidie jaya tejadi penurunan yang sangat drastis dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 hal ini terjadi karena akibat konflik yang berkepanjangan di Aceh sehingga banyak penduduk pindah ke daerah lain. Paska ditandatangani perjanjian damai, maka setelah kondisi daerah sudah aman dan normal, penduduk yang pindah pulang kembali ke kampung, sehingga jumlah penduduk bertambah secara drastis.


33


2.1.10.1 Pertumbuhan Penduduk Jumlah

penduduk

Kabupaten

Pidie

Jaya,

berdasarkan

data

per

kecamatan yang diperoleh masih berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Perbedaan jumlah penduduk antar wilayah yang begitu jauh dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti: kondisi wilayah, lokasi wilayah, serta luas administrasi masing-masing kecamatan tersebut. Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie jaya per Kecamatan Lima Tahun Terakhir Jumlah Penduduk (jiwa) No.

Kecamatan

2004

2005

2006

2007

2008

1.

Bandar Baru

30.801

30.043

29.313

42.176

33.192

2.

Pante Raja

8.093

7.864

7.133

8.106

8.279

3.

Trienggadeng

22.497

20.532

18.955

18.523

21.490

4.

Meureudu

18.565

19.075

17.508

18.580

19.961

5.

Meurah Dua

9.597

9.557

9.776

9.670

10.331

6.

Ulim

11.795

12.411

12.375

11.671

14.885

7.

Jangka Buya

7.625

7.663

8.415

7.362

9.374

8.

Bandar Dua

20.742

22.521

22.496

23.691

24.437

129.715

129.636

129.953

139.779

141.949

Jumlah

Sumber: Bappeda dan Dinas Kependudukan,Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Pidie Jaya 2008

Gambaran

jumlah

penduduk

menjadi

penting,

jika

dilihat

dari

perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk. Kabupaten Pidie Jaya sebagai wilayah perencanaan, yang berdiri pada tahun 2007, sehingga jumlah penduduk pada tahun sebelumnya adalah menggunakan data yang ada di Kabupaten Pidie sebagai Kabupaten Induk. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2008 yaitu: 141.949 jiwa dengan 36.757 Kepala Keluarga (KK). Pada Tahun 2008, mengalami perubahan jumlah penduduk per kecamatan,

jika dilihat dari jumlah

penduduk pada tabel 2.9.


34


Tabel 2.9 Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 No.

Penduduk (jiwa)

Kecamatan Laki-Laki

Perempuan

L+P

Kepala Keluarga

1.

Bandar Baru

16.358

16.834

33.192

8.679

2.

Pante Raja

4.142

4.137

8.279

2.133

3.

Trienggadeng

10.583

10.907

21.490

5.833

4.

Meureudu

9.795

10.166

19.961

5.164

5.

Meurah Dua

5.123

5.208

10.331

2.665

6.

Ulim

7.385

7.500

14.885

3.715

7.

Jangka Buya

4.697

4.677

9.374

2.367

8.

Bandar Dua

12.069

12.368

24.437

6.201

Jumlah

70.152

71.797

141.949

3.715

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2008

Tabel 2.9 memperlihatkan jumlah penduduk terbesar di kecamatan Bandar Baru yaitu 33.192 jiwa dan terdiri dari 8.679 Kepala Keluarga, sedangkan kecamatan Pante Raja memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu dengan jumlah penduduk 8.279 jiwa dan 2.133 Kepala Keluarga. Penurunan jumlah penduduk pada Tahun 2005i merupakan dampak dari bencana tsunami Kemudian karakteristik perkembangan jumlah penduduk suatu wilayah merupakan salah satu dasar dalam menentukan proyeksi penduduk. Dalam hal ini, tidak semua wilayah kecamatan mengalami pertumbuhan penduduk yang terus naik, tetapi juga tidak bisa dipungkiri terjadi penurunan jumlah penduduk yang cukup besar, seperti pada kecamatan Trienggadeng terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan pada Tahun 2007, yaitu dari -7,68 % pada Tahun 2006 menjadi – 2,28 % pada Tahun 2007. Di kecamatan Meureudu mengalami penurunan


35


penduduk pada Tahun 2005 -2006 dari jumlah 19.075 jiwa menjadi 17.508 jiwa. Ini terjadi merupakan dampak dari bencana gempa dan tsunami pada akhir Tahun 2004 Tabel 2.10 Persentase Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Pertumbuhan (%) No.

Kecamatan

Pertumbuhan (%) 2005

2006

2007

2008

1

Bandar Baru

-2.46

-2.43

43.88

-21.30

4.42

2

Pante Raja

- 2.83

-9.30

13.64

2.13

0.91

3

Trienggadeng

-8.73

-7.68

-2.28

16.02

0.67

4

Meureudu

2.75

-8.21

6.12

7.43

2.02

5

Meurah Dua

-0.42

2.29

-1.08

6.84

1.91

6

Ulim

5.22

-0.44

-5.55

27.54

6.69

7

Jangka Buya

0.10

10.24

-12.51

27.33

6.29

8

Bandar Dua

8.58

-0.11

5.31

3.15

4.23

0.28

-1.95

5.94

8.64

3.23

Jumlah

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, 2008, Dinas Kependudukan, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kab. Pidie Jaya, 2008, Hasil Perhitungan, 2008

Pertumbuhan penduduk terbesar pada kecamatan Ulim dengan laju pertumbuhan rata-rata 6.69 %. Sedangkan kecamatan Trienggadeng mengalami pertumbuhan yang kurang baik (minus), tetapi seperti yang terlihat peningkatanyang terjadi pada tahun 2008 sangat jauh terjadi pertambahan penduduknya, sehingga persentase pertumbuhan rata-rata tiap kecamatan menjadi utuh dari pertumbuhan penduduk Kabupaten Pidie Jaya ke depan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pidie Jaya 4 (empat) tahun terakhir dalam bentuk diagram batang di bawah ini.


36


Grafik 2.3 Diagram Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya 2005-2008 50.00 Bandar Baru

40.00 30.00

Pante Raja

20.00 10.00

Trienggadeng

0.00 -10.00

Meurah Dua

-20.00

Jangka Buya

Meureudu Ulim

-30.00 2005

Berdasarkan

2006

karakteristik

laju

2007

2008

pertumbuhan

Bandar Dua

penduduknya,

maka

diperkirakan kecenderungan (trend) pola perkembangan penduduk dapat berbentuk linier atau eksponensial.

2.1.10.2 Kepadatan Penduduk Distribusi penduduk belum dapat ditabulasi dengan baik dan menjdi sumber acuan, hal ini merupakan fakta yang ditemui dilapangan. Dari tabel 2.13 menunjukkan rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pidie Jaya adalah 122 orang/km2. Kepadatan penduduk yang tertinggi berada di kecamatan Jangka Buya dan yang terkecil yaitu di kecamatan Meurah Dua, hal ini disebabkan wilayah kecamatan yang sangat luas. Kemudian kecamatan Meurah Dua adalah kecamatan dengan wilayah administrasi terluas di Kabupaten Pidie Jaya, dan sebaliknya kecamatan Jangka Buya merupakan kecamatan dengan luas wilayah yang terkecil. Pada tabel 2.11 berikut ini adalah memperlihat angka kepadatan penduduk di Kabupaten Pidie Jaya.


37


Tabel 2.11 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Per Kecamatan Tahun 2008 No.

Kecamatan

Jumlah Penduduk (km2) 33,192

Luas Wilayah( km2) 281,24

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 118

1

Bandar Baru

2

Pante Raja

8,279

40,04

207

3

Trienggadeng

21,490

128

168

4 5 6 7 8

Meureudu Meurah Dua Ulim Jangka Buya Bandar Dua Jumlah

19,961 10,331 14,885 9,374 24,473 141.949

156,74 292,2 60,73 29,64 174,26 1.162,85

127 35 245 316 140 1.357

Sumber: - Dinas Kependudukan, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja 2008 - Hasil perhitungan Konsultan 2008

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2007 No

Kecamatan

Jumlah Penduduk (jiwa)

Petani

Nelayan

PNS

Lain-Lain

Jumlah

Mata Pecaharian (jiwa)

1

Bandar Baru

42.176

24.672

535

502

16.467

42.176

2

Pante Raja

8.106

4.742

470

151

2.743

8.106

3

Trienggadeng

18.523

10.836

360

354

6.973

18.523

4

Meureudu

18.580

10.869

592

476

6.643

18.580

5

Meurah Dua

9.670

5.657

302

180

3.531

9.670

6

Ulim

11.671

6.828

350

270

4.223

11.671

7

Jangka Buya

7.362

4.307

660

92

2.303

7.362

8

Bandar Dua

23.691

13.859

-

483

9.349

23.691

Total

139.779

81.770

3.269

2.508

52.232

139.779

100

58.50

2,34

1,79

37,37

100

Persentase

Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008

Berdirinya Kabupaten Pidie Jaya sebagai Kabupaten Baru, memberi berbagai peluang bagi masyarakat dalam memenuhi perekonomian masing-masing.

Tabel

2.12

memperlihatkan

jumlah

penduduk

berdasarkan mata pencaharian di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2007.


38


Total jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah 139.779 jiwa, dalam persentase sebesar 58,5 % yang berprofesi sebagai petani. Sedangkan kegiatan perdagangan, pengusaha, guru merupakan bagian kelompok mata pencaharian lain-lainnya dengan jumlah penduduk 52.232 jiwa, atau 37,37 %. Kemudian menyusul Nelayan sebesar 2,34 % dan PNS dengan jumlah 2.508 jiwa. Berdasarkan

struktur

penduduk

menurut

kelompok

umur

dapat

menunjukkan beberapa indikator kependudukan, yaitu jumlah angkatan kerja

(usia

produktif),

angka

ketergantungan,

potensi

pergeseran

penduduk dan sebagainya. Pada tahun 2005 jumlah penduduk dirinci menurut kelompok umur dapat dilihat seperti pada tabel 2.13 berikut ini. Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005 No

Kecamatan

Kelompok Umur 0 -14 15 -64

65 +

1

Bandar Baru

9,005

17.474

1.597

2

Pante Raja

2.235

4.296

275

3

Trienggadeng

5.659

11.411

1.216

4

Meureudu

5.004

10.723

1.062

5

Meurah Dua

2.537

5.269

570

6

Ulim

3.770

7.594

647

7

Jangka Buya

2.187

4.458

281

8

Bandar Dua

6.951

13.722

1.129

Jumlah

37,348

74,947

6,777

Sumber: BPS Provinsi NAD, Profil Kabupaten Pidie Jaya 2005

Analisis terhadap struktur penduduk menurut kelompok umur bertujuan untuk memperlihatkan indikator kependudukan, yaitu: jumlah angkatan kerja

(usia

produktif),

angka

ketergantungan,

potensi

pergeseran

penduduk, dan sebagainya. Proyeksi jumlah penduduk menurut kelompok


39


umur di dasarkan pada asumsi bahwa perbandingan jumlah penduduk untuk masing-masing kelompok umur sama. Angka Ketergantungan =

Berdasarkan

hasil

perhitungan

diperoleh

bahwa

rasio

beban

ketergantungan di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebesar 0,58 % yang artinya setiap 1000 jiwa penduduk pada usia produktif menanggung 580 jiwa pendudukl usia nonproduktif. Bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 menyebabkan banyaknya penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan trauma untuk kembali ke tempat tinggal asalnya. akibatnya terjadi pengungsian yang jumlahnya mencapai 59.058 orang tersebar di sekitar 55 titik, baik yang merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya maupun penduduk yang mengungsi ke Kabupaten Pidie. Jumlah korban dan pengungsi wilayah Kabupaten Pidie Jaya pasca tsunami sebagaimana tabel berikut; Tabel 2.14 Jumlah Korban Jiwa dan Pengungsi Pasca Tsunami Di Kabupaten Pidie Jaya No Kecamatan

Meninggal

Hilang

Korban (jiwa) Luka-Luka

Pengungsi (jiwa)

1

Bandar Baru

15

0

0

1.080

2

Pante Raja

191

9

0

3.022

3

Trienggadeng

310

35

0

1.668

4

Meureudu

11

0

0

110

5

Meurah Dua

1

0

0

175

6

Ulim

8

0

0

577

7

Jangka Buya

0

0

0

0

8

Bandar Dua

25

27

2

1.534

Jumlah

561

62

2

8.166

Sumber: RTRW Kabupaten Pidie Tahun 2006

Pertumbuhan

penduduk

berdasarkan

data

dinas

kependudukan,

transmigrasi dan tenaga kerja menunjukkan cenderung meningkat 4,17%


40


pertahun di Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan pertumbuhan penduduk tersebut jumlah penduduk akan terus meningkat 20 tahun ke depan. Adapun gambaran perkembangan penduduk Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dicermati pada tabel 2.15 berikut ini. Tabel 2.15 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Jenis KelaminTahun 2004-2008 Tahun

Laki-Laki

Perempuan

60.997 59.941 62.567 68.912 70.152

70.382 69.695 65.86 70.867 71.797

2004 2005 2006 2007 2008

Jumlah Penduduk 131.379 129.636 135.953 139.779 141.949

Perkembangan Penduduk. 0,28 -1,95 9,72 8,64 0.83

Kepadatan Penduduk/Km 112.55 111.48 116.92 120.20 122.07

Sumber: Dinas Kependudukan Kabupaten Pidie Jaya

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pidie Jaya dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif kecil (kurang lebih 3.51%). 2.2 Kondisi Perekonomian dan Keuangan Daerah Profil perekonomian Pidie Jaya dikaji dari tingkat pertumbuhan dan struktur ekonominya, dengan indikator yang dipakai untuk mengetahui profil tersebut adalah perkembangan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan sumbangan setiap sektor terhadap nilai PDRB tersebut. Adapun indikator yang dipakai untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan, karena pengaruh inflasi telah ditiadakan. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang merupakan indikator dari pencapaian kinerja perekonomian di suatu wilayah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas kegiatan perekonomian yang cukup berarti.


41


Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya yang ditunjuk oleh PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 selama kurun waktu tahun 20012007 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2001 perekonomian Pidie Jaya (masih tergabung dengan Kabupaten Pidie hingga 2007) tumbuh 5,59 persen dibandingkan tahun 2000. Tahun 2002 perekonomian Pidie Jaya tumbuh 2,63 persen, pada tahun 2003 pertumbuhan melambat menjadi 2,37 dan kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun 2004 menjadi 2,78 persen. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi menjadi melambat 2,32 persen dan kembali meningkat pada tahun 2006 sebesar 3,06 persen kemudian pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi menjdi melambat kembali yaitu sebesar 2,93 persen. Secara sektoral pertumbuhan sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. PDRB menurut lapangan usaha dibagi menjadi sembilan sektor, dan masing-masing sektor dirinci menjadi subsektor.

Pemecahan menjadi

subsektor ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2000. 2.2.1 Potensi Sektoral Daerah 2.2.1.1 Sektor Pertanian Sektor pertanian mencakup subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan, dan perikanan. Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Pidie Jaya masih cukup dominan, walaupun menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun hingga tahun 2007. pada tahun 2000 peranan sektor ini mencapai 74,15 persen,

pada tahun 2001 hingga 2007 sektor ini mengalami

penurunan yang masing-masing sebesar 73,76 persen dan 73,33 persen. Tanaman palawija yang paling banyak di tanami oleh petani adalah kacang kedelai seluas 2110 Ha, kacang hijau yaitu di kecamatan


42


Meureudu seluas 764 Ha, di kecamatan Bandar Dua seluas 750 Ha. Tanaman palawija kedua yang paling banyak di tanami petani adalah jenis kacang tanah yaitu seluas 455 Ha. Jenis tanaman kacang tanah ini paling banyak di tanam di kecamatan Trienggadeng yaitu seluas 180 Ha, kemudiaan di kecamatan Pante Raja dan

kecamatan Bandar Dua.

Sedangkan palawija jenis ubi jalar dalam jumlah yang sedikit yaitu hanya di kecamatan Jangka Buya seluas 2 Ha. Dari kelima subsektor yang termasuk dalam sektor pertanian, subsektor yang paling besar menyumbangkan peranannya terhadap perekonomian Kabupaten Pidie Jaya adalah subsektor tanaman bahan makanan yang mencakup komoditas padi, jagung, ketela, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan pada tahun 2007 mencapai 31,11 persen atau sedikit menurun dari tahun 2006 sebesar 32,12 persen. Produksi tanaman palawija yang paling banyak menghasilkan adalah tanaman palawija jenis kacang kedelai yaitu sebanyak 3.535 ton, selanjutnya kacang tanah sebanyak 1.095 ton, ubi kayu 960 ton, dan jagung 212 ton. Sementara untuk jenis kacang hijau menghasilkan 23 ton. Kecamatan Bandar Dua dan kecamatan Meureudu merupakan penghasil terbesar tanaman kacang kedelai dengan hasil panen 1.350 ton dan 1.316 ton. Tanaman kacang tanah yang paling banyak di hasilkan adalah di kecamatan Trienggadeng dan kecamatan Pante Raja yaitu 473 ton dan 284 ton. Untuk tanaman jagung kecamatan Meureudu menghasilkan 142 ton atau yang paling besar di bandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan produksi ubi kayu paling banyak di hasilkan di kecamatan Bandar Dua dan kecamatan Bandar Baru yaitu sebanyak 255 ton dan 180 ton. Sedangkan subsektor

peternakan yang menyumbangkan terhadap perekonomian

Pidie Jaya hingga mencapai 21,50 persen pada tahun 2007, walaupun mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2006 mencapai 22,18 persen.


43


Tabel 2.16 Tanaman Pertanian Unggulan Di Kabupaten Pidie Jaya No.

Kecamatan

Jenis Tanaman

1.

Bandar Baru

Padi, kacang Hijau, Ubi Kayu

2.

Pante Raja

Kacang Tanah, Kacang Kedelai, Ubi Kayu

3.

Trienggadeng

Padi, kacang Tanah

4.

Meureudu

Kacang Hijau, Kacang Kedelai, Jagung

5.

Meurah Dua

Padi, Jagung, Ubi Kayu

6.

Ulim

Padi

7.

Bandar Dua

Kacang Hijau, Kacang Kedelai, Ubi Kayu

8.

Jangka Buya

Padi, Kacang Hijau, Kacang Kedelai

Sumber : Hasil Analisis

Tabel.2.17 Peranan Sektor Pertanian Menurut Subsektor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000-2007

A B

Sektor/Subsektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

74.15

73.31

72.85

72.4

71.83

71.29

70.96

70.51

32.27

31.84

31.48

31.48

31.13

31.06

31.12

31.11

7.65

7.56

7.47

7.25

7.35

7.31

7.34

7.51

Tanaman Perkebunan

2003

C

Peternakan

23.9

23.86

23.93

23.75

22.93

22.78

22.18

21.5

D

Kehutanan

0.03

0.03

0.03

0.04

0.05

0.04

0.04

0.05

10.3 10.03 Perikanan Bukan Sektor Pertanian 25.85 26.69 Angka sementara : BPS Kabupaten pidie

9.93

9.88

10.38

10.09

10.28

10.34

27.15

27.6

28.17

28.71

29.04

29.49

E

Grafik 2.4 Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Pidie Jaya tahun 2007

Bukan Sektor Pertanian, 29.49

Perikanan, 10.34 Kehutanan, 0.05

Tanaman Bahan Makanan, 31.11

Tanaman Per kebunan, 7.51 Peternakan, 21.5


44


2.2.1.2 Sektor Perkebunan Luas areal perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya terjadi penurunan dari 10.627 Ha pada tahun 2004 menjadi 10.480 Ha pada tahun 2007, yang ditanami berbagai komoditi, dengan jumlah petani 17.086 KK. Dari 20 komoditi yang di tanami, beberapa di antaranya merupakan komoditi yang memiliki potensi untuk di kembangkan. Komoditi tanaman kakao merupakan yang memiliki produktivitas yang tinggi disamping beberapa komoditi lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini: Tabel 2.18 Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 Komoditi

No.

Luas Areal (Ha)

Produksi (Ton)

Produktivitas (kg/Ha)

Jumlah Petani (KK)

Bentuk Produksi

1

Kakao

4.027

2.396

935

5.440

Biji kering

2

Kelapa Dalam

3.112

2.117

730

5.462

Kopra

3

Kelapa Hibrida

73

35

505

215

Kopra

4

Kelapa Sawit

307

93

360

428

TBS

5

Kopi

307

93

360

429

Kopi Beras

6

Cengkeh

39

1

133

149

Bunga kering

7

Pala

41

10

250

99

Biji Pala kering

8

Pinang

1.311

358

940

1.723

Biji Pinang

9

Kapuk/Randu

124

39

370

748

Serat Berbiji

10

Karet

7

4

500

12

Karet kering

11

Jambu Mete

14

0

150

78

Glondong Mete

12

Kemiri

720

265

357

835

Biji kering

13

Lada

56

15

333

96

Lada kering

14

Sagu

346

78

640

801

Tepung Sagu

15

Aren

28

6

300

125

Gula Merah

16

Nilam

15

0

88

62

Minyak Nilam

17

Tembakau

30

14

850

82

Daun kering

18

Tebu

27

5

390

82

Gula Hablur

19

Kunyit Jahe

30 13

103 40

7.750 8000

98 44

Rimpang Bsh Rimpang Bsh

10.627

5.672

23.941

17.008

20

Jumlah

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kab. Pidie Jaya Tahun 2008


45


Tabel 2.19 Tanaman Perkebunan Unggulan Berdasarkan Di Kabupaten Pidie Jaya No.

Kecamatan

Jenis Tanaman kakao, kemiri, pala, lada, tembakau, kunyit dan jahe.

1

Bandar Baru

2

Meureudu

3

Trienggadeng

4

Bandar Dua

Kakao, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, kopi, pinang, kapuk, aren, tebu, kunyit dan karet.

5

Ulim

Kakao, Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, kopi, cengkeh, pinang, kapuk, sagu, aren, tembakau serta tebu.

6

Pante Raja

Kakao, Kelapa Dalam, Kunyit dan Jahe.

7

Jangka Buya

Kelapa Dalam dan Kunyit.

8

Meurah Dua

Kakao, Kelapa Dalam, Jahe dan Sawit.

Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, pala, kopi, pinang, kapuk, sagu, aren, tembakau dan tebu. Kakao, Lada, Kelapa Dalam, Jahe dan Kunyit.

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2008

2.2.1.3 Sektor Peternakan Kabupaten Pidie Jaya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan budidaya peternakan, sehingga selain untuk memenuhi kebutuhan daging (sapi potong). Secara keseluruhan jumlah ternak di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 953.466 ekor, jenis ternak yang di budidayakan adalah di dominasi jenis Ayam buras yang berjumlah 778.794 ekor atau 81,68 %, hal ini dapat di mengerti mengingat daging ayam lebih murah dari pada daging sapi atau daging kambing, sehingga kecenderungan masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi daging ayam karena harganya relatif lebih murah. Kemudian ternak jenis itik/bebek berada di urutan kedua yaitu berjumlah 91.207 ekor atau 9,57 %, dan diikuti dengan budidaya ternak sapi, kambing, kerbau, dan ayam boiler serta domba, seperti terlihat pada tabel-tabel berikut;


46


Tabel 2.20 Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 Kecamatan

Sapi (ekor)

Kerbau (ekor)

Kambing (ekor)

Domba (ekor)

Ayam Buras (ekor)

Ayam Boiler (ekor)

Itik (ekor)

Jumlah (ekor)

1

Bandar Baru

3.605

2.845

5.107

80

102.210

1500

9.686

125.033

2

Pante Raja

5.421

2.270

3.856

144

147.602

-

18.326

177.619

3

Trienggadeng

2.866

1.641

1.340

75

57.408

-

7.215

70.545

4

Meureudu

1.645

1.176

1.325

37

102.556

-

5.665

112.404

5

Meurah Dua

3.833

2.743

3.367

100

122.045

10.000

13.196

155.284

6

Ulim

2.841

3.927

2.543

87

98.321

-

4.337

112.056

7

Jangka Buya

2.693

1.721

2.749

25

46.199

1500

15.119

70.006

8

Bandar Dua

4.489

2.335

3.524

55

102.453

-

17.663

130.519

Jumlah

27.393

18.658

23.811

603

778.794

13.000

91.207

953.466

Persentase (%)

2.87

1.96

2.50

0.06

81.86

1.36

9.57

100

No.


Tabel 2.21 Banyaknya Produksi Daging di rinci Per Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 No.

Kecamatan

Sapi (ekor)

Kerbau (ekor)

Kambing (ekor)

Domba (ekor)

Ayam Buras (ekor)

Ayam Boiler (ekor)

Itik (ekor)

Jumlah (ekor)

10.674

8.800

4.360

20

5.061

2.318

1.540

18751

1

Bandar Baru

2

Pante Raja

9.525

10.240

4.880

20

7.463

515

2.909

21944

3

Trienggadeng

1.642

3.200

2.430

-

8.175

-

2.849

12941

4

Meureudu

5.748

3.200

4.220

-

21.214

-

900

28316

5

Meurah Dua

14.287

5.600

4.260

-

37.351

-

2.098

54218

6

Ulim

7.554

4.480

3.960

-

6.191

-

993

15582

7

Jangka Buya

10.838

9.920

3.260

-

5.562

-

2.405

20123

8

Bandar Dua

5.747

3.040

3.410

-

5.689

-

2.717

14798

66.015

48.480

30.780

40

96.706

2.833

16.411

186.673

35.36

25.97

51.81

1.52

8.79

100

Jumlah Persentase (%)

16.49

0.002



47


Tabel 2.22 Hewan Ternak Unggulan Di Kabupaten Pidie Jaya No.

Kecamatan

Jenis Ternak

1.

Bandar Baru

Sapi, Kambing, Domba, dan Ayam Boiler

2.

Pante Raja

Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Boiler dan iktik

3.

Trienggadeng

Kambing, Ayam Buras dan itik

4.

Meureudu

Ayam Buras

5.

Meurah Dua

Ayam Buras

6.

Ulim

Sapi, Kerbau, dan Kambing

7.

Bandar Dua

Sapi, Kerbau, Kambing, dan itik

8.

Jangka Buya

Sapi, Kerbau, dan itik Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kab. Pidie Jaya Tahun 2008

2.2.1.4. Sektor Kelautan dan Perikanan Kegiatan perikanan terdiri dari perikanan darat dan perikanan tangkap. Perikanan darat merupakan kegiatan yang memanfaatkan lahan tambak sebagai tempat budidaya ikan tersebut. Seluruh kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya memiliki tambak dan membudidayakan jenis ikan air payau. Secara geografis seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Pidie Jaya berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Luas areal yang digunakan untuk budidaya air payau yaitu seluas 2.087,22 Ha dengan jumlah petak (tambak) berjumlah 3.136 petak dan jumlah pemilik tambak adalah sebanyak 2.110 orang. Untuk budidaya air tawar tidak semua kecamatan memeliharanya, dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya, hanya 4 kecamatan yang terdata dalam membudidayakan ikan air tawar dengan jenis ikan mas dan ikan nila. Dari data yang ada pada tahun 2008 luas areal budidaya ikan air tawar di Kabupaten Pidie Jaya seluas 64,35 Ha yang tersebar di 4 kecamatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.22 .


48


Tabel 2.22 Luas Areal Tambak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 No.

Kecamatan

Luas

Jumlah

Jumlah Pemilik

(Ha)

(Petak)

(orang)

1.062,11

1,384

950

1

Bandar Baru

2

Pante Raja

92,36

139

111

3

Trienggadeng

242,55

522

311

4

Meureudu

116,90

180

118

5

Meurah Dua

83,35

151

112

6

Ulim

318,80

504

313

7

Bandar Dua

-

-

-

8

Jangka Buya

117,15

256

195

2.087,22

3.136

2,110

JUMLAH

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie Jaya Tahun 2008

Tabel 2.23 Luas Areal Budidaya Air Payau dan Air Tawar Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008

No.

Kecamatan

Luas Area (Ha)

Keterangan

1

Bandar Baru

-

-

2

Pante Raja

12,1

-

3

Trienggadeng

29

-

4

Meureudu

5

-

5

Meurah Dua

-

-

6

Ulim

-

-

7

Bandar Dua

18,25

-

8

Jangka Buya

-

-

64,35

-

JUMLAH

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie jaya Tahun 2008


49


Tabel 2.24 Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Produksi BudidAir Payau (Ton) No.

Kecamatan

Bandeng

Udang

Mujahir

Mas

Nila

Gurami

Patin

Udang Galah

Betutu

Produksi Budidaya Air Tawar (Ton)

1

Bandar Baru

291,2

65,4

238,9

-

-

-

-

-

-

2

Pante Raja

45

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Trienggadeng

62,4

18

53

-

-

-

-

-

-

4

Meuredu

52

-

34

0,52

1,33

-

-

-

-

5

Meurah Dua

52,20

-

33

1,80

1,45

-

-

-

-

6

Jangka Buya

134,4

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Ulim

152,5

45

85

-

-

-

-

-

-

8

Bandar Dua

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

789,7

128,4

443,9

2,32

2,78

-

-

-

-

Total

595,5 45 133,4 87,85 88,45 134,4 282,5 1.367,1


Produksi perikanan tangkap di kabupaten Pidie Jaya sangat melimpah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi laut, serta jenis alat tangkap, jenis kapal dan fasilitas pelengkap lainnya yang digunakan oleh nelayan. Tabel 2.25 Jumlah Gedung TPI/PPI Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 No.

Kecamatan

1

Jangka Buya

2 3

TPI/PPI

Sumber Dana

Ukuran

Kondisi

Tahun

1 Unit Gedung TPI

10 x 6

Baik

APBK Pidie

2006

Meuredu

1 Unit Gedung Pelelangan

20 x15

Baik

APBA

1989

Triengadeng

1 Unit Gedung TPI Pangwa

12 x 4

Baik

APBK Pidie

2007

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie Jaya 2008


50


Tabel 2.26 Daftar Jumlah Dermaga Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 No

Kecamatan

TPI/PPI

Ukuran

Kondisi

1

Jangka Buya

Dermaga

30 x 10

Layak Pakai

2 3

Meuredu Triengadeng

Dermaga Dermaga

30 x3 12 x 4

Baik Kurang sempurna 4 Meurah Dua Dermaga 40 M Baik 5 Bandar Baru Dermaga 30 x 3 Tidak layak Pakai Sumber : Dinas Kelautan dan Pereikanan Kab. Pidie Jaya 2008

Sumber Dana APBK Pidie APBA PPK

Tahun

BRR APBK Pidie

2006 2007

2000 1990 2002

Tabel 2.27 Jenis Alat tangkap yang digunakan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008

-

3

-

-

-

22

-

19

44

2

Pante Raja

-

55

-

25

-

34

-

-

114

3

Trienggadeng

-

3

20

-

1

27

22-

10

83

4

Meuredu

7

1

-

-

-

81

-

90

179

5

Meurah Dua

8

-

55

8

-

42

-

1

114

6

Jangka Buya

8

26

-

31

-

-

-

3

89

8

Bandar Dua

8

8

85

-

6

10

-

-

109

JUMLAH

15

96

160

64

7

216

22

152

732

Alat tangkap Lainnya

Pukat Pantai

Bandar Baru

Pancing Tonda

Tramelt Net

1

Rawai Pancing

Gill net

Jenis Alat Tangkap Purse Saine Mini

Kecamatan Purse Saine

No

Jumlah

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pidie Jaya 2008

Garis pantai yang membentang

 11 km di Kabupaten Pidie Jaya

merupakan potensi untuk pengembangan perikanan di mana pada tahun 1999 potensi lahan budidaya tambak seluas 632,20 ha yang tersebar di


51


kecamatan Meurah Dua, Meuredu dan Jangka Buya. Peluang lain adalah adanya lembaga donor yang membantu dalam peningkatan usaha kelautan dan perikanan. Meningkatnya permintaan pasar dunia akan hasil perikanan dan kelautan semakin mendorong tumbuhnya sub sektor ini. Sub sektor perikanan merupakan penyumbang PDRB terbesar pada sektor pertanian yaitu sebesar 3,59 % pada tahun 2005. Pidie Jaya termasuk salah satu daerah penghasil udang, kepiting, ikan kerapu dan berbagai jenis makanan laut (sea food) dengan produksi total 56.797 ton pada tahun 2005. Prediksi kondisi kelautan dan perikanan untuk jangka waktu lima tahun ke depan, antara lain; meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, semakin meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir, meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, meningkatnya kesadaran hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut, meningkatnya mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut, meningkatnya kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat, meningkatnya pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap, produksi

perikanan,

meningkatnya pengelolaan dan pemasaran

serta

meningkatnya

pengembangan

kawasan

budidaya laut, air payau, dan air tawar.

2.2.1.5 Sektor Pertambangan dan Penggalian Ketiadaan sumber daya pertambangan terutama minyak dan gas yang dapat dieksploitasi menyebabkan sektor ini tidak dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Pidie Jaya. Besaran PDRB sektor ini ditentukan oleh sub-sektor penggalian dan penggaraman. Pada kurun waktu tahun 2000-2007 kontribusi yang diberikan sektor ini terhadap PDRB Pidie Jaya merupakan yang terkecil kedua setelah sektor listrik dan air minum. Walaupun peran sektor ini relatif meningkat dari 0,78 persen pada tahun 2004 menjadi 0,83 pada tahun 2007, dimana sektor ini tumbuh 6,13 persen dari tahun sebelumnya


52


2.2.1.6 Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Industri yang ada di Kabupaten Pidie Jaya lebih di dominasi oleh industri kecil / industri rumah tangga yaitu sebanyak 827 unit pada tahun 2005. Sama halnya dengan sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB Pidie Jaya. Selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2007, secara ratarata peranan sektor ini sekitar 5 persen. Pada tahun 2004 peran sektor ini tercatat 5,34 persen dan pada tahun 2007 hanya sebesar 4,75 persen. Sementara itu pertumbuhan sektor ini pada tahun 2007 mencapai 1,17 persen, atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2006 yang mengalami pertumbuhan 2,26 persen.

2.2.1.7 Sektor Listrik dan Air Minum Sektor ini merupakan penunjang seluruh kegiatan ekonomi dan sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas proses produksi sektoral maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Produksi listrik sebagian besar

dihasilkan oleh PT. PLN. Sementara air minum dihasilkan oleh PDAM. Walaupun sektor listrik dan air minum merupakan sektor yang vital, namun kontribusi dari nilai tambah sektor ini terhadap PDRB Pidie Jaya secara keseluruhan merupakan yang terkecil dibanding dengan sektor lainnya. Pada tahun 2000 sektor ini hanya memberikan kontribusinya dibawah 0,28 persen, relatif stabil hingga tahun berikutnya dan pada tahun 2007 kontribusi sektor ini hanya 0,26 persen. Kontribusi sektor ini semuanya dari subsektor listrik dan pertumbuhan sektor ini pada tahun 2007 hanya 1,91 persen.

2.2.1.8 Sektor Bangunan Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan fisik, kontribusi yang diberikan sektor bangunan terhadap PDRB Pidie Jaya selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2007 menunjukkan kecenderungan yang


53


meningkat namun tidak begitu signifikan. Pada tahun 2000 sektor ini menyumbang 3,11 persen terhadap PDRB Pidie Jaya, sedangkan pada tahun 2007 kontribusi sektor ini meningkat menjdi 3,88 persen

pada

tahun 2006 terus mengalami pertumbuhan sangat signifikan yaitu sebesar 7,15 persen dan mengalami kelambatan pada tahun 2007 sebesar 5,03 persen.

2.2.1.9 Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Sektor

ini

berperan

sebagai

penunjang

kegiatan

ekonomi

yang

menghasilkan produk dan jasa. Andil sektor ini terhadap pembentukan PDRB Pidie Jaya pada tahun 2000 mencapai 8,20 Persen dan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga 8,81 persen pada tahun 2007. Subsektor yang paling besar peranannya terhadap pembentukan sektor ini adalah subsektor perdagangan yang memberikan kontribusi PDRB sebesar 7,26 persen terhadap PDRB Pidie Jaya ahun 2007. Sedangkan sub-sektor hotel dan restoran/rumah makan memberikan kontribusi yang relatif kecil, yaitu masing-masing hanya sebesar 0.02 persen dan 1,52 persen pada tahun 2007. Grafik 2.5 Peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran berdasarkan harga berlaku Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005-2007

8 7 6 5 4 3 2 1 0

7.26

7.2

7.06

1.39

1.52

1.34

0.02

0.02

0.02

2005

2006

2007

Perdagangan

Hotel

Restoran


54


Tabel 2.28 Peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran menurut subsektor atas dasar harga berlaku Kabupaten Pidie tahun 2000-2005 Sektor/Sub-sektor Perdagangan,Hotel, dan Restoran Perdagangan Hotel Restoran BukanSektor Perdagangan,Hotel, dan Restoran

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

8,20

8,42

8,39

8,29

8,33

8,47

8,57

8,81

6,85

7,05

6,95

6,91

6,95

7,06

7,20

7,26

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

1,33

1,35

1,42

1,36

1,35

1,39

1,34

1,52

91,80

91,58

91,61

91,71

91,67

91,53

91,43

91,19

Sumber: PDRB Kabupaten Pidie Jaya 2000-2007

Secara umum pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada tahun 2007 menunjukkan nilai sebesar 2.87 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 2,63 persen. Pertumbuhan sektor ini didukung oleh subsektor perdagangan yang mengalami pertumbuhan 2,96 persen, subsektor hotel mengalami pertumbuhan sebesar 1,03 persen dan subsektor restoran/rumah makan terjadi pertumbuhan terhadap PDRB sebesar 2,44 persen

2.2.1.10 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor

pengangkutan

dan

komunikasi

memiliki

pendorong aktivitas di setiap sektor ekonomi.

peranan

sebagai

Dalam era globalisasi

peranan sektor ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi yang dapat menjadikan dunia tanpa batas. Subsektor transportasi memiliki peran sebagai jasa pelayanan bagi mobilitas penduduk dan perekonomian. Di Kabupaten Pidie Jaya hanya terdapat tiga sub-sektor dari lima sub-sektor yang tergabung dalam sektor transportasi dan komunikasi, yaitu sub-sektor pengangkutan jalan raya (darat), jasa penunjang angkutan, dan sub-sektor komunikasi. Sub-sektor


55


pengangkutan laut, sungai, dan danau, serta pengangkutan udara tidak terdapat di Kabupaten Pidie Jaya. Kontribusi yang diberikan sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya selama kurun waktu tahun 2000-2007 secara umum menunjukkan peningkatan.

Pada tahun 2000 sektor ini hanya mampu

memberikan kontribusinya sebesar 4.01 persen dan pada tahun 2007 sektor ini mengalami kenaikan hingga menjadi 4,52 persen. Dari tiga Subsektor, sub-sektor pengangkutan jalan memiliki peranan yang tertinggi dalam perekonomian Pidie Jaya, yaitu mencapai 3,21 persen pada tahun 2007.

Sedangkan sub-sektor jasa penunjang angkutan memberikan

kontribusi sebesar 0,01 persen, dan sub-sektor komunikasi sebesar 1,15 persen. Pada tahun 2007 pertumbuhan cenderung fluktuatif. Sektor ini mampu tumbuh 2,27 persen. Lebih lambat dari tahun 2006 yang mampu tumbuh 3,35 persen. Pertumbuhan sektor ini sangat didukung oleh subsektor komunikasi sebesar 3.03 persen sedangkan subsektor pengangkutan jalan raya hanya mengalami pertumbuhan 2,05 persen dan jasa penunjang angkutan tumbuh 1.36 persen pada tahun 2007. Tabel. 2.29 Peranan sektor angkutan dan komunikasi menurut subsektor atas dasar harga berlaku Kabupaten Pidie Jaya tahun 2000-2007 Sektor/Sub-sektor

2000

2001

2002

2003

Pengangkutan Dan 4.01 4.04 4.13 4.14 komunikasi a. Pengangkutan jalan 3.18 3.13 3.13 3.11 raya b.Jasa penunjang 0.01 0.01 0.01 0.01 angkutan c. Komunikasi 0.83 0.89 0.99 1.02 Bukan Sektor 95.99 95.96 95.87 95.86 Pengangkutan dan Komunikasi Sumber: PDRB Kabupaten Pidie Jaya 2000-2007

2004

2005

2006

2007

4.16

4.29

4.46

4.52

3.11

3.12

3.29

3.21

0.01

0.01

0.01

0.01

1.05

1.16

1.16

1.15

95.84

95.71

95.54

95.48


56


2.2.1.11 Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Secara garis besar sektor ini terbagi atas 5 kelompok kegiatan utama, yaitu: usaha perbankan dan moneter (otoritas moneter), lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, usaha persewaan bangunan (jasa real esatate), serta jasa perusahaan.

Tiga kelompok

pertama disebut juga sebagai sektor finansial, karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan yang berupa penarikan dana dari masyarakat maupun pengalirannya kembali kepada masyarakat atau pelaku ekonomi. Adanya beberapa kebijakan di bidang moneter dan fiskal oleh pemerintah, serta adanya krisis ekonomi pada beberapa tahun yang lalu menyebabkan sektor ini terpuruk pada tahun 1999. Pada tahun 2001 sektor ini mulai bangkit kembali dan tumbuh hingga 6,07%.

Namun pada tahun 2002

sektor mulai turun kembali dan tumbuh 1,28%, berikutnya pertumbuhan sektor ini hanya mencapai 6,82% pada tahun 2005. pertumbuhan subsektor bank pada tahun 2005 mencapai 14,74%, sub-sektor lembaga keuangan tanpa bank tumbuh 6,47%, sewa bangunan tumbuh 2,34%, dan sub-sektor jasa perusahaan tumbuh 4,06%. Fungsi sektor ini terhadap jalannya roda perekonomian sangat besar, terutama dalam sisi pembiayaan pembangunan. Namun kontribusi yang diberikan terhadap pembentukan PDRB Pidie Jaya relatif kecil, walaupun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2000 sektor ini hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 1.03 Persen, sedangkan tahun 2007 kontribusi yang diberikan sektor ini naik menjadi 1,54 persen. Diantara 4 sub-sektor yang terdapat di Pidie Jaya, sektor sewa bangunan memiliki peranan yang paling besar, yaitu mencapai 0.88 persen terhadap pertumbuhan PDRB Pidie Jaya.


57


Tabel 2.30 Peranan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan menurut subsektor atas dasar harga berlaku Kabupaten Pidie Jaya tahun 2000-2007

Sektor/Sub-sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Bank Lembaga keuangan bukan bank Sewa bangunan Jasa perusahaan

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1.03

1.22

1.15

1.27

1.29

1.42

1.40

1.54

0.16

0.32

0.23

0.33

0.34

0.39

0.41

0.56

0,09

0,09

0,10

0,09

0,09

0,09

0.09

0.09

0.75

0.77

0.80

0.81

0.82

0.91

0.88

0.88

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0.02

0.02

97,55

97,26

98.60

98.46

Bukan Sektor Keuangan, Persewaan, 98,18 97,66 97,85 97,54 dan Jasa Perusahaan Sumber: PDRB Kabupaten Pidie Jaya 2000-2007

2.2.1.12 Sektor Jasa-jasa Secara umum sektor jasa-jasa terdiri dari sub-sektor jasa pemerintahan umum dan jasa swasta.

Jasa pemerintahan umum mencakup

administrasi pemerintahan dan pertanahan serta jasa pemerintahan lainnya seperti jasa pendidikan, kesehatan dan kemasyarakatan lainnya. Sub-sektor jasa swasta meliputi jasa sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga. Peran sektor ini terhadap pembentukkan PDRB Kabupaten Pidie Jaya relatif besar. Tahun 2000 kontribusi sektor ini mencapai 3,07 persen, dan pada tahun 2007 sumbangan sektor ini meningkat hingga 4,89 persen. Dari dua sub-sektor yang termasuk dalam sektor jasa-jasa, sub-sektor pemerintahan

umum

merupakan

sub-sektor

yang

paling

besar

kontribusinya terhadap PDRB Pidie Jaya yakni mencapai sebesar 3,80 persen pada tahun 2007. Sedangkan sub-sektor lainnya hanya memberi kontribusi kurang dari 1,90 persen. Pertumbuhan sektor jasa-jasa pada tahun 2007 sebesar 2,75 persen, lebih lambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 3,56 persen. Bila dilihat berdasarkan subsektor, pada tahun 2007 pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor pemerintahan umum


58


yakni sebersar 3,19 persen sedangkan subsektor swasta hanya tumbuh 1,96 persen. Tabel 2.31 Peranan Sektor Jasa-Jasa Menurut Subsektor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000-2007 Sektor/Sub-sektor

2000

2001

2002

2003

Jasa-jasa 3.07 3.48 3.84 4.30 Pemerintahan umum 1.89 2.30 2.64 3.08 Sosial 0.75 0.75 0.76 0.78 kemasyarakatan Hiburan,rekreasi, 0.06 0.06 0.06 0.07 kebudayaan Perorangan dan 0.37 0.37 0.37 0.37 rumah tangga Bukan Sektor Jasa96.93 96.52 96.16 95.70 jasa Sumber : PDRB Kabupaten Pidie Jaya 2000-2007

2004

2005

2006

2007

4.54 3.34

4.61 3.42

0.77

0.75

4.76 3.63 0.72

4.89 3.80 0.68

0.07

0.07

0.06

0.08

0.37

0.37

0.35

0.33

95.46

95.39

95.24

95.11

2.2.1.13 Sektor Pendapatan Perkapita Pendapatan perkapita PDRB dapat dilihat dari hasil antara PDRB dengan jumlah penduduk, sedang pendapatan regional perkapita diperoleh dari hasil bagi antara Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas biaya faktor produksi (PDRB yang telah dikurangi penyusunan dan pajak tak langsung) dengan penduduk. Sepanjang kurun waktu 2000-2007, PDRB perkapita maupun pendapatan regional perkapita Kabupaten Pidie Jaya atas dasar harga berlaku menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, namun bila dilihat berdasarkan harga konstan, laju pertumbuhannya relatif rendah Pada tahun 2007 berdasarkan harga berlaku, PDRB perkapita Pidie Jaya mencapai 6,14 juta rupiah. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 9,97 persen dibanding tahun 2006 yang hanya sebesar 5,58 juta rupiah. Sedangkan pendapatan regional perkapita tahun 2007 mencapai 5,82 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 9,97 persen dari tahun 2006 yang sebesar 5,29 juta rupiah. Berdasarkan harga konstan 2000, PDRB perkapita Kabupaten Pidie Jaya tahun 2007 tercatat sebesar 3,63 juta


59


rupiah. Nilai ini meningkat 0,88 persen di bandingkan tahun 2006 yang tercatat 3,60 juta rupiah. Sementara itu pendapatan regional perkapita Pidie Jaya tahun 2007 berdasarkan harga konstan 2000 tercatat sebesar 3,44 juta rupiah. Nilai ini mengalami kenaikan 0,88 persen dibandingkan 2006 yang sebesar 3,41 juta rupiah. Grafik 2.6 PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000-2007

25 20 15

Pendapatan ragional PDRB Perkapita

10 5 9.9

10.77 9.97 8.4 9.34 8.42 7.87

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Grafik 2.7 PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Berdasarkan Harga Konstan 2000 Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2000-2007

4 3.5 3 Pendapatan ragional PDRB Perkapita

2.5 2 1.5 1 1.41 1.32 0.5 1.3

1.76 1.79 0.95 0.88

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


60


Untuk

Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

per-kapita

dan

pendapatan regional perkapita Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2004 – 2007 dapat dilihat seperti pada tabel 2.32 Tabel 2.32 PDRB Per-kapita dan Pendapatan Regional Per-kapita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2004-2007 (berdasarkan harga Konstan) Tahun

PDRB Perkapita Nilai rupiah

Pertumbuhan

Pendapatan regional Perkapita Nilai Rupiah

2004 2005 2006 2007 2008

3.128.006,13 3.209.852,47 3.294.617,74 -

Berdasarkan Harga konstan 2.00 2.960.179,83 2.62 3.037.634,89 2.64 3.117.852,26 -

2004 2005 2006 2007 2008

4.171.074,36 4.644.191,87 5.114.636,32 -

Berdasarkan Harga Berlaku 8,68 3.952.152,76 11,34 4.400.438,39 10,13 4.846.191,25 -

Pertumbuhan

2.00 2.62 2.64 8,69 11,34 10,13 -

Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya

Selama 4 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita berdasarkan harga konstan terjadi pertumbuhan dari tahun ketahun. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi sekitar 2.00 % , pada tahun 2005 terjadi pertumbuhan sekitar 2.62 % dan pada tahun 2006 pertumbuhan PDRB dan Pendapatan Regional sekitar 2.64 %. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga berlaku pada tahun 2004 pertumbuhan PDRB perkapita dan Pendapatan regional perkapita dari 8,68 % dan 8,69 % , meningkat menjadi 11,34 % pada tahun 2005 dan mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi 10,13 %. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan turunnya inflasi menunjukkan perekonomian Kabupaten Pidie Jaya semakin membaik.


61


2.2.1.14 Tingkat Inflasi Laju inflasi tahun kalender yang mencerminkan tingkat inflasi dalam satu tahun menunjukkan Kabupaten Pidie Jaya sebesar 6,3 persen. Inflasi tahun 2007 hanya sampai satu digit sehingga cukup melegakan bagi Kabupaten Pidie Jaya. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menjaga kestabilan harga beberapa barang kebutuhan pokok yang memiliki kontribusi besar penyumbang inflasi, menjadi kunci utama keberhasilan Kabupaten Pidie Jaya untuk menekan inflasi hanya satu digit. Terjadinya tingkat inflasi yang tinggi satu tahun di Kabupaten Pidie Jaya diperkirakan akibat kontribusi beberapa komoditas penting seperti cabe rawit, timun, sawi, bayam, kangkung, labu siam/jipan, garam, minyak tanah dan solar. Kesemua komoditi tersebut mencatat kenaikan yang cukup signifikan selama tahun 2007. Berikut ini grafik inflasi Kabupaten Pidie Jaya perbulan tahun 2002. Angka inflasi Kabupaten Pidie Jaya cenderung positif dari bulan Januari sampai dengan Desember 2007 dengan kisaran angka 1,12 % hingga 1,63 %. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Nopember sebagai akibat Hari Besar Islam dan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM. Inflasi Kabupaten Pidie Jaya Desember 2006 sebesar 1.07 % lebih rendah dibanding inflasi Desember 2007, tetapi hal ini tidak akan terjadi pada laju inflasi, dimana laju inflasi di tahun 2004 sebesar 5,62 % lebih tinggi satu tingkat dibanding tahun 2003 yang sebesar 4,53 %. Perlu adanya perhatian khusus kepada pihak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, untuk menekan inflasi di tahun 2005 tidak mencapai dua digit. Lima pendorong utama inflasi Pidie Jaya dari sepuluh yang sudah dijelaskan diatas adalah daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, beras dan gas elpiji rentan terhadap

perubahan

harga,

tetapi

tahun

2004

terlihat

menjadi

penyumbang inflasi tertinggi dibanding dengan kelompok pengeluaran yang lain. Yang kedua karena kenaikan BBM, sehingga bisa menimbulkan inflasi yang tinggi di kelompok transportasi dan komunikasi. Kenaikan


62


BBM akan mempengaruhi semua sektor pengeluaran yang selalu dibutuhkan pihak konsumen. Secara umum nilai konsumsi rata-rata rumah tangga di Kabupaten Pidie Jaya untuk bulan Desember 2008 sebesar Rp. 2.284.598,93. Ini berarti terjadi kenaikan nilai konsumsi sebesar 5,32 % dibandingkan dengan nilai konsumsi rata-rata rumah tangga untuk bulan Desember 2007. Inflasi akhir tahun 2008 sebesar 6,12 % tidak mencapai level dua digit, sehingga masih bisa melegakan pihak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, bila dibanding tahun 2007 masih tinggi satu tingkat, antara lain dipicu oleh adanya beberapa kebijakan Pemerintah yaitu kenaikan Tarif Dasar Listrik, telekomunikasi dan gas elpiji. Selain itu hari-hari besar yang hampir bersamaan di tahun 2008 juga ikut menjadi pemicu terjadinya inflasi.

2.2.2 Keuangan Daerah Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Sumber Keuangan Daerah menjadi lebih banyak dan lebih luas. Berbagai sumber keuangan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus.

2.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, Retribusi Daerah, keuntungan perusahaan daerah, zakat dan berbagai sumber PAD lainnya. Pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan di Atas Air, serta Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air. Penerimaan pajak di Kabupaten Pidie Jaya relatif belum berjalan dengan baik hingga tahun 2006 masih didominasi oleh jenis PKB, BBNKB, dan


63


PBBKB. Realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan yang fluktuatif bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain pajak daerah, retribusi dan Zakat juga merupakan bagian dari PAD yang memiliki prospek cukup baik untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah pada masa yang akan datang. Zakat sebagai salah satu sumber PAD belum dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan belum adanya Qanun yang mengatur lebih lanjut tentang zakat sebagai sumber PAD seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebenarnya tingkat kesadaran masyarakat sudah tinggi dalam hal membayar zakat.

2.2.2.2 Dana Perimbangan Dana perimbangan bersumber dari APBN dan APBD Propinsi Aceh adalah yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian pendanaan daerah berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri atas : a) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak; b) Dana Alokasi Umum (DAU), dan; c) Dana Alokasi Khusus (DAK). Perkembangan pendapatan dari dana perimbangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 disajikan pada Tabel 2.33. Tabel 2.33 Pendapatan dari Dana Perimbangan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 No.

Uraian

Jumlah (Rp)

1.

Dana Bagi Hasil Pajak

Rp 26.537.260.000,00

2.

Dana Alokasi Umum

Rp 124.563.260.000,00

3.

Dana Alokasi Khusus

Rp 12.989.000.000,00

Jumlah

Rp 164.089.520.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008


64


2.2.2.3 Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangggroe Aceh Darussalam, sejak tahun 2002 Aceh mendapat dana otonomi khusus berasal dari tambahan bagi hasil minyak bumi. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), berdasarkan pasal 183 ayat 2, Pemerintah Aceh mendapatkan dana otonomi khusus selama 20 tahun dengan rincian untuk tahun pertama yaitu mulai tahun 2008 sampai tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional.

2.2.2.4 Sumber Pendapatan Daerah lainnya Sumber pendapatan daerah yang lainnya adalah berasal dari jenis penerimaan daerah lainnya yang disesuaikan dengan jenis pendapatan dapat berupa hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.3 Bidang Sosial Budaya Daerah Permasalahan pokok sosial budaya yang ditimbulkan dengan adanya gempa dan tsunami baik yang dirasakan langsung oleh masyarakat diantaranya jumlah penduduk yang menjadi korban, kerusakan fisik yang masiff, rentan terhadap prilaku yang mengarah kepada kejatahan seksual dan perdagangan manusia. Seperti diketahui sebelum tsunami terjadi, daerah Pidie Jaya atau dulunya masih begabung dengan Kabupaten Pidie, mengalami masa-masa konflik yang cukup berkepanjangan. Semangat perdamaian yang mulai dirasakan oleh seluruh lapisan BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA 65


masyarakat, pasca penandatanganan perjanjian Helsinki, ikut memberikan masukan terhadap arah kebijaksanaan dalam pembangunan sosial budaya bagi Kabupaten Pidie Jaya. Arah kebijakan pembangunan sosial budaya dimaksud antara lain: 1)

memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada anak, wanita dan keluarga akibat tindakan/perlakuan kekerasan, pengungsi dan korban bencana;

2)

meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap panti asuhan dan panti jompo serta kelompok rentan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3)

meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan perempuan dalam rangka

kesetaaraan

gender

dalam

bidang

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan serta melakukan pemberdayakan perempuan khususnya perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dalam kegiatan ekonomi; 4)

meningkatkan pembinaan dan pelestarian budaya daerah, seni dan adat istiadat dengan membangun kembali apresiasi masyarakat, pengembangan kelembagaan dan menciptakan iklim sosial dengan membuka kesempatan yang luas dalam mengaplikasikan budaya daerah, seni dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat;

5)

menciptakan iklim budaya olah raga dalam kehidupan masyarakat guna peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memilik tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup melalui penddikan olah raga di sekolah dan lingkungan masyarakat;

6)

melakukan pembinaan terhadap pemuda secara terarah dan terpadu dalam rangka peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah dan kemasyarakatan;

Kondisi mata pencaharian masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang manyoritasnya adalah petani, karena sesuai dengan geografis wilayah Pidie Jaya yang agraris disamping adanya masyarakat yang berprofesi


66


sebagai Nelayan dan PNS serta pekerjaan lainnya seperti tukang kayu, bengkel, pedagang dan lain-lain. 2.4. Bidang Tenaga Kerja Angka pengangguran pada tahun 2007 cukup tinggi yaitu sebesar 21.220 orang atau sebesar 32 % dari total penduduk. Daya saing tenaga kerja lokal masih rendah di bandingkan dengan tenaga kerja dari luar, terutama dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Terbatasnya sektor yang dapat menampung tenaga kerja, di mana pada tahun 2007 hanya empat sektor yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja yaitu : sektor konstruksi/bangunan, perdagangan, angkutan dan jasa. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2008 terjadi fluktuasi tingkat pengangguran, secara rinci tingkat pengangguran di Kabupaten Pidie jaya meningkat setiap tahunnya yaitu : pada tahun 2004 (11,23 %), tahun 2005 (12,75 %), tahun 2006 (12,77 %), tahun 2007 (14,05 %), tahun 2008 (14,95 %). Meningkatnya pengangguran di sebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: akibat krisis ekonomi menyebabkan banyak usaha yang tutup, terbatasnya lapangan kerja sektor primer, dengan berakhirnya BRR dan banyaknya NGO asing yang tidak melanjutkan pekerjaannya akibat dari negara donor yang mulai berkurang. Secara riil pada tahun 2008 dari jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 141.949 jiwa, tingkat partisipasi angkatan kerja sebanyak 94.383 orang, penduduk usia kerja sebanyak 87.547 orang (62,63 %), dan jumlah pengangguran sebanyak 21.220 orang (14,95 %), angka kemiskinan masih cukup tinggi. Dengan menggunakan Indikator Pendataan Kemiskinan dengan Indikator Baru (PKIB), kondisi kemiskinan di kabupaten Pidie Jaya tahun 2008 dapat di cermati pada tabel 2.34 berikut ini.


67


Tabel 2.34 Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Jumlah Penduduk Miskin (KK) No

Kecamatan

Prasejahtera

Prasejahtera I

Jumlah (KK)

3.725

2.855

6.580

419

928

1.347

1

Bandar Baru

2

Pante raja

3

Trienggadeng

2.035

1.378

3.413

4

Meureudu

1.645

1.393

3.038

5

Meurah Dua

760

707

1.467

6

Ulim

1.031

991

2.022

7

Jangka Buya

337

1.651

1.988

8

Bandar Dua

384

673

1.057

Sumber : Dinas Kependudukan Kabupaten Pidie Jaya

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2008 sebesar 19,4%, Tahun 2005-2006 rata-rata mengalami penurunan sebesar 8,27%, Sedangkan rata-rata jumlah penurunan penduduk miskin Kabupaten Pidie Jaya selama 5 tahun terakhir sebesar 229 RTM.

2.5 . Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sejak awal kerajaan Aceh secara umumnya, perempuan sudah memegang peranan dalam bidang ekonomi, politik dan perjuangan kemerdekaan, perempuan masih menyimpan potensi dalam berbagai bidang, seperti bidang politik dan ekonomi. Sejalan dengan era modernisasi perempuan banyak yang berkiprah dalam bidang pendidikan. Banyak perempuan Di Kabupaten Pidie Jaya lebih tertarik untuk menjadi guru. Fenomena tersebut lebih disebabkan karena sebagai pendidik mempunyai kualitas pengabdian yang kompleks dan baik jika dibanding dalam bidang politik. Disamping itu banyak juga perempuan Kabupaten Pidie Jaya yang bekerja keras menjadi pedagang kaki lima, dan membantu suaminya dalam aktifitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.


68


Persoalan perempuan merupakan hal yang sangat fundamental untuk diselesaikan dengan memberikan hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan diukur dengan tingkat kecerdasan, intelektual dan ketrampilan disamping hal-hal yang sifatnya kodrati. Kesetaraan laki-laki dan perempuan hendaknya dijadikan kekuatan sehingga tidak

terjadi diskriminasi dalam kebijakan politik, ekonomi

maupun hal-hal lain.

2.6 Pemuda dan Olah Raga Pemuda merupakan komponen bangsa yang sering dijadikan indikator keberhasilan ataupun kemunduran suatu bangsa. Peran pemuda dalam beberapa dekade perjuangan bangsa telah menjadi saksi sejarah dalam membawa perubahan-perubahan besar. Tidak salah apabila dikatakan bahwa pemuda merupakan agen pembawa perubahan (tranformation agent) dalam pembangunan suatu bangsa. Peningkatan jumlah penduduk usia muda, apabila tidak diikuti dengan pembinaan yang baik, akan dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial, diantaranya; pengangguran, dekadensi moral, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba dan zat-zat adiktif lainnya, serta perbuatan yang mengarah pada tindak kriminal. Kondisi seperti ini menjadi lebih parah lagi karena tidak tersedianya lapangan kerja yang dapat menampung mereka. Oleh karena itu, perlu adanya usaha konkrit untuk memberdayakan pemuda agar memiliki keunggulan dan daya saing serta mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Program pembinaan kepemudaan saat ini belum tampak terkoordinir dengan baik, di Kabupaten Pidie Jaya, hal ini dimungkinkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan organisasi-organisasi kepemudaan dalam peningkatan SDM dan produktivitas pemuda, sehingga menyebabkan fokus pembinaan pemuda belum mengarah pada


69


peningkatan meningkatkan

keterampilan

hidup

kesejahteraan

(life

dan

skill)

yang

kelangsungan

bertujuan hidup

untuk

(livelihood).

Pembinaan-pembinaan yang selama ini dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah masih bersifat parsial (satu aspek saja) dan belum menyeluruh (holistic). Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sedang dan telah berupaya melakukan pembinaan

dan

pemberdayaan

terhadap

organisasi-organisasi

kepemudaan di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam bentuk dukungan pendanaan yang bersifat stimulant. Ini dimaksudkan sebagai

upaya

meningkatkan

kemandirian

organisasi

guna

mengaktualisasikan berbagai program pembinaan bagi generasi pemuda. Di

bidang

olahraga,

perkembangan

dan

pembinaannya

kurang

menggembirakan karena Kabupaten Pidie Jaya yang baru berusia kurang lebih dua tahun diakui bahwa fasilitas olah raga yang ada memang masih sangat minim, namun demikian Prestasi pemuda di bidang olah raga saat ini sudah mulai membanggakan. Pembinaan bakat dan pembibitan olah raga juga menjadi prioritas dan terus dilakukan, baik melalui event kompetisi maupun peningkatan SDM olahraga dan kegiatan pemasyarakatan olahraga. Kegiatan-kegiatan pembinaan olah raga di Kabupaten Pidie Jaya harus dilaksanakan secara intensif untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap olahraga. Olah raga dapat menjadi medium pembentukan pribadi yang sehat jasmani dan rohani, disiplin, dan memiliki jati diri yang kuat.

2.7 Bidang Syariat Islam Syariat Islam merupakan persoalan utama di Provinsi Aceh, sehingga persoalan syariat Islam menjadi bagian integral dalam pelaksanaan Pemerintahan di Aceh. Dengan pemberlakuan Aceh sebagai Daerah Syariat Islam maka pekerjaan utama yang perlu disegerakan adalah pembentukan qanun yang mengatur persoalan syariat.


70


Persoalan yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan syariat secara konsisten dan berkesinambungan. Secara umum masyarakat Pidie Jaya menyikapi dengan antusias agar pelaksanaan syariat dapat dilaksanakan secepat mungkin. Pada tahun 2008 sudah beberapa pelanggar syariat yang telah memberlakukan pelaksanaan sanksi. Kabupaten Pidie Jaya merupakan Kabupaten yang baru mekar, pelaksanaan sanksi syariat terhadap pelanggar sudah berjalan walaupun belum maksimal, hal ini rujukan qanun yang diharapkan untuk dapat melaksanakan pemberlakuan syariat belum diterbitkan. Persoalan ini yang perlu menjadi perhatian pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pidie Jaya dengan segera dapat merampungkan Qanun tersebut meskipun untuk sementara pemerintah menggunakan Qanun syariat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Tabel 2.35 Jumlah Fasilitas Tempat Peribadatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Kecamatan Bandar Baru Pante Raja Trienggadeng Meureudu Meurah Dua Ulim Jangka Buya Bandar Baru Jumlah

Mesjid

Mushalla/Meunasah

Balai Pengajian

16 4 8 10 6 8 3 13

55 18 52 51 23 33 20 78

71 23 22 26 28 25 22 49

68

330

309

Keterangan

Sumber : Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya

Sedangkan dalam kegiatan kemasyarakatan yang selama ini belum tersentuh adalah membudayakan kembali syariat melalui pelaksanaan shalat jamaah dalam lima waktu shalat. Anjuran ini merupakan tuntunan agama yang sangat diwajibkan dalam Al-quran dan Al-hadits. Untuk terlaksananya program tersebut berdasarkan data fasilitas peribadatan di Kabupaten Pidie Jaya sangat mendukung untuk terealisasinya syariat islam.


71


2.8 Bidang Pendidikan Pendidikan merupakan prioritas utama pembangunan Nasional yang perlu perhatian yang maksimal dan komprehensif sehingga dengan penetapan anggaran dibidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan kemajuan peradaban

daerah

dan

bangsa

Indonesia

secara

umumnya.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam Bidang Pendidikan adalah : 1) Rendahnya kualitas Pendidikan Dasar, dan Menengah

serta mutu

Pendidikan Dayah; 2) Kurang terwujudnya perencanaan dan pemerataan pendidikan secara optimal; 3) Kurang tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; 4) Rendahnya prestasi belajar dan prestasi olah raga serta kesenian; 5) Rendahnya kualitas sistem pengelolaan manajemen sekolah. Atas dasar permasalahan di atas, ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan SKPD penanggung jawab adalah Dinas Pendidkan, Pemuda dan Olah Raga 1. Meningkatnya Mutu Pendidikan 

Prosentase kenaikan rata-rata Nilai Ujian Nasional dibandingkan tahun lalu;



Prosentase meningkatnya jumlah lulusan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA baik secara kualitatif maupun kuantitatif;



Prosentase kenaikan ratio siswa yang diterima di sekolah unggulan dan PT Negeri dibanding tahun lalu;



Peningkatan Jumlah guru ideal dengan rasio siswa



Prosentase kenaikan jumlah guru berkualifikasi D2, D3 dan S1/S2 pada tingkat SD, SLTP, SLTA dibanding tahun lalu



Meningkatkan kemampuan profesionalisme guru



Terpenuhinya tingkat kesejahteraan guru


72


2.

Terwujudnya pemerataan pendidikan 

Pemberian perhatian kepada kelompok yang kurang beruntung dan rawan putus sekolah



Pemberian Bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu



Pemberian pelayanan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus



Meningkatkan pembangunan sekolah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)

3.

Meningkatnya prestasi belajar, dan prestasi olah raga serta kesenian 

Pembinaan siswa melalui tambahan jam belajar;



Pengembangan kelompok kajian ilmiah remaja di setiap lembaga pendidikan;



Meningkatkan fokus dan kapasitas intermdiasi transformasi IPTEK;



Pelaksanaan pembinaan olahraga usia dini;



Penyelenggaraan Olimpiade Bidang Studi;



Penyelenggaraan pertukaran pelajar dan pemuda



Melaksanakan Pekan Olah raga dan Seni (Porseni)

4.

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, 

Pembangunan

gedung

sekolah

baru,

laboratorium

dan

perpustakaan serta ruang keterampilan; 

Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendidikan;



Pengadaan buku-buku paket pelajaran dan

buku penunjang

lainnya; 

Pengadaan bahan atau KIT Laboratorium;



Pengadaan media elektronik pendidikan.

5.

Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen sekolah 

Melaksanakan sistem rekrutmen kepala sekolah yang profesional;



Meningkatnya kualitas Kepala sekolah melalui pelatihan dan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah;



Mengoptimalisasi

peran serta Komite Sekolah dan stakeholder

pendidikan;


73




Mengoptimalisasikan sistem supervisi pengawas dan kepala sekolah. Grafik 2.8 Kondisi Rata-Rata NIlai Ujian Nasional Tahun 2008 Tingkat SMP

Bahasa Indonesia, 5.84

IPA, 7.29

Bahasa Inggris, 7.69

Matematika, 7.79

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pidie Jaya Tahun 2008

Grafik di atas berdasarkan Nilai Ujian Nasional siswa Tingkat Menengah Pertama (SMP) Tahun 2008, menggambarkan Nilai tersebut merupakan gambaran prestasi dari sekolah. Indikator ini memiliki capaian per-mata pelajaran menunjukkan rata-rata 5,84

untuk Bahasa Indonesia, 7,69

untuk mata pelajaran Bahasa Inggris , 7,79

untuk mata pelajaran

Matematika dan 7,29 untuk mata pelajatan IPA. Tabel. 2.36 Jumlah Peserta Ujian Nasional Tahun 2008/2009 No

Jenjang Sekolah

1

Jumlah Peserta

Total

Lk

Pr

SMP

859

771

1.630

2

MTs

425

537

962

3

SMA

748

701

1.449

4

MA

280

419

699

5

SMK

37

18

55

Jumlah

2.349

2.446

4.795

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pidie Jaya Tahun 2008


74


Jumlah peserta Ujian tahun 2008/2009 berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan jumlah peserta ujian keseluruhan jenjang pendidikan 4.795 siswa dengan komposisi terdiri dari 48,98 persen laki-laki dan 51.02 persen perempuan. Sedangkan berdasarkan jenjang sekolah menunjukkan 33,99 persen siswa SMP, 20,06 persen siswa MTs, 30,32 persen SMA, 14,58 persen MA dan SMK 1,14 persen. Berdasarkan data tersebut kebijakan pemerintah yaitu meningkatkan tingkat kelulusan dari tahun 2009-2013 dengan proyeksi sebesar 98,52 persen Grafik 2.9 Data Guru PNS dan Non PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 700 600 500 400

PNS

300

Non PNS

200 100 0 D1

D2

D3

S1/D4

S2

S3

Sasaran peningkatan mutu dan pemerataan distribusi guru berdasarkan data yang ada menunjukkan jumlah guru diseluruh jenjang berjumlah 2.107 orang dengan klasifikasi 39 orang D1 2 atau sebesar 1,85 persen, D2 berjumlah 1.037 orang atau sebesar 49,22 persen, D3 berjumlah 179 orang atau sebesar 8,50 persen dan S1 / D4 berjumlah 846 orang atau sebesar 40,15 persen. Sedang untuk S2 baru 0,24 persen atau 5 orang dan S3 1 orang. Berdasarkan data tersebut pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas guru hingga berkualifikasi rata-rata S1 sebagai


75


sasaran dalam rangka peningakatan kualitas dan mutu pendidikan untuk masa yang akan datang dan yang mungkin untuk dicapai. Pemerintah kabupaten Pidie Jaya untuk lima tahun kedepan akan berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta mewujudkan pemerataan pendidikan melalui leding sector SKPD terkait dengan bidang Pendidikan,

juga turut membangun moral bangsa dengan meningkatkan

keimanan dan ketaqwaan di seluruh lapisan masyarakat yang berbeda agama.

2.9 Bidang Kesehatan Masalah utama yang dihadapi dalam bidang kesehatan adalah belum baiknya koordinasi kebijakan yang dapat mendorong peningkatan tingkat kesehatan masyarakat. Di samping itu pembiayaan di sektor kesehatan masih kurang memadai dibandingkan dengan tingkat pelayanan yang harus diberikan sesuai dengan keadaan penduduk dewasa ini. Tabel 2.37 Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 Kondisi RR RB -

Jumlah unit belum ada

B -

Rumah sakit ibu Dan Anak

-

-

-

-

Puskesmas

9

3

4

2

Pustu

21

10

5

7

Poskesdes

39

39

-

-

Nama Fasilitas Rumah sakit Umum

Jlh Kondisi ideal

Ideal nya 34 unit Idealnya 222 Unit

Sumber ; Dinas Kesehatan dan Sosial Pidie Jaya Tahun 2007

Pembangunan di bidang kesehatan ini diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan pada puskesmas-puskesmas serta mewujudkan pembangunan Rumah Sakit Umum yang sampai sekarang belum ada di Kabupaten Pidie Jaya.


76


Tabel 2.38 Kondisi Tenaga Medis Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 Jlh Tenaga Medis berdasarkan Tugas/Profesi NO

Kecamatan

Dokter Dokter Dokter Bidan Spesialis Umum Gigi

Analis

Ahli Gizi

Ahli Kes.Lingk

Perawat Gigi

Perawat

2

2

18

1 Bandar Baru

0

2

15

2 Pante Raja

0

1

3

1

3 Trienggadeng

0

1

8

2

1

2

4 Meureudu

0

2

17

4

1

2

5 Meurah Dua

0

4

1

1

6 Ulim

0

1

8

2

7 Bandar Dua

0

3

12

4

8 Jangka Buya

0

2

0

12

Jumlah

1

3

2

71

2

4

8 3

1 14

5

3 8

3

4 1

1

14

6 3

6

51

Sumber ; Dinas Kesehatan dan Sosial Pidie Jaya Tahun 2007

Berdasarkan tabel 2.38 menunjukkan perlunya pembangunan Rumah Saket Umum minimal tipe B, sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, apalgi Pidie Jaya sebagai sebuah kabupaten yang memiliki jumlah masyarakat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah Puskesmas telah memadai karena setiap kecamatan memiliki satu pusat kesehatan masyarakat, namun yang perlu ditingkatkan adalah fasilitas pelayanannya. Untuk jumlah pustu di Kabupaten Pidie Jaya adalah 21 unit yang terdapat di beberapa kemukiman dan poskesdes 39 unit yang telah ada, ini belum memenuhi seluruh desa yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Kabupaten Pidie Jaya sangat membutuhkan tenaga dokter spesialis yang kondisi sekarang belum mempunyai seorangpun. Tenaga kesehatan terbanyak berasal dari tenaga bidan yaitu 71 orang, 51 orang perawat, ahli gizi 15 orang analis 14 orang, ahli kesehatan lingkungan 14 orang dan dokter umum sebanyak 12 orang yang tersebar dibeberapa Puskesmas, sedangkan perawat gigi 6 orang dan dokter gigi hanya satu orang.


77


2.10

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dampak konflik yang berkepanjangan dan khususnya melanda desa-desa pedalaman, dan desa yang terkena tsunami menyebabkan hancurnya tatanan kehidupan masyarakat,

belum maksimalnya luncuran alokasi

dana desa yang menyebabkan ketergantungan desa sangat besar terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan desa, ketidaksiapan aparatur desa dalam mengelola sumber daya yang ada, dan belum dilaksanakannya musrenbang di tingkat desa di Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya tantangan terbesar terhadap perkembangan desa adalah arus globalisasi dan informasi, yang di sertai dengan masuknya nilai-nilai budaya baru akan menghilangkan social capital

yang sudah

lama terbentuk di masyarakat. Belum adanya qanun yang mengatur tentang kewenangan desa, dan penerapan alokasi dana desa yang semakin mengancam otonomi desa yang seharusnya sudah dimilki. Permasalahan yang dapat muncul adalah belum siapnya aparatur desa dalam menjalankan otonomi desa, mengingat infrastruktur yang harus disiapkan

sangat

banyak,

mulai

dari

pembentukan

Badan

Permusyawarahan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa hingga Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Sehingga Peluang untuk menjadikan desa sebagai wilayah otonom sangat besar. Hal ini sangat jelas dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang desa. Di samping itu, adanya regulasi yang mengatur tentang partispasi masyarakat desa dalam proses penyusunan rencana yang merupakan peluang agar masyarakat desa dapat mempengaruhi kebijakan yang akan di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Meningkatnya antusias dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, tumbuhnya perencanaan desa (village planning) terutama di daerah-daerah yang terkena tsunami, telah terbangunnya berbagai sarana dan prasarana masyarakat melalui dana PNPM. Selanjutnya faktor keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa adalah banyaknya lembaga adat di lingkup desa yang dapat


78


dijadikan sebagai perekat (social capital) dalam pembangunan desa. Nilainilai partisipatif yang selama ini sudah terbangun melalui berbagai keterlibatan masyarakat dalam penyusunan village planning.

2.11 Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Potensi pariwisata Kabupaten Pidie Jaya secara umum cukup menarik, dan memiliki potensi wisata bahari, Lokasi suaka alam dan objek wisata alam serta situs-situs sejarah yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya dapat dikembangkan untuk di jadikan obyek wisata lokal, nasional dan mungkin ke internasional antara lain obyek wisata sebagai berikut : Tabel 2.39 Obyek Wisata Cakra Budaya dan Lokasinya di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

9.

Obyek Wisata Orang Aneuk Sihe/Durhaka Pantai wisata Kuthang Mesjid Beuracan Mesjid Iskandar Muda Tugu Iskandar Muda Kolam Ikan Tawar Kuta Batee/ Benteng Iskandar Muda Lokasi Benteng Pertahanan Perang Kuburan Tgk.Abdullah Syafeiee

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Kuburan Tgk ja’,(Tgk Idris) Kuburan Tgk Tu Manah Kuburan Tgk Japakeh Kuburan Tgk Batee Timoh Kuburan Malem Dagang Kuburan Limong Kuburan Tgk Sampurna Kuburan Tgk Tu Kuburan Tgk Julok(Tgk ibrahim) Kuburan Tgk Muda Belia

8.

Lokasi Blang Dalam Bandar dua Kuthang,Trienggadeng Simpang Beuracan,Meureudu Meunasah Mayang, Meureudu Meunasah Raya, Meurah Dua Blang Awee, Meureudu Mns Mayang,Kuta Batee,Meureudu Desa Sawang, Bandar Baru Desa Blang Sukon, Cubo,Bandar Baru Beurandeh,Bandar Baru Desa Tu Manah,Trienggadeng Dayah Kruet, Meurah Dua Kuta Geulumpang,Meureudu Meunasah Kumbang,Ulim Desa Tu Manah, Treinggadeng Meunasah Teugoh, Meurah Dua Desa Tu, Pante Raja Gampong Blang, Meurah Dua Desa Sawang, Bandar Baru

Sumber : Dinas Perhubparkebimfokom Kabupaten Pidie Jaya ,2007


79


2.12

Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan umum koperasi di Kabupaten Pidie Jaya adalah saat ini koperasi belum bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, koperasi yang sudah terbentuk sejak berdirinya Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2007 terjadi penurunan.

Jumlah usaha koperasi yang aktif dari 158

koperasi menjadi 113 dengan keanggotaan sekitar 14.226 di tahun 2008. Belum tersentuhnya usaha kecil menengah oleh lembaga keuangan. Kurangnya pembinaan manajerial terhadap usaha koperasi. Pada tahun 2008 ini sektor koperasi dan usaha kecil menengah mendapat bimbingan guna meningkatkan mutu dan kualitas kelembagaan dari Disperindagkop

Kabupaten

Pidie

Jaya,

sehingga

koperasi

terus

berkembang dan tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan terus menjadi mitra pendukung kegiatan industri dan usaha kecil masyarakat. Tahun 2008 Kabupaten Pidie Jaya membangun beberapa koperasi di lokasi baru dengan dana Otsus melalui Dinas Perindagkop. Tahun 2008 pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memberikan penghargaan bagi koperasi yang berprestasi dan bisa meningkatkan kinerjanya. Prediksi kondisi koperasi dan usaha kecil menengah untuk jangka waktu lima tahun ke depan, antara lain : meningkatnya kontribusi koperasi dan usaha kecil menengah terhadap PDRB, meningkatnya nilai ekspor usaha kecil menengah, iklim usaha kecil menengah yang lebih kondusif, berkembangnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, berkembangnya sistem pendukung usaha kecil menengah, dan semakin meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.

2.13

Bidang Prasarana dan Sarana Daerah

Peningkatan kepadatan penduduk perlu diantisipasi dengan perencanaan tata ruang yang tepat, karena penambahan infarstruktur yang tidak terencana dengan tepat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kabupaten Pidie Jaya

harus

mengantisipasi perluasan pengembangan wilayah perkotaan, karena


80


bukan tidak mungkin permasalahan perkotaan akan berpindah ke wilayah Meureudu. Terlepas dari dampak negatif perluasan perkembangan Kota Meureudu, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam lima tahun ke depan harus

mendukung

pembangunan

Infrastruktur

jalan,

sarana

dan

parasarana transportasi, perumahan, pusat perdagangan, industri dan instalasi

air

bersih,

kesehatan

,pendidikan,

serta

telekomunikasi.

Sementara alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan Kabupaten dan wilayah lain yang masih sangat buruk seperti infrastruktur dasar masyarakat belum memadai. Permasalahan utama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pembangunan sarana prasarana fisik adalah luasnya wilayah yang harus dikerjakan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang tersedia sehingga untuk menyelesaikannya pemerintah perlu memikirkan strategi yang tepat yaitu dengan melaksanakan pembangunan

kemitraan

bersama

masyarakat,

terutama

untuk

membangun jalan, jembatan dan irigasi.

2.13.1 Fasilitas Pendidikan Secara umum fasilitas pendidikan belum menggembirakan, hal itu dapat dilihat di tingkat kesenjangan antar sekolah yang berada di perkotaan dan di pedesaan, dengan keterbatasan dana, sarana, tenaga pengajar, dan kemampuan manajemen sekolah. Upaya peningkatan fasilitas pendidikan secara umum masih dihadapkan pada kendala minimnya daya dukung dana, sarana dan kemampuan untuk mengimplementasikan wacana kebutuhan

saat

ini, dengan

pewujudan

kurikulum

yang

spesifik,

sedangkan pada pendidikan kejuruan masih dihadapkan pada kendala keterbatasan ruang dalam meningkatkan kompetensi, keberadaan usaha kecil dan menengah atau industri-industri yang menjadi wadah kajian praktek lapangan pelajar. Kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan sebagai berikut:


81


1) Pembangunan baru dan rehabilitasi fasilitas pendidikan dalam upaya

meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dengan penambahan unit sesuai dengan kebutuhan jangkauan pelayanan pendidikan secara merata; 2) Meningkatkan kembali proses belajar mengajar baik pendidikan formal

dan Non Formal serta informal; 3) Meningkatkan

relevansi

pendidikan

yang

dititikberatkan

pada

kemampuan beradaptasi terhadap persaingan bebas dan issu globalisasi dunia; 4) Meningkatkan mutu pendidikan yang dilandasi wawasan keunggulan

untuk semua jenjang pendidikan dan jenis pendidikan lainnya; 5) Mengintensifkan

peningkatan

profesionalisme

tenaga

fungsional

pendidikan maupun tenaga non fungsional; 6) Meningkatkan penyediaan sarana dan fasilitas pendukung pendidikan.

2.13.2 Fasilitas Kesehatan Perkembangan sarana kesehatan untuk tingkat kecamatan relatif memadai, akan tetapi dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, perluasan dan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Pidie Jaya yang sangat diharapkan Masyarakat. Berdasarkan kondisi tahun 2007 bebrapa fasilitas kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya telah dibangun dan sangat terbatas akan tetapi dengan semangat dan loyalitas yang tinggi

terus

memberikan

kontribusi

dalam

pelayanan

masyarakat

meskipun belum optimal, hal itu disebabkan fasilitas yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Fasilitas tersebut meliputi fasilitas pembangunan puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu yang berada di setiap kecamatan, namun disamping itu pelayan kesehatan yang sangat diingikan adalah dengan


82


ketersediannya pembangunan RSU dengan taraf yang cukup baik, sebagai usaha perwujudan prioritas program daerah maupun nasional. Tabel 2.40 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007 Fasilitas Pelayanan Kesehatan No

Kecamatan

RS Puskesmas Pustu Polindes 1 Bandar Baru 0 1 2 0 2 Pante Raja 0 2 5 25 3 Trienggadeng 1 1 1 0 4 Meureudu 0 1 5 27 5 Meurah Dua 0 1 3 25 6 Ulim 0 1 1 0 7 Jangka Buya 0 1 1 0 8 Bandar Dua 0 1 2 0 Jumlah 1 9 20 77 Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008

Apotik -

Toko Obat 0 5 4 5 4 0 1 2 21

Jumlah Puskesmas pada tahun 2007 sebanyak 9 buah. Sedangkan berdasarkan standar pelayanan umum yang ditinjau dari jumlah penduduk pendukungnya, jumlah Puskesmas yang dibutuhkan adalah 1 buah untuk setiap kecamatan, berarti unit yang ada sudah melampui dari jumlah penduduk pendukung. Berdasarkan data

eksisting hampir semua

kecamatan telah memiliki unit sarana Puskesmas, untuk Kecamatan Pante Raja sudah terdapat 2 unit Puskesmas. Sedangkan untuk Puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Pidie Jaya sampai dengan tahun 2007 berjumlah 20 unit. Jumlah tersebut telah lebih dari memenuhi standar kebutuhan Puskesmas pembantu karena berdasarkan jumlah penduduk pendukungnya adalah sebanyak 5 buah. Sehingga beberapa kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya memiliki lebih banyak Puskesmas pembantu diantaranya Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Pante Raja. Analisa perkiraan kebutuhan sarana kesehatan berdasarkan jumlah penduduk pendukungnya dilakukan selain untuk mengetahui jumlah unit, juga untuk memperkiraan kebutuhan lahan atau besarnya pertambahan lahan ke depannya. Penilaian dilakukan dengan pembulatan bilangan, jika


83


nilai dibawah 1, berarti belum membutuhkan unit tersebut, walau secara skala pelayanan harus terjangkau. Pelayanan dapat berupa skala pelayanan kecamatan sendiri atau kabupaten. Hal ini dapat disesuaikan dengan rencana fungsi pemanfaatan wilayah.

2.13.3 Fasilitas Transportasi Perhubungan Transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan menggunakan sarana pembantu berupa kendaraan. Dalam pengembangan wilayah, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting yaitu memudahkan interaksi wilayah. Dengan semakin mudahnya interaksi antar wilayah maka akan diperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan wilayah (membuka keterisolasian dengan wilayah lainnya). Hubungan antar wilayah yang semakin baik dan mudah akan merangsang dan membangkitkan pergerakkan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah tersebut. Jaringan transportasi wilayah penting untuk mempermudah pergerakan barang dan orang. Pelayanan transportasi perlu ditingkatkan guna menciptakan keterkaitan spatial antar bagian-bagian wilayah di Propinsi Aceh. Hal ini penting, karena didasarkan pada asumsi bahwa mekanisme perkembangan, dapat terjadi apabila tercipta keterkaitan antar bagian wilayah. Berdasarkan sistem jaringan jalan, terdapat tiga koridor utama pelayanan jaringan jalan, yaitu Koridor Utara, Tengah dan Koridor Selatan. Kota-kota yang masuk ke dalam Koridor Utara yaitu Kuala Simpang, Langsa, Peureulak, Lhokseumawe, Bireuen, Meureudu, Sigli, dan Banda Aceh. Kota-kota

yang

masuk

Koridor

Tengah

antara

lain

Takengon,

Blangkejeren, dan Kutacane. Sedangan kota yang masuk koridor Selatan yaitu

Lamno,

Meulaboh,

Blang

Pidie,

Tapak

Tuan,

dan

Subulussalam/Singkil.


84


2.13.3.1 Pola Sirkulasi Jumlah penduduk akan memacu dengan dinamis aktivitas masyarakat dalam ekonomi bisnis dan perdagangan dengan pola pergerakan orang dan atau barang akan menggambarkan kekuatan/potensi disuatu wilayah, perekonomian yang kuat, dan pelayanan transportasi yang prima. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah mampu melayani pergerakan orang dan barang, maka daerah mempunyai potensi untuk membangkitkan aktivitas masyarakat dalam segala bidang. Rencana pengembangan transportasi darat berupa rencana highway yang melintasi Sigli, Pidie Jaya, Bireuen, Lhok Sukon, Langsa, Sehingga dengan demikian setiap jalur lintas darat dapat saling terhubung, dan setiap daerah terbuka atau mudah dijangkau. Untuk lebih jelas pola sirkulasi transportasi darat. Gambar 2.1 Rencana Pengembangan Transportasi Darat


85


Gambar 2.2 Sirkulasi Transporasi Propinsi Aceh

2.13.3.2 Jaringan Transportasi Jalan Darat Jaringan jalan di Kabupaten Pidie Jaya, hampir seluruhnya sudah dilakukan pengerasan. Jalan yang menghubungkan kecamatan, dan desadesa sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Tetapi seiring dengan

waktu

prasarana

jalan

tersebut

sudah

rusak,

bahkan

kerusakannya sudah sangat mengganggu pengguna jalan. Kerusakan tersebut dapat dilihat pada jalan Kuta Rentang Simp. 4 Meuredu, atau jalan menuju desa lainnya yang diantaranya menuju Jiem Jiem atau Desa Cot Langien di Kecamatan Bandar Baru. Panjang jalan kabupaten bervariasi dalam tiap kecamatan atau antara kecamatan lainnya. Hanya untuk lebar ruas jalan adalah sama yaitu 3,5 m, untuk

kondisi

pengerasan

semua

ruas

sudah

dilakukan

dengan

menggunakan aspal. Propinsi melalui Dinas Bina Marga telah melakukan peningkatan jalan, rencana adalah pembangunan Highway. Rencana highway Propinsi Aceh dan Trase rencana highway Kabupaten Pidie Jaya. Kabupaten Pidie Jaya dilalui oleh jalur lintas/jalan propinsi yang menghubungkan Kota Banda Aceh dengan kota-kota di Propinsi Sumatera Utara.


86


Gambar 2.3 Rencana Higway di Kabupaten Pidie Jaya

2.14. Telekomunikasi dan Informasi Pembangunan dan pengembangan e-Government di Kabupaten Pidie Jaya,dilakukan oleh dinas yang terkait untuk melaksanakan dan merencanakan program dan kegiatan melalui sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pembangunan dan pengembangan Sistim Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), penyediaan infrastruktur, penyediaan dan pengelolaan data serta melakukan pembinaan terhadap sumber daya aparatur di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Berdasarkan kebijkan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, hendaknya

mengikut

sertakan

indikator

kinerja

yang

dapat

menggambarkan sebagai berikut : 1.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi data dan informasi yang telah tersedia berupa Bandwidth BPDE untuk kebutuhan Dinas/Badan/Lembaga Daerah dengan kapasitas 1 Mbps,


87


bandwidth untuk kebutuhan sumatera on line dengan kapasitas 256 Kbps, radio link untuk interkoneksi jaringan Dinas/Badan/Lembaga Daerah dengan frekwensi 5.8 Ghz sejumlah 25 unit serta kelengkapan perangkat pendukung lainnya. Dalam kaitan ini juga perlu dilakukan pengembangan jaringan VoIP, untuk dilaksanakan jaringan antar Dinas/Badan/Lembaga Daerah dan perlu disediakannya infrastruktur pendukung lainnya untuk jaringan keluar. 2.

Untuk

mendukung

penerapan

sistem

informasi

manajemen

pemerintah daerah perlu dibangun sejumlah infrastruktur (perangkat keras) dan aplikasi sistem informasi (perangkat lunak) pengolah data untuk Dinas/Badan/Lembaga Daerah. 3.

Database yang harus dibangun oleh Dinas atau Badan terkait di Kabupaten Pidie jaya, meliputi database kepegawaian, sarana dan prasarana umum pemerintahan, korban konflik, korban tsunami, pertambangan dan energi, kesehatan, pendidikan, anak yatim, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, SDA, SDM, pimpinan pemerintahan, diklat aparatur, koperasi dan UKM, pariwisata dan database sms center bupati.

4.

Pembangunan dan Pengembangan portal pemerintah daerah adalah penyediaan situs www.pidiejaya.go.id sebagai media penyebaran informasi Pemerintah Pidie Jaya melalui intenet.

5.

Untuk

ketersediaan

www.pidiejaya.go.id

data untuk

di tujuan

dalam

database

kegiatan

dan

pengumpulan

portal data,

verifikasi data, up dating dan back up data. 6.

Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur bidang teknologi komunikasi dan informasi direncanakan dengan cepat dan tepat dengan melaksanakan Bimbingan Teknis, Workshop dan sosialisasi serta proses alih teknologi informasi lainnya yang dilaksanakan pada saat pengembangan sistem infromasi kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Pidie Jaya.


88


Selain program-program tersebut di atas Dinas dan Badan terkait untuk Pengelolaan Data Elektronik juga harus menyediakan jaringan komunikasi data antar Kabupaten/Kota dengan kapasitas bandwidth 1 Mbps dengan menggunakan Vsat dan alokasi dananya direncanakan bersumber dari APBK Kabupaten Pidie Jaya tahun 2010 – 2014, untuk interkoneksi antar Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan menempatkan satu unit perangkat Vsat serta jaringan Metroplitan Area Network (MAN). Diharapkan pada masa yang akan datang dapat terlaksananya penerapan e-Government, tersedianya database pada masing-masing Dinas/Badan/ Lembaga Daerah, tersedianya sumberdaya aparatur yang handal dibidang teknologi komunikasi dan informasi serta tersedianya infrastruktur telematika daerah hingga periode pemerintahan 2009 -2014. 2.15 Pelayanan Umum 2.15.1 Pemerintahan Umum Penyelenggaraan berbagai urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan daerah belum tepat sasaran, Perubahan sistem sentralistik menjadi desentralistik dimaksudkan untuk memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Eksistensi Pemerintah Daerah tidak terlepas dari tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor kehidupan, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pendapatan masyarakat dan sebagainya. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, harus melalui peningkatan tingkat pelayanan

pemerintah

kepada

masyarakat

sesuai

dengan

tujuan

desentralisasi. Dengan berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) memberikan implikasi yang sangat mendasar yang mengarah pada perlu dilakukannya reformasi sektor


89


publik

dan

berkembangnya

paradigma

baru

dalam

pengelolaan

pemerintahan daerah dan keungan daerah. Paradigma baru tersebut diikuti secara simultan dengan reformasi sektor publik melalui reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Kabupaten Pidie Jaya saat ini belum optimal dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Hal ini disebabkan karena koordinasi antara

instansi belum berjalan sinergi dan maksimal, belum berubahnya perilaku, pola pikir dan budaya birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Dari segi pengolahan keuangan daerah yang belum berjalan secara profesional, di mana kuantitas dan kualitas aparatur masih terbatas. Kapasitas lembaga DPRD Kabupaten Pidie Jaya yang masih kurang peka terhadap aspirasi masyarakat dan masih sedikitnya qanun - qanun yang dihasilkan, rendahnya pelaksanaan pengawasan daerah terhadap pencapaian kinerja pembangunan, hal ini disebabkan kualitas dan kuantitas aparatur masih terbatas. Belum optimalnya mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya. Permasalahan internal yang terjadi dalam pemerintahan umum yaitu : belum optimalnya restrukturisasi kelembagaan di Kabupaten Pidie Jaya dalam menjalankan wewenang dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan perundang-udangan yang berlaku.

Budaya birokrat yang lamban

dalam merespon perubahan yang begtu cepat, kurangnya kualitas dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan dalam merespon peluang yang ada juga merupakan permasalahan yang dapat terjadi ke depan. Kabupaten Pidie Jaya memiliki 8 kecamatan yaitu : kecamatan Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Bandar Dua. Telah dilakukan studi tentang penataan organisasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Di samping itu,

pemerintah telah menerapkan sistem teknologi informasi yang dapat mempermudah urusan administrasi yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat banyak.


90


2.15.2 Kepagawaian Kabupaten Pidie Jaya yang baru berdiri pada tahun 2007 , masih banyak kendala yang dimiliki dan dibenahi dengan cepat, tepat dan efektif. Permaslahan yang muncul dalam urusan kepegawaian di Kabupaten Pidie Jaya antara lain : belum mencukupinya jumlah aparatur pemerintah yang berkualitas dengan kualifikasi pendidikan yang memadai dan belum sesuai dengan kebutuhan, masih rendahnya kesejahteraan pegawai bila ditinjau dari beban kerjanya, seringnya terjadi mutasi aparatur yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja yang bersangkutan, penetapan yang belum sesuai dengan the right man on the right place, sehingga mengurangi tingkat kualitas kerja, belum berubahnya pola pikir birokrat dengan menempatkan masyarakat sebagai salah satu konsumen yang harus dilayani, masih sering terlihat aparatur yang sibuk diliuar dalam waktu jam kantor (Dinas) , serta belum adanya penerapan reward dan punishment terhadap aparatur di lingkungan pemerintah. Akibat dari kondisi kinerja kepegawaian di Kabupaten Pidie Jaya maka tingkat keberhasilan urusan kepegawaian sejauh ini masih terbatas, antara lain : minimnya program dan kebijakan penjenjangan pendidikan diklat kepemimpinan melalui pengalokasian dana setiap tahun, standard kompetisi rekruitmen aparatur yang terbatas dari kebutuhan kesesuaian keahlian dan ketrampilan dibidangnya. Namun demikian Pemerintah Kabupaten

Pidie

Jaya

berusaha

meningkatkan

kualitas

aparatur

pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dengan jalan melakukan kerjasama dan koordinasi antar instansi dengan NGO dan lembaga donor melalui berbagai bentuk pelatihan, lokakarya dan lain-lain.

2.15.3

Pelayanan Perijinan

Penyediaan pelayanan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, barang-barang publik (public goods), berbagai perizinan, dan lain-lain belum sepenuhnya berkembang dengan baik. Berbagai prosedur perizinan belum disusun


91


sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang mudah, murah dan cepat. Pelayanan perizinan juga belum didasarkan pada standar pelayanan minimal. Dalam rangka menghadapi berbagai urusan pemerintahan di bidang perekonomian, perdagangan, investasi, pariwisata, dan lain-lain, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Udang-Undang No. 11 Tahun 2006, perlu dibentuk sistem untuk kelancaran perizinan dan berbagai prosedur. Pelayanan perizinan secara cepat dan tepat oleh pemerintah dapat memberi dukungan terhadap pembangunan ekonomi sesuai harapan masyarakat.

2.15.4 Ketentraman dan Ketertiban umum Fokus dalam ketertiban dan keamanan adalah kesatuan bangsa, pelindung masyarakat, polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah (WH). Setelah penandatanganan perdamaian antara pemerintah dan kelompok GAM di Helsinki – Swedia, stabilitas politik dan keamanan mulai meningkat, hal ini berdampak pada penurunan gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, munculnya kebebasan berpolitik dan memberikan pendapat di depan umum oleh setiap warga masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang berjalan aman, dan damai, terbentuknya polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Kabupaten Pidie Jaya. Dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh pasca kesepakatan perdamaian antara pemerintah dan kelompok GAM

telah membuka

peluang bagi masyarakat provinsi pada umumnya dan Kabupaten Pidie Jaya khususnya untuk bebas berpolitik dan memberikan pendapat di muka umum. Demikian pula dengan adanya Undang-Undanga No.32 Tahun

2004

tentang

pemerintahan

daerah,

masyarakat

dapat

menggunakan haknya untuk memberikan aspirasinya dalam pilkada. Hal tersebut berimplikasi pada berkurangnya intervensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh terhadap penentuan kepala pemerintahan


92


Kabupaten Pidie Jaya. Pemberian tugas yang maksimal kepada polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dalam menjalankan kedisplinan dan penegakan hukum syariat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perdamaian dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran.

2.15.5 Pelayanan Catatan Sipil Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UUPA, ditegaskan bahwa pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan

wajib

Pemerintah

Aceh.

Penempatan

urusan

pelayanan

kependudukan dan catatan sipil sebagai urusan wajib, mempunyai arti bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempunyai wewenang (sebagai hak sekaligus sebagai kewajiban) untuk menyelenggarakan pelayanan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil. Registrasi

penduduk

merupakan

kegiatan

utama

dalam

rangka

memberikan pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Administrasi kependudukan memuat tentang kegiatan pendaftaran dan pencatatan kejadian vital penduduk (kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan, perceraian dan perubahan status lainnya). Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk mendokumentasikan data-data yang berkaitan dengan pencatatan melalui suatu sistem registrasi yang terpadu dan pelaporan data kependudukan agar terciptanya tertib administrasi dan legalisasi sebagai dokumen bagi setiap penduduk. Akan tetapi, dalam pengelolaan registrasi penduduk sampai saat ini dihadapkan pada berbagai kendala yang menyebabkan penyelenggaraan belum berjalan

sebagaimana

diharapkan.

Akibatnya

data

dan

informasi

kependudukan yang berbasis individu dan berskala mikro belum dapat dikembangkan perencanaan

untuk dan

dimanfaatkan

kebijakan

bagi

kepentingan

pembangunan.

penyusunan

Sementara

tuntutan

ketersediaan data mikro dan rutin makin mendesak sebagai konsekuensi kebutuhan perencanaan dalam era otomomi daerah Kabupaten Pidie Jaya yang menjadi sentral pembangunan.


93


Sasaran

yang

ingin

dicapai

kedepan

adalah

terwujudnya

tertib

administrasi kependudukan, yang dimulai dengan terselenggara registrasi penduduk.

Dengan

tertibnya

administrasi

kependudukan

tersebut

diharapkan mampu menghasilkan data dan informasi perkembangan kependudukan pada berbagai tingkat secara akurat, tepat, menyeluruh dan mudah diakses, sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan program pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya perlu

melakukan

penguatan

instansi

pelaksana

administrasi

kependudukan dan catatan sipil, dengan tujuan: (a) menggembangkan sistem administrasi kependudukan yang terpadu dan efisien, termasuk registrasi penduduk; (b) meningkatkan cakupan dan ketepatan pelaporan pendaftaran penduduk dari tingkat terendah sampai ketingkat Kabupaten secara cepat, tepat dan lengkap; (c) mengembangkan organisasi atau unit kerja pendaftaran penduduk diberbagai tingkatan mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat Kabupaten ; (d) peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang arti penting registrasi dan administrasi kependudukan sebagai sumber data mikro dan rutin untuk mendukung terselenggara pengelolaan sistem administrasi kependudukan yang efektif dan efisien; (e) menyusun rancangan undang-undang (Qanun) tentang registrasi penduduk. 2.16. Tata Ruang Pembangunan Proses dalam melakukan identifikasi bentuk dan struktur ruang di Kabupaten Pidie Jaya, perlu dilakukan analisis struktur tata ruang yang ada.

Hal

ini

ditujukan

agar

dapat

mengangkat

permasalahan

pengembangan wilayah yang memiliki sisi ruang tertentu. Analisis ini di harapkan mampu memberikan gambaran tentang keadaan jenjang/hirarki pusat-pusat kegiatan dan jangkauan pelayanan serta hubungan interaksi dengan pusat-pusat kegiatan yang pada akhirnya merupakan distribusi dan pengumpul untuk wilayah sekitarnya. Struktur tata ruang dilakukan


94


untuk mengetahui pola kecenderungan pemanfaatan lahan, penguasaan dan status pemanfaatan lahan, deliniasi kawasan perkotaan dan perdesaan serta sistem pusat-pusat permukiman.Sebagai pedoman dalam melakukan analisis ini perlu di perhatikan beberapa azas, di antaranya : a). Demokratisasi ruang, yaitu sebagai suatu sistem jaringan interaksi sosial, ekonomi dan fisik. b). Pendekatan sinergi wilayah, merupakan sistem permukiman yang berbeda secara fungsional, juga di pandang sebagai pertumbuhan dan diversifikasi permukiman dan penciptaan keterkaitan yang baru dan lebih kuat di antara satuan permukiman tersebut. 2.17 Perumahan dan Pemukiman Permasalahan perumahan korban tsunami sampai saat ini masih belum terselesaikan sepenuhnya.

Sebelum terjadi musibah tsunami, jumlah

perumahan adalah 54,801 unit, di mana setelah tsunami adalah sebanyak 17.100 unit mengalami kehancuran dan 3.887 unit mengalami kerusakan. Pembangunan perumahan korban tsunami tidak tertata dengan baik dan teratur, sehingga telah menimbulkan permasalahan , khususnya dalam hal pembangunan, pelebaran dan pelurusan badan jalan, juga terhadap fasilitas pendukung lainnya seperti pembangunan saluran/drainase. Pasca tsunami pembangunan perumahan rakyat adalah tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda atau barak (huntara). Seluruh warga korban tsunami telah mendapatkan bantuan rumah serta sertifikat tanah yang mereka tempati. Berpartisipasinya masyarakat dalam pembangunan perumahan akibat tsunami. Menjadi berkurangnya rumah kumuh di areal bekas tsunami. Meningkatnya pembangunan perumahan di wilayah yang aman dari bencana.

2.18 Lingkungan Hidup Permasalahan lingkungan hidup yang di akibatkan oleh faktor manusia adalah terkait dengan perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan


95


aspek kelestarian dan kebersihan lingkungan, misalnya kurang disiplinnya masyarakat dalam hal membuang sampah, pembuangan limbah industri ke aliran sungai, pendirian rumah hunian di sepanjang daerah aliran sungai, dan pendirian bangunan liar yang tidak mentaati peraturan perundangan. Meskipun dana

APBD

yang

di

pergunakan

untuk

menangani pengelolaan persampahan dari tahun ke tahun semakin besar (ketika masih dalam wilayah kabupaten induk/Pidie), tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak di barengi dengan meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan lingkungan hidup. Prasarana pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kondisinya sampai dengan tahun 2008, antara lain : jumlah gerobak sampah 12. unit, transfer depo 26 unit, bak kontainer 18. unit, dump truck 10 unit, armroll truck 3 unit, pick up, buldozer dan wheel loader masing-masing 1 unit, TPA seluas 2,5 Ha dengan daya tampung 3.285.000 ton. Meningkatnya kepadatan lalu lintas di Kabupaten Pidie Jaya sebagai akibat dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara langsung berpengaruh pada meningkatnya polusi udara di kabupaten Pidie Jaya. Masalah

penurunan kualitas udara sehat dan bersih di

Kabupaten Pidie jaya di perparah dengan telah berkurangnya pepohonan kota akibat dari penggunaan lahan sebagai kebutuhan aktivitas manusia. Di samping itu, berkurangnya pepohonan di daerah penyangga yang berada di luar kewenangan Kabupaten Pidie Jaya akibat pengalihan lahan untuk perumahan dan industri juga memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas udara di kabupaten Pidie Jaya. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pembangunan pemerintahan secara umum saat ini baru tercapai

antara

lain

:

meningkatnya

pengelolaan

sampah/limbah

Kabupaten Pidie Jaya melalui penambahan armada kebersihan oleh lembaga donor, di bangunnya taman kota untuk terbentuk keindahan dan


96


kesegaran udara, adanya tata ruang yang aspiratif dengan tetap memperhatikan kawasan lindung, terbangunnya irigasi-irigasi pertanian sebagai wadah normalisasi sungai, serta di bangunnya bantaran, tanggul sungai dan pengamanan garis pantai untuk mencegah terjadinya erosi dan abrasi. 2.19 Pertanahan. Pertanahan di kabupaten Pidie Jaya memiliki permasalahan yang serius, di mana bukti-bukti kepemilikan tanah banyak yang belum terlegalisasi secara hukum pemerintah, akan tetapi masih dalam konteks hukum adat atau kebijakan lokal. Hal ini dapat dilihat dari kasus kepemilikan tanah, di mana pada tahun 2005 sebanyak 326 orang yang mengajukan penegasan hak milik. Akibat tsunami luas Kabupaten Pidie Jaya mengalami penurunan sebesar 1/3 dari luas total. Semakin tingginya harga tanah di pusat Kabupaten Pidie Jaya. Belum adanya sistem data base pertanahan dengan menggunakan teknologi modern dan informatif. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan usaha pembenahan bidang pertanahan dengan melakukan pendataan ulang pertanahan

akibat

tsunami.

Terselesaikannya

berbagai

kasus

pembebasan lahan untuk kepentingan umum.

2.20 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu yang menjadi andalan PDRB pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral. Telah terbukanya dialog antara Pemerintah Kabupaten (Excecutive) bersama dengan DPRK dalam mencari formula untuk meningkatkan hasil sebagai upaya peningkatan PDRB. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi dalam PDRB Kabupaten Pidie Jaya, adanya alokasi anggaran untuk pemberdayaan sektor pertanian,


97


lahan pertanian yang memberikan hasil yang besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat agar terus bisa dipertahankan sebelum adanya pembukaan lahan baru yang berkualitas.

2.20.1 Ekonomi dan Sumber Daya Alam Fokus analisis dalam fungsi ekonomi dan sumber daya alam ini, antara lain : perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral dan transmigrasi. Sektor pertanian merupakan salah satu yang menjadi andalan PDRB pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, selama ini sektor tersebut terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Banyak lahan pertanian yang luas terhampar sepanjang jalan negara yang menghubungkan dua Kabupaten lain yaitu : Kabupaten Bireuen dan kabupaten Pidie dalam wilayah Kabupaten

Pidie

Jaya.Belum

adanya

sistem

pengelolaan

secara

profesional lahan perkebunan, sehingga dapat menjadi aset komoditi unggulan

daerah,

sistem

pengelolaan

peternakan

yang

masih

manggunakan perelatan tradisional, sehingga kualitas peternakan belum maksimal, perembahan hutan secara liar dan illegal loging sulit di kendalikan, sehingga produksi kehutanan belum berkualitas, belum di berlakukannya hutan produktif sebagai harapan dalam pemberdayaan ekonomi

daerah,

menghiraukan

pembangunan

tata

pertanian.Pembuatan

ruang

yang

telah

irigasi

begitu

pesat

mempersempit

pertanian,

sehingga

dan

tanpa

daerah

lahan

memudahkan

masyarakat dalam pengelolaan air persawahan. Data-Data berikut ini memperlihatkan peranan sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Pidie Jaya.


98


Tabel 2.41 Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Tahun 2004 - 2007 No

Tahun Lapangan Usaha

2005

2006

2007

71.29

70.96

70.51

1

Pertanian

2004 71.83

2

Pertambangan/penggalian

0..78

0.81

0.81

0.83

3

Industri pengolahan

5.34

5.16

4.93

4.75

4

Listrik dan Air

0.29

0.27

0.27

0.26

5

Bangunan

3.44

3.68

3.83

3.88

6

Perdagangan, Hotel/Restoran

8.33

8.47

8.57

8.81

7

Pengangkutan & Komunikasi

4.16

4.29

4.46

4.52

8

Keuangan, Persewaan

1.29

1.42

1.40

1.54

9

Jasa-Jasa

4.54

4.61

4.76

4.89

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pidie

Bila dilihat dari PDRB Kabupaten Pidie Jaya, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan nampak bahwa pertumbuhan sektor ekonomi tahun 2004 sebesar 71,81 %, mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 71,29 % dan 70.96 % pada tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2007 sektor ekonomi mengalami penurunan sebesar 70,51 %. Sektor pertanian sebagaimana sektor perekonomian lainnya pada tabel 2.11 di atas, telah memberikan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB di kabupaten Pidie Jaya. Tabel 2.42 Peranan Sektor Pertanian Menurut Subsektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun No

Sektor Pertanian

2004

2005

2006

2007

1

Tanaman Bahan Makanan

31.13

31.06

31.12

31.11

2

Tanaman Perkebunan

7.35

7.31

7.34

7.51

3

Peternakan

22.93

22.78

22.18

21.50

4

Kehutanan

0.065

0.04

0.04

0.05

Sumber : BPS Kabupaten Pidie


99


Peranan Sektor Pertanian Menurut subsektor atas dasar harga berlaku pada tahun 2004 dengan pertumbuhan sebesar 31,13 %, dan mengalami penurunan 31,06 % pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2006 mengalami kenaikan yaitu sebesar 31,12 %, selanjutnya pada tahun 2007 menurun sedikit sebesar 31,11 %. Untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per-kapita dan pendapatan regional perkapita Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2004 – 2007 dapat dilihat seperti pada tabel 2.50 berikut ini. Tabel 2.43 PDRB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2004-2007 (berdasarkan harga Konstan) Tahun

PDRB Perkapita Nilai rupiah

Pendapatan regional Perkapita

Pertumbuhan Nilai Rupiah Berdasarkan Harga konstan 2004 3.128.006,13 2.00 2.960.179,83 2005 3.209.852,47 2.62 3.037.634,89 2006 3.294.617,74 2.64 3.117.852,26 2007 2008 Berdasarkan Harga Berlaku 2004 4.171.074,36 8,68 3.952.152,76 2005 4.644.191,87 11,34 4.400.438,39 2006 5.114.636,32 10,13 4.846.191,25 2007 2008 Sumber : BPS Kabupaten Pidie Jaya

Pertumbuhan 2.00 2.62 2.64 8,69 11,34 10,13 -

Selama 4 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita berdasarkan harga konstan terjadi pertumbuhan dari tahun ketahun. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi sekitar 2.00 % , pada tahun 2005 terjadi pertumbuhan sekitar 2.62 % dan pada tahun 2006 pertumbuhan PDRB dan Pendapatan Regional sekitar 2.64 %. Sedangkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga berlaku pada tahun 2004 pertumbuhan PDRB perkapita dan Pendapatan regional perkapita dari 8,68 % dan 8,69 % pada tahun 2004, menjadi 11,34 % pada tahun 2005 dan mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi


100


10,13 %. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan turunnya inflasi menunjukkan perekonomian Kabupaten Pidie Jaya semakin membaik. 2.20.2 Energi dan Sumber Daya Mineral Sebelum tsunami kontribusi sektor listrik terhadap PDRB mengalami kenaikan yaitu : rata-rata 0,02 %. Adanya sumber pasokan listrik selain dari PLN yang mencapai 7.036.260 Kwh. Terkoneksinya kembali jaringan listrik di wilayah yang terkena tsunami. Tersedianya pasokan listrik yang terbatas, di mana pada tahun 2004 produksi produksi yang di hasilkan adalah 284.751,730 Kwh menurun sebesar 35,7 % menjadi 183.099,901 Kwh pada tahun 2005. Hal ini di sebabkan hilangnya sumber pasokan listrik selain dari pembangkit PLN akibat tsunami. Jumlah pelanggan pada tahun 2005 juga menurun sebesar 50,4 % menjadi menjadi 92.469 orang dari 186.388 orang pada tahun 2004. Demikian pula kontribusi sektor listrik terhadap PDRB mengalami penurunan dari 0,7 % pada tahun 2004 menjadi 0,41 % pada tahun 2005. Peluang untuk menambah pasokan listrik di Kabupaten Pidie Jaya adalah: adanya rencana Pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan PLTA di Lhok Sandeng Kecamatan Bandar Dua . Di samping itu, jika dilakukan interkoneksi antara pasokan listrik untuk wilayah sumatera bagian utara dengan wilayah Sumatera bagian selatan ataupun dengan pulau Jawa tentunya akan meningkatkan pasokan listrik. Seiring dengan laju pertambahan penduduk dan aktivitas, maka kebutuhan listrik akan meningkat dan tentunya hal ini berdampak kepada akan semakin memberikan penambahan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mengembangkan energi kelistrikan adalah bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat.


101


BAB III VISI DAN MISI 3.1 Visi Visi Bupati terpilih yang disampaikan pada saat melakukan kampanye pemilihan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya untuk lima tahun ke depan (Th.2009 - 2014) adalah: ” Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya Yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro-Rakyat ”. Dari visi ini terdapat empat sasaran pokok untuk membangun masyarakat Kabupaten Pidie Jaya menuju masyarakat madani. Adapun uraian dan penjabaran visi Bupati Kabupaten Pidie Jaya sebagai agenda pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: 1. Peudong sikula yaitu Mewujudkan kabupaten Pidie Jaya yang Damai menuju masyarakat yang cerdas; 2. Peusep Nafakah yaitu Mewujudkan kabupaten Pidie Jaya yang Adil Makmur melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat; 3. Peukong Agama yaitu Mewujudkan kabupaten Pidie Jaya yang Islami dengan menegakkan syariat islam; 4. Peuwo Marwah yaitu Mewujudkan kabupaten Pidie Jaya yang Aman, dan Damai

di

Bawah

Pemerintahan

yang

Pro

Rakyat

dengan

mempertahankan Adat isdiadat dan budaya daerah. 3.2 Misi Sebagai jabaran dari visi yang telah ditetapkan, pemerintah kabupaten Pidie Jaya untuk periode 2009-2014 telah menyusun lima misi sebagai berikut : 1. Membangun dan memperbaiki kredibilitas, kapasitas manajemen dan kinerja aparatur Pemerintah Daerah; 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat disektor perkebunan, pertanian, nelayan, perternakan, industri dan perdagangan; 3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan, layanan kesehatan dan melaksanakan syariat Islam serta pembinaan sosial kemasyarakatan; 4. Meningkatkan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat; 5. Menumbuhkan kembali potensi adat istiadat dan budaya daerah dalam pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dengan semangat kebersamaan.


102


BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam

penyelenggaraan

diperhadapkan

dengan

pembangunan permasalahan

daerah, utama

pemerintah

yaitu

senantiasa

keterbatasan

dana

pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang terfokus pada bidang-bidang pembangunan yang bersifat strategis yaitu membangun sebagian dari seluruh bidang yang ada, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat yang luas bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu pengelola pemerintahan seharusnya memiliki kompetensi analisis yaitu kemampuan menganalisa kebenaran dari berbagai kondisi dan multi faktor yang berpengaruh dalam daerah, untuk menentukan alternatif pilihan dan faktor kunci yang dapat memunculkan strategi unggulan, dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Analisis Lingkungan Strategis merupakan suatu pendekatan ilmiah yang berdasarkan fakta dan data untuk menganalisa keadaan atau kondisi eksisting daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah. Keberadaan faktor-faktor lingkungan strategis yang terdiri dari faktor lingkungan internal strategis dan faktor lingkungan eksternal strategis akan merupakan kerangka dasar mengingat pada faktor tersebut dapat ditemukan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Analisis faktor lingkungan internal strategis dan faktor eksternal strategis mengisyaratkan bahwa implementasi strategi yang tepat adalah terwujudnya peningkatan dan optimalisasi setiap program dan kegiatan. 4.1 Faktor Lingkungan Internal Identifikasi faktor lingkungan internal dilakukan untuk menguraikan faktor faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan Kabupaten Pidie Jaya. Faktor kekuatan adalah situasi dan kondisi internal yang bersifat positif, yang memungkinkan

organisasi

pemerintah

Kabupaten

Pidie

Jaya

memiliki

kemampuan dan keunggulan strategis dalam mencapai tujuannya, sedangkan


103


kelemahan merupakan situasi dan kondisi ketidakmampuan internal yang mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

4.1.1. Kekuatan 1)

Letak geografis Kabupaten Pidie Jaya yang strategis sebagai jalur penghubung Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara;

2)

Potensi

perangkat

daerah

Kabupaten Pidie Jaya yang dapat

mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan; 3)

Hubungan baik antar Pemerintah (Pusat, Provinsi, kabupaten dan kota) yang memungkinkan terciptanya jejaring (network) yang kuat;

4)

Tersedianya pranata (hukum dan peraturan) yang menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pembangunan;

5)

Tersedianya

Potensi

sumber

daya

(manusia, metode, alam dan

buatan) yang memadai; 6)

Tersedianya

infrastruktur yang relatif memadai;

7)

Potensi lembaga kemasyarakatan yang solid dan partisipatif;

8)

Tersedia beberapa potensi sector pertanian yang berbasis komoditas unggulan;

9)

Tersedianya

prasarana,

sarana sosial, budaya

dan

ekonomi

yang memadai; 10) Transparansi dan akuntabilitas publik mulai terimplementasi dengan baik.

4.1.2. Kelemahan 1) Terbatasnya kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan; 2) Pranata

hukum dan peraturan (qanun) yang ada belum terimplentasi

dengan baik; 3) Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral; 4) Rendahnya

kemampuan masyarakat dalam berwirausaha dan melihat

peluang yang tersedia; 5) Belum optimalnya pendayagunaan potensi ekonomi lokal; 6) Lemahnya penguasaan pasar lokal, regional dan internasional; 7) Kurangnya kesempatan dan peluang kerja; 8) Kurangnya profesionalisme dan proporsi aparatur Pemerintah Daerah;


104


9) Belum diterapkannya e-government; 10) Kurangnya penelitian tentang pengembangan potensi daerah; 11) Masih kurangnya data dan informasi tentang potensi investasi;

4.2 Faktor Lingkungan Eksternal Faktor lingkungan eksternal menggambarkan peluang dan tantangan. Peluang merupakan faktor yang menyatakan situasi dan kondisi positif yang berada di luar kendali oraganisasi pemerintah daerah yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, sedangkan faktor tantangan adalah situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kegagalan. 4.2.1

Peluang

1) Peluang Kabupaten Pidie Jaya untuk menjadi Pusat Pelayanan Jasa dan Perdagangan di Kawasan jalur timur dan barat dari kota Meureudu sebagai Ibukota Kabupaten; 2) Meningkatnya peran aktif masyarakat; 3) Jejaring (network) yang cukup solid antara lembaga pemerintah, dan stakeholder; 4) Hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif; 5) Terbukanya peran aktif swasta (dunia usaha); 6) Terbukanya peran aktif lembaga pendidikan; 7) Meningkatnya kerjasama regional; 8) Terwujudnya etika dan moralitas baru yang positif; 9) Kemajuan teknologi dan komunikasi; 10) Potensi sumberdaya alam (SDA) yang baik; 11) Kondisi politik, keamanan, ketertiban daerah yang relatif stabil;

4.2.2

Tantangan

1) Potensi dan daya saing daerah tetangga terutama untuk komoditi produk primer; 2) Perubahan geopolitik;


105


3) Krisis ekonomi yang

berkelanjutan

dan

menyebabkan

rendahnya

daya beli masyarakat dan menambahnya jumlah pengangguran; 4) Belum ditegakkannya konsep agribisnis dalam penyelenggaraan usaha; 5) Rendahnya supremasi hokum; 6) Semakin tingginya biaya pendidikan dan kesehatan; 7) Merebaknya NAPZA dan penyakit masyarakat lainnya.

4.3 Asumsi Analisis dan Pilihan Strategi Asumsi analisis adalah kesimpulan yang dihasilkan dalam analisis SWOT tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi pemerintah dan dapat berpengaruh terhadap hubungan internal dalam pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya. Asumsi-asumsi tersebut merupakan dasar dalam menetapkan dan menyusun perencanaan strategis, dengan menggunakan visi dan misi sebagai kriteria seleksi maka didapatkan pilihan strategis ( strategic choices) sebagai berikut : 4.3.1.

Tingkatkan sarana dan prasarana yang ada serta ciptakan iklim yang kondusif agar Kabupaten Pidie Jaya dapat menjadi Pusat Pelayanan Jasa dan perdagangan di Kawasan Jalur Timur dan Jalur Barat dari ibu kota Kabupaten;

4.3.2.

Tingkatkan kerjasama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dengan dukungan hubungan baik antara pemerintah (pusat dan provinsi);

4.3.3.

Wujudkan aparatur pemerintah yang profesional dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan menjalin kerjasama regional, dan global;

4.3.4.

Tingkatkan peran aparatur pemerintah dalam mewujudkan etika dan moralitas baru;

4.3.5.

Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk berwirausaha dalam rangka menghadapi krisis ekonomi, meningkatkan daya beli dan mengurangi pengangguran.

4.3.6.

Tingkatkan

kinerja

lembaga

masyarakat melalui pembinaan oleh

aparatur pemerintah dalam rangka penguatan dan pengembangan


106


ekonomi

lokal

di

sektor

pertanian

dan

nelayan,

perkebunan,

peternakan dan kehutanan; 4.3.7.

Tingkatkan peran aparatur pemerintahdan dukungan pihak swasta dan lembaga masyarakat dalam mengatasi tingginya biaya pendidikan dan kesehatan;

4.3.8.

Tingkatkan peran aparatur pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dan swasta dalam rangka perwujudan supremasi hukum;

4.3.9.

Manfaatkan pranata hukum yang ada dalam menanggulangi NAPZA dan penyakit masyarakat lainnya;

4.3.10. Optimalkan potensi penggalian sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan dana pembangunan daerah.; 4.3.11. Tingkatkan

profesionalisme

aparatur

pemerintah

untuk

menghadapi perubahan geopolitik dan dinamik sosial politik serta transformasi birokrasi; 4.3.12. Memfasilitasi

penyediaan

modal

usaha

bagi

perumbuhan

ekonomi dan kemakmuran masyarakat; 4.3.13. Tingkat penyediaan infrastruktur dasar masyarakat dan infrastruktur akses produksi untuk menumbuhkan sentra komoditi unggulan daerah. 4.4 Analisis Lingkungan Strategis Dalam suatu organisasi selalu menghadapi masalah internal dan eksternal dalam lingkungannya.

Dengan

adanya

permasalahan

tersebut

maka

pimpinan

organisasi harus mencari jalan keluar terhadap masalah yang terjadi antara lingkungan

internalnya

(Kekuatan

dan

Kelemahan)

dengan

lingkungan

eksternalnya (Peluang dan Ancaman) dari luar organisasi tersebut. Dari proses pemecahan

masalah

tersebut

pemerintah

dapat

menemukan

dan

mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan kinerja yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga organisasi dapat melihat secara obyektif kondisi internal dan eksternal untuk dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternalnya.


107


4.4.1

Analisis Lingkungan Internal

4.4.1.1 Ekonomi a. Kekuatan 1). Secara makro, Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 2008 - 2009 cenderung mengalami peningkatan yaitu Rp. 1.340.000.000.,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 4. 360.000.000,- pada tahun 2009 atau terjadi peningkatan angka kontribusi sebesar 1,46 %. Sepanjang kurun waktu 2000-2007, PDRB perkapita maupun pendapatan regional perkapita Kabupaten Pidie Jaya atas dasar harga berlaku menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, namun bila dilihat berdasarkan harga konstan, laju pertumbuhannya relatif rendah Pada tahun 2007 berdasarkan harga berlaku, PDRB perkapita Pidie Jaya mencapai 6,14 juta rupiah. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 9,97 persen dibanding tahun 2006 yang hanya sebesar 5,58 juta rupiah. Sedangkan pendapatan regional perkapita tahun 2007 mencapai 5,82 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 9,97 persen dari tahun 2006 yang sebesar 5,29 juta rupiah. Berdasarkan harga konstan 2000, PDRB perkapita Kabupaten Pidie Jaya tahun 2007 tercatat sebesar 3,63 juta rupiah. Nilai ini meningkat 0,88 persen di bandingkan tahun 2006 yang tercatat 3,60 juta rupiah. Sementara itu pendapatan regional perkapita Pidie Jaya tahun 2007 berdasarkan harga konstan 2000 tercatat sebesar 3,44 juta rupiah. Nilai ini mengalami kenaikan 0,88 persen dibandingkan 2006 yang sebesar 3,41 juta rupiah. 2). Tersedianya berbagai komoditi unggulan daerah yang siap untuk dikelola dan dikembangkan melalui penyertaan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya. Mengingat sebagian besar Kabupaten Pidie Jaya berupa lahan pertanian, maka saat ini dan masa yang akan datang sektor ini akan menjadi salah satu sektor unggulan daerah yang dapat di kembangkan, sehingga nantinya menjadi salah satu pemasukan PAD dan dengan sendirinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya, untuk itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya, sehingga


108


di ketahui pula kecematan-kecamatan mana saja yang menjadi basis pertanian. Sektor pertanian terdiri dari sub sektor, diantaranya adalah tanaman pangan terdiri atas : padi, palawija, perkebunan, peternakan, perikanan, serta kehutanan. a). Tanaman pangan Luas lahan sawah di Kabupaten Pidie Jaya 7.997 Ha, dengan sistem pengairan yang didominasi oleh sistem pengairan teknis seluas 350 ha dan setengah teknis seluas 3.850 Ha, sisanya menggunakan sistem pengairan sederhana, serta sistem pengairan tadah hujan. Pada umumnya petani di Kabupaten Pidie Jaya menggunakan pola tanam 2 kali dalam setahun dengan luas 6.750 Ha, dan sisanya seluas 1.247 ha menggunakan pola tanam 1 kali setahun. Dengan luas lahan 7997 Ha padi yang dapat di hasilkan oleh petani sebanyak 91.800 Ton/Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Luas Lahan dan Produksi Padi di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 No.

Kecamatan

Luas Tanam (Ha)

Produksi (Ton)

Rata-rata Produksi Ha (Ton)

1.

Bandar Baru

1365

8817

6.46

2.

Pante Raja

204

1175

5.76

3.

Trienggadeng

1376

9230

6.71

4.

Meureudu

1100

5785

5.26

5.

Meurah Dua

650

4376

6.73

6.

Ulim

1002

8377

8.36

7.

Bandar Dua

1834

12959

7.07

8.

Jangka Buya

466

3528

7.57

Jumlah

7997

91.800

674

Sumber : Pidie Jaya Dalam angka, Tahun 2006

Tanaman palawija terdiri dari beberapa jenis komoditi bahan makanan selain padi seperti : Kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Tanaman palawija yang paling banyak di tanami oleh petani adalah kacang kedelai seluas 2110 Ha, kacang hijau yaitu di kecamatan Meureudu seluas 764 Ha, di kecamatan Bandar Dua seluas 750 Ha. Tanaman palawija kedua yang paling banyak di tanami petani adalah jenis kacang tanah yaitu


109


seluas 455 Ha. Jenis tanaman kacang tanah ini paling banyak di tanam di kecamatan Trienggadeng yaitu seluas 180 Ha, kemudiaan di kecamatan Pante Raja dan kecamatan Bandar Dua. Sedangkan palawija jenis ubi jalar dalam jumlah yang sedikit yaitu hanya di kecamatan Jangka Buya seluas 2 Ha. Bahwa produksi tanaman palawija yang paling banyak menghasilkan adalah tanaman palawija jenis kacang kedelai yaitu sebanyak 3.535 ton, selanjutnya kacang tanah sebanyak 1.095 ton, ubi kayu 960 ton, dan jagung 212 ton. Sementara untuk jenis kacang hijau menghasilkan 23 ton. Kecamatan Bandar Dua dan kecamatan Meureudu merupakan penghasil terbesar tanaman kacang kedelai denghasil panen 1.350 ton dan 1.316 ton. Tanaman kacang tanah yang paling banyak di hasilkan adalah di kecamatan Trienggadeng dan kecamatan Pante Raja yaitu 473 ton dan 284 ton. Untuk tanaman jagung kecamatan Meureudu menghasilkan 142 ton atau yang paling besar di bandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan produksi ubi kayu paling banyak di hasilkan di kecamatan Bandar Dua dan kecamatan Bandar Baru yaitu sebanyak 255 ton dan 180 ton. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap tanaman padi dan palawija dengan menggunakan metode analisis Location Qoution (LQ), maka di ketahui kegiatan utama/sektor unggulan di masing-masing kecamatan yaitu sebagai berikut : 1.

Komoditi unggulan yang paling menonjol di kecamatan Bandar Baru yaitu: tanaman padi, kacang hijau, dan ubi kayu. Untuk kecamatan Pante Raja sektor unggulannya adalah tanaman kacang tanah, kacang kedelai, dan ubi kayu. Sedangkan kecamatan Trienggadeng adalah tanaman padi, kedelei dan kacang tanah, di kecamatan Meureudu adalah tanaman padi, kacang hijau, kacang kedelai, dan jagung.

2. Komoditi unggulan yang paling menonjol di kecamatan Meurah Dua adalah tanaman padi, kakao, jagung, dan ubi kayu, di kecamatan Ulim yang menjadi komoditi unggulan yang menonjol adalah tanaman padi. Komoditi unggulan di kecamatan Bandar Dua adalah tanaman padi, kacang hijau, kacang kedelai, dan ubi kayu, sedangkan di kecamatan Jangka Buya yang menjadi komoditi unggulan adalah tanaman padi,


110


kacang hijau, dan kacang kedelai. Komoditi unggulan di Kabipaten Pidie Jaya secara keseluruhan dapat dilihat seperti pada tabel 4.2 berikut: . Tabel 4.2 Tanaman Pertanian Unggulan Berdasarkan Analisis LQ Di Kabupaten Pidie Jaya No.

Kecamatan

Jenis Tanaman

1.

Bandar Baru

Padi, kacang Hijau, Ubi Kayu

2.

Pante Raja

Kacang Tanah, Kacang Kedelai, Ubi Kayu

3.

Trienggadeng

Padi, kacang Tanah, kedelei

4.

Meureudu

Padi Kacang Hijau, Kacang Kedelai, Jagung

5.

Meurah Dua

Padi, Jagung, Ubi Kayu

6.

Ulim

Padi

7.

Bandar Dua

Kacang Hijau, Kacang Kedelai, Ubi Kayu

8.

Jangka Buya

Padi, Kacang Hijau, Kacang Kedelai


Luas tanaman sayuran di Kabupaten Pidie Jaya yaitu seluas 349 Ha yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan. Jenis tanaman sayuran yang di tanam adalah cabai, bawang merah, tomat, kacang panjang, seluas lahan menanam cabai adalah 156 Ha, bawang merah seluas 11 Ha, dan kacang panjang seluas 83 Ha, serta bayam seluas 46 Ha. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap tanaman sayuran yang menggunakan metode Location Qoution (LQ), maka diketahui kegiatan utama/sektor unggulan di masing-masing kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Komoditi unggulan yang menonjol di kecamatan Bandar Baru yaitu tanaman cabai, bawang merah dan terong. Untuk kecamatan Pante Raja adalah tanaman bawang merah dan bayam. 2. Komoditi unggulan yang menonjol di kecamatan Trienggadeng adalah tanaman bawang merah dan kacang panjang. Sedangkan di kecamatan Meureudu adalah tanaman tomat, terong, dan kacang panjang.


111


3. Komoditi unggulan yang menonjol di kecamatan di kecamatan Meurah Dua adalah tanaman tomat dan bayam, di kecamatan Ulim adalah tanaman cabai. 4. Komoditi unggulan yang menonjol di kecamatan di kecamatan Bandar Dua adalah tanaman cabai, terong, dam bayam, sedangkan untuk kecamatan Jangka Buya adalah tanaman cabai dan kacang panjang. Lebih jelasnya komoditi unggulan di Kabupaten Pidie Jaya seperti terlihat pada tabel 4.3 berikut ini. Tabel 4.3 Tanaman Sayuran Unggulan Berdasarkan Analisis LQ Di Kabupaten Pidie Jaya No.

Kecamatan

Jenis Tanaman

1.

Bandar Baru

Cabai, Bawang Merah, dan Terong

2.

Pante Raja

Bawang Merah, Bayam

3.

Trienggadeng

Bawang Merah, Kacang Panjang

4.

Meureudu

Tomat, Terong,kacang Panjang

5.

Meurah Dua

Tomat, Bayam

6.

Ulim

Cabai

7.

Bandar Dua

Cabai, Terong, dan Bayam

8.

Jangka Buya

Cabai, Kacang Panjang


Jenis buah-buahan yang dihasilkan di Kabupaten Pidie Jaya adalah : ketimun, melon, semangka, rambutan dan langsat serta melinjo. Hasil produksi tanaman buah-buahan tersebut seluruhnya berjumlah 52.237 kwintal yang terdiri dari 10 jenis tanaman buah-buahan yaitu, tanaman melinjo menghasilkan yang paling banyak yaitu 25.795 kwintal, selanjutnya tanaman rambutan sebanyak 7.986 kwintal, durian 7.926 kwintal, dan yang paling sedikit menghasilkan adalah tanaman melon 101 kwintal. Salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya produksi melinjo di Kabupaten Pidie Jaya, oleh karena buah melionjo merupakan bahan dasar pembuatan kerupuk emping atau biasa di sebut dengan nama kerupuk mulieng.


112


Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kecamatan Bandar Baru memiliki komoditi unggulan buah-buahan berupa ketimun, rambutan dan tanaman buah pisang. Di kecamatan Pante Raja adalah jenis tanaman, mangga, langsat dan jambu air serta buah durian. 2. Komoditi unggulan yang menonjol di kecamatan Trienggadeng adalah buah semangka, rambutan dan melinjo. Sedangkan di kecamatan Meureudu tanaman buah-buahan yang menonjol adalah tanaman melon, mangga, melinjo dan buah pisang. 3. Komoditi unggulan yang menonjol di kecamatan Meurah Dua adalah tanaman buah ketimun, melon, semangka, mangga dan buah jambu serta durian. Kecamatan Ulim memiliki komoditi unggulan hanya tanaman melinjo. 4. Untuk kecamatan Bandar Dua adalah tanaman ketimun, semangka, melinjo, dan jambu biji serta buah durian merupakan komoditi unggulan, sedangkan di kecamatan Jangka Buya yang menjadi unggulan adalah tanaman rambutan, langsat, dan jambu biji serta buah durian.

b). Tanaman perkebunan Luas areal perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya terjadi penurunan dari 10.627 Ha pada tahun 2004 menjadi 10.480 Ha pada tahun 2007, yang ditanami berbagai komoditi, dengan jumlah petani 17.086 KK. Dari 20 komoditi yang di tanami, beberapa di antaranya merupakan komoditi yang memiliki potensi untuk di kembangkan karena memiliki nilai jual yang tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tanaman kakao merupakan salah satu tanaman yang memiliki produktivitas yang tinggi di Kabupaten Pidie Jaya. Selain itu, ada juga beberapa komoditi lain yang di tanami oleh petani seperti: pinang, kelapa dalam, kemiri, kopi dan lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini:


113


Tabel 4.4 Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2004 No.

Komoditi

Luas Areal (Ha)

Produksi (Ton)

Produktivitas (kg/Ha)

Jumlah Petani (KK)

4.027

2.396

935

5.440

Biji kering

3.112

2.117

730

5.462

Kopra

73

35

505

215

Kopra

307

93

360

428

TBS

307

93

360

429

Kopi Beras

39

1

133

149

Bunga kering

41

10

250

99

Biji Pala kering

1.311

358

940

1.723

124

39

370

748

Serat Berbiji

7

4

500

12

Karet kering

14

0

150

78

720

265

357

835

Glondong Mete Biji kering

56

15

333

96

Lada kering

346

78

640

801

Tepung Sagu

28

6

300

125

Gula Merah

15

0

88

62

Minyak Nilam

30

14

850

82

Daun kering

27

5

390

82

Gula Hablur

30

103

7.750

98

Rimpang Bsh

Jahe

13

40

8000

44

Jumlah

10.627

5.672

23.941

17.008

1

Kakao

2

Kelapa Dalam

3

Kelapa Hibrida

4

Kelapa Sawit

5

Kopi

6

Cengkeh

7

Pala

8

Pinang

9

Kapuk/Randu

10

Karet

11

Jambu Mete

12

Kemiri

13

Lada

14

Sagu

15

Aren

16

Nilam

17

Tembakau

18

Tebu

19

Kunyit

20

Bentuk Produksi

Biji Pinang

Rimpang Bsh


Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, maka dilakukan analisis untuk mengetahui komoditi unggulan yang menonjol di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan metode LQ, untuk mengetahui nilai produksi hasil perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya. Hasil analisis menggunakan metode LQ untuk produksi perkebunan dapat di jelaskan sebagai berikut :


114


1.

Kecamata Bandar Baru memiliki komditi unggulan hasil perkebunan berupa tanaman pala, kakao, kemiri, lada, tembakau, kunyit, dan jahe.

2.

Komoditi unggulan di kecamatan Trienggadeng adalah tanaman jenis kakao dan lada. Sedangkan di kecamatan Meureudu adalah tanaman kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, kopi, pala, pinang, kapuk, lada, sagu, aren, tebu, jahe dan karet.

3.

Kecamatan Ulim memiliki komoditi unggulan yaitu berupa tanaman kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, cengkeh, pinang, kapuk, sagu, aren dan tembakau serta tanaman tebu.

4.

Untuk kecamatan Bandar Dua yaitu tanaman kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa sawit, kopi, pinang, kapuk/randu, aren, tebu, dan kunyit serta tanaman karet merupakan komoditi unggulan. Sedangkan tiga kecamatan seperti : kecamatan Jangka Buya, Pante raja, dan Meurah Dua tidak di analisis karena tidak ada data untuk sektor perkebunan. Tabel 4.5 Tanaman Perkebunan Unggulan Berdasarkan Analisis LQ Di Kabupaten Pidie Jaya

No.

Kecamatan

Jenis Tanaman Pala, kakao, kemiri, lada, tembakau, kunyit dan jahe.

1

Bandar Baru

2

Meureudu

3

Trienggadeng

4

Bandar Dua

Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, kopi, pinang, kapuk, aren, tebu, kunyit dan karet.

5

Ulim

Kelapa Dalam, Kelapa Sawit, kopi, cengkeh, pinang, kapuk, sagu, aren, tembakau serta tebu.

6

Pante Raja

Kelapa Dalam, Kakao, Pinang

7

Jangka Buya

Kelapa Dalam, Kunyit

8

Meurah Dua

Kelapa Dalam, Kakao, Pinang

Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, pala, kopi, pinang, kapuk, sagu, aren, tembakau dan tebu. Kakao, Lada.

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2008


115


c). Perternakan Kegiatan sektor perternakan sangat di pengaruhi oleh ketersediaan lahan gembalaan sebagai tempat habitat hewan ternak. Kabupaten Pidie Jaya memilki potensi yang sengat besar untuk mengembangkan budidaya peternakan, sehingga selain untuk memenuhi kebutuhan daging (sapi potong), terutama untuk kebutuhan lokal. Secara keseluruhan jumlah ternak di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 953.466 ekor, jenis ternak yang di budidayakan adalah di dominasi jenis Ayam buras yang berjumlah 778.794 ekor atau 81,68 %, hal ini dapat daging ayam lebih murah. Jumlah ternak sapi 30.021 ekor, ternak kerbau berjumlah 2.534 ekor dan ternak kambing mencapai 31.080 ekor, sehingga kencenderungan masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi daging ayam karena harganya relatif lebih murah. Kemudian ternak jenis itik/bebek berada di urutan kedua yaitu berjumlah 91.207 ekor atau 9,57 %, dan diikuti dengan budidaya ternak sapi, kambing, kerbau, dan ayam boiler serta domba. Usaha perternakan sapi di Kabupaten Pidie Jaya secara keseluruhan menghasilkan produksi daging sebesar 18.667,3 kg yang berasal dari jenis ternak ayam buras yaitu sebanyak 96.706 kg atau 51,81 % dari total produksi daging, daging sapi 66.015 kg (35,36 %), daging kerbau 48.480 kg (25,97 %), daging kambing sebanyak 30.780 kg (16,49 %), daging itik/bebek 16.411 kg (8,79 %), dan ayam boiler 2.833 kg (1,52 %) serta daging domba yaitu sebanyak 40 kg (0,02 %). Usaha peternakan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya adalah menyebar di seluruh kecamatan. Hasil analisis dengan menggunakan metode LQ

terhadap produksi ternak

Kabupaten Pidie Jaya yang diperoleh bahwa : 1.

Kecamatan Bandar Baru memiliki komoditi unggulan hewan ternak sapi, kambing, domba, dan ayam boiler. Di kecamatan Pente Raja ternak unggulannya adalah sapi, kerbau, kambing, domba, ayam boiler dan itik.

2.

Hewan ternak unggulan di kecamatan Trienggadeng adalah jenis kambing, ayam buras dan itik, sedangkan di kecamatan Meureudu yang menjadi ternak unggulannya hanya ayam buras, ayam boiler dan itik.


116


3.

Kecamatan Meurah Dua memiliki hewan ternak unggulan ayam buras. Di kecamatan Ulim memilki ternak unggulan jenis sapi, kerbau dan kambing.

4.

Untuk kecamatan Bandar Dua memilki ternak unggulan yaitu sapi, kerbau, kambing serta itik. Sedangkan di kecamatan Jangka Buya yang menjadi unggulan adalah ternak sapi, kerbau dan itik.

Dari hasil analisis komoditi hewan ternak pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6 Hewan Ternak Unggulan Berdasarkan Analisis LQ Di Kabupaten Pidie Jaya No.

Kecamatan

Jenis Ternak

1.

Bandar Baru

Sapi, Kambing, Domba, dan Ayam Boiler

2.

Pante Raja

Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Boiler dan iktik

3.

Trienggadeng

Kambing, Ayam Buras dan itik

4.

Meureudu

Ayam Buras, Ayam Boiler, Itik

5.

Meurah Dua

Ayam Buras

6.

Ulim

Sapi, Kerbau, dan Kambing

7.

Bandar Dua

Sapi, Kerbau, Kambing, dan itik

8.

Jangka Buya

Sapi, Kerbau, dan itik

d). Perikanan Kegiatan perikanan terdiri dari perikanan darat dan perikanan tangkap. Perikanan darat merupakan kegiatan yang memanfaatkan lahan tambak sebagai tempat budidaya ikan tersebut. Budidaya juga dapat dibedakan atas budidaya air payau dan budidaya air tawar. Jenis ikan yang di budidayakan di air payau diantaranya : ikan bandeng, udang, dan ikan mujair. Sedangkan Budi daya air tawar terdiri atas ikan mas, ikan nila, ikan gurame, ikan patin, dan beberapa jenis ikan air tawar lainnya. Di Kabupaten Pidie Jaya seluruh kecamatan memiliki tambak dan membudidayakan jenis ikan air payau, oleh karena seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya berbatasan langsung dengan Selat Malaka.


117


Luas areal yang digunakan untuk budidaya air payau seluas 2.087,22 Ha dengan jumlah petak (tambak) berjumlah 3.136 petak dan jumlah pemilik tambak sebanyak 2.110 orang. Untuk budidaya air tawar hanya berlokasi di 4 (empat) kecamatan dengan membudidayakan jenis ikan mas dan ikan nila. Berdasarkan data pada tahun 2008 luas budidaya ikan air tawar di Kabupaten Pidie Jaya seluas 64,35 Ha yang tersebar di 4 kecamatan yaitu : kecamatan Meureudu, Bandar Baru, Pante Raja, dan Trienggadeng. Dari luas tambak 64,35 Ha menghasilkan 5,10 ton jenis ikan nila dan ikan mas. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7 Luas Areal Tambak di kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 No.

Kecamatan

Luas (Ha)

Jumlah Tambak (Petak)

Jumlah Pemilik (orang)

1.062,11

1.384

950

1.

Bandar Baru

2.

Pante Raja

92,36

139

111

3.

Trienggadeng

245,55

522

311

4.

Meureudu

116,90

180

118

5.

Meurah Dua

83,35

151

112

6.

Ulim

318.80

504

313

7.

Bandar Dua

-

-

-

8.

Jangka Buya

171,15

256

195

2.087,22

3.136

2.110

Jumlah



118


Tabel 4.8 Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Produksi Budidaya Air Payau (Ton)

Nila

Gurame

Patin

65.4

238.9

-

-

-

-

-

-

595.5

45

-

-

-

-

-

-

-

-

45

62.4

18

53

-

-

-

-

-

-

133.4

52

-

34

0.52

1.33

-

-

-

-

87.85

Meurah Dua

52.20

-

33

1.80

1.45

-

-

-

-

88.45

6.

Ulim

152.5

45

85

-

-

-

-

-

-

282.5

7.

Bandar Dua

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Jangka Buya

134.4

-

-

-

-

-

-

-

-

134.4

789.7

128.4

443.9

2.32

2.78

Bandar Baru

2.

Pante Raja

3.

Trienggadeng

4.

Meureudu

5.

Jumlah

Betutu

Mas

291.2

1.

Udang Galah

Mujair

Total

Udang

Kecamatan

Bandeng

No

Produksi Budidaya Air Tawar (Ton)

1.367,1


3). Infrastruktur Yang Menunjang Perkembangan Perekonomian Transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan menggunakan sarana pembantu berupa kendaraan. Dalam pengembangan wilayah, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk memudahkan interaksi wilayah. Semakin mudahnya interaksi antar wilayah, maka akan diperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan wilayah (membuka keterisolasian dengan wilayah lainnya). Hubungan antar wilayah yang semakin baik dan mudah di jangkau akan merangsang dan membangkitkan pergerakan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah tersebut. Jaringan transportasi wilayah penting untuk mempermudah pergerakan barang dan orang. Pelayanan transportasi perlu ditingkatkan guna menciptakan


119


keterkaitan spatial antar bagian-bagian wilayah di Provinsi Aceh. Hal ini penting, karena di dasarkan pada asumsi bahwa mekanisme perkembangan dapat terjadi apabila tercipta keterkaitan antar bagian wilayah. Berdasarkan jaringan jalan, terdapat tiga koridor utama jaringan jalan, yaitu : koridor utara, tengah, dan selatan. Kota-kota yang masuk dalam koridor utara yaitu Kuala Simpang, Langsa Peureulak, Lhokseumawa, Bireuen, Meureudu, Sigli, dan Banda Aceh. Kota-kota yang masuk dalam koridor tengah antara lain : Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane. Sedangkan Kota yang masuk koridor Selatan yaitu : Lamno, Meulaboh, Blang Pidie, Tapak Tuan, dan Subulussalam/Singkil. Dari koridor-koridor tersebut, koridor utara jauh lebih ramai lalu lintasnya di bandingkan dengan koridor Utara dan Selatan. Karena koridor Utara merupakan koridor jalur penghubung kota Banda Aceh dengan kota Medan, serta di tunjang dengan jaringan jalan yang lebih baik. Ketersediaan berbagai fasilitas pendukung lebih lengkap di bandingkan dengan koridor lainnya. Pesatnya perkembangan transportasi di jalur Utara membawa dampak yang sangat baik bagi perkembangan wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Dampak tersebut antara lain kemudahan pencapaian (aksesibiltas) tinggi yang menyebabkan berkembangnya kegiatan perdagangan terutama kota-kota (kecamatan) di sepanjang jalur regional tersebut. A. Transportasi Darat Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, maka jalan adalah salah satu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi

segala

bagian

jalan

termasuk

bangunan

pelengkap

dan

perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas. Jalan dapat di klasifikasikan menurut fungsi dan wewenang pembinaan. Klasifikasi jalan menurut fungsinya, yaitu : 1. Sistem jaringan jalan primer, di susun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang

dan

struktur

pengembangan

wilayah

tingkat

nasional

yang

menghubungkan simpul-simpul jasa sebagai berikut :  Dalam satu satuan wilayah pengembangan menghubungkan secara menerus kota herarki I, kota herarki II, dan kota herarki di bawahnya,


120


 Menghubungkan kota herarki I dengan kota herarki I antar satuan wilayah pengembangan. Sistem jaringan jalan primer meliputi : a.

Arteri primer 

Menghubungkan kota herarki I yang terletak berdampingan atau menhubungkan kota herarki I dengan kota herarki II,



Kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam,



Lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter,



Memiliki kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata,



Lalu lintas pada jam tertentu tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lokal dan kegiatan lokal.

Menurut wewenang pembinaan (administratif), jalan dapat diklasifikasikan menjadi :  Jalan nasional, meliputi jalan Arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan selain jalan tersebut yang memilki nilai strategis terhadap kepentingan nasional.  Jalan provinsi, meliputi jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibi kota Kabupaten/Kota, jalan selain kedua jalan tersebut yang memilki nilai strategis terhadap kepentingan Provinsi.  Jalan Kabupaten, meliputi jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan negara/provinsi, jalan lokal primer dan jalan sekunder selain jalan negara/provinsi, jalan selain ke tiga jalan tersebut yang memilki nilai strategis terhadap kepentingan Kabupaten.  Jalan kota, meliputi jalan sekunder di kota.  Jalan desa, meliputi jaringan jalan skunder di desa.

b. Kolektor primer 

Menghubungkan kota herarki II dengan kota atau menghubungkan kota herarki II dengan kota herarki III,



Kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam,



Lebar jalan tidak kurang dari 7 meter,


121




Memilki kapasitas yang sama besar dan direncanakan sesuai dengan persyaratan,



Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki kota.

2. Sistem jaringan jalan sekunder, di susun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi primer sekunder ke satu, fungsi primer sekunder ke dua, fungsi primer sekunder ke tiga sampai dengan ke perumahan. Sistem jaringan jalan skunder meliputi : a. Jalan Arteri skunder  Menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke satu atau menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder kedua,  Kecepatan rencana paling rendah 30 km/jam,  Lebar badan jalan tidak kurang dari 8 meter,  Memiliki kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata,  Pada jalan arteri sekunder lalu lintas tidak terganggu oleh lalu lintas lambat,  Persimpangan pada jalan ini harus memenuhi syarat kecepatan minimum dan lebar jalan minimum,  Jalan lokal primer tidak terputus walaupun melalui desa. c. Jalan kolektor sekunder  Menghubungkan

kawasan

sekunder

kedua

dengan

kawasan

sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga,  Kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam,  Lebar jalan tidak kurang dari 7 meter.

Jaringan jalan di Kabupaten Pidie Jaya, hampir seluruhnya sudah dilakukan pengerasan Jalan yang menghubungkan kecamatan dan desa-desa sudah dapat dilalui kendaraan roda empat. Tetapi seiring dengan waktu prasarana jalan tersebut kondisinya sudah rusak, bahkan tingkat kerusakannya sangat


122


mengganggu bagi pengguna jalan. Secara rinci untuk tingkat kerusakan jalan di Kabupaten Pidie Jaya tidak terdata sebagaimana yang di harapkan. Namun data/informasi panjang jalan Kabupaten berdasarkan perpotongan/ruas jalan, panjang jalan yang bervariasi di setiap kecamatan atau antar kecamatan lainnya, dengan jumlah panjang jalan secara keseluruhan adalah 334 km, hanya untuk lebar ruas jalan adalah sama yaitu 3,5 m, untuk kondisi perkerasan semua ruas sudah dilakukan dengan pengaspalan.

B. Transportasi Laut Kondisi pelabuhan laut di Kabupaten Pidie Jaya saat ini, yang ada hanya pelabuhan perikanan tangkap yang dilengkapi dengan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Berikut ini dapat di perlihatkan fasilitas pelabuhan ikan yang ada pada masing-masing kecamatan di kabupaten Pidie Jaya. Tabel 4.9 Jumlah Gedung TPI/PPI di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 No. Kecamatan

TPI/PPI

Ukuran

Kondisi Sumber Dana

Tahun

1

Jangka Buya

1 Unit Gedung TPI

10 x 6

Baik

APBK Pidie

2006

2

Meureudu

1 Unit Gedung Pelelangan

20 x 15

Baik

APBA

1989

3

Trienggadeng

1 Unit Gedung TPI Pangwa

12 x 4

Baik

APBK Pidie

2007

4

Meurah Dua

-

-

-

-

-

5

Bandar Baru

-

-

-

-

-

6

Ulim

-

-

-

-

-

7

Pante Raja

-

-

-

-

-

8

Bandar Dua

-

-

-

-

-



123


3)

Secara

geografis

luas

Kabupaten Pidie Jaya sangat menunjang untuk

perkembangan ekonomi baik dilihat dari luasnya maupun jumlah penduduk. 4)

Adanya

otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada pemerintah

daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya.

b. Kelemahan 1. Pendapatan perkapita belum merata dalam masyarakat sehingga terjadi ketimpangan antara yang berpendapatan rendah dan yang berpendapatan tinggi. 2. Potensi yang dimiliki belum terkelola dengan baik dan memadai akibat terbatasnya sarana infrastruktur terhadap akses sentra produksi masyarakat 3. Masih banyaknya tenaga kerja produktif yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. 4. Keahlian

sumber daya

manusia sektor-sektor lapangan usaha belum

memadai. 6. Sarana dan teknologi industri untuk mengelola hasil pertanian maupun industri itu sendiri masih kurang, sehingga untuk mendapatkan nilai tambah hasil pertanian maupun industri itu sendiri masih kurang. 7. Luas dan

besarnya

jumlah

penduduk

di Kabupaten

Pidie

Jaya

mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memenuhi semua keinginan wilayah sehingga sering terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

8. Kemampuan dan usaha pemerintah daerah untuk peningkatan pendapatan daerah masih minim. 4.4.1.2 Sosial Budaya a. Kekuatan 1. Tersedianya

gedung

sekolah

yang

cukup

memadai

untuk

perkembangan pendidikan kedepan; 2. Tersedianya tenaga pengajar terdidik disegala tingkatan sekolah; 3. Jumlah

penduduk

yang mengenyam

pendidikan

cukup banyak

terutama usia sekolah dasar; 4. Tersedianya rintisan Rumah Sakit Umum di Kabupaten , Puskesmas dan Pustu yang menyebar di setiap kecamatan serta Poskesdes di desa-desa;


124


5. Tersedianya tenaga dokter dan paramedic; 6. Seni budaya yang ada di dalam masyarakat cukup beragam dan unik.

b. Kelemahan 1. Penyebaran gedung sekolah yang tidak disesuaikan dengan jumlah penduduk yang bersekolah di masing-masing kecamatan; 2. Kuantitas jumlah gedung sekolah khususnya Sekolah Dasar tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas fisik gedung sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; 3. Tenaga pengajar terdidik yang ada masih kurang serta distribusi tenaga pengajar belum merata; 4. Jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah bertambah akibat krisis ekonomi local dan global yang berimbas pada tingkat pendapatan masyarakat yang kurang sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya; 5. Ketersediaan tenaga dokter dan paramedis tidak dibarengi dengan pemenuhan standar kualifikasi pelayanan kesehatan sehingga tenaga dokter dan paramedis yang ada belum mampu memberikan andil yang besar bagi perkembangan kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya; 6. Ketersediaan peralatan kesehatan yang dimiliki belum memadai untuk melakukan tindakan-tindakan pengobatan pada pasien tertentu; 7. Kekayaan seni budaya yang ada belum dikemas dalam bentuk yang dapat menarik

minat

wisatawan

domestik

maupun

mancanegara

untuk

berkunjung ke Kabupaten Pidie Jaya

4.4.1.3 Sumber Daya Manusia a. Kekuatan 1. Status kependudukan di Kabupaten Pidie Jaya kondisinya mulai stabil pasca tsunami, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam sistem pendataan penduduk; 2. Tersedianya Tenaga kerja yang bekerja diberbagai sektor lapangan usaha perekonomian;


125


3. Tenaga kerja yang bekerja di sektor Pertanian sebanyak 58,4%; Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran 37,37 %; nelayan 2,34 % dan pegawai negeri sipil berjumlah 2.508 pada tahun 2007; 4. Jumlah aparatur cukup memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah; 5. Kualitas aparatur cukup memadai baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti pendidikan struktural, teknis dan fungsional. b. Kelemahan 1. Tenaga Kerja yang ada tidak semua terakomodasi dalam lapangan pekerjaan, masih banyak yang menganggur baik terbuka maupun terselubung; 2. Tenaga Kerja yang bekerja belum sesuai dengan keahlian masingmasing dan masih terkonsentrasi pada lapangan usaha primer; 3. Aparatur yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya belum sesuai dengan pendidikan formal yang dimilikinya sehingga tidak tercipta aparatur yang spesialis dibidangnya.

4.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal 4.4.2.1. Ekonomi a. Peluang 1. Globalisasi ekonomi dengan persaingan bebasnya memberi/membuka peluang kepada Kabupaten Pidie Jaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditi ekspornya yang didasari kepada basis SDA dan Unggulan Daerah 2. Semakin berkembangnya dunia usaha baik regional maupun nasional. 3. Kemudahan melakukan kerjasama dibidang ekonomi dengan daerah lain dapat menambah pangsa pasar bagi hasil pertanian maupun industri Kabupaten Pidie jaya. 4. Berkembangnya

teknologi

informasi

yang

dapat

memudahkan berkembangnya perekonomian Kabupaten Pidie Jaya.


126


5. Berkembangnya teknologi industri yang dapat dimanfaatkan guna nilai tambah bagi produk komoditi yang dihasilkan. b. Tantangan 1. Globalisasi ekonomi akan membuat setiap daerah untuk melakukan kegiatan yang dapat membuatnya bertahan dengan meningkatkan perekonomiannya. 2. Teknologi yang berkembang pesat saat ini juga diikuti dengan harga yang masih mahal bagi daerah. 3. Pelaku pembangunan yaitu pemerintah daerah, swasta dan masyarakat belum bersinergi untuk pengembangan perekonomian ke depan. 4. Peluang usaha yang ada kalau tidak dicermati akan menjadi bumerang bagi daerah itu sendiri. 5. Peluang agro industri untuk percepatan nilai tambah masih kurang

4.4.2.2 Sosial Budaya a. Peluang 1. Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat. 2. Terbukanya peluang

untuk mendapatkan beasiswa baik daerah maupun

pusat yang disediakan oleh lembaga pemerintah. 3. Kemajuan

teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan

informasi-informasi kebudayaan sehingga memudahkan untuk pertukaran kebudayaan antar daerah yang pada akhirnya akan mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Pidie Jaya. b. Tantangan 1. Pemanfaatan

tehnologi

yang

mudah

diakses tapi tidak merusak

genarasi muda maupun adat budaya yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. 2. Peningkatan

kualitas

layanan

pendidikan

dan

pelayanan

derajat

kesehatan harus dibarengi dengan peningkatan anggaran di sektor tersebut.


127


3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan derajat kesehatannya terutama perempuan.

4.4.2.3 Sumber Daya Manusia a. Peluang 1. Terbukanya peluang untuk berusaha dan menjadi wiraswasta. 2. Terbukanya peluang kerja pada sektor-sektor sekunder dan tersier terutama sector agro industri. 3.

Berkembangnya

pendidikan

dan

pelatihan

struktural,

teknis

dan

fungsional bagi aparatur daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga independent. b. Tantangan 1. Pola pikir tenaga kerja yang ada lebih cenderung untuk menjadi pegawai negeri dari pada berwiraswasta, serta minat generasi muda dalam sektor pertanian 2. Meningkatkan kesadaran Penduduk Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki tingkat pendidikan tinggi untuk bersama-sama membangun Kabupaten Pidie Jaya dan lebih memilih untuk mengabdi di daerah sendiri dari pada di daerah lain. 3. Membuka dan menambah peluang kerja bagi tenaga kerja yang masih menganggur. 4. Mengubah pola pikir aparatur pemerintah untuk melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang bertugas sebagai abdi negara.

4.4.2.4 Produksi sektoral a) Sektor Pertanian Pada Tahun 2000 peranan sektor pertanian dapat mencapai 74,15 %, namun terus mengalami penurunan hanya sebesar 70,96 % pada tahun 2006. Dari ke lima sub sektor yang termasuk dalam sektor pertanian, sub sektor yang paling besar memberikan sumbangannya terhadap perekonomian Pidie Jaya


128


adalah sub sektor tanaman pangan yang menyumbang sebesar 31,12 % terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya. Sub sektor perternakan merupakan penyumbang kedua terbesar yaitu 22,18 % pada tahun 2006. Untuk sub sektor lainnya yaitu perikanan memberi kontribusi sebesar 10,28 %, sub sektor perkebunan sebesar 7,34 % dan sub sektor kehutanan sebesar 0,04 % terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya tahun 2006. b) Sektor Pertambangan dan Penggalian Ketiadaan sumber daya pertambangan terutama minyak dan gas yang dapat di eksploitasi menyebabkan sektor ini belum mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Pidie Jaya, besaran pertumbuhan PDRB di sektor ini otomatis ditentukan oleh sub sektor penggalian dan penggaraman saja. Kontribusi yang di berikan sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Pidie Jaya merupakan yang terkecil kedua setelah sektor listrik dan air minum. Walaupun peranan sektor ini relatif stabil, namun pada tahun 2006 sektor ini mengalami kenaikan angka pertumbuhan yang cukup hingga mencapai 7,63 %. c) Sektor Industri pengolahan Sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB Pidie Jaya. Pada tahu 2000 peranan sektor ini tercatat 5,41 % dan pada tahun 2006 hanya sebesar 4,93 %.Sementara pertumbuhan sektor ini pada tahun 2006 mencapai 2,26 %, sedikit lebih tinggi di bandingkan tahun 2005 yaitu sebesar 1,5 %. d) Sektor Listrik dan Air minum Walaupun sektor listrik dan air minum merupakan sektor yang vital, namun kontribusi dari nilai tambah sektor ini dalam pembentukan perekonomian Pidie Jaya secara keseluruhan merupakan yang terkecil di bandingkan sektor lain. Dalam kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2006 sektor ini hanya memberikan sumbangan di bawah 0,30 %. Kontribusi pada tahun 2006 yaitu sebesar 0,27 % yang berasal dari sub sektor listrik.


129


e) Sektor Bangunan Seiring dengan meningkatnya pembangunan fisik, kontribusi yang diberikan sektor bangunan terhadap pembentukan PDRB Pidie Jaya dalam kurun waktu tahun 2000 -2006 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2000 sektor bangunan menyumbang 3,11 % terhadap PDRB kabupaten Pidie Jaya, sedangkan pada tahun 2006 kontribusi sektor ini terhadap PDRB meningkat menjadi 3,83 %. Pada tahun 2004 dan 2005 pertumbuhan sektor ini terus meningkat dari 4,40 % menjadi 4,49 %. f) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Sub sektor yang paling besar peranannya terhadap pembentukan nilai tambah sektor ini adalah sub sektor perdagangan yang memberikan sumbangan terhadap PDRB Pidie Jaya sebesar 7,20 % pada tahun 2006. Sub sektor lainnya seperti hotel dan restoran/rumah makan relatif kecil terhadap PDRB. Pada tahun 2006 sumbangan sub sektor hotel hanya 0,02 % dan sub sektor restoran/rumah makan sebesar 1,34 %. Secara umum pertumbuhan sub sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada tahun 2006 sebesar 2,63 %. g) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki peranan sebagai pendorong aktivitas setiap sektor ekonomi. Sub sektor transportasi memiliki peran sebagai jasa pelayanan bagi mobilitas penduduk dan juga perekonomian. Di kabupaten Pidie Jaya hanya terdapat 3 sub sektor dari 5 sub sektor yang tergabung dalam sektor pengangkutan dan komunikasi, yaitu sub sektor pengangkutan jalan raya (darat), jasa penunjang angkutan dan sub sektor komunikasi. Sumbangan yang diberikan sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya merupakan yang terbesar ke lima. Selama kurun waktu tahun 2000-2006, sumbangan sektor ini menunjukkan peningkatan. Dari ke lima sub sektor yang termasuk dalam sektor ini, sub sektor pengangkutan jalan raya memiliki peranan yang tertinggi yaitu mencapai 3,29 % pada tahun 2006, sedangkan sektor lainnya yaitu penunjang angkutan sebesar 0,01 % dan sub sektor komunikasi memberikan sumbangan sebesar 1,16 % terhadap pembentukan PDRB Pidie Jaya pada tahun 2006.


130


h) Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Sektor ini terbagi dalam lima kelompok kegiatan utama yaitu usaha perbankan dan moneter, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, usaha persewaan bangunan, serta jasa perusahaan. Tiga kelompok pertama disebut sektor finansial. Dari beberapa kebijakan di bidang moneter dan fiskal oleh pemerintah serta adanya krisis ekonomi pada waktu yang lalu menyebabkan sektor ini terpuruk drastis pada tahun 1999. Pada tahun 2001 sektor ini mulai bangkit kembali dan tumbuh hingga 4,67 %, namun tahun 2004 sektor ini mengalami pertumbuhan negatif hingga minus 0,95 %. Pertumbuhan sub sektor Bank pada tahun 2006 mencapai 14,79 %, sub sektor lembaga keuangan tanpa bank tumbuh 1,06 %, sewa bangunan tumbuh 2,47 % dan sub sektor jasa perusahaan tumbuh 2,93 %. Fungsi sektor ini terhadap jalannya roda perekonomian sangat besar, terutama dalam sisi pembiayaan pembangunan, namun kontribusi yang diberikan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya relatif masih kecil namun terus menunjukkan kecenderungan meningkat. i) Sektor Jasa-Jasa Secara umum sektor jasa-jasa terdiri dari sub sektor jasa pemerintahan umum dan

jasa

swasta.

Jasa

pemerintahan

umum

mencakup

administrasi

pemerintahan dan pertanahan serta jasa pemerintahan lainnya seperti jasa pendidikan, kesehatan dan kemasyarakatan. Sub sektor jasa swasta meliputi jasa sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga. Perenan sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya relatif besar yaitu menempati peringkat ke empat. Pada tahun 2000 kontribusi sektor ini mencapai 3,07 %, namun pada tahun 2006 sumbangan sektor ini meningkat menjadi 4,76 %. Dari empat sub sektor yang termasuk dalam sektor jasa-jasa, sub sektor pemerintahan umum merupakan sub sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB yaitu mencapai 3,63 % pada tahun 2006, sedangkan sub sektor lainnya masih kurang dari 0,9 %. Pada sektor pertambangan dan energi di Kabupaten Pidie Jaya saat ini masih belum mampu untuk mengembangkan potensi sumber daya alamnya

agar

memperoleh data-data/informasi berdasarkan hasil survey sehingga menjadi


131


asset daerah, dalam rangka memperkuat strategi pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Dengan berbagai persiapan pendataan sebagai informasi tentang keberadaan Kabupaten Pidie Jaya terhadap sumber daya alam yang dimiliki merupakan salah satu konsep untuk mendatangkan para investor baik lokal/daerah maupun investor asing agar menaruh minat yang tinggi untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pidie Jaya. Saat ini di Kabupaten Pidie Jaya hanya memiliki hasil sektor pertambangan dan penggalian berupa bahan galian C dan penggaraman. Pada tahun 2000 – 2006 sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDRB yang relatif stabil, walaupun merupakan yang terkecil kedua setelah sektor listrik dan air minum. Tetapi pada tahun 2006 sektor ini mengalami kenaikan angka pertumbuhan yang cukup signifikan hingga mencapai 7,63 %. Selain dari sektor pertambangan dan penggalian juga adanya potensi sumber daya air yang cukup di Kabupaten Pidie Jaya untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dapat di kembangkan di daerah ini, disamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan, bahkan mampu melayani

untuk prospek kebutuhan industri yang

akan berkembang di masa 5 tahun mendatang, khususnya daerah kawasan industri yang telah di tetapkan berdasarkan perencanaan RTRW daerah. Dari berbagai potensi di sektor pertanian dan nelayan, perkebunan, peternakan dan kehutanan di Kabupaten Pidie Jaya merupakan kekuatan untuk dapat membangkitkan sistem perekonomian daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Hal ini di dasari dari berbagai komoditi unggulan yang dimiliki oleh Pidie Jaya saat ini, sehingga dengan penyusunan program-program pembangunan daerah yang partisipatif di perlukan peran pemerintah daerah agar lebih terfokus pada skala prioritas dalam memfasilitasi pembangunan serta peduli terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, untuk terwujudnya suatu keberhasilan di berbagai aspek pembangunan daerah adalah dengan adanya kerjasama dari berbagai unsur terkait seperti : Dinas, Lembaga Teknis, Badan, Kantor, serta keterlibatan masyarakat

untuk

berpartisipasi

melalui

program-program

pembangunan

pemerintah daerah, terutama yang menjadi perhatian dan perlu dibenahi adalah


132


di mulai dari pembinaan Sumber Daya Aparatur, guna menjalankan Tupoksi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki serta kewenangan yang dapat bermanfaat bagi seluruh kepentingan pembangunan

dan

pemberdayaan

ekonomi masyarakat serta pembangunan infrastruktur yang menunjang untuk membangkitkan sistem perekonomian daerah baik perdagangan dan jasa, sehingga dengan meningkatnya nelayan,

perkebunan,

produktivitas baik di sektor pertanian dan

peternakan,

kehutanan

dan

investasi

akan

menjadi/menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Kabupaten Pidie Jaya. Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2009-2014 memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat mengembangkan seluruh potensi alam yang ada, yaitu dengan konsep-konsep perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, sehingga diharapkan dapat terciptanya pembangunan baik yang bersifat fisik, ekonomi kerakyatan, politik, sosial dan budaya yang berlandaskan kepada Syariat Isalam. Untuk Program pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah, maka pada sektor-sektor yang merupakan komoditi unggulan daerah, perdagangan dan jasa, perkantoran serta perumahan dan permukiman rakyat di Kabupaten Pidie Jaya di perlukan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan perbatasan wilayah yang di tetapkan sebagai produk hukum untuk terwujudnya peraturan daerah (qanun) berdasarkan hasil kesepakatan/keputusan dari seluruh jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) di Kabupaten Pidie Jaya. 4.4.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan 1. Komitmen yang kuat dari pemerintah bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan; 2. Penciptaan suasana yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha dan investasi, terutama pada sektor unggulan daerah; 3. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan sektor-sektor yang menjadi tujuan utama

pemerintah

daerah

khususnya

dalam

pengadaan

infrastruktur

masyarakat dan infrastruktur akses produksi komoditas unggulan daerah; 4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional pada setiap sektor lapangan usaha;


133


5. Perubahan pola pikir aparatur pemerintah dari yang dilayani menjadi yang melayani masyarakat untuk menciptakan pelayanan prima; 6. Ketersediaan sarana informasi dan telekomunikasi serta jaringannya yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur dan dapat diakses oleh masyarakat.

4.5. Agenda Prioritas Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang serasi dan terpadu antara pembangunan sektoral dengan perencanaan. Pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok wilayah. Kebijakan prioritas pembangunan diambil berdasarkan kondisi kondisi daerah yang dikembangkan melalui masalah, kebutuhan, dan potensi daerah yang bersangkutan. Kebijakan prioritas Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yaitu: 1)

Peningkatan

kesejahteraan

dan

perluasan

kesempatan

kerja

serta

pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis komoditi unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan 2)

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

3)

Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal yang berkualitas

4)

Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat

5)

Pembinaan wawasan keislaman dan pelaksanaan syariat Islam secara berkelanjutan dan berkeadilan serta pembangunan sosial budaya.

6)

Penguatan tata kelola kelembagaan Pemerintah yang berbasis professional dan akuntabel


134


BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Reformasi pemerintahan di Indonesia telah memberikan pedoman yang kuat bagi setiap daerah dalam menjalankan program maupun kegiatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bentuk reformasi ini jelas tergambar dari sikap dan tindakan pemerintah yang telah melimpahkan wewenang serta tanggungjawab dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang ditujukan pada tercapainya efesiensi, efektifitas maupun akuntabilitas. Ketiga aspek tujuan tersebut harus bersinergi dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang bermuara pada tujuan pembangunan nasional secara utuh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat merupakan wewenang yang harus dilaksanakan secara profesional melalui pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah maupun nasional yang berkeadilan, sehingga akan terwujud keseimbangan antara pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini sangat ditekankan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan agar Pemerintah Daerah mampu melaksanakan tatanan kehidupan daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi dasar hak dan kewajiban bagi setiap daerah dalam melaksanakan otonomi secara penuh. Demikian halnya dengan Kabupaten Pidie Jaya sebagai Kabupaten yang baru dan masih sangat muda, juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang terpadu dan kokoh dalam mewujudkan tujuan daerah yang telah dijabarkan melalui visi dan misi Bupati terpilih. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didiukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Bagi


135


Kabupaten Pidie Jaya hal ini merupakan tantangan terbesar sebagai Kabupaten baru dalam menggali kemampuan daerah yang optimal disamping tetap memperhatikan keseimbangan kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian agar penyelenggaraan otonomi daerah terjamin, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri melalui arah kebijakan keuangan daerah yang fleksibel dan terarah. Arah tersebut perlu dititik beratkan pada kualitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik melalui penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD baru yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memberikan gambaran tentang kemampuan dan keadaan daerah secara kuantitatif, sehingga apabila dihubungkan dengan RPJM, maka APBD dapat menjadi sarana dalam pengambilan keputusan pembuatan kebijakan untuk seluruh satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Kebijakan yang dibuat dan ditetapkan harus memperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam APBD dengan menitikberatkan pada

kekuatan maupun kelemahan setiap

komponen atas dasar realisasi pelaksanaan program maupun kegiatan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya. Bagi Kabupaten Pidie Jaya sebagai daerah baru, arah pengelolaan keuangan daerah lebih diprioritaskan pada peningkatan kemampuan daerah secara maksimal. Mekanisme yang akan ditempuh sangat ditentukan oleh pola pelaksanaan

pemerintahan

secara

keseluruhan,

sehingga

konsistensi

pelaksanaan akan mendorong terciptanya kekuatan daerah dalam menutupi kekurangan terhadap belanja daerah yang diperkirakan terus meningkat setiap tahun. Pengelolaan belanja daerah harus lebih dipusatkan pada kepentingan masyarakat melalui program dan kegiatan yang mampu memberikan nilai lebih bagi pemerataan pembangunan seluruh aspek sosial masyarakat. Disamping pendapatan maupun belanja daerah, tahap selanjutnya yang harus dipahami adalah arah pengelolaan pembiayaan daerah. Bagian ini merupakan hal yang sangat krusial bagi sebuah daerah, artinya kelebihan (surplus) maupun kekurangan

(defisit)

dari

penggunaan

anggaran,

akan

memperlihatkan


136


kemampuan ataupun keberhasilan daerah dalam mengelola keuangan daerah, sehingga keputusan penguasa daerah harus benar-benar realistis dan mencerminkan

arah

pembiayaan

yang

tepat

sasaran

dan

menunjang

pembangunan. Khususnya menyangkut kondisi surplus anggaran, pemerintah daerah

harus

memperhatikan

arah

kebijakan

yang

tepat

dalam

mengalokasikannya pada pos-pos yang diperkenankan oleh peraturan.

5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pidie Jaya sangat dititik beratkan pada penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber PAD yang mampu menunjang jalannya pembangunan yang masih sangat baru. Usaha ini menjadi indikator dalam mengukur kemandirian daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa arah kebijakan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah adalah pada sumber pendapatan maupun belanja yang cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini merupakan langkah yang harus ditempuh malalui mekanisme yang sehat dan bersih guna menjamin tumbuhnya Kabupaten Pidie Jaya menjadi daerah yang mandiri dan kuat sehingga mampu disandingkan dengan daerah-daerah lain di Propinsi Aceh. Disamping itu, optimalisasi setiap satuan kerja perlu ditingkatkan guna memperoleh pendapatan. Keselarasan ini perlu dicapai terutama pada sumber daya manusia yang handal dan profesional dalam menjalankan fungsi serta wewenang yang telah diberikan. Seluruh komponen yang terlibat dalam setiap satuan kerja harus ikut serta bertanggungjawab dan menciptakan kondisi yang sehat dari dan ke dalam setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan.

5.1.1. Asumsi/Perkiraan Pertumbuhan Perekonomian yang Mempengaruhi Pengembangan Sumber Pendapatan Pertumbuhan perekonomian tercermin melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pidie Jaya yang baru memasuki tahun kedua menunjukkan

angka

yang

fluktuatif

dengan

pertumbuhan

yang

positif.

Pertumbuhan perekonomian Pidie Jaya mulai tahun 2001-2007 dapat dilihat dalam tabel di bawah berikut ini:


137


Tabel 5.1 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2001-2007

Tingkat Fluktuasi Dari Tahun Sebelumnya Naik Turun

Tahun

Tingkat Pertumbuhan (%)

2001

5,59

-

-

-

2002

2,63

-

2,96

Lemah

2003

2,37

-

0,26

Lemah

2004

2,78

0,41

-

Kuat

2005

2,32

-

0,46

Lemah

2006

3,06

0,74

-

Kuat

2007

2,93

-

0,13

Lemah

Pergerakan Pertumbuhan

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya

Secara umum, data dalam tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa Pidie Jaya mengalami fluktuasi dari pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 7 tahun cenderung menunjukkan angka yang sangat lemah atau berada pada kisaran angka hampir 67% atau 4/6 kali pergerakan tingkat pertumbuhan. Hal ini perlu dicermati bahwa walau dengan pergerakan positif tetapi tidak memperlihatkan peningkatan angka yang cukup signifikan. Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan perekonomian dari seluruh sektor maupun sub-sektor, pertanian yang menjadi andalan bagi masyarakat masih menunjukkan peran yang sangat besar yaitu sebesar 70,51% pada tahun 2007 dimana sub-sektor yang paling dominan adalah pada tanaman bahan makanan 31,11% dan peternakan sebesar 21,5%. Sedangkan peranan diluar sektor pertanian hanya menunjukkan angka sebesar 29,49%, dimana angka ini merupakan gabungan dari beberapa sektor lainnya yang turut menyumbangkan pertumbuhan PDRB secara makro. Apabila dikaji lebih mendalam pada masingmasing sektor pada tahun 2007 maka dapat dilihat bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi sebesar 8,81% yang kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 4,89%, dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 4,52%

(Sumber: PDRB Kabupaten Pidie Jaya 2000-2007). Posisi


138


peranan masing-masing sektor terhadap pertumbuhan perekonomian daerah tersebut belum menunjukkan signifikansi pertumbuhan saat ini dengan alasan bahwa angka tersebut diperoleh jauh sebelum Kabupaten Pidie Jaya berdiri sendiri. Dengan demikian perlu keseriusan dan arah yang matang dalam memprediksi, menyusun maupun implementasi program dan kegiatan daerah melalui SKPD yang ada. Pemberdayaan SKPD perlu ditingkatkan dengan memperhatikan tingkat kemampuan daerah dan harmonisasi seluruh komponen daerah secara berkelanjutan. Memperhatikan kontribusi bagi masing-masing sektor di atas, maka asumsi ataupun perkiraan pertumbuhan perekonomian bagi Kabupaten Pidie Jaya masih memperlihatkan adanya indikasi kuat bahwa pertumbuhan ekonomi daerah akan mampu mempengaruhi pengembangan sumber pendapatan sebagai ukuran kinerja pemerintah daerah dalam rangka mencapai tingkat kemandirian dengan titik berat pada prioritas program yang benar-benar dibutuhkan sebagai daerah yang baru tumbuh. Dengan demikian arah pengembangan sumber pendapatan bagi Kabupaten Pidie Jaya yang dituangkan dalam RPJM periode 2009-2014 dapat diarahkan pada hal-hal berikut: 1. Pemberdayaan peningkatan kualitas aparatur daerah sebagai sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi dalam pengelolaan keuangan daerah; 2. Optimalisasi bidang pertanian melalui mekanisasi industri pertanian dan angro industry yang merupakan nilai tambah, khususnya pada sub-sektor yang masih memiliki nilai kontribusi yang rendah; 3. Pengembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran melalui peningkatan sarana maupun prasarana wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang paling dominan; 4. Pengembangan dan perbaikan sistem pengangkutan serta komunikasi daerah; 5. Menggali dan memanfaatkan sumber daya baru yang mampu meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan; 6. Pengembangan seluruh sektor ril daerah dengan memperhatikan tingkat prioritas bagi kepentingan masyarakat.


139


5.1.2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Komponen pendapatan suatu daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sama halnya dengan daerah lain, Kabupaten Pidie Jaya juga memiliki tiga komponen besar pendapatan daerah (kecuali Pinjaman Daerah) sebagai indikator dalam mengukur keberhasilan daerah, namun masih terdapat sumbersumber pendapatan yang belum mampu digali secara maksimal sesuai peraturan yang berlaku. Dengan kondisi sebagai Kabupaten yang masih baru, manajemen pengelolaan keuangan daerah masih difokuskan pada bagaimana menggali seluruh potensi daerah yang belum teridentifikasi berdasarkan prioritas kepentingan masyarakat. Seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah maka pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk APBD telah menggunakan anggaran yang berbasis pada kinerja (based performance budgeting), sehingga sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu akan termasuk dalam struktur pembiayaan daerah yang akan mempengaruhi pengusulan anggaran tahun berikutnya. Untuk memperoleh analisa lebih lanjut terhadap masing-masing komponen, berikut ini disajikan terlebih dahulu realisasi APBD Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 2008-2009. Tabel 5.2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Periode 2008-2009

(Milyar Rupiah) Realisasi (Rp)

Tahun Pendapatan

Belanja

Surplus / Defisit

2008

190,49

190,14

0,35

Surplus

2009

301,89

313,58

11,69

Defisit

Sumber: Bagian Keuangan Pemda Pidie Jaya

Memperhatikan tabel 5.2 di atas, dapat dilihat dalam kurun waktu tahun 20082009, data realisasi anggaran yang diperoleh oleh Pidie Jaya sebagai daerah Kabupaten baru masih memperlihatkan kecenderungan meningkat sebesar 58,48% untuk pendapatan dan 64,92% untuk belanja daerah, dimana pengembangan

yang

dilakukan

belumlah

maksimal

sehingga

sumber

penerimaan daerah masih mengandalkan Pemerintah Pusat. Disamping itu kecenderungan peningkatan ini juga memberikan sinyal kepada pemerintah


140


daerah agar mampu memanfaatkan sumber penerimaan yang ada dengan terus tetap fokus pada penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan baru guna membantu kemandirian daerah.

5.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Saat ini PAD yang merupakan komponen utama pendapatan daerah bagi Kabupaten Pidie Jaya memiliki tiga sub komponen yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Melalui PAD diharapkan adanya kemungkinan tingkat kemampuan Kabupaten Pidie Jaya dalam memperoleh serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang secara faktual memiliki potensi sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah. Selama dua tahun berturut-turut PAD memberikan kontribusi terkecil diantara ketiga komponen terbesar pendapatan daerah. Kontribusi terbesar masih berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan yang kemudian diikuti oleh Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hal ini memperlihatkan bahwa pada umumnya masih terdapat kekurangan akan kemampuan daerah, sehingga perlu adanya prioritas dalam mengelola pendapatan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian daerah. Berikut disajikan perkembangan realisasi PAD Kabupaten Pidie Jaya periode

2008-2009

yang terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Tabel 5.3. Realisasi PAD Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2008-2009 (Milyar Rupiah)

Komponen PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Lain-Lain PAD Total

Kontribusi 2008 Jumlah % 1,50 64,10 0,74 31,62 0,10 4,27 2,34 100


Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya



Pajak Daerah.


141


Dari tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwasanya kontribusi realisasi masingmasing komponen PAD Kabupaten Pidie Jaya

masih didominasi oleh

penerimaan yang bersumber dari pajak daerah. Terdapat peningkatan walau tidak signifikan secara total yaitu meningkat dari 2,34 M menjadi 4,36 M. Meskipun nilai kontribusi pajak menurun sebesar 14,79% di tahun 2009, namun total jumlah penerimaan dari pajak meningkat sebesar 43%. Peningkatan persentase terhadap jumlah pajak ini, menandakan adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat dari berbagai sektor telah mulai dikembangkan dan perlu ditinjau kembali cara-cara yang lebih efektif dalam mempercepat tingkat pertumbuhan pajak itu sendiri. Kebijakan ini perlu diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mampu menciptakan nilai lebih dalam jangka panjang. Sumber penerimaan pajak daerah Kabupaten Pidie Jaya bersumber dari pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, serta sarang burung walet. Sumber-sumber tersebut masih dapat ditingkatkan serta kemungkinannya dengan mencari sumber-sumber yang baru. 

Retribusi Daerah.

Retribusi daerah yang berasal dari jasa umum dan usaha menempati posisi kedua setelah pajak daerah. Nilai retribusi daerah juga memperlihatkan angka yang cenderung meningkat dari tahun 2008 sebesar 31,62% menjadi 44,95%. Peningkatan jumlah ini menunjukkan hal yang positif bagi pengembangan daerah dengan menitikberatkan pada pembaharuan terus menerus kebijakan retribusi khususnya menyangkut tarif yang tidak memberatkan masyarakat. 

Lain-Lain PAD Yang Sah

Demikian pula dengan lain-lain PAD yang sah, menunjukkan peningkatan angka kontribusi sebesar 1,46%. Jumlah ini masih sangat kecil karena selama ini Kabupaten Pidie Jaya hanya mengandalkan sumber penerimaan ini dari jasa giro. Namun penerimaan yang hanya satu-satunya tersebut perlu dicermati sebagai tantangan bagi Pemda dalam menetapkan kebijakan penggunaan dana ini dalam bentuk program ataupun kegiatan yang mampu mendorong tumbuhnya


142


perekonomian daerah secara optimal. Dengan demikian akan menunjang terciptanya tambahan pendapatan baru bagi kemajuan pembangunan daerah. 5.1.2.2. Dana Perimbangan (Transfer) Kabupaten Pidie Jaya memiliki struktur komponen dari Dana Perimbangan yaitu terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Komponen pendapatan daerah ini cukup memberikan arti bagi Kabupaten Pidie Jaya sebagai Kabupaten baru, namun alasan ini tidak memberikan makna bahwa pemerintah daerah harus selalu tergantung kepada pusat. Setiap daerah yang telah mampu membiayai daerahnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, secara perlahan akan melepaskan diri dari ketergantungan ini, karena pada prinsipnya campur tangan pemerintah yang telah dibatasi melalui otonomi yang diberikan menunjukkan bahwa suatu saat pemerintah daerah tidak lagi memerlukan bantuan pemerintah pusat dalam menunjang pembangunan daerah. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian daerah telah mencapai posisi delegatif, artinya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah hanya pada hal-hal yang bersifat pendelegasian hal-hal yang dianggap perlu. Perkembangan secara keseluruhan dana perimbangan dalam dua tahun berturut-turut dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 5.4. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2008-2009 (Milyar Rupiah)

Komponen Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Total



Sumber: Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan tabel 5.4 di atas maka dapat diketahui perkembangan dana perimbangan tahun 2008 dan 2009, dana yang bersumber langsung dari Pemerintah Pusat baik DAU maupun DAK sangat mendominasi. Hal ini jelas memperlihatkan adanya ketergantungan Pemerintah Daerah yang masih sangat kuat sebagai Kabupaten baru terhadap dana perimbangan. Jumlah yang


143


meningkat untuk kedua jenis dana tersebut harus mampu dipergunakan oleh daerah sebagai perangsang dan motivasi dalam mencapai target pembangunan yang maksimal. Realisasi dana perimbangan Kabupaten Pidie Jaya secara keseluruhan meningkat tajam yaitu sebesar 73,39%. Dari jumlah ini, yang paling mendominasi adalah DAK dengan peningkatan sebesar 271,59% yang kemudian disusul oleh DAU sebesar 70,64%. Sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak / Non-Pajak mengalami penurunan sebesar 7,22%. 5.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Pidie Jaya meliputi pendapatan hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. Untuk saat ini tambahan pendapatan bagi lain-lain pendapatan yang sah hanya berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya. Berikut uraian realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada tabel di bawah ini periode 2008-2009. Tabel 5.5. Kontribusi Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2008-2009 (Milyar Rupiah)

Komponen Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan Total

Kontribusi 2008 Jumlah % 6,40 27,94 16,51 72,06 22,91 100

Kontribusi 2009 Jumlah % 7,04 63,77 4,00 36,23 11,04 100


Dari tabel 5.5 di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2008 komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi untuk bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari provinsi dan daerah lainnya masing-masing sebesar 27,94% dan 72,064%. Sedangkan untuk tahun 2009 kontribusi bagi hasil pajak


144


meningkat menjadi 63,77% serta untuk bantuan keuangan menurun sebesar 36,23%. 5.1.3. Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah Melihat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dari realisasi anggaran selama periode 2008-2009, maka perlu dilakukan berbagai upaya dalam rangka untuk meningkatkan dan memberdayakan seluruh potensi penerimaan yang dapat digali dan dikembangkan. Pengembangan upaya dan peningkatan khususnya pada penerimaan daerah, lebih ditekankan pada Pendapatan Asli Daerah yang mampu menunjukkan kekuatan daerah sehingga diharapkan di masa-masa mendatang Pemerintah Daerah mampu melepaskan diri dari ketergantungan kepada Pemerintah Pusat. Untuk lebih memperjelas sejauh apa tingkat keberhasilan atau kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, maka akan diperlihatkan angka kemandirian yang menjadi tolok ukur keberhasilan tersebut. Hasil analisa ini dapat dijadikan sebagai dasar peningkatan kinerja pada tahuntahun mendatang. Menurut Hikmah dalam Abdul Halim (2004), untuk melihat kinerja atau kemampuan daerah maka salah satu indikatornya dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yang diukur berdasarkan angka kemandirian dengan empat kategori yaitu:

Tabel 5.6. Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian (%)

Kategori

Pola Hubungan Dengan Pusat

0% - 25%

Rendah Sekali

Instruktif

25% - 50%

Rendah

Konsultif

50% - 75%

Sedang

Partisipatif

75% - 100%

Tinggi

Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2004)

Untuk lebih rinci mengenai angka kemandirian pada Kabupaten Pidie Jaya dalam mengelola anggaran dengan optimalisasi kemampuan sumber daya khususnya PAD selama periode 2008-2009, dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini:


145


Tabel 5.7. Realisasi Kemampuan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Periode 2008-2009

Kemandirian (%) Keterangan *

2008

2009

Rata2

PAD/TPD

1,23

1,44

1,34

(BHP+BHBP)/TPD

14,54

8,51

11,53

SD/TPD

84,24

90,05

87,15

Sumber: Hasil Analisa (data diolah) *PAD (Pendapatan Asli Daerah), TPD (Total Penerimaan Daerah), BHP (Bagi Hasil Pajak), BHBP (Bagi Hasil Bukan Pajak), SD (Sumbangan Daerah)

Memperhatikan table 5.7 di atas bahwa jelas terlihat rata-rata tingkat kemandirian Kabupaten Pidie Jaya untuk dua tahun terakhir terhadap perolehan PAD adalah hanya 1,34%. Angka ini sangatlah jauh apabila diukur dari tingkat kemandirian sebuah Kabupaten yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga dapat dipastikan bahwa ketergantungan daerah Pidie Jaya sangatlah tinggi pada Pusat. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat pada rasio sumbangan daerah yang diperoleh yaitu sebesar 87,15% dengan indikasi bahwa sangat tinggi dana yang disumbangkan oleh pihak pusat dan provinsi dalam mewujudkan pembangunan di daerah. Berdasarkan kajian di atas maka selayaknya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus lebih serius dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah yang menjadi ukuran kemandirian. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemda adalah mencakup beberapa hal sebagai berikut:

a. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Melihat tingkat kemandirian daerah yang sangat rendah sekali, memberikan makna bahwa Kabupaten Pidie Jaya masih belum mampu dalam menggali potensi daerah yang ada saat ini. Hal tersebut dapat dilihat pula pada realisasi penerimaan PAD dari pajak daerah yang seharusnya menjadi tolok ukur bagi


146


pengembangan ekonomi daerah ternyata belum mampu dijalankan dengan maksimal. Penerimaan terkecil yang diperoleh selama kurun waktu 2008-2009 jelas memperlihatkan tingkat stagnasi bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai target kegiatan setiap SKPD. Dengan demikian hal yang paling utama dibenahi dalam pengembangan sumber-sumber PAD adalah menyangkut pajak daerah melalui program intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Permasalahan intensifikasi maupun ekstensifikasi menjadi topik utama untuk setiap daerah di Indonesia. Tidak terlepas dengan Kabupaten Pidie Jaya sebagai daerah baru tumbuh dan berkembang, permasalahan pajak tidak hanya terletak pada kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, namun masih kurangnya kesiapan aparatur pemerintah yang menjalankan fungsi perpajakan serta masih lemahnya sistem perpajakan daerah. Melalui intensifikasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembaharuan kembali kebijakan perpajakan yang selama ini dilaksanakan melalui (a) peningkatan efisiensi dan efektivitas PAD; (b) perbaikan sistem perpajakan daerah, atau melalui (c) peningkatan tarif pajak. Ketiga hal tersebut dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus dengan memperhatikan tingkat kepentingan dan tidak memberatkan masyarakat. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dapat dilakukan melalui penghematan sejumlah dana yang dikeluarkan dalam menangani permasalahan pajak seperti pemungutan

pajak,

administrasi

penerimaan,

serta

penyusunan

waktu

pemungutan pajak. Ketiga hal tersebut akan membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas PAD khususnya pajak. Melalui perbaikan sistem perpajakan, perlu pembaharuan kebijakan tertentu agar sistem perpajakan daerah tertata rapi serta mampu mengurangi pemborosan waktu. Sedangkan menyangkut peningkatan tarif pajak, pemerintah daerah perlu melihat jenis pajak yang mampu disesuaikan dengan kepentingan dan kesanggupan masyarakat, misalnya peningkatan tarif pajak pendaftaran perusahaan atau pajak galian C yang berpotensi bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk ekstensifikasi pajak, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sementara hanya dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dengan cara membantu memobilisasi penerimaannya sehingga berdampak akan menguntungkan daerah


147


dalam bagi hasil dengan pemerintah pusat. Cara lain yang mungkin ditempuh adalah mengoptimalkan retribusi daerah atau menambah jenis pajak baru bagi daerah dengan tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah dapat melakukan tindakan ini setelah melakukan pembenahan secara internal terlebih dahulu yang diperkirakan akan ditempuh dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. b. Program Pemberdayaan Aparatur Daerah Memperhatikan banyaknya sektor penerimaan daerah dalam bentuk PAD yang masih sangat rendah, maka mendorong untuk dilakukan program pemberdayaan SDM

aparatur

yang

berhubungan

dengan

penanganan

masalah

PAD.

Kabupaten Pidie Jaya yang telah berdiri selama 2 tahun masih mengalami kekurangan aparatur yang berkualitas dalam menjalankan roda perekonomian daerah. Permasalahan ini muncul berbarengan dengan tuntutan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sehingga permasalahan kualitas aparatur belum dapat diselesaikan dengan maksimal.

Untuk periode 2010-2014 Pemda Kabupaten Pidie Jaya harus memberdayakan aparatur daerah melalui program pelatihan maupun studi baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan bidang keahlian. Program ini perlu dilakukan guna mempersiapkan kualitas aparatur yang mampu memberikan value added dalam menggali sumber pendapatan daerah di masa mendatang.

c. Program Pengembangan Pariwisata Daerah Melihat adanya tingkat kontribusi PDRB pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 8,81% pada tahun 2007, maka sektor ini berpotensi untuk dikembangkan. Alasan yang paling mendasar adalah letak daerah yang strategis dan mudah dijangkau merupakan nilai tambah bagi Pidie Jaya agar lebih terfokus untuk memperhatikan masalah pariwisata. 5.1.4. Kebijakan Umum Anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Pidie Jaya untuk periode

2009 -

2014 pada prinsipnya lebih diarahkan pada permasalahan pokok yang selama ini masih dihadapi pemerintah daerah. Permasalahan tersebut merupakan isu


148


strategis bagi Kabupaten Pidie Jaya menurut RPJPD Tahun 2009-2029 yang mencakup ekonomi daerah (26,88%), pendidikan

(12,89%), kesehatan

(12,21%), pelayanan umum (7,93%), ketertiban dan ketentraman (7,82%), lingkungan hidup (6,17%), perumahan dan infrastruktur (6,04%), pariwisata (5,36%) dan perlindungan sosial (4,94%). Adapun keseluruhan isu di atas harus menjadi prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan diformulasi sebagai kebijakan umum anggaran sehingga kesinambungan program dapat dikendalikan dan disempurnakan pada periode berikutnya. 5.1.4.1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah Kebijakan umum anggaran bagi pendapatan daerah lebih difokuskan pada PAD yang menjadi basis dari kekuatan daerah. Dalam aspek mikro, kebijakan yang ditempuh sangat mendasar yaitu menyangkut pengelolaan pajak dan retribusi daerah, sehingga arah formulasi kebijakannya adalah pada efisiensi dan efektivitas pencapaian dua komponen tersebut.

Sedangkan pada aspek makro, kebijakan yang diambil merupakan bagian untuk menciptakan lingkungan usaha (enviromental economic) yang kondusif bagi investasi, pemulihan ekonomi, kestabilan fiskal daerah khususnya potensi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pelayanan publik serta jalannya pemerintahan.

a.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut akan disajikan data prediksi PAD Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009 2014 yang diharapkan akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan daerah. Tabel 5.8. Prediksi Realisasi Komponen PAD Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2009 -2014 (Milyar Rupiah)

Keterangan Pajak Daerah Retribusi Daerah Lain-Lain PAD

2010 2,53 2,66 0,34

2011 2,80 3,16 0,40

2012 3,01 3,55 0,45

2013 3,18 3,87 0,49

2014 3,32 4,14 0,52


149


Total PAD

5,53

6,36

7,01

7,54

7,98


Selanjutnya akan disajikan grafik prediksi komponen PAD periode 2009 - 2014, sebagai berikut: Grafik 5.1. Prediksi Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pidie Jaya Periode 2009 -2014 9

Realisasi Anggaran

8

7,98

6,36

7 6

7,54

7,01 5,53

5 4 3 2 1 0 2010

2011

2012

2013

2014

Tahun Anggaran

Berdasarkan hasil prediksi pada grafik 5.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa sumber PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi, dan lain-lain PAD yang sah, secara total menunjukkan kenaikan yang terus menerus dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 9,60%. b. Dana Perimbangan Realisasi Dana Perimbangan untuk periode tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 5.9. Prediksi Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2010-2014 (Milyar Rupiah) Keterangan

2010

2011

2012

2013

2014

Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak

24,52

23,69

23,05

22,52

22,08

Dana Alokasi Umum (DAU)

264,01

300,52

328,85

351,99

371,55

Dana Alokasi Khusus (DAK)

68,91

83,55

94,91

104,19

112,03

Total Dana Perimbangan

357,44

407,76

446,81

478,70

505,66



150


Berikut akan digambarkan grafik untuk melihat pertumbuhan total prediksi realisasi Dana Perimbangan periode 2010-2014. Grafik 5.2. Prediksi Total Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pidie Jaya Periode 2010-2014

Realisasi Anggaran

600 500 407,76 400

446,81

478,7

505,66

357,44

300 200 100 0 2010

2011

2012

2013

2014

Tahun Anggaran

Berdasarkan hasil prediksi pada grafik 5.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa sumber pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan kenaikan yang terus menerus dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 9,06%. 5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah Belanja daerah menjadi fokus utama bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diformulasikan dalam perencanaan daerah. Keberhasilan program dan kegiatan akan terwujud apabila penggunaan belanja tepat sasaran dan optimal dalam pelaksanaan. Demikian pula dengan Kabupaten Pidie Jaya yang secara pasti sangat banyak membutuhkan dana dalam membangun daerah yang masih dalam tahap awal. Tidak hanya perencanaan yang tepat guna untuk diformulasikan,

namun

sumber

darimana

belanja

diperoleh

menjadi

permasalahan inti bagi Pidie Jaya dalam menyusun rencana-rencana yang strategis dan efektif. Hak otonomi daerah yang telah dilimpahkan oleh Pusat harus menjadi dasar dalam mengelola keuangan daerah termasuk belanja bagi daerah.


151


Formulasi kebijakan belanja daerah diarahkan pada efisiensi dan efektifitas berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan dengan mengandalkan asumsi perekonomian yang diperkirakan terus tumbuh di Pidie Jaya. Untuk mencapai arah yang lebih positif bagi pelaksanaan program dan kegiatan daerah, maka harus memberdayakan seluruh SKPD yang ada melalui berbagai peningkatan mutu internal maupun eksternal. 5.2.1. Analisis Belanja Untuk melihat perkembangan dan analisis terhadap

belanja daerah bagi

Kabupaten Pidie Jaya, maka harus diketahui lebih dahulu kondisi Belanja daerah Kabupaten Pidie Jaya selama tahun 2008-2009 seperti dalam tabel berikut: Tabel 5.10. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2008-2009 (Milyar Rupiah)

Keterangan Pendapatan Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung: Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal Total Belanja Daerah Surplus / Defisit Pembiayaan: Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan netto

2008

2009

190,49

301,89

102,54 8,04 6,88 8,69 0,25

131,12 2,26 16,91 18,18 0,50

5,74 25,31 32,68 190,14 0,35

10,89 47,20 86,51 313,58 (11,68)

0,49 0,84 (0,35)

12,68 1,00 11,68


Melihat data realisasi belanja daerah pada tabel 5.10, bahwa dalam kurun waktu dua tahun, jelas memperlihatkan kenaikan tingkat belanja total sebesar 64,92% pada tahun 2009. Kenaikan angka ini masih memperlihatkan bahwa Kabupaten Pidie Jaya masih belum maksimal mengakomodir kepentingan publik. Pada


152


posisi belanja baik langsung maupun tidak langsung terlihat bahwa dari total realisasi anggaran yang ada sebesar 56,95% dialokasikan untuk pegawai pada tahun 2008 dan sebesar 45,29% pada tahun 2009. Meskipun persentase menurun secara keseluruhan pada tahun 2009, namun kenaikan realisasi untuk masing-masing komponen belanja pegawai naik sebesar 31,15% dimana jumlah kenaikan hampir sepertiga dari total kenaikan pada komponen-komponen lain. Apabila dilihat dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah sudah mulai berinisiatif untuk membantu laju pertumbuhan ekonomi dan juga untuk mengurangi pengangguran

dan

kemiskinan

melalui

pengeluaran

pembiayaan

pada

penyertaan modal (investasi) sebesar 0,84 M untuk tahun 2008 dan 1,00 M untuk tahun 2009. Tindakan ini dipandang cukup efektif, namun dari sudut pandang mikro penggunaan belanja daerah, maka tindakan ini perlu ditinjau ulang, sehingga penggunaan dari kelebihan anggaran yang dialokasikan ke SILPA mengindikasikan adanya kepentingan publik yang tertunda dalam bentuk program dan kegiatan yang belum selesai dilaksanakan. Hal ini menjadi catatan bagi kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien dalam mengelola belanja daerah dengan menyesuaikan kemampuan PAD. Dasar analisa atas realisasi anggaran pada tahun 2008-2009, maka sebaiknya kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terhadap belanja daerah harus diarahkan

pada

pencapaian

efisiensi

penyelenggaraan

pemerintahan,

penyerapan anggaran pada skala prioritas pembangunan dan program strategis daerah. Komposisi dan pertumbuhan anggaran harus disesuaikan berdasarkan komponen

program

dan

non

program

dengan

memperhatikan

tingkat

kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan. Kebijakan yang lebih spesifik bisa diarahkan langsung berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, dimana rencana alokasi belanja yang ditetapkan dengan kebijakan daerah dapat dialokasikan pada komponen belanja langsung terhadap belanja SKPD yang disesuaikan nantinya dengan program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya lebih dituntut untuk memprioritaskan masyarakat dalam menunjang program dan kegiatan yang diformulasi melalui anggaran. Atas dasar adanya prioritas yang mengarah


153


pada publik, maka peranan seluruh sektor ril yang ingin dikembangkan akan terwujud.

5.2.2.

Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Pidie Jaya yang didasari dari arah kebijakan yang telah ditetapkan akan ditujukan kepada seluruh

komponen

belanja yang akan memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk periode 20102014 nanti. Prediksi realisasi masing-masing komponen dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 5.11. Prediksi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2010-2014

Keterangan

2010

2011

2012

Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai 147,99 159,89 169,13 Belanja Hibah 8,04 Belanja Bantuan Sosial 22,78 26,94 30,17 Belanja Bantuan 23,73 27,67 30,72 Keuangan Belanja Tidak Terduga 0,65 0,75 0,83 Belanja Langsung: Belanja Pegawai 13,90 16,04 17,69 Belanja Barang Dan Jasa 60,00 69,09 76,14 Belanja Modal 117,99 140,34 157,67 Total Belanja Daerah 357,15 440,72 482,35

2013

2014

176,68 32,81

183,05 35,04

33,22

35,33

0,90

0,95

19,05 81,89 171,83 516,38

20,20 86,76 183,80 545,13

Dari data prediksi di atas maka berikut ini akan digambarkan dalam grafik untuk melihat tingkat pertumbuhan belanja yang akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Prediksi ini akan membantu pemerintah dalam mengoptimalkan program dan kegiatan daerah.


154


Grafik 5.3. Prediksi Total Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Periode 2010-2014

Realisasi Anggaran

600 482,35

500

545,13

516,38

440,72 395,08

400 300 200 100 0

2010

2011

2012

2013

2014

Tahun Anggaran

Melihat prediksi dari grafik 5.3 di atas, maka dapat dilihat untuk keseluruhan total belanja baik langsung maupun tidak langsung, maka pertumbuhan rata-rata yang akan terjadi adalah sebesar 8,38%. Hal ini dengan asumsi bahwa pemerintah daerah hanya memanfaatkan kekuatan daerah yang dimiliki saat ini. Apabila tingkat

belanja

dapat

dimanfaatkan

dengan

efisien

dan

efektif

bagi

pengembangan program dan kegiatan, maka jumlah belanja dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

5.3. Arah Pembiayaan Pembiayaan

merupakan

terakhir

dari

struktur

anggaran

yang

mampu

menjelaskan dampak dari kinerja yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Peran pembiayaan sangatlah signifikan dalam memformulasikan kebijakan daerah menyangkut penerimaan maupun pengeluaran sehingga pada akhirnya akan mencerminkan arah yang dituju oleh pemerintah dalam mewujudkan efisiensi maupun efektifitas atas keseluruhan program yang telah dijalankan dalam satu periode maupun yang akan direncanakan selanjutnya. Permasalahan menyangkut pembiayaan daerah Kabupaten Pidie Jaya selama tahun 2008-2009 melalui realisasi anggaran daerah adalah bagaimana kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah menyangkut surplus dan defisit anggaran. Perlunya kebijakan yang tepat bagi kedua komponen pembiayaan tersebut

akan

menentukan

arah

kerja

bagi

pemerintah

daerah

untuk


155


mengoptimalkan setiap program yang telah direncanakan bagi masing-masing SKPD. Hal ini harus mampu dijelaskan dalam arah pembiayaan menyangkut beberapa hal berikut: 1. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3. Kemungkinan optimalisasi pada penerimaan seperti pinjaman daerah. Menyangkut SiLPA yang terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp. 490.236.960.memberikan indikasi bahwa terjadi kelebihan atas jumlah pendapatan dari belanja daerah yang diperoleh dari realisasi anggaran tahun tersebut. Hasil analisa dengan memperhatikan kondisi daerah dan kajian berbagai aspek dari struktur anggaran, maka dapat dipastikan bahwa SiLPA yang terjadi adalah belum optimalnya perencanaan daerah pada program dan kegiatan yang telah dianggarkan, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih transparan dan profesional melalui kebijakan-kebijakan yang lebih strategis. Dengan demikian pemerintah akan mampu memformulasikan baik program maupun kegiatan pada pembangunan daerah yang mampu menunjang meningkatknya kemandirian daerah itu sendiri. Sedangkan defisit yang terjadi pada tahun 2009 membutuhkan pembiayaan untuk penerimaan dari SiLPA sebesar Rp. 12.683.000.000.- yang kemudian dialokasi sebesar Rp. 1.000.000.000.- untuk penyertaan modal (investasi) daerah. Kebijakan yang ditempuh pada tahun ini seharusnya mempertimbangkan tingkat inflasi yang terjadi dan sebaiknya Pemda Pidie Jaya lebih memperhatikan tingkat pengembalian yang memberikan keuntungan bagi daerah dalam jangka menengah. Dengan demikian tingkat penggunaan SiLPA akan lebih efeisien untuk setiap periode, artinya dana yang tersedia dari pembiayaan sebaiknya harus diarahkan kepada program dan kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong peningkatan sumber PAD bagi daerah. Sehingga kebijakan yang sifatnya memberikan hasil yang relatif lambat harus dihindari dan dipertimbangkan pelaksanaannya. Menyangkut komponen lain seperti penerimaan pinjaman daerah yang mampu dilakukan oleh Pemda merupakan sebuah arah pembiayaan yang harus dipertimbangkan dalam analisis manajemen keuangan daerah. Pinjaman yang mungkin diperoleh oleh Pemda menjadi sebuah kekuatan daerah dimana


156


kematangan

keputusan

daerah

menjadi

support

bagi

daerah

untuk

memanfaatkan hasil pinjaman tersebut secara efektif dan efisien karena tanggungjawab dalam menilai tingkat return atas pinjaman tersebut. Kabupaten Pidie Jaya sangat mungkin melakukan hal ini dengan menitikberatkan pada implementasi yang lebih sehat dan transparan sehingga tercapai kondisi good governance yang akuntabel.


157


BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun lintas SKPD yang akan dicapai, ditempuh dengan beberapa kebijakan yang sesuai dengan strategi pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya selama periode waktu tahun 2009 2014. Arah kebijakan umum pada masing-masing bidang disesuaikan dengan misi pembangunan Pidie Jaya untuk lima tahun ke depan yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan daerah.

6.1. Bidang Pemerintahan Urusan pemerintahan di kabupaten Pidie Jaya masih belum optimal, tetapi fungsi koordinasi antar unit kerja sudah berjalan baik, namun perlu perhatian terhadap perubahan kultur birokrasi. Beberapa Program Pembangunan pada bidang pemerintahan seperti dirumuskan berikut ini.

6.1.1. Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang baru berumur dua tahun, bertekad untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersandarkan pada prinsipprinsip good governance. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berusaha menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Pencapaian tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek seperti; peningkatan kinerja aparatur, pelayanan prima, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan sarana dan prasarana. a. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai berkenaan dengan pemantapan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik: 1.

Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan ketrampilan pejabat Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, yang memiliki kompetensi agar punya kemampuan teknis sesuai prinsip-prinsip good governance pada semua tingkat dan lini di pemerintahan.

2.

Kinerja aparatur yang menjalankan prinsip value for money, yaitu mampu mempertanggung jawabkan setiap rupiah yang dibelanjakan (akuntabel).


158


3.

Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

b. Arah Kebijakan Penciptaan Tata Pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab diharap mampu mengemban amanah rakyat dalam pembangunan daerah, baik dalam proses maupun pelaksanaannya, sehingga pemerintah harus mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan pembangunan . Oleh karena itu arah kebijakan yang harus diambil adalah: 1. Menciptakan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. c. Program Pembangunan Program Pembangunan yang akan ditempuh dalam Penciptaan Pengelolaan Tata Pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab adalah: 1.

Program

Peningkatan

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Aparatur

pemerintahan. 2.

Program Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

3.

Program sistem pelayanan terpadu satu atap (UPTSA)

4.

Program pengembangan Electronic Goverment (E-Gov)

5.

Program pemberdayaan pemerintahan tingkat mukim dan gampong.

6.1.2. Perwujudan Kelembagaan Demokrasi Politik yang makin Kokoh Pelaksanaan demokrasi dapat berjalan dengan baik bilamana terdapat dukungan dari adanya kelembagaan demokrasi yang kokoh. Hingga saat ini, proses awal demokratisasi dalam kehidupan sosial dan politik di Kabupaten Pidie Jaya dapat dikatakan telah berjalan pada jalur dan arah yang benar yang ditunjukkan antara lain dengan terlaksananya PILKADA Langsung yang diikuti oleh Parnas dan Parlok, yang berakhir pada terbentuknya kelembagaan DPRK baru hasil pemilihan umum langsung, dengan aman dan tertib. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam Bidang Politik hanya bersifat membantu


159


membina masyarakat dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi politik yang lebih baik. Namun dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya diantaranya peningkatan wawasan demokrasi dan kebangsaan telah mendukung penciptaan kondisi berdemokrasi yang tertib. Secara umum dapat dikatakan, masyarakat tampak makin sensitif terhadap berbagai gejala dan proses politik yang terjadi, serta ingin lebih banyak turut serta dalam proses pengambilan keputusan politik yang langsung berkaitan dengan kepentingan mereka. Kondisi masyarakat seperti ini dapat dikatakan sebagai sebuah model awal yang baik bagi demokratisasi. Teladan, pembinaan dan dorongan secara terus menerus untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi, organisasi kemasyarakatan, LSM dan Pers merupakan hal yang akan terus dilakukan bagi peningkatan kualitas keikutsertaan (partisipasi) politik dan internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam jiwa setiap individu masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Pelaksanaan pembangunan politik ditandai dengan semakin meningkatnya arus demokratisasi telah membawa implikasi pada berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain dinamika perubahan politik yang dinamis menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran lembaga legislatif sebagai wahana representasi politik masyarakat. a. Sasaran Sasaran Perwujudan Kelembagaan Demokrasi yang Makin Kokoh adalah: 1. Terlaksananya peran dan pelembagaan yang lebih kokoh melalui peran dan fungsi lembaga politik, kemasyarakatan, pers dan pemerintahan dengan meningkatkan hubungan yang harmonis antara DPRD, partai politik nasional, partai politik lokal dan masyarakat. 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik melalui forum publik. 3. Terwujudnya fungsi kontrol partai politik yang memihak kepada kepentingan masyarakat.


160


b. Arah Kebijakan Arah kebijakan dari Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh akan ditempuh melalui kebijakan: 1. Mewujudkan

kelembagaan

demokrasi

yang

lebih

kokoh

dengan

mempertegas tugas, wewenang dan tanggungjawab. 2. Membangun etika dan pendidikan politik yang sehat melalui rasa saling percaya dan menghargai (sportifitas) di dalam kelompok masyarakat 3. Memperkuat peran masyarakat dalam rangka menuju tatanan masyarakat sipil/masyarakat madani (civil society). c. Program Pembangunan Program Pembangunan dalam Perwujudan Lembaga Demokrasi yang makin kokoh dijabarkan dalam program-program sebagai berikut: 1.

Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi

2.

Program perbaikan proses politik.

3.

Program Penguatan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6.1.3. Penegakan Hukum Gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban secara umum masih dalam tingkat

terkendali,

meskipun

demikian

perkembangan

variasi

gangguan

kejahatan dan aktualisasi konflik horisontal serta peningkatan konflik antar masyarakat harus diantisipasi. Meskipun upaya-upaya menjaga ketentraman dan ketertiban telah mampu menciptakan iklim yang relatif kondusif, namun besarnya wilayah Kabupaten Pidie Jaya, ketenteraman dan penanggulangan kriminalitas masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi prioritas untuk diantisipasi dan diselesaikan. Adanya perilaku anarki dan pelanggaran hukum di masyarakat, kecenderungan meningkatnya angka kriminalitas dan kenakalan remaja sebagai dampak dari masalah ekonomi maupun globalisasi informasi. Bila tidak dilakukan antisipasi secara dini akan berdampak pada penyelenggaraan perlindungan ketentraman masyarakat. Problem kamtibmas yang bersumber dari politik dan separatisme,, tindak pidana dan perdata merupakan skala prioritas yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah dalam penegakan hukum di kabupaten Pidie Jaya.


161


a. Sasaran Sasaran dari Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas adalah sebagai berikut: 1. Terpeliharanya rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. 2. Meningkatnya situasi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif. 3. Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. 4. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dilapangan. b. Arah Kebijakan Arah keijakan tersebut dicapai dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah penegakan hukum, ketentraman dalam rangka terjaminnya ketertiban umum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang akan ditempuh

meliputi : 1.

Meningkatkan kemampuan untuk mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat.

2.

Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja, petugas Wilayatul Hisbah (WH) melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen.

3.

Meningkatkan kerja sama antara polisi pamong praja, petugas wilayatul hisbah dengan kepolisian dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban.

c. Program Pembangunan Penegakan hukum, peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas dijabarkan ke dalam Program Pembangunan sebagai berikut: 1.

Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

2.

Program pengelolaan sumber daya pertahanan sipil dalam pemberdayaan potensi keamanan.


162


3.

Program pembentukan produk hukum dan Legislasi Daerah

4.

Program peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.

6.1.4. Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi dan otonomi daerah memiliki dampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sementara dampak terhadap birokrasi adalah pelayanan publik akan menjadi lebih sederhana dan cepat serta lebih baik. Dalam usia

yang sangat muda, Kabupaten Pidie Jaya sebagai

kabupaten baru, masih ditemukan permasalahan seperti kurang optimalnya fungsi birokrasi dalam peran sebagai pelayanan publik dan fungsi sebagai dinamisator pembangunan. Dengan spirit otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menata kembali kelembagaan maupun sumber daya manusia, sehingga diharapkan pelayanan publik akan lebih optimal a. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai berkenaan dengan pemantapan pelaksanaan otonomi daerah adalah: 1.

Meningkatkan kapabilitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten.

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi guna memudahkan akses informasi.

b. Arah Kebijakan Pemantapan

pelaksanaan

otonomi

daerah

diarahkan

untuk

mendukung

peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dan penerapan pelaksanaan pemerintahan daerah yang baik dilaksanakan melalui kebijakan: 1. Peningkatan kompetensi SDM. 2. Sosialisasi jenis pelayanan melalui leaflet, media elektronik dan IT. 3. Peningkatan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat sampai wilayah kecamatan/mukim/gampong. 4. Mengadakan evaluasi tahunan guna perbaikan yang berkelanjutan. 5. Menyederhanakan prosedur pelayanan publik/peningkatan pelayanan prima.


163


c. Program Pembangunan Program yang akan ditempuh dalam Pemantapan otonomi daerah adalah: 1. Program Peningkatan Pendapatan Daerah. 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. 5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. 6. Program Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Daerah. 7. Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset/Kekayaan Daerah 8. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi.

6.2. Bidang Ekonomi Arah kebijakan dalam peningkatan pembangunan bidang ekonomi disesuaikan dengan kondisi alam serta potensi sektoral wilayah kabupaten Pidie Jaya. Terdapat beberapa aspek dasar yang menjadi sasaran perhatian antara lain; revitalisasi bidang pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 6.2.1. Revitalisasi Pertanian Pembangunan bidang pertanian mencakup sub sektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Dalam era otonomi daerah, pemerintah kabupaten Pidie Jaya selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang pembangunan salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan daerah untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Bidang Pertanian selama ini mempunyai peran yang cukup strategis dalam perekonomian, karena di sektor ini masyarakat Kabupaten Pidie Jaya menggantungkan hidupnya. Selain itu mata rantai yang timbul dari sektor pertanian sangat besar sehingga dampak yang ditimbulkan dari sektor pertanian sangat luas. Sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, pembangunan bidang pertanian diupayakan agar sinergis dengan pembangunan sektor lainnya, bahkan merupakan titik pusat, sebagai sumber penggerak sektor lain dengan pengembangan sistem agribisnis termasuk agroindustri yang tahan terhadap badai krisis dan dapat menjadi penopang untuk tidak menjadikan krisis ekonomi berkelanjutan.


164


a. Sasaran Sasaran pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Pidie Jaya adalah meningkatnya

pertumbuhan

sektor

pertanian,

perkebunan,

perikanan,

peternakan dan kelautan, dalam hal menjaga stabilitas ketahanan pangan serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/nelayan yang dirinci sebagai berikut: 1. Meningkatnya efisiensi dan peningkatan produksi serta produktivitas pembangunan bidang pertanian, yang diupayakan melalui konsolidasi perluasan usaha, ketepatan penyediaan sarana produksi dan terjaminnya sistem pengendalian hama dan penyakit maupun penanganan bencana alam banjir, longsor dan kekeringan. 2. Menumbuhkan pusat-pusat dan kawasan komoditi unggulan daerah. 3. Terjaganya sistem pemasaran yang menguntungkan pelaku usaha dan menjaga permintaan dan penawaran produk yang berimbang, sehingga akan mampu menjaga stabilitas harga produk pertanian. 4. Meningkatnya akses petani/nelayan kepada sumberdaya produktif, dicirikan oleh berkembangnya sistem usaha pertanian yang didukung oleh sistem permodalan, informasi dan transportasi yang memadai maupun peningkatan kemampuan SDM petani/nelayan. 5. Meningkatnya kemampuan petani/nelayan dalam menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi melalui perkuatan sistem penyuluhan maupun penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang memadai. 6. Terwujudnya pengelolaan lahan sesuai daya dukung lingkungan dengan konsep pertanian berkelanjutan. b. Arah Kebijakan Dalam rangka mengoptimalkan perencanaan pembangunan bidang pertanian sebagai

kelanjutan

peningkatan

dari

produktivitas

kebijakan melalui

percepatan

pemulihan

pengembangan

ekonomi

ekonomi

dan

kerakyatan,

penguatan unit-unit usaha dan lembaga-lembaga ekonomi yang difokuskan dengan mengakomodir produk unggulan daerah yang sesuai dengan potensi dan perkembangan di sektor pertanian. Untuk itu, dalam implementasinya diarahkan pada strategi kebijakan sebagai berikut: 1. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk:


165


a) Mempertahankan tingkat produksi pangan dan produktivitas komoditi di Kabupaten Pidie Jaya. b) Melakukan penganekaragaman pangan untuk menurunkan tingkat ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat. 2.

Kebijakan dalam peningkatan efisiensi, produksi dan produktivitas, daya saing dan nilai tambah produk sektor pertanian diarahkan untuk: a) Pengembangan usaha sektor pertanian dengan pendekatan terpadu dengan konsep kawasan komoditi unggulan daerah yang berwawasan agribisnis b) Peningkatan daya saing produk dan pengolahan hasil produk, peningkatan standar mutu serta mengupayakan perlindungan petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat. c) Penguatan jaminan pasar dan sistem pemasaran serta manajemen usaha untuk mengatasi resiko usaha maupun dalam mendukung pengembangan agroindustri.

3.

Kebijakan dalam peningkatan kemampuan pelaku pertanian, nelayan dan perikanan lain beserta penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk: a) Penyuluhan dan pendampingan serta pemberdayaan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan. b) Memperkuat penyuluhan dan lembaga pertanian untuk meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sumberdaya produktif. c) Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian/perikanan. d) Penerapan standar mutu produk. e) Meningkatkan

pengamanan lingkungan budidaya

peternakan dan

perikanan terhadap penyakit hewan menular dan penyakit ikan. 4.

Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan diarahkan untuk: a) Peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu dengan hutan cadangan pangan. b) Peningkatan partisipasi masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman serta pelaksanaan konsep konservasi dan pelestarian hutan serta pengembangan hutan masyarakat.


166


c) Peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. d) Pengawasan peredaran hasil hutan untuk menjamin kelangsungan sistem distribusi legal. e) Pemanfaatan lahan yang berdaya guna dan berhasil guna terutama pada hutan rakyat. d. Program Pembangunan Program

Pembangunan

tersebut

dijabarkan

dalam

program-program

pembangunan pertanian sebagai berikut: 1.

Program peningkatan ketahanan pangan.

2.

Program

pengembangan

agribinis

tanaman

pangan,

perkebunan,

peternakan dan perikanan. 3.

Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan.

4.

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.

5.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/Peternak/ Nelayan.

6.

Program Pemantapan Pemanfaatan Usaha Perhutanan Rakyat.

7.

Program Pengembangan Usaha Perhutanan Rakyat.

6.2.2. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan langkah strategis karena sektor tersebut memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai upaya dalam penciptaan lapangan kerja baru. Dalam masa krisis, usaha skala mikro, kecil, dan menengah telah memperlihatkan ketangguhannya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi kedepan diarahkan untuk memperkuat keberpihakan pada

pemberdayaan

usaha

ekonomi

rakyat

melalui

pertumbuhan

dan

pengembangan usaha yang komprehensif dan terpadu. a. Sasaran Sasaran yang dituju pada kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam tahun 2009–2014 mendatang adalah: 1. Meningkatnya produktivitas dan nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah.


167


2. Berkembangnya usaha mikro di pedesaan atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. 3. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi. 4. Meningkatkan omzet koperasi. 5. Meningkatkan jumlah KSP/USP yang berpredikat sehat. 6. Meningkatkan jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT.

b. Arah Kebijakan Arah kebijakan umum yang akan diterapkan pada pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun-tahun mendatang adalah: 1.

Mengembangkan UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

daerah

dengan

sasaran

penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing. Pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan keterlibatan kaum perempuan. 2.

Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuh kembangkan wirausaha baru yang lebih kreatif untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

3.

Mengembangkan KUMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa dipasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor.

4.

Membangun tatanan kelembagaan dan organisasi Koperasi, meningkatkan kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

c. Program Pembangunan Untuk mencapai sasaran pembangunan yang sesuai arah kebijakan tersebut, maka program-program dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan diimplementasikan pada lima tahun ke depan adalah: 1.

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah

2.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif


168


KUMKM. 3.

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

4.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

6.2.3. Peningkatan Investasi dan Perdagangan Kondisi geografis kabupaten Pidie Jaya yang terbentang di sepanjang jalan negara,

sangat

berpotensi

untuk

meningkatkan

bidang

investasi

dan

perdagangan. Perkembangan nilai Investasi bidang industri yang ada di Kabupaten Pidie Jaya lebih di dominasi oleh industri kecil / industri rumah tangga yaitu sebanyak 827 unit pada tahun 2005. Sama halnya dengan sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan juga memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap PDRB Pidie Jaya. Selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2007, secara rata-rata peranan sektor ini sekitar 5 persen. a. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi dan perdaganan adalah: 1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan penyederhanaan prosedur perizinan dan perdagangan. 2. Berkembangnya investasi melalui fasilitas (PMDN/PMA) maupun investasi non fasilitas. 3. Semakin terciptanya pemerataan investasi secara bertahap sesuai dengan potensi daerah, sehingga peranan investasi terhadap PDRB lebih meningkat agar dapat memicu pertumbuhan perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja. 4. Berkembangnya pasar spesifik produk UKM/IKM.

b. Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan peningkatan investasi dan perdagangan, kebijakan yang ditempuh diarahkan pada upaya: 1. Menjamin kepastian usaha, menjaga hak kepemilikan terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan dan pengaturan yang adil pada mekanisme


169


penyelesaian konflik di bidang investasi. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas di Kabupaten Pidie Jaya berbasis SDA, teknologi dan produk unggulan daerah. 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya guna pengembangan investasi, promosi investasi, pelayanan investasi dan pengawasan pelaksanaan investasi yang berdaya saing. 4. Penyederhanaan sistem dan prosedur. 5. Secara bertahap, mendorong perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan. 6. Peningkatan nilai tambah ekspor secara bertahap terutama dari dominasi bahan mentah ke dominasi barang setengah jadi dan barang jadi disertai upaya pengurangan ketergantungan bahan baku impor. 7. Penguatan kapasitas kelembagaan dalam bentuk pelatihan investasi, tata cara ekspor dan pembinaan secara sinergis, simultan dan berkelanjutan. c. Program Pembangunan Program Pembangunan yang akan ditempuh dalam peningkatan investasi dan perdagangan adalah: 1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Kerjasama Investasi. 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 3. Program Peningkatan Daya Saing Produksi Daerah. 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 5. Program Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.

6.2.4. Peningkatan Daya Saing Pariwisata Pembangunan sektor pariwisata memiliki peranan penting karena disamping sebagai penggerak perekonomian, juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Potensi pariwisata di kabupaten Pidie Jaya secara umum cukup menarik, dan memiliki potensi wisata bahari, benteng pertahanan perang dan tugu Iskandar Muda serta situs-situs sejarah yang dapat dikembangkan untuk di jadikan obyek wisata lokal, nasional dan mungkin ke internasional.

Saat ini berbagai potensi pariwisata di Kabupaten

Pidie Jaya masih belum dikelola secara optimal terutama wisata pantai, wisata


170


budaya sejarah maupun kerajinan rakyat sehingga kemungkinan pengembangan masih terbuka lebar. a. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan sektor pariwisata adalah: 1. Terciptanya penataan dan pengembangan wilayah Pariwisata yang islami serta berwawasan lingkungan. 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk pariwisata yang memiliki daya saing. 3. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Pidie Jaya baik domestik maupun manca negara. 4. Meningkatnya kualitas SDM bidang pariwisata. 5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata. 6. Meningkatnya fungsi kelembagaan pariwisata dan kerjasama promosi. b. Arah Kebijakan Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran pada peningkatan daya saing pariwsata tersebut adalah: 1.

Meningkatkan dan menumbuhkan potensi pariwisata yang ada, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta pelestarian budaya leluhur.

2.

Memberdayakan pengembangan pariwisata dan menggalang peran serta masyarakat dengan cara memposisikan masyarakat sebagai subyek pengembangan pariwisata, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha pariwisata yang kooperatif dan dinamis.

3.

Meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan.

c. Program Pembangunan Program Pembangunan peningkatan daya saing pariwisata di Kabupaten Pidie Jaya pada lima tahun ke depan adalah: 1. Program pengembangan obyek tujuan pariwisata 2. Program pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata 3. Program penataan wilayah dan agenda pariwisata


171


4. Program pengembangan wisata budaya dan agama.

6.2.5. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Stabilitas ekonomi yang semakin membaik dari tahun ke tahun memang dapat mendorong kinerja bidang lainnya. Namun demikian hal tersebut tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja bagi para angkatan kerja di Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk mengatasi masalah meningkatnya jumlah angkatan kerja

pemerintah kabupaten Pidie Jaya perlu melakukan beberapa upaya khususnya untuk menstimulasi munculnya lapangan pekerjaan baru dan mempersiapkan angkatan kerja yang siap pakai, dengan cara memberikan berbagai pelatihan. a. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai berkaitan dengan upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan dalam lima tahun mendatang antara lain: 1. Kenaikan jumlah calon tenaga kerja yang dilatih dan diterima di dunia kerja. 2. Naiknya jumlah penempatan tenaga kerja. 3. Penurunan angka kasus perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. 4. Kenaikan

jumlah

perusahaan

yang

melaksanakan

Undang-undang

Ketenagakerjaan. 5. Menurunnya jumlah tenaga pengangguran secara signifikan. b. Arah Kebijakan Arah Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan dengan: 1. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah akan

menciptakan

iklim

usaha

yang

kondusif

dengan

peningkatan

investasi.Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum serta peningkatan ketersediaan infrastruktur. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan antara lain dengan pelatihan ketrampilan yang berbasis kompetensi. 3. Mengoptimalkan

program-program

perluasan

kesempatan

kerja

yang

dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program Padat Karya Produktif, pengembangan UKM dan sektor informal produktif, koordinasi


172


dengan PJTKI untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri, serta programprogram pengentasan kemiskinan. c. Program Pembangunan Program Pembangunan untuk perbaikan iklim ketenagakerjaan di kabupaten Pidie Jaya pada lima tahun ke depan adalah: 1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 2. Program penempatan dan pengembangan kesempatan kerja. 3. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.

6.3. Bidang Infra Struktur, Sarana dan Prasarana Wilayah Bidang infra struktur, sarana dan prasarana wilayah merupakan faktor pendukung utama terhadap pelaksanaan bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Arah kebijakan bidang ini menyangkut penyediaan sarana phisik seperti; gedung/kator, jalan, sumber daya air, energi dan ketenagalistrikan serta fasilitas umum lainnya.

6.3.1. Peningkatan Prasarana Jalan dan Jembatan Sistem jaringan jalan di Kabupaten Pidie Jaya secara keseluruhan didominasi oleh transportasi jalan raya dan dalam perkembangannya sampai saat ini prasarana

transportasi

telah

ditingkatkan

melalui

program-program

pembangunan jalan dan jembatan serta rehabilitasi jalan dan jembatan yang ada. Secara umum, kendala yang dihadapi sektor transportasi meliputi aspek kapasitas,

kondisi,

jumlah

dan

kuantitas

prasarana

dan

sarana

fisik,

kelembagaan dan peraturan, sumberdaya manusia, teknologi, pendanaan/ investasi, serta manajemen operasi dan pemeliharaan. a. Sasaran Sasaran umum peningkatan prasarana jalan dan jembatan adalah: 1. Terwujudnya pengelolaan prasarana Jalan dan Jembatan pada ruas jalan di wilayah kabupaten Pidie Jaya antara lain: a) Terbinanya pengelolaan sarana dan prasarana trasportasi. b) Tersedianya data Jalan dan Jembatan yang mutakhir c) Bertambahnya bangunan pelengkap Trotoar


173


d) Bertambahnya pohon pelindung tepi Jalan (btg). 2. Terwujudnya peningkatan sistem jaringan Jalan dan Jembatan untuk mendukung

kawasan potensial ekonomi untuk tujuan pengembangan

wilayah ya ng mengakses sumber-sumber produksi komoditi unggulan daerah; 3. Terwujudnya peningkatan daya dukung serta kapasitas ruas Jalan yang baik dan memadai; 4. Terwujudnya aksesibilitas sarana dan prasarana jalan yang menunjang pariwisata, hal ini akan ditandai oleh bertambahnya panjang jalan penunjang pariwisata yang mantap. b. Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan prasarana jalan dan jembatan di kabupaten Pidie Jaya untuk lima tahun kedepan Adalah: 1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan prasarana jalan dan jembatan; 2. Penanganan seluruh ruas jalan dan jembatan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala; 3. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengatasi pertumbuhan lalu lintas; 4. Membangun prasarana transportasi yang medukung pengembangan desa miskin dan daerah terisolasi. 5. Meningkatkan profesionalisme dan SDM bidang penyelenggara prasarana jalan dan jembatan; 6. Membangun sistem jaringan jalan yang menunjang kawasan strategis potensial pembangunan sumber ekonomi masyarakat dan pariwisata; c. Program Pembangunan Untuk mencapai sasaran dan mengimplementasikan arah kebijakan, maka aksi kegiatan dapat dituangkan dalam bentuk Program Pembangunan antara lain: 1. Program pembangunan jalan dan jembatan; 2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan; 3. Program peningkatan/pembangunan jalan lingkungan dan jembatan; 4. Program pengembangan dan tata laksana terkait kebinamargaan.


174


6.3.2. PengembanganTransportasi Darat Angkutan jalan merupakan alat transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pergerakan barang dan manusia, serta mempunyai kontribusi terbesar dalam menampung pangsa angkutan dibandingkan yang lain. a. Sasaran Sasaran yang diharapkan pada pegembangan transportasi darat adalah: 1. Berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas jalan raya; 2. Terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan; 3. Menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas; 4. Terbangunnya isolasi daerah, dan tersedianya jalur produksi pada daerahdaerah pengembangan dan pusat pertumbuhan baru. b. Arah Kebijakan Untuk pencapaian sasaran dalam pengembangan prasarana transportasi darat, dijabarkan beberapa arah kebijakan antara lain: 1. Peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komphrehensif dan terpadu dari berbagai aspek (perencanaan, pembinaan dan penegakan hukum), penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikkan sarana serta izin pengemudi; 2. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi; 3. Peningkatan pembinaan teknis pengguna transportasi yang berkelanjutan; 4. Meningkatkan akses layanan masyarakat pada sumber-sumber produksi pasar dan pusat pertumbuhan baru. c. Program Pembangunan Bebera

Program

Pembangunan

dapat

dilakukan

untuk

pengembangan

transportasi darat, antara lain: 1. Program pengelolaan sarana dan prasarana transportasi darat; 2. Peningkatan standart keselamatan dan keamanan sarana dan prasarana LLAJ; 3. Peningkatan ketertiban, pengawasan lalu lintas dan laik jalan kendaraan bermotor; 4. Pembinaan/peningkatan SDM pengguna transportasi jalan.


175


5. Program pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana,

fasilitas

transportasi dan penataan lalu lintas angkutan jalan.

6.3.3. Pengembangan Transportasi Laut Transportasi

laut

saat

ini

begitu

besar

peranan

bagi

perkembangan

perokonomian Kabupaten Pidie Jaya ke depan. Hal itu harus didukung dengan meningkatnya pelayaran transportasi laut bagi nelayan tradisional dan nelayan modern baik untuk angkutan penumpang dalam negeri maupun luar negeri bahkan untuk transaksi perdagangan ekspor-impor. Bila ditinjau dari kondisi permasalahan saat ini adalah persoalan ini bukan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, meskipun sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang, apalagi dengan terbatasnya dukungan sarana dan prasarana, tingkat aksesibilitas dan kemampuan pendanaan guna pengembangan angkutan laut. a. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai pada pengembangan transportasi laut adalah: 1. Terpenuhinya dermaga/pelabuhan yang standar (TPI dan PPI) bagi produksi perikanan daerah; 2. Berkembangnya sarana dan prasarana transportasi laut. b. Arah Kebijakan Arah kebijakan dari sasaran yang ingin dicapai pada pengembangan transportasi laut adalah: 1. Meningkatkan peran sarana dan prasarana PPI dan TPI; 2. Meningkatkan SDM di bidang transportasi laut c. Program Pembangunan Beberapa Program Pembangunan dalam pegembangan transportasi laut adalah: 1. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas penunjang dermaga/pelabuhan; 2. Pelatihan SDM nelayan dan aparatur bidang kelautan. 6.3.4. Pembangunan Infrastruktur Sumberdaya Air Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, pembangunan di bidang sumber


176


daya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman. Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir, sedangkan pada musim kemarau, kelangkahan air pada beberapa daerah pertanian apabila tidak ditata akan menimbulkan potensi bahaya kekeringan. a. Sasaran Sasaran umum pembangunan sumber daya air adalah: 1.

Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan serta berdaya guna dan berhasil guna;

2.

Terkendalinya potensi konflik air;

3.

Terkendalinya pemanfaatan air tanah;

4.

Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat;

5.

Berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan, terkendalinya pencemaran air, terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut;

6.

Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi dan peran aktif masyarakat;

7.

Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan;

8.

Tersedianya data dan sistem informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses. pulihnya kondisi sumber-sumber air dan prasarana sumber daya air, ketersediaan air baku bagi masyarakat, pengendalian banjir terutama pada daerah perkotaan.

b. Arah Kebijakan Kebijakan dalam pegelolaan sumber daya air diarahkan pada: 1. Sistem pengelolaan sumber daya air yang terencana dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang; 2. Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun dengan sistem rehabilitasi pada areal irigasi yang mengalami kerusakan dan pembangunan jaringan baru;


177


3. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah; 4. Penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung

jawab

masing-masing

pemangku

kepentingan

dengan

memantapkan mekanisme koordinasi, baik antar institusi pemerintah maupun antara institusi pemerintah dengan institusi masyarakat; 5. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan air irigasi. c. Program Pembangunan Untuk mencapai sasaran umum kebijakan di atas maka dilakukan kegiatankegiatan yang tercakup dalam beberapa program, yaitu: 1. Program

Perencanaan

Pengembangan,

Pengelolaan

dan

Konservasi

sumberdaya air; 2. Program operasi, pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi dan perairan umum; 3. Program pembinaan dan pemanfaatan infrastruktur perairan umum; 4. Program penataan kelembagaan pengelolaan sumberdaya air; 5. Program pembangunan sarana prasarana pengairan pengendalian banjir dan pengamanan pantai; 6. Program pengembangan pelayanan air minum perkotaan dan perdesaan.

6.3.5. Percepatan Pemerataan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Kebutuhan akan energi terutama energi listrik yang lebih besar dengan meningkatnya pembangunan diberagai bidang, perlu perencanaan sejak awal sebagai langkah antisipatif. Kondisi yang dihadapi saat ini adalah kurangnya energi listrik dan pemanfaatan energi alternatif (microhidro, biomassa, tenaga surya, tenaga angin) sebagai tenaga listrik yg masih menggunakan BBM. a. Sasaran Arah kebijakan yang harus ditempuh untuk percepatan pemerataan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan adalah: 1. Terpenuhinya kebutuhan energi, terutama energi listrik bagi masyarakat.


178


2. Terbentuknya lembaga-lembaga yang mencari sumber-sumber energi alternatif sebagai pengganti BBM. b. Arah Kebijakan 1. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan energi bagi masyarakat 2. Penguasaan dan pengembangan aplikasi serta tekologi ketenagalistrikan 3. Pengembangan penggunaan energi non BBM. d. Program Pembangunan Guna

pencapaian

sasaran

terhadap

kebijakan

masalah

energi

dan

ketenagalistrikan, melalui program-program sebagai berikut: 1.

Program penguasaan dan pengembangan migas dan energi lainnya serta aplikasi teknologi energi non BBM

2.

Program pengembangan aplikasi serta teknologi ketenagalistrikan.

6.3.6. Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Pemenuhuhan kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan sehat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan perumahan dan permukiman. Permasalahan dan kondisi saat ini masih terbatasnya ketersediaan perumahan dan permukiman yang perlu mendapatkan perhatian untuk pengembangan kedepan. a. Sasaran Pembangunan infra struktur perumahan ditujukan untuk memenuhi ketersediaan tempat hunian bagi masyarakat, dengan sasaran: 1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya akan hunian yang layak dan sehat; 2. Terciptanya masyarakat yang produktif secara ekonomi dan berkemampuan untuk mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat, higynes, harmonis dan berkelanjutan; 3. Tercapainya penurunan luasan kawasan pemukiman kumuh. b. Arah Kebijakan Arah kebijakan pada pembangunan infrastruktur perumahan adalah: 1. Mendorong pembangunan perumahan yang bertumpu pada kemandirian


179


(swadaya) kelompok masyarakat; 2. Percepatan perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; 3. Mendorong pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat marjinal. c. Program Pembangunan Untuk mencapai sasaran dan arah kebijakan sebagaimana disebutkan diatas maka kegiatan-kegiatan pokok akan dilakukan melalui program-prgram sebagai berikut: 1.

Program Pengembangan Perumahan Rakyat;

2.

Program pemukiman lingkungan sehat

6.3.7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai daerah yang baru pemekaran sangat memerlukan fasilitas fisik berupa gedung perkantoran yang representatif terutama untuk setiap satuan kerja perangkat daerah. a. Sasaran Peningkatan sarana dan prasarana gedung/kantor pemerintah ditujukan untuk memenuhi ketersediaan kantor-kantor pemerintah, dengan sasaran: 1.

Terwujudnya kompleks perkantoran pemerintahan yang layak lam rangka peningkatan layanan minimal kepada masyarakat;

2.

Memudahkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD

b. Arah Kebijakan Arah kebijakan yang diinginkan adalah: 1.

Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana kantor pemerintahan;

2.

Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan;

3.

Mewujudkan pembangunan pusat perkantoran yang layak.

c. Program Pembangunan Program Pembangunan yang dapat dilakukan untuk peningkatan sarana dan prasarana gedung pemerintah adalah: 1.

Program pembangunan dan relokasi gedung pemerintah pada pusat perkantoran;


180


2.

Program pengembangan sarana dan prasarana kantor kecamatan, kantor geucik dan balai desa.

6.3.8. Pengembangan Fasilitas Olah Raga Fasilitas olah raga yang memadai sangat dibutuhkan di kabupaten Pidie Jaya, mengingat potensi pemuda daerah cukup berbakat dibidang olah raga serta dalam rangka meningkatkan kegiatan olah raga dan mewujudkan prestasi daerah a. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan pengembangan fasilitas olah raga adalah: 1.

Tersedianya fasilitas olah raga yang memadai;

2.

Terwujudnya atlet berprestasi daerah.

b. Arah Kebijakan Arah kebijakan yang harus ditempuh untuk pengembangan fasilitas olah raga adalah: 1.

Peningkatan penyediaan fasilitas olah raga yang memadai

2.

Pembinaan dan motivasi masyarakat yang sehat dengan berolah raga.

c. Program Pembangunan Dalam upaya pengembangan fasilitas olah raga, ditempuh melalui Program Pembangunan sabagai berikut: 1. Program peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana olah raga; 2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga; 3. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga.

6.4. Bidang Lingkungan Hidup Bidang lingkungan hidup perlu dijaga pelestariannya agar tertata dengan baik melalui perencanaan dan tata ruang wilayah. Arah kebijakan bidang ini menyangkut perencanaan dan pengendalian tata ruang wilayah, penyehatan lingkungan, pengelolaan persampahan, dan pengembangan fasilitas drainase.


181


6.4.1. Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Sebagai kabupaten yang paling muda, Pidie Jaya sangat berpeluang menyusun sejak awal pengendalian tata ruang dan tata wilayah kota kabupaten dan sekitarnya. Tata ruang pusat-pusat pemerintahan, perdagangan, fasilitas umum dan pemukiman harus dirancang dengan baik untuk menuju tata ruang yang indah dan nyaman bagi pemerintah dan rakyatnya terutama terhadap akses pelayanan publik. a. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan pengendalian tata ruang wilayah adalah: 1. Tersedianya produk tata ruang yang sesuai dengan perkembangan wilayah; 2. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata ruang dan wilayah. b. Arah Kebijakan Arah kebijakan pada perencanaan dan pengendalian tata ruang wilayah adalah: 1. Pemerataan dan pemanfaatan ruang yang terpadu dalam mengantisipasi perkembangan penduduk dan perkembangan wilayah pedesaan; 2. Meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang antara perkotaan dan pedesaan; 3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang daerah pedesaan dan perkotaan. c. Program Pembangunan Program Pembangunan yang dapat dilakkan adalah: 1. Perencanaan Tata Ruang; 2. Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

6.4.2. Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan (sanitasi) yang telah dilakukan mengalami banyak kemajuan, namun demikian untuk prasarana dan sarana pengolahan air limbah dasar belum mencapai hasil yang optimal.

a. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai untuk peningkatan penyehatan lingkungan adalah:


182


1.

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana air limbah yang memenuhi syarat;

2.

Membangkitkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat buruknya sanitasi lingkungan.

b. Arah Kebijakan Arah kebijakan pada peningkatan penyehatan lingkungan ditujukan untuk: 1.

Meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana sanitasi di pedesaan;

2.

Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam realisasi pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi.

c. Program Pembangunan Program Pembangunan yang dapat dilakukan untuk peningkatan penyehatan lingkungan adalah: 1. Program pengembangan dan pengelolaan PS sanitasi (air limbah domestik); 2. Program penyuluhan kesehatan lingkungan.

6.4.3. Pengelolaan Persampahan Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan perlu ditangani secara baik sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan sehat. Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Pidie Jaya belum mencapai hasil yang optimal dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan. a. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari pengelolaan persampahan adalah: 1. Meningkatnya pelayanan kebersihan perkotaan; 2. Meningkatkan suasana lingkungan yang baik; 3. Mengembangkan manajemen pengelolaan sampah melalui perencanaan konsep tata lingkungan. b. Arah Kebijakan Arah keijakan yang harus ditempuh pada pengelolaan persampahan adalah: 1. Meningkatkan upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sampah.


183


2. Meningkatkan peranserta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan, serta kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat. c. Program Pembangunan Untuk mencapai sasaran terhadap pengelolaan persampahan, dapat dilakukan melaului Program Pembangunan: 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Kebersihan (persampahan). 2. Program Peningkatan Kebersihan dan Pertamanan. 6.4.4. Pengembangan Fasilitas Drainase Kemampuan drainase untuk menyalurkan air limah rumah tangga perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupeten Pidie Jaya, karena daerahnya termasuk rawan banjir. a. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan fasilitas drainase ini adalah: 1. Menurunnya daerah genangan akibat hujan. 2. Tersedianya drainase yang memenuhi syarat dan mendukung tata kelola lingkungan dan keindahan kawasan perkotaan serta perdesaan. b. Arah Kebijakan Arah kebijakan yang harus ditempuh untuk pengembangan fasilitas drainase adalah: 1. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam mencapai sasaran pembangunan drainase guna pengendalian banjir. 2. Mempersiapkan segala sumberdaya pada pengelolaan sistem drainase. c. Program Pembangunan Dalam upaya pengembangan fasilitas drainase,

ditempuh melalui Program

Pembangunan sabagai berikut: 1. Program pengembangan dan normalisasi saluran drainase lingkungan pemukiman. 2. Program pembangunan dan pemeliharaan turap, talud dan bronjong.


184


6.5. Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Penyelenggaraan Syariat Islam Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan merupakan prioritas pembangunan nasional yang termasuk urusan wajib, dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah. Untuk masyarakat Aceh khususnya kabupaten Pidie Jaya yang 100 persen masyarakatnya beragama Islam, maka bidang keagamaan ini menjadi hal penting.

6.5.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, dimana saat ini dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar: pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, dalam menghadapi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar output-nya mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan penyesuaian untuk mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, dengan memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, serta yang berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaktidaknya selama 9 tahun. Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, yaitu; kurangnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, kurangnya relevansi pendidikan, dan tidak meratanya penempatan dan kebutuhan tenaga pengajar serta jumlah tenaga pengajar masih kurang

a. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan akses pendidikan yang berkualitas pada lima tahun ke depan adalah:


185


1. Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah dengan indikator antara lain: a)

Kenaikan rata-rata Nilai Ujia Nasional SD, SLTP dan SLTA

b)

Kenaikan jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri

c)

Kenaikan jumlah siswa SMK yang lulus dan mendapat pekerjaan

2. Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan; 3. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan usia dini, dasar dan menengah; 4. Terbentuknya sekolah unggulan di setiap kecamatan. b. Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat akan dilaksanakan sebagai berikut: 1.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen melalui: a) Peningkatan kualitas pendidikan secara profesional yang bermuara pada peningkatan kualitas kelembagaan; b) Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja; c) Meningkatkan layanan pendidikan ketrampilan bagi anak luar biasa agar dapat hidup mandiri;tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

2.

Kebijakan pemerataan kesempatan Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang brmutu dengan: a) Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; b) Peningkatan sarana prasarana; c) Peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah.

c. Program Pembangunan Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut, langkah-langkah yang akan ditempuh dijabarkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :


186


1. Program Pendidikan Pra Sekolah (Usia Dini – TK). 2. Program Pendidikan Dasar. 3. Program Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruhan. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan. 5. Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS). 6. Program Pembinaan Tenaga Kependidikan. 7. Program penunjang pengembangan pendidikan dan kebudayaan. 8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 6.5.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Upaya mencapai keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi keluarga-keluarga miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun faktor ketidak tahuan masyarakat dalam menyikapi kesehatan, harus menjadi perhatian utama semua pihak khususnya pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Dalam bidang kesehatan, kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan

kesehatan

dasar,

yaitu

Puskesmas

yang

diperkuat

dengan

Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling, telah didirikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, karena masalah biaya dan jarak transportasi. Masalah pembangunan kesehatan yang masih dihadapi saat ini adalah; belum meratanya jangkauan pelayanan kesehatan khususnya bagi keluarga miskin di pedesaan dan adanya beberapa penyakit menular serta bencana yang berpotensi menjadi masalah luas pada kesehatan masyarakat.


187


a. Sasaran Sasaran kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi, penurunan prevalensi gizi kurang, dan peningkatan pengamatan kasus gizi. 3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, cakupan sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang bisa diakses masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit. 4. Meningkatkan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keamanan obat dan makanan, mutu obat dan perbekalan kesehatan serta pemerataan distribusinya, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya NAPZA serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya, serta meningkatkan kualitas dan keanekaragaman tanaman obat, peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat obat bahan alam Indonesia. 5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan cakupan posyandu ke arah kemandirian. b. Arah Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada: 1. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan. 2. Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin 3. Peningkatan kualitas,kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan. 4. Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat. 5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan. 6. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan. 7. Pengembangan manajemen bidang kesehatan.


188


c. Program Pembangunan Dalam rangka untuk mencapai sasaran tersebut Program Pembangunan yang dilaksanakan adalah: 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan. 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 4. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. 5. Program Lingkungan Sehat dan Promosi Kesehatan. 6. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan. 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.

6.5.3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya yang hampir 100 persen penduduknya beragama islam, perlu meningkatkan kualitas pengamalan beragama, hal ini mengandung maksud bahwa kehidupan masyarakat dalam hal beragama dan bersosial, hendaknya menganut prinsip saling menghargai dan menghormati pemahaman pelaksanaan syariat islam yang tidak bertentangan dengan Alqur’an dan Assunnah Rasulullah Muhammad SAW dengan tanggungjawab sosial yang tinggi. Untuk itu, Pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dalam hal berinteraksi secara sosial, seyogianya didasarkan pada nilai-nilai keagamaan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable). Di samping itu, perlu jaminan agar masyarakat dapat melakukan kegiatannya secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Kehidupan masyarakat dalam hal beragama dan bersosial di Kabupaten Pidie Jaya , sudah cukup seperti yang diharapkan. Pengamatan menunjukkan, bahwa dalam

kehidupan

sehari-hari,

masih

dijumpai

persoalan-persoalan

yang

bersumber pada pemahaman yang bervariatif dalam beragama dan berinteraksi secara sosial. Berkenaan dengan keagamaan, masih sering dijumpai konflikkonflik horizontal ,beda pendapat dan pemahaman yang masih dapat dilakukan rujukan dan pendekatan aqidah. Sementara yang berkaitan dengan masalah sosial juga masih sering ditemui perilaku-perilaku masyarakat yang tidak sejalan


189


dengan agama dan keyakinan mereka, dengan demikian pemahaman syariat Islam dan sosial dalam beragama masih perlu pembinaan dan pengarahan.

b. Sasaran Sasaran agar terciptanya kondisi yang kondusif dalam hal pemahaman syariat Islam yang berkualitas dan sosial antar umat beragama dalam lima tahun ke depan adalah: 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan penyelenggara syariat Islam. 2. Meningkatkan

kesadaran

dan

pemahaman

terhadap

pentingnya

penyelenggaraan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari 3. Meningkatkan

peranserta

tokoh-tokoh

masyarakat

dan

ulama

untuk

mendukung terlaksananya syariat Islam dalam kehidupan sosial. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggara syariat Islam yang berkearifan local dan memahami adat-istiadat daerah. c. Arah Kebijakan Secara umum kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya diarahkan kepada upaya minimalisasi konflik sosial keagamaan dan peningkatan kualitas pemahaman

syariat islam dan hubungan sosial melalui

berbagai program yang mampu meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Sedangkan secara spesifik kebijakan peningkatan kualitas pemahaman syariat islam dan hubungan sosial dalam beragama diarahkan pada: 1. Penyempurnaan masyarakat

berbagai

dalam

kebijakan

mendapatkan

yang

merintangi

pemahaman

syariat

aksesibilitas Islam

yang

komprehensif. 2. Meningkatkan

kualitas

aparatur

dan

pelayanan

syariat

Islam

bagi

masyarakat. 3. Mengoptimalkan fungsi pengawasan syariat islam melalui Satpol PP dan WH 4. Mengotimalisasikan informasi tentang syariat Islam dan aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan tempat-tempat ibadah dan pengajian.

c. Program Pembangunan Berpijak dari sasaran dan arah kebijakan, maka program peningkatan Kualitas pemahaman syariat islam dan hubungan sosial dalam beragama tetap akan


190


berpegang pada akar permasalahan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada. Tidak semua permasalahan mampu dijawab melalui berbagai program yang dirancang hanya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten saja, tetapi diperlukan kerjasama dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Selama 5 (lima) tahun ke depan langkah kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan kualitas pemahaman syariat islam dan hubungan sosial dalam beragama di Kabupaten Pidie Jaya dituangkan dalam program-program sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Syariat. 2. Program pembinaan dan pengembangan Syariat Islam 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Syariat Islam. 4. Program Peningkatan Kualitas Aparatur Penyelengara Syariat Islam.

6.6. Bidang Perlindungan Sosial Bidang perlindungan sosial merupakan masalah yang krusial yang harus diurus oleh pemerintah daerah kabupaten Pidie Jaya, karena menyangkut dengan kondisi ekonomi masyarakat ditengah-tengah krisis global, juga pasca gempa dan tsunami. Pada bidang ini mencakup beberapa aspek pembangunan antara lain; peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan peran perempuan, perlindungan perempan dan anak serta pembangunan bidang lainnya menyangkut pengamanan sosial.

6.6.1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari berbagai pembangunan di suatu daerah. Indikasi suatu masyarakat dikatakan sejahtera secara sosial, adalah apabila di daerah tersebut sudah tidak dijumpai lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain: keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, ketunasusilaan, bencana alam dan konflik sosial, penyandang cacat, gelandangan dan pengemis, anak nakal dan korban narkotika, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, dan fakir miskin.

a. Sasaran Kebijakan


191


Sejalan dengan permasalahan di atas, sasaran dalam program pembangunan seyogianya berfokus pada upaya untuk menanggulangi dan menurunkan jumlah penduduk yang terperangkap dengan fenomena PMKS, dengan rincian sasaran yang dimaksud adalah: 1. Menurunkan jumlah penyandang PMKS dari tahun ke tahun. 2. Memberdayakan para penyandang PMKS untuk

melaksanakan Usaha

Sosial Ekonomi Produktif (USEP); 3. Meningkatkan program dan kegiatan pemberdayaan dan bantuan terhadap korban bencana alam, terutama penanganan pasca bencana; 4. Meningkatkan program dan kegiatan pemberdayaan dan bantuan terhadap keluarga pra-sejahtera dan keluarga miskin. b. Arah Kebijakan Bila kita lihat kompleksitas PMKS dan kerentanan yang ada pada setiap proses upaya penanganannya, maka akan kita sadari bahwa pemecahan masalah ini tidak bisa dilakukan secara sektoral. Tetapi multi dimensi dalam program lintas pembangunan yang menyangkut sinergitas peran pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Secara umum kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan pada upaya penurunan PMKS. Sedangkan secara spesifik kebijakan yang berkenaan dengan PMKS diarahkan pada: 1. Penampungan sementara terhadap para PMKS dan melakukan upaya pemberdayaan usaha dan pembinaan keterampilan dan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga sosial yang ada di daerah dalam pembinaan USEP. 3. Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga sosial di daerah untuk meringankan dan mengatasi penderitaan para korban bencana alam. 4. Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga sosial untuk mencegah dan mengatasi permasalahan sosial. 5. Peningkatan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan dana-dana bantuan. c. Program Pembangunan


192


Dengan berpijak pada sasaran dan arah kebijakan, maka program penurunan jumlah penduduk yang menyandang PMKS tetap akan berpegang pada akar permasalahan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada. Tidak semua permasalahan mampu dijawab melalui berbagai program yang dirancang hanya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten saja, tetapi diperlukan kerjasama dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Selama 5 (lima) tahun kedepan langkah kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pidie Jaya dituangkan dalam programprogram sebagai berikut: 1. Program

Pemberdayaan

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS). 2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 4. Program Bantuan Kesejahteraan Sosial.

6.6.2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kemiskinan merupakan masalah kompleks sebagai akibat dari berbagai faktor yang

saling

berhubungan,

antara

lain:

tingkat

pendapatan,

kesehatan,

pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, dimana ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program

yang

khusus

ditujukan

untuk

mengatasi

masalah

kemiskinan

diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Dalam upaya Pengentasan Kemiskinan, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain: 1. Memberikan bantuan modal usaha melalui pinjaman lunak; 2. Peningkatan akses pada masyarakat miskin;


193


3. Pendampingan Program

Program,

Pengembangan

Pemberdayaan Kecamatan

Masyarakat,

(PPK),

pendampingan

Pendampingan

Program

Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan kegiatan PNPM Mandiri; 4. Penunjang OPK Raskin dan pembinaan Usaha Mandiri. Kebijakan pengurangan subsidi BBM menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang berakibat pada turunnya daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Program dana kompensasi (BLT) untuk penanggulangannya telah

berjalan dengan baik di Kabupaten Pidie Jaya. Dengan mempertimbangkan dampak dari pengurangan Subsidi BBM akan dilakukan upaya-upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran dalam jangka pendek diantaranya dengan program padat karya dan lebih mengoptimalkan kerjasama dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. a. Sasaran Sasaran penanggulangan kemiskinan terkait dengan sasaran kebijakan adalah: 1. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan; 2. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha ; 3. Terbukanya akses permodalan dalam menciptakan dan mengembangkan usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan kapasitas kelompok masyarakat (Pokmas) dalam mengelola usaha baik secara mandiri maupun kolektif; 4. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup. b. Arah Kebijakan Secara umum kebijakan pembangunan pemerintah Pidie Jaya diarahkan pada: 1.

Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan. Peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada;

2.

Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang harmonis


194


antar pelaku produksi, adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta peningkatan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup minimal; 3.

Pengembangan potensi wilayah baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;

4.

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses dan meningkatkan peluang kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan basis mata pencahariannya.

c. Program Pembangunan Program-program

yang

akan

diimplementasikan

dalam

penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya adalah: 1.

Program gardu taskin;

2.

Program pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin;

3.

Program pengembangan Usaha Ekonomi Produktif bagi masyarakat Miskin;

4.

Program pengembangan Infrastruktur perdesaan bagi masyarakat miskin;

5.

Program peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.

6.6.3. Peningkatan Peran Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak Pembangunan yang ditujukan pada kedudukan dan peranan perempuan diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, agar kualitas hidup perempuan dapat ditingkatkan sehingga mampu menjadi mitra sejajar dengan laki-laki. Kebijakan ini dilakukan secara lintas bidang dan program, lintas lembaga dan lintas daerah. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk melaksanakan

kebijakan

tersebut

adalah

dengan

mengupayakan

pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) pada kebijakan dan program pembangunan. Langkah ini dilakukan di setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.


195


Salah satu permasalahan pembangunan sosial dan budaya adalah masih rendahnya kedudukan dan peranan perempuan di sebagian besar bidang kehidupan dan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan gender. b. Sasaran Kebijakan Sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada lima tahun ke depan dalam rangka

peningkatan

kualitas

kehidupan

dan

peran

perempuan

serta

kesejahteraan dan perlindungan anak adalah: 1. Peningkatan kualitas kehidupan dan Peran Perempuan; 2. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak c. Arah Kebijakan Dalam kondisi yang bersifat kultural dan bersifat struktural, diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, diperlukan kemauan politik yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta peduli anak. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan adalah: 1.

Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan;

2.

Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;

3.

Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta advokasi kepada korban trafficking dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

4.

Mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menyelenggarakan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;

5.

Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;

6.

Pendampingan dalam rangka pemberdayaan perempuan


196


d. Program Pembangunan Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mendukung peningkatan kualitas dan kehidupan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Peran Perempuan; 2. Program Perlindungan Anak; 3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

6.6.4. Pengembangan Ketahanan Budaya Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam kondisi seperti itu, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif. Untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, perilaku budaya seperti kehalusan budi dalam pergaulan, rasa keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan hakekat nilai-nilai penting yang harus ada didalam interaksi setiap manusia. Terjadinya pergeseran nilai budaya dan masuknya budaya asing dapat menimbulkan benturan nilai ketahanan budaya. Dengan kuatnya budaya masyarakat diharapkan akan mempunyai kekuatan dalam menyelesaikan masalah dan membangun masa depan yang lebih baik. Pembangunan bidang kebudayaan di Kabupaten Pidie Jaya saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain; masih belum optimalnya upaya penyelamatan dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai aset peninggalan sejarah, belum optimalnya apresiasi karya seni budaya daerah, dan masih rendahnya perhatian terhadap pelestarian budaya spiritual. a. Sasaran Agar tercipta kondisi yang kondusif dalam hal mempertahankan budaya lokal dalam lima tahun ke depan, caranya melalui inventarisasi dan pembinaan budaya yang bersumber pada nilai luhur daerah dan pelestarian nilai-nilai luhur


197


budaya dengan cara selalu berpartisipasi dalam acara-acara pameran seni dan budaya baik regional maupun nasional. Sasaran tersebut mempunyai rincian: 1. Mengangkat dan meningkatkan kualitas budaya dengan kearifan local; 2. Berpartisipasi aktif dalam setiap acara pameran seni dan budaya; 3. Meningkatkan peran tokoh-tokoh masyarakat dan agama dalam kehidupan seni dan budaya; 4. Meningkatkan dan menggali kembali seni budaya Aceh yang Islami. b. Arah Kebijakan Secara umum kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya berhubungan dengan bidang ini diarahkan pada upaya revitalisasi budaya lokal yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa. Secara spesifik kebijakan yang berkaitan dengan bidang ini diarahkan pada: 1. Reaktualisasi

nilai-nilai

budaya

daerah

sebagai

salah

satu

dasar

pengembangan etika pergaulan sosial. 2. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah. 3. Berkembangnya potensi ekonomi lokal yang berbasiskan pengembangan budaya. c. Program Pembangunan Arah kebijakan dalam Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dijabarkan dalam program-program sebagai berikut: 1. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya. 2. Program Pembinaan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya. 3. Program Pengelolaan Keragamanan Budaya


198


BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Program Pembangunan Daerah Percepatan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah menyusun berbagai program pembangunan daerah. Program-program tersebut merupakan bagian terpenting dan relevan dengan cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Dalam penetapan program pembangunan daerah, kepala pemerintah daerah harus tetap mengacu kepada Permendagri 59 tahun 2007 yang menyangkut fungsi dan urusan pemerintahan. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota, antar desa, antar kota dan desa, antar sektor, serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan tertinggal, daerah terpencil, daerah

minus,

sehingga

terwujudnya

pembangunan

yang

berwawasan

lingkungan, serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Mengacu pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Aceh yang tercantum pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2007

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Aceh 2007-2012, antara lain adalah Pengamalan

ajaran Islam secara kaffah; pengembangan good

governance dan clean government; Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

peningkatan

kemampuan

keuangan;

pengembangan

pusat

keunggulan ilmu pengetahuan dan reformasi sistem politik. Secara kewilayahan, pembangunan daerah harus didasarkan pada penataan ruang dan penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan adanya isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dibagi menjadi enam bidang prioritas pembangunan daerah sebagaimana prioritas pembangunan provinsi dan Nasional yaitu :


199


1. Bidang Ekonomi 2. Bidang Infrastruktur 3. Bidang Pendidikan 4. Bidang Kesehatan 5. Bidang Sosial Budaya dan Agama 6. Bidang Pemerintah Umum dan Politik Program pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Pidie Jaya, Program Pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya mengacu Permendagri No 59 tahun 2007 yang terdiri dari 9 fungsi pemerintahan. Adapun program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya antara lain adalah :

7.1.1. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama dalam rangka memenuhi hajat kehidupan masyarakat. Namun kondisi ekonomi masyarakat terpengaruhi dampak krisis ekonomi global, sehingga terjadinya penurunan tingkat daya beli yang berdampak pula turunnya pertumbuhan ekonomi tahun 2008 bila dibandingkan dengan tahun 2007. Untuk mengatasi hal tersebut perlu upaya konkrit yang harus dilakukan guna pemulihan kondisi ekonomi dengan mendorong pertumbuhan terutama dari sektor komoditi unggulan atau non migas yang selama ini memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB. Kondisi lainnya adalah masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang harus dilakukan dengan upaya pemberian kesempatan memperoleh pekerjaan terutama dengan membangunn sektor ril dan sektor pertanian secara terpadu yang merupakan sarana yang akurat untuk membangun lapangan pekerjaan baru terutama bagi masyarakat miskin dan pengangguran. Berdasarkan fenomena di atas maka prioritas program


200


pembangunan yang akan dilakukan untuk 5 (lima)

tahun ke depan adalah

sebagai berikut: 1. Pertanian Urusan pertanian diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1. Program peningkatan kesejahteraan Petani; 2. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan; 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; 4. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; 5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan; 6. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan; 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; 8. Program peningkatan produksi hasil peternakan; 9. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; dan 10. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan; 2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; 3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; 4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; 5. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan.

3. Kelautan Dan Perikanan Urusan kelautan dan perikanan diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi; 1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 2. Program

pemberdayaan

masyarakat

dalam

pengawasan

dan

pengendalian sumber daya Kelautan; 3. Program

peningkatan

kesadaran

dan

penegakan

hukum

dalam

pendayagunaan sumberdaya laut; 4. Mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut;


201


5. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat; 6. Program pengembangan budidaya perikanan; 7. Program pengembangan perikanan tangkap; 8. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan; 9. Program optimalisasi pengelola dan pemasaran produksi perikanan; dan 10. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

4. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif; 2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah. 3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan 4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

5. Tenaga Kerja Urusan tenaga kerja diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 2. Program peningkatan kesempatan kerja; dan 3. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

6. Perhubungan Urusan perhubungan diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ); 3. Program peningkatan pelayanan angkutan; 4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; 5. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; dan 6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.


202


7. Penanaman Modal Daerah Urusan penanaman modal daerah diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; 2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; dan 3. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

8. Perdagangan Urusan perdagangan diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor; 3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri; dan 4. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

9. Kehutanan Urusan kehutanan diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan; 2. Program rehabilitasi hutan dan lahan; 3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; dan 4. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan.

10. Perindustrian Urusan perindustrian diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi; 2. Program pengembangan industri kecil dan menengah; 3. Program peningkatan kemampuan teknologi industri; dan 4. Program pengembangan sentra - sentra industri potensial.

11. Energi Dan Sumber Daya Mineral Urusan energi dan sumber daya mineral diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan; dan 2. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;


203


12.

Transmigrasi

Urusan transmigrasi diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. program pengembangan wilayah transmigrasi; 2. program transmigrasi lokal;

7.1.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan 1. Pendidikan Urusan Pendidikan diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program pendidikan anak usia dini; 2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; 3. Program pendidikan menengah; 4. Program pendidikan non-formal; 5. Program pendidikan luar biasa; 6. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 7. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan; 8. Program manajemen pelayanan pendidikan.

2. Pemuda dan Olah Raga Urusan pemuda dan olah raga diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1. Program peningkatan peran serta kepemudaan; 2. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; 3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga; 4. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; dan 5. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

3. Perpustkaan Urusan perpustakaan diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1. Program peningkatan untuk perpustakaan sekolah dari tingkat SD,SMP dan SMA serta Sekolah Kejuruan; 2. Program pengembangan perpustakaan keliling; 3. Program Pembangunan perpustakaan Daerah;


204


7.1.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan 1. Kesehatan Urusan kesehatan diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1. Program obat dan perbekalan kesehatan; 2. Program upaya kesehatan masyarakat; 3. Program pengawasan obat dan makanan; 4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 5. Program perbaikan gizi masyarakat; 6. Program pengembangan lingkungan sehat; 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; 8. Program standarisasi pelayanan kesehatan; 9. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin; 10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; 11. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 12. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 13. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; 14. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; 15. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia; 16. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; dan 17. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera diprioritaskan pada program pembangunan meliputi : 1. Program keluarga berencana; 2. Program kesehatan reproduksi remaja; 3. Program pelayanan kontrasepsi; 4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;


205


5. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; 6. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; 7. Program

peningkatan

penanggulangan

narkoba,

PMS

termasuk

HIV/AIDS; 8. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; dan 9. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

7.1.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pelayanan Umum 1. Perencana Pembangunan Urusan perencanaan pembangunan diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1. Program pengembangan data/informasi; 2. Program kerja sama pembangunan; 3. Program pengembangan wilayah perbatasan; 4. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 5. Program

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

pembangunan daerah; 6. Program perencanaan pembangunan daerah; 7. Program perencanaan pembangunan ekonomi; 8. Program perencanaan sosial budaya; 9. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam; dan 10. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

2. Pemerintahan Umum Urusan pemerintah umum diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;

2.

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah;

3.

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;


206


4.

Program

pembinaan

dan

fasilitas

pengelolaan

keuangan

kabupaten/kota; 5.

Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa;

6.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;

7.

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;

8.

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan;

9.

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;

10. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; 11. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; 12. Program penataan peraturan perundang-undangan; 13. Program penataan daerah otonomi baru; dan 14. Program Pelayanan Umum.

3. Kepegawaian Urusan kepegawaian diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1.

Program pendidikan kedinasan;

2.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dan

3.

Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

4. Syariat Islam Untuk Syariat Islam diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1.

Program pembinaan dan pengembangan syariat Islam;

2.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pelaksana syariat islam;

3.

Pengembangan sistem informasi pelaksanaan syariat islam; dan

4.

Program peningkatan kualitas kelmbagaan syariat islam.

5. Statistik Urusan statistik diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1.

Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah;

2.

Program data based daerah


207


6. Kearsipan Urusan kearsipan diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1.

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan;

2.

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;

3.

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan;

4.

Program peningkatan kualitan pelayanan informasi.

7. Komunikasi dan Informatika Urusan komunikasi dan informatika diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1.

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;

2.

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;

3.

Program fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;

4.

Program kerja sama informasi dan media massa.

7.1.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Ketertiban dan Ketentraman 1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

2.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;

3.

Program pengembangan wawasan kebangsaan;

4.

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;

5.

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;

6.

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);

7.

Program pendidikan politik masyarakat; dan

8.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.


208


7.1.6.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup

1. Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Penata Ruang diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program perencanaan tata ruang; 2. Program pemanfatan ruang; 3. Program pengendalian pemanfatan ruang.

2.

Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 4. Program rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam; 5. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 6. Program peningkatan pengendalian polusi; 7. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasankawasan konservasi laut dan hutan; 8. Program pengendalian kebakaran hutan; 9. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir laut; dan 10. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ).

3. Pertanahan Urusan pertanahan diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah; 2. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan; 3. Program pengembangan sistem informasi pertanahan;


209


7.1.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Perlindungan Sosial 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1. Program

keserasian

kebijakan

peningkatan

kualitas

anak

dan

perempuan; 2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; 5. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

2. Sosial Urusan sosial diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; 2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 3. Program pembinaan anak terlantar; 4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; 5. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo; 6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); dan 7. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

3. Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan

kependudukan

dan

cacatan

sipil

diprioritaskan

pada

program

pembangunan yang meliputi: 1. Program penataan administrasi kependudukan; 2. Program pengembangan mobilitas penduduk.


210


7.1.8.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum

1. Pekerjaan Umum Urusan pekerjaan umum diprioritaskan

pada

program pembangunan

yang

meliputi : 1. Program pembangunan jalan dan jembatan; 2. Program peningkatan jalan dan jembatan; 3. Program pembangunan saluran drainase / gorong – gorong; 4. Program pembangunan turap / talud / bronjong; 5. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan; 6. Program rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong; 7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawa dan jaringan pengairan lainnya; 9. Program pengembangan kenerja pengelolaan air minum dan air limbah; 10. Program pengendalian banjir; 11. Program pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh; dan 12. Program pembangunan infrastruktur perdesaan. 2. Perumahan Urusan perumahan diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program pembangunan perumahan; 2. Program lingkungan sehat perumahan; 3. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; dan 4. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

7.1.9. Program Prioritas Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata dan Budaya 1. Pariwisata Urusan pariwisata diprioritas pada program pembangunan yang meliputi : 1. Program pengembangan pemasaran pariwisata; 2. Program pengembangan destinasi pariwisata; 3. Program pengembangan kemitraan


211


2. Kebudayaan Urusan Kebudayaan diprioritaskan pada program pembangunan yang meliputi: 1. Program pengembangan nilai budaya; 2. Program pengelolaan kekayaan budaya; 3. Program pengelolaan keragaman budaya; dan 4. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Semua program prioritas pembangunan dilaksanakan oleh SKPD – SKPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya. Program tersebut dapat dilaksanakan sesuai target lima tahun berdasarkan visi dan misi kepala pemerintah daerah terpilih tahun 2009 - 2014. 7.2. Program Lintas SKPD Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Program –program seperti Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi, Program perbaikan proses politik dan Program perencanaan pembangunan partisipatif memerlukan suatu rumusan kerja yang lebih kompleks. Hal ini menyangkut masalah aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, siapa yang melakukan pembiayaan serta siapa yang bertanggung jawab bila program misalnya dalam posisi multi years. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontraproduktif dengan program yang dilakukan. 7.2.1. Program SKPD Program SKPD ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis, baik SKPD yang berbentuk Badan, Dinas dan Kantor. Program – program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program SKPD ini

lebih mudah, khususnya didalam pengorganisasiannya. Hal ini

mengingat program SKPD ini hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu. Program masing-masing SKPD dapat dilihat pada matrik yang ditampilkan pada lampiran I.


212


7.2.2. Program Kewilayahan Dalam program kewilayahan ini dilakukan pada program-program yang bukan hanya berbasis pada satuan kerja yang ada, tetapi bisa lintas satuan kerja dan wilayah. Upaya pencegahan dan pengendalian banjir, pengembangan kawasan manggrove, serta pengembangan energi alternatif merupakan isu yang harus ditangani secara wilayah. Jika hal itu hanya ditangani dengan pendekatan sektoral maka, problematika yang ada tidak bisa diselesaikan secara efektif dan efisien. Program kewilayahan menggambarkan bagaimana daerah harus terus melakukan kerjasama dengan daerah lain (inter-regional network).

Dengan

memiliki jaringan dengan daerah lain yang baik, maka diharapkan pelayanan publik semakin baik.

7.3. Rencana Kerja 7.3.1. Rencana Kerja Kerangka Regulasi Rencana kerja kerangka regulasi adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengkondisikan suatu program dengan membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program.

Hal ini terkait dengan fungsi

pemerintah yakni stabilisasi, distribusi dan alokasi. Dengan membuat kerangka regulasi ini peran pemerintah akan semakin efisien, dimana suatu program tidak harus dibebankan secara menyeluruh pembiayaan dan eksekusinya kepada pemerintah.

7.3.2 Rencana kerja Kerangka Pendanaan Hal yang dimaksud dengan rencana kerja kerangka pendanaan adalah bagaimana

suatu

pemerintah

daerah

mampu

membuat

rencana

berdasarkan perkiraan jumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah.

kerja

Dengan

demikian rencana kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini sangat tergantung kepada jumlah dan struktur anggaran yang dimiliki. Oleh karena itu, rencana kerja yang berbasis kerangka pendanaan sangat kaku dan tegantung jumlah dana. Diharapkan dimasa mendatang, rencana kerja yang berbasis kerangka pendanaan ini akan semakin berkurang. Dengan kata lain, rencana kerja yang


213


dibuat pemerintah daerah lebih banyak berdasarkan kerangka regulasi, sedangkan pembiayaan/pendanaan lebih banyak dibiayai oleh pihak ketiga maupun masyarakat sendiri.


214


BAB VIII PENUTUP

8.1. Program Transisi Penyusunan RPJMD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang petunjuk penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM),

maka

dalam

penyusunan program ditambahkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah priode RPJM Kabupaten Pidie Jaya berakhir. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada masa akhir jabatan Kepala Daerah, maka dapat dimuat rancangan program indikatif 1 (satu) tahun setelah masa berakhir jabatan Kepala Daerah.

8.2. Kaidah Pelaksanaan 8.2.1. RPJMD sebagai Panduan Bagi SKPD dalam Penyusunan

Renstra RPJMD Kabupaten Pidie Jaya merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah dibuat oleh pemerintah Daerah untuk priode tahun 2009-2014. Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Pidie Jaya dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda), dan DPRD Kabupaten Pidie Jaya. Dalam penyusunan Renstra bagi masing-masing SKPD Kabupaten Pidie Jaya di haruskan untuk

berpedoman kepada RPJMD ini. Untuk hal tersebut, agar

program-program yang direncanakan dalam Renstra SKPD dapat diintegrasikan dengan RPJMD, sehingga visi dan misi Kabupaten Pidie Jaya diharapkan pada tahun 2014 dapat dicapai secara optimal.

8.2.2 RPJMD sebagai landasan acuan menyusun RKPD RPJMD Kabupaten Pidie Jaya ini akan digunakan dalam penyusunan RKPD. Dalam Penyusunanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pidie Jaya yang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, penyusunannya diharuskan berpedoman kepada RPJMD dan RPJP Pidie Jaya. Hal tersebut, dikarenakan implementasi BAPPEDA KABUPATEN PIDIE JAYA

215


dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Pidie Jaya. 8.2.3

Dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan RPJMD, RKPK Atas Kinerja 5 (lima) tahunan dan tahunan.

Penyusunan RKPK Pidie Jaya menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Renja (Rencana Kerja) SKPD. Penyusunan Renja SKPD dilakukan menggunakan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Keberadaan RKPD merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun Anggaran berikutnya. Sedangkan Renja SKPD harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKASKPD). RPJM Kabupaten Pidie Jaya merupakan dasar evaluasi dalam laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan. RPJM Kabupaten Pidie jaya Tahun

2009-2014

pelaksanaan

atas

merupakan kinerja

lima

indikator tahunan

dalam

proses

dan

tahunan,

evaluasi sehingga

laporan dapat

meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Tahun 2014.


216

Lampiran

MATRIK PROGRAM KERJA RPJMD KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014 VISI

: Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya Yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro-Rakyat

MISI 1

: Membangun dan memperbaiki kredibilitas, kapasitas manajemen dan kinerja aparatur Pemerintah Daerah. INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS

NO

KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN

SKPD KERANGKA ANGGARAN

1

Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik

1

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Tersusunnya Rancangan Perda rakyat daerah

Terlaksananya rapat

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Terlaksananya dialog dengan masyarakat

Terlaksananya kunjungan kerja ke Pidie Jaya dengan baik

Terlaksananya rapat Terlaksananya koordinasi Terlaksananya peringatan HUT Pidie Jaya

SUMBER PENDANAAN

600

APBK

Hearing/ dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Sek.DPRK Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

750

APBK

Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan

PAGU INDIKATIF (Jutaan)

Sek.DPRK

Rapat- rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat- rapat Paripurna

Terserapnya aspirasi masyarakat

Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota dewan

KERANGKA REGULASI

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRK

Sek.DPRK

1.395

APBK

Sek.DPRK Sek.DPRK

1.200 1.025

APBK APBK

Sek.DPRK

725

APBK

Sek.DPRK

700

APBK

Sek.DPRK

4.975

APBK

630

APBK

Dialog/Audiensi dengan TokohTokoh Masyarakat, Sekdakab Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Peringatan HUT Kab. Pidie Jaya

Sekdakab

Sekdakab

395

1.000

APBK

APBK

Sekdakab

600

APBK

Sekdakab

520

APBK

INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS NO

KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


3

Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

KERANGKA REGULASI


SUMBER PENDANAAN

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sekdakab

340

APBK

Tersusunnya LAKIP

Penyusunan LAKIP Kabupaten Sekdakab

600

APBK

Tersusunnya Standar Satuan Harga

Penyusunan Standar Satuan Harga

PPKAD

522

APBK

Tersusunnya Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Sistem Prosesdur PPKAD Pengelolaan Keuangan Daerah

270

APBK

PPKAD

360

APBK

PPKAD

247

APBK

PPKAD

237

APBK

PPKAD

270

APBK

APBK

4

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

PPKAD

305

APBK

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang PPKAD Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

270

APBK

Terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya data tentang WP, RW dan PBB Terlaksanya Pendataan Pajak Dan Restribusi dengan baik Terwujudnya tata kelola Gaji Pegawai yang baik Terwujudnya Laporan Sistem Akuntansi

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan PPKAD Daerah

65

APBK

Tersedianya data evaluasi administrasi keuangan dinas, badan dan kantor

Evaluasi Administrasi Keuangan Pada Dinas , Badan Sekdakab Dan Kantor

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan Tentang Perubahan APBD

Pendataan WP, RW dan PBB

PPKAD

275

APBK

Operasional Pendataan Pajak Dan Restribusi

PPKAD

299

APBK

Pengelolaan Gaji Pegawai

PPKAD

168

APBK

Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi

PPKAD

341

APBK APBK

5

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

510

APBK


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


6

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya pengawasan internal secara berkala

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Adanya tindak lanjut terhadap pengaduan di lingkup pemerintah daerah Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan

7

KERANGKA REGULASI

Tersusunnya Rencana Kerja Program Penataan Peraturan Rancangan Peraturan PerundangPerundang-undangan Undangan


SUMBER PENDANAAN

Inspektorat

760

APBK

Penanganan kasus pengaduan Inspektorat di Lingkup Pemerintah Daerah

220

APBK

Tindak Lanjut hasil Temuan Pengawasan

Inspektorat

500

APBK

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Sekdakab

510

APBK

Pengesahan Peraturan PerundangUndangan

Legislasi Rancangan Peraturan Sekdakab Perundang-Undangan

Terwujudnya Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Terwujudnya tata kelola Perangkat Daerah yang baik Tersusunya Peraturan Bupati Tentang Tupoksi

Publikasi Peraturan PerundangSekdakab Undangan

400

APBK

Penataan Perangkat Daerah

Sekdakab

250

APBK

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Tupoksi

Sekdakab

320

1.260

APBK

APBK APBK

8

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar daerah

Terwujudnya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Terwujudnya tapal batas antar kecamatan dalam kabupaten

Pembangunan Tapal Batas Antar Kecamatan dalam Kabupaten

Sekdakab

273

APBK

Sekdakab

250

APBK APBK

9

Program Pelayanan Umum

Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Sekdakab

347

APBK

Sampainya Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah ( ILPPD ) kepada masyarakat

Informasi Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Sekdakab Daerah ( ILPPD )

312

APBK

Tersedianya tanah pemda Terlasananya rapat-rapat koordinasi Terselenggaranya pemilihan perangkat gampong dan mukim Terselenggaranya pembinaan monitoring serta evaluasi izin usaha dan gangguan (HO)

Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

Sekdakab Rapat -Rapat Koordinasi Sekdakab Bagian Pemerintahan Pemilihan Perangkat Gampong Sekdakab dan Mukim Pembinaan Monitoring serta Sekdakab evaluasi izin usaha dan gangguan (HO)

56.500 APBA 270

APBK

520

APBK

270

APBK


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


10

Program Penataan Administrasi Kependudukan

KERANGKA REGULASI

Meningkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik Disdukcapil Dalam Bidang Kependuduan

Terwujudnya data base kependudukan yang lebih baik Meningkatnya pemahaman tentang kebijakan kependudukan

Pengembangan Data Base Kependudukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan


510

SUMBER PENDANAAN

APBK

Disdukcapil

850 APBK/ APBN

Disdukcapil

210

APBK APBK

11

Pembinaan dan Program kerjasama informasi Meningkatnya jaringan komunikasi Pengembangan Jaringan dan informasi dan media massa komunikasi dan informasi Pengadaan Alat Studio Tersedianya alat studio komunikasi Komunikasi Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluh bagi masyarakat Penyebaran informasi Penyelengaraan pemerintahan daerah

Sampainya informasi kepada masyarakat Sampainya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat

Dishubudparin kom

1.230

APBK/APBA/A PBN

Dishubudparin kom

1.710

APBK/APBA/A PBN

Dishubudparin kom

520

APBK

Dishubudparin kom

315

APBK APBK

12

Program Pengembangan data/informasi

Tersedianya dokumen PDRB Daerah Tersedianya dokumen Pidie Jaya Dalam Angka Tersedianya Profil Daerah Tersedianya domuken IKK

Penyusunan PDRB Daerah

Bappeda

Penyusunan Pidie Jaya Dalam Angka Penyusunan Profil Daerah Penyusunan IKK

750

APBK

Bappeda Bappeda

1.250 216

APBK APBK

Terselenggaranya GIS dengan baik Operasional GIS

Bappeda

5.250

APBK

Penyusunan dan analisis data Tersedianya analisis data informasi informasi perencanaan perencanaan pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi

Bappeda

25.000

APBK/APBA/A PBN

Bappeda

830

Bappeda

860

Pembangunan sistem informasi spasial potensi wilayah Kabupaten Pidie Jaya Program perencanaan pembangunan daerah

APBK

Bappeda

Kajian dan Penyusunan Rencana Pembangunan Basis Unggulan

13

850

APBK

Tersedianya dokumen RPJP

Penyusunan RPJP

Bappeda

210

Tersedianya dokumen RPJM

Penyusunan RPJM Penyusunan rancangan RKPK

Bappeda

257

APBK

Bappeda

750

APBK

Penyelenggaraan Musrenbang Bappeda RKPK

1037

APBK

Tersedianya dokumen RKPK Terlaksananya musrenbang

APBK


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


KERANGKA REGULASI

Tersedianya dokumen KUA-PPAS Penyusunan KUA-PPAS Terlaksananya Monev dan Pelaporan

Bappeda

2

Program peningkatan

14 kapasitas sumberdaya aparatur

760

SUMBER PENDANAAN

APBK

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana Bappeda pembangunan daerah

959

APBK

Bappeda

17.980

APBK

Bappeda

1.549

APBK

15.000

APBK

Perencanaan dan Tersusunya SID dan DED Pengawasan Pembangunan perencanaan Pembangunan Daerah Infrastruktur Daerah Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Terwujudnya koordinasi (pendukung dana pembangunan daerah dekonsentrasi dan tugas perbantuan) Peningkatan kapasitas kinerja aparatur yang profesional, akuntabel dan bersih


Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

BPPK

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

BPPK

12500

APBK APBK

15

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terselenggaranya seleksi penerimaan CPNSD Terwujudnya tata kelola sistem administrasi kenaikan pangkat PNS dengan baik Berlangsungnya tugas belajar dan ikatan dengan baik Terwujudnya data kepegawaian yang diperbaharui Terlaksananya mutasi PNS dan penyelesaian SK PNS dengan baik Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepegawaian Terlaksananya penyelesaian pensiun, karpeg dan kartu PNS Terselenggaranya penerimaan Praja STPDN Terlaksananya penyelesaian ujian dinas dan penyesuaian ijazah Terlaksananya penyelesaian gaji berkala PNS

Seleksi Penerimaan CPNSD

BPPK

1500

APBK

Penataan Sistem Administrasi BPPK Kenaikan Pangkat PNS

450

APBK

Penyelesaian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pembaharuan Data Kepegawaian (Validasi Data)/ Pemutakhiran Data Penyelesaian Pemindahan/Mutasi PNS dan Penyelesaian SK PNS Bimbingan Teknis Kepegawaian Penyelesaian Pensiun, Karpeg, Karsu PNS Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Penyelesaian Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

BPPK

5.000

APBK

BPPK

760

APBK

BPPK

390

APBK

BPPK

3.000

APBK

BPPK

336

APBK

BPPK

510

APBK

BPPK

450

APBK

Penyelesaian Gaji Berkala PNS BPPK

220

APBK


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


16

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program peningkatan

17 kapasitas aparatur pemerintah desa

KERANGKA REGULASI

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Inspektorat

694

APBK

Terlaksananya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kerja

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kerja

Inspektorat

609

APBK

Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan ADG

Pelatihan dan Sosialisasi Pelaksanaan ADG

BPM

Pengadaan Kantor Mukim Pengadaan kantor Geuchik Pengadaan Mobiler Kantor Tertsedianya mobiler kantor Mukim mukim

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

SUMBER PENDANAAN

Terlaksananya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Tersedianya Kantor Mukim Tersedianya Kantor Geuchik

18


BPM BPM

899 4.080 7.200

APBK APBK APBK

BPM

750

APBK

Terlaksananya pembekalan peraturan Pemerintahan Terhadap Perangkat Gampong dan Mukim

Pembekalan Peraturan Pemerintahan Terhadap Perangkat Gampong dan Mukim

Sekdakab

800

APBK

Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana

peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Bappeda

Terselenggaranya Bimbingan teknis Bimbingan teknis tentang tentang perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan daerah daerah Terselenggaranya Program Wismp dan Penguatan kelembagaan P3A, GP3A, dan Induk P3A dalam Kabupaten Pidie Jaya

Bappeda Koordinasi Program Wismp dan Penguatan kelembagaan P3A, GP3A, dan Induk P3A dalam Kabupaten Pidie Jaya

Bappeda

825

736

APBK

APBK

6.000 APBK/ APBN

MATRIK PROGRAM KERJA RPJMD KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014 VISI : Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya Yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro-Rakyat MISI 2. : Pemberdayaan ekonomi masyarakat disektor perkebunan, pertanian, nelayan, perternakan, industri dan perdagangan INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS NO

KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD

INDIKATOR KELUARAN KERANGKA ANGGARAN

1

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis Komoditi unggulan dan Non Unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan

1

2

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

KERANGKA REGULASI

Tersusunnya Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Terkoordinirnya Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tersusunnya Tabel Data Dasar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersusunnya masterplan penggulangan kemiskinan Tersusunnya Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Terwujudnya perkembangan potensi unggulan daerah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Tabel Data Dasar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Pengembangan potensi unggulan daerah

Meningkatnya pengetahuan petani dalam berusaha tani dan berwawasan agribisnis

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Magang,Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis Meningkatnya pengetahuan serta wawasan petani dan pelaku agribisnis

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan pelaku agribisnis

Meningkatnya kemampuan Lembaga Petani (PUAP) Meningkatnya kemampuan Lembaga Petani (PENAS) Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan pendapatan petani kakao

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (PUAP). Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (PENAS). Pemeliharaan dan Peningkatan pendapatan petani kakao


SUMBER PENDANAAN

Bappeda

1.250

APBK

Bappeda

640

APBK

Bappeda

285

APBK

Bappeda

340

APBK

Bappeda

398

APBK

Bappeda

1.950

APBK

DPP

3.500

APBA/APBK /APBN

DPP

1.550

APBA/APBK /APBN

BPKP

6.200

APBA/APBK /APBN

BPKP

2.500

BPKP

1.860

Dishutbun

27.340

APBA/APBK /APBN APBA/APBK /APBN APBA/APBK /APBN


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD


Terwujudnya demplot tanaman kakao Tersedianya peta tentang lahan pembangunan kakao

3

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

KERANGKA REGULASI


SUMBER PENDANAAN

Dishutbun

2.500

APBA/APBK /APBN

Pemetaan Lahan Pembangunan Kebun Kakao 7000 Ha

Dishutbun

1.620

APBA/APBK

Pendukung Program Revitalisasi 1000 Ha (pembebasan tanah/sertifikat lahan)

Dishutbun

2.560

APBA/APBK

Demplot Tanaman Kakao

Meningkatnya pengetahuan pemeliharaan kakao

Peningkatan pengetahuan pemeliharaan tanaman kakao

Dishutbun

5.750

APBA/APBK /APBN

Meningkatnya kemampuan Lembaga Petani

Peningkatan Kemampuan lembaga Petani

Dishutbun

2.640

APBA/APBK /APBN

Terwujudnya pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan

Pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan

Dishutbun

6.230

APBA/APBK /APBN

Terwujudnya SLPHT pada tanaman Perkebunan

SLPHT pada tanaman Pekebunan

Dishutbun

4.780

APBK /APBN

Daerah rawan pangan tertangani

Penanganan Daerah Rawan Pangan.

DPP

1.300

APBA/APBK /APBN

Tersusunnya database potensi prod.pangan

Penyusunan data base potensi prod. pangan.

BPKP

740

APBK

Terbentuknya Laporan berkala kondisi ketahanan pangan.

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan.

BPKP

650

APBA/APBK /APBN

Monitoring,Evaluasi & Pelaporan kebijakan perberasan

BPKP

700

APBK

BPKP

470

Terwujudnya Monitoring,Evaluasi & Pelaporan kebijakan perberasan Tersusunnya Laporan Pola Konsumsi Pangan Terwujudnya desa mandiri pangan Terbentuknya Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang lebih baik

Analisa & penyusunan pola konsumsi pangan Pengembangan desa mandiri pangan Pembinaan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)

APBK

DPP/BPKP

5.860

APBA/APBK /APBN

BPKP

4.630

APBA/APBK /APBN


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD


Terwujudnya pemanfaatan lahan dan pekarangan secara optimal untuk pengembangan pangan Terwujudnya ketahanan pangan dengan mutu yang lebih baik Terwujudnya sarana kerja penyuluh pertanian Tersusunnya kebijakan umum Ketahanan Pangan Meningkatnya mutu dan keamanan pangan Tersedianya benih/bibit, Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan

4

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

KERANGKA REGULASI


SUMBER PENDANAAN

Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk pengembangan pangan

BPKP

1.740

APBA/APBK

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

BPKP

2.520

APBA/APBK

BPKP

2.500

APBA/APBK /APBN

BPKP

560

APBK

DPP

1.550

APBK

DPP

35.440

APBA/APBK /APBN

Terwujudnya Pengembangan Pengembangan Diversifikasi Diversifikasi Tanaman Tanaman

DPP

18.740

APBA/APBK /APBN

Meningkatnya produksi Penyediaan Sarana Produksi pertanian/perkebunan, Pertanian terutama untuk tanaman kakao

DPP

56.320

APBN

Dishutbun

25.670

APBA /APBN

Dishutbun

50.460

Dishutbun

7.500

Terwujudnya pembangunan jalan produksi / usaha tani Terpeliharanya tanaman kakao Terwujudnya Kebun Bibit

Pengadaan sarana kerja peyuluh pertanian Penyusunan kebijakan umum Ketahanan Pangan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bantuan Benih / Bibit, Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan

Pembangunan jalan produksi/usaha tani (75 Km) Pemeliharaan/Rehabilitasi tanaman kakao Pembangunan Kebun Bibit dan pusat peneliti

APBA/APBK /APBN APBA/APBK /APBN

Meningkatnya Pembangunan Kebun Kakao Rakyat (P0)

Pengembangan Pembangunan Kebun Kakao Rakyat (P0)

Dishutbun

282.780

APBA/APBK /APBN

Terpeliharanya tanaman Kakao Rakyat (P1) Meningkatnya pengetahuan petani dalam usaha peningkatan produksi pertanian/perkebunan Terlaksanya pertemuan petugas dan petani

Pemeliharaan tanaman Kakao Rakyat (P1)

Dishutbun

22.560

APBA/APBK /APBN

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Dishutbun

7.556

APBA/APBK /APBN

Pertemuan petugas dan petani

Dishutbun

754

APBA/APBK /APBN


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD


Tersedianya Obat-obatan untuk pengandalian hama/penyakit tanaman perkebunan

5

6

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani dalam penerapan teknologi pertanian/perkebunan Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian yang tepat guna Tersedianya sarana & Prasarana tehnologi Pertanian/Perkebunan Terwujudnya Monitoring evaluasi dan pelaporan

KERANGKA REGULASI

Pengadaan Obat-obatan untuk pengandalian hama/penyakit tanaman perkebunan

Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna Pengadaan sarana & Prasarana tehnologi Pertanian/Perkebunan Monitoring evaluasi dan pelaporan


SUMBER PENDANAAN

Dishutbun

5.213

APBA/APBK /APBN

DPP

1.385

APBA/APBK /APBN

DPP

2.000

APBA/APBK

Dishutbun

2.566

APBA/APBK

Dishutbun

400

APBK

Meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian

Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

BPKP

4.620

APBK/APBA

Meningkatnya kesejahteraan tenaga peyuluh pertanian

Peningkatan kesejahteraan tenaga peyuluh pertanian

BPKP

6.320

APBK/APBA

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani

Penyuluhan dan pendampingan pertanian/perkebunan

BPKP

8.650

APBK/APBA

7

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Terpeliharanya kesehatan dan Pemeliharaan Kesehatan dan tercegahnya ternak dari Pencegahan Penyakit Menular penyakit menular

DPP

2.820

APBK/APBA

8

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Meningkatnya produksi hasil peternakan

DPP

21.440

APBN

DPP

4.549

APBN/APBA

DPP

7.504

APBK/APBA

Dishutbun

2.250

APBA/APBK/A PBN

Dishutbun

7.040

APBA/APBN

9

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan hutan kemasyarakatan (400 ha) dan sarana pendukung Sumber daya hutan yang terpelihara

Pengembangan Agribisnis Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pengadaan Kebun rumput, JITUT Perencanaan dan Pengembangan hutan kemasyarakatan (400 ha) dan sarana pendukung Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD


10

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Terwujudnya Penghijauan lingkungan Terwujudnya pembaharuan hutan dan lahan Terpeliharanya hutan dan lahan

KERANGKA REGULASI

Meningkatkan kesadaran Perlindungan dan konservasi masyarakat terhadap sumber daya hutan kerusakan hutan dan efeknya Terwujudnya Kantor pengamanan hutan Tersedianya mobil patroli Tersedianya kenderaan Operasional roda dua Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan Terbentuknya DAM Pengendali sebanyak 6 buah

Program pembinaan dan

12 penertiban industri hasil hutan

SUMBER PENDANAAN

Penghijauan lingkungan

Dishutbun

2.479

APBK/APBA

Rehabilitasi hutan pantai

Dishutbun

4.060

APBK

Pemeliharaan lahan reboisasi

Dishutbun

1.870

APBK

Dishutbun

4.315

APBK

Dishutbun

APBK/APBA/A 3.740 PBN

Pemeliharaan tanaman Terpeliharanya kawasan hijau penghijauan Terwujudnya Rehabilitasi Rehabilitasi hutan dan lahan hutan dan lahan Tersusunnya Perencanaan dan Pengawasan yang lebih Perencanaan dan Pengawasan optimal

11


Penyuluhan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan hutan Pembangunan Kantor pengamanan hutan Pengadaan mobil patroli Pengadaan kenderaan Operasional roda dua Sosialisasi Pencegahan dampak kebakaran hutan dan lahan Pembuatan DAM Pengendali (6 buah) Pengawasan dan pengendalian hutan

400

APBK

Dishutbun

348

APBK

Dishutbun

3.740

APBA/APBN

Dishutbun

3.710

APBA/APBN

Dishutbun

648

APBK/APBA

Dishutbun

236

APBK

Dishutbun

10.000

Dishutbun Sosialisasi Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan industri hasil hutan

Terbinanya ketertiban industri hasil hutan

Dishutbun

Dishutbun

APBK/APBN/A PBA APBK/APBN/A 1.972 PBA

275

APBK APBK

13

Berkembangnya Hutan Program perencanaan dan pengembangan hutan rakyat Masyarakat adat seluas 300 ha

Pengembangan Hutan Masyarakat adat (300 ha)

Terpeliharanya Tanaman Hutan Rakyat

14

Pengembangan Budidaya Perikanan

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani dalam pengembangan budidaya perikanan

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Dishutbun

3.390

APBK

Pemeliharaan Tanaman Hutan Dishutbun Rakyat

675

APBK

DKP

3.721

APBK/APBN/A PBA


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD


Terwujudnya pengembangan bibit ikan unggul

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Terwujudnya Pengembangan Lembaga usaha Perikanan Tangkap Terakomodasinya kelompok nelayan perikanan tangkap yang mengalami kesulitan Tersedianya Tempat Pelelangan Ikan Terpeliharanya Tempat Pelelangan Ikan Terwujudnya tempat pelelangan ikan yang lebih baik

SUMBER PENDANAAN

DKP

2.500

APBK/APBN/A PBA

DKP

2.500

APBK/APBN/A PBA

Pengembangan Lembaga usaha Perikanan Tangkap

DKP

760

APBK/APBN/A PBA

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

DKP

2.650

APBK/APBN/A PBA

DKP

9.800

APBK/APBN/A PBA

DKP

591

Rehabilitasi sedang / berat tempat pelelangan ikan

DKP

2.567

APBK/APBN/A PBA

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

DKP

2.340

APBK

Terakomodasinya para petani Pendampingan pada Kelompok yang mengalami kesulitan Tani Pembudidaya Ikan dalam pembudidayaan ikan

15

KERANGKA REGULASI


Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan

APBK

16

Ekonomi masyarakat pesisir Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir lebih optimal

17

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan sumber daya laut

Meningkatnya kesadaran dan Penyuluhan Hukum dalam penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya pendayaan sumber daya laut laut

DKP

420

APBK

18

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat

Meningkatnya kegiatan budaya kelautan dan wawasan Penyuluhan Budaya Kelautan maritim kepada masayarakat

DKP

550

APBK/APBN/A PBA

Program Pengembangan

Berkembangnya kawasan

Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

DKP

890

APBK/APBA

Pengawasan Terpadu Usaha Penangkapan dan Hasil Perikanan

DKP

850

APBK/APBA

19 Kawasan Budidaya Laut,Air budidaya laut, air payau dan

20

Payau dan Air Tawar

air tawar

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan optimal


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD


2

Meningkatkan perkembangan industri kecil dan pertumbuhan sektor perdagangan

21

Meningkatnya perkembangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah industri kecil dan menengah Program Perlindungan

22 Konsumen dan pengamanan Terlindunginya hak konsumen perdagangan Terciptanya perdangan yang aman Program Peningkatan

Pengurusan perizinan efisien dan efektiv Terwujudnya Pasar dan Pengembangan Pasar dan distribusi barang produk yang distribusi barang produk lebih baik

Program Pembinaan asongan

25 Program Pelayanan Umum

3

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah untuk menunjang kelancaran perputaran roda ekonomi masyarakat

26

27

Tertatanya tempat usaha untuk Penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima dan asongan asongan Terfasilitasinya modal usaha bagi pedagang kaki lima Meningkatnya wawasan dan pengetahuan untuk masyarakat Pembinaan Usaha Untuk ekonomi lemah dalam Ekonomi Lemah menjalani usaha

Program peningkatan sarana Tersedianya sarana dan prasaran aparatur dan prasarana aparatur

Program Pembangunan Jalan Terwujudnya pembangunan jalan dan jembatan dan Jembatan

SUMBER PENDANAAN

Disperindag kop

8.760

APBK/APBN/A PBA

Fasilitasi penyelesaian masalah konsumen

Disperindag kop

678

APBK/APBN/A PBA

Disperindag kop

567

APBK/APBN/A PBA

Disperindag kop

250

APBK

Disperindag kop

500

APBK

Disperindag kop

650

APBK

Disperindag kop

1.365

APBK

Disperindag kop

2.839

APBK

Sekdakab

4.556

APBK/APBN

Fasilitasi Kemudahan perizinan pengembangan usaha

Meningkatnya sistem jaringan Peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan informasi perdagangan

24 pedagang kaki lima dan


Fasilitas bagi industri Kecil dan Menengah thd Pemamfatan sumber Daya

Operasional & Pengembangan kemetrologian daerah

23 Efisiensi Perdagangan Dalam pengembangan usaha lebih Negeri

KERANGKA REGULASI

Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima

Pembangunan gedung kantor pemerintah Pidie Jaya

PU

800.000

APBN/APBA/A PBK

Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor

PU

7.790

APBN/APBA/A PBK

Perencanaan Jalan

PU

3.452

APBN/APBA/A PBK

Pembangunan Jalan

PU

650.900

APBN/APBA/A PBK


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD


Terciptanya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program

28 rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

29

Program Pembangunan turap/talud/brojong

Perencanaan Jembatan

PU

Pembangunan Jembatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

PU

APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A 246.700 PBK APBN/APBA/A 500 PBK APBN/APBA/A 3.420 PBK 3.200

Pembangunan Jalan

PU

340.560

APBN/APBA/A PBK


PU

1.250

APBN/APBA/A PBK

PU

175.600

APBN/APBA/A PBK

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

PU

Pengawasan

PU

Perencanaan Turap / Talud / Bronjong

PU

35.600

APBK

PU

12.870

APBK

PU

750

APBK

PU

35.000

APBN/APBA/A PBK

PU

1.650

APBK

PU

6.780

APBK

PU

5.463

APBK

PU

15.400

APBK

Program peningkatan sarana Terwujudnya peningkatan dan Pengadaan alat berat pemeliharaan sarana dan kebinamargaan prasarana kebinamargaan kebinamargaan Pemeliharaan Alat-alat berat kebinamargaan

30 dan prasarana

31

SUMBER PENDANAAN

PU

Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Pengawasan Turap / Talud / Bronjong

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Terwujudnya jaringan rawa dan jaringan pengairan pengairan lainnya Tersusunnya rencana normalisasi saluran sungai Terwujudnya normalisasi saluran sungai

PU


Perencanaan Jalan

Terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan Pembangunan Jembatan dan jembatan

Terwujudnya turap/talud/brojong yang terpelihara dengan baik

KERANGKA REGULASI

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan normalisasi saluran sungai Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A 500 PBK 500


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD


Terpemeliharanya jaringan irigasi

33

Program penyediaan dan pengolahan air baku

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Tersedianya prasarana pengambilan dan saluran pembawa Terpeliharanya prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Tersusunnya rencana pengadaan bendungan

Perencanaan Bendungan

PU

5.600

APBK

Perencanaan Embung dan Penampung Air

PU

1.000

APBK

PU

2.000.000

APBN

PU

10.000

APBN/APBA

PU

1.070

APBK

PU

1.960

APBA

Terpeliharanya prasarana dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana air minum sarana dan Prasarana air Minum

PU

1.000

APBA

Terbentuknya Perusahaan Daerah Air Minum

Penbentukan Perusahaan Daerah Air Minum

PU

2.590

APBA

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

PU

32.480

APBN/APBA/A PBK

PU

451

Pembangunan Bendungan Lhok Sandeng Pembangunan embung, dan Terbangunnya embung dan bangunan penampung air tempat penampungan air lainnya Rehabilitasi kawasan lindung Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan daerah tangkapan sungai dan danau danau

34

SUMBER PENDANAAN

Terpeliharanya normalisasi saluran sungai

Tersusunnya rencana pengadaan Embung dan Penampung Air Terwujudnya Pembangunan Bendungan Lhok Sandeng

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah


Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi /pemeliharaan pintu air Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Terpeliharanya pintu air

32

KERANGKA REGULASI

Tersedianya prasarana dan sarana air minum

35 Program pengendalian banjir Banjir terkendali Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

Penyediaan Prasaranan dan sarana Air Minum bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

PU

9.509

APBK

PU

2.190

APBK

PU

2.029

APBK

PU

17.530

APBA

PU

8.540

APBA/APBK

APBK


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD


36

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Meningkatnya pembersihan dan pengerukan sungai/kali Terwujudnya prasarana pengaman pantai Pembangunan tanggul pemecah ombak

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Pembangunan prasarana pengaman pantai Pembangunan tanggul pemecah ombak

Terwujudnya jalan dan Jembantan Perdesaan

Pembangunann jalan dan Jembantan Perdesaan

Program pembinaan dan ketenagalistrikan

38

SUMBER PENDANAAN

PU

1.740

APBA

PU

20.500

APBA/APBN

PU

54.200

APBN/APBA

PU

1.847.000

APBN

Terwujudnya Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Jembatan Perdesaan jalan dan Jembatan Perdesaan

PU

10.360

APBK

Rehabilitasi /Pemeliharaan Terwujudnya Rehabilitasi sarana dan Prasarana air bersih /Pemeliharaan sarana dan Prasarana air bersih Perdesaan Perdesaan

PU

4.350

APBA

PU

755

APBK

PU

500

APBK

PU

500

APBK

PU

4.098

APBA

Perencanaan Pembangunan MCK Perdesaan

PU

500

APBK

Pengawasan Pembangunan MCK Perdesaan

PU

200

APBK

Terlaksanya Pengawasan Jalan Pengawasan Jalan dan Jembatan dan Jembatan Perdesaan Perdesaan

PU

200

APBK

Berkembangnya bidang ketenagalistrikan

Pembangunan Listrik tenaga air lhok sandeng

PU

400.000

Pembangunan gedung olah raga daerah

Disdikpora

5.000

APBA

Pembangunan Lapangan bola kaki

Disdikpora

2.000

APBA

Terlaksanya Monitoring Evaluasi Pelaporan Tersusunnya Perencanaan Infrastruktur Jalan Perdesaan TersusunnyaPerencanaan Sarana dan Prasaranan Air Bersih Perdesaan Tersedianya MCK yang tersebar di 8 Kecamatan Tersusunnya Rencana Pembangunan MCK Perdesaan Terlaksanya Pengawasan Pembangunan MCK Perdesaan

37 pengembangan bidang

KERANGKA REGULASI


Program Peningkatan Sarana Meningkatnya sarana dan prasarana olah raga dan Prasarana Olahraga

Monitoring Evaluasi Pelaporan Perencanaan Infrastruktur Jalan Perdesaan Perencanaan Sarana dan Prasaranan Air Bersih Perdesaan Pembangunan MCK tersebar di 8 Kecamatan

APBN/APBA


KEBIJAKAN

PROGRAM

SKPD


Program Pembangunan

39 Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terciptanya pembangunan fasilitas perhubungan

Disdikpora

1.000

APBA

Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga

Disdikpora

830

APBK

Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Penunjang Perpakiran Roda 2 dan 4 Pengadaan Mobil Forreder Kendaraan Roda Dua Patroli (fatwal)

Program Pembangunan Perhubungan

41

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Terciptanya pembangunan sarana dan prasarana pembangunan

Dishubbudpa rminko

4.000

APBK/APBA

Dishubbudpa rminko

1.200

APBK

Dishubbudpa rminko

200

APBK

1.000

APBK

1.600

APBA

670

APBA

Dishubbudpa rminko Dishubbudpa rminko Dishubbudpa rminko

Pembangunan Halte Bus,Taxi,

Dishubbudpa rminko

4.250

APBA/APBK

Pembangunan Terminal Bus Umum dan Angkutan Barang

Dishubbudpa rminko

5.500

APBA

1.810

APBA

1.000

APBK

2.000

APBK

2.150

APBK

Meningkatnya keamanan lalu Pengadaan dan Pemasangan lintas warning light Pembuatan Zona Selamat Tersedianya ZOSS Sekolah ( ZOSS ) ( 2 Lokasi) Tersedianya Rambu-rambu Pengadaan Rambu-rambu lalu lalu lintas lintas Tersedianya Marka Jalan

SUMBER PENDANAAN

pembangunan lapangan bola volly

Terciptanya ketertiban lalu lintas

40 Sarana dan Prasarana

KERANGKA REGULASI


Pengadaan Marka Jalan

Dishubbudpa rminko Dishubbudpa rminko Dishubbudpa rminko Dishubbudpa rminko

MATRIK PROGRAM KERJA RPJMD KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014 VISI : Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya Yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro-Rakyat MISI 3 : Meningkatkan kualitas layanan pendidikan, layanan kesehatan dan melaksanakan syariat Islam serta pembinaan sosial kemasyarakatan INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS NO

KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


1

Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal yang berkualitas;

1

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan Gedung PAUD

Disdikpora

1.179

Terrehabilitasinya gedung PAUD

Rehabilitasi Gedung PAUD Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE)

Disdikpora

635

APBK

Disdikpora

900

APBA/APBK

Disdikpora

62

APBK

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Terpublikasinya PAUD bagi Masyarakat Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

SUMBER PENDANAAN

Terbangunnya gedung PAUD

Tersedianya APE untuk PAUD

2

KERANGKA REGULASI


APBA/APBN

Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas/ perpustakaan

Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah

Disdikpora

61.200

APBK/APBA/APB N

Tersedianya Mobiler Sekolah Dasar

Pembangunan Mobiler Sekolah

Disdikpora

1.615

APBA

Disdikpora

494

APBK

Disdikpora

132

APBK

Disdikpora

420

APBK

Disdikpora

544

APBK

Disdikpora

642

APBK

Disdikpora

180

APBK

Disdikpora

168

APBK

Disdikpora

600

APBK

Terselenggaranya paket B setara SMP Terlaksananya kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi Dikdas Terlaksananya penyelenggaraan akreditasi sekolah Terlaksananya ujian akhir sekolah SD/ MI Terlaksananya ujian akhir sekolah SMP/MTS Terlaksananya Try out SMP/ MTs Terlaksananya Try out SD/. MI Terlaksananya kegiatan Pesantren kilat

Penyelenggaraan paket B setara SMP Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Penyelenggaraan ujian akhir sekolah (SD/MI) Penyelenggaraan UAS (SMP/MTS) Penyelenggaraan Try out SMP/ MTS Penyelenggaraan Try out SD/ MI Penyelenggaraan Pesantren Kilat SMP

Terlaksana kegiatan olimpiade tingkat SMP

Penyelenggaraan Olimpiade

Disdikpora

345

APBK

Terlaksananya kegiatan pekan olahraga dan seni SMP thn Pelajaran

Pekan Olahraga dan Seni

Disdikpora

480

APBK

Tersedianya akses pendidikan yang baik untuk pendidikan inklusi

Penyelenggaraan Pendidikan inklusi

Disdikpora

720

APBK/APBA


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


3

Program Pendidikan Menengah

Pengadaaan perlengkapan sekolah

Disdikpora

1.213

APBK/APBA

Terehabilitasi berat/sedang RKB


Disdikpora

5.489

APBA/APBN

Terbangunnya sekolah unggul

Pembangunan sekolah Unggul

Disdikpora

6.010

APBA/APBN

Tersediannya mobiler sekolah

Pengadaan Mobiler Sekolah

Disdikpora

1.020

APBK/APBA

Terselenggaranya paket C setara SMA

Penyelenggaraaan paket C setara SMA

Disdikpora

400

APBK

Terselenggaranya UAS

Penyelenggaraan UAS (SMA/SMK/ MA)

Disdikpora

546

APBK

Disdikpora

252

APBK

Disdikpora

600

APBK

Penyelenggaraan Try out SMA/ SMK/ MA Penyelenggaraan Pesantren Kilat

Terselenggaranya pesantren kilat

Program Pendidikan Non Formal

Terselenggaranya olimpiade SMA


Disdikpora

516

APBK

Terlaksananya Pekan ol;ah raga pelajar

Pekan Olahraga dan Pelajar

Disdikpora

660

APBK

Disdikpora

720

APBK/APBA

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Disdikpora

150

APBA/APBK

Disdikpora

180

APBK

terlaksananya pelatihan peserta kaligrafi

Monitoring evaluasi dan pelaporan Rapat koordinasi dayah dalam kabupaten pidie jaya Pelatihan kaligrafi untuk santri dayah

Disdikpora

180

APBK

Terbinanya kurikulum dayah

Pembinaan kurikulum dayah

Disdikpora

225

APBA/APBK

Tersosialisasinya kurikulum dayah

Sosialisasi kurikulum dayah terpadu dan salafi

Disdikpora

150

APBK

Terbangunnya dayah

Pembangunan Dayah

Disdikpora

3.700

APBK/APBA

Pembangunan Gedung SLB Baru

Disdikpora

4.750

APBN

Pengadaan Sarana dan Prasarana SLB

Disdikpora

1.140

APBN

Terlaksananya monitoring evaluasi Terlaksananya koordinasi dayah

5

SUMBER PENDANAAN

Tersedianya perlengkapan sekolah

Terselengaranya try out

4

KERANGKA REGULASI


Program Pendidikan Luar Biasa Terbangunnya gedung SLB Tersedianya sarana dan prasaran SLB


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


6

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KERANGKA REGULASI Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan luar biasa

Disdikpora

231

APBK

Terlaksananya sertifikasi pendidik

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

Disdikpora

268

APBK

Disdikpora

900

APBK

Disdikpora

710

APBK

Disdikpora

298

APBK

Disdikpora

240

APBK

Pembangunan Gedung BPMG( Balai Peningkatan Mutu Guru)

Disdikpora

4.200

Pembangunan Pustaka Daerah

Disdikpora

800

APBA

Pengembangan minat dan budaya baca

Disdikpora

563

APBA

Disdikpora

164

APBK

Terlaksananya pesupervisi pengawas Pelaksanaan Supervisi Pengawas

Disdikpora

443

APBK

Terbinanya komite sekolah

Pembinaan komite sekolah

Disdikpora

324

APBK

Terselenggaranya pelatihan dan seminar

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Disdikpora

385

APBK

Terlaksananya perlombaan guru, kepaqla, pengawas berprestasi

Perlombaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi

Disdikpora

698

APBK

Terlaksananya perlombaan siswa berprstasi

Perlombaan Siswa Berprestasi

Disdikpora

390

APBK

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan pendidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

terlaksananya pengembangan kurikulum terlaksananya pengembangan sistem penataan dan pemetaan tenaga pendidik terlaksananya sistim penetapan angka Tim pemantapan angka kredit kredit Terbangunnya gedung BPMG

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

8

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

SUMBER PENDANAAN

Terbinanya forum masyarakat peduli

Terlaksananya pendidikan untuk memenuhi standar kualifikasi

7


APBN/APBA


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


Tersedianya buku laporan siswa

9

2

Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat;

10

Program perencanaan sosial budaya

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Rapor Siswa

324

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

444

Tersusunya masterplan pendidikan Pidie Jaya

Penyusunan masterplan pendidikan

250

Tersusunya profil pendidikan Pidie Jaya

Penyusnan Profil Pendidikan Pidie Jaya

120

Tersedianya oabat dan perbekalankesehatan

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Terlaksanaannya pemerataan obat dan pembekalan kesehatan

Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Terlaksananya mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Tersedia dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Disdikpora

Terlaksannya koordinasi dalam penyusunan masterplan pendidikan kabupaten Pidie Jaya

Terjadinya keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama penduduk miskin

11

KERANGKA REGULASI


Monitoring, evaluasi dan pelaporan

SUMBER PENDANAAN APBK

APBK/APBA/APB N

Dinkes

9.510

Dinkes

150

Dinkes

4.099

Dinkes

221

APBK

Dinkes

478

APBK

APBK

APBK/APBN

Terlaksananya pelayanan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya

Pelayanan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya

Dinkes

720

APBK/APBA

Terlaksananya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Dinkes

150

APBK

Tersedianya pengadaan sarana dan prasaran Puskesmas dan jaringannya

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

Dinkes

3.000

Terlaksananya revitalisasi sistem kesehatan

Revitalisasi sistem kesehatan

Dinkes

324

Tersedianya peralatan dan perbekalan kesehatan terasuk obat generik esensial

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan terasuk obat generik esensial

Dinkes

1.482

APBK/APBA

Terjadinya peningkatan kesehatan masyarakat

Peningkatan kesehatan masyarakat

Dinkes

444

APBA/APBK

Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Dinkes

151

APBK/APBN/APB A

APBK/APNA/APB N APBK


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


12

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Terselenggaranya penyehatan lingkungan di masyarakat Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Terjadinya pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan

Terlaksananya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya terlaksananya kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Terlaksananya penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan

13

Program Promosi Kesehatan dan Terbentuknya media promosi dan informasi sadar hidup sehat Pemberdayaan masyarakat

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Peningkatan Kesehatan anak

Terlaksananya penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Meningkatnya kapasitas penyuluh kesehatan Meningkatkan kesehatan anak

14

15

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

KERANGKA REGULASI

Terbentuknya peta informasi masyarakat kurang gizi

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi


SUMBER PENDANAAN

Dinkes

240

APBK

Dinkes

508

APBK

Dinkes

240

APBK

Dinkes

390

APBK

Dinkes

209

APBK

Dinkes

240

APBK

Dinkes

239

APBK

Dinkes

231

APBK

Dinkes

363

APBK

Dinkes

232

APBK

Dinkes

89

APBK

Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Dinkes

461

APBK

Terlaksananya Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kurang zat gizi mikro lainnya

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kurang zat gizi mikro lainnya

Dinkes

253

APBK

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Dinkes

125

APBK

Terlaksananya penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Dinkes

102

APBK


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan foging Pengadaan vaksin penyakit menular Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencagahan dan penanggulangan penyakit menular

Tersedianya alat fogging dan bahanbahan foging

60

APBK

Dinkes

150

APBK

Dinkes

102

APBK

Dinkes

240

APBK

Dinkes

120

APBK

Dinkes

300

APBK

Dinkes

180

APBK

Penyusunan standar kesehatan

Dinkes

462

APBK

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Dinkes

84

APBK


Dinkes

120

APBK

Dinkes

300

APBK

Terlaksananya vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Terlaksananya pencagahan dan penanggulangan penyakit menular Terlaksananya imunisasi

Peningkatan imunisasi

Terlaksananya surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Terjadinya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

17

Program Standarisasi Pelayanan Terbentuknya dokumen standar kesehatan Kesehatan Terlaksanannya evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Tersedia dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Terlaksananya operasi katarak

Pelayanan operasi katarak

Terwujudnya kesehatan THT

Pelayanan kesehatan THT Pelayanan operasi bibir sumbing Pelayanan sunatan masal Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu

Terwujudnya operasi bibir sumbing Terwujudnya sunatan masal Terwujudnya kesehatan akibat lumpuh layu

18

SUMBER PENDANAAN

Dinkes

Tersedianya vaksin penyakit menular

16

KERANGKA REGULASI


Dinkes

133

APBK

Dinkes

186

APBK

Dinkes

340

APBK

Dinkes

420

APBK

Pembangunan Puskesmas

Dinkes

11.274

APBA/APBN

Terwujudnya Puskesmas Pembantu

Pembangunan Puskesmas Pembantu

Dinkes

2.900

APBA/APBN

Terwujudnya Poskesdes

Pembangunan Poskesdes

Dinkes

Terwujudnya sarana dan prasarana Puskesmas

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

Dinkes

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Terwujudnya Puskesmas prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

APBA/APBN/APB K APBA/APBN/APB 3.651 K 3.004


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


19

KERANGKA REGULASI

Terwujudnya sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

Terwujudnya Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Terwujudnya rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu

Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu/Poskesdes Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas/Pustu/Poskesdes


SUMBER PENDANAAN

Dinkes

2.540

APBA/APBN/APB K

Dinkes

2.298

APBA/APBN/APB K

Dinkes

2.202

APBA/APBN/APB K

Dinkes

2.291

APBA/APBN/APB K

Pembangunan Rumah Sakit

Dinkes

14.944

Terwujudnya Rumah Sakit ruang poliklinik Rumah Sakit

Pembangunan Rumah Sakit ruang poliklinik Rumah Sakit

Dinkes

3.990 APBA/APBN/APB K

Terwujudnya Gudang Obat/Apotik

Pembangunan Gudang Obat/Apotik

Dinkes


Terwujudnya uang rawat inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)

Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)

Dinkes


Terwujudnya ruang gawat darurat

Pengembangan ruang gawat darurat

Dinkes


Terwujudnya ruang ICU, ICCU, NICU

Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU

Dinkes


Terwujudnya ruang operasi

Pengembangan ruang operasi

Dinkes


Terbangunnya ruang lab. Rumah sakit

Pengembangan ruang laboratorium Rumah Sakit

terbangunnya kamar jenazah

Pengembangan ruang jenazah

terbangunnya instalasi air limbah

Pembangunan Instalasi Air Limbah

terbangunnya instalasi air bersih

Pembangunan Instalasi Air Bersih

terehabiliasinya rumah sakit

Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit

tersedianya alat-alat rumah sakit

Pengadaan alat-alat Rumah Sakit

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah Terwujudnya Rumah Sakit sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

APBA/APBN

2.540 APBA/APBN/APB K 230 APBA/APBK 750 APBA/APBN/APB K 280

APBN/APBK

2.802 APBA/APBN/APB K Dinkes



KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


KERANGKA REGULASI


SUMBER PENDANAAN

Tersedianya obat-obatan Rumah Sakit

Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit

Dinkes


Tersedianya ambulance/mobil jenazah

Pengadaan ambulance/mobil jenazah

Dinkes


Tersedianya mebeleur Rumah Sakit

Pengadaan mebeleur Rumah Sakit

Dinkes


Pengadaan perlengkapan rumah sakit (dapur, ruang pasien) Pengembangan tipe Rumah Sakit

Tersedianya perlengkapan rumah sakit (dapur, ruang pasien Tersedianya tipe Rumah Sakit

Dinkes

770

APBA/APBK

500

APBK

20

Program pemeliharaan sarana Terwujudnya pemeliharaan rutin dan prasarana rumah rutin/berkala Rumah Sakit sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Pemeliharaan rutin rutin/berkala Rumah Sakit

Dinkes

3.050

21

Program Kemitraan Peningkatan Terjadinya kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Pelayanan Kesehatan

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Dinkes

145

APBK

Dinkes

296

APBK

Dinkes

205

APBK

Dinkes

176

APBK

Penyuluhan kesehatan anak balita

Dinkes

180

APBK

Imunisasi bagi anak balita

Dinkes

150

APBK

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Dinkes

222

APBK

Dinkes

420

APBK

Dinkes

102

APBK

Terjadinya kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Terjadinya kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Terjadinya Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

22

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

Program peningkatan pelayanan Terlaksananya penyuluhan kesehatan anak balita kesehatan anak balita Terlaksanya Imunisasi bagi anak balita

23

24

Program peningkatan pelayanan Terlaksananya pemeliharaan kesehatan kesehatan lansia Terlaksananya pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

Terlaksananya pengawasan keamanan Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dan kesehatan makanan hasil industri

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

APBA/APBK


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


Terlaksananya pengawasan dan pengendaliankeamanan dan keselamatan makanan hasil produksi rumah tangga Terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan makanan rumah makan

25

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan makanan hasil produksi rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan makanan rumah makan

Terlaksananya penyuluhan kesehatan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan ibu hamil dari keluarga kurang mampu anak Terlaksananya Perawatan berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu Terwujudnya Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dri keluarga kurang mampu

Penyuluhan kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu Perawatan berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dri keluarga kurang mampu Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak

Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak

26

27


Program Keluarga Berencana

Tersusunnya masterpaln Kesehatan Pidie Jaya Terlaksananya koordinasi secara berkelanjutan dalan penyusunan masterplan kesehatan kabupaten Pidie

Penyusunan masterplan kesehatan Koordinasi penyusunan Masterplan kesehatan

Tersedianya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Tersedianya pengadaan mobil pelayanan KB (DAK) Tersedianya operasional pelaksana petugas lapangan (PLKB relawan) Tersosialisasikannya KB pria bagi Toga dan Toma Tersedianya TNI manunggal KB Kesehatan (TMKK)

28

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

KERANGKA REGULASI

Pengadaan mobil pelayanan KB (DAK) Operasional pelaksana petugas lapangan (PLKB relawan) Sosialisasi KB pria bagi Toga dan Toma TNI manunggal KB Kesehatan (TMKK)


SUMBER PENDANAAN

Dinkes

120

APBK

Dinkes

90

APBK

Dinkes

150

APBK/APBA

Dinkes

360

APBK/APBA

Dinkes

420

APBK/APBA

Dinkes

240

APBK/APBA

Bappeda

450

APBK

Bappeda

76

APBK

BKBP

1.570

APBN

BKBP

1.550

APBN

BKBP

1.380

APBN/APBK

BKBP

240

APBK

BKBP

439

APBK

Tersedianya pelayanan KIE

Pelayanan KIE

BKBP

297

APBK

Terlaksananya lomba PIK KRR tingkat kabupaten

Lomba PIK KRR tingkat kabupaten

BKBP

144

APBK

210

APBK/APBA

BKBP

29

Program pembinaan peran serta Tersedianya pendampingan bagi masyarakat dalam pelayanan kegiatan kelompok UPPKS KB/KR yang madiri

Pendampingan bagi kegiatan kelompok UPPKS

BKBP


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


3

Pembinaan wawasan keislaman dan pelaksanaan syariat Islam secara berkelanjutan dan berkeadilan

30

Program Pembinaan Dan Pengembangan Syariat Islam

Terbangunnya sarana dan parasana syariat

Pengadaan sarana dan prasarana pengembangan syariat islam

terlaksananya seleksi anak shaleh kabupaten

Pelaksanaan Seleksi Festival anak Shaleh Kerja sama peningkatan pelaksanaan syariat Islam dengan lembaga / instansi lainnya Pembinaan eks pelaku pelanggaran Syariat Islam

terwujudnya kerjasama dalam pelaksanaan syariat islam terbinanya para eks pelaku syariat

31

Program Peningkatan Kapasitas terdidiknya pelaksana syariat islam Sumber Daya Aparatur daerah Pelaksana Syariat Islam

KERANGKA REGULASI

Pendidikan dan pelatihan Pelaksana Syariat Sosialisasi Qanun Pelaksanaan Syaraiat Islam

tersosialisasinya qanun syariat


SUMBER PENDANAAN

Dinsyariat

2.175

APBA/APBK

Dinsyariat

390

APBK

Dinsyariat

300

APBK

Dinsyariat

400

APBK/APBA

Dinsyariat

360

APBK

Dinsyariat

215

APBK

-

32

Program Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan Syariat Islam

Berkembangnya sistem informasiu syariat Terwujudnya pusat pelayanan syariat tersebarnya informasi syariat bagi masyarakat

33

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Syariat Islam

terwujudnya penguatan kelembagaan syariat meningkatnya siste manajemen syariat dari berbagai tingkat

34


Pengembangan Sistem Informasi Syariat Islam Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan pemberdayaan syariat Islam Penyebaran informasi syariat Islam yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Penguatan kelembagaan organisasi -organisasi Islam Peningkatan Manajemen Syariat Islam Tingkat gampong/mukim/lurah/kecamat an

Berkembangkan model kelembagaan gampong syariat

Pengembangan Model Kelembagaan Gampong syariat

Terlaksananya koordinasi secara berkelanjutan dalan penyusunan rencanan induk pembangunan syariat islam

Koordinasi Penyusunan rencana induk pembangunan syariat islam

Dinsyariat

296

APBK

Dinsyariat

400

APBK

Dinsyariat

297

APBK

Dinsyariat

293

APBK

Dinsyariat

345

APBK

Dinsyariat

720

APBK

Bappeda

130

APBK


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


4

Mewujudkan perlindungan sosial masyarakat dan penguatan lembaga kemasyarakatan

35


KERANGKA REGULASI


SUMBER PENDANAAN

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Bappeda

510

APBK

Koordinasi dan Sinkronisasi program pengembangan sumber daya manusia

Bappeda

390

APBK

Koordinasi perencanaan pembangunan responsif Gender

Bappeda

203

APBK

Koordinasi Penyusunan perencanaan Program pembangunan pemetaan aset budaya daerah Pidie Jaya

Bappeda

388

APBK

Terwuudnya koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan keistimewaan antar SKPK dan SKPA

Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan program pembangunan keistimewaan

Bappeda

383

APBK

terkoordinasinya dan terevaluasinya hasil monitoring program nasional secara efektif dan akuntabel

Koordinasi monitoring dan evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dan program pembangunan daerah tertinggal

Bappeda

433

APBK

Terjalinnya koordinasi yang efektif dan efisien dengan SKPK dan SKPA Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan sumberdaya manusia antar SKPK dan SKPA Terjalinnya koordinasi perencanaan pembangunan yang berorientasi rensponsi jender Terkoordinasi secara efektif dan efisien dalam penyusunan perencanaan pembangunan pemetaan aset budaya daerah Kabupaten Pidie Jaya

36

Program Pelayanan dan Terwujudnya masalah strategis daerah Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Penanganan masalah strategis

Dinsosnakertrans

236

APBK

37

Program pembinaan anak terlantar

terlatihnya anak jalanan dan nakal

Pelatihan Ketrampillan bagi anak jalanan dan nakal

Dinsosnakertrans

487

APBK

38

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Terlaksananya pendayagunaan penyandang cacat dan ekstrauma

Pendayagunaan penyandang cacat dan ex trauma

Dinsosnakertrans

676

APBK/APBA

39

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Terlaksananya pelatihan dan pendidikan bagi penghuni panti asuhan

Pendidikan dan pelatihan untuk Dinsosnakertrans penghuni panti asuhan / jempo

520

APBK

Dinsosnakertrans

720

APBK

Terwujudnya biaya operasional panti Operasional Sarana dan asuhan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


40

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Terlaksananya Monev dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi Dan Kegiatan Pelaporan

41

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Tersosialisasinya qanun perlindungan anak

Sosialisasi qanun perlindungan anak Peningkatan SDM Kelembagaan Perlindungan perempuan dan anak Pembinaan gampong Peningkatan Peranan wanita dan keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Meningkatnya SDM Kelembagaan Perlindungan perempuan dan anak Terselenggaranya pembinaan gampong Peningkatan Peranan wanita dan keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI)

42

43

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Perempuan

SUMBER PENDANAAN

Dinsosnakertrans

210

APBK

BKBP

134

APBK

BKBP

246

APBK

BKBP

737

APBK

terlaksananya penguatan kelembagaan gender dan anak

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

BKBP

189

APBK

Terwujudnya sistem pengembangan informasi gender dan anak

Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

BKBP

195

APBK

Tersosialisasinya undang-undang penghapusan KDRT

Sosialisasi undang-undang penghapusan KDRT

BKBP

136

APBK

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

BKBP

174

APBK

BKBP

150

APBK

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

BKBP

270

APBK

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

BKBP

150

APBK

Terlaksananya pembinaan putri berprestasi

44

KERANGKA REGULASI


Program Peningkatan peran serta Terwujudnya kegiatan pembinaan dan kesetaraan jender dalam organisasi perempuan kabupaten pembangunan Terlaksananya kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga sejahtera

Perekrutan pembinaan pengiriman remaja putri berprestasi


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


KERANGKA REGULASI

45

Program penguatan kelembagaan Terlaksananya sosialisasi gender dan pengarusutamaan gender dan anak anak

Sosialisasi yang terkait dengan kesejahteraan gender, perempuan dan perlindungan anak serta pornografi dan porno aksi

46

Program peningkatan peran serta Dapat melaksanakan pelatihan tentang bahaya narkoba kepemudaan

47

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

terlaksananya penyuluhan narkoba bagi generasi muda

48

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Dapat melaksanakan pembinaan olahraga

140

APBK

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda

Disdikpora

270

APBK

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Disdikpora

517

APBK

Disdikpora

295

APBK

380

APBK

450

APBK

600

APBK

Dinsosnaketran

5.200

APBA

Dinsosnaketran

2.610

APBK

Kesbanglinmas

450

APBK

Pelatihan tata krama siswa Pembinaan organisasi olahraga pemuda

Terbentuknya pemuda yang Kreatif

49

Program Pengembangan Perumahan

Terbangunnya rumah kaum dhuafa di Pembangunan Rumah Dhuafa kabupaten Pidie Jaya

50

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

terehabilitasinya perumahan korban bencana alam

51

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pertolongan dan pencegahan bencana

SUMBER PENDANAAN

BKBP

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Pembinaaan oirganisasi olahraga pemuda

Terbentuknya pemuda yang mencintai olahraga Terbinanya generasi muda / siswa berbudi pekerti yang luhur


Rehabilitasi Perumahan Korban Bencana Alam dan Sosial

Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

Disdikpora

Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kesbanglinmas

318 APBA/APBN/APB K

terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran

Kesbanglinmas

279

Terlaksananya pengendalian bahaya kebakaran

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Kesbanglinmas

424 APBA/APBN/APB K

APBK


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


KERANGKA REGULASI Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Terelokasinya tam,an makam pahlawan kabupaten

Relokasi Taman Pahlawan Kabupaten

52

Program pengelolaan areal pemakaman

53

Pengendalian Keamanan Program peningkatan keamanan Terkendalinya keamanan lingkungan Lingkungan dan kenyamanan lingkungan

54

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Meningkatnya kapasitas aparatur Siskamswakarsa di Kabupaten Pidie Jaya Terlaksananya monev dan pelaporan kegiatan Tertunjangnya pengamanan pemilu

Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pengawas Pemilu Penunjang Pengamanan Pemilu Satlinmas


SUMBER PENDANAAN

Kesbanglinmas

304

APBK

Kesbanglinmas

185 APBN/APBA/APB K

Kesbanglinmas

240

APBK

Kesbanglinmas

360

APBK

Kesbanglinmas

240

APBK

Kesbanglinmas

217

APBK

MATRIK PROGRAM KERJA RPJMD KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014 VISI : Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya Yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro-Rakyat MISI 4. : Meningkatkan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat;


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


1

Menciptakan kesempatan kerja dalam rangka menurunkan angka pengangguran

1

2

3

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

KERANGKA REGULASI

Tersusunnya penyusunan data base tenaga kerja

Penyusunan Data Base Tenaga Kerja

Dinsosnakertr ans

tersedianya tanah pembangunan BLK Terbangunnya BLK Kabupaten Pidie Jaya Terlaksananya pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi pencari kerja

Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung BLK Pembangunan Balai Latihan Kerja

Dinsosnakertr ans Dinsosnakertr ans

Tersusunya bursa tenaga kerja daerah Tersebarnya informasi busrsa tenaga kerja daerah Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan Terbangunnya sistem kelembagaan yang produkstif dalam pelatihan tenaga kerja

Terfasilitasinya pereselisian yang terjadi dalam hubungan industrial

Terwujudnya perlindungan hukum Jamsostek Sosialisasinya berbagai peraturan ketenagakerjaan daerah

Pendidikan dan pelatihan Dinsosnakertr Keterampilan Pencari Kerja ans

Penyusunan Informasi Bursa Dinsosnakertr Tenaga Kerja ans Penyebarluasan Informasi Dinsosnakertr Bursa Tenaga Kerja ans Kerja Sama Pendidikan dan Dinsosnakertr Pelatihan ans Pengembangan Dinsosnakertr Kelembagaan Produktifitas ans dan Pelatihan Fasilitas Penyelesaian Prosudur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitas Penyelesaian Prosudur,Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Sosialisasi Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Tentang Ketenaga Kerjaan


SUMBER PENDANAAN

210

APBK

3.638

APBA

7.638

APBA/APBN

1.710

APBA/APBK

196

APBK

155

APBK

1.599

APBK/APBA

222

APBK

Dinsosnakertr ans

222

APBK

Dinsosnakertr ans

195

APBK

Dinsosnakertr ans

105

APBK


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Program penciptaan iklim Tersusunya Kebijakan Daerah Usaha Kecil Menengah yang tentang UKM kondusif

APBK

Sosialisasi tentang Usaha Kecil Menengah

105

APBK

Fasilitasi kemudahan formalitas Badan UKM

120

APBK

Disperindagko p

154

APBK/APBA

Disperindagko p

155

APBK/APBA

Terkoordinasinya pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Kopeperasi

Koordinasi pemanfatan Disperindagko Fasilitas Pemerintah untuk p UKM dan Koperasi

270

APBK

6

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Terlaksananya proses pemberdayaan UKM secara efektif

Pemberdayaan UKM

Disperindagko p

390

APBK/APBA

7

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Terkoordinasinya pelekasanaan kebijakan pengembangan koperasi

Disperindagko p

150

APBK

Disperindagko p

280

Dinsosnakertr ans

780

Terlaksananya sosialisasi tentang UKM Terfasilitasi Badan UKM sebvagai sebuah lembaga formalitas daerah

5

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

8

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Tersosialisasnya dukungan permodalan Terbangunnya sistem pengembangan klaster

Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin

Disperindagko p

SUMBER PENDANAAN

185

4

2

KERANGKA REGULASI


Terlaksananya proses bimbingan keterampilan bagi keluarga miskin non produktif

Pengembangan Klaster Bisnis

Koodinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan koperasi Pendidikan dan pelatihan koperasi

Bimbingan Ketrampilan Usaha Bagi Keluarga Miskin Non Produktif

APBK/APBA


KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


9

10

11

Program Pemberdayaan Meningkatnya jejaring pelaku Kelembagaan Kesejahteraan sosial Sosial Terlaksananya pelatihan Program pengembangan keterampilan manajemen lembaga ekonomi pedesaan UMG Terselenggaranya PNPM mandiri Pengembangan Wilayah Translok

Terlaksananya surve dan pemetaan daearah Translok Terlaksananya pengauatan SDM Transmigrasi daerah Terwujudnya kerjasama antar sektor dalam kawasan trasmigrasi

KERANGKA REGULASI

Peningkatan jejaringan pelaku sosial Pelatihan Ketrampilan manajemen Aparat Badan Usaha Milik Gampong Penyelanggaraan PNPM Mandiri

Surve dan Pemetaan Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Peningkatan Kerja sama antar sektor dalam rangka kawasan transmigrasi


SUMBER PENDANAAN

Dinsosnakertr ans

209

APBK

BPM

376

APBK

BPM

2.700

APBK/APBN

Dinsosnakertr ans

900

APBK

Dinsosnakertr ans

160

APBK

Dinsosnakertr ans

125

APBK

MATRIK PROGRAM KERJA RPJMD KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014 VISI : Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya Yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro-Rakyat MISI 5 : Menumbuhkan kembali potensi adat istiadat dan budaya daerah dalam pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dengan semangat kebersamaan INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS NO

KEBIJAKAN

NO

PROGRAM

Melestarikan kembali potensi kebudayaan dan adat istiadat daerah

1

Program Pengembangan Nilai Budaya

SUMBER PENDANAAN

Dishubbudparimko m

400

APBK/APBA/ APBN

Dishubbudparimko m

130

APBK

Dishubbudparimko m

300

APBK/APBA/ APBN

Sosialisasi pengelolaan Dishubbudparimko kekayaan budaya lokal daerah m

125

APBK

850

APBK/APBA/ APBN


1


INDIKATOR KELUARAN KERANGKA REGULASI

Terlaksananya Pelestarian dan Pelestarian dan aktualisasi adat menumbuhkan kembali adat dan budaya daerah budaya daerah Kabupaten Pidie Jaya Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah

2

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksanannya Pelestarian Pelestarian fisik dan kandungan Bangunan dan naskah sejarah dan bahan pustaka termasuk naskah budaya daerah Kabupaten Pidie Jaya kuno Tersosialisasinya sistem pengelolaan budaya daerah dalam kehidupan masyarakat Terkelolanya berbagai karya budaya dalam rekaman CD Daerah Tersusunnya sistem data base sejarah kebudayaan Pidie Jaya

3

2

Mengembangkan semangat kebersamaan dan kesatuan dalam pembangunan daerah

Program Pengelolaan Keragaman Terlaksananya pengembangan kesenian kebudayaan Pidie Jaya Budaya Terselenggaranya Dialog Kebudayaan Pidie Jaya Terfasilitasi Penyelenggaranya festival budaya daerah

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala

Dishubbudparimko m Dishubbudparimko m

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Dishubbudparimko m Dishubbudparimko m Dishubbudparimko m

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

120

254

APBK/APBA/ APBN

140

APBK

620

APBK

270

APBK/APBA

4

Terbangunnya Kemitraan dalam Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan pengelolaan kebudayaan antar daerah budaya

5

Program Kerjasama Pembangunan

Terkoordinasinya kerjasama perencanaan dan pengendalian pembangunan khusus

Koordinasi Peningkatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Khusus

Bappeda

1.500

APBK

6

Program perencanaan pembangunan daerah

terlaksananya peruimusan program pembangunan secara transparansi dengan kebijakan publik

Pengembangan Partisipasi dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Bappeda

300

APBK

Dishubbudparimko m


KEBIJAKAN

NO

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


7

Program pengembangan wawasan terfasilitasi operasional BRA kebangsaan

Fasilitasi Operasional BRA

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa

8

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

10

Program pendidikan politik masyarakat

Terbentuknya satuan keamanan lingkungan masyarakat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

terlaksannya peningkatan kesadaran masyarakat tentang perpolitikan melalui penyuluhan Terwujudnya koordinasi forum politik Kabupaten Tersusunnya data base partai politik Penyusunan Data Base Partai Kabupaten Politik

Terlaksannaya pembuatan TTG dalam masyarakat pedesaan Tersusunya sistem pendataan dan pembinaan masyarakat desa Tersosialisasinya berbagai produk masyarakat melalui pameran

12

Program peningkatan partisipasi Terlaksananya bulan bakti LKMD masyarakat dalam membangun kabupaten dan Nasional desa Terlaksakasananya pelatihan remaja putus sekolah terlatihnya aparatur pemerintahan secara profesional

APBK

Kesbanglinmas

1.096

APBK/APBA

Kesbanglinmas

240

APBK

Kesbanglinmas

210

APBK

Kesbanglinmas

120

APBK/APBA

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Kesbanglinmas

240

APBK

Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Kesbanglinmas

390

APBK

Kesbanglinmas

100

APBK

Kesbanglinmas

150

APBK

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

Fasilitasi Kelengkapan Pengajuan Bantuan Partai Politik

Fasilitasi kelengkapan pengajuan bantuan Partai Politik Kabupaten

11

1.800

Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Terlaksananya perlombaan festival peningkatan wawasan kebangsaan

SUMBER PENDANAAN

Kesbanglinmas Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat

9

KERANGKA REGULASI


APBK/APBA/AP BN

Pembuatan Teknologi Tepat Guna

BPM

3.240

Pendataan dan Pembinaan

BPM

130

APBK

Sosialisasi dan Pameran

BPM

352

APBK

BPM

1.200

BPM

690

APBK/APBA

408

APBK/APBA/ APBN

Bulan Bakti LKMD Pelatihan kepada remaja putus sekolah Pelatihan Aparatur Pemerintahan Gampong

BPM

APBK/APBA/ APBN


KEBIJAKAN

NO

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


3

Menciptakan keseimbangan pembangunan dengan menjaga kelestarian lingkungan yang berbasis kearifan lokal

13

14

Program Pengembangan Kinerja Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan daerah Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

KERANGKA REGULASI

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

meningkatnya sistem operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Terlaksananya sistem pengembangan teknologi pengelolaan persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (Alat Daur Ulang Sampah)

Terpantaunya kualitas lingkungan daerah secara periodik

Pemantauan Kualitas Lingkungan


SUMBER PENDANAAN

KLH

3.410

APBA/APBN

KLH

720

APBK/APBA

KLH

4.232

APBA/APBN

KLH

245

APBK

Terlaksananya kajian dampak lingkungan DAS Kabupaten Pidie Jaya

Pengkajian Dampak Lingkungan Daerah Aliran Sungai (Kabupaten)

KLH

256

APBK/APBA

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air

KLH

316

APBK

15

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Terkonservasinya SDA dan Pengendalian Dampak Lingkungan

16

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Terkelolanya pola rehabilitasi terumbu karang

Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estauria dan Teluk

KLH

263

APBK

17

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengembangan Data dan Terlaksananya pengembangan data Informasi Lingkungan Hidup base lingkungan hidup (Papan Informasi)

KLH

700

APBK/APBA

18

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pembangunan Tempat Terbangunnya tempat pembuangan Pembuangan Benda Padat/ cair benda padat dan cair yang Menimbulkan Polusi

KLH

2.720

APBA/APBN

19

Program Pengelolaan dan Terkelolanya ekosistem daerah rehabilitasi ekosistem pesisir dan pesisir laut

Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

KLH

390

APBK

20

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Terlaksananya penataan ruang terbuka hijau diperkotaan

Penataan Ruang Terbuka Hijau

KLH

1.200

APBK

Terpeliharanya rung terbuka hijau

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

KLH

510

APBK


KEBIJAKAN

NO

PROGRAM

INDIKATOR KELUARAN


21

22

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Program Perencanaan Tata Ruang

KERANGKA REGULASI


SUMBER PENDANAAN

Tersusunya regulasi tentang penambangan galian C

Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

DPPKAD

150

APBK

Terlaksananya pengawasan penambangan galian C

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C

DPPKAD

257

APBK

Tersusunnya RTRW Kabupaten Pidie Jaya

Penyusunan Rencana Deatail Tata Ruang Kawasan

Bappeda

350

APBK

Tersusunnya RDTRK Kabupaten Pidie Jaya

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Bappeda

300

APBK

Bappeda

400

APBK

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Bappeda

480

APBK

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Bappeda

362

APBK

Terwujudnya sistem pemetaan dan Survey dan pemetaan surve wilayah kabupaten Pidie Jaya

23

Program Pemanfaatan Ruang

24

Tersusunnya perencanaan dan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis pengembangan wilayah cepat tumbuh dan cepat tumbuh

25

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Lampiran

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN LIMA TAHUN RPJMD KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014 VISI

: Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya Yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro-Rakyat

MISI 1 : Membangun dan memperbaiki kredibilitas, kapasitas manajemen dan kinerja aparatur Pemerintah Daerah. Kebijakan 1: Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik Kebijakan 2: Peningkatan kapasitas kinerja aparatur yang profesional, akuntabel dan bersih INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS NO

PROGRAM KERANGKA ANGGARAN

1

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

Sek.DPRK

100

100

100

100

100

100

600

APBK

Hearing/ dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Sek.DPRK Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

125

125

125

125

125

125

750

APBK

Rapat- rapat Alat Kelengkapan Dewan

Sek.DPRK

150

250

200

235

260

300

1.395

APBK

Rapat- rapat Paripurna

Sek.DPRK

200

200

200

200

200

200

1.200

APBK

Sek.DPRK

135

135

155

175

200

225

1.025

APBK

Sek.DPRK

75

100

125

125

150

150

725

APBK

Sek.DPRK

80

95

115

120

135

155

700

APBK

Sek.DPRK

750

750

800

850

875

950

4.975

APBK

Dialog/Audiensi dengan TokohTokoh Masyarakat, Sekdakab Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

70

100

105

110

120

125

630

APBK

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Sekdakab Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

50

65

65

65

70

80

395

APBK

Kegiatan Reses

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRK

2

2009

KERANGKA REGULASI

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

JLH. PAGU INDIKATIF (Jutaan)

TAHUN DAN PAGU INDIKATIF (JUTAAN) SKPD



3

Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan



2009

KERANGKA REGULASI

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

Rapat Koordinasi Unsur Sekdakab MUSPIDA Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sekdakab Lainnya Peringatan HUT Kab. Pidie Sekdakab Jaya

100

100

120

200

230

250

1.000

APBK

100

100

100

100

100

100

600

APBK

70

85

85

90

90

100

520

APBK

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Sekdakab Kinerja SKPD

50

50

60

60

60

60

340

APBK

Penyusunan LAKIP Kabupaten Sekdakab

100

100

100

100

100

100

600

APBK APBK

4

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan Standar Satuan Harga

PPKAD

85

76

96

88

85

92

522

APBK

Penyusunan Sistem Prosesdur PPKAD Pengelolaan Keuangan Daerah

30

40

40

50

50

60

270

APBK

PPKAD

45

54

55

63

73

70

360

APBK

PPKAD

32

35

34

40

51

55

247

APBK

PPKAD

25

32

33

42

50

55

237

APBK

PPKAD

30

30

50

40

60

60

270

APBK

PPKAD

51

55

52

47

45

55

305

APBK

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang PPKAD Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

42

42

40

43

50

53

270

APBK

-

23

-

-

42

-

65

APBK

42

41

43

45

54

50

275

APBK

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan PPKAD Daerah Pendataan WP, RW dan PBB PPKAD



2009

KERANGKA REGULASI

Operasional Pendataan Pajak Dan Restribusi Pengelolaan Gaji Pegawai Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi

SUMBER PENDANAAN

54

44

63

62

299

APBK

25

31

28

31

30

168

APBK

PPKAD

53

56

62

55

53

62

341

APBK

70

70

80

90

100

100

510

APBK

Inspektorat

100

120

120

130

140

150

760

APBK

Penanganan kasus pengaduan Inspektorat di Lingkup Pemerintah Daerah

30

30

30

40

40

50

220

APBK

Tindak Lanjut hasil Temuan Pengawasan

Inspektorat

70

70

80

80

100

100

500

APBK

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Sekdakab

70

70

80

90

100

100

510

APBK

Legislasi Rancangan Peraturan Sekdakab Perundang-Undangan

200

200

210

210

220

220

1.260

APBK

50

60

60

70

80

80

400

APBK

30

30

40

40

50

60

250

APBK

80

120

-

-

120

-

320

APBK

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Publikasi Peraturan PerundangSekdakab Undangan Penataan Perangkat Daerah Sekdakab Penyusunan Peraturan Bupati Sekdakab Tentang Tupoksi Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar daerah Pembangunan Tapal Batas Antar Kecamatan dalam Kabupaten


2014

34

6

9

2013

23

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

8

2012

42

Evaluasi Administrasi Keuangan Pada Dinas , Badan Sekdakab Dan Kantor

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

2011

PPKAD

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

2010

PPKAD

5

7



Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Sekdakab

-

-

123

-

-

150

273

APBK

Sekdakab

-

-

250

-

-

-

250

APBK

Sekdakab

42

45

65

56

75

347

APBK

64



2009

KERANGKA REGULASI

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

52

50

62

66

312

APBK

Sekdakab

9.000

11.000

10.000

11.000

8.000

7.500

56.500

APBK

30

40

40

50

50

60

270

APBK

70

80

80

90

100

100

520

APBK

30

30

40

50

60

60

270

APBK

APBK

Pengembangan Data Base Kependudukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Program kerjasama informasi

2012

47

Peningkatan Pelayanan Publik Disdukcapil Dalam Bidang Kependuduan

Program Penataan

2011

35

Rapat -Rapat Koordinasi Sekdakab Bagian Pemerintahan Pemilihan Perangkat Gampong Sekdakab dan Mukim Pembinaan Monitoring serta evaluasi izin usaha dan Sekdakab gangguan (HO)

10 Administrasi Kependudukan

2010

Informasi Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Sekdakab Daerah ( ILPPD ) Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

11 dan media massa



Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi Pengadaan Alat Studio Komunikasi Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluh bagi masyarakat Penyebaran informasi Penyelengaraan pemerintahan daerah

-

150

-

160

-

200

510

Disdukcapil

130

130

140

150

150

150

850 APBK/ APBN

Disdukcapil

-

60

-

70

-

80

210

Dishubudparin kom

200

200

200

210

210

210

1.230

APBK/APBA/A PBN

Dishubudparin kom

-

-

540

340

520

310

1.710

APBK/APBA/A PBN

Dishubudparin kom

70

80

80

90

100

100

520

APBK

Dishubudparin kom

50

43

52

51

55

64

315

APBK

APBK

APBK

12

Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan PDRB Daerah Penyusunan Pidie Jaya Dalam Angka Penyusunan Profil Daerah Penyusunan IKK Operasional GIS Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Bappeda

130

130

140

140

150

160

850

APBK

Bappeda

110

120

120

130

130

140

750

APBK

Bappeda Bappeda Bappeda

200 34 750

200 35 800

210 36 800

210 30 900

210 42 1.000

220 39 1.000

1.250 216 5.250

APBK APBK APBK

Bappeda

3.000

3.000

4.000

4.000

5.000

6.000

25.000

APBK/APBA/A PBN



2009

KERANGKA REGULASI

Kajian dan Penyusunan Rencana Pembangunan Basis Unggulan

Bappeda

Pembangunan sistem informasi spasial potensi wilayah Kabupaten Pidie Jaya Program perencanaan

13 pembangunan daerah

Program Pembinaan dan

15 Pengembangan Aparatur

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

-

830

-

-

-

-

830

APBK

-

340

210

-

310

-

860

APBK

56

-

-

-

-

210

APBK

154

Penyusunan RPJM Penyusunan rancangan RKPK

Bappeda

127

-

-

130

-

-

257

APBK

Bappeda

100

110

120

130

140

150

750

APBK

Penyelenggaraan Musrenbang Bappeda RKPK Bappeda

177

156

174

154

166

210

1.037

APBK

110

110

120

130

140

150

760

APBK

150

120

167

182

155

185

959

APBK

3.000

2.100

3.600

2.500

2.780

4.000

17.980

APBK

250

240

275

300

230

254

1.549

APBK

Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Daerah Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah (pendukung dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan)

aparatur

2011

Bappeda

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana Bappeda pembangunan daerah

Program peningkatan

2010

Penyusunan RPJP

Penyusunan KUA-PPAS

14 kapasitas sumberdaya



Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

BPPK

2.000

2.000

2.500

2.500

3.000

3.000

15.000

APBK

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

BPPK

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.500

12.500

APBK

BPPK

200

200

250

250

300

300

1.500

APBK

60

60

70

80

90

90

450

APBK

800

800

800

800

900

900

5.000

APBK

110

120

130

130

130

140

760

APBK

Seleksi Penerimaan CPNSD

Penataan Sistem Administrasi BPPK Kenaikan Pangkat PNS Penyelesaian Tugas Belajar BPPK dan Ikatan Dinas Pembaharuan Data Kepegawaian (Validasi Data)/ BPPK Pemutakhiran Data



Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program peningkatan

17 kapasitas aparatur pemerintah desa

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

50

50

60

70

80

80

390

APBK

BPPK

500

500

500

500

500

500

3.000

APBK

BPPK

50

55

62

58

49

62

336

APBK

BPPK

70

80

80

90

90

100

510

APBK

BPPK

60

70

70

80

80

90

450

APBK

Penyelesaian Gaji Berkala PNS BPPK

30

30

30

40

40

50

220

APBK

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Inspektorat

-

87

120

143

155

189

694

APBK

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kerja

Inspektorat

-

65

72

124

166

182

609

APBK

Pelatihan dan Sosialisasi Pelaksanaan ADG

BPM

53

132

155

201

178

180

899

APBK

BPM BPM

1.200

720 1.200

840 1.200

840 1.200

840 1.200

840 1.200

4.080 7.200

BPM

100

110

120

130

140

150

750

APBK

Sekdakab

120

120

130

140

140

150

800

APBK

-

157

120

185

210

153

825

APBK

Bappeda

67

120

132

125

152

140

736

APBK

Bappeda

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Pembekalan Peraturan Pemerintahan Terhadap Perangkat Gampong dan Mukim

18

2010

BPPK

Pengadaan Kantor Mukim Pengadaan kantor Geuchik Pengadaan Mobiler Kantor mukim

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

2009

KERANGKA REGULASI

Penyelesaian Pemindahan/Mutasi PNS dan Penyelesaian SK PNS Bimbingan Teknis Kepegawaian Penyelesaian Pensiun, Karpeg, Karsu PNS Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Penyelesaian Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

16



peningkatan kemampuan teknis Bappeda aparat perencana Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Koordinasi Program Wismp dan Penguatan kelembagaan P3A, GP3A, dan Induk P3A dalam Kabupaten Pidie Jaya

APBK/APBA APBK/APBA

6.000 APBK/ APBN

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN LIMA TAHUN RPJM KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014 VISI : Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya Yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro-Rakyat MISI 2. : Pemberdayaan ekonomi masyarakat disektor perkebunan, pertanian, nelayan, perternakan, industri dan perdagangan Kebijakan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis Komoditi unggulan dan Non Unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan Kebijakan 2. Meningkatkan perkembangan industri kecil dan pertumbuhan sektor perdagangan Kebijakan 3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah untuk menunjang kelancaran perputaran roda ekonomi masyarakat INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS NO


1

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Magang,Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan pelaku agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (PUAP). Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (PENAS).


SUMBER PENDANAAN

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bappeda

200

200

200

200

200

250

1.250

APBK

Bappeda

100

100

110

110

110

110

640

APBK

Bappeda

150

0

0

135

0

0

285

APBK

Bappeda

0

0

340

0

0

0

340

APBK

Bappeda

168

0

0

230

0

0

398

APBK

Bappeda

0

650

0

650

0

650

1.950

APBK

DPP

500

600

600

600

600

600

3.500

APBA/APBK /APBN

DPP

150

200

250

250

300

400

1.550

APBA/APBK /APBN

6.200

APBA/APBK /APBN

KERANGKA REGULASI

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Tabel Data Dasar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Pengembangan potensi unggulan daerah

2


BPKP

1.000

1.000

1.000

1.000

1.100

1.100

BPKP

400

400

400

400

400

500

2.500

BPKP

260

300

310

320

330

340

1.860




3

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan


2009

KERANGKA REGULASI

2010

2011

2012

2013

Pemeliharaan dan Peningkatan pendapatan petani kakao

Dishutbun

Demplot Tanaman Kakao

Dishutbun

400

400

400

400

400

Pemetaan Lahan Pembangunan Kebun Kakao 7000 Ha

Dishutbun

0

0

760

0

Pendukung Program Revitalisasi 1000 Ha (pembebasan tanah/sertifikat lahan)

Dishutbun

400

400

400

400

Peningkatan pengetahuan pemeliharaan tanaman kakao

Dishutbun

750

Peningkatan Kemampuan lembaga Petani

Dishutbun

300

Pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan

Dishutbun

SLPHT pada tanaman Pekebunan

Dishutbun

700

700

700

800

900

DPP

0

300

0

400

BPKP

0

100

100

BPKP

100

100

BPKP

100

BPKP DPP/ BPKP

2014


SUMBER PENDANAAN

27.340

APBA/APBK /APBN

500

2.500

APBA/APBK /APBN

0

860

1.620

APBA/APBK

460

500

2.560

APBA/APBK

5.750

APBA/APBK /APBN

2.640

APBA/APBK /APBN

6.230

APBA/APBK /APBN

980

4.780

APBK /APBN

0

600

1.300

140

200

200

740

APBK

100

100

100

150

650

APBA/APBK /APBN

100

100

100

100

200

700

APBK

60

70

80

80

90

90

470

APBK

900

960

4.000

1.000

4.000

1.000

400

1.000

4.340

1.000

440

1.000

5.000

1.000

500

1.030

5.000

1.000

500

1.100

5.000

1.000

500

1.100

Penanganan Daerah Rawan Pangan. Penyusunan data base potensi prod. pangan. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan. Monitoring,Evaluasi & Pelaporan kebijakan perberasan Analisa & penyusunan pola konsumsi pangan Pengembangan desa mandiri pangan Pembinaan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)

BPKP

600

700

1.000

1.000

1.000

1.000

5.860

800

800

800

930

4.630

APBA/APBK /APBN



PROGRAM


KERANGKA ANGGARAN

Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk pengembangan pangan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Pengadaan sarana kerja peyuluh pertanian Penyusunan kebijakan umum Ketahanan Pangan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bantuan Benih / Bibit, Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Pengembangan Diversifikasi Tanaman


SUMBER PENDANAAN

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BPKP

200

240

300

300

300

400

1.740

BPKP

400

400

400

400

400

520

2.520

APBA/APBK

2.500

APBA/APBK /APBN

KERANGKA REGULASI

BPKP

400

400

400

400

400

500

BPKP

0

0

240

0

320

0

DPP

100

100

200

300

400

450

DPP

5.500

5.750

DPP

0

0

6.570

4300

6.000

6740

5.870

0

5.750

7700

APBA/APBK

560

APBK

1.550

APBK

35.440

APBA/APBK /APBN

18.740

APBA/APBK /APBN

4

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian

DPP

8.000

9.000

9.320

10.000

10.000

10.000

56.320

APBN

Pembangunan jalan produksi/usaha tani (75 Km)

Dishutbun

3.000

3.000

4.000

5.000

5.000

5.670

25.670

APBA /APBN

Pemeliharaan/Rehabilitasi tanaman kakao Pembangunan Kebun Bibit dan pusat peneliti Pengembangan Pembangunan Kebun Kakao Rakyat (P0) Pemeliharaan tanaman Kakao Rakyat (P1) Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pertemuan petugas dan petani Pengadaan Obat-obatan untuk pengandalian hama/penyakit tanaman perkebunan


Dishutbun

7.000

7.000

8.000

9.000

9.000

10.460

50.460

Dishutbun

1.000

1.000

1.000

1.500

1.500

1.500

7.500

30.000

56.000

67.000

74.000

55.780

282.780

APBA/APBK /APBN

Dishutbun

-

Dishutbun

3.000

3.000

4.000

4.000

4.000

4.560

22.560

APBA/APBK /APBN

Dishutbun

1.000

1.000

1.000

1.500

1.500

1.556

7.556

APBA/APBK /APBN

754

APBA/APBK /APBN

5.213

APBA/APBK /APBN

Dishutbun Dishutbun

80

80 250

90 780

1.130

100 860

150 1.233

254 960



5

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

8

Program peningkatan produksi hasil peternakan

9

10

2012

2013


2014

SUMBER PENDANAAN

230

350

250

260

170

1.385

APBA/APBK

DPP

100

210

370

660

420

240

2.000

APBA/APBK

Dishutbun

-

400

576

420

620

550

2.566

APBA/APBK

Dishutbun

50

60

78

58

96

58

400

Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

BPKP

120

650

760

1.200

1.000

890

4.620

APBK/APBA

Peningkatan kesejahteraan tenaga peyuluh pertanian

BPKP

-

560

760

1.300

1.400

2.300

6.320

APBK/APBA

Penyuluhan dan pendampingan pertanian/perkebunan

BPKP

760

780

1.400

1.570

1.240

2.900

8.650

APBK/APBA

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular

DPP

80

450

530

760

600

400

2.820

APBK/APBA

DPP

2.900

3.900

4.600

3.500

3.980

2.560

21.440

APBN

DPP

100

960

790

879

860

960

4.549

APBN/APBA

DPP

500

650

1.780

934

1.870

1.770

7.504

APBK/APBA

Dishutbun

300

560

400

230

430

330

2.250

APBK/APBA

Dishutbun

500

1.200

1.100

960

1.540

1.740

7.040

APBA/APBN

Penghijauan lingkungan

Dishutbun

120

430

579

340

420

590

2.479

APBK/APBA

Rehabilitasi hutan pantai Pemeliharaan lahan reboisasi Pemeliharaan tanaman penghijauan

Dishutbun Dishutbun

400 200

650 320

760 320

660 280

750 330

840 420

4.060 1.870

APBK/APBA APBK

Dishutbun

115

869

498

834

1.119

880

4.315

APBK/APBA

Pengembangan Agribisnis Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pengadaan Kebun rumput Perencanaan dan Pengembangan hutan kemasyarakatan (400 ha) dan sarana pendukung Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program rehabilitasi hutan dan lahan

2011

125

Monitoring evaluasi dan pelaporan

7

2010

DPP

Pengadaan sarana & Prasarana tehnologi Pertanian/Perkebunan

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

2009

KERANGKA REGULASI

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna

6


APBK



11

TAHUN DAN PAGU INDIKATIF (JUTAAN)

2009

KERANGKA REGULASI

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

780

880

560

870

650

Perencanaan dan Pengawasan

Dishutbun

67

56

66

74

80

57

APBK/APBA/A PBN 400 APBK

Dishutbun

45

55

46

52

67

83

348

Dishutbun

340

-

1.540

1.860

-

-

3.740

APBA/APBN

Penyuluhan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan hutan

Pembuatan DAM Pengendali (6 buah) Pengawasan dan pengendalian hutan

300

3.710

APBA/APBN

-

58

250

-

340

-

648

APBK/APBA

Dishutbun

-

-

76

80

80

-

236

APBK

Dishutbun

-

-

2.000

3.000

4.000

1.000

Dishutbun

255

267

350

660

230

210

Dishutbun

-

-

-

175

-

100

275

-

-

670

870

1.200

650

3.390

89

87

120

135

98

146

675

DKP

500

600

600

621

700

700

DKP

400

400

400

400

400

500

DKP

300

300

400

500

500

500

DKP

100

100

110

110

140

200

DKP

400

400

400

400

500

550

DKP

1.500

1.500

1.600

1.700

1.700

1.800

DKP

78

120

89

105

110

89

Sosialisasi Peraturan Daerah Mengenai Pengelolaan industri hasil hutan

13

Program perencanaan dan pengembangan hutan rakyat

Pengembangan Hutan Dishutbun Masyarakat adat (300 ha) Pemeliharaan Tanaman Hutan Dishutbun Rakyat Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pengembangan Lembaga usaha Perikanan Tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan

1.650

APBK

Dishutbun

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

1.760

3.740

Dishutbun

12

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2012

-

Sosialisasi Pencegahan dampak kebakaran hutan dan lahan

15

2011

Dishutbun

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Pengembangan Budidaya Perikanan

2010

Rehabilitasi hutan dan lahan

Pembangunan Kantor pengamanan hutan Pengadaan mobil patroli Pengadaan kenderaan Operasional roda dua

14


SKPD

APBK/APBN/A PBA APBK/APBN/A 1.972 PBA -

10.000

APBK APBK APBK?APBA/A PBN APBK

APBK/APBN/A PBA APBK/APBN/A 2.500 PBA 3.721

2.500

APBK/APBN/A PBA

APBK/APBN/A PBA APBK/APBN/A 2.650 PBA APBK/APBN/A 9.800 PBA 760

591

APBK


PROGRAM




2009

KERANGKA REGULASI

Rehabilitasi sedang / berat tempat pelelangan ikan

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

DKP

400

400

400

400

467

500

2.567

APBK/APBN/A PBA

16

Pembinaan Kelompok Ekonomi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Masyarakat Pesisir

DKP

300

400

400

400

400

440

2.340

APBK

17

Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dalam Kesadaran dan Penegakan pendayaan sumber daya laut Hukum dalam Pendayagunaan sumber daya

DKP

-

130

-

140

-

150

420

APBK

18

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat

Penyuluhan Budaya Kelautan

DKP

70

80

80

90

100

130

550

APBK/APBN/A PBA

19

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,Air Payau dan Air Tawar

Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

DKP

-

-

-

890

-

-

890

APBK/APBA

20

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Pengawasan Terpadu Usaha Penangkapan dan Hasil Perikanan

DKP

130

130

140

140

150

160

850

APBK/APBA

21

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Fasilitas bagi industri Kecil dan Menengah thd Pemamfatan sumber Daya

Disperindag kop

1.450

1.450

1.460

1.460

1.470

1.470

8.760

APBK/APBN/A PBA

22

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Fasilitasi penyelesaian masalah konsumen

Disperindag kop

100

100

100

100

100

178

678

APBK/APBN/A PBA

Disperindag kop

80

80

90

90

100

127

567

APBK/APBN/A PBA

Disperindag kop

40

40

40

40

40

50

250

APBK

70

80

80

80

90

100

500

APBK

100

110

110

110

110

110

650

APBK

Operasional & Pengembangan kemetrologian daerah

23

Fasilitasi Kemudahan perizinan pengembangan usaha

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Pasar dan distribusi barang produk Peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan

Disperindag kop Disperindag kop

-



24

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan


2009

KERANGKA REGULASI

Penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima

2010

2011

2012

2013

2014


SUMBER PENDANAAN

Disperindag kop

200

200

200

230

235

300

1.365

APBK

Disperindag kop

400

439

500

500

500

500

2.839

APBK

25

26

27

28

29


Pembinaan Usaha Untuk Ekonomi Lemah

700

700

700

800

800

856

4.556

PU

125.000

130.000

130.000

135.000

140.000

140.000

800.000

PU

900

1.000

1.000

1.300

1.500

2.090

PU

500

500

600

600

600

652

3.452

Pembangunan Jalan

PU

100.000

100.900

110.000

110.000

110.000

120.000

650.900


PU

500

500

500

500

600

600

3.200

Pembangunan Jembatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

PU

34.000

35.000

41.000

44.000

46.000

46.700

246.700

PU

60

70

80

90

100

100

500

Perencanaan Jalan

PU

400

500

500

600

700

720

3.420

Pembangunan Jalan

PU

55.000

56.000

56.000

57.000

58.000

58.560

340.560

APBN/APBA/A PBK


PU

200

200

200

200

200

250

1.250

APBN/APBA/A PBK

Pembangunan Jembatan

PU

25.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.600

175.600

APBN/APBA/A PBK

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

PU

70

70

80

90

90

100

Pengawasan

PU

70

80

80

80

90

100

PU

5.000

5.600

6.000

6.000

6.000

7.000

35.600

APBK

PU

1.250

2.250

2.250

2.300

2.350

2.470

12.870

APBK

Program peningkatan sarana Pembangunan gedung kantor pemerintah Pidie Jaya dan prasarana aparatur Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor

Program Pembangunan Jalan Perencanaan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan turap/talud/brojong

Perencanaan Turap / Talud / Bronjong Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

Sekdakab

APBK/APBN

APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A 7.790 PBK APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A PBK

APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A 500 PBK 500



Pengawasan Turap / Talud / Bronjong

30

31

32

33

Program peningkatan sarana Pengadaan alat berat dan prasarana kebinamargaan kebinamargaan Pemeliharaan Alat-alat berat kebinamargaan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Perencanaan pembangunan rawa dan jaringan pengairan jaringan irigasi lainnya Perencanaan normalisasi saluran sungai Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi /pemeliharaan pintu air Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai Program penyediaan dan pengolahan air baku

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya



SKPD

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

Perencanaan Bendungan Perencanaan Embung dan Penampung Air Pembangunan Bendungan Lhok Sandeng Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau

2009

KERANGKA REGULASI

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

PU

100

100

100

100

150

200

750

PU

4.000

5.000

6.000

6.000

7.000

7.000

35.000

APBN/APBA/A PBK

PU

200

200

300

300

300

350

1.650

APBK

PU

900

900

1.000

1.280

1.300

1.400

6.780

APBK

PU

800

800

900

900

1.063

1.000

5.463

APBK

PU

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

3.400

15.400

APBK

PU

1.600

1.500

1.800

2.230

1.256

1.123

9.509

APBK

PU

350

350

450

340

500

200

2.190

APBK

PU

198

176

289

190

576

600

2.029

APBK

PU

-

2.400

5.430

6.700

3.000

17.530

APBA

PU

-

-

2.540

-

8.540

APBA/APBK

PU

-

-

5.600

-

-

5.600

APBK

PU

-

-

-

-

1.000

APBK

PU

-

-

PU

-

-

-

PU

100

150

260

500.000

-

2.000

-

1.000

4.000

APBK

500.000

500.000

500.000

2.000.000

APBN

3.000

4.000

3.000

10.000

APBA

130

200

230

1.070

APBK



34

35

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Program pengendalian banjir

2010

2011

2012

2013


2014

SUMBER PENDANAAN

Penyediaan Prasarana dan sarana Air Minum bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah

PU

-

-

-

500

770

690

1.960

APBA

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana air Minum

PU

120

132

148

240

200

160

1.000

APBA

Rehabilitasi dan pemeliharaan Perusahaan Daerah Air Minum

PU

-

-

500

450

860

780

2.590

APBA/APBK

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

PU

4.780

6.740

5.500

3.460

8.000

32.480

APBN/APBA/A PBK

Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Pembangunan prasarana pengaman pantai Pembangunan tanggul pemecah ombak Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

2009

KERANGKA REGULASI

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

36


-

76

80

75

100

120

451

APBK

PU

-

200

430

400

250

460

1.740

APBA

5.000

4.000

3.000

3.500

2.000

20.500

APBA/APBN

6.000

11.600

16.800

9.800

10.000

54.200

APBN/APBA

PU

Monitoring Evaluasi Pelaporan Perencanaan Infrastruktur Jalan Perdesaan Perencanaan Sarana dan Prasaranan Air Bersih Perdesaan Pembangunan MCK tersebar di 8 Kecamatan Perencanaan Pembangunan MCK Perdesaan Pengawasan Pembangunan MCK Perdesaan

PU

PU

Pembangunann jalan dan Jembantan Perdesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan Rehabilitasi /Pemeliharaan sarana dan Prasarana air bersih Perdesaan

4.000

3.000 -

PU

220.000

360.000

170.000

890.000

200.000

7.000

1.847.000

APBN

PU

400

570

890

1.200

2.300

5.000

10.360

APBK

PU

300

830

540

950

950

780

4.350

APBA

PU

120

120

140

135

120

120

755

APBK

PU

-

-

500

-

-

-

500

APBK

PU

-

250

-

250

-

-

500

APBK

PU

340

890

780

678

950

460

4.098

APBA

PU

250

-

-

250

-

-

500

APBK

PU

100

-

-

100

-

-

200

APBK



37

38

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

-

200

Pembangunan Listrik tenaga air lhok sandeng

PU

-

-

50.000

Disdikpora

-

-

-

Disdikpora

-

-

Disdikpora

-

Disdikpora

Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Pengadaan Mobil Forreder Kendaraan Roda Dua Patroli (fatwal)

Pembangunan Halte Bus,Taxi,

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Pengadaan dan Pemasangan warning light Pembuatan Zona Selamat Sekolah ( ZOSS ) ( 2 Lokasi) Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas

2013


-

2014 -

200

SUMBER PENDANAAN

APBK

150.000

100.000

100.000

400.000

1.500

2.000

1.500

5.000

APBA

560

500

450

490

2.000

APBA

400

-

300

300

-

1.000

APBA

120

120

120

120

150

200

830

APBK

Dishubbudpa rminko

1.000

500

500

2.000

-

-

4.000

APBK/APBA

Dishubbudpa rminko

200

200

200

200

200

200

1.200

APBK

Dishubbudpa rminko

-

-

50

50

50

50

200

APBK

300

150

100

200

100

150

1.000

APBK

-

400

600

600

-

-

1.600

APBA

-

670

-

-

-

-

670

APBA

600

600

500

800

750

1.000

4.250

APBA/APBK

-

-

1.000

1.500

2.000

1.000

5.500

APBA

-

200

300

360

400

550

1.810

APBK/APBA

-

500

500

-

-

-

1.000

APBK/APBA

200

200

300

300

400

600

2.000

APBK/APBA

Dishubbudpa rminko Dishubbudpa rminko Dishubbudpa rminko Dishubbudpa rminko

Pembangunan Terminal Bus Umum dan Angkutan Barang 41

2012

-

Penunjang Perpakiran Roda 2 dan 4

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

2011

PU

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

40

2010

Pengawasan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Program Peningkatan Sarana Pembangunan gedung olah raga daerah dan Prasarana Olahraga Pembangunan Lapangan bola kaki pembangunan lapangan bola volly

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2009

KERANGKA REGULASI

Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga

39


Dishubbudpa rminko Dishubbudpa rminko Dishubbudpa rminko

APBN/APBA


PROGRAM


KERANGKA ANGGARAN

Pengadaan Marka Jalan

2009

KERANGKA REGULASI

Dishubbudpa rminko

2010 -

400

2011 600

2012 300

2013 400

2014 450


2.150

SUMBER PENDANAAN

APBK/APBA

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN LIMA TAHUN RPJM KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014 VISI : Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya Yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro-Rakyat MISI 3 : Meningkatkan kualitas layanan pendidikan, layanan kesehatan dan melaksanakan syariat Islam serta pembinaan sosial kemasyarakatan Kebijakan 1. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal yang berkualitas; Kebijakan 2. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat; Kebijakan 3. Pembinaan wawasan keislaman dan pelaksanaan syariat Islam secara berkelanjutan dan berkeadilan Kebijakan 4. Mewujudkan perlindungan sosial masyarakat dan penguatan lembaga kemasyarakatan INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS NO


1

Program Pendidikan Anak Usia Pembangunan Gedung PAUD Dini Rehabilitasi Gedung PAUD Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

2009

KERANGKA REGULASI

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

2



SKPD

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

Disdikpora

120

220

240

289

210

100

1.179

Disdikpora

87

121

110

140

89

88

635

APBA/APBN APBK

Disdikpora

130

160

180

150

120

160

900

APBA/APBK

Disdikpora

-

15

17

20

10

-

62

APBK


Disdikpora

9.000

11.000

12.000

10.000

8.000

11.200

61.200

APBK/APBA/APB N


Disdikpora

200

420

450

350

120

75

1.615

APBA

Disdikpora

75

75

76

82

88

98

494

APBK

Disdikpora

25

26

21

28

-

32

132

APBK

Disdikpora

65

65

67

72

70

81

420

APBK

Disdikpora

89

86

85

96

90

98

544

APBK

Disdikpora

92

100

100

100

120

130

642

APBK

Disdikpora

30

30

30

30

30

30

180

APBK

Disdikpora

28

28

28

28

28

28

168

APBK

Disdikpora

100

100

100

100

100

100

600

APBK


Disdikpora

45

50

55

60

65

70

345

APBK

Pekan Olahraga dan Seni

Disdikpora

80

80

80

80

80

80

480

APBK

Penyelenggaraan paket B setara SMP Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Penyelenggaraan ujian akhir sekolah (SD/MI) Penyelenggaraan UAS (SMP/MTS) Penyelenggaraan Try out SMP/ MTS Penyelenggaraan Try out SD/ MI Penyelenggaraan Pesantren Kilat SMP


KERANGKA ANGGARAN

Program Pendidikan Menengah

2012

2013


2014

SUMBER PENDANAAN

120

120

120

120

120

720

APBK/APBA

Pengadaaan perlengkapan sekolah

Disdikpora

130

200

240

230

189

224

1.213

APBK/APBA


Disdikpora

800

769

790

890

1.200

1.040

5.489

APBA/APBN

Pembangunan sekolah Unggul

Disdikpora

-

2.000

1.800

1.230

980

-

6.010

APBA/APBN APBK/APBA

Disdikpora

140

230

130

260

140

120

1.020

Penyelenggaraaan paket C setara SMA

Disdikpora

64

65

60

67

58

86

400

APBK

Penyelenggaraan UAS (SMA/SMK/ MA)

Disdikpora

88

86

93

93

93

93

546

APBK

Disdikpora

42

42

42

42

42

42

252

APBK

Disdikpora

100

100

100

100

100

100

600

APBK


Disdikpora

86

86

86

86

86

86

516

APBK

Pekan Olahraga dan Pelajar

Disdikpora

110

110

110

110

110

110

660

APBK

Disdikpora

120

120

120

120

120

120

720

APBK/APBA

Disdikpora

25

25

25

25

25

25

150

APBA/APBK

Disdikpora

30

30

30

30

30

30

180

APBK

Disdikpora

-

45

45

-

45

45

180

APBK

Pembinaan kurikulum dayah

Disdikpora

-

75

-

75

-

75

225

APBA/APBK

Sosialisasi kurikulum dayah terpadu dan salafi

Disdikpora

25

25

25

25

25

25

150

APBK

560

560

630

700

600

650

3.700

APBK/APBA

-

-

-

2.300

1.670

780

4.750

APBN

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Monitoring evaluasi dan pelaporan Rapat koordinasi dayah dalam kabupaten pidie jaya Pelatihan kaligrafi untuk santri dayah

Pembangunan Dayah

5

2011

120

Penyelenggaraan Try out SMA/ SMK/ MA Penyelenggaraan Pesantren Kilat

Program Pendidikan Non Formal

2010

Disdikpora


4

2009

KERANGKA REGULASI Penyelenggaraan Pendidikan inklusi

3


SKPD

PROGRAM

Program Pendidikan Luar Biasa Pembangunan Gedung SLB Baru

Disdikpora




SKPD


2009

KERANGKA REGULASI

Pengadaan Sarana dan Prasarana SLB Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan luar biasa

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

Disdikpora

-

-

-

500

340

300

1.140

APBN

Disdikpora

-

-

45

56

60

70

231

APBK

0

6

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan pendidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

7

35

40

50

45

50

48

268

APBK

Disdikpora

150

150

150

150

150

150

900

APBK

Disdikpora

100

120

130

120

120

120

710

APBK

Disdikpora

0

78

120

100

0

0

298

APBK

Tim pemantapan angka kredit

Disdikpora

40

40

40

40

40

40

240

APBK

Pembangunan Gedung BPMG( Balai Peningkatan Mutu Guru)

Disdikpora

-

Disdikpora

-

-

-

Disdikpora

35

40

Disdikpora

12

Disdikpora

Pembinaan komite sekolah Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Perlombaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi

Program Pengembangan Budaya Pembangunan Pustaka Daerah Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan budaya baca Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

8

Disdikpora

Program Manajemen Pelayanan Pelaksanaan Supervisi Pengawas Pendidikan

1.200

1.000

2.000

-

-

4.200

APBN/APBA

-

600

200

800

APBA

98

100

130

160

563

APBA

34

36

25

26

31

164

APBK

65

65

70

76

80

87

443

APBK

Disdikpora

45

50

54

56

63

56

324

APBK

Disdikpora

-

120

-

105

-

160

385

APBK

Disdikpora

98

120

120

120

120

120

698

APBK




SKPD


2009

KERANGKA REGULASI

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

Perlombaan Siswa Berprestasi

Disdikpora

65

65

65

65

65

65

390

APBK

Pengadaan Rapor Siswa

Disdikpora

54

54

54

54

54

54

324

APBK

0

9


Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

Bappeda

74

74

74

74

74

74

444

Penyusunan masterplan pendidikan

Bappeda

-

-

-

250

-

-

250

Penyusnan Profil Pendidikan Pidie Jaya

Bappeda

-

120

-

-

-

-

120

Dinkes

650

1.700

1.800

2.000

1.600

1.760

9.510

Dinkes

25

25

25

25

25

25

150

Dinkes

550

679

547

677

869

777

4.099

Dinkes

34

35

36

40

36

40

221

APBK

Dinkes

78

80

80

80

80

80

478

APBK

Dinkes

120

120

120

120

120

120

720

APBK/APBA

Dinkes

25

25

25

25

25

25

150

APBK

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

Dinkes

500

500

500

500

500

500

3.000

Revitalisasi sistem kesehatan

Dinkes

54

54

54

54

54

54

324

Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Dinkes

247

247

247

247

247

247

1.482

APBK/APBA

Peningkatan kesehatan masyarakat

Dinkes

76

77

80

67

74

70

444

APBA/APBK

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

Dinkes

25

25

25

25

25

26

151

APBK/APBN/APB A

0

10

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


11

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

APBK/APBA/APB N APBK

APBK/APBN

APBK/APNA/APB N APBK


KERANGKA ANGGARAN

13

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Peningkatan Kesehatan anak

14

15

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

2009

KERANGKA REGULASI Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

12



SKPD

PROGRAM

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

Dinkes

40

40

40

40

40

40

240

APBK

Dinkes

80

85

87

92

80

84

508

APBK

Dinkes

40

40

40

40

40

40

240

APBK

Dinkes

65

65

65

65

65

65

390

APBK

Dinkes

-

-

-

120

-

89

209

APBK

Dinkes

32

40

40

43

40

45

240

APBK

Dinkes

54

65

57

-

63

-

239

APBK

Dinkes

-

35

53

55

32

56

231

APBK

Dinkes

56

56

70

67

54

60

363

APBK

Dinkes

35

40

40

37

39

41

232

APBK

Dinkes

-

-

34

-

55

-

89

APBK

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Dinkes

65

66

78

69

93

90

461

APBK

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kurang zat gizi mikro lainnya

Dinkes

25

33

43

45

52

55

253

APBK

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Dinkes

-

25

25

25

25

25

125

APBK

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Dinkes

15

16

17

16

18

20

102

APBK

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan foging

Dinkes

10

10

10

10

10

10

60

APBK


KERANGKA ANGGARAN

18

2012

2013


2014

SUMBER PENDANAAN

25

25

25

25

25

150

APBK

Dinkes

17

17

17

17

17

17

102

APBK

Dinkes

40

40

40

40

40

40

240

APBK

Dinkes

20

20

20

20

20

20

120

APBK

Dinkes

50

50

50

50

50

50

300

APBK

Dinkes

30

30

30

30

30

30

180

APBK

Dinkes

76

70

77

73

78

88

462

APBK

Dinkes

14

14

14

14

14

14

84

APBK

Dinkes

20

20

20

20

20

20

120

APBK

Pelayanan operasi katarak

Dinkes

50

50

50

50

50

50

300

APBK

Pelayanan kesehatan THT Pelayanan operasi bibir sumbing Pelayanan sunatan masal Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu

Dinkes

-

-

55

-

78

-

133

APBK

Dinkes

-

55

-

65

-

66

186

APBK

Dinkes

56

57

60

55

46

66

340

APBK

Dinkes

70

70

70

70

70

70

420

APBK

Pembangunan Puskesmas

Dinkes

1.200

2.387

2.489

2.500

1.578

1.120

11.274

APBA/APBN

Pembangunan Puskesmas Pembantu

Dinkes

320

450

560

670

450

450

2.900

APBA/APBN

Program Standarisasi Pelayanan Penyusunan standar kesehatan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

2011

25

Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

2010

Dinkes

Peningkatan imunisasi

17

2009

KERANGKA REGULASI Pengadaan vaksin penyakit menular Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

16


SKPD

PROGRAM

Pembangunan Poskesdes

Dinkes

560

651

453

542

553

245

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

Dinkes

320

765

643

600

832

491

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

Dinkes

340

442

481

543

338

396

APBA/APBN/APB 3.004 K APBA/APBN/APB 3.651 K 2.540

APBA/APBN/APB K


KERANGKA ANGGARAN

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu/Poskesdes Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas /Pustu/Poskesde

19

2009

KERANGKA REGULASI Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata



SKPD

PROGRAM

Pembangunan Rumah Sakit

Pembangunan Rumah Sakit ruang poliklinik Rumah Sakit Pembangunan Gudang Obat/Apotik Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) Pengembangan ruang gawat darurat Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU

2010

2011

2012

2013

2.298

APBA/APBN/APB K

441

289

2.202

APBA/APBN/APB K

350

378

400

2.291

APBA/APBN/APB K

2.651

3.000

2.110

1.762

14.944

APBA/APBN

1.000

1.020

1.100

870

-

-

Dinkes

250

350

420

452

Dinkes

300

420

443

Dinkes

2.000

3.421

-

-

Dinkes

400

350

1.000

-

-

-

Dinkes

1.298

250 2.000

Dinkes

-

670

Dinkes

-

-

-

820

Pengembangan ruang operasi

Dinkes

-

-

450

650

Pengembangan ruang laboratorium Rumah Sakit

Dinkes

Pengembangan ruang jenazah

Dinkes

Pembangunan Instalasi Air Limbah Pembangunan Instalasi Air Bersih Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit Pengadaan alat-alat Rumah Sakit Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Pengadaan ambulance/mobil jenazah Pengadaan mebeleur Rumah Sakit Pengadaan perlengkapan rumah sakit (dapur, ruang pasien)

1.320

780

1.241 1.200

-

-

SUMBER PENDANAAN

-

Dinkes

Dinkes

2014

-

230

-

1.450 2.000 1.340

APBA/APBN/APB K APBA/APBN/APB 1.000 K 3.990

3.450

APBA/APBN/APB K

APBA/APBN/APB K APBA/APBN/APB 4.061 K APBA/APBN/APB 1.100 K APBA/APBN/APB 2.540 K 2.770

-

230

APBA/APBK

Dinkes

-

-

300

450

-

-

APBA/APBN/APB 750 K

Dinkes

-

-

150

-

130

-

280

Dinkes

400

500

642

700

240

320

2.802

Dinkes

100

230

540

1.000

210

200

2.280

Dinkes

400

560

360

460

550

420

2.750

Dinkes

800

760

1.200

1.670

-

-

4.430

Dinkes

200

300

560

200

340

120

1.720

Dinkes

-

-

200

320

150

100

770

APBN/APBK APBA/APBN/APB K APBA/APBN/APB K APBA/APBN/APB K APBA/APBN/APB K APBA/APBN/APB K APBA/APBK




SKPD


2009

KERANGKA REGULASI

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

Pengembangan tipe Rumah Sakit

Dinkes

-

-

500

-

-

-

20

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Pemeliharaan rutin rutin/berkala Rumah Sakit

Dinkes

500

600

700

400

350

500

3.050

21

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Dinkes

20

25

25

25

25

25

145

APBK

22

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

500

APBK

APBA/APBK

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

Dinkes

50

55

47

52

45

47

296

APBK

Dinkes

36

32

30

35

36

36

205

APBK

Dinkes

24

25

30

33

30

34

176

APBK

Penyuluhan kesehatan anak balita

Dinkes

30

30

30

30

30

30

180

APBK

Imunisasi bagi anak balita

Dinkes

25

25

25

25

25

25

150

APBK

0

23

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

24

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri Pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan makanan hasil produksi rumah tangga Pengawasan dan pengendalian keamanan dan keselamatan makanan rumah makan

25

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penyuluhan kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu Perawatan berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu

Dinkes

20

30

42

35

45

50

222

APBK

Dinkes

70

70

70

70

70

70

420

APBK

Dinkes

17

17

17

17

17

17

102

APBK

Dinkes

20

20

20

20

20

20

120

APBK

Dinkes

15

15

15

15

15

15

90

APBK

Dinkes

25

25

25

25

25

25

150

APBK/APBA

Dinkes

60

60

60

60

60

60

360

APBK/APBA


KERANGKA ANGGARAN

27

Penyusunan masterplan kesehatan Koordinasi penyusunan Masterplan kesehatan


Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Program Keluarga Berencana Pengadaan mobil pelayanan KB Operasional pelaksana petugas lapangan (PLKB relawan)

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

2010

2011

2012

2013


2014

SUMBER PENDANAAN

Dinkes

70

70

70

70

70

70

420

APBK/APBA

Dinkes

40

40

40

40

40

40

240

APBK/APBA

Bappeda

-

-

-

450

-

-

450

APBK

Bappeda

-

-

76

-

-

-

76

APBK

BKBP

350

270

260

290

200

200

1.570

APBN

BKBP

-

700

-

850

-

-

1.550

APBN

BKBP

230

230

230

230

230

230

1.380

APBN/APBK

BKBP

80

80

80

-

-

-

240

APBK

BKBP

68

70

76

68

77

80

439

APBK

Pelayanan KIE

BKBP

43

43

56

48

50

57

297

APBK

Lomba PIK KRR tingkat kabupaten

BKBP

24

24

24

24

24

24

144

APBK

BKBP

35

35

35

35

35

35

210

APBK/APBA

Dinsyariat

320

320

450

430

335

320

2.175

APBA/APBK

Dinsyariat

65

65

65

65

65

65

390

APBK

Dinsyariat

50

50

50

50

50

50

300

APBK

Dinsyariat

-

70

-

80

120

130

400

APBK/APBA

Dinsyariat

60

60

60

60

60

60

360

APBK

Sosialisasi KB pria bagi Toga dan Toma TNI manunggal KB Kesehatan (TMKK)

28

2009

KERANGKA REGULASI Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dri keluarga kurang mampu Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak

26


SKPD

PROGRAM

BKBP

29

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

30

Program Pembinaan Dan Pengembangan Syariat Islam

Pendampingan bagi kegiatan kelompok UPPKS Pengadaan sarana dan prasarana pengembangan syariat islam Pelaksanaan Seleksi Festival anak Shaleh Kerja sama peningkatan pelaksanaan syariat Islam dengan lembaga / instansi lainnya Pembinaan eks pelaku pelanggaran Syariat Islam

31

Program Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur Pelaksana Syariat Pelaksana Syariat Islam




SKPD


2009

KERANGKA REGULASI Sosialisasi Qanun Pelaksanaan Syaraiat Islam

Dinsyariat

2010 65

2011 -

2012 70

2013 -

2014 80

-

SUMBER PENDANAAN

215

APBK

0

32

Program Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Informasi Informasi Pelaksanaan Syariat Syariat Islam Islam

Dinsyariat

50

60

65

-

45

76

296

APBK

Dinsyariat

60

60

60

67

87

66

400

APBK

Dinsyariat

50

45

55

45

46

56

297

APBK

Penguatan kelembagaan organisasi -organisasi Islam

Dinsyariat

42

43

53

49

51

55

293

APBK

Peningkatan Manajemen Syariat Islam Tingkat gampong/mukim/lurah/kecamat an

Dinsyariat

-

102

120

-

-

123

345

APBK

Pengembangan Model Kelembagaan Gampong syariat

Dinsyariat

120

120

120

120

120

120

720

APBK

Bappeda

-

-

-

-

130

-

130

APBK

Bappeda

85

85

85

85

85

85

510

APBK

Bappeda

65

65

65

65

65

65

390

APBK

Bappeda

25

31

43

27

38

39

203

APBK

Bappeda

53

54

46

57

88

90

388

APBK

Bappeda

60

65

62

58

70

68

383

APBK

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan pemberdayaan syariat Islam Penyebaran informasi syariat Islam yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

33

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Syariat Islam

34


35


Koordinasi Penyusunan rencana induk pembangunan syariat islam Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Koordinasi dan Sinkronisasi program pengembangan sumber daya manusia Koordinasi perencanaan pembangunan responsif Gender Koordinasi Penyusunan perencanaan Program pembangunan pemetaan aset budaya daerah Pidie Jaya Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan program pembangunan keistimewaan




SKPD


2009

KERANGKA REGULASI

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

Koordinasi monitoring dan evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dan program pembangunan daerah tertinggal

Bappeda

65

67

72

68

88

73

433

APBK

36

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Penanganan masalah strategis

Dinsosnakertrans

-

70

-

84

-

82

236

APBK

37

Program pembinaan anak terlantar

Pelatihan Ketrampillan bagi anak jalanan dan nakal

Dinsosnakertrans

50

67

75

108

89

98

487

APBK

38

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pendayagunaan penyandang cacat dan ex trauma

Dinsosnakertrans

76

84

102

121

143

150

676

APBK/APBA

39

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Pendidikan dan pelatihan untuk Dinsosnakertrans penghuni panti asuhan / jempo

56

76

82

85

121

100

520

APBK

Dinsosnakertrans

120

120

120

120

120

120

720

APBK

Dinsosnakertrans

35

35

35

35

35

35

210

APBK

BKBP

35

45

54

-

-

-

134

APBK

BKBP

-

-

56

67

66

57

246

APBK

BKBP

120

125

110

132

150

100

737

APBK

Operasional Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo

40

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Monitoring, Evaluasi Dan narapidana, PSK, narkoba dan Pelaporan penyakit sosial lainnya)

41

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Sosialisasi qanun perlindungan anak Peningkatan SDM Kelembagaan Perlindungan perempuan dan anak Pembinaan gampong Peningkatan Peranan wanita dan keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI)




SKPD


2009

KERANGKA REGULASI

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

BKBP

-

-

65

54

70

-

189

APBK

Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

BKBP

54

-

66

-

75

-

195

APBK

Sosialisasi undang-undang penghapusan KDRT

BKBP

-

45

43

48

-

-

136

APBK

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

BKBP

43

-

45

46

40

-

174

APBK

BKBP

25

25

25

25

25

25

150

APBK

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

BKBP

40

45

50

43

38

54

270

APBK

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

BKBP

25

25

25

25

25

25

150

APBK

45

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Sosialisasi yang terkait dengan kesejahteraan gender, perempuan dan perlindungan anak serta pornografi dan porno aksi

BKBP

-

-

-

65

75

-

140

APBK

46

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda

Disdikpora

45

45

45

45

45

45

270

APBK

47

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Disdikpora

78

82

87

85

90

95

517

APBK

48

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Disdikpora

45

50

50

50

50

50

295

APBK

45

67

67

67

67

67

380

APBK

75

75

75

75

75

75

450

APBK

100

100

100

100

100

100

600

APBK

42

43

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Perempuan

Perekrutan pembinaan pengiriman remaja putri berprestasi

44

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Pembinaaan oirganisasi olahraga pemuda Pelatihan tata krama siswa Pembinaan organisasi olahraga pemuda

Disdikpora




SKPD


49

Program Pengembangan Perumahan

50

Program perbaikan perumahan Rehabilitasi Perumahan Korban Bencana Alam dan Sosial akibat bencana alam/sosial

51

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

2009

KERANGKA REGULASI

Pembangunan Rumah Dhuafa

Dinsosnaketran

2010

1.000

2011

1.000

2012

2013

2014

1.000

700

700

SUMBER PENDANAAN

800

5.200

APBA

-

2.610

APBK

Dinsosnaketran

-

-

760

850

1.000

Kesbanglinmas

75

75

75

75

75

75

450

APBK

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kesbanglinmas

-

120

120

78

-

-

318

APBA/APBN/APB K

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran

Kesbanglinmas

40

60

30

40

54

55

279

APBK

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Kesbanglinmas

55

65

75

88

76

65

424

APBA/APBN/APB K

Kesbanglinmas

45

53

46

50

55

55

304

APBK

Kesbanglinmas

-

-

-

-

120

65

185

APBN/APBA/APB K

Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Relokasi Taman Pahlawan Kabupaten

52

Program pengelolaan areal pemakaman

53

Program peningkatan keamanan Pengendalian Keamanan Lingkungan dan kenyamanan lingkungan

Kesbanglinmas

40

40

40

40

40

40

240

APBK

54

Peningkatan Kapasitas Aparat Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan Dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah tindak kriminal

Kesbanglinmas

60

60

60

60

60

60

360

APBK

Kesbanglinmas

120

-

-

-

-

120

240

APBK

Kesbanglinmas

87

-

-

-

-

130

217

APBK

Monitoring, Evaluasi dan Pengawas Pemilu Penunjang Pengamanan Pemilu Satlinmas

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN LIMA TAHUN RPJM KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014 VISI: Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya Yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro-Rakyat MISI 4.: Meningkatkan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat; Kebijakan 1. Menciptakan kesempatan kerja dalam rangka menurunkan angka pengangguran Kebijakan 2. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin



1

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

3

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2009

KERANGKA REGULASI

Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung BLK Pembangunan Balai Latihan Kerja

2



SKPD

Dinsosnakertr ans

2011

35

-

2014

SUMBER PENDANAAN

35

35

35

210

APBK

-

1.000

1.200

889

549

3.638

APBA

-

-

3.000

3.000

1.638

-

7.638

APBA/APBN

60

89

220

325

450

566

1.710

APBA/APBK

-

-

65

76

55

-

196

APBK

23

34

44

-

-

54

155

APBK

-

-

240

200

260

899

1.599

30

45

69

-

78

-

222

APBK

Dinsosnakertr ans

-

-

-

66

76

80

222

APBK

Dinsosnakertr ans

20

30

32

35

40

38

195

APBK

Dinsosnakertr ans

-

-

40

65

-

-

105

APBK

Penyusunan Informasi Bursa Dinsosnakertr Tenaga Kerja ans Penyebarluasan Informasi Dinsosnakertr Bursa Tenaga Kerja ans Kerja Sama Pendidikan dan Dinsosnakertr Pelatihan ans Pengembangan Dinsosnakertr Kelembagaan Produktifitas ans dan Pelatihan

35

2013

2012

35

Dinsosnakertr ans Dinsosnakertr ans Dinsosnakertr Pendidikan dan pelatihan Keterampilan Pencari Kerja ans

Fasilitas Penyelesaian Prosudur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitas Penyelesaian Prosudur,Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Sosialisasi Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Tentang Ketenaga Kerjaan

2010

APBK/APBA



4


Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

2009

KERANGKA REGULASI

Disperindagko p

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

7

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

65

120

-

-

-

185

APBK

-

25

35

-

-

45

105

APBK

-

-

-

60

60

-

120

APBK

Disperindagko p

-

-

67

-

-

87

154

APBK/APBA

Disperindagko p

-

80

-

-

75

-

155

APBK/APBA

Koordinasi pemanfatan Disperindagko Fasilitas Pemerintah untuk p UKM dan Koperasi

45

45

45

45

45

45

270

APBK

Disperindagko p

65

65

65

65

65

65

390

APBK/APBA

Disperindagko p

25

25

25

25

25

25

150

APBK

Disperindagko p

-

-

80

100

100

-

280

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Pengembangan Klaster Bisnis

6

2010

-

Sosialisasi tentang Usaha Kecil Menengah Fasilitasi kemudahan formalitas Badan UKM

5


SKPD

Pemberdayaan UKM

Koodinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan koperasi Pendidikan dan pelatihan koperasi

8

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Bimbingan Ketrampilan Usaha Bagi Keluarga Miskin Non Produktif

Dinsosnakertr ans

130

130

130

130

130

130

780

APBK/APBA

9

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan jejaringan pelaku sosial

Dinsosnakertr ans

43

30

26

35

35

40

209

APBK



10

11

2009

KERANGKA REGULASI

Pelatihan Ketrampilan manajemen Aparat Badan Usaha Milik Gampong Penyelanggaraan PNPM Mandiri

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Pengembangan Wilayah Translok



SKPD

Surve dan Pemetaan Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Peningkatan Kerja sama antar sektor dalam rangka kawasan transmigrasi

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

BPM

-

70

80

80

70

76

376

APBK

BPM

450

450

450

450

450

450

2.700

Dinsosnakertr ans

250

-

250

-

400

-

900

APBK

Dinsosnakertr ans

-

-

40

40

40

40

160

APBK

Dinsosnakertr ans

-

25

25

25

25

25

125

APBK

APBK/APBN

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN LIMA TAHUN RPJM KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2009-2014 VISI : Terwujudnya Kabupaten Pidie Jaya Yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro-Rakyat MISI 5 : Menumbuhkan kembali potensi adat istiadat dan budaya daerah dalam pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dengan semangat kebersamaan Kebijakan 1. Melestarikan kembali potensi kebudayaan dan adat istiadat daerah Kebijakan 2. Mengembangkan semangat kebersamaan dan kesatuan dalam pembangunan daerah Kebijakan 3. Menciptakan keseimbangan pembangunan dengan menjaga kelestarian lingkungan yang berbasis kearifan lokal INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS NO


1

Program Pengembangan Nilai Budaya

3

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah


2010

2011

2012

2013

2014


SUMBER PENDANAAN

-

80

80

80

80

80

400

APBK/APBA/ APBN

-

-

130

-

-

-

130

APBK

Dishubbudparimko m

-

-

-

300

-

-

300

APBK/APBA/ APBN

Dishubbudparimko Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah m

-

-

60

-

65

-

125

APBK

-

-

400

-

450

-

850

APBK/APBA/ APBN

-

-

-

120

-

-

120

35

43

45

45

40

46

254

APBK/APBA/ APBN

-

-

60

-

80

-

140

APBK

60

80

120

120

120

120

620

APBK

Dishubbudparimko m

45

45

45

45

45

45

270

APBK/APBA

Pelestarian fisik dan kandungan Program Pengelolaan Kekayaan bahan pustaka termasuk naskah Budaya kuno

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2009

KERANGKA REGULASI

Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah

2


SKPD

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala


Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Dishubbudparimko m Dishubbudparimko m Dishubbudparimko m

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

4

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

5

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi Peningkatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Khusus

Bappeda

250

250

250

250

250

250

1.500

APBK

6

Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan Partisipasi dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Bappeda

50

50

50

50

50

50

300

APBK



7

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Fasilitasi Operasional BRA

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

10

Program pendidikan politik masyarakat

12

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

300

300

300

1.800

APBK

Kesbanglinmas

168

170

180

200

180

198

1.096

APBK/APBA

Kesbanglinmas

40

40

40

40

40

40

240

APBK

Kesbanglinmas

35

35

35

35

35

35

210

APBK

Kesbanglinmas

30

30

30

30

-

-

120

APBK/APBA

Kesbanglinmas

40

40

40

40

40

40

240

APBK

Kesbanglinmas

65

65

65

65

65

65

390

APBK

Kesbanglinmas

-

-

-

100

-

-

100

APBK

Kesbanglinmas

25

25

25

25

25

25

150

APBK

Pembuatan Teknologi Tepat Guna

BPM

540

540

540

540

540

540

3.240

Pendataan dan Pembinaan Sosialisasi dan Pameran

BPM BPM

20 49

35 58

67

56

40 52

35 70

130 352

BPM

200

200

200

200

200

200

1.200

BPM

115

115

115

115

115

115

690

APBK/APBA

408

APBK/APBA/ APBN

3.410

APBA/APBN

Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat Penyuluhan Kepada Masyarakat Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2012 300

Bulan Bakti LKMD Pelatihan kepada remaja putus sekolah Pelatihan Aparatur Pemerintahan Gampong

13

2011 300

Fasilitasi Kelengkapan Pengajuan Bantuan Partai Politik Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2010 300

Penyusunan Data Base Partai Politik

11


Kesbanglinmas

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

9

2009

KERANGKA REGULASI

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

8


SKPD

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

BPM

68

68

68

68

KLH

450

860

900

1.200

68

68

-

-

APBK/APBA/AP BN APBK APBK APBK/APBA/ APBN



Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2009

KERANGKA REGULASI

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (Alat Daur Ulang Sampah)

14


2010

2011

2012

KLH

120

120

KLH

-

-

KLH

-

-

-

Pengkajian Dampak Lingkungan Daerah Aliran Sungai (Kabupaten)

KLH

67

-

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air

KLH

-

Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estauria dan Teluk

KLH

Pemantauan Kualitas Lingkungan

2013 120

120

1.642

1.700

890

-

-

120

125

245

APBK

89

100

-

-

256

APBK/APBA

-

78

80

68

90

316

APBK

-

50

68

89

56

-

263

APBK

KLH

-

-

-

700

-

-

700

APBK/APBA

APBA/APBN

16

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

17

Program Peningkatan Kualitas Pengembangan Data dan dan Akses Informasi Sumber Informasi Lingkungan Hidup Daya Alam dan Lingkungan (Papan Informasi) Hidup

18

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/ cair yang Menimbulkan Polusi

KLH

-

-

-

-

19

Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

KLH

65

65

65

20

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan Ruang Terbuka Hijau

KLH

200

200

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

KLH

85

DPPKAD

-

Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

SUMBER PENDANAAN

120

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

2014

120

15

21


SKPD

720

APBK/APBA

4.232

APBA/APBN

1.400

1.320

2.720

65

65

65

390

APBK

200

200

200

200

1.200

APBK

85

85

85

85

85

510

APBK

150

-

-

-

-

150

APBK



22



SKPD

Program Perencanaan Tata Ruang

2009

KERANGKA REGULASI

2010

2011

2012

2013

2014

SUMBER PENDANAAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C

DPPKAD

35

40

43

46

46

47

257

APBK

Penyusunan Rencana Deatail Tata Ruang Kawasan

Bappeda

350

-

-

-

-

-

350

APBK

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Bappeda

300

-

-

-

-

-

300

APBK

Bappeda

400

-

-

-

-

-

400

APBK

23

Program Pemanfaatan Ruang

24

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Bappeda

140

100

240

-

-

-

480

APBK

25

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Bappeda

-

67

70

78

72

75

362

APBK

Survey dan pemetaan

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN

Recommend Documents