QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2005-2025

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI PIDIE JAYA, Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekat untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia; b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 150 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disampaikan ke DPRD dalam Bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir RPJPD yang sedang berjalan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pidie Jaya Tahun 2005-2025; 3. Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47); 9. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA dan BUPATI PIDIE JAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2005-2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya. 4. Kabupaten adalah kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati. 5.Pemenrintahan...

5. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 6. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten. 7. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih sesuai dengan peraturan perundangundangan. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelengaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelengara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. 10. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie. 11. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan dan kehidupan masyarakat. 12. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah. 13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pidie Jaya. 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 19. Rencana...

19. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan SKPK yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. 20. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah rencana pembangunan tahunan SKPK yang merupakan dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 RPJP Daerah Kabupaten Pidie Jaya merupakan: a. penjabaran visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun yang mengacu kepada RPJP Aceh dan RPJP Nasional; b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 (1) Maksud penetapan RPJP Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam : a. penyusunan RPJM Daerah dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; b. penyusunan RKPD tahunan; c. penyusunan Renstra SKPK; dan d. penyusunan Renja SKPK. (2) Tujuan penetapan RPJP Daerah adalah untuk : a. melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah; b. menetapkan pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPK, Renja SKPK, dan Perencanaan Penganggaran; dan c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan. BAB IV…

BAB IV SISTEMATIKA Pasal 4 Sistematika RPJP Daerah meliputi : BAB I Pendahuluan, memuat uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya, Sistematika Penulisan, Maksud dan Tujuan; BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat penjelasan umum mengenai kondisi Geografi dan Demografi, Pelaksanaan Syariat Islam, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah; BAB III Analisis Isu-isu Strategis, memuat uraian tentang Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis baik di tingkat nasional, provinsi dan di Kabupaten Pidie Jaya; BAB IV Visi dan Misi Daerah, memuat visi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005-2025, dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang terbagi dalam 4 periode pembangunan 5 tahunan; BAB V Arah Kebijakan Pembangunan, memuat penjelasan tentang Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan serta Tahapan dan Skala Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang; BAB VI Kaidah Pelaksanaan, memuat tentang Tatacara Pelaksanaan, Organisasi Pelaksana, Monitoring dan Evaluasi serta Bagian dan Mekanisme Pengawasan. BAB V ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH Pasal 5 Isi beserta uraian RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. BAB VI…

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6 (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB VII KETENTUAN LAIN –LAIN Pasal 7 RPJP Daerah dijadikan dasar evaluasi terhadap RPJMD setiap Bupati terpilih dalam jangka 20 tahun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 10 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu pada tangggal

2013 M 1434 H BUPATI PIDIE JAYA,

Drs. H. M. GADE SALAM Diundangkan di Meureudu pada tanggal

2013 M 1434 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD, S.H, M.M LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2013 NOMOR…….

PENJELASAN ATAS RANCANGAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2005 – 2025 I. UMUM RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Bupati Terpilih untuk 5 (lima) tahunan, acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJP Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah; RPJP Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD, acuan penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, gambaran umum kondisi daerah, analisis dan arah kebijakan pembangunan. Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam : a. RPJPD periode 5 Tahun Pertama Tahun 2005-2010; b. RPJPD periode 5 Tahun Kedua Tahun 2010-2015; c. RPJPD periode 5 Tahun Ketiga Tahun 2015-2020; d. RPJPD periode 5 Tahun Keempat Tahun 2020-2025; Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJP Daerah, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Aceh serta pemangku kepentingan di Pidie Jaya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR ……

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, maka Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005 – 2025 ini dapat tersusun sesuai dengan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen RPJP ini memuat rencana pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan memperhatikan RPJP Aceh dan Nasional serta RTRWN, RTRW Aceh dan RTRW Kabupaten Pidie Jaya. Sesuai dengan amanat perundang–undangan yang berlaku, penyusunan dokumen perencanaan ini dilakukan dengan menggali aspirasi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang dijaring melalui kegiatan Fokus Grup Diskusi (FGD) pada tingkat desa, kecamatan, forum SKPD hingga diskusi dalam bentuk musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat kabupaten. Keseluruhan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat tersebut dilakukan oleh tim penyusun dari Bappeda Kabupaten Pidie Jaya bekerja sama dengan unsur Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Provinsi Aceh. Dengan sistem pendekatan penyusunan Dokumen RPJP Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005 – 2025 yang dilakukan, kiranya

dokumen

ini

dapat

memuat

aspirasi

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan Kabupaten Pidie Jaya ke depan. Akhirnya, dengan telah tersusunnya Dokumen RPJPa Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005 – 2025 ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada seluruh stake hoder, para tokoh masyarakat, Perangkat Pemerintah Gampong, Perangkat Pemerintah Kecamatan, Forum SKPD, serta pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah turut berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya dimasa mendatang. Sekian dan Terimakasih.

Meureudu, November 2011 BUPATI PIDIE JAYA

Drs. H. M. GADE SALAM

i

DAFTAR ISI

Halaman Rancangan Qanun Kabupaten Pidie Jaya ................................................................... Kata Pengantar ............................................................................................................

i

Daftar Isi ......................................................................................................................

ii

Daftar Tabel .................................................................................................................

iv

Daftar Gambar .............................................................................................................

v

BAB

PENDAHULUAN ...................................................................................

1

1.1

Latar Belakang .............................................................................

1

1.2

Dasar Hukum Penyusunan ..........................................................

2

1.3

Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana

BAB

I

II

Pembangunan Daerah Lainnya ....................................................

4

1.4

Sistematika Penulisan ..................................................................

4

1.5

Maksud dan Tujuan .....................................................................

5

1.5.1 Maksud .............................................................................

5

1.5.2 Tujuan ..............................................................................

5

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..............................................

1

2.1

Kondisi Geografi dan Demografi ..................................................

1

2.1.1 Kondisi Geografi ..................................................................

1

2.1.2 Kondisi Topografi ................................................................

1

2.1.3 Kondisi Klimatologi ..............................................................

3

2.1.4 Kondisi Geologi ...................................................................

3

2.1.5 Kondisi Hidrologi .................................................................

4

2.1.6 Pemanfaatan Lahan ............................................................

8

2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah ........................................

16

2.1.8 Wilayah Rawan Bencana ....................................................

19

2.1.9 Demografi ...........................................................................

36

2.2

Pelaksanaan Syariat Islam ...........................................................

38

2.3

Kesejahteraan Masyarakat ...........................................................

40

2.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ...........................

40

2.3.2 Kesejahteraan Sosial ..........................................................

45

2.3.3 Seni Budaya dan Olahraga .................................................

48

ii

2.4

Pelayanan Umum ........................................................................

49

2.4.1 Layanan Urusan Wajib ........................................................

49

2.4.2 Pelayanan Penunjang .........................................................

58

Daya Saing Daerah ......................................................................

66

2.5.1 Kemampuan Ekonomi Daerah ............................................

66

2.5.2 Fasilitas Wilayah / Infrastruktur ...........................................

73

2.5.3 Sumberdaya Manusia .........................................................

74

2.5.3 Sumberdaya Energi dan Mineral .........................................

75

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ...........................................................

1

3.1

Permasalahan Pembangunan Daerah .........................................

1

3.1.1 Bidang Ekonomi ..................................................................

1

3.1.2 Bidang Infrastruktur .............................................................

2

3.1.3 Bidang Sosial dan Budaya ..................................................

3

Isu Strategis .................................................................................

5

3.2.1 Isu-isu Strategis di Tingkat Nasional ...................................

5

3.2.2 Isu-isu Strategis di Tingkat Provinsi .....................................

7

3.2.3 Isu-isu Strategis di Kabupaten Pidie Jaya ...........................

12

VISI DAN MISI DAERAH .......................................................................

1

4.1

Visi Kabupaten Pidie Jaya ............................................................

1

4.2

Misi Kabupaten Pidie Jaya ...........................................................

4

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ...................................................

1

5.1

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan .....................

1

5.2

Tahapan dan Skala Prioritas Rencana Pembangunan Jangka

2.5

BAB

III

3.2

BAB

BAB

BAB

IV

V

VI

Panjang Daerah ...........................................................................

16

5.2.1 Periode RPJP 5 Tahun Pertama Tahun 2005-2010 ............

17

5.2.2 Periode RPJP 5 Tahun Kedua Tahun 2010-2015 ................

17

5.2.3 Periode RPJP 5 Tahun KetigaTahun 2015-2020 .................

18

5.2.4 Periode RPJP 5 Tahun Keempat 2020-2025 .......................

20

KAIDAH PELAKSANAAN ......................................................................

1

6.1

Pelaksanaan ................................................................................

1

6.2

Organisasi Pelaksana ..................................................................

1

6.3

Monitoring dan Evaluasi ...............................................................

1

6.4

Bagian dan Mekanisme Pengawasan ..........................................

2

iii

DAFTAR TABEL

Halaman TABEL 2.1

Kondisi Kelerengan Kabupaten Pidie Jaya ............................................

TABEL 2.2

Luas Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 ...........................................................................................

TABEL 2.3

21

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 s/d 2009 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pidie Jaya .................................

TABEL 2.9

19

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 s/d 2009 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pidie Jaya ................................

TABEL 2.8

18

Jumlah Tempat Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 ...........................................................................................

TABEL 2.7

17

Kepadatan Penduduk dan Prosentase Jumlah Jiwa/KK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 .......................................................

TABEL 2.6

16

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya per Kecamatan Dari Tahun 2005 s/d 2009 .....................................................................

TABEL 2.5

12

Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya per Kecamatan Dari Tahun 2004 s/d 2009 .....................................................................

TABEL 2.4

8

22

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 s/d 2009 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Pidie Jaya .............................................................................................

TABEL 2.10

Tingkat Inflasi di Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh Dan Nasional selama 2005 – 2010 .......................................................

TABEL 2.11

24

Angka Melek Huruf Dewasa Tahun 2007 s/d 2009 Kabupaten Pidie Jaya ...........................................................................

TABEL 2.13

23

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006 s/d 2009 Kabupaten Pidie Jaya ...........................................................................

TABEL 2.12

22

27

Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2004-2008 .............................................................................................

39

Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2004-2008 ..................................................................................

40

TABEL 2.15

Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 .................

40

TABEL 2.16

Luas Areal Tambak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 dan 2009 .....

49

TABEL 2.17

Jumlah Hasil Perikanan Tangkap di Kabupaten Pidie Jaya

TABEL 2.14

Tahun 2008 ........................................................................................... TABEL 2.18

50

Jumlah Sentra Industri, Tenaga Kerja dan Produksi Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 .........................................................................

51 iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman GAMBAR 2.1

Pendapatan Regional per Kapita tahun 2006 – 2009 (jutaan rupiah) ...................................................................................

25

GAMBAR 2.2

Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA ..........................

27

GAMBAR 2.3

Perkembangan Nilai UAN dan UAS untuk SD/MI dan SMP/MTs ......

30

GAMBAR 2.4

Grafik Produksi Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 ......................................................................................

48

v

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2005-2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi perencanaan, pengawasan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota yang berdasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana terdapat urusan wajib dan urusan pilihan sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Dokumen RPJP merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang pasti namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. Tahapan RPJP seharusnya menjadi dasar bagi siapapun pelaku pembangunan termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi yang akan dibawakan dalam kampanye periodeisasi politik. Dengan demikian melalui dokumen RPJP pelaksanaan pembangunan akan dapat terintegrasi dan secara jelas akan menunjukkan arah pembangunan yang pasti. Muatan RPJP akan diterjemahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan jangka menengah (RPJM, 5 tahunan) maupun perencanaan jangka pendek (RKPD, 1 tahun). Selanjutnya pada akhir Tahun 2025 diharapkan dapat terwujud sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif dan berakhlak mulia. Kegiatan usaha yang berdaya saing antara lain ditandai oleh berkembangnya usaha dan investasi di Kabupaten Pidie Jaya, sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada Tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka 1


yang semakin rendah dan jumlah penduduk miskin yang makin dapat ditekan, pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan pelaksanaan manajemen pendidikan yang maju, peningkatan kualitas pendidikan secara kompetitif dan terpadu, pelayanan kesehatan yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya pelayanan kesehatan pada semua akses serta pelayanan kesehatan yang dikekola secara profesional, terpadu dan kompetitif. Mewujudkan Kabupaten Pidie Jaya nyaman dan indah ditandai dengan dapat terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud Kabupaten/Kota tanpa permukiman kumuh. Untuk mewujudkan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005 – 2025 yang disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi serta RTRW Provinsi dan Kabupaten. Penyusunan RPJPD ini juga memperhatikan karakteristik dan potensi Kabupaten Pidie Jaya yang diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan sebagai cerminan cita-cita bersama yang akan dicapai yaitu terciptanya masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang Islami, Berkualitas, Adil, Makmur dan Sejahtera. Selanjutnya RPJP Daerah Kabupaten Pidie Jaya menjadi dasar bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah selama masa jabatan 5 (Lima) Tahun. 1.2

Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2


7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

9.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 12. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik Tahun 2009; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; 17. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 19. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 22. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3


1.3

Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

1

Perencanaan pembangunan daerah

merupakan

satu

kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Pidie Jaya 2005 – 2025 mengacu pada RPJP Nasional

2005 – 2025 yang telah

ditetapkan dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 dan Draft RPJPD Aceh 2005 – 2025. 2

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pidie Jaya 2005 – 2025 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang telah disusun sebelumnya, agar sinergis dan konsisten dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya 20 tahun ke depan.

3

RPJPD sebagai dokumen perencanaan berwawasan dua puluh tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang di jabarkan dalam RPJMD yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan, yang selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan Rencana Stratejik (Renstra) masingmasing SKPD rangka memenuhi target capaian setiap SKPD.

1.4

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJPD sebagai berikut :

Bab I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Pembangunan Daerah Lainnya 1.4 Sistematika Penulisan 1.5 Maksud dan Tujuan

Bab II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Kondisi Geografi dan Demografi 2.2 Pelaksanaan Syariat Islam 2.3 Kesejahteraan Masyarakat 2.4 Pelayanan Umum 2.5 Daya Saing Daerah

Bab III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 3.2. Isu-isu Strategis

4


Bab IV VISI DAN MISI DAERAH 4.1 Visi Kabupaten Pidie Jaya 4.2. Misi Kabupaten Pidie Jaya Bab V

ARAK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PAANJANG DAERAH 5.1 Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi 5.2 Tahapan dan Prioritas 5.2.1 Periode RPJP 5 Tahun Pertama 2005-2010 5.2.2 Periode RPJP 5 Tahun Kedua 2010-2015 5.2.3 Periode RPJP 5 Tahun Ketiga Tahun 2015-2020 5.2.4 Periode RPJP 5 Tahun Keempat 2020-2025

Bab VI KAIDAH PELAKSANAAN 6.1 Pelaksanaan 6.2 Organisasi Pelaksana 6.3 Monitoring dan Evaluasi 6.4 Bagian dan Mekanisme Pengawasan 1.5

Maksud dan Tujuan

1.5.1

Maksud Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005 -

2025, disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama 1.5.2

Tujuan Tujuan penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah didasarkan

pada karakteristik Kabupaten Pidie Jaya, sinergis, koordinatif dan sustainable dalam pelaksanaan serta terarah menuju Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang diinginkan selama 20 tahun ke depan adalah : 1. Menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah kabupaten Pidie Jaya, DPRK Pidie Jaya, dunia usaha, dan elemen masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya.

5


2. Menjadi pedoman berwawasan jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang sesuai potensi dan kondisi riil serta proyeksinya pada masa yang akan datang. 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPK, antar pemerintahan, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan 4. Menjawab tantangan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang diperkirakan akan menghambat

pelaksanaan

good

governance

dan

pembangunan

daerah

yang

berkelanjutan. 5. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, tidak dikriminatif, dan memberi perhatian kepada kelompok-kelompok rentan , mandiri, dan sejahtera dalam kerangka Islami.

6


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan kondisi geografis, perkembangan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya selain menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai, ternyata juga cukup banyak tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Karenanya,

masih

diperlukan

upaya

untuk

mengatasinya

dalam

pembangunan daerah 20 tahun ke depan. 2.1

Kondisi Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografi Kabupaten Pidie Jaya terletak di 140 km arah tenggara ibu kota Provinsi Aceh, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Bakosurtanal, luas wilayah 1.162,84 km2 yang terdiri dari luas wilayah darat 952,0 km2 dan luas wilayah laut 210,84 km2. Secara geografis Kabupaten Pidie Jaya terletak di 04,910 0 – 05,300 0 Lintang Utara dan 96,020

0

– 96,360

0

Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Pidie Jaya dapat dirinci sebagai berikut : a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bireuen, c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie (kecamatan Tangse, kecamatan Geumpang, dan kecamatan Mane), d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie (kecamatan Geuleumpang Tiga, kecamatan Geuleumpang Baro, dan kecamatan Keumbang Tanjong). 2.1.2 Kondisi Topografi Kondisi topografi kabupaten Pidie Jaya relatif tidak datar dengan ketinggian bervariasi antara 0 – 8 mdpl (meter diatas permukaan laut) hingga >1500 mdpl. Luas dataran dengan ketinggian 0 – 8 mdpl 28,53% dari luas keseluruhan kabupaten, sedangkan sisanya berada di daerah selatan mempunyai kontur ketinggian permukaan tanah yang sangat variatif atau perbukitan dengan tingkat kemiringan lereng antara 25 – 40%.

1


Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan. Kemiringan lerengmerupakan faktor utama yang menentukan suatu daerah apakah layak untuk dibudidayakan atau tidak. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan di bawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40% akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Kemiringan lahan dikelompokkan kedalam 5 lereng yaitu: Kemiringan lereng 0 – 8 % (kelerengan tingkat I). Lahan dengan kemiringan seperti ini dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan yang kecil. Kemiringan lereng 8 – 15 % (kelerengan tingkat II/landai). Lahan dengan kemiringan lereng seperti ini dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian, tetapi bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan masih mungkin terjadi erosi. Kemiringan lereng 15 – 25 % (kelerengan tingkat III/agak curam) kemungkinan terjadi erossi lebih besar. Kemiringan lereng 25 – 45 % (kelerengan tingkat IV/curam), jika tumbuhan menutupi permukiman lahan ditebang, maka lereng akan mudah tererosi. Kemiringan lereng 45 % (kelerengan tingkat V/sangat curam), kelerengan yang sangat peka terhadap erosi, kegiatan harus bersifat nonbudidaya. Apabila terjadi penebangan hutan, akan membawa pengaruh yang besar terhadap lingkungan yang lebih luas.

Gambaran kondisi kelerangan Kabupaten Pidie Jaya bisa dilihat melalui Table 2.1 Berikut ini. Tabel 2.1 Kondisi Kelerengan Kabupaten Pidie Jaya No

Lereng Kelas

Kecamatan (0 – 3)%

(4 – 8)%

(9 – 15)%

(16 - 25)%

(26 - 40)%

12.23

9.28

10.26

>40%

1

Bandar Baru

22.36

29.24

16.63

2

Panteraja

44.01

46.41

9.58

3

Trienggadeng

44.01

46.41

9.58

4

Meureudu

4.82

10.39

11.12

2.20

40.74

30.74

5

Meurah Dua

4.82

10.39

11.12

2.20

40.74

30.74

2


6

Ulim

7

Jangka Buya

8

Bandar Dua

59.02

19.44

12.55

3.39

2.58

3.01

8.34

7.88

4.05

5.71

11.56

54.46

Sumber : Atlas Pengembangan Kakao Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010

2.1.3 Kondisi Klimatologi Kondisi rata-rata curah hujan di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 1.708 mm/tahun dengan rata-rata hujan 98 hari/tahun, bulan kering (curah hujan 60 mm) rata-rata 1,7 bulan per tahun dan bulan basah (curah hujan 90 mm.bln) rata-rata 6.8 bulan per tahun. Berdasarkan jumlah bulan kering dan bulan basah maka tipe curah hujan di Kabupaten Pidie Jaya adalah tipe A sesuai rumus Schmidt dan Ferguson. Temperatur berkisar dari suhu minimum 19 °C – 22 °C sampai dengan suhu maksimum 30 °C – 35 °C. Menurut Atlas Curah Hujan Bakosurtanal, Kabupaten Pidie Jaya dibagi menjadi 4 kawasan curah hujan, yaitu : a. Wilayah pantai utara mempunyai curah hujan 1.500 mm/tahun; b. Wilayah daratan rendah dengan ketinggian 50 – 100 mdpl bercurah hujan 1.500 – 2.000 mm/tahun; c. Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 100 – 200 mdpl bercurah hujan 2.000 – 2.500 mm/tahun; d. Wilayah dataran tinggi dengan ketinggian >400 mdpl bercurah hujan 2.500 – 3.000 mm/tahun. 2.1.4 Kondisi Geologi Jenis Geologi yang menyusun wilayah Pidie Jaya terdiri dari batuan sedimen kuarter dan tersier yang berada di bagian utara Pidie Jaya serta batuan sedimen pra tersier yang umumnya berada di bagian selatan Pidie Jaya. Susunan formasi batuan dan endapan yang menyusun wilayah Pidie Jaya terdiri dari aluvium, campuran estuarin dan marin yang masih muda, aluvium sungai muda, gambut yang berada di bagian tengah Pidie Jaya (di sepanjang jalan arteri), aluvium, endapan laut yang muda (pasir-pasir pantai, kerikil) yang berada di bagian utara Pidie Jaya serta formasi batuan basalt, andesit, tefra berbutir halus dan tefra berbutir kasar yang berada di bagian selatan Pidie Jaya Jenis tanah yang terdapat di Pidie Jaya sangat beragam. Sebagian besar merupakan jenis tanah kambisol yang bercampur dengan jenis tanah lainnya, seperti gleisol, regosol, andosol, aluvial dan podsolik. Tanah Gleisol, yang terdiri atas Gleisol Eutrin, Gleisol Fleirik, dan Gleisol Halik merupakan tanah yang mempunyai prosentase liat yang tinggi dengan pengaruh reduksi

3


unsur besi (fe). Umumnya dijumpai pada dataran datar. Umumnya dijumpai pada tanah datar. Jenis tanah ini dapat ditemukan di Kecamatan Meureudu dan Trienggadeng. Tanah Alluvial, merupakan jenis tanah timbunan sehingga belum mempunyai perkembangan horizon lebih lanjut. Lapisan atasnya masih selalu mendapat bahan tambahan yang kadang-kadang mengandung zat organik. Di Kabupaten Pidie Jaya, jenis tanah ini dapat ditemukan di Kecamatan Trienggadeng, Panteraja dan Bandar Baru. Tanah Regosol, merupakan tanah yang terdiri dari lapisan gambut (bahan organik) di atas tanah mineral yang mengalami gleisasi. Ditemukan di daerah rawa-rawa yang terus menerus tergenang atau daerah yang lebih tinggi yang drainasenya sangat buruk dengan curah hujan yang tinggi. Jenis tanah ini dapat ditemukan di Kecamatan Meureudu. Tanah Podsolik, berwarna merah sampai kuning dengan perkembangan yang sedang dan kesuburan yang rendah. Jenis tanah ini umumnya ditemukan pada wilayah yang mempunyai ketinggian 50-1.000 meter dari permukaan laut. Jenis tanah ini ditemukan di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya. Tanah Latosol, adalah tanah yang mempunyai distribusi kadar liat yang tinggi dengan tingkat kelapukan yang telah lanjut. Stabilitas agregat adalah tinggi dengan tanah warna merah , coklat kemerahan, coklat kekuningan atau kuning. Tanah ini banyak ditemukan pada tanah yang mempunyai ketinggian 0 – 900 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Meureudu dan Trienggadeng. Tanah Komplek Podsolik Merah Kuning dan Litosol, merupakan gabungan dari sifat-sifat tanah di atas. Jenis tanah ini dijumpai di wilayah tengah sampai pegunungan, seperti di Kecamatan Bandar Baru, Meuredu dan Bandar Dua. Tanah Komplek Rendzina dan Litosol, merupakan jenis tanah gabungan antara jenis tanah rendzina dan litosol. Tanah Rendzina merupakan tanah yang mempunyai horizon permukaan mollik dan dibawahnya langsung berupa batu kapur. Sedangkan jenis tanah litosol adalah tanah dangkal yang berada di atas batu keras sampai dengan kedalaman 20 cm dari permukaan tanah serta belum ada perkembangan profil lebih lanjut akibat pengaruh erosi yang kuat. Jenis tanah komplek rendzina dan litosol ini ditemukan di kecamatan Bandar Baru walaupun dalam luasan yang relatif kecil. 2.1.5 Kondisi Hidrologi Kabupaten Pidie Jaya mempunyai area konservasi air yang cukup luas yaitu di area hutan lindung atau hutan produksi yang berada pada sisi barat yaitu deretan pengunungan Bukit Barisan. Areal pertanian tanaman pangan atau persawahan ada di lembah atau bagian timur yang bertopografi datar. Area perkebunan ada di perbukitan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi, oleh karena itu fungsi hutan sebagai penyangga sumber daya alam

4


dan sumber daya air bagi wilayah permukiman dan pertanian mempunyai arti yang sangat penting. Secara Geografis, potensi Sumber Daya Air di Kabupaten Pidie Jaya, sangat dimungkinkan untuk membangun satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan Tower air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat perkotaan/pedesaan, perumahan, perkantoran, dan zona Industri dalam kurun waktu 5 s.d 20 tahun ke depan. Pemanfaatan lahan dataran lereng pegunungan dan dataran tinggi untuk tanaman perkebunan yang mempunyai arti penting karena selain penghasil bahan industri atau bahan ekspor juga berperan dalam hidrologi wilayah. Sungai besar maupun kecil yang mengarah ke timur, mata airnya ada di areal hutang lindung. Adapun sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya adalah sungai Krueng Kalla di Kecamatan Bandar Baru perbatasan dengan Kabupaten Pidie, sungai Krueng Cubo berada di Kecamatan Panteraja dan Kecamatan Trienggadeng, Krueng Beuracan yang membelah Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu, Krueng Meureudu yang membelah Kecamatan Meureudu dengan Kecamatan Meurah Dua, Krueng Ulim yang melintas Kecamatan Ulim dan Krueng Jeulanga yang melintas Kecamatan Bandar Dua dan Jangka Buya. Air permukaan yang terdapat di wilayah kota Meureudu adalah sungai Krueng Beuracan dan sungai Krueng Meureudu. Sungai Krueng Meureudu ini mempunyai panjang 45 Km, dengan luas DAS 3.770 Km2. Dewasa ini penggunaan badan air tersebut hanya terbatas untuk menampung dan mengalirkan aliran drainase. Sejalan dengan rencana penerapan sempadan sungai dan perlakuan yang baik terhadap sungai diharapkan kualitas air sungai dapat diperbaiki. Daerah irigasi Pidie Jaya terbagi menjadi 4 lokasi: 1) Daerah Ulim seluas 115 ha; 2) Beuracan seluas 813 ha; 3) Meureudu dengan luas 1729 ha; dan 4) Cubo-Trienggadeng seluas 1.546 ha. Irigasi ini di kategorikan tipe A1 tipe B. Sistem jaringan irigasi di Kabupaten Pidie Jaya yaitu berasal dari 5 aliran sungai besar yang masih alami, dan di daerah ini terdapat sebuah bangunan bendungan irigasi tepatnya di daerah Beuracan yang masih perlu untuk dikembangkan agar mampu mengairi seluruh daerah pertanian di wilayah Kabupaten Pidie Jaya guna terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemanfaatan daerah irigasi meliputi: 1. Daerah Irigasi lintas kabupaten kewenangan provinsi meliputi:

a) Daerah Irigasi Cubo/Trienggadeng seluas kurang lebih seribu sembilan ratus sembilan (1.909) hektar;

b) Daerah Irigasi Samalanga seluas kurang lebih dua ribu seratus empat belas (2.114) hektar;

5


2. Daerah irigasi kewenangan provinsi di kabupaten berupa Daerah Irigasi Meureudu seluas kurang lebih 1.729 (seribu tujuh ratus dua puluh sembilan) hektar 3. Daerah irigasi di Kabupaten meliputi:

a)

Daerah Irigasi Alue Demam seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar;

b)

Daerah Irigasi Alue Sane seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;

c)

Daerah Irigasi Beuracan seluas kurang lebih 863 (delapan ratus enam puluh tiga) hektar;

d)

Daerah Irigasi Blang Beurasan seluas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar;

e)

Daerah Irigasi Blang Geulumpang seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar;

f)

Daerah Irigasi Drien Bungong seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;

g)

Daerah Irigasi Keumba seluas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar;

h)

Daerah Irigasi Kiran seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;

i)

Daerah Irigasi Kuta Krueng seluas kurang 300 (lebih tiga ratus) hektar;

j)

Daerah Irigasi Paya Trieng seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar;

k)

Daerah Irigasi Lhok Pisang seluas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar;

l)

Daerah Irigasi Paya Reulet seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;

m)

Daerah Irigasi Alue Drien seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;

n)

Daerah Irigasi Muka Blang seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;

o)

Daerah Irigasi Lhok Puuk seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;

p)

Daerah Irigasi Pante Breuh seluas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar;

q)

Daerah Irigasi Tgk. Chik Disintheu seluas kurang lebih 233 (dua ratus tiga puluh tiga) hektar;

r)

Daerah Irigasi Uten Pantang seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;

s)

Daerah Irigasi Lhok Ugop seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;

t)

Daerah Irigasi Lueng Paya seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar;

u)

Daerah Irigasi Lueng Paloh seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;

v)

Daerah Irigasi Lueng Limeng seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;

6


w)

Daerah Irigasi Pulo Perlak seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar;

x)

Daerah Irigasi Palong seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;

y)

Daerah Irigasi Uten Bayu seluas kurang lebih 103 (seratus tiga) hektar;

z)

Daerah Irigasi Meugit seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar;

aa) Daerah Irigasi Ulee Glee seluas kurang lebih 596 (lima ratus sembilan puluh enam) hektar;

bb) Daerah Irigasi Lhok Sandeng seluas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar;

cc) Daerah Irigasi Blang Beudarah seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar;

dd) Daerah Irigasi Blang Lubok seluas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektar;

ee) Daerah Irigasi Ulim seluas kurang lebih 324 (tiga ratus dua puluh empat) hektar;

ff)

Daerah Irigasi Panton Kulat seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;

gg) Daerah Irigasi Panton Pupu seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar; hh) Daerah Irigasi Teurace seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar; ii)

Daerah Irigasi Panton Limeng seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;

jj)

Daerah Irigasi Paya Cirieh seluas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektar;

kk) Daerah Irigasi Waduk Alue seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar;

ll)

Daerah Irigasi Tgk. Leman seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar;

mm) Daerah Irigasi Waduk Baro seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;

nn) Daerah Irigasi Waduk Weu seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;

oo) Daerah Irigasi Paya Baru seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar;

pp) Daerah Irigasi Teupin Raya KR seluas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) hektar;

qq) Daerah Irigasi Teupin Raya KN seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar;

rr)

Daerah Irigasi Ujong Leubat seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;

7


Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk dalam melangsungkan kegiatan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/penduduk di Kabupaten Pidie Jaya harus dengan kapasitas yang optimum. Ketersediaan Air bersih sangat tergantung pada sumber air yang dapat di olah dan dimanfaatkan. Sistem distribusi dalam pengadaan air bersih di Kabupaten Pidie Jaya masih mengikuti pola lama yaitu pada saat masih dalam bagian wilayah Kabupaten Pidie, didistribusikan dengan 2 cara yaitu: melalui jaringan sistem perpipaan PDAM, dan sistem non perpipaan (swadaya masyarakat). Kondisi sekarang ini, pusat pelayanan PDAM di Kabupaten Pidie Jaya terdapat di beberapa tempat yaitu: Meureudu, Panteraja, Ulim, dan PDAM Pidie. Sedangkan untuk daerah-daerah yang belum terlayani oleh PDAM, kebutuhan air bersih pada umumnya diambil dari sumur galian, mata air dan sungai. Sasaran akhir RPJP Kabupaten Pidie Jaya tahun 2025 dalam hal ini daerah perkotaan di Pidie Jaya dapat terlayani jaringan sistem perpipaan PDAM. 2.1.6

Pemanfaatan Lahan

A. Rencana Kawasan Lindung 1. Kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang karena keadaan sifatnya diperuntukan guna pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Kriteria hutan lindung: a.

kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung;

b.

kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng > 65%;

c.

kawasan hutan yang mempunyai ketinggian >2000m dpl;

d.

kawasan yang memiliki ketinggian >2000 dan kelerangan >40%

Kawasan Hutan Lindung yang berada di bagian selatan Kabupaten Pidie Jaya seluas 50.277,08 hektar meliputi: 1)

Kecamatan Ulim;

2)

Kecamatan Meureudu;

3)

Kecamatan Meurah Dua;

4)

Kecamatan Bandar Dua; dan

5)

Kecamatan Bandar Baru.

2. Kawasan perlindungan setempat yang ada di Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai. a. Sempadan pantai adalah kawasan di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Keserasian

8


dan keseimbangan lingkungan pantai berawal dari dukungan wilayah pesisir, dimana wilayah pesisir merupakan pergerakan aktivitas (atau peralihan) antara laut dan darat. Penentuan sempadan pantai di wilayah perencanan adalah daratan sepanjang tepian pantai dengan lebar proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Wilayah sempadan pantai di Kabupaten Pidie Jaya terdapat di sepanjang Pantai Timur seluas 120,70 hektar meliputi: 1) Kecamatan Ulim; 2) Kecamatan Trienggadeng; 3) Kecamatan Pante Raja; 4) Kecamatan Meureudu; 5) Kecamatan Meurah Dua; 6) Kecamatan Jangka Buya; dan 7) Kecamatan Bandar Baru. b. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai yang bermanfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kawasan lindung, atau sempadan sungai ini hampir ada di setiap kecamatan seluas 323,52 hektar, yaitu meliputi kawasan sekitar Krueng Cubo, Krueng Ulim, Krueng Meuredu, Krueng Pante Raja di Kecamatan: 1) Kecamatan Ulim; 2) Bandar Dua; 3) Kecamatan Trienggadeng; 4) Kecamatan Pante Raja; 5) Kecamatan Meureudu; 6) Kecamatan Meurah Dua; 7) Kecamatan Jangka Buya; dan 8) Kecamatan Bandar Baru. 3. Kawasan bencana alam meliputi rawan bencana banjir dan angin kencang. Kawasan rawan bencana berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. wilayah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak; b. wilayah yang dilalui oleh patahan aktif; c. wilayah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada skala richter; d. wilayah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk;

9


e. wilayah yang memiliki kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini; f.

wilayah dengan kerentanan tinggi terkena gelombang pasang dan banjir.

Berikut ini merupakan kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Pidie Jaya a. Kawasan bencana banjir meliputi: 1) Kecamatan Meureudu; 2) Kecamatan Panteraja; 3) Kecamatan Bandar Dua; 4. Kawasan cagar alam geologi a.

kawasan rawan bencana alam geologi 1) kawasan rawan gerakan tanah/longsor meliputi: a) Kecamatan Bandar Baru b) Kecamatan Meurah Dua 2) kawasan bencana gunung berapi di Kecamatan Meurah Dua. 3) kawasan rawan bencana abrasi di kawasan pesisir

B. Rencana Kawasan Budidaya Pengembangan kawasan pemanfaaatan ruang pada kawasan budidaya bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung Kabupaten Pidie Jaya di lingkungan wilayah perencanaan, menciptakan lapangan kerja, terciptanya keserasian dengan rencana struktur ruang yang dikembangkan. 1. Hutan Produksi Hutan Produksi seluas kurang lebih 4.738,52 hektar meliputi: a) Kecamatan Ulim; b) Kecamatan Meureudu; c) Kecamatan Meurah Dua; d) Kecamatan Bandar Baru; dan e) Bandar Dua. 2. Hutan Rakyat Hutan Rakyat seluas kurang lebih 1.391,76 meliputi: a) Kecamatan Meurah Dua; b) Kecamatan Bandar Dua; c) Kecamatan Bandar Baru; d) Kecamatan Meureudu; dan e) Kecamatan Ulim. 3. Kawasan peruntukan pertanian

10


Pemanfaatan ruang kawasan pertanian dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut: tetap terjaganya kualitas lingkungan; terciptanya

pertumbuhan

perekonomian

wilayah

yang

berbasiskan

perekonomian lokal; pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian agar dapat mencapai hasil yang optimal. Pemanfaatan ruang kawasan pertanian ini meliputi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Secara potensi, Kabupaten Pidie Jaya memiliki lahan yang potensial bagi kegiatan ekonomi (basis sector). Luas lahan untuk kegiatan ini direncanakan akan terus meningkat sampai akhir tahun perencanaan, selain karena merupakan kegiatan unggulan, lahan yang sesuai dengan kegiatan pertanian pangan (cadangan) masih sangat tersedia. a. Kawasan pertanian lahan basah seluas 7.167,63 hektar meliputi: 1)

Kecamatan Bandar Baru

2)

Kecamatan Pante Raja

3)

Kecamatan Trienggadeng

4)

Kecamatan Meureudu

5)

Kecamatan Meurah Dua

6)

Kecamatan Ulim

7)

Kecamatan Jangka Buya

8)

Kecamatan Bandar Dua

b. Kawasan pertanian lahan kering seluas 601,53 hektar meliputi: 1) Kecamatan Bandar Baru 2) Kecamatan Pante Raja 3) Kecamatan Trienggadeng 4) Kecamatan Meureudu 5) Kecamatan Meurah Dua 6) Kecamatan Ulim 7) Kecamatan Jangka Buya 8) Kecamatan Bandar Dua 4. Kawasan peruntukan perkebunan Pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan/tanaman tahunan adalah kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut: a. kawasan dengan ketinggian >1000 m dpl;

11


b. kawasan dengan kemiringan 25-40%; c. kawasan dengan kedalaman efektif tanah >30cm; d. memperhatikan

kondisi

eksisting

dan

kecenderungan

perkembangan

perkebunan serta kebutuhan lahan untuk menyerap tenaga kerja optimal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan/tanaman tahunan adalah 19.595,94 hektar berupa peruntukan perkebunan rakyat di seluruh kecamatan. 5. Kawasan peruntukan peternakan Pemanfaatan ruang untuk kawasan peternakan memiliki kriteria sebagai berikut: Kawasan dengan ketinggian <1.000 m dpl; Kawasan dengan kemiringan 15 %; Kawasan dengan jenis tanah /iklim sesuai untuk padang rumput; Memperhatikan

kondisi

eksisting

dan

kecenderungan

perkembangan

peternakan serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja optimal. Rencana penyedian ruang untuk kegiatan peternakan, diarahkan kepada lahan yang mempunyai kesesuaian sebagai peternakan sapi. Kawasan peternakan seluas 700,70 hektar berada di Kecamatan Trienggadeng (gampong tampui), Kecamatan Meureudu (gampong geuleumpang tutong), Kecamatan Ulim (gampong alue keumiki), Kecamatan Meurah Dua (gampong lhoksandeng), Kecamatan Bandar Baru (gampong langien), Kecamatan Panteraja (gampong panteraja tunong) dan Kecamatan Bandar Dua (gampong kumba).

6. Kawasan peruntukan perikanan Pemanfaatan ruang untuk kawasan perikanan baik di darat maupun di laut berdasarkan kriteria sebagai berikut: kawasan dengan kelerengan <8%; persediaan air cukup; memperhatikan

kondisi

eksisting

dan

kecenderungan

perkembangan

perikanan serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja optimal. Sektor perikanan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya berpotensi dikembangkan baik budidaya perikanan tawar maupun laut. Budidaya tambak udang dan ikan dapat dikembangkan di sepanjang pantai di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Kawasan peruntukan perikanan tambak seluas kurang lebih 2.161,98 hektar, meliputi:

12


1) Kecamatan Ulim; 2) Kecamatan Trienggading; 3) Kecamatan Pante Raja; 4) Kecamatan Meureudu; 5) Kecamatan Meurah Dua; 6) Kecamatan Jangka Buya; dan 7) Kecamatan Bandar Baru.

7. Kawasan peruntukan pariwisata Kabupaten Pidie Jaya memiliki potensi pariwisata yang beragam. Perencanaan pariwisata hingga tahun 2031 akan mengembangkan potensi alam, budaya, dan minat khusus yang memiliki daya tarik untuk dikembangkan. Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut: pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Pidie Jaya; pengembangan obyek wisata melalui kegiatan penataan-penataan kawasan obyek wisata di Kabupaten Pidie Jaya; pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata di Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata melalui kegiatan pameran, pengadaan sarana promosi, event kepariwisataan (pentas seni, lomba-lomba wisata, dan lain-lain) untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Pidie Jaya.

Rencana peningkatan penambahan lokasi wisata di Kabupaten Pidie Jaya, adalah sebagai berikut: a. Objek wisata budaya meliputi: 1)

Kecamatan Bandar Baru berupa Makam Tengku Abdullah Syafi’ie;

2)

Kecamatan Bandar Baru berupa Benteng Pertahanan Perang Belanda;

3)

Kecamatan Bandar Baru berupa Makam Teungku Ja (Teungku Idris);

4)

Kecamatan Trienggadeng berupa Makam Teungku Lima;

5)

Kecamatan Trienggadeng berupa Makam Teungku Tumanah;

6)

Kecamatan Trienggadeng berupa Makam Teungku Melayu;

7)

Kecamatan Meureudu berupa Makam Teungku Di Pucok Krueng Beuracan;

8)

Kecamatan Meureudu berupa Benteng Kuta Batee (Sultan Iskandar Muda);

13


9)

Kecamatan Meureudu berupa Makam Meurah Pupok;

10) Kecamatan Meureudu berupa Makam Teungku Dayah U Paneuk; 11) Kecamatan Meurah Dua berupa Makam Teungku Japakeh; 12) Kecamatan Meurah Dua berupa Makam Teungku Julok; 13) Kecamatan Meurah Dua berupa Makam Teungku Sampurna; 14) Kecamatan Ulim berupa Makam Teungku Dipasi; 15) Kecamatan Ulim berupa Makam Malem Dagang; 16) Kecamatan Bandar Dua berupa Makam Teungku Pante Geulima; b. Objek wisata Buatan meliputi: 1)

Kecamatan Bandar Baru meliputi: a) Irigasi Jim Jim b) Krueng Cubo c) Waduk Musa

2)

Kecamatan Panteraja meliputi:

a) Waduk Uteun Pantang 3)

Kecamatan Trienggadeng meliputi:

a) Waduk Peulandok b) Pantai Kuthang 4)

Kecamatan Meureudu meliputi:

a) Irigasi Leubok/Lhok Badeuk; b) Irigasi Beuracan; dan 5)

Kecamatan Bandar Dua berupa Irigasi Lhok Gugob/Kumba

c. Objek Wisata Alam meliputi: 1) Kecamatan Ulim meliputi berupa Air terjun Pucok Krueng Ulim; 2) Kecamatan Panteraja berupa pantai Panteraja Pasi 3) Kecamatan Jangka Buya meliputi :

a) Pantai Pasi Aroen b) Pantai Pasi Kiran 4) Kecamatan Meureudu berupa Pantai Manohara (Meureudu) d. Objek wisata khusus atau minat meliputi: 1)

Objek Wisata Religi Kecamatan Meureudu meliputi:

a) Masjid Kuno Beuracan; b) Guci Keuramat; dan c) Masjid Iskandar Muda. 14


2)

3)

Objek Wisata Religi Kecamatan Meurah Dua meliputi: a)

Mimbar Kuno Madinah;

b)

Masjid Kuno Madinah; dan

c)

Monumen Meurah Doe.

Objek Wisata Atraksi Budaya di Kecamatan Bandar Baru berupa Rapa I Grimpheng

4)

5)

6)

Objek Wisata Atraksi Budaya di Kecamatan Trienggadeng meliputi: a)

Geudeu-Geudeu;

b)

Rapa I Bubee, Jeu Ee;

c)

PM Toh; dan

d)

Tari Seudati.

Objek Wisata Atraksi Budaya di Kecamatan Meureudu meliputi: a)

Geudeu-Geudeu;

b)

Rapa I Dabus;

c)

Biola Aceh;

d)

Tari Seudati; dan

e)

Poh Katok.

Objek Wisata Atraksi Budaya di Kecamatan Meurah Dua berupa Meureukon.

7)

Objek Wisata Atraksi Budaya di Kecamatan Bandar Dua berupa Rabbani Wahid.

8. Kawasan peruntukan permukiman Kawasan peruntukan permukiman seluas 7.437,99 Hektar terdiri atas: a. kawasan permukiman perkotaan seluas 3.279,57 Hektar meliputi kawasan pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan. b. kawasan permukiman perdesaan seluas 4.158,42 Hektar berupa desa-desa yang tidak termasuk kedalam ibukota kecamatan. 9. Kawasan peruntukan lainnya meliputi: a. Kawasan pertahanan dan keamanan seluas 23,470 hektar meliputi: 1)

Polres di Kecamatan Trienggading;

2)

Kodim seluas berada di Kecamatan Bandar Baru;

3)

Koramil berada di seluruh kecamatan;

b. Transmigrasi Lokal seluas 670,08 hektar meliputi: 1) Kecamatan Bandar Dua; 2) Kecamatan Bandar Baru; 3) Kecamatan Ulim;

15


4) Kecamatan Meurah Dua; dan 5) Kecamatan Trienggadeng.

2.1.7

Wilayah Pengembangan wilayah di Kabupaten Pidie Jaya sepenuhnya mengacu pada RTRW

Kabupaten Pidie Jaya dan RTRW Provinsi Aceh. Sebagai upaya pengendalian terhadap perizinan pemanfaatan ruang, telah dibuat kriteria lokasi dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang yang menetapkan secara rinci aturan-aturan teknis berdasarkan jenis kegiatan dan peruntukan ruang di lokasi yang akan dimamfaatkan. Pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Pidie Jaya mencakup pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya. Sebagaian besar wilayah disebelah selatan sepanjang perbatasan Kabupaten Pidie menjadi kawasan lindung karena memiliki hutan yang cukup lebat, topografi, elevasi dan curah hujan yang tinggi. Sedangkan kawasan budidaya tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya. Secara umum, tata ruang Kabupaten Pidie Jaya terbentuk dengan struktur ruang wilayah yang menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan pengembangan, merupakan bentuk/gambaran sistem pelayanan berhirarki, yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pelayanan serta mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. a.

Sistem perdesaan yang meliputi pola penggunaan lahan budidaya yang terdiri atas penggunaan hutan, perkebunan, kebun campuran, semak/belukar, tanah kosong, pemukiman, sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Luasan untuk kegiatan kebun campuran 30.833 Ha (49,61 %), pemukiman 8.045 Ha (12.94 %), Pekarangan 8.888 Ha (14,30 %), Sawah Irigasi 7.524 Ha (12,11 %), sawah tadah hujan 594 Ha (0,96 %), Sawah terlantar 24 Ha (0,04 %), Hutan 2.143 Ha (3.45 %), Industri 131 Ha (0.21 %) tanah kosong 2.026 Ha (3,26 %), Lain – lain 1.944 Ha (3,13 %). Masalah yang dihadapi adalah meningkatnya konversi lahan dari pertanian ke non pertanian yaitu alih fungsi lahan menjadi areal permukiman, pertokoan, terminal dan pusat perkantoran pemerintah.

b.

Sistem perkotaan, tingginya konversi lahan dari pertanian untuk menjadi perkotaan, pusat pemerintahan dan permukiman baru dalam kurun waktu 4 tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2011.

c.

Kondisi pelayanan transportasi darat, belum selesainya pembangunan terminal bus, sehingga aktivitas bongkar muat barang dan pemberhentian bus masih berada ditengah kota. Kondisi ini membuat pusat perkotaan sangat semrawut.

16


Di dalam RTRW Kabupaten Pidie Jaya telah merumuskan rencana kawasan startegis kabupaten, kawasan ini merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Perincian kawasan strategis Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut : 1. Kawasan Kota Meureudu Raya Secara geografis Perkotaan Meureudu memiliki potensi cukup besar untuk berkembang di masa mendatang karena terkait dengan fungsi dan peranannya sebagai Ibukota Kabupaten Pidie Jaya. Kawasan perkotaan Meureudu diarahkan sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan skala kabupaten. Posisi Perkotaan Meureudu yang dilewati jalan arteri primer Banda Aceh – Medan menjadi kekuatan utama perkembangan dan pertumbuhan perkotaan Meureudu. Untuk mendorong prioritas pembangunan, maka ditetapkan Meureudu sebagai kawasan strategis Kota Meureudu Raya . 2. Kawasan Perkotaan Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pidie Jaya harus ditetapkan juga sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfataan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL. Kawasan Strategis Kabupaten yang berupa kawasan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, diantaranya meliputi: KSK Perkotaan Lueng Putu Kawasan Perkotaan Lueng Putu diarahkan sebagai sub pusat kegiatan di wilayah barat Kabupaten Pidie Jaya. KSK Perkotaan Ulee Gle Kawasan Perkotaan Ulee Gle diarahkan sebagai sub pusat kegiatan di wilayah timur Kabupaten Pidie Jaya. 3. Kawasan Strategis Agropolitan Agropolitan merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kota pertanian (agropolitan) berada dalam kawasan pemasok hasil pertanian (sentra produksi pertanian) yang mana kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap

17


mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan kajian Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pidie Jaya, Kawasan Agropolitan meliputi: Kawasan Agroplitan Bandar Baru Kawasan Agropolitan Bandar Dua 4. Kawasan Strategis Minapolitan Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan

issue

dan

permasalahan

pembangunan

pedesaan

yang

terjadi,

pengembangan kawasan minapolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (pedesaan). Kawasan minapolitan disini diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat minapolitan dan desa-desa disekitarnya membentuk Kawasan Minapolitan. Berdasarkan hasil kajian minapolitan di Kabupaten Pidie Jaya, kawasan minapolitan meliputi: Kawasan Minapolitan Jabulbimbaraksa (Jangka Buya-Ulim-Lueng Bimba-Meuraksa) Kawasan Minapolitan Rajacanjong (Pante Raja-Lancang Paru-Njong) 5. Kawasan Agrowisata Agrowisata atau wisataagro adalah kegiatan wisata yang berlokasi atau berada di kawasan pertanian secara umum. Pengembangan agrowisata pada konsep umum dapat ditempuh melalui diversifikasi dan peningkatan kualitas. Objek wisataagro tidak hanya terbatas kepada objek dengan skala hamparan yang luas seperti yang dimiliki oleh areal perkebunan, tetapi juga skala kecil yang karena keunikannya dapat menjadi objek wisata yang menarik. Kawasan Agrowisata di Kabupaten Pidie Jaya memiliki potensi buah-buahan yang kemudian dapat diolah sehingga bisa menghasilkan nilai tambah dari komoditas yang diunggulkan. Kawsan Agrowisata di Kabupaten Pidie Jaya meliputi: Kawasan Agrowisata Cariheu Gajah (Blang Cari – Blang Rheue – Lhok Gajah) Kawasan Agrowisata Cariheu Gajah diarahkan pada pengembangan komoditas Durian, Manggis, Rambutan, dan Nangka. Kawasan Agrowisata Cariheu Gajah terletak di Gampong Blang Cari, Blang Rheue, Lhok Gajah, Kecamatan Ulim. KS Agrowisata Paru Kawasan Growisata Paru diarahkan pada pengembangan Buah Duku dan Rambutan. Kawasan Agrowisata Paru terletak di Paru Keude.

18


6. Kawasan Gampong Terpadu Gampong binaan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Gampong terpadu diarahkan menjadi kawasan mandiri energi, mandiri pangan dan mandiri generasi. Kawasan Gampong terpadu direncanakan di Kemukiman Nanggroe, Kecamatan Ulim. 7. Kawasan Historis Blang Raweue Kawasan wisata sejarah yang dahulu adalah kawasan militer Kerajaan Aceh. Lokasi Kawasan Historis Blang Raweue berada di Kecamatan Meurah Dua, dimana masuk kedalam Kawasan Strategis Provinsi Ulu Masen. 8. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya memiliki potensi wisata pesisir

pantai di Kecamatan

Trienggadeng. Posisi Kecamatan Trienggadeng di sepanjang pesisir pantai timur memiliki akses yang mudah karena dilewati jalan utama arteri primer Banda Aceh – Medan. Pemandangan pantai yang indah dan area pantai berpasir yang luas menjadi kelebihan pantai di Kecamatan Trienggadeng. Pengembangan prasarana penunjang wisata di kawasan pantai tersebut menjadikan perkotaan Trienggadeng dan sekitarnya menjadi PKLp. Diharapkan kawasan ini dapat menjadi kawasan yang tumbuh cepat yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya.

2.1.8

Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Pidie Jaya

1. Gempa Bumi Wilayah Propinsi Aceh merupakan salah satu dari 25 Wilayah Rawan Gempabumi Indonesia dapat dilihat pada dibawah ini.

19


Gambar 3.2 Peta Sesar Aktif dan Sebaran Pusat Gempabumi Merusak di Indonesia

Seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri dari 8 kecamatan, 222 desa dan 34 Kemukiman merupakan daerah potensi rawan bencana gempa bumi karena Kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Eurasia dan Australia bertumbukan di lepas pantai barat Pulau Sumatera, lepas pantai selatan pulau Jawa, lepas pantai Selatan kepulauan Nusatenggara, dan berbelok ke arah utara ke perairan Maluku sebelah selatan. Antara lempeng Australia dan Pasifik terjadi tumbukan di sekitar Pulau Papua. Sementara pertemuan antara ketiga lempeng itu terjadi di sekitar Sulawesi. Itulah sebabnya mengapa di pulau-pulau sekitar pertemuan 3 lempeng itu sering terjadi gempabumi. 2. Tsunami/ Gelombang Pasang Wilayah Propinsi Aceh merupakan salah satu dari 21 wilayah rawan bencana tsunami di Indonesia dapat dilihat 3.3.

20


Gambar 3.3 Wilayah Rawan Bencana Tsunami di Indonesia

Daerah/wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang berada di pesisir pantai merupakan daerah/ wilayah potensi rawan bencana tsunami/ gelombang pasang dapat dirinci sebagai berikut: 1.

Kecamatan Bandar Baru meliputi Desa : Cut Njong, Mns.Baro, Sawang, dan Lancang Paru

2.

Kecamatan Penteraja meliputi Desa : Keude Pante Raja, Reudeup, Peurade dan TU.

3.

Kecamatan Trienggadeng meliputi Desa : Mns. Keude, Meue dan Cot Lheue Rheng.

4.

Kecamatan Meureudu meliputi Desa : Meuraksa dan Mns. Balek

5.

Kecamatan Meurah Dua meliputi Desa : Mns Jurong, Lueng Bimbe

6.

Kecamatan Ulim meliputi Desa : Tijien Husen, Gelanggang dan Buangan

7.

Kecamatan Jangka Buya meliputi Desa : Gampong Cot Bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 menyebabkan banyaknya penduduk

yang kehilangan tempat tinggal dan trauma untuk kembali ke tempat tinggal asalnya. akibatnya terjadi pengungsian yang jumlahnya mencapai 59.058 orang tersebar di sekitar 55 titik, baik yang merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya maupun penduduk yang mengungsi ke Kabupaten Pidie. Jumlah korban dan pengungsi wilayah Kabupaten Pidie Jaya pasca tsunami sebagaimana tabel 3.5 berikut ini:

21


Tabel 3.5 Jumlah Korban Jiwa dan Pengungsi Pasca Tsunami di Kabupaten Pidie Jaya

No

Korban (jiwa) Kecamatan

Meninggal

Hilang

Luka-

Pengungsi

Luka

(jiwa)

1

Bandar Baru

15

0

0

1.080

2

Pante Raja

191

9

0

3.022

3

Trienggadeng

310

35

0

1.668

4

Meureudu

11

0

0

110

5

Meurah Dua

1

0

0

175

6

Ulim

8

0

0

577

7

Jangka Buya

25

27

2

1.534

8

Bandar Dua

0

0

0

0

561

62

2

8.166

Jumlah

Sumber: Dinas Sosia Kab. Pidie Tahun 2006

3. Banjir dan Erosi Potensi Banjir dipicu oleh keadaan luapan debit air delapan ruas sungai besar yang bermuara di sepanjang garis pantai Pidie Jaya. Kedelapan sungai itu adalah Sungai Lueng Putu, Sungai Cubo, Sungai Trienggadeng, Sungai Beuracan-Pangwa, Sungai Meureudu, sungai Ulim, sungai Jeulanga, dan Sungai Kiran (untuk selanjutnya dalam kearifan lokal Pidie Jaya yang umumnya bersuku Aceh nama sungai dibahasakan sebagai “Krueng”). Gambar 3.4 Peta delapan ruas sungai yang melintasi Pemukiman Penduduk di Pidie Jaya, yang bermuara di sepanjang garis pantai Pidie Jaya

Sumber : BPBD Kabupaten Pidie Jaya

22


Krueng Lueng Putu, adalah sungai yang memilik hulu di daerah kabupaten tetangga Pidie, yang lintasan ruas sungainya sejajar/ di tepi jalan negara yang membelah ibukota Kecamatan Bandar Baru, Lueng Putu, ruasan sungai dilanjutkan pada desa Blang Glong dan berakhir di muara yang umumnya daerah tambak ikan di desa Udeng dan Baroh Lancok. Berdasarkan Rekam Jejak Bencana pada September-Desember 2008, November 2009, November 2010, dan Desember 2011 yang berlanjut pada Januari 2013, luapan air sungai ini telah menyebabkan genangan setinggi 0 sd 40 cm di desa Blang Glong, Ara, Udeung, dan memberikan dampak erosi pengikisan yang cukup parah sepanjang jalan negara yang menghancurkan pengaman tebing sungai di beberapa titik Kota Lueng Putu pada tahun 2010 dan 2011. Penanganan secara alamiah dengan penanaman kembali rumpun bambu dan pembangunan tebing pengaman dinding sungai

telah dilakukan pada tahun 2009, dan

dilanjutkan kembali dengan rekonstruksi ulang dinding pengaman tebing sungai pada tahun 2012.

Gambar 3.5 Sungai Lueng Putu yang melintasi pemukiman penduduk di Kecamatan Bandar Baru dan bermuara di garis pantai Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya


Krueng Cubo, adalah sungai yang memiliki hulu di daerah pegunungan selatan Kabupaten Pidie dan Pidie jaya. Sungai ini pada ruasan terakhirnya merupakan gabungan dua sungai besar yaitu Krueng Inong dan Krueng Agam, yang ruasan sungai melintasi

23


pemukiman penduduk di dua kecamatan, yaitu mengairi ruas sungai di pemukiman Kecamatan Bandar Baru, dan Kecamatan Panteraja. Muara sungai ini berada di garis pantai Kecamatan Panteraja. Pada Bagian hulu sungai, erosi yang diakibatkan aliran sungai Cubo mengakibatkan ancaman pada fasilitas Irigasi, pengikisan tebing di komplek perumahan/fasilitas militer yang dimiliki kompi C Senapan Bhirawa Yudha, yang terjadi pada musim penghujan tahun 2009, 2010, dan 2011. Pada bagian ruas di sekitar desa Blang Sukon dan Kayee Jatoe, juga terjadi erosi sungai yang luar biasa karena dipicu galian C yang eksplorasinya telah dihentikan pada tahun 2011. Desa Sarah Panyang, Blang Sukon, Kayee jatoe adalah desadesa yang mengalami pengikisan tebing sungai terparah selama tiga tahun terakhir (2009 sd 2011) yang mengancam keberadaan perkebunan penduduk, terutama Kakao. Aliran sungai ini juga membawa dampak erosi pada pondasi jembatan rangka Baja yang terdapat di dua titik yaitu titik Blang Krueng dan titik Kaye Jatoe. Gambar 3.6 Sungai Cubo Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Bandar Baru dan Kecamatan Panteraja dan Bermuara di Garis Pantai Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya.


Pada daerah kecamatan Panteraja, sungai cubo melalui beberapa desa mulai dari desa Lhok Puuk sampai ke muara sungai di Keude Panteraja. Berdasarkan rekam jejak bencana tahun 2008 sampai dengan 2011, beberapa desa seperti Desa Mesjid, Muka Blang, Meunasah Teungoh, dan Hagu, pada musim penghujan sering terjadi genangan setinggi 50

24


cm pada badan jalan,Lapangan Bola Desa Mesjid dan pemukiman penduduk. Sementara erosi tebing sungai Cubo di desa Lhok Puuk telah mengancam fasilitas olahraga masyarakat berupa Lapangan Sepakbola Lhok Puuk. Khusus untuk desa Lhok Puuk, erosi diperparah dengan adanya pengambilan rumpun bambu yang berfungsi menyangga keutuhan tebing sungai. Sungai Ketiga yang bermuara di garis pantai Pidie Jaya adalah Krueng Trienggadeng. Sungai ini terbentuk seperti alur kecil yang sumber mata airnya adalah embung (daerah tangkapan air) di daerah Tampui dan Panton Raya. Panjang ruas sungai ini relatif pendek (sekitara 4500 meter), namun erosi yang ditimbulkan telah mengakibatkan kerusakan badan jalan kabupaten dan tebing pengaman jalan kabupaten di beberapa desa dalam kecamatan Trienggadeng, seperti Desa Meunasah Sagoe, Mee Peuduk dan Keude Trienggadeng. Gambar 3.7 Sungai trienggadeng, yang melintasi pemukiman penduduk di Kecamatan Trienggadeng dan bermuara di garis pantai Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.


Sungai Keempat adalah sungai Beuracan Pangwa, sungai ini berasal dari pegunungan selatan Pidie Jaya dan menjadi tapal batas antara Kecamatan Trienggadeng dan Kecamatan Meureudu.

25


Gambar 3.8 Sungai Beuracan Pangwa Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu dan Bermuara di Garis Pantai Kecamatan Trienggadeng dan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya


Gerusan erosi yang diakibatkan aliran sungai Beuracan Pangwa in mengancam beberapa fasilitas mulai dari Bangunan Irigasi Alue Demam, Jembatan Gantung di Desa Lampoh Lada dan Buloh, Jembatan Beton di Jalan Negara di perbatasan Beuracan Pangwa. Aliran sungai juga mengancam kebun, pemukiman dan sawah penduduk di dua Kecamatan. Di Kecamatan Trienggadeng Desa Buloh, Meucat Panwa, Deah Pangwa, dan di Kecamatan Meureudu seperti Desa Rumpun, Grong-grong Krueng, Rambong, Kuta Trieng,

Teupin

Peuraho,sampai dengan Rhing Krueng. Muara sungai ini bersisian dengan tiga desa yaitu desa Rhing Krueng, Meuraksa, dan Rhing Blang di Kecamatan Meureudu. Sungai Kelima yang melintasi Pidie Jaya adalah Sungai Meureudu. Krueng Meureudu adalah sungai yang termasuk dalam empat sungai beraliran deras dibagian timur Kabupaten Pidie Jaya. Empat sungai di bagian Barat, seperti Putu, Cubo, Trienggadeng, dan Beuracan, memiliki ferhang (kemiringan aliran) yang lebih rendah dibanding dengan keempat sungai di Bagian Timur Pidie Jaya. Pada 19 Desember 2009, pukul 21.00 WIB, keempat sungai di bagian Timur Pidie Jaya ini pernah mengakibatkan bencana banjir besar yang menggenangi 40 (empat puluh) desa, yang meliputi desa dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Bandar Dua, dan Jangka Buya.

26


Gambar 3.9 Sungai Meureudu Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua dan Bermuara di Garis Pantai Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.


Gambar 3.10 Sungai Ulim dan Bandar Dua Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Ulim dan Bandar Dua Serta Bermuara di Garis Pantai Kecamatan Ulim dan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.


27


Krueng Jeulanga adalah Sungai yang memiliki hulu di daerahselatan pegunungan Pidie Jaya yang memiliki alur akhir bergabung dengan ruas sungai Ulim, pertemuan ruas sungai Jeulanga dan Ulim ini berimpitan di desa Babah Krueng, untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.11. Gambar 3.11 Sungai Jeulanga Yang Menjadi Ruas Anakan Dari Sungai Ulim Yang Melintasi Pemukiman Penduduk di Kecamatan Bandar Dua dan Ruas Akhirnya Bergabung Dengan Ruas Krueng Ulim di Desa Babah Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.


Krueng Kiran adalah sungai yang memiliki ruas hulu di pegunungan selatan kecamatan Bandar Dua dan bermuara ke garis pantai Kecamatan Jangka Buya, untuk ebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.12. Gambar 3.12 Sungai Kiran Yang Memiliki Ruas Hulu di Pegunungan Selatan Kecamatan Bandar Dua dan Bermuara ke Garis Pantai Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya.


28


4. Letusan Gunung Berapi

Walaupun Pidie Jaya tidak memiliki gunung berapi yang aktif, namun dengan adanya Gunung Peut Sagoe yang berada 1 km dari perbatasan Kecamatan Meurah Dua (Pidie Jaya) dengan Kecamatan Geumpang (Pidie), telah memberikan ancaman potensi banjir lahar dan debu panas. Letusan gunung api ini dapat mengeluarkan/ menimbulkan: a.

Awan Panas

Campuran gas dan batuan vulkanik dalam berbagai ukuran, bergerak menuruni lereng gunung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Aliran awan panas sangat ditakuti karena biasanya bila melanda daerah pemukiman, maka tidak ada kesempatan untuk menghindar dan atau menyelamatkan diri. b.

Aliran Lava

Lelehan batu pijar yang meluncur turun menelusuri lereng gunungapi. Aliran lava ini biasanya bergerak lambat sehingga kita dapat dengan mudah menyelamatkan diri. Namun disisi lain lelehan ini dapat mengakibatkan kerusakan serius bila bangunan yang dilandanya disepanjang perjalanan. c.

Lontaran Batu (bombs)

Pecahan batuan vulkanik yang terlempar ketika terjadi letusan. Batuan dengan garis tengah 20 cm atau lebih dapat saja terlempar sejauh beberapa kilometer dari pusat letusan. Batuan kecil bahkan akan mencapai jarak lebih jauh lagi. d.

Abu Vulkanik

Akan menyembur setiap kali terjadi letusan gunungapi. Akibat-akibat yang ditimbulkan Abu Vulkanik: a). Udara tercemar yang bercampur abu dapat menyebabkan sakit pada saluran pernapasan, b). Air minum ikut tercemar dan tidak dapat diminum untuk selang beberapa waktu, c). Jalan raya tertutup abu dan mengganggu lalulintas, d). Membahayakan penerbangan karena dapat merusak sistem mesin pesawat terbang, e). Runtuhnya atap rumah apabila abu menumpuk dengan ketebalan beberapa centimeter. e.

Lahar

Aliran masa berupa campuran air dan material lepas dalam berbagai ukuran yang berasal dari letusan gunungapi. Banjir lumpur akan terjadi sangat cepat dan berkekuatan besar jika lerengnya semakin terjal, meluncur turun ke lembah-lembah dan aliran anak sungai sehingga mengancam pemukiman penduduk dan sarana umum. f.

Longsor

Terjadi di daerah sekitar kawah selama berlangsungnya letusan, biasanya mengancam daerah yang paling dekat dengan pusat letusan. Tercatat pada tahun 1974 Gunung Berapi Peut Sagoe yang berada pada Kabupaten tetangga Pidie Jaya (Kabupaten Pidie) pernah meletus dan mengirimkan lahar sampai

29


memasuki kawasan Pidie Jaya sejauh 35 Km, mengakibatkan banyaknya endapan lahar yang menggenangi lembah Blang Raweu, sehingga menimbulkan endapan komposit mineral andesit yang cukup banyak. Sementara debu dan awan panas yang ditimbulkan menyebabkan gangguan kenyamanan pada penduduk yang berada di beberapa desa seperti Sarah Mane, Lhok Sandeng di Kecamatan Meurah Dua, dan Lhok Gajah di Kecamatan Ulim. 5.

Tanah Longsor

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Gejala Umum Terjadi:  Muncul retakan yang memanjang atau melengkung pada permukaan tanah atau pada konstruksi bangunan.  Terjadi penggelumbungan pada lereng atau tembok penahan.  Secara tiba-tiba pintu atau jendela rumah sulit dibuka menandakan adanya perubahan permukaan bangunan yang terdorong oleh masa tanah yang mulai bergerak.  Tiba-tiba muncul rembesan air atau mata air pada lereng bukit.  Apabila sebelumnya sudah ada rembesan air atau mata air di lereng, air tersebut berubah menjadi keruh bercampur Lumpur.  Pohon-pohon atau tiang pancang (listrik dan lainnya) miring searah dengan kemiringan lereng.  Terdengar suara gemuruh atau ledakan dari atas suatu bukit.  Terjadi runtuhan atau aliran butir tanah/ kerikil secara mendadak dari atas bukit. Daerah berpotensi hampir diseluruh Kecamatan Kabupeten Pidie Jaya, terutama pada desa yang beradadi daerah perbukitan dan pegunungan. 6.

Kekeringan / Kemarau

Pada musim kemarau yang melanda pidie Jaya sejak bulan maret sampai dengan Juli, BPBD Pidie Jaya melakukan pendataan titik desa yang dilanda kemarau pada delapan kecamatan. Dampak kemarau dirasakan cukup beragam, mulai dari mengeringnya sumur penduduk, kematian ternak, sampai dengan kegagalan panen. Berikut gambar desa-desa di tiap Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya yang mengalami bencana kekeringan/kemarau.

30


Gambar 3.13 Desa-Desa di Kecamatan Bandar Baru yang Mengalami Musim kekeringan/Kemarau


Gambar 3.14 Desa-Desa di Kecamatan Panteraja yang Mengalami Musim kekeringan/Kemarau


31


Gambar 3.15 Desa-Desa di Kecamatan Trienggadeng yang Mengalami Musim kekeringan/Kemarau

Sumber : BPBD Kabupaten Pidie Jaya Gambar 3.16 Desa-Desa di Kecamatan Meureudu yang Mengalami Musim kekeringan/Kemarau


32


Gambar 3.17 Desa-Desa di Kecamatan Meurah Dua yang Mengalami Musim kekeringan/Kemarau


Gambar 3.18 Desa-Desa di Kecamatan Ulim yang Mengalami Musim kekeringan/Kemarau


33


Gambar 3.19 Desa-Desa di Kecamatan Jangka Buya yang Mengalami Musim kekeringan/Kemarau


Gambar 3.20 Desa-Desa di Kecamatan Bandar Dua yang Mengalami Musim kekeringan/Kemarau


34


7.

Angin Kencang/Puting Beliung

Kondisi kebencanaan angin puting beliung dipicu oleh kondisi pertemuan kondisi udara kering di pesisir lautan utara Pidie Jaya dengan kondisi kelembaban udara di daerah pegunungan bagian selatan. Catatan menunjukkan angin puting beliung tercatat pernah melanda daerah Ujong Leubat, Paru di Kecamatan Bandar Baru, kemudian daerah Peulandok Tengoh Kecamatan Trienggadeng. Kemudian daerah Jangka Buya, di Keudai Jangka Buya dan Jurong tengoh. 8.

Kebakaran Pidie Jaya sebagai kabupaten pemekaran yang PDRBnya 68% tergantung dari

Sektor Pertanian, umumnya memiliki pemukiman penduduk yang terbuat dari bahan bangunan yang mudah terbakar. Kota-kota di Kecamatan yang menjadi pasar lokal bagi penduduk sekitar juga memiliki bangunan pertokoan yang berbahan kayu (semi permanen). Kebakaran besar yang terjadi dalam PB di Pidie Jaya adalah pada tanggal 8 Agusutus 2012 yang menghanguskan 21 rumah penduduk di Kecamatan Panteraja 9.

Abrasi Pengembangan budidaya di sepanjang pantai Kabupaten Pidie Jaya, kurang

memperhatikan wilayah sempadan pantai, dan penebangan hutan bakau secara liar. Kondisi ini akan menyebabkan pengikisan pantai yang dapat merusak keseimbangan lingkungan. Abrasi pantai terutama terjadi pada wilayah sempadan pantai yang telah terpakai untuk kegiatan budidaya (pertambakan, industri pembuatan garam, industri arang kayu). Selain terjadi abrasi, sebagian wilayah di pantai Kabupaten Pidie Jaya telah terkena air laut (intrusi air laut) terutama di kecamatan Meureudu, Trienggadeng, Panteraja serta wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Pengaruh air laut ini telah merambah ke arah tengah, yang salah satunya di akibatkan terjadinya perambahan hutan bakau. 2.1.9

Demografi Potensi demografi adalah kondisi penduduk yang meliputi jumlah, kualitas,

administrasi dan karakteristik pembangunan penduduk dalam suatu daerah. Pembangunan bidang kependudukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Karakteristik pembangunan dilakukan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk melalui keluarga sejahtera dan mandiri. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pidie Jaya sempat menurun pada tahun 2005 dikarenakan musibah gempa bumi dan tsunami. Setelah tahun 2005, laju pertumbuhan

35


penduduk meningkat secara signifikan. Jumlah penduduk, laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kabupaten Pidie Jaya bisa dilihat melalui tabel di bawah ini. Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya per Kecamatan Dari Tahun 2004 s/d 2009 Jumlah Penduduk (jiwa) No

Kecamatan

2004

2005

2006

2007

2008

30.801

30.043

29.313

42.176

8.093

7.864

7.133

8.106

8.279

8.006

1.

Bandar Baru

2.

Pante Raja

3.

Trienggadeng

22.497

20.532

18.955

18.523

21.490

22.230

4.

Meureudu

18.565

19.075

17.508

18.580

19.961

21.893

5.

Meurah Dua

9.597

9.557

9.776

9.670

10.331

11.249

6.

Ulim

11.795

12.411

12.375

11.671

14.885

14.733

7.

Jangka Buya

7.625

7.663

8.415

7.362

9.374

9.396

8.

Bandar Dua

20.742

22.521

22.496

23.691

24.437

25.147

Jumlah

129.715

129.636

129.953

139.779

141.949

146.964

Sumber:

33.192

2009 34.310

- Pidie Jaya dalam Angka, 2010 - Dinas Kependudukan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pidie Jaya

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya per Kecamatan Dari Tahun 2005 s/d 2009 Laju Pertumbuhan (%) No Kecamatan 2005

2006

2007

2008

2009

1

Bandar Baru

(2.46)

(2.43)

43.88

(21.30)

3.37

2

Pante Raja

(2.83)

(9.30)

13.64

2.13

(3.30)

3

Trienggadeng

(8.73)

(7.68)

(2.28)

16.02

3.44

4

Meureudu

2.75

(8.21)

6.12

7.43

9.68

5

Meurah Dua

(0.42)

2.29

(1.08)

6.84

8.89

6

Ulim

5.22

(0.29)

(5.69)

27.54

(1.02)

7

Jangka Buya

0.50

9.81

(12.51)

27.33

0.23

8

Bandar Dua

8.58

(0.11)

5.31

3.15

2.91

(0.04)

(2.85)

10.96

1.55

3.53

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sumber:


Tabel 2.1 memperlihatkan jumlah penduduk terbesar di kecamatan Bandar Baru yaitu 34.310 jiwa, sedangkan kecamatan Pante Raja memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu dengan jumlah penduduk 8.006 jiwa. Berdasarkan Tabel 2.2, pada tahun 2005 terjadi

36


penurunan jumlah penduduk, ini merupakan dampak dari bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004. Jumlah penduduk pada tahun 2007 meningkat 10.96% dari 129.953 menjadi 139.779, hal ini berkaitan dengan lahirnya Kabupaten Pidie Jaya dari pemekaran Kabupaten Pidie yang mengundang banyak pendatang baru dan investor luar untuk ambil bagian dalam kegiatan pembangunan ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan perdagangan, jasa dan kegiatan disektor lainnya. Kepadatan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009 sebesar 126.38 jiwa/km2 yang menggambarkan bahwa Kabupaten Pidie Jaya masih belum padat. Sedangkan prosentase jumlah jiwa/KK adalah 3.69%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk dan Prosentase Jumlah Jiwa/KK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009

No

Kecamatan

Luas

Jumlah

Kepadatan

Wilayah

Penduduk

Penduduk

(Jiwa)

(Jiwa/Km )

2

(Km ) 1

Bandar Baru

2

Pante Raja

3

2

Jumlah Kepala

Prosentase

Keluarga

Jiwa/KK

(KK)

281.24

34,310

122.00

9,183

3.74

40.04

8,006

199.95

2,144

3.73

Trienggadeng

128.00

22,230

173.67

6,415

3.47

4

Meureudu

156.74

21,893

139.68

6,115

3.58

5

Meurah Dua

292.20

11,249

38.50

3,073

3.66

6

Ulim

60.73

14,733

242.60

3,719

3.96

7

Jangka Buya

29.64

9,396

317.00

2,444

3.84

8

Bandar Dua

174.26

25,147

144.31

6,751

3.72

1,162.85

146,964

126.38

39,844

3.69

Jumlah Sumber:


Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Jangka Buya, ini disebabkan karena luas wilayah yang tidak terlalu besar, sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Meurah Dua karena luas wilayahnya merupakan terbesar dari 7 kecamatan lainnya. Untuk kecamatan Meureudu yang merupakan ibu kota Kabupaten Pidie Jaya mempunyai kepadatan penduduk 139,68 jiwa/km2.

37


2.2

Pelaksanaan Syariat Islam Syariat Islam merupakan urusan pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya

yang berfungsi sebagai pelayanan umum dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh pasal 125 dan pasal 127(...........). Oleh karenanya, Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu kabupaten di Aceh telah memenuhi tuntutan undang-undang dimaksud, artinya dengan terbentuknya Dinas Syariat Islam sebagai salah satu dinas yang berdiri sendiri. Hal ini semakin memberi ruang gerak kepada aparatur Dinas Syariat Islam untuk melakukan berbagai kebijakan dalam penerapan Syariat Islam secara optimal (kaffah). Di Kabupaten Pidie Jaya, seratus pensen penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini pelaksanaan Syariat Islam bukan sebatas pelaksanaan hukum cambuk bagi yang melanggarnya, akan tetapi pelaksanaannya lebih ditekankan bagaimana warga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan berlakunya syariat Islam tersebut. Sebagai indikator untuk memenuhi pencapaian target tentang fasilitas keagamaan mulai tahun 2009 tempat peribadatan berupa masjid terdapat 68 unit, meunasah/mushala berjumlah 330 unit, dan balai pengajian 309 unit yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya.

Tabel 2.6 Jumlah Tempat Fasilitas Peribadatan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 No

Kecamatan

Mesjid

Meunasah

Balai pengajian

1

Bandar Baru

16

55

71

2

Panteraja

4

18

23

3

Trienggadeng

8

52

22

4

Meureudu

10

51

26

5

Meurah Dua

6

23

28

6

Ulim

8

33

25

7

Jangka Buya

3

20

22

8

Bandar Dua

13

78

49

Jumlah

68

330

309

Sumber : Dinas Syariat Islam Kab.Pidie Jaya

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam hal ini Dinas Syariat Islam harus memperbanyak kerjasama dengan para ulama dan tokoh masyarakat serta para intelektual lainnya agar tidak terjadi pemurtadan, pendangkalan akidah agama yaitu dengan cara melaksanakan

program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan

pemahaman dan pengetahuan agama Islam masyarakat secara menyeluruh.

38


Harapan yang diinginkan tentang kondisi Syariat Islam untuk 20 tahun ke depan adalah bahwa Kabupaten Pidie Jaya harus menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam hal pelaksanaan syariat Islam dan setiap penduduk Kabupaten Pidie Jaya harus berbudaya Islami yang dilandasi dengan amar makruf nahi munkar. Pelaksanaan Syariat Islam kedepan juga ditandai dengan berfungsinya berbagai lembaga adat dan Dayah sebagai penggerak pelaksanaan Syariat Islam, terbentuknya Badan Baitul Mal dan Bazis secara profesional, berkembangnya perekonomian syariah di kabupaten Pidie Jaya serta terbentuknya Qanun Syariat Islam yang diikuti dengan publikasi dan sosialisasi secara terus menerus serta terkoordinir sampai ketingkat bawah (gampong) disertai dengan penerapan sanksi, hukuman yang adil dan tidak diskriminatif.

2.3

Kesejahteraan Masyarakat Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan difokuskan

pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai hasil maksimal perlu percepatan pertumbuhan

sektor-sektor

pendukung

perekonomian

seperti

sektor

pertanian,

pertambangan dan energi, industri pengolahan, konstruksi/bangunan perdagangan, transportasi dan jasa-jasa. 2.3.1

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro. Salah satu indikator makro yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah PDRB. Periode tahun 2006 hingga tahun 2009, struktur ekonomi Kabupaten Pidie Jaya relatif tidak mengalami perubahan. Dua sektor utama yang mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pidie Jaya adalah sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Sektor pertanian sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya dengan kontribusi cukup besar yaitu 62,59 persen tetapi cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB Kabupaten Pidie Jaya disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 s/d 2009 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pidie Jaya 2006 No

Sektor

Rp. (jutaan)

1

Pertanian

2

Pertambangan dan

2007 %

Rp. (jutaan)

2008 %

Rp. (jutaan)

2009 %

Rp. (jutaan)

%

332,663.31

62.59

339,131.07

60.73

345,085.61

58.68

352,373.59

56.26

3,547.28

0.67

3,764.57

0.67

3,999.69

0.68

4,263.49

0.68

39


penggalian 3 4 5 6

7

8 9

Industri pengolahan

23,953.39

4.51

24,607.57

4.41

24,824.27

4.22

25,223.34

4.03

1,181.39

0.22

1,838.94

0.33

2,278.42

0.39

2,728.61

0.44

15,208.82

2.86

17,973.73

3.22

19,863.47

3.38

22,991.63

3.67

38,924.10

7.32

49,428.60

8.85

60,159.52

10.23

70,836.55

11.31

18,937.20

3.56

19,380.66

3.47

20,697.29

3.52

22,880.28

3.65

6,253.41

1.18

6,616.67

1.18

6,960.73

1.18

7,366.05

1.18

Jasa - jasa

90,814.86

17.09

95,638.28

17.13

104,203.46

17.72

117,692.08

18.79

PDRB

531,483.76

100

558,380.09

100

588,072.46

100

626,355.62

100

Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi/Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

Sumber: - Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2006 - 2009

Pada tahun 2006 sektor pertanian memberikan konstribusi sebesar 62,59 persen terhadap total PDRB berdasarkan harga konstan. Kemudian secara bertahap terus menurun setiap tahunnya yaitu menjadi sebesar 60,73 persen pada tahun 2007 dan sebesar 58,68 persen di tahun 2008. Dan akhirnya pada tahun 2009 mencapai 56,26 persen. Tingginya peranan sektor pertanian sangat ditentukan oleh subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor peternakan. Pada tahun 2009 sumbangan subsektor tanaman bahan makanan mencapai 26,54 persen diikuti subsektor peternakan dengan sumbangan 20,47 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi di Kabupaten Pidie Jaya dimotori oleh kegiatan di sektor pertanian. Hal ini juga berarti sebagian besar penduduk Kabupaten Pidie Jaya menggantungkan nafkah kehidupannya pada hasil kegiatan pertanian seperti bertani padi, palawija, buah-buahan, beternak, berkebun, budidaya ikan, menangkap ikan di laut dan mengambil hasil hutan. Hal ini sesuai dengan keadaan geografis dari Kabupaten Pidie Jaya yang terletak di dataran rendah dan pesisir laut. Tabel 2.8 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 s/d 2009 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pidie Jaya 2006 No

Sektor

Rp. (jutaan)

1

2

3

Pertanian

2007 %

521,928.17

65.12

5,798.85

0.72

34,670.72

4.33

Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan

Rp. (jutaan)

2008 %

Rp. (jutaan)

2009 %

Rp. (jutaan)

%

574,365.13

64.46

630,628.34

63.78

687,782.86

62.05

6,578.25

0.74

7,047.31

0.71

7,370.88

0.66

37,450.38

4.20

39,541.91

4.00

41,860.71

3.78

40


4

5

6

7

Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi/Bangunan

1,802.46

0.22

26,899.29

3.36

60,204.83

7.51

2,641.60

0.30

3,564.26

0.36

4,570.28

0.41

34,784.08

3.90

42,096.07

4.26

54,054.36

4.88

71,388.42

8.01

83,967.28

8.49

100,209.44

9.04

35,355.12

3.97

43,241.63

4.37

51,955.45

4.69

13,659.75

1.53

15,175.65

1.53

18,239.15

1.65

114,814.46

12.89

123,514.31

12.49

142,462.56

12.85

891,037.19

100.00

988,776.76

100.00

1,108,505.69

100.00

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi

3.91

31,359.33

Keuangan, Real 8

Estate dan Jasa Perusahaan

9

Jasa - jasa

PDRB

12,317.36

1.54

106,457.89

13.28

801,438.90

100.00

Sumber: - Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2006 – 2009

PDRB berdasarkan harga berlaku, Pada tahun 2006 sektor pertanian memberikan konstribusi sebesar 65,12 persen. Kemudian secara bertahap terus menurun menjadi sebesar 64,46 persen pada tahun 2007 dan sebesar 63,78 persen di tahun 2008, dan 62,05 persen pada tahun 2009. Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2006 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.9 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006 s/d 2009 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Pidie Jaya 2007 No

Sektor

2008

2009

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

%

%

%

%

%

%

-0.66

-1.86

-0.68

-2.05

-1.73

-2.42

0.01

0.01

-0.03

0.01

-0.05

0.00

-0.12

-0.10

-0.20

-0.19

-0.22

-0.19

Listrik, Gas dan Air Bersih

0.07

0.11

0.06

0.06

0.05

0.05

5

Konstruksi/Bangunan

0.55

0.36

0.35

0.16

0.62

0.29

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

0.50

1.53

0.48

1.38

0.55

1.08

7

Pengangkutan dan Komunikasi

0.05

-0.09

0.41

0.05

0.31

0.13

0.00

0.01

0.00

0.00

0.11

-0.01

-0.40

0.04

-0.39

0.59

0.36

1.07

1

Pertanian

2

Pertambangan dan penggalian

3

Industri pengolahan

4

8 9

Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Jasa - jasa


41


Konstribusi sektor pertanian terjadi penurunan, PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2007 sampai 2009 terjadi penurunan berturut-turut sebesar 0,66 persen, 0,68 persen dan 1,73 persen. Penurunan signifikan terjadi dari tahun 2007 sampai dengan 2009 berturut-turut adalah 1,86 persen, 2,05 persen dan 2,42 persen. Penurunan di sektor pertanian ini bukan berarti terjadi penurunan produksi yang besar tetapi disebabkan karena sektor-sektor lainnya mulai bergerak mendukung nilai PDRB.

2.3.1.2 Tingkat Inflasi Tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh besaran pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang mereka lakukan. Salah satu faktor yang juga sangat menentukan kualitas kesejahteraan mereka adalah seberapa besar tingkat kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok yang harus dibeli setiap harinya. Semakin tinggi fluktuasi kenaikan harga-harga barang sembako, misalnya, akan mengakibatkan kualitas kesejahteraan hidup menjadi menurun, khususnya bagi mereka yang tergolong kedalam kelompok berpendapatan tetap seperti PNS, atau yang berpendapatan tidak pasti seperti buruh, pekerja lepas/harian, tukang becak, supir angkutan dan lain-lain. Oleh karenanya tingkat inflasi juga menjadi salah satu ukuran dalam menilai kinerja ekonomi makro, baik secara nasional maupun daerah (regional). Inflasi adalah tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Besaran inflasi yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dapat dicermati dari angka inflasi yang terjadi di Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan Nasional. Tabel 2.10 Tingkat Inflasi di Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh Dan Nasional selama 2005 – 2010 Laju Inflasi No. Tahun Nasional Aceh Banda Aceh Lhokseumawe 1

2005

17,11

34,69

41,11

17,57

2

2006

6,60

10,10

9,54

11,47

3

2007

6,59

11,00

11,00

4,18

4

2008

11,1

11,92

7,57

7,86

5

2009

2,78

3,72

3,50

3,96

6

2010

6,96

4,64

5,86

7,10

Sumber: - BPS Provinsi Aceh

2.3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan

harga konstan

2000,

selama kurun

waktu

tahun 2006-2009

pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Seluruh sektor

42


ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif dengan level yang berbeda-beda. Pada tahun 2006 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,36 persen, tahun 2007 meningkat cukup tinggi sampai 5,06 persen. Sementara tahun 2008 pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun tidak begitu besar yaitu naik menjadi 5,32 persen. Sedangkan pada tahun 2009 kembali mengalami peningkatan sebesar 1,19 persen menjadi 6,51 persen.

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006 s/d 2009 Kabupaten Pidie Jaya No

Sektor

2006

2007

2008

2009

1

Pertanian

2.88

1.94

1.76

2.11

2

Pertambangan dan penggalian

7.30

6.13

6.25

6.60

3

Industri pengolahan

2.26

2.73

0.88

1.61

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

2.53

55.66

23.90

19.76

5

Konstruksi/Bangunan

7.15

18.18

10.51

15.75

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

2.63

26.99

21.71

17.75

7

Pengangkutan dan Komunikasi

3.35

2.34

6.79

10.55

7.23

5.81

5.20

5.82

Jasa – jasa

4.71

5.31

8.96

12.94

Pertumbuhan Ekonomi Pidie Jaya

3.36

5.06

5.32

6.51

8 9

Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan


Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada tiga sektor yang angka pertumbuhannya di bawah angka pertumbuhan kabupaten yaitu sektor pertanian sebesar 2,11 persen, sektor industri pengolahan sebesar 1,61 persen serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 5,82 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sektor konstruksi/bangunan sebesar 5,23 persen, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian yang hanya 0,35 persen.

2.3.1.4 Pendapatan per Kapita Pada tahun 2009 pendapatan regional per kapita penduduk Pidie Jaya berdasarkan harga berlaku tercatat sebesar 7,68 juta rupiah per tahun, atau mengalami peningkatan sebesar 8,4 persen dibandingkan tahun 2008 yang nilainya mencapai 7,08 juta rupiah. Secara riil (tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga/inflasi) pendapatan per kapita dari PDRB harga konstan penduduk Pidie Jaya pada tahun 2006 sebesar 4 juta rupiah dan pada tahun 2009 sebesar 4,38 juta rupiah yang berarti selama kurun waktu empat tahun pendapata perkapita rata-rata hanya 3,99 juta rupiah atau tidak mengalami peningkatan yang berarti.

43


Perkembangan pendapata perkapita penduduk Pidie Jaya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 2.1 Pendapatan Regional per Kapita tahun 2006 – 2009 (jutaan rupiah)


Dengan situasi seperti ini dapat disimpulkan walaupun terjadi peningkatan pendapatan per kapita secara harga berlaku, tetapi kenaikan harga pada tahun tersebut juga tinggi, maka kenaikan pendapatan perkapita tidak akan membantu terhadap perbaikan ekonomi masyarakat. Terlebih lagi apabila ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin melebar, maka tingkat kesejahteraan penduduk yang lebih baik, semakin jauh dari harapan.

2.3.2 Kesejahteraan Sosial Permasalahan kesejahteraan sosial semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti menipisnya nilai budaya dan agama, menurunkan ekses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan terjadinya bencana sosial dan bencana alam; dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, perempuan dan lanjut usia, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam dan bencana sosial. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin yang tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas dan berdampak pada melemahnya ketahanan

44


sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Di Kabupaten Pidie Jaya permasalahan kesejahteraan sosial ini telah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan terfokus dan mencapai hasil yang cukup signifikan. Ini bisa dilihat indikator jumlah penyandang masalah sosial setiap tahunnya menurun. Jumlah anak terlantar pada tahun 2009 sebesar 403 orang turun menjadi 373 orang pada tahun 2010, untuk penyandang cacat yang belum disantuni terjadi penurunan dari 1487 orang pada tahun 2009 menjadi 1377 pada tahun 2010. Jumlah keluarga miskin 19.892 KK (27.97%) pada tahun 2009 menjadi 19.699 KK (22.55%) pada tahun 2010 dan penanganan anak panti asuhan pada tahun 2009 berjumlah 636 orang dan 313 orang pada tahun 2010. Untuk pengangguran sejak tahun 2004 hingga tahun 2008 terjadi fluktuasi peningkatan, secara rinci tingkat pengangguran di Kabupaten Pidie Jaya setiap tahunnya adalah sebagai berikut: tahun 2004 (11,23%), 2005 (12,75%), 2006 (12,77%), 2007 (14,05%), 2008 (14,95%), 2009 (6,28%). Meningkatnya pengangguran pada saat itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : krisis ekonomi yang menyebabkan banyak usaha tutup, terbatasnya lapangan kerja sektor primer, akan berakhirnya BRR dan banyaknya NGO asing yang tidak melanjutkan pekerjaannya akibat negara donor yang mulai berkurang. Secara riil pada tahun 2008 dari jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 141.949 jiwa, tingkat partisipasi angkatan kerja sebanyak 94.383 orang, penduduk usia kerja 87.547 orang (62,63%), dan jumlah pengangguran sebanyak 21.220 orang (14,95%). Sedangkan pada tahun 2009 angka pengangguran menurun cukup drastis yaitu sebesar 6,28% dan 3,60% pada tahun 2010. Penurunan yang cukup drastis ini disebabkan karena roda pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Pidie Jaya mulai bergerak sehingga banyaknya lapangan kerja yang tercipta. Sedangkankan jumlah angkatan kerja meningkat pada tahun 2009 berjumlah 51.214 orang menjadi 60.302 orang pada tahun 2010, menandakan banyak pemuda yang telah siap untuk bekerja setelah adanya pendidikan dan pelatihan yang memadai. Indikator lainnya untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial Kabupaten Pidie Jaya bisa dilihat dari uraian berikut :

2.3.2.1 Angka Melek Huruf Dilihat dari indikator angka melek huruf Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009 yaitu sebesar 92,93 persen mengalami sedikit penurunan sebesar 0,9 persen dibandingkan tahun 2008. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dalam tabel berikut:

45


Tabel 2.12 Angka Melek Huruf Dewasa Tahun 2007 s/d 2009 Kabupaten Pidie Jaya

Tahun

Laki-Laki (L)

Perempuan (P)

L+P

2007

94.76

90.49

92.56

2008

96.79

91.34

93.83

2009

96.95

90.02

92.93

Sumber: - Katalog BPS : Statistik Daerah Kabupaten Pidie Jaya 2010

Dari tabel di atas

dapat dilihat bahwa angka melek huruf laki-laki lebih tinggi

dibandingkan perempuan yang masing-masing nilainya 96,95 persen dan 90,02 persen. Hal yang serupa juga terjadi di tahun 2007 dan 2008. 2.3.2.2 Indikator Pendidikan Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA tahun ajaran 2009/2010 masing-masing adalah 35,77 persen, 103,79 persen, 88,97 persen, 78,97 persen. Hasil ini mengindikasikan adanya peningkatan partisipasi anak usia sekolah untuk terus melanjutkan pendidikannya. Sedangkan Angka Partisipasi Murni untuk tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA tahun ajaran 2009/2010 masing-masing adalah 33,98 persen, 98,60 persen, 84,54 persen dan 75,02 persen. Angka lulusan mengalami perkembangan posotif dan negatif, hal ini dapat dilihat dalam grafik dibawah ini : Gambar 2.2 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

46


Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya 2010

Dari grafik diatas dapat dilihat untuk tingkat SD/MI mengalami penurunan kelulusan siswa pada tahun ajaran 2008/2009 yang tidak terlalu besar yaitu 0.73%. Untuk tingkat SMP/MTs terjadi tren kenaikan jumlah siswa lulus sejak tahun ajaran 2006/2007 sampai dengan 2008/2009, tetapi pada tahun ajaran 2009/2010 terjadi penurunan sebesar 2.45%. Sedangkan tingkat SMA/MA/SMK mengalami dua kali tren penurunan yaitu pada tahun ajaran 2007/2008 terjadi penurunan yang cukup besar yaitu 9.81% dan pada tahun 2009/2010 sebesar 2.71%, dan pada tahun 2008/2009 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 12.77%. 2.3.2.3 Indikator Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator untuk menentukan derajat kesehatan suatu daerah. Dan laporan jumlah kematian bayi yang disampaikan kecamatan, diasumsikan bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan dan dari laporan masyarakat atau kader. AKB di Kabupaten Pidie Jaya terjadi kenaikan dari tahun 2008 sebesar 41 bayi menjadi 46 bayi pada tahun 2009. AKB Provinsi Aceh adalah sebesar 37/1000 Lahir Hidup (LH) dengan kisaran (16/1000 LH – 40/1000 LH). Sementara AKB Nasional sebesar 35/1000 kelahiran hidup. Jadi AKB Pidie Jaya masih di atas Angka Nasional. Sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan nifas. Perhitungan AKI disetiap puskesmas sulit dilakukan karena jumlah kelahiran hidup tidak mencapai 100.000 kelahiran dan masih ada kemungkinan under reported. AKI Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 berturut-turut adalah 8/100.000 LH, 5/100.000 LH dan 5/100.000 LH. AKI Provinsi Aceh pada tahun 2008 sebesar 238/100.000 LH sedangkan AKI Nasional 228/100.000 LH. Berdasarkan data tersebut, AKI Kabupaten Pidie Jaya menggambarkan kondisi yang masih bisa ditolerir berada dibawah angka Provinsi dan Nasional.

2.3.3 Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Pidie Jaya memiliki 241 group kesenian sampai dengan tahun 2011 yang tersebar di 8 kecamatan. Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Pidie Jaya memiliki khasanah budaya yang tinggi dengan berbagai kesenian seperti PMTOH, Boh Katok, Biola Aceh, Rebana/Nasyid, Seudati, Seumapa Linto, Rapaie Daboh, Doda Idi Aneuk, Rapaie Bubbee, Geudeu-geudeu, Tari Kreasi, Likee Maulid, Tari Tradisi, Dalail Khairat dan Meurukon.

47


Semua kesenian yang ada di Kabupaten Pidie Jaya mengandung unsur-unsur islami yang melekat tidak terpisahkan. Kesenian yang ada juga membawa simbol kekompakan masyarakat, energik dalam artian bersemangat dalam melakukan aktivitas dan dinamis serta mengandung unsur nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Kabupaten Pidie Jaya mempunyai berbagai klub olah raga sesuai dengan jenis olah raga yang digemari oleh masyarakat seperti sepakbola, volly, badminton, dan tenis meja. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pidie Jaya tahun 2011, klub sepak bola sudah terdaftar sebanyak 24 klub, bola volly sebanyak 9 klub, atletik 1 klub dan tenis meja 1 klub. Ini mencerminkan bahwa umumnya masyarakat Pidie Jaya menggemari olah raga bola kaki. Sedangkan jumlah lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Pidie Jaya adalah 42 unit lapangan sepak bola dan 96 unit lapangan bola volly. 2.4

Pelayanan Umum

2.4.1 Layanan Urusan Wajib 2.4.1.1 Pendidikan Jumlah bangunan sekolah yang ada di Kabupaten Pidie Jaya hingga tahun 2010 adalah 90 unit SD; 24 unit MI; 21 unit SMP; 12 unit MTs; 8 unit SMA; 6 unit MA dan 3 unit SMK. A.

Pendidikan Dasar

1.

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Rasio ini memperlihatkan daya tampung setiap sekolah pada jenjang pendidikan

dasar SD/MI dan SMP/MTs. Pada tahun 2010 rasio ketersediaan sekolah rata-rata untuk SD/MI adalah 148, sedangkan untuk SMP/MTs adalah 251. Ini menggambarkan bahwa daya tampung sekolah masih berada dalam status mencukupi untuk menampung siswa jika semua penduduk usia sekolah masuk ke sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs. 2.

Rasio Siswa per Sekolah dan Rasio Guru Terhadap Siswa Rasio siswa per sekolah menggambarkan rata-rata jumlah siswa disetiap sekolah,

sedangkan Rasio Siswa per Guru mengambarkan perbandingan jumlah siswa dengan jumlah guru. Pada tahun 2010, rasio siswa per sekolah untuk SD/MI adalah 156 dan 221 untuk SMP/MTs. Sedangkan Rasio guru terhadap siswa untuk SD/MI adalah 14 dan untuk SMP/MTs sebesar 10, ini menunjukkan bahwa SD/MI dan SMP/MTs telah kelebihan guru. Jika dibandingkan dengan standar nasional jumlah siswa perkelas yaitu 20 siswa/kelas untuk SD dan 25 siswa/kelas untuk SMP, maka dapat diambil kesimpulan dalam 1 ruang SD terdapat 2 guru dan 1 ruang kelas SMP 2,5 guru.

48


3.

Perkembangan Hasil UN Perkembangan nilai UAN sejak tahun ajaran 2006/2007 hingga 2009/2010 untuk

SD/MI mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, sedangkan untuk SMP/MTs bisa dikatakan flat. Pada tahun ajaran 2007/2008 dan 2009/2010 nilai UAN SD/MI mengalami penurunan sebesar 0,25% dan 0,30%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar 2,3 berikut ini :

Gambar 2.3 Perkembangan Nilai UAN dan UAS untuk SD/MI dan SMP/MTs

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya 2010

B.

Pendidikan Menengah

1.

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pada tahun 2010 rasio ketersediaan sekolah rata-rata untuk SMA/SMK/MA adalah

570. Ini menggambarkan bahwa daya tampung sekolah masih berada dalam status mencukupi untuk menampung siswa jika semua penduduk usia sekolah masuk ke sekolah. Daya tampung sekolah maksimal adalah 864 siswa menurut standar nasional. 2.

Rasio Siswa per Sekolah dan Rasio Guru Terhadap Siswa Rasio siswa per sekolah untuk SMA/SMK/MA tahun 2010 adalah 407, angka ini

menunjukkan bahwa jumlah siswa setiap sekolahnya masih bisa ditolerir karena berdasarkan standar nasional jumlah siswa maksimal setiap sekolah tidak boleh melebihi 864 siswa agar proses belajar mengajar lebih efektif. Rasio guru terhadap siswa untuk SMA/SMK/MA tahun 2010 adalah 14, jika jumlah siswa dalam satu kelas 35 siswa maka rasio perbandingan guru dengan siswa adalah 2,5. Hal ini masih dalam batas kewajaran karena di tingkat SMA banyak mata pelajaran dengan guru yang harus mempunyai pendidikan kejuruan.

49


3.

Perkembangan Hasil UN Hasil UAN tingkat SMA/SMK/MA Kabupaten Pidie Jaya mengalami tren peningkatan,

pada tahun ajaran 2006/2007 sebesar 6,28, tahun 2007/2008 meningkat menjadi 6,94 dan peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2008/2009 yaitu 7,86. Sedangkan pada tahun 2009/2010 terjadi penurunan sebesar 0,40% menjadi 7,46. 2.4.1.2 Kesehatan A.

Rasio Posyandu per Satuan Balita Pada tahun 2010 jumlah balita yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie

Jaya sebanyak 2.800 bayi dan jumlah posyandu yang tercatat 226. Rasio Posyandu per 1000 balita adalah 80,71, hal ini menggambarkan 80 posyandu melayani 1000 balita atau 1 posyandu berbanding 12 balita. B.

Rasio Puskesmas Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2010, Kabupaten Pidie Jaya memiliki

puskesmas sebanyak 10 unit, pustu sebanyak 20 unit, poskesdes sebanyak 50 unit dan polindes sebanyak 32 unit. Jumlah total sarana kesehatan adalah 113 unit dengan total jumlah penduduk 146.964, rasio puskesmas, polindes dan pustu per 1000 penduduk adalah 0,77. Hal ini bermakna bahwa 0,77 puskesmas, polindes dan pustu melayani 1000 atau 1 puskesmas, polindes dan pustu berbanding 1300 penduduk. C.

Rasio Kapasitas Rumah Sakit dengan Jumlah Penduduk Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat, maksud dari pasal ini adalah penyediaan rumah sakit didasarkan pada perhitungan rasio tempat tidur dan jumlah penduduk. Jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2010 hanya 1 unit dengan jumlah penduduk 146.964, maka rasio tempat tidur per 1.000 penduduk adalah 146,96. Hal ini bermakna bahwa rumah sakit yang ada harus menyediakan 147 tempat tidur untuk memaksimalkan melayani masyarakat.

D.

Rasio Dokter per Satuan Penduduk Jumlah Dokter yang ada di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2010 adalah 32 orang

dengan jumlah penduduk 146.964, maka rasio dokter per 1.000 penduduk adalah 0,22. Hal ini bermakna bahwa 0,22 dokter melayani 1.000 penduduk atau 1 dokter berbanding 4.592 penduduk.

50


E.

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Jumlah tenaga medis yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya tahun

2010 adalah 30 orang dengan jumlah penduduk 146.964, maka rasio tenaga medis per 1.000 penduduk adalah 0,20. Hal ini bermakna bahwa 0,20 tenaga medis melayani 1.000 penduduk atau 1 tenaga medis berbanding 4.898 penduduk. 2.4.1.3 Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Permasalahan lingkungan hidup yang di akibatkan oleh faktor manusia adalah terkait dengan perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan kebersihan lingkungan, misalnya kurang disiplinnya masyarakat dalam hal membuang sampah, pembuangan limbah industri ke aliran sungai, pendirian rumah hunian di sepanjang daerah aliran sungai, dan pendirian bangunan liar yang tidak mentaati peraturan perundangan. Meskipun dana APBD yang di pergunakan untuk menangani pengelolaan persampahan dari tahun ke tahun semakin besar (ketika masih dalam wilayah kabupaten induk/Pidie), tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak di barengi dengan meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan lingkungan hidup. Prasarana pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kondisinya sampai dengan tahun 2008, antara lain :

jumlah gerobak sampah 12 unit,

transfer depo 26 unit, bak kontainer 18 unit, dump truck 10 unit, armroll truck 6 unit, pick up, buldozer dan wheel loader masing-masing 1 unit, TPA seluas 2,5 Ha dengan daya tampung 3.285.000 ton. Meningkatnya kepadatan lalu lintas di Kabupaten Pidie Jaya sebagai akibat dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara langsung berpengaruh pada meningkatnya polusi udara di kabupaten Pidie Jaya. Masalah penurunan kualitas udara sehat dan bersih di Kabupaten Pidie Jaya di perparah dengan telah berkurangnya pepohonan kota akibat dari penggunaan lahan sebagai kebutuhan aktivitas manusia. Di samping itu, berkurangnya pepohonan di daerah penyangga yang berada di luar kewenangan Kabupaten Pidie Jaya akibat pengalihan lahan untuk perumahan dan industri juga memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas udara di kabupaten Pidie Jaya. Pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pidie Jaya, faktor yang akan terjaga untuk 20 tahun ke depan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kualitas lingkungan bersih dan sehat, semakin banyaknya penerapan green belt di Kabupaten Pidie Jaya. Meningkatnya sosialisasi akan arti hidup sehat dan bersih oleh

51


berbagai lembaga, Di terapkannya uji kelaikan kendaraan bermotor untuk mengurangi tingkat polusi, selain itu, adanya pengembangan kawasan hijau kota. Prediksi kondisi lingkungan hidup untuk jangka 20 tahun ke depan, antara lain : meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan, terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan, meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam, meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, terkendalinya polusi, berkembangnya ekowisata di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan, meningkatnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, dan bertambahnya ruang terbuka hijau (RTH). Dalam memprediksi kebutuhan air bersih total, dalam analisisnya dibedakan menjadi kebutuhan air domestik dan non domestik. Kebutuhan Domestik adalah kebutuhan air bersih untuk rumah tangga dengan standard kebutuhan air perkotaan sebesar 80 liter/orang/hari. Kebutuhan non Domestik adalah kebutuhan air bersih untuk kegiatan perdagangan, perkantoran, serta fasilitas sosial. Standard yang digunakan adalah 20 % s.d 25 % dari total kebutuhan air bersih untuk kegiatan domestik. Sedangkan untuk pelayanan umum 10 % dari kebutuhan domestik. Selain itu dalam perhitungan kebutuhan air bersih untuk Kabupaten Pidie Jaya harus mempertimbangkan kehilangan air (tingkat kebocoran) dan kebutuhan pada beban maksimum. Adapun proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2025 untuk rumah tangga adalah sebesar 4.092.240 liter/hari, untuk pelayanan umum sebesar 409.224 liter/hari, komersial 818.448 liter/hari, dan cadangan air bersih sebesar 81.845 liter/hari berada di kecamatan Bandar Baru, sementara proyeksi kebutuhan air bersih terendah di kecamatan Pante Raja, untuk kebutuhan rumah tengga sebesar 725.120 liter/hari, sedangkan untuk pelayanan umum sebesar 72.512 liter/hari, komersial sebesar 145.024 liter/hari, dan cadangan air bersih sebesar 14.502 liter/hari. 2.4.1.4 Sarana dan Prasarana Umum A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Panjang jalan kabupaten seluruhnya adalah 330,13 km, dengan kondisi baik (pemeliharaan rutin) mencapai 271,92 km (82,37%); kondisi sedang/ rusak ringan (pemeliharaan periodik) sepanjang 47,35 km (14,34%) dan kondisi rusak berat (peningkatan) sepanjang 10,86 km (3,29%). Sedangkan panjang jalan Nasional yang ada di Kabupaten Pidie Jaya masing-masing sepanjang 37,9 km dan panjang jalan Provinsi adalah 9,8 km.

52


Panjang ruas jalan poros desa adalah 534,52 km sedangkan panjang jalan usaha tani adalah 182,3 km.

B. Daerah Irigasi Kabupaten Pidie Jaya mempunyai 45 Daerah Irigasi (DI) yang langsung di bawah pengelolaan kabupaten dan 2 DI dibawah pengelolaan Provinsi yaitu DI Cubo Trienggadeng dan DI Meureudu. Luas potensi lahan pertanian sebesar 6.557 Ha yang terdiri dari sawah irigasi teknis, semi teknis, dan daerah irigasi perdesaan. Luas potensi pelayanan daerah irigasi teknis adalah 1.493 Ha; luas potensi pelayanan daerah irigasi semi teknis adalah 4.731 Ha, Luas pelayanan daerah irigasi perdesaan 332 Ha dan jumlah embung yang ada sebanyak 4 buah. Panjang irigasi yang terbuat dari pasangan batu adalah 37.564 m, dan panjang irigasi yang merupakan saluran tanah adalah 53.520 m

C. Persentase Rumah Tinggal Sehat dan Bersanitasi Baik Pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya melakukan pemeriksaan terhadap 11.075 rumah tangga secara acak atau 36,5% dari total 30.316 rumah tangga dan diperoleh hasil rumah tangga sehat hanya berjumlah 548 rumah tangga atau 4,9%. Untuk rumah tangga yang memiliki akses air bersih dari 31.276 Kepala Keluarga yang diperiksa, yang memiliki akses air PDAM sebanyak 1.446 KK (4,62%), yang menggunakan air sumur galian sebanyak 29.593 KK atau (94,62%) dan KK yang menggunakan air dari sumber lainnya sebanyak 237 KK (0,76%). Untuk kategori rumah tangga yang memiliki jamban sehat ditemukan bahwa hanya 5.231 RT (46.97%) dari 11.136 RT memiliki jamban yang diperiksa. Sedangkan dari 416 RT yang memiliki tempat pembuangan sampah yang diperiksa, hanya 248 RT (59,62%) dikategorikan sehat. Dan untuk RT yang melakukan pengelolaan limbah, dari 10.480 RT yang diperiksa, hanya 4.669 RT (44,55%) yang dikategorikan sehat.

2.4.1.5 Penataan Ruang Proses dalam melakukan identifikasi bentuk dan struktur ruang di Kabupaten Pidie Jaya, perlu di lakukan analisis struktur tata ruang yang ada. Hal ini di tujukan agar dapat mengangkat permasalahan-permasalahan pengembangan wilayah yang memiliki sisi ruang tertentu. Analisis ini di harapkan mampu memberikan gambaran tentang keadaan jenjang/hirarki pusat-pusat kegiatan dan jangkauan pelayanan serta hubungan atau interaksi dengan pusat-pusat kegiatan ini merupakan distribusi dan pengumpul untuk wilayah sekitarnya. Analisis struktur tata ruang dilakukan untuk mengetahui pola kecenderungan pemanfaatan lahan, penguasaan dan status pemanfaatan lahan, deliniiasi kawasan

53


perkotaan dan pedesaan serta sistem pusat-pusat permukiman. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis ini perlu di perhatikan beberapa azas, di antaranya : a). Demokratisasi ruang, yaitu sebagai suatu sistem jaringan interaksi sosial, ekonomi dan fisik. Proses interaksi ini di bentuk oleh hubungan atau keterkaitan ini mempunyai peranan penting dalam pembangunan wilayah, karena pembangunan wilayah terjadi melalui atau bahwa perencanaan struktur ruang merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada fasilitas dan pelayanan sosial bagi

masyarakat,

mampu

menunjang

serta

mendorong

perkembangan

dan

pertumbuhan sektor-sektor strategis. b). Pendekatan sinergi wilayah, merupakan sistem permukiman yang berbeda secara fungsional, juga di pandang sebagai pertumbuhan dan diversifikasi permukiman dan penciptaan keterkaitan yang baru dan lebih kuat di antara satuan permukimanpermukiman tersebut. Pola penggunaan lahan eksisting di kabupaten Pidie Jaya, dilihat dari perkembangan pemanfaatan lahan cenderung berorientasi ke bagian utara, terutama kegiatan budidaya pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan/tambak), permukiman penduduk, serta jasa dan perdagangan. Secara morfologi wilayah Pidie Jaya terbagi dalam tiga bagian yaitu : daratan rendah atau pesisir, daerah perbukitan, dan daerah pegunungan. Walaupun daerah pegunungan pada dasarnya telah memasuki wilayah administrasi Kabupaten Pidie. Kawasan permukiman perkotaan yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Pidie Jaya lebih terkonsentrasi di pusat-pusat ibu kota kecamatan, terutama yang telah dilintasi jalan negara dari barat sampai timur atau sebaliknya. Kawasan perkotaan tersebut antara lain di sekitar pusat kota Ulee Glee, Ulim, Meureudu, Trienggadeng, Pante Raja, dan Lueng Putu. Luas permukiman penduduk terus meningkat sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk dan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, seperti kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa. Pemerintah Kabupaten semakin serius untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hal fungsi lahan, untuk di fungsikan sebagai lahan perkantoran, dan permukiman, hal ini terlihat dari perubahan lahan-lahan produktif menjadi lahan perkantoran yang di sertai dengan prasarana pendukungnya. Dari rencana yang telah di susun, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya akan memanfaatkan lahan baru sebagai pusat pemerintahan. Pada penggunaan hutan wilayah ini, terdiri atas peruntukan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan konversi, serta hutan lindung. Dari berbagai fungsi peruntukan lahan tersebut terlihat adanya tumpang tindih fungsi lahan, terutama bila di bandingkan

dengan

kebijaksanaan-kebijaksanaan

yang

telah

ada

terhadap

54


pengelolaan/kebutuhan masyarakat. Bentuk penyimpangan yang sering terjadi antara lain : penyimbangan terhadap fungsi hutan lindung, dan fungsi pemanfaatan lahan pada kawasan budidaya serta penyimpangan daerah sempadan pantai/sungai. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik pemanfaatan lahan (mix land use). 2.4.1.6 Perhubungan Dalam pengembangan wilayah, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting yaitu memudahkan interaksi antar wilayah. Dengan semakin mudahnya interaksi antar wilayah, maka akan diperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan wilayah (membuka keterisolasian dengan wilayah lainnya). Hubungan antar wilayah yang semakin baik dan mudah akan merangsang dan membangkitkan pergerakan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya di harapkan akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah tersebut. Jaringan tranportasi wilayah merupakan hal yang penting untuk mempermudah pergerakan barang dan orang. Disamping itu, pelayanan transportasi perlu di tingkatkan guna menciptakan keterkaitan spatial antar bagian-bagian wilayah di provinsi Aceh. Hal ini penting, karena di dasarkan pada asumsi bahwa suatu mekanisme perkembangan, dapat terjadi apabila terciptanya keterkaitan antar bagian wilayah. Berdasarkan sistem jaringan jalan terdapat tiga koridor utama dalam pelayanan jaringan jalan yaitu : koridor utara, tengah, dan koridor selatan. Kota-kota yang masuk ke dalam koridor utara adalah: kota Kuala simpang, Langsa, Peureulak, Lhokseumawe, Bireuen, Beureuneun, Sigli, dan Banda Aceh. Kota-kota yang masuk koridor tengah yaitu : Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane. Sedangkan kota-kota yang masuk koridor selatan yaitu : Lamno, Meulaboh, Blang Pidie, Tapak Tuan, dan Subulussalam/Singkil. Dari koridor-koridor

tersebut, koridor utara jauh lebih ramai lalu lintasnya di

bandingkan dengan koridor tengah dan selatan. Karena koridor utara merupakan koridor jalur penghubung kota Banda Aceh dengan kota Medan, serta di tunjang dengan jaringan jalan yang kondisinya lebih baik, ketersediaan berbagai fasilitas pendukung yang lebih lengkap di bandingkan dengan koridor lainnya. Pesatnya perkembangan transportasi di jalur utara membawa dampak yang sangat baik bagi perkembangan wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Dampak tersebut antara lain adalah : kemudahan pencapaian (aksesibilitas) yang tinggi dan menyebabkan berkembangannya kegiatan perdagangan, terutama kota-kota di sepanjang jalur regional tersebut. Jaringan jalan di kabupaten Pidie Jaya, hampir seluruhnya sudah dilakukan pengerasan. Jalan yang menghubungkan kecamatan, dan desa-desa sudah dapat di lalui oleh kendaraan roda empat. Tetapi seiring dengan waktu prasarana jalan tersebut kondisinya sudah rusak, bahkan tingkat kerusakannya sangat mengganggu bagi pengguna

55


jalan. Kondisi kerusakan jalan tersebut seperti pada jalan Kuta Rentang simpang empat Meuredu atau jalan yang menuju desa-desa lainnya di antaranya : desa Jiejiem atau desa Cot langien di kecamatan Bandar Baru. Jumlah penduduk secara garis besar merupakan pola pergerakan orang dan atau barang menggambarkan kekuatan/potensi di suatu wilayah, di mana kekuatan atau potensi itu dapat berupa angka yang tinggi, perekonomian yang kuat, pelayanan transportasi yang prima dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar/luas suatu daerah melayani pergerakan orang/barang, maka daerah tersebut merupakan daerah yang mempunyai potensi untuk membangkitkan dan atau menarik aktivitas masyarakat dalam segala bidang. Oleh sebab itu provinsi Aceh melalui Dinas Bina Marga akan merealisasi rencana yang telah di susun dalam pengembangan transportasi darat, sehingga dengan demikian setiap jalur lintas darat dapat saling terhubung, dan setiap daerah terbuka dan mudah di jangkau. Hal ini di perkuat dengan rencana highway yang melintasi kota Sigli, Pidie Jaya, Lhoksukon, Langsa, dan lainnya. Untuk pemerataan pergerakan orang/barang, maka daerah-daerah yang merupakan simpul-simpul bangkitan dan tarikan perjalanan membutuhkan prasarana transportasi untuk menghubungkan wilayah satu dengan yang lain dalam membuka wilayah potensial yang masih terisolas, sehingga tercapainya pemerataan pembangunan. Sejauh ini keadaan transportasi di Kabupaten Pidie Jaya belum dapat melayani seluruh wilayah yang ada. Kabupaten Pidie Jaya belum memiliki terminal antar kota dan terminal angkutan kota. Masih banyaknya sarana dan prasarana perhubungan yang belum di bangun dan di rehabilitasi akibat gempa dan tsunami. Timbulnya kesemerautan lalu lintas karena belum adanya traffic light pada persimpangan. Di samping itu, masih sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, di mana pada tahun 2007 jumlah korban mencapai 32 orang luka berat dan ringan, dan 11 orang meninggal dunia. Pelanggaran lalu lintas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberhasilan perhubungan dari sektor pengangkutan merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup memadai terhadap pembentukan PDRB dari tahun 2000 – 2006 yaitu sebesar 4,01 % hingga 4,46 %, sub sektor pengangkutan jalan raya memiliki peranan penting dalam perekonomian Pidie Jaya yaitu mencapai 3,29 % pada tahun 2006, dan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu 5,71 %. Selain itru, fasilitas transportasi di Kabupaten Pidie Jaya merupakan hal penting, yang sangat perlu mendapat perhatian di seluruh provinsi Aceh. Perhubungan di Kabupaten Pidie Jaya sangat strategis, karena merupakan sentral bertemunya berbagai moda transportasi. Adanya rencana pembangunan jalan lingkar dan peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Geumpang dan Kota Meuredu, sehingga akan semakin meningkatkan arus perhubungan, dan pergerakan ekonomi, terlebih lagi peran

56


strategis yang di emban sebagai wilayah baru berkembang di provinsi Aceh. Masih adanya bantuan berbagai lembaga donor dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sarana perhubungan terutama perluasan ruas jalan nasional, provinsi dan kabupaten, hal ini akan semakin meningkatkan arus pergerakan perhubungan yang ada. 2.4.2 Pelayanan Penunjang 2.4.2.1 Penanaman Modal (Investasi) Pada tahun 2004 – 2008 inflasi yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya rata-rata 8%. Masih rendahnya kredit untuk modal usaha dan investasi jika di bandingkan untuk konsumsi, di mana komposisi pada tahun 2007 adalah kredit modal usaha sebesar 30,25%, kredit investasi 5,12%, dan untuk kredit konsumsi 34,78%. Investasi di kabupaten Pidie Jaya tidak dapat berkembang karena stabilitas politik dan keamanan belum stabil pasca konflik dan belum adanya profil investasi Kabupaten Pidie Jaya. Sejauh ini, capaian urusan penanaman modal adalah tercapainya angka inflasi sampai 4,6% pada tahun 2007. Meningkatnya lembaga perbankan dengan munculnya bankbank baru di Kabupaten Pidie Jaya, di mana jumlah total bank pada tahun 2008 sebanyak 2 unit dan total kantor bank sebanyak 8 unit. Pada tahun 2011 jumlah Bank Cabang atau Cabang Pembantu sebanyak 3 unit dan kantor bank unit pelayanan kecamatan sebanyak 8 unit. Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi membuka peluang bagi investor asing dan nasional untuk berinvestasi di Kabupaten Pidie Jaya. Adanya kesepakatan damai dan Undang-Undang Pemerintah Aceh merupakan jaminan untuk stabilitas keamanan dan politik serta adanya peluang untuk menjalin kerja sama secara langsung dengan negara lain. Lokasi strategis kabupaten Pidie Jaya sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, di mana infrastruktur yang ada saat ini masih yang paling baik di Aceh merupakan peluang tersendiri untuk mendatangkan investor. Adanya potensi perikanan dan kelautan yang masih besar dan belum tergarap merupakan peluang satu-satunya yang berasal dari sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Pidie Jaya. Agro Industri merupakan sektor unggulan yang cukup potensial untuk dikembangkan dan sesuai dengan kondisi alam yang subur dan didukung oleh sumber daya air yang melimpah sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai investasi handal. Sektor yang cukup menjanjikan adalah sektor pertanian dengan lahan pertanian yang luas dan sistem irigasi yang mendukung, disektor perkebunan adalah Kakao, Kelapa dan Pinang. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Pidie Jaya adalah belum terbiasa mengelola bantuan keuangan secara profesional, sehingga banyak investasi yang tidak terkelola dengan baik akibat sifat masyarakat yang konsumtif dan bergaya hidup mewah.

57


Kendala lain yang dapat muncul adalah budaya birokrasi yang belum pro ke bisnis, sehingga akan menghambat investor yang akan masuk. Faktor keberhasilan dalam meningkatkan penanaman modal di kabupaten Pidie Jaya adalah adanya jiwa kewirausahaan yang kuat di masyarakat kabupaten Pidie Jaya. Adanya profil investasi yang memberikan berbagai informasi tentang investasi. Di samping itu, semakin membaiknya sarana dan prasarana kabupaten Pidie Jaya. Prediksi kondisi penanaman modal untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, antara lain : meningkatnya jumlah investasi, promosi dan kerja sama investasi, iklim investasi dan realisasi investasi, adanya informasi penanaman modal, jangka waktu pengurusan ijin usaha yang semakin cepat, serta meningkatnya potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.

2.4.2.2 Kependudukan dan Catatan Sipil Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan dinas kependudukan, dan catatan sipil menunjukkan cenderung meningkat 4,17 % per tahun di Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan pertumbuhan penduduk tersebut, jumlah penduduk akan terus meningkat dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Berikut ini memperlihatkan tentang gambaran perkembangan penduduk Kabupaten Pidie Jaya selama 5 tahun terakhir dapat di cermati pada Tabel 2.13 Tabel 2.13 Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2004-2008 No.

Laki- laki

Perempuan

Jumlah Penduduk

Perkembangan

Kepadatan

Penduduk

Penduduk

1

60,997

70,382

131,397

0,28

112,55

2

59,941

69,695

129,636

- 1,95

111,48

3

62,567

65,386

135,953

9,72

116,92

4

68,912

70,867

139,779

8,64

120,20

5

70,152

71,797

141,949

0,83

122,07

Sumber : Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya

Selama 5 tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif kecil ( 3,51 %). Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan di harapkan laju pertumbuhan penduduk bisa mencapai 0,84 %. Jumlah penduduk di kelompokkan berdasarkan pekerjaan menurut lapangan usaha atau mata pencaharian yang tersedia selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.14 di bawah ini.

58


Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2004-2008 Tahun

Petani

Nelayan

PNS

Lain-Lain

Jumlah

2004

-

-

-

-

-

2005

-

-

-

-

-

2006

-

-

-

-

-

2007

81.770

3.269

2.508

52.323

139.779

2008

-

-

-

-

-

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, 2008

Angka pengangguran cukup tinggi, sejak tahun 2004 hingga tahun 2008 terjadi fluktuasi tingkat pengangguran secara rinci, tingkat pengangguran di Kabupaten Pidie Jaya meningkat setiap tahunnya dari tahun 2004 (11,23 %), tahun 2005 (12,77 %), tahun 2007 (14,05 %), dan tahun 2008 (14,95 %). Meningkatnya pengangguran dapat di sebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : krisis ekonomi yang menyebabkan banyak usaha yang tutup, terbatasnya lapangan kerja sektor primer, berakhirnya BRR dan banyaknya NGO asing yang tidak melanjutkan pekerjaannya akibat negara donor yang mulai berkurang. Secara riil pada tahun 2008 dari jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 141,949 jiwa, tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu sebanyak 94,383 orang, penduduk usia kerja sebanyak 87,547 orang (62,63 %), dan jumlah pengangguran sebanyak 21,220 orang (14,95 %), berarti angka kemiskinan masih cukup tinggi. Dengan

indikator pendataan kemiskinan

menggunakan indikator baru (PKIB) tahun 2004 dan PSE 05 kondisi kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2004- 2008 dapat di cermati pada Tabel 2.15 berikut ini. Tabel 2.15 Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Jumlah Penduduk Miskin (KK) Kecamatan

Bandar Baru Pante raja

Pra Sejahtera

3,725

Prasejahtera I

Jumlah (KK)

2,855

6,580

419

928

1,347

Trienggadeng

2,035

1,378

3,413

Meureudu

1,645

1,393

3,038

760

707

1,467

Meurah Dua Ulim

1,031

991

2,022

Jangka Buya

337

1,651

1,988

Bandar Dua

384

673

1,057

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya

59


Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2008 adalah sebesar 19,4 %, tahun 2005 – 2006, rata-rata mengalami penurunan sebesar 8,27 %, tahun 2007 – 2008. Sekandang rata-rata jumlah penurunan penduduk miskin Kabupaten Pidie Jaya selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 229 RTM. Permasalahan demografi yang di alami pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selama ini adalah terkait dengan kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan tidak merata. Hal ini dapat dilihat angka kepadatan pada 5 kecamatan yang di atas rata-rata yaitu : 2,9 / km2, di mana di kecamatan Baiturrahman dan kecamatan Banda Raya mencapai 7,4 dan 6,42 /km2, antara lain : permasalahan lainnya yaitu tingkat urbanisasi yang semakin bertambah seiring dengan fungsi yang di emban Kabupaten Pidie Jaya, dan komposisi penduduk yang semakin menua (aging population). Pada tahun 2005 jumlah penduduk yang masuk Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 5.427 orang dan yang keluar 4.017 orang.

2.4.2.3 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKN) merupakan salah satu sektor strategis dalam menyerap tenaga kerja. Namun sektor ini belum berkembang secara optimal. Permasalahan yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif seperti besarnya biaya transaksi akibat ketidakpastian dan persaingan pasar yang tinggi, terbatasnya akses sumberdaya produktif terutama bahan baku, permodalan sarana prasana serta informasi pasar. Terkait berbagai permasalahan tersebut, tantangan utama ke depan adalah masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia. Tantangan kedepan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasis agro industry, industri kreatif dan inovasi. Menurut Data tahun 2010 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya, jumlah koperasi seluruhnya sebanyak 204 unit, koperasi aktif sebanyak 149 unit (73,04%) dan koperasi tidak aktif sebanyak 55 unit (26,96%). Sedangkan jumlah Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 712 unit dan usaha menengah sebanyak 10 unit. 2.4.2.4 Ketenagakerjaan Pada tahun 2009 di Kabupaten Pidie Jaya persentase penduduk usia kerja sebesar 62,55 persen atau sekitar 90.969 jiwa. Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2009 persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 66,09 persen atau sekitar 60.121 jiwa. Persentase penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2009 yang mencari pekerjaan

60


(pengangguran terbuka) sebesar 7,21 persen atau sekitar 4.335 jiwa. Dengan demikian terdapat 92,09 persen angkatan kerja yang bekerja atau sekitar 55.786 jiwa. Jika dibandingkan dengan persentase pengangguran di Provinsi Aceh, pada tahun 2009 angka pengangguran di Kabupaten Pidie Jaya hanya sebesar 7,21 persen dari total angkatan kerja sedangkan angka pengangguran di Provinsi Aceh mencapai 9,84 persen dari total angkatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran masyarakat Kabupaten Pidie Jaya sudah lebih rendah dibandingkan masyarakat kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh. Walaupun demikian angkatan kerja perlu terus ditingkatkan dengan upaya membuka peluang investasi dalam berbagai sektor seperti; perdagangan, jasa, koperasi, pertanian, perkebunan, kelautan dan lain-lainnya. 2.4.2.5 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peran perempuan dalam pembangunan di kabupaten Pidie Jaya masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat masih sedikitnya perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai instansi. Komposisi anggota DPRD Kabupaten Pidie Jaya yang hanya di isi oleh 2 orang perempuan dari jumlah total 25 orang. Sejauh ini, capaian urusan pemberdayaan perempuan, antara lain : terpilihnya wakil-wakil Kabupaten Pidie Jaya yang berasal dari kaum perempuan, rasio siswa SD antara laki-laki dan perempuan yaitu 1 : 17, rasio pencari kerja yang terdaftar antara laki-laki dan perempuan adalah 0,95, dilakukannya berbagai pelatihan mengenai gender oleh berbagai lembaga donor, sudah di bahasnya isu-isu gender dalam berbagai dokumen perencanaan. Pada masa

rehabilitasi dan rekonstruksi banyaknya lembaga donor yang

mengangkat isu gender, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat. Berbagai konsep pembangunan yang di kembangkan seperti pro poor development dan pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan peluang bagi masyarakat untuk dapat mempengaruhi kebijakan publik yang ada melalui mekanisme yang di jamin dalam berbagai peraturan perundangan. Peraturan dan perundangan tersebut merupakan landasan hukum yang dapat dijadikan jaminan dalam rangka pemberdayaan perempuan, seperti undang-undang tentang HAM perempuan, anti diskriminasi terhadap perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Permasalahan internal yang mungkin muncul adalah adanya tekanan dari dalam rumah tangga sendiri dalam bentuk herarki kekuasaan tradisional, patriarki, kasta, maupun agama, termasuk praktik budaya. Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terekspose menyebabkan sulitnya dalam memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dan anak. Sedangkan tingkat keberhasilan tentang pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender,

61


adanya kesadaran kolektif untuk menempatkan kemiskinan sebagai musuh bersama, dan adanya program-program pemerintah kabupaten Pidie Jaya untuk menanggulangi kemiskinan. Prediksi kondisi pemberdayaan perempuan dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, antara lain : meningkatnya angka GDI (Gender Development Index) dan GEM (Gender Empowerment Index), meningkatnya kualitas anak dan perempuan, adanya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan, menurunnya jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan, meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan meningkatnya akses perempuan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

2.4.2.5 Keluarga Sejahtera dan Sosial Angka kemiskinan pada tahun 2005 cukup tinggi yaitu sebesar 71.041 orang atau 40 % dari total penduduk. Meningkatnya kriminalitas khususnya perampokan, penodongan, dan penjarahan akibat akses dari konflik bersenjata yang terjadi di sebagian wilayah provinsi Aceh dan efeknya sampai ke Kabupaten Pidie Jaya. Banyaknya pengemis, yatim piatu, anak terlantar dan kelompok rentan lainnya akibat konflik bersenjata dan tsunami yang belum mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Pidie Jaya secara serius. Penanganan penduduk yang mengalami permasalahan sosial telah menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah orang terlantar serta penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dapat bantuan. Hal tersebut sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejateraan sosial (PMKS). Tantangan yang muncul adalah adanya konflik horizontal dan vertikal yang dapat menimbulkan korban bagi masyarakat yang tidak berdosa, sehingga dapat menambah persoalan sosial lainnya. Arus globalisasi dan informasi yang menyebabkan pergerakan barang, modal, dan orang menyebabkan tingkat kompetensi hidup yang semakin meningkat. Jika hal ini tidak di antisipasi, maka sebagian masyarakat akan tersisih dan dapat menimbulkan masalah sosial. Secara internal, permasalahan yang muncul adalah adanya sikap malas dari sebagian masyarakat akibat ke tergantungan bantuan dari lembaga donor. Kurangnya tingkat kompetensi dan keterampilan hidup masyarakat untuk bersaing dalam kehidupan yang semakin kompleks. Faktor keberhasilan ke depan yaitu adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterampilan hidup dan pendidikan yang memadai untuk bersaing di kehidupan kota. Meningkatnya keterampilan, pengetahuan dan etos kerja masyarakat sebagai akibat transfer pengetahuan dan keterampilan selama masa rehabilitasi dan

62


rekonstruksi Kabupaten Pidie Jaya. Semakin banyaknya program pemerintah untuk mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan. Prediksi kondisi keluarga sejahtera dan sosial dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, antara lain : meningkatnya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, meningkatnya pembinaan para penyandang cacat dan trauma, pembinaan panti asuhan/panti jompo, pembinaan eks penyandang penyakit sosial (ex.Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dan di terapkannya standar pelayanan minimal kesejahteraan sosial.

2.4.2.6 Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informasi Permasalahan statistik, kearsipan, komunikasi dan informasi di Pidie Jaya diantaranya adalah masih terbatasnya alokasi anggaran yang menyebabkan pembuatan data base Kabupaten Pidie Jaya belum maksimal, masih terbatasnya sosialisasi/publikasi dokumen publik ke masyarakat, belum terjaganya dokumen publik dalam penyimpanannya, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi untuk tujuan administrasi dan pendataan, masih kurangnya penguatan media lokal sebagai aktor penyeimbang dalam demokrasi, belum kompetennya aparatur bagian hubungan masyarakat (humas) di pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menjalankan perannya sebagai public relation. Pengembangan statistik, komunikasi dan informasi semakin gencar melalui penerapan teknologi untuk tujuan administrasi pemerintahan. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pers, adanya tuntutan penerapan good governance terutama terkait dengan transparansi, adanya berbagai NGO dan lembaga donor yang memberi bantuan dalam

updating data cara pengolahannya dengan menggunakan teknologi baru.

Penggunaan teknologi informasi internet sebagai wadah promosi dengan membuka website untuk dapat diakses oleh berbagai pihak demi kemajuan Kabupaten Pidie Jaya. Dengan

perkembangan

arus

globalisasi,

komunikasi

dan

informasi

dapat

memunculkan banyak hal sehingga memberikan dampak terhadap kualitas dan validitas informasi yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain, sehingga diperlukan filter sebelum menyajikan informasi. Kebebasan pers yang begitu tinggi dan kadang-kadang tanpa memperhatikan kaidah dan kode etik serta niklai-nilai budaya daerah.

Perkembangan

teknologi informasi menjadi pemicu pemanfaatan data secara negatif dan merusak sistem pelayanan publik. Kelemahan yang timbul dari penataan urusan statistik, kearsipan, komunikasi, dan informasi masih rendahnya

ke profesionalan sumber daya komunikasi dan informasi.

63


Kurangnya pemahaman aparatur akan pentingnya transparansi. Belum terjaganya dokumen/arsip daerah secara profesional, dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat dengan baik. Urusan statistik, kearsipan, komunikasi dan informasi semakin bagus seiring dengan keinginan yang kuat dari masyarakat agar penyelenggaraan pemerintah dilakukan secara transparan. Tingginya kebutuhan data dan informasi daerah yang valid dan mudah di akses oleh masyarakat. Peranan media elektronik dan media cetak dalam membangun kebijakan dan penegakan demokrasi. Ketersediaan data yang memadai dan akurat serta ditunjang oleh data kearsipan yang lengkap akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Pidie Jaya, sehingga kebijakan pembangunan dapat diambil secara tepat.

2.4.2.7 Ketertiban dan Keamanan Persoalan ketertiban dan keamanan sangat terikat dengan persoalan politik, penegakan hukum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Kebebasan politik sangat rawan/rentan terhadap ketertiban, apalagi dalam kenyataan adanya paksaan seperti pelaksanaan pemilu yang selalu di warnai dengan pemaksaan untuk memilih salah satu partai tertentu. Di samping itu, dengan konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat Aceh, sehingga kebebasan berbicara dan berpendapat atau mengkritik menjadi sulit. Penegakan hukum yang belum adil dan transparan menyebabkan menurunnya kredibilitas aparat maupun institusi penegak hukum di mata masyarakat. Pemberlakuan sanksi terhadap pelaku yang terlibat, kriminalitas, korupsi dan pelanggar hukum lainnya tidak dilaksanakan secara murni, efektif dan adil. Meningkatnya kriminalitas khususnya perampokan, penodongan, pembunuhan dan penjarahan yang merupakan dampak dari akibat konflik bersenjata yang terjadi selama ini di sebagian wilayah Aceh yaitu : salah satunya adalah di wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Belum maksimalnya peran dari satuan polisi pamong praja dalam menegakkan kedisiplinan aparatur pemerintah, dan belum optimalnya peran wilayatul hisbah dalam menjalankan penegakan hukum syariat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Setelah penandatanganan perdamaian antara pemerintah dan kelompok GAM di Helsinki – Swedia, stabilitas politik dan keamanan mulai meningkat, hal ini berdampak pada penurunan gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, munculnya kebebasan berpolitik dan memberikan pendapat di depan umum oleh setiap warga masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang berjalan aman, dan damai, terbentuknya polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Kabupaten Pidie Jaya.

64


Dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh pasca kesepakatan perdamaian antara pemerintah dan kelompok GAM telah membuka peluang bagi masyarakat provinsi pada umumnya dan Kabupaten Pidie Jaya khususnya untuk bebas berpolitik dan memberikan pendapat di muka umum. Demikian pula dengan adanya Undang-Undanga No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, masyarakat dapat menggunakan haknya untuk memberikan aspirasinya dalam pilkada. Hal tersebut berimplikasi pada berkurangnya intervensi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Aceh terhadap penentuan kepala pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya. Pemberian tugas yang maksimal kepada polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dalam menjalankan kedisplinan dan penegakan hukum syariat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perdamaian dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran.

2.4.2.8 Pemuda dan Olah Raga Permasalahan yang ada belum di optimalnya kepemudaan dan olah raga, karena selama masa konflik, ruang gerak pemuda untuk berkreasi masih sangat terbatas, belum adanya lembaga dinas yang khsus mengurusi tentang kegiatan pemuda dan olah raga secara mandiri, karena selama ini masih di bawah dinas pendidikan. Banyaknya pemuda berkualitas lebih memilih untuk mencari peluang di bidang olah raga Pidie Jaya khusunya dan di luar Aceh pada umumnya. Belum adanya alokasi dana yang memprioritaskan terhadap kegiatan pemuda danolah raga, belum adanya fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan pemuda dan olah raga sebagai tempat pembinaan dan pengkaderan pemuda dan olahragawan. Capaian sejauh ini adalah sudah ada organisasi kepemudaan yang berdiri, oleh karena akses masuknya lembaga-lembaga donor, banyaknya lembaga donor yang membantu dalam memberikan pelatihan bagi pemuda, rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana olahraga yang sudah rusak akibat terjadinya tsunami, adanya klub olahraga dalam beberapa bidang tertentu.

2.5

Daya Saing Daerah

2.5.1 Kemampuan Ekonomi Daerah 2.5.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Perkembangan kesejahteraan salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2007-2009 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Pidie Jaya mengalami peningkatan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya tingkat pengeluaran per kapita sebagai proxy pendapatan. Pengeluaran per kapita sebulan terjadi peningkatan di tahun 2008 sebesar Rp 2.110.308,-

65


yaitu menjadi Rp 5.615.148,-. Namun, pengeluaran penduduk tersebut menurun di tahun 2009 sebanyak 9,76% menjadi Rp 5.066.880. Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk kebutuhan bukan makanan. Semakin tinggi persentase pengeluaran bukan makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan data yang tersedia, pengeluaran bukan makanan terjadi peningkatan di tahun 2008 dan menurun di tahun 2009. Persentase pengeluaran untuk makanan tahun 2009 mengalami kenaikan sebanyak 7,4 persen menjadi 71,49 persen. Padahal sebelumnya terjadi penurunan sebesar 8,55 persen dibandingkan tahun 2007 yaitu menjadi 64,09 persen. Sebaliknya, persentase pengeluaran untuk bukan makanan menurun pada periode yang sama yaitu menjadi 28,51 persen. Padahal tahun sebelumnya meningkat sebesar 8,55 persen dibandingkan tahun 2007 yaitu menjadi 35,91 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan kesejahteraan penduduk selama periode 2009 dibandingkan tahun sebelumnya, 2008. 2.5.1.2 Produktivitas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten penyedia bahan pangan di provinsi Aceh bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu lumbung padi di Aceh. Produksi padi di Pidie Jaya tahun 2009 sebesar 79,015 ton dengan luas panen 12647 ha. Sedangkan untuk penghasil terbesar tanaman palawija adalah kacang kedelai dengan produksi sebesar 17,038 ton dimana luas panen 10.621 ha. Posisi kedua adalah kacang tanah dimana luas panen sebesar 1400 ha dengan produksi 1,845 ton. Kemudian jagung dengan luas panen 720 ha dan produksi sebesar 3,933 ton. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini : Gambar 2.4 Grafik Produksi Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009

66


Komoditas utama yang dihasilkan Pidie Jaya tahun 2009 dari tanaman sayur-sayuran adalah Ketimun dengan luas panen 85 ha dan produksi sebesar 680 kwintal. Selain itu adalah cabe merah dengan luas panen sebesar 87 ha dan produksi 392 kwintal. Selanjutnya diikuti oleh kacang panjang dengan luas panen 85 ha dan produksi 340 kwintal. Disamping itu, buah-buahan juga memberikan hasil yang cukup besar. Komoditas utama antara lain durian, rambutan, melinjo, dan pisang. Banyaknya tanaman durian sebanyak 16.283 batang dengan produksi 32,56 ton, rambutan sebanyak 15.527 batang dan produksi 8,81 ton. Sedangkan melinjo sebanyak 130.295 batang dengan produksi 65,15 ton dan pisang sebanyak 125.488 batang dengan produksi 14,94 ton. Komoditas unggulan dari perkebunan Kabupaten Pidie Jaya adalah Kakao, Kelapa dan Pinang. Luas areal produksi kakao terjadi perkembangan yang cukup signifikan pada tahun 2008 menjadi 8.327 ha dari 5.227 ha pada tahun 2007 dan pada tahun 2009 luas areal kakao adalah 8.377. Sedangkan hasil produksi kakao sejak tahun 2007 hingga 2009 tetap sama berkisar pada 2.362 ton/tahun. Untuk komoditi kelapa perkebunan rakyat sejak tahun 2007 hingga 2009 tetap sama sebesar 3.340 ha dengan jumlah produksi 3.085,9 ton/tahun pada tahun 2009 meningkat dari tahun 2007 yang hanya 1.931,15. Untuk Pinang luas areal pada tahun 2009 adalah 1.466 ha dengan hasil produksi 382 ton/tahun. 2.5.1.3 Produktivitas Sumber Daya Alam Kehutanan Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang perekonomian serta merupakan daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki wilayah hutan yang cukup luas sangat perlu dijaga ekosistemnya dengan tidak membiarkan pembalakan liar (illegal logging) yang dapat mengakibatkan gundulnya hutan, sehingga menyebabkan terjadinya erosi dan banjir yang membahayakan keselamatan manusia dan ekosistem lainnya. Pidie Jaya sangat mendukung konsep “Aceh Green Vision” yang diwujudkan dalam rencana pembangunan Aceh melalui upaya terbarukan,

tata

guna

pemanfaatan

dan

pengelolaan

energi

lahan (landuse management), pemberdayaan masyarakat

(community development), komersial dan konservasi secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal secara aktif. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan menimbulkan terjadinya alih fungsi lahan yang

dalam

berdampak

tata negatif

ruang

dapat terhadap

lingkungan.

67


2.5.1.4. Produktivitas Kelautan dan Perikanan Sumber daya kelautan adalah sumber daya yang berisi potensi kelautan yang salah satunya berupa jalur transportasi, jasa angkutan laut dan perikanan yang dapat memberi nilai tambah bagi pendapatan masyarakat termasuk pendapatan asli daerah. Kegiatan perikanan terdiri dari perikanan darat dan perikanan tangkap. Perikanan darat merupakan kegiatan yang memanfaatkan lahan tambak sebagai tempat budidaya ikan tersebut. Budidaya juga dibedakan atas : budidaya air payau dan budi daya air tawar. Jenis ikan yang dibudidayakan di air payau di antaranya : ikan bandeng, udang, dan ikan mujahir. Sedangkan budidaya air tawar yaitu : ikan mas, ikan nila, ikan gurami, ikan patin dan beberapa jenis ikan tawar lainnya. Di Kabupaten Pidie Jaya dari 8 kecamatan hanya 1 yang tidak memilki areal tambak dan areal budidaya ikan air payau yaitu kecamatan Bandar Dua, sedangkan 7 kecamatan lainnya secara geografis berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Luas areal yang digunakan untuk budidaya air payau pada tahun 2008 seluas 2.087,22 Ha dengan jumlah pemilik tambak adalah sebanyak 2.110 orang, pada tahun 2009 luas tambak sedikit mengalami penurunan menjadi 1.984,92 Ha dengan jumlah pemilik tambak 2.098 orang. Untuk lebih jelasnya luas areal tambak di kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2008 sampai 2009 menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.16 berikut : Tabel 2.16 Luas Areal Tambak di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 dan 2009 No.

Luas (Ha)

Kecamatan

Jumlah Pemilik (org)

2008

2009

2008

2009

1.062,11

1,015,21

950

925

1

Bandar Baru

2

Pante Raja

92,36

95,56

111

115

3

Trienggadeng

242,55

245,20

311

311

4

Meureudu

116,90

121,50

118

134

5

Meurah Dua

83,35

86,25

112

112

6

Ulim

318,80

248,55

313

295

7

Bandar Dua

-

-

-

-

8

Jangka Buya

117,15

172,65

195

206

2.087,22

1.984,92

2.110

2.098

JUMLAH Sumber :

- Pidie Jaya dalam Angka 2010; - Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kab. Pidie Jaya Tahun 2010

Hasil produksi perikanan budidaya di kabupaten Pidie Jaya tahun 2010 adalah 735.33 ton dengan rincian untuk hasil produksi budidaya ikan badeng adalah 437,48 ton, budidaya udang 270,30 ton dan budidaya lainnya sebesar 27,55 ton.

68


Disektor perikanan tangkap, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah membangun berbagai infrastruktur penunjang kegiatan produksi nelayan dengan sumber dana dari APBK, APBA dan BRR. Fasilitas yang sudah terbangun meliputi 2 unit gedung TPI yaitu di Kecamatan Jangka Buya dan Trienggadeng, 1 unit Gedung Pelelangan di Kecamatan Meureudu dan 4 dermaga yang terletak di Kecamatan Jangka Buya, Meureudu, Trienggadeng dan Bandar Baru. Produksi perikanan tangkap di kabupaten Pidie Jaya sangat melimpah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi laut, serta jenis alat tangkap, jenis kapal dan fasilitas pelengkap lainnya yang digunakan oleh nelayan. Untuk mengetahui jenis dan fasilitas yang digunakan serta ikan hasil tangkapan nelayan seperti terlihat pada tabel 2.17 berikut ini:

69


Tabel 2.17 Jumlah Hasil Perikanan Tangkap di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 PRODUKSI IKAN (TON/TAHUN)

Teri

Dencis

Tongkol

Peperek

Tuna

Kerapu

Cakalang

Tenggiri

Pari

Layur

Turisi

Sunglir

Kuwe

Kembung

Lemadang

Kakap batu

Udang

JENIS IKAN

1

Bandar Baru

80

50

300

40

190

-

180

-

-

-

50

-

70

-

-

-

-

960

2

Pante raja

360

240

144

48

-

-

-

18

-

24

-

-

12

84

-

-

12

924

3

Trienggadeng

7

-

10

5

48

-

36

-

-

2

18

-

12

6

-

-

-

144

4

Meuredu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Meurah Dua

48

96

120

24

720

18

600

4

12

24

-

24

18

36

18

10

12

1.784

6

Ulim

120

240

72

24

-

-

-

-

-

48

5

-

-

-

-

-

50

559

7

Bandar Dua

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Jangka Buya

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a. Kuala Kiran

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

b.Pasi Aron

120

24

18

12

-

-

-

12

-

6

-

-

5

12

-

-

-

209

JUMLAH

759

650

664

153

958

18

816

34

12

104

73

24

117

138

18

10

74

4.604

NO

KECAMATAN

TOTAL

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan kehutanan Kab. Pidie Jaya

70


2.5.1.5 Perindustrian dan Perdagangan Sektor perdagangan merupakan penyumbang PDRB urutan ketiga setelah sektor pertanian dan jasa (berdasarkan harga konstan). PDRB sektor perdagangan sejak tahun 2006 sampai dengan 2007 berturut-turut sebesar 7,32%, 8,85%, 10,23% dan 11,31%. Kenaikan PDRB ini disebabkan perekonomian kabupaten Pidie Jaya sudah mulai menggeliat seiring pembangunan pertokoan diberbagai sisi kota karena pertambahan daya beli masyarakat. Pasar yang merupakan pusat transaksi ekonomi masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya berjumlah 8 lokasi yang berada di semua pusat ibukota kecamatan. Pasar daerah berjumlah 1 unit berada di Kota Meureudu yang merupakan ibukota kabupaten. Pasar daerah terdiri dari pertokoan yang sebagian merupakan asset daerah. Sedangkan pasar hewan kabupaten Pidie Jaya hanya mempunyai 1 lokasi yaitu di kecamatan Bandar Dua. Industri yang ada di kabupaten Pidie Jaya hanya sebatas industri kecil yang bergerak dalam bidang industri kerajinan dan industri pengolahan. Industri kerajinan yang diusahankan oleh masyarakat Pidie Jaya dan berkembang saat ini adalah industri batu bata, anyaman rotan, tikar pandan, pandai besi, perabot rumah tangga dan bordir. Sedangkan industri pengolahan yang ada dilaksanakan dalam skala kecil dan terbatas antara lain industri pengolahan kue adee, kerupuk melinjo, pengolahan ikan, pengolahan garam dan kerupuk ubi. Jumlah unit usaha, tenaga kerja dan kapasitas produksi industri per tahunnya bisa dilihat di tabel 2.18 berikut ini : Tabel 2.18 Jumlah Sentra Industri, Tenaga Kerja dan Produksi Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 No.

Industri

1

Batu Bata

2

Jumlah

Tenaga Kerja

Kapasitas Produksi

120

1.367

32.744.348

Biji

Anyaman Tikar

5

1.690

1.740

3

Kue Adee

3

53

52.500

4

Pengolahan Ikan

4

99

287.500

5

Garam

12

120

5.280

Ton

6

Pandai Besi

1

10

1.080

Buah

7

Industri Rotan

14

29

84.794

Buah

Lembar Buah Kg

Sumber : Peluang Investasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011

71


Kegiatan industri kerajinan dan pengolahan diusahakan dalam skala terbatas dengan modal terbatas pula, peluang investasi yang dapat direncanakan meliputi : pembangunan industri kerajinan dan pengolahan hasil berskala menengah, penampungan dan penyaluran hasil produksi industri masyarakat dan usaha peningkatan kualitas produksi dan packing hasil produksi untuk diekspor sesuai permintaan pasar. 2.5.2

Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.5.2.1 Aksesibilitas Daerah Aksesibilitas daerah dapat ditinjau dari ketersedian fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Aksesibilitas Kabupaten Pidie Jaya hanya pada darat, sedangkan laut dan udara tidak tersedia. Berdasarkan sumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya tahun 2010, Panjang jalan kabupaten seluruhnya adalah 330,13 km, dengan kondisi baik (pemeliharaan rutin) mencapai 271,92 km (82,37%); kondisi sedang/ rusak ringan (pemeliharaan periodik) sepanjang 47,35 km (14,34%) dan kondisi rusak berat (peningkatan) sepanjang 10,86 km (3,29%). Ini menandakan hampir keseluruhan jalan kabupaten dalam kondisi cukup memadai. Jumlah jembatan yang ada 62 unit dengan rincian 43 unit jembatan konstruksi beton dan 19 unit jembatan gantung permanen. Keseluruhan kondisi jembatan tersebut bisa dikatagorikan masih bagus dan layak dipergunakan. 2.5.2.2 Penataan Wilayah Penataan wilayah difokuskan pada penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan jenis dan fungsinya kawasan lindung yang memiliki nilai strategis diperuntukkan sebagai Hutan Suaka Alam (HSA), Hutan Pelestarian Alam (HSA), Taman Buru (TB), Hutang Lindung (HL) dan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan (KLDK). Luas hutan lindung Kabupaten Pidie Jaya adalah 49.284 Ha, hutan rakyat 27.330 Ha dan hutan produksi 5.296 Ha. Sedangkan luas ruang terbuka hijau yang ada adalah sebesar 420 Ha, lahan terlantar seluas 19.131 Ha dan lahan kritis 1.550 Ha. Untuk luas daerah tangkapan air yang ada sekarang sebesar 58.502 Ha dan direncanakan sampai dengan tahun 2014 menjadi 64.352,20 Ha. Diharapkan dengan perencanaan penataan wilayah bisa memaksimalkan debit air sungai yang menjadi sarana vital dalam mengairi pertanian pangan lahan basah yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Dan juga perencanaan tata ruang ini mengacu pada gerakan green vision yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sejak tahun 2007.

72


2.5.2.3 Fasilitas Listrik dan Telekomunikasi Penyaluran arus listrik diseluruh Kabupaten Pidie Jaya di bawah penanganan PT PLN, Pemerintah Kabupaten hanya memaksimalkan penyaluran listrik di daerah pelosok atau terpencil yang belum terjangkau oleh jaringan PT PLN. Hingga saat ini distribusi listrik hampir merata kesegala pelosok dengan rasio elektrifikasi di Kabupaten Pidie Jaya adalah sebesar 86% dan diharapkan sampai 2020 distribusi listrik ke rumah tangga akan mencapai 100%. Jumlah daya yang disalurkan oleh PT PLN ke Kabupaten Pidie Jaya melalui gardu induk yang ada di Desa Tijue Kabupaten Pidie adalah sebesar 5.740 kV. Untuk bidang telekomunkasi, jumlah satuan sambungan telepon di Kabupaten Pidie Jaya hanya sebanyak 203 sst dikarenakan banyak rumah tangga yang sudah beralih menggunakan mobile phone (handphone). Jumlah sentral telepon otomat telkom hanya 1 unit, sedangkan jumlah menara telekomunikasi sebanyak 34 unit dengan rincian 23 unit Telkomsel, 1 unit Telkom, 6 unit XL dan 4 unit Indosat. Sedangkan warung Internet (warnet) yang ada hanya berjumlah 4 unit.

2.5.2.4 Ketersediaan Penginapan dan Restoran Penginapan adalah perusahaan yang menyewakan ruangan penginapan untuk umum, termasuk dalam pengertian penginapan adalah hotel, gubuk pariwisata (cottage), motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel) dan pondok pariwisata. Di kabupaten Pidie Jaya hanya mempunyai wisma yaitu berjumlah 4 wisma yang semuanya terletak di kota Meureudu, sedangkan hotel, motel dan lain-lainya belum ada. Untuk jumlah rumah makan sebanyak 33 unit dan restoran sebanyak 4 unit dengan ketersedian rumah makan terbanyak berada di kecamatan Trienggadeng sebanyak 14 rumah makan. 2.5.3

Sumberdaya Manusia

2.5.3.1 Kualitas Tenaga Kerja Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat dievaluasi dari rasio penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi dengan total penduduk. Rasio penduduk yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi (DIV/S1 dan S2/S3) di Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh tahun 2009 hanya 5.82% dan yang menamatkan SLTA sederajat sebesar 21.67%. Sedangkan rasio penduduk yang masih sekolah di perguruan tinggi sebesar 2.77% dan yang masih sekolah tingkat SLTA sederajat sebesar 6.91%, ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk yang bersekolah di perguruan tinggi dan lulusan dari perguruan tinggi masih sangat minim.

73


2.5.3.2 Indeks Pembangunan Manusia Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan (IPM). Angka indeks ini mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM tampaknya kemajuan yang dicapai Pidie Jaya dalam pembangunan manusia tidak terlalu signifikan. Angka IPM Kabupaten Pidie Jaya hanya mengalami sedikit peningkatan dari 69,96 persen pada tahun 2007 menjadi 71,23 persen pada tahun 2008 dan tahun 2009 menjadi 71,71 persen. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami, mengingat Pidie Jaya merupakan kabupaten pemekaran dan masih dalam proses membangun. 2.5.3.3 Aparatur Pemerintah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan, pembangunan, monitoring dan evaluasi serta pelanyanan publik secara profesional. Untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah kabupaten akan menggunakan seluruh tenaga dan kemampuan sumberdaya aparatur yang handal dan potensial dibidangnya sesuai dengan kompetensi yang ada. Jumlah sumberdaya aparatur daerah/pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2010 adalah 3.661 oran. Bila dilihat dari tingkat kepangkatan/golongan aparatur pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah golongan IV sebanyak 1.115 orang, golongan III sebanyak 1.286 orang, golongan II sebanyak 1.171 orang dan golongan I sebanyak 89 orang. 2.5.4

Sumberdaya Energi dan Mineral

2.5.4.1 Sumberdaya Energi Pada tahun 2008 bulan Oktober Kantor PLN Cabang Sigli Ranting Meureudu, dalam melayani listrik belum dapat menjangkau seluruh wilayah desa-desa di Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini disebabkan jumlah unit rumah yang tidak begitu signifikan di beberapa desa. Pelayanan dilakukan oleh pembiayaan yang berasal dari APBN, adapun nama lokasi pembangkit listrik sampai saat ini masih berada di Desa Tijue Kabupaten Pidie. Berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini, pemenuhan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Pidie Jaya relatif telah terpenuhi, sebagai tolak ukur kemampuan pelayanan secara umum kebutuhan energi listrik dapat dibagi empat klasifikasi, yaitu: 1. Rumah Tangga Kebutuhan energi listrik untuk rumah tangga diklarifikasikan atas jenis persilnya yaitu: a. perumahan skala besar, 1.300 watt/unit, 74


b. perumahan skala sedang, 900 watt/unit, c. perumahan skala kecil, 450 watt/unit. 2. Perdagangan dan Perkantoran Standar kebutuhan energi listrik untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran maksimum 20 watt/m2 atau 25% dari kebutuhan rumah tangga. 3. Kegiatan Sosial dan Pelayanan Umum Kegiatan sosial meliputi pendidikan, kesehatan dan peribadatan. Kebutuhan listrik untuk kegiatan tersebut maksimum 15 watt/m2 atau 25% dari kebutuhan rumah tangga. 4. Penerangan Jalan Standar yang digunakan adalah maksimum 18 watt/m2 atau 10% dari kebutuhan rumah tangga. Pemerataan pelayanan terhadap kebutuhan listrik tersebut perlu diusahakan semaksimal mungkin mengingat salah satu indikator berkembangnya suatu kota atau wilayah adalah terpenuhinya kebutuhan akan penerangan/listrik. Jenis pembangkit yang disediakan untuk tiap kawasan tidak harus sama, melainkan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, kemungkinan pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang terjangkau. Hal tersebut dapat dilakukan, mengingat telah terdapat berbagai penelitian mengenai berbagai macam sumber energi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kesulitan penyediaan listrik oleh perusahaan listrik negara (PT PLN).

2.5.4.3 Sumberdaya Migas dan Mineral Sumber daya migas adalah sumber daya yang meliputi sumber daya minyak dan gas yang ada di perut bumi Kabupaten Pidie Jaya. Sumber daya migas dapat memberikan kontribusi pada penerimaan daerah. Dalam hal ini bukan tidak mungkin Pidie Jaya memiliki potensi sumber daya migas yang dapat menjadi penerimaan daerah lainnya di luar sektor migas, sehingga setiap regulasi yang dibuat tentang sumber daya energi harus dapat mendorong masuknya investasi. Sumber daya mineral yang ada sangat ini, masih berupa bahan galian C. Tetapi jumlah bahan galian ini cukup banyak, hal ini dapat dilihat dari keberadaan sungai dan ketinggian

daratan

yang

bervariasi

(tebing).

Berdasarkan

pengamatan

kegiatan

penambangan bahan galian C, umumnya merupakan dipergunakan sebagai bahan bangunan dilakukan masih menggunakan cara tradisional dan beberapa diantaranya juga dengan mekanis. Beberapa penilaian dasar terhadap potensial bahan galian, diantaranya sebagai berikut;

75


1.

Endapan Aluvial Endapan Aluvial terbentuk pada daerah sungai laut dangkal yang dikontrol oleh air atau arus, pembentukan dari proses pelapukan batuan sampai pengendapan kembali. Dengan potensi sumber galian sebagai berikut: kerikil, pasir dan lempung (tanah liat).

2.

Sedimen Kuarter Awal Sedimen Kuarter Awal terbentuk pada daerah antara darat sampai laut dangkal, dengan indikator adanya mineral lignit dan napal. Bahan galian antara lain: pasir, kerikil, lempung, perselingan batu pasir, batu lempung.

3.

Sedimen Tersier Sedimen Tersier diendapkan pada daerah/lingkungan darat, laut dangkal dan laut dalam.

4.

Sedimen/Metamorf Pratersier Sedimen/Metamorf Pratersier terbentuk akibat dari tekanan/pembebanan batuan (P) dan temperatur (T) pada batuan dibawah permukaan tanah. Potensi bahan galian sebagai berikut : batu gamping pejal, schkiss mika, batu pasir, metawacke konglemerat, kuarsit, batu sabak schkiss, mika dan marmer.

76


BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1.

Permasalahan Pembangunan Daerah

3.1.1

Bidang Ekonomi

3.1.1.1 Tingkat Kemiskinan Prosentase tingkat kemiskinan di Pidie Jaya relatif masih tinggi yaitu 27,97 persen (2009) di atas rata-rata Nasional 16,58 persen dan Provinsi 21,8 persen. Penyebab tingginya angka kemiskinan ini disebabkan oleh pengaruh konflik yang berkepanjangan sehingga masyarakat Pidie Jaya tidak mampu mengembangkan potensi daerah yang dimiliki secara optimal. Tingginya penduduk miskin di Pidie Jaya juga disebabkan oleh beberapa faktor lain diantaranya adalah masih rendahnya tingkat pendidikan, minimnya infrastruktur pendukung usaha, serta terbatasnya akses terhadap arus informasi. Oleh karena itu peta kemiskinan di Pidie Jaya akan sangat tampak pada penduduk yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan karena sebagian besar dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan sarana prasarana yang mereka gunakan pun sangat terbatas. Lebih lanjut kondisi kemiskinan di Pidie Jaya ini menjadi masalah yang lebih berat, mengingat komposisi penduduk Pidie Jaya yang mayoritas penduduknya bergerak di tiga bidang tersebut dan hampir sebagian besar kemiskinan di Pidie Jaya adalah gambaran kehidupan ketiga bidang tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi kemiskinan di Pidie Jaya ini harus mengedepankan pembangunan masyarakat berbasis petani dan nelayan.

3.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Pada tahun 2009 di Kabupaten Pidie Jaya persentase penduduk usia kerja sebesar 62,55 persen atau sekitar 90.969 jiwa. Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2009 persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja sebesar 66,09 persen atau sekitar 60.121 jiwa. Penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2009 yang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka) sebesar 7,21 persen atau sekitar 4.335 jiwa. Dengan demikian terdapat 92,09 persen angkatan kerja yang bekerja atau sekitar 55.786 jiwa. Jika dibandingkan dengan persentase pengangguran di Provinsi Aceh, pada tahun 2009 angka pengangguran di Kabupaten Pidie Jaya

sebesar 7,21 persen dari total angkatan kerja sedangkan angka

pengangguran di Provinsi Aceh mencapai 9,84 persen dari total angkatan kerja. Meskipun angka pengangguran di Pidie Jaya masih di bawah angka pengangguran Provinsi Aceh dan 1


Nasional sebesar 7,87 %, namun begitu daya saing tenaga kerja di Kabupaten Pidie Jaya masih rendah sehingga menyebabkan tenaga kerja daerah Pidie Jaya kalah bersaing dengan daerah lain.

3.1.1.3 Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB Pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Pidie Jaya, belum sepenuhnya berkorelasi positif dalam mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan petani. Hal ini tampak pada gambaran kemiskinan di Pidie Jaya yang hampir didominasi oleh masyarakat Pidie Jaya yang bergerak di sektor pertanian. Permasalahan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan SDM petani dalam

pengolahan

sumberdaya

alam,

kurangnya

penerapan teknologi

dan

tidak

maksimalnya kelembagaan pertanian di tingkat usaha tani. Ketiadaan modal usaha dan ketersediaan saprodi yang terjamin di tingkat usaha tani terutama benih unggul bermutu dan pupuk bersubsidi juga menjadi faktor lain rendahnya mutu pertanian di Pidie Jaya. Disamping itu kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan (PPL), baik dari segi kualitas maupun kuantitas juga menyebabkan kurang berkembangnya sektor ini.

3.1.1.4 Kondisi Investasi di Pidie Jaya. Investasi di Pidie Jaya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan ekonomi masayarakat. Tanpa investasi maka pembangunan ekonomi di Pidie Jaya akan berjalan lambat. Penyebab rendahnya investasi di Pidie Jaya yang utama adalah masalah keamanan, belum adanya regulasi dari pemerintah kabupaten

dan

keengganan dari pihak perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan adanya regulasi yang menguntungkan semua pihak dapat mendorong investasi dari berbagi sektor sehingga akhirnya dapat meningkatkan PDRB Pidie Jaya. 3.1.2 Bidang Infrastruktur 3.1.2.1 Sumber Daya Air dan Irigasi Sumber daya air dan irigasi diantaranya adalah layanan infrastruktur ditinjau dari aspek pemenuhan kebutuhan air baik untuk menunjang kegiatan pertanian maupun kebutuhan domestik juga masih kurang memadai. Kondisi infrastruktur pengairan di Pidie Jaya yang dalam kondisi baik baru mencapai 30%, hal ini ditinjau dari kondisi fungsional jaringan irigasi mulai menurun seiring dengan rendahnya ketersediaan anggaran operasional dan pemeliharaan dan akibat banjir yang terjadi di beberapa tempat di Pidie Jaya.

2


Pelayanan air minum di Pidie Jaya yang dilaksanakan oleh PDAM belum maksimal, hal ini ditandai masih banyak wilayah di Pidie Jaya yang belum mendapat layanan air bersih sementara itu layanan air bersih di beberapa wilayah belum memperoleh layanan yang maksimal selama sehari semalam namun hanya beberapa jam dalam sehari. Hal ini menyebabkan kualitas hidup masyarakat kurang baik. 3.1.2.2 Pembangunan Jalan Pembangunan jalan-jalan utama di Pidie Jaya yang belum memadai. Hal ini masih sama permasalahannya dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu disebabkan terbatasnya dana yang tersedia untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, demikian pula akibat muatan yang berlebih menyebabkan kerusakan atau degradasi jalan lebih cepat terjadi dibandingkan dengan umur rencana. 3.1.2.3 Lingkungan Hidup Berbagai masalah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah tingginya tingkat perambahan kawasan hutan, illegal logging, illegal mining, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran dan kerusakan pesisir/laut, bencana alam (banjir, tanah longsor) dan rendahnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan, tata ruang wilayah dan penegakan hukum lingkungan. 3.1.3 Bidang Sosial dan Budaya 3.1.3.1 Pendidikan Layanan pendidikan yang belum merata dan berkualitas, terutama dari sisi pemanfaatan sumber daya yang belum efektif serta masih minimnya fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana. Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa akses masyarakat di Pidie Jaya terhadap lembaga pendidikan pada berbagai tingkatan sudah cukup baik, namun permasalahan mutu pendidik yang dan layanan yang masih rendah menyebabkan kualitas pendidikan belum dapat diandalkan. Pengelolaan sistem pendidikan di Pidie Jaya belum berjalan secara efektif, hal itu dapat dilihat dari tidak efisiensinya pengelolaan pendidikan, terutama masih banyak kepala sekolah yang belum memiliki kapasitas dan profesionalisme dalam memimpin. Penempatan kepala sekolah seringkali menjadi masalah karena tidak berasal dari orang-orang yang memang telah memenuhi kualifikasi untuk itu. Mutu pendidikan, relevansi dan daya saing lulusan sekolah di Pidie Jaya masih rendah dibandingkan dengan daerah lain khususnya di luar Aceh. Hal ini disebabkan 3


ketenagaan, ketersediaan sarana dan prasarana serta kemampuan manajemen sekolah merupakan penyebab utama rendahnya mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. 3.1.3.2 Kesehatan Rumah Sakit Umum yang belum memadai dan berkualitas. Hal ini bisa dimaklumi mengingat usia Kabupaten Pidie Jaya yang masih relatif muda, namun ke depan Pidie Jaya harus memiliki Rumah Sakit yang berkualitas baik dari segi pelayanan maupun penanganan berbagai permasalahan penyakit. Sehingga bisa menjadi Rumah Sakit rujukan tidak hanya bagi masyarakat Pidie Jaya sendiri tapi juga menjadi rujukan bagi masyarakat daerah lain di Aceh. Masih tingginya jumlah gizi buruk di Kabupaten Pidie Jaya. Pelacakan kasus gizi buruk

dilaksanakan

melalui

kegiatan

surveilans

gizi

belum

mencapai

95%

dan

penanganannya hanya untuk kasus yang berat saja sementara kasus gizi kurang tidak ada penanganan . Rendahnya kualitas kesehatan yang ditandai dengan tingginya Angka Kematian Bayi 9,70 persen pada tahun 2009. Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang paling sensitif untuk menentukan derajat kesehatan suatu daerah. Dan laporan jumlah kematian bayi yang disampaikan Kecamatan, diasumsikan bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan (facility based) dan dari laporan masyarakat atau kader (community based). AKB di Kabupaten Pidie Jaya terjadi kenaikan dari tahun 2008 sebesar 41 bayi menjadi 46 bayi tahun 2009. AKB di provinsi NAD adalah sebesar 37/1000 lahir hidup dengan kisaran (16/1000 LH- 40/1000 LH). Sementara AKB Nasional sebesar 35/1000 kelahiran hidup. Jadi AKB Pidie Jaya masih di atas Angka Nasional.

3.1.3.3 Permasalahan Bidang Syariat Islam, Sosial dan Budaya Masih rendahnya masyarakat akan pemahaman, penghayatan terhadap syariat Islam itu. Pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam masih sebatas luarnya saja, sementara Pemerintah Aceh bersama DPRA sudah memproduksi beberapa Qanun yang berhubungan dengan Syariat Islam, untuk itu perlu optimalisasi sosialisasi melalui pemanfaatan media elektronik dan cetak serta baliho, billboard dan media luar ruang serta menjalani kerjasama dengan mitra kerja. Penyebab lainnya adalah belum adanya suatu kesepahaman tentang program pelaksanaan syariat Islam, masih adanya sebagian aparatur negara dan tokoh masyarakat Aceh yang belum mengerti tentang Qanun-qanun Syariat Islam serta masih

4


minimnya para teungku imum meunasah di Pidie Jaya untuk mendapatkan pelatihan/ pembekalan tentang pelaksanaan Syariat Islam. Masih banyak masyarakat Pidie Jaya yang tidak memahami substansi dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat sejak dahulu, oleh sebagian masyarakat masih dianggap tidak penting lagi sehingga belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya sehingga banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat perilaku-perilaku sosial kemasyarakatan yang menyimpang dari nilai-nilai adat. Masih kurang keberpihakan penentu kebijakan terhadap pembangunan bidang kebudayaan sehingga terpinggirkan dengan bidang pembangunan yang lain, padahal pembangunan budaya di era globalisasi berperan penting dalam membentengi generasi bangsa dari pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan norma-norma, adat

dan

budaya daerah/bangsa. 3.2

Isu Strategis

3.2.1

Isu-isu Strategis di Tingkat Nasional Dalam upaya untuk mencapai arah dan prioritas pembangunan nasional, beberapa

isu-strategis yang menjadi agenda utama dalam pembangunan nasional dan berdampak pada pembangunan di daerah meliputi: 3.2.1.1 Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan

program

pembangunan

ekonomi

yang

makin

berkualitas,

yaitu

pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang makin mandiri. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka

dan meningkatkan angka kesempatan kerja. Kombinasi antara

percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan.

3.2.1.2 Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional. Krisis ekonomi yang lalu tidak terlepas dari buruknya tata 5


kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Krisis keuangan global, juga tidak terlepas dari masalah ini. Oleh karena itu, negara-negara yang tergabung dalam G-20 sepakat untuk menempatkan perbaikan tatakelola pemerintahan menjadi salah satu agenda perbaikan untuk mencegah krisis berulang. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu, reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh kementerian/ lembaga untuk selanjutnya diteruskan di pemerintah daerah. Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif khususnya dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas kegiatan kementerian/ lembaga dan penanggulangan korupsi.

3.2.1.3 Penegakan Pilar Demokrasi Pembangunan demokrasi diarahkan untuk mencapai tingkat demokrasi yang substansial. Namun, sebelum bisa beranjak kepada demokrasi substansial harus diselesaikan terlebih dulu semua masalah prosedural. Di dalam proses pemilihan umum, misalnya, tidak boleh terulang kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa persoalan, baik di dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan harus dilakukan, sebelum melangkah menuju demokrasi substansial.

3.2.1.4 Penegakan Hukum Terkait dengan kepastian usaha, salah satu persoalan yang dianggap kerap menganggu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum. Karenanya penegakan hukum akan membawa dampak yang positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, permasalahan terkait dengan struktur hukum akan diatasi dengan peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Oleh karena itu, semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun aparat penegak hukum mulai dari polisi dan jaksa sampai kepada hakim dan pengacara benarbenar harus menegakkan aturan main dan tatanan hukum yang pasti agar hukum semakin tegak dan pasti.

3.2.1.5 Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan 6


Penguatan dimensi keadilan dan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau program pembangunan. Misalnya, melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bagi masyarakat sangat miskin akan diberikan bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Di samping itu, pemerintah akan mempertajam kualitas program perlindungan dan bantuan sosial dalam gugus (cluster) 1 untuk menjadi bantuan sosial berbasis keluarga.

3.2.1.6 Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Perubahan iklim dan pemanasan global berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan manusia. Perubahan pola hujan, sirkulasi angin, kenaikan muka air laut, rusaknya terumbu karang merupakan wujud daripada perubahan iklim. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan adaptasi dari perubahan iklim ini sehingga kualitas lingkungan hidup tetap terpelihara. 3.2.2

Isu-isu Strategis di Tingkat Provinsi Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya merupakan

pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan di tingkat Provinsi Aceh, maka dalam RPJPD Kabupaten Pidie Jaya mempertimbangkan pula isu-isu strategis yang berkembang secara regional di Provinsi Aceh. Adapun isu-isu yang berkembang di Daerah Provinsi Aceh meliputi : 3.2.2.1 Kerentanan Perdamaian Perdamaian di Aceh memberikan ruang ideal bagi tumbuhnya kesejahteraan. Proses reintegrasi pihak-pihak yang bertikai harus berjalan secara hati-hati dan sempurna. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang baru selesai dari konflik kembali terjebak kepada kekerasan karena proses reintegrasi berjalan timpang, sektoral dan tidak adil. Pelestarian perdamaian yang merupakan prasyarat bagi efektifitas pembangunan di Aceh harus dipastikan dengan program pembangunan yang terpadu dan menyentuh segala lapisan dan golongan masyarakat. 3.2.2.2 Pemantapan Syariat Islam dan Ketahanan Budaya

7


Nilai-nilai Islami belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Syariat, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Syariat Islam masih rendah. Makin terbukanya Aceh pasca tsunami dan konflik serta derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi merupakan faktor eksternal. Hal ini menjadi tantangan masyarakat Aceh untuk dapat mempertahankan jati diri sebagai masyarakat yang islami. Selama ini pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi cenderung merusak jati diri Aceh. Karenanya perlu dilakukan pemantapan akidah dan pemahaman Syariat untuk meningkatkan ketahanan (resilience) budaya dan kecerdasan masyarakat Aceh terhadap infiltrasi budaya asing termasuk gerakan pendangkalan akidah. Ketahanan dan kecerdasan ini perlu ditingkatkan dalam menghadapi tantangan globalisasi.

3.2.2.3 Optimalisasi Sumber-sumber Dana Pembangunan Sumber pendanaan untuk pembangunan Aceh yang berasal dari Pendapatan Asli Aceh (PAA), Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus yang sesuai dengan UU PA, dan lain-lain pendapatan yang sah selama ini belum dimanfaatkan secara strategis dan optimal. Penurunan Sumber Penerimaan Daerah dari Migas Era hidro-karbon di Aceh terus menurun yang ditandai dengan terus berkurangnya produksi minyak dan gas. Sedangkan sumbersumber minyak dan gas baru belum ditemukan. Bahkan sejak beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor minyak dan gas tidak lagi dominan terhadap perekonomian Aceh dan telah diganti oleh sektor pertanian. Kondisi ini mengharuskan perubahan fokus pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan Aceh selain dari dana perimbangan. 3.2.2.4 Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM Aceh masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Nasional. Demikian juga dengan disparitas IPM antar kabupaten/kota masih tinggi, dimana IPM di perkotaan pada umumnya lebih tinggi dari perdesaan. Hal ini dipengaruhi oleh kinerja pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar yang masih rendah sehingga harus ditingkatkan. 3.2.2.5 Rawan Bencana Alam Aceh terletak pada lintasan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Euro Asia serta dipengaruhi oleh iklim tropis. Kenyataan ini membuat bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi

8


bencana menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menghindari kerugian yang lebih besar. 3.2.2.6 Pembangunan Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam secara berlebihan dapat menurunkan kualitas lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari eksploitasi sumberdaya alam seperti hutan secara besar-besaran tanpa diimbangi dengan kegiatan rehabilitasi atau pemulihan fungsi hutan secara proporsional dan kegiatan penambangan yang tidak terkendali sehingga berdampak pada penurunan kualitas lingkungan yang dapat menimbulkan bencana. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam harus dilakukan secara terkendali dan meningkatkan nilai tambah produk sumberdaya alam. Disamping itu, pemanfaatan sumberdaya alam harus berorientasi kepada pemanfaatan sumberdaya alam terbaharukan dan jasa lingkungan seperti wisata lingkungan, perdagangan karbon dan pemanfaatan sumberdaya hutan non kayu. 3.2.2.7 Pertanian Menjadi Sektor Harapan Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Aceh menempati urutan teratas. Sektor ini juga menyerap hampir setengah dari tenaga kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi Aceh. Namun sektor ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani dan nelayan. Tingkat pertambahan nilai dari komoditas pertanian sebagai produksi utama Aceh juga masih rendah. Sebagian besar ekspor yang dilakukan berupa bahan mentah. Hal ini menimbulkan kerentanan jika terjadi gejolak harga komoditas lokal dan global. Pengolahan komoditas pertanian menjadi penting untuk memberi nilai tambah, membuka peluang tenaga kerja dan memperluas serapan komoditas. Karena itu, perubahan paradigma pembangunan sektor pertanian mutlak diperlukan dengan prioritas peningkatan nilai manfaat dari produk-produk pertanian Aceh.

3.2.2.8 Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan belum Optimal Sumber daya kelautan dan perikanan merupakan anugerah Allah SWT yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara bersama untuk mengangkat kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dengan memperhatikan nelayan kecil, pembudidaya kecil, usaha kecil dan menengah serta hukum adat dan adat istiadat.

Sebagian besar nelayan Aceh

merupakan nelayan tradisional yang memiliki sarana dan teknologi tangkap yang minim serta daya jelajah yang terbatas. Kondisi ini tidak ideal karena wilayah laut teritorital (12 mil) dan Zona Ekonomi Ekslusive (200 mil) belum termanfaatkan secara optimal. Hancurnya 9


terumbu karang dan mangrove selama ini berpengaruh terhadap produksi perikanan. Pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota perairan lainnya yang berlebihan telah menimbulkan perubahan di darat dan di laut akibat tidak memperhatikan kelestarian dan kelangsungannya, tidak adanya perlindungan wilayah tangkap, nelayan kecil, pembudidaya kecil serta usaha kecil dan menengah. 3.2.2.9 Pengembangan Wilayah Strategis Secara geografis, wilayah Aceh yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka akan lebih mudah untuk tumbuh. Apabila faktor penghambat kemajuan ekonomi di Aceh telah dapat diselesaikan dan terjadi perkembangan ekonomi yang menggembirakan maka akan terjadi urbanisasi/migrasi dari kawasan pedalaman Aceh. Untuk menghindarkan efek negatif dari urbanisasi, diperlukan pengembangan konsep pembangunan wilayah yang terintegrasi dan saling mendukung guna menjamin inklusifitas pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Pengembangan wilayah di Aceh juga harus diintegrasikan dengan pengembangan wilayah sumatera, nasional dan internasional. 3.2.2.10 Rendahnya Daya Saing Daya saing sumberdaya manusia Aceh masih tergolong rendah. Hal ini tergambar dari rasio tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dengan jumlah penduduk masih kecil dan jumlah SDM kejuruan yang menguasai ketrampilan masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Demikian juga rasio ketergantungan hidup penduduk usia produktif (SDM) Aceh masih tinggi, sehingga produktivitasnya terbatas. Disisi lain, kualitas SDM masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang semakin berat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan daya saing SDM tidak hanya terbatas pada peningkatan jumlah tetapi juga terhadap peningkatan kualitas SDM yang dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan (kurikulum, tenaga pengajar dan fasilitas), peningkatan kerjasama dengan dunia usaha serta memperluas kesempatan magang, pelatihan dan studi lanjut. Dalam skala yang lebih luas, tumbuhnya raksasa ekonomi global di masa depan, seperti Cina dan India, perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan perekonomian Aceh. Daya saing merupakan indikator kunci agar Aceh dapat menghadapi persaingan global. Oleh karena itu, infrastruktur dan sumber daya manusia yang mempunyai produktifitas tinggi serta kepastian hukum harus menjadi prioritas strategi jangka panjang.

10


3.2.2.11 Peran Dunia Usaha dalam Pembiayaan Pembangunan. Kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam rangka integrasi ekonomi Aceh membutuhkan dana yang sangat besar. Apabila kebutuhan tersebut menjadi prioritas anggaran pemerintah maka alokasi anggaran untuk pembangunan sektor lainnya menjadi terbatas. Kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu difokuskan pada sumber dana masyarakat dan dunia usaha terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana secara proporsional. Hal ini, merupakan tantangan yang memerlukan berbagai penyempurnaan aturan main, terutama yang berkaitan dengan struktur industri penyediaan sarana dan prasarana serta reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan pendanaan jangka panjang. 3.2.2.12 Pengembangan Sumberdaya Energi dan Mineral Provinsi Aceh saat ini mengalami krisis energi listrik dimana kebutuhannya masih belum cukup dan sebagian besar dipasok dari Sumatera Utara. Disamping itu, penyaluran energi listrik juga mengalami kehilangan arus (susut distribusi) dan pelayanan listrik pada daerah terpencil belum terjangkau. Menurunnya cadangan migas Aceh dan pertimbangan kelestarian linkungan, maka untuk mengatasi kendala kebutuhan energi listrik difokuskan pada energi terbaharukan (non fosil) antara lain; energi panas bumi, energi air, tenaga angin dan tenaga surya. Beberapa sumber energi terbaharukan tersebut sudah mulai dikembangkan seperti energi panas bumi Seulawah Agam di Kabupaten Aceh Besar, energi tenaga air Krueng Peusangan dan energi tenaga angin Kluet Selatan di Aceh Selatan. Sementara itu, sumber energi terbaharukan lainnya masih pada tahap pengkajian dan perlu ditindaklanjuti sebagai prioritas pembangunan jangka panjang. Provinsi Aceh memiliki sumberdaya mineral yang cukup potensial, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bebarapa potensi pertambangan di wilayah Aceh mencakup semua bahan tambang, yaitu: mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), panas bumi, dan air tanah. Potensi pertambangan yang telah teridentifikasi terdiri dari; bahan tambang strategis (golongan A), bahan tambang vital (golongan B), dan bahan tambang golongan C (bahan galian). Potensi ini masih belum dimanfaatkan oleh investor dari dalam dan luar Aceh akibat kurangnya informasi, promosi dan regulasi yang mendukung investasi. 3.2.2.13 Kemiskinan, Daerah Tertinggal dan Ketimpangan Wilayah

11


Persentase penduduk miskin di Aceh masih tergolong tinggi yang melebihi angka rata-rata Nasional bahkan pada tahun 2009 tingkat kemiskinan Aceh berada pada urutan ke tujuh tertinggi di Indonesia. Penduduk miskin umumnya berada di perdesaan pada 17 Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan permasalahan kemiskinan di Aceh merupakan hal mendasar yang harus ditangani secara menyeluruh dan berkesinambungan. Demikian juga dengan indeks ketimpangan wilayah Aceh masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan nilai indeks ketimpangan rata-rata Indonesia. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan antar wilayah di Aceh perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.

3.2.2.14 Beban Ganda Kesehatan Menurut hasil Riskesdas (2007) menunjukkan penyebab kematian utama di Aceh adalah penyakit tidak menular seperti Strok, Hipertensi dan Diabetes Mellitus. Padahal prevalensi penyakit infeksi (menular) juga masih menjadi permasalahan kesehatan di Aceh seperti DBD, diaere, tipoes, malaria dan hepatitis. Dari gambaran tersebut menunjukkan bahwa Aceh menghadapi beban ganda kesehatan. 3.2.2.15 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi

Aceh

masih

terbatas

dalam

penguasaan

dan

pemanfaatan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang mendukung pembangunan. Hal ini tercermin dari rendahnya kontribusi iptek di sektor produksi dan nilai tambah, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek serta hak intelektual (paten) yang dihasilkan masih terbatas. Berbagai hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi belum dapat dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Kolaborasi riset antara universitas dengan dunia usaha dan pemerintah masih belum sinergis.

3.2.3

Isu-isu Strategis di Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan atas isu-isu Nasional dan daerah Provinsi Aceh, dan sesuai dengan

kondisi wilayah serta kemampuan pendanaan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya, maka isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya meliputi : 3.2.3.1 Reformasi birokrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik

12


Pembangunan pemerintahan diorientasikan pada upaya mewujukan pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta, penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antarpemerintah (pusat, provinsi, kabupaten dan kota), perwujudan supremasi hukum dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Dalam upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan diarahkan pada kepemimpinan yang dialogis di setiap tingkatan. Kepemimpinan dialogis ini merupakan pengejewantahan dari sifat kepemimpinan demokratis serta merupakan implementasi dari konsep aspiratif yang dianut. Pemerintahan yang bersih, tanpa korupsi dan berkeadilan bermakna bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan baik (good governance), transparan, dan bebas dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akuntabel menggambarkan kemampuan untuk menjawab harapan masyarakat berupa pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga kota serta pertanggungjawaban yang konstruktif dan proporsional. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat luas sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan bebas dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3.2.3.2 Peningkatan derajat kesehatan melalui penataan manajemen institusi-institusi kesehatan. Pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral, dan memiliki jati diri serta karakter tangguh baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta bergizi. Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan kinerja sistem kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta berbagai komponen masyarakat. Kinerja pembangunan kesehatan dicapai melalui pendekatan enam subsistem dalam sistem kesehatan nasional (SKN), yaitu subsistem: (1) upaya kesehatan; (2) pembiayaan kesehatan; (3) sumberdaya manusia kesehatan; (4) ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; (5) manajemen dan informasi kesehatan; dan (6) pemberdayaan masyarakat. Keenam subsistem tersebut saling terkait dengan berbagai sistem lain di luar SKN antara lain sistem pendidikan, sistem ekonomi, dan sistem budaya. Status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia yang diukur dari umur harapan hidup (UHH), angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan prevalensi kekurangan gizi pada balita. Selanjutnya, manajemen institusi-institusi kesehatan yang mencakup; perencanaan, pelaksanaan, 13


pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan kesehatan terus dikembangkan. Upaya untuk menyusun perumusan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti, survailans secara menyeluruh, dan regulasi bidang kesehatan baik jenis, jumlah maupun efektivitasnya juga terus ditingkatkan.

3.2.3.3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis budaya lokal untuk memenuhi persaingan global melalui peningkatan tatakelola lembaga pendidikan. Pembangunan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui optimalisasi pelayanan bidang pendidikan. Pendidikan juga merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian pemerintah yang selalu harus teridentifikasi kondisinya untuk dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan profesional dan dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan penanaman investasi masa depan bangsa yang tidak bisa dikelola dengan asal-asalan karena sangat mahal nilainya. Pendidikan harus berakar pada potensi lokal tetapi bergerak secara global. Penanganan masalah pendidikan difokuskan pada masalah : a. Persoalan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, b. Persoalan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, c. Persoalan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan.

3.2.3.4 Pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Persoalan pembangunan merupakan masalah yang multikompleks. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong dan sektoral. Adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan, terutama pada komponen anggaran, menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Over lapping, dupkilasi atau kontradiksi dalam kebijakan, program, dan kegiatan harus dihindari. Sebaliknya, harus dibangun keterpaduan dan sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan. Disamping itu, ke depan, pembangunan Pidie Jaya harus terintegrasi serta tetap berwawasan lingkungan. Pidie Jaya ke depan, diharapkan tetap menjadi daerah hijau dan lestari menuju Pidie Jaya yang Clean, Green, and Lovely, yang bermanfaat bagi umat manusia di mana pun. Lingkungan yang nyaman dan bermanfaat menjadi acuan dalam pembangunan Pidie Jaya ke depan. Ke depan, pembangunan dilakukan dengan menserasikan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kebutuhan riil manusia serta kemampuan untuk menopangnya dalam jangka panjang. Pemenuhan kesejahteraan umat manusia (masyarakat) diusahakan dicapai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan. 14


3.2.3.5 Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif, kreatif, produktif, dan unggul berbasis pada pertanian, pariwisata, industri kecil, dan koperasi. Pemberdayaan masyarakat adalah aspek yang sangat penting untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan Pidie Jaya ke depan. Upaya menggeser paradigma “memberi” ke “ pemberdayaan” disadari bukan merupakan pekerjaan mudah, tetapi harus dilakukan demi masa depan Pidie Jaya. Fungsi pemberdayaan oleh pemerintah harus diterapkan secara bertahap dan pasti untuk mengurangi tumbuhnya sifat konsumtif masyarakat, dan perlahan membentuk sifat produktif, inovatif, kreatif pada masyarakat dan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat itu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat

dicapai

melalui

pertumbuhan

ekonomi

kerakyatan

yang

unggul

dengan

memperhatikan pertanian, pariwisata, industri kecil dan kekuatan koperasi. Pembangunan ekonomi tidak bisa hanya memperhatikan komponen pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan pendapatan. Untuk itu, pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara, untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi perlu terus diupayakan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder atau tersier (industri dan jasa) guna menanggulangi keterbatasan ketersediaan lahan dan kejenuhan input.

3.2.3.6 Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemajuan pembanguan ekonomi, sosial, dan budaya. Infrastruktur, sebagai prasarana pendukung pembangunan, harus ditingkatkan pembangunan dan pemeliharaannya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya akan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat Pidie Jaya dan bahkan ditingkatkan dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan.

3.2.3.7 Pelaksanaan Syariat Islam Pelaksanaan syariat Islam di Pidie Jaya merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 125-127. Sebagai konsekuensi logis dari adanya Undang-Undang ini adalah bahwa setiap penduduk di Aceh khususnya di Pidie Jaya wajib melaksanakan ajaran agama Islam secara kaffah. 15


Sementara pemerintah daerah wajib melakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong pelaksanaan syariat Islam di Pidie Jaya sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Namun begitu, selama empat tahun pelaksanaan syariat Islam di Pidie Jaya masih belum mampu mewujudkan masyarakat yang Islami yang diinginkan sebagaimana tujuan awal dari penerapan Syariat Islam. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan ajaranajaran agama Islam serta rendahnya pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran Islam menjadi faktor utama kurang efektifnya penerapan Syariat Islam. Di lain sisi, fungsi Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah belum maksimal dalam rangka mendorong terwujudnya penerapan Syariat Islam secara kaffah di Pidie Jaya khususnya dan di Aceh Umumnya.

3.2.3.8. Keamanan dan ketertiban Keamanan dan ketertiban merupakan isu yang sangat penting di Pidie Jaya mengingat Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah yang cukup banyak terimbas konflik. Sehingga menjaga keamanan merupakan prioritas utama agar supaya pembangunan di Pidie Jaya dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan

dan ketertiban

lingkungan sekitarnya. Banyaknya korban konflik pada masa lalu di Pidie Jaya harus menjadi perhatian yang penting oleh pemerintah daerah. Pembangunan yang berkeadilan dan merata harus menjadi prioritas pembangunan daerah termasuk di dalamnya pemberdayaan ekonomi rakyat bagi masyarakat korban konfilk.

16


BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1

Visi Kabupaten Pidie Jaya Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (desired future) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi daerah dituangkan dalam RPJPD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan. Berdasarkan kondisi Kabupaten Pidie Jaya saat ini, permasalahan dan tantangan yang di hadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan permasalahan, isu-isu strategis dan potensi yang di miliki oleh pemangku kepentingan, maka visi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005 – 2025 adalah : “Terwujudnya Pidie Jaya yang Islami, Berkualitas, Adil, Makmur dan Sejahtera dalam Tatanan Peugah Lagee Buet, Peubuet Lagee Na“

1


Visi pembangunan daerah Tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Pidie Jaya. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan subtansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya. Pidie Jaya. Pidie Jaya diartikan sebagai suatu daerah otonom setingkat kabupaten di Provinsi Aceh sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki. Islami. Islami adalah kondisi masyarakat Pidie Jaya yang memiliki sikap, tingkah laku dan karakter sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Karakter yang islami tersebut tercermin pada praktek kehidupan masyarakat Pidie Jaya yang memiliki akhlak mulia, toleran, sopan santun, taat beribadah, beretika, giat bekerja, cinta damai, anti kekerasan, mencintai ilmu, taat

aturan, kooperatif dan inovatif serta menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia. Berkualitas. Berkualitas adalah kondisi masyarakat Pidie Jaya yang memiliki taraf kehidupan yang tinggi yang meliputi kompetensi kualitas sumber daya manusia, kualitas kesehatan yang memadai, dan kualitas layanan publik lainnya serta kualitas sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas kehidupan masyarakat yang mencukupi. Kondisi kehidupan masyarakat Pidie Jaya yang berkualitas tersebut dicerminkan dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tercapainya indikator Millenium Development Goals (MDGs) dan meningkatnya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adil. Adil adalah kondisi dimana ada pemerataan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok rakyat secara proporsional seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemerataan pembagian pendapatan,

pemerataan

kesempatan

kerja,

pemerataan

kesempatan

berusaha,

pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembagunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita, pemerataan penyebaran pembangunan, dan kesempatan memperoleh keadilan di depan hukum. Kondisi adil tersebut dapat tercermin pada semakin kecilnya 2


Indeks Gini (Rasio Kesejahteraan), Indeks Ketimpangan Regional dan Angka Pemerataan Pendapatan. Makmur dan Sejahtera. Konsep makmur dan sejahtera menunjukkan kondisi suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual). Dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin, adil, proporsional dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera

adalah

tercapainya

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkualitas

dan

berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat yang mencakupi akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatnya kualitas kehidupan beragama, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah. Dalam Tatanan “Peugah Lagee Buet, Peubuet Lagee Na”. Secara makna harfiah dari pernyataan peugah lagee buet memiliki arti mengatakan sesuatu sesuai dengan perbuatan sedangkan peubuet lagee na berarti mengerjakan sesuatu seperti apa yang ada. Adapun makna filosofis dari pernyataan tersebut adalah: Peugah Lagee Buet diartikan sebagai sikap komitmen, konsistensi dan holistik yang harus dimiliki oleh pelaksana pembangunan daerah. Puebuet Lagee Na diartikan sebagai transparansi, sinergitas, akuntabel, dan sustainabel dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka terwujudnya cita-cita pembangunan daerah, pelaksana pembangunan harus memiliki komitmen yang kuat sehingga sesuatu yang diperbuat merupakan ketetapan bersama yang harus diperbuat, selanjutnya konsisten terhadap apa yang telah ditetapkan sehingga tidak selalu terjadi perubahan yang dapat merubah apa yang telah dicita-citakan dan holistik yaitu pembangunan benar-benar dilakukan sebagaimana diucapkan secara kompleksitas dan menyeluruh dalam menyelesaikan persoalan pembangunan daerah Adapun transparansi merupakan karakter yang terbentuk secara utuh sehingga harus dapat dijalankan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan azas bahwa pembangunan 3


merupakan oleh, dari dan untuk mensejahterakan bersama. Pelaksanaan pembangunan yang sinergitas adalah terwujudnya harapan yang dicita-citakan dengan menghindari terjadi penyimpangan dari apa yang ditetapkan dan akan dikerjakan. Pelaksanaan pembangunan yang akuntabel merupakan wujud sikap dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara utuh. Sedangkan pelaksanaan pembangunan yang suistainabel yaitu pembangunan yang dikerjakan harus dapat difungsikan secara berkelanjutan, hal ini sebagai wujud pencapaian cita-cita yang lebih efektif dan berdaya guna bagi kehidupan pembangunan daerah Berdasarkan makna-makna tersebut diatas bahwa prinsip utama dalam tatanan peugah lagee buet puebuet lagee na merupakan wujud falsafah yang mendasari implementasi visi dan misi Kabupaten Pidie Jaya dengan maksud antara perkataan dan perbuatan harus sejalan atau dengan kata lain kejujuran dan kearifan merupakan landasan filosofis atas visi dan misi Kabupaten Pidie Jaya.

4.2

Misi Kabupaten Pidie Jaya Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya tersebut ditempuh

melalui 7 misi pembangunan yaitu : Misi 1: Mewujudkan pelaksanaan syariat Islam adalah menerapkan Syari’at Islam secara kaffah dalam semua aspek kehidupan, memantapkan pelaksanaan amal ibadah, pendalaman ilmu agama Islam bagi pemeluknya, menghidupkan syi’ar Islam serta membina kerukunan hidup antar umat beragama dengan cara mengembangkan sistem informasi syariat Islam, dan meningkatkan pengetahuan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam. Pembangunan juga diarahkan untuk mendorong upaya-upaya pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai sektor pemerintahan dan aspek kehidupan masyarakat dengan berpedoman pada Al Quran dan Hadist yang dijabarkan dalam undangundang dan Qanun (peraturan daerah), hubungan perdagangan/ekonomi (muamalah) berdasarkan syariah, masyarakat yang berakhlak mulia, beretika dan beradab, kesadaran dalam berperilaku dan berpenampilan sesuai syariat Islam, pemberdayaan zakat melalui peran Baitul Mal secara profesional serta terwujudnya hubungan baik antar umat di Kabupaten Pidie Jaya, sehingga menjadi cerminan kehidupan yang Islami. Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melakukan restrukturisasi kelembagaan, reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dengan penerapan teknologi informasi, meningkatkan budaya taat dan tertib hukum serta disiplin kerja, menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban serta 4


pemberdayaan politik lokal, penegakan hukum secara adil tanpa diskriminatif, meningkatkan koordinasi antar sektor dan lembaga, transparansi dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terlaksananya program perencanaan partisipatif dalam pembangunan masyarakat. Misi 3: Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, dan berwawasan lingkungan adalah melakukan pembangunan yang pro rakyat (pro poor, pro job dan pro growth) di segala

bidang;

memberikan

pelayanan

pendidikan

yang

bermutu

untuk

semua;

meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian

dan

pengembangan,

penerapan

menuju

inovasi

secara

berkelanjutan;

memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif

dengan

membangun

keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan

dalam skala lokal, regional dan internasional; mengurangi kesenjangan (disparitas) sosial ekonomi secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat kelompok yang masih lemah; dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi. Pembangunan juga dilakukan melalui penataan serta pengembangan pembangunan secara terpadu dan terkendali dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, pembangunan yang berorientasi kepada keadilan, aman dan tenteram, serta berwawasan lingkungan. Menata pola pembangunan yang meliputi pengembangan kawasan yang fungsional, kawasan pemekaran, perdagangan dan jasa, pemerintahan, pariwisata, perikanan (tambak) dalam blok-blok peruntukan, arahan kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, garis sempadan, rencana pembangunan, serta pengendalian pemanfaatan kawasan, penetapan kawasan persampahan, pengelolaan lingkungan yang mengarah pada daerah yang bebas dari pencemaran. Misi 4:

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas adalah mewujudkan pemerataan

pembangunan pendidikan, memenuhi hak dasar masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan dan pendidikan dayah serta pendidikan non formal; meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang handal melalui pelaksanaan sertifikasi guru, uji kompetensi bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, pembinaan KKG dan MGMP, pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan,

perlombaan guru, pengawas dan kepala sekolah

berprestasi, perlombaan inovasi pembelajaran bagi tenaga pendidik. Disamping itu perlu terwujudnya sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. 5


Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera adalah semakin berkurangnya kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial; terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak; berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin; meningkatnya daya beli masyarakat; meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara optimal dalam rangka membangun masyarakat mandiri; meningkatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat infrastruktur perekonomian daerah yang berbasis keunggulan masing-masing sektor khususnya sektor agribisnis yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perdagangan, industri, kelautan dan perikanan menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya pelayanan jasa dan perdagangan yang berpihak kepada ekonomi rakyat serta meningkatnya iklim investasi melalui regulasi dan penciptaan stabilitas keamanan. Misi 6: Mewujudkan masyarakat sehat yang berkualitas adalah meningkatkan pembangunan sektor kesehatan melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standard minimal, kebijakan dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang mantap, penyediaan sumber daya manusia pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mempunyai kompetensi tinggi serta didukung oleh partisipasi masyarakat Pidie Jaya secara luas. Misi 7 : Mewujudkan Pidie berlandaskan hukum

Jaya

yang

demokratis,

aman,

damai

dan

bersatu

adalah memantapkan budaya demokrasi dalam masyarakat;

memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil; menjamin kebebasan media secara bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; meningkatkan

budaya

hukum

dan

menegakkan

hukum secara adil,

konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil; melestarikan perdamaian secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan; dan melaksanakan pembangunan yang berbasis peka konflik; serta menjaga keutuhan wilayah Aceh.

6


BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Tujuan

pembangunan

jangka

panjang

Kabupaten

Pidie

Jaya

tahun

2005-2025 adalah mewujudkan Pidie Jaya yang Islami, Berkualitas, Adil, Makmur dan Sejahtera dalam Tatanan Peugah Lagee Buet, Peubuet

Lagee Na. Pencapaian tujuan

tersebut ditempuh melalui penetapan sasaran-sasaran pokok dan arah kebijakan sebagai berikut:

5.1

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan

Misi 1: Mewujudkan pelaksanaan syariat Islam Sasaran Pokok Untuk

mewujudkan

misi

di

atas

maka

diperlukan

sasaran

dan

indikator

pencapaiannya diantaranya yaitu: a)

Tersedianya sarana dan prasarana ibadah yang memadai, yang ditandai dengan tersedianya sarana mesjid di kemukiman dan meunasah di gampong serta tersedianya balai majelis taklim dan balai pengajian di gampong.

b)

Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Syariat Islam, yang ditandai dengan meningkatnya syiar Islam di mesjid, meunasah, balai pengajian serta meningkatnya masyarakat baik kuantitas maupun kualitas dalam melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim seperti melaksanakan ibadah sholat, puasa, membayar zakat dan ibadah haji.

c)

Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur pelaksana Syariat Islam yang profesional, yang ditandai dengan tersedianya aparatur yang memahami tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam sehingga mampu membuat kebijakan yang dapat meningkatkan tegaknya syariat Islam.

d)

Terwujudnya sistem informasi pengembangan Syariat Islam yang baik, yang ditandai dengan tersedianya sarana informasi dan data base yang berkaitan dengan pengembangan syariat Islam baik berupa media cetak seperti tabloid, majalah dan koran maupun media elektronik seperti radio, televisi lokal dan website.

1


Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran pokok tersebut di atas maka arah kebijakan yang perlu diambil pemerintah daerah adalah sebagai berikut: a)

Membangun sarana dan prasarana ibadah Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana ibadah umat Islam seperti mesjid, meunasah, mushalla, majlis taklim, balai pengajian dan lainnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan ibadahnya dengan lebih khusyuk dan lebih baik. Disamping itu juga dengan melengkapi sarana ibadah dan bahan bacaan lainnya seperti Al-Quran, kitab-kitab, taman bacaan islami serta sarana pendukung lainnya.

b)

Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan syariat islam secara kaffah dan memantapkan pelaksanaan amal ibadah, pendalaman ilmu agama Islam bagi pemeluknya, dan menghidupkan syiar Islam serta membina kerukunan hidup antar umat beragama dengan cara meningkatkan informasi syariah Islam, dan meningkatkan pengetahuan imum meunasah tentang pelaksanaan syariat Islam. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kegiatan diantaranya pelatihan peningkatan kapasitas imum mesjid dan meunasah dalam pelaksanaan syariat islam, dan pembinaan gampong percontohan bersyariat Islam.

c)

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksana Syariat Islam Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia pelaksana syariat islam. Keberhasilan pelaksanaan syariat islam sangat tergantung kepada profesionalisme aparatur pelaksanannya. Maka untuk pencapaian kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, imum mesjid dan meunasah, sosialisasai qanun pelaksanaan syariat kepada lembaga pendidikan, dan pembinaan remaja mesjid.

d)

Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan Syariat Islam Kebijakan ini bertujuan memberikan layanan informasi yang jelas dan terarah kepada masyarakat agar mamahami tentang pentingnya syariat Islam dalam kehidupan seharihari. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan informasi melalui media elektronik dan media cetak, pmbuatan uraian hasil qanun, penyediaan buku dan kitab, dan sosilaisasi qanun secara berkala.

2


Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran Pokok Untuk mewujudkan misi di atas maka diperlukan sasaran pencapaiannya diantaranya yaitu : a)

Terwujudnya pelayanan umum yang prima kepada masyarakat, yang ditandai dengan makin meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan ketrampilan pejabat Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki kompetensi agar punya kemampuan teknis sesuai prinsip-prinsip good governance pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta makin mantapnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, kredibel dan transparan.

b)

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah, hal ini ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas aparatur seperti sarana tempat bekerja, peralatan pendukung, pelatihan-pelatihan baik yang bersifat formal maupun non formal. Hal ini juga ditandai dengan tersedianya aparatur dengan kualifikasi pendidikan yang memadai dan bekerja secara maksimal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

c)

Terwujudnya sistem pengembangan data dan informasi yang akurat, hal ini ditandai dengan tersedianya sistem pelaporan kinerja dan keuangan, sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, sistem penataan peraturan perundang-undangan, sistem penataan administrasi kependudukan, dan sistem perencanaan pembangunan yang baik.

Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut di atas maka arah kebijakan yang perlu diambil pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan Pelayanan Publik Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan citra aparatur pemerintah dan kepercayaan masyarakat untuk menjadi semakin positif; serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah. Kebijakan ini dapat terlaksana melalui kegiatan yaitu peningkatan pelaksanaan pengawasan internal, penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu, penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu, monitoring tim instansi 3


terkait perizinan/non perizinan Daerah, penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan.

b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pemerintah daerah Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia aparatur pemerintah yang profesional dan handal melalui beberapa program dan kegiatan seperti menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan formal; menyebarluaskan peraturan perundang-undangan; menyelenggarakan bimbingan teknis implementasi perundangundangan; menyelenggarakan pembinaan mental dan fisik aparatur, menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan perumusan kebijakan, meningkatkan profesionalisme auditor dan aparatur pengawasan.

c) Pengembangan Data dan Informasi Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi sehingga tersedia data dan informasi yang lengkap dan akurat sebagai dasar dalam perencanaan. Kebijakan ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan berikut yaitu pengumpulan updating dan analisis data informasi, pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan, penyusunan Profil Pidie Jaya Dalam Angka, Penyempurnaan sentra data spasial dan penerapan standarisasi data spasial (clearing data).

Misi 3: Mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan Sasaran Pokok Untuk

mewujudkan

misi

di

atas

maka

diperlukan

sasaran

dan

indikator


Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b)

Terwujudnya pembangunan yang bersifat pro growth pertumbuhan ekonomi pro job mengutamakan penciptaan lapangan kerja dan pro poor mengutamakan masyarakat miskin, yang ditandai dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto rata—rata per-tahun di atas 5 persen, tersedianya lapangan kerja, berkurangnya angka pengangguran serta turunnya tingkat kemiskinan . 4


c)

Terwujudnya pembangunan yang pro environment (keberpihakan kepada pemulihan/ ramah lingkungan) Pendekatan pro-environment dilakukan melalui upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut di atas maka arah kebijakan yang perlu diambil pemerintah daerah adalah sebagai berikut: a)

Meningkatkan pelayanan dasar yang integrative, komprehensif dan berkualitas secara adil dan merata serta berkurangnya kesenjangan antar wilayah, kelompok masyarakat, status ekonomi, sosial dan gender.

b)

Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran, meningkatkan nilai investasi di daerah dan nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

c)

Membangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

d)

Mewujudkan pengembangan kawasan tertinggal dan terpencil sehingga dapat tumbuh, berkembang dan mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain.

e)

Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (green vision) dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan dalam segala aspek baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan oleh publik serta tidak melupakaan pada zona-zona rawan bencana dengan penerapan teknologi dan bersinergi dengan multi sektor dan di sosialisasikan kepada masyarakat secara berkelanjutan..

f)

Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam optimalisasi pemanfaatan ruang untuk menjadikan lingkungan sehat, yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan penerapannya terhadap nilai dan etika lingkungan bagi kehidupan serta terwujudnya pembangunan

berkelanjutan

untuk

kesejahteraan

dengan

bersendikan

pada

pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup secara berimbang dan terpadu

Misi 4: Mewujudkan pendidikan yang berkualitas Sasaran Pokok Untuk

mewujudkan

misi

di

atas

maka

diperlukan

sasaran

dan

indikator

pencapaiannya diantaranya yaitu:

5


a)

Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar nasional, meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk Pidie Jaya dan meningkatnya angka melek huruf penduduk.

b)

Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan, yang ditunjukkan dengan angka partisipasi pendidikan baik berupa angka partisipasi murni maupun angka partisipasi

kasar.

Meningkatnya

kualitas

pendidikan,

yang

ditandai

dengan

meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal serta tersedianya sarana pendidikan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus. c)

Meningkatnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik, yang ditandai semakin banyaknya jumlah guru yang memiliki tingkat pendidikan sarjana.

d)

Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pendidikan yang bersifat (link and match) sehingga tersedia lulusan pendidikan yang siap pakai di lapangan kerja, dan pemberdayaan pemuda putus sekolah dengan pendidikan non-formal dan pelatihan sehingga mampu bersaing dalam dunia usaha dan pembangunan.

e)

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap jenjang pendidikan tinggi, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah atas yang melanjutkan ke perguruan tinggi.


Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Peningkatan

pembangunan

sarana

dan

prasarana

pendidikan

yang

merata

memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan pelayanan standar minimal sehingga bisa meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. b)

Melaksanakan Pendidikan anak usia dini. Pembangunan pendidikan usia dini diarah untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan, dan fasilitas pendukung pendidikan agar mampu menampung dan memberikan rasa aman dalam belajar bagi seluruh anak usia 3-6 tahun dalam memperoleh pendidikan pra sekolah. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan antara lain adalah pembangunan gedung PAUD, pengadaan 6


fasilitas bermain, pengadaan alat praktik dan alat peraga, pengadaan dan pemeliharaan meubileur sekolah, pengadaan perlengkapan sekolah, dan pemberian biaya opersional PAUD. c)

Melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai isue strategis tentang wajib belajar sembilan tahun yang meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama, peningkatan tingkat angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) kedua pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain yaitu pembangunan gedung sekolah,

pengadaan buku, alat praktik dan alat peraga,

pengadaan dan pemeliharaan meubileur sekolah, pengadaan perlengkapan sekolah, pelatihan kompetensi tenaga pendidik, bantuan opersional sekolah SD/MI dan SMP/MTs, pembinaan kelembagaan sekolah, penyelenggaraan Paket B setara SMP, penyelanggaraan UN dan UAS, pelatihan pelaksanaan MBS, pelatihan penyusunan KTSP,

penyelenggaraan

akreditasi SD/SMP,

penyelenggaraan

olimpiade

mata

pelajaran tingkat SD/SMP. d)

Melaksanakan pendidikan menengah. Program ini lebih berorientasi pengembangan terhadap kemampuan skill dan kualitas peserta didik, namun kondisi pendidikan selama ini masih memerlukan perhatian terhadap mutu dan sarana dan prasarana yang belum memadai, maka untuk mengimplementasikan program ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain adalah Pembangunan gedung sekolah, Pengadaan Buku, alat praktik dan alat peraga, Pengadaan dan pemeliharaan meubileur sekolah, Pengadaan perlengkapan sekolah, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, Bantuan opersional sekolah SMA/MA/SMK, Pembinaan

kelembagaan

sekolah,

Penyelenggaraan

Paket

C

setara

SMA,

Penyelanggaraan UN dan UAS, Pelatihan Pelaksanaan MBS, Pelatihan penyusunan KTSP, Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah, Lomba siswa berprestasi, Penyelenggaraan olimpiade bidang studi. e)

Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; Mutu tenaga pendidik dan kependidikan merupakan tolok ukur untuk mendukung terwujudnya SDM bangsa yang andal. Namun selama ini kendala kualitas guru sangat memprihatikan, maka untuk terlaksananya program ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan antara lain adalah Pelaksanaan sertifikasi guru, Uji kompetensi bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, Pembinaan KKG dan MGMP, Pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, pengembangan 7


system pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, Perlombagaan guru, Pengawas dan Kepala

berprestasi, Perlombaan Inovasi pembelajaran bagi

tenaga pendidik. f)

Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Pembangunan pemuda di arahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, Iptek dan politik. Di samping itu, pembangunan olahraga di arahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan pemuda dan masyarakat.

g)

Pembangunan Iptek Pembangunan iptek di arahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta pengembangan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing melaui peningkatan dan kapasitas Iptek yang senantiasa berpedoman pada nilainilai agama, budaya etika kearifan lokal serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

h)

Melaksanakan pendidikan non-formal. Program ini merupakan penunjang utama keberhasilan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM, dengan pendidikan ini telah dapat membantu pemerintah, hal itu telah dibuktikan dengan hadirnya pendidikan dayah yang aktif melahirkan anak bangsa yang berkualitas dalam bidang keagamaan, namun disisi yang lain perlu adanya perhatian terhadap peningkatan fasilitas sarana dan prasarana serta mengakomodir terlaksananya bantuan operasional bagi kegiatan lembaga pelaksana program tersebut. Untuk dapat terlaksananya program ini secara maksimal dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan antara lain sebagai yaitu Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal, Pengembangan kurikulum pendidikan dayah, Pemberian bantuan opersional pendidikan non formal, Pembangunan pendidikan non formal, Akreditasi pendidikan dayah.

i)

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap jenjang pendidikan tinggi Mendukung dan memfasilitasi pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi dan memberikan bantuan keuangan atau beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi.

8


Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera Sasaran Pokok Untuk

mewujudkan

misi

di

atas

maka

diperlukan

sasaran

dan

indikator


Meningkatnya kualitas hidup penduduk. Kualitas penduduk suatu daerah dapat diukur melalui beberapa indikator diantaranya yaitu: Angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan suatu gambaran keadaan lama hidup seseorang sekaligus hidup lebih sehat. Angka harapan hidup yang tinggi dianggap mencerminkan kesejahteraan penduduk yang tinggi pula. Hal ini disebabkan karena harapan hidup merupakan hasil dari berbagai faktor lain dari derajat sosial ekonomi penduduk. Angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Kedua indikator ini diharapkan mampu

mencerminkan

tingkat

pengetahuan

dan

keterampilan

penduduk.

Kemampuan baca tulis dan menyerap informasi sangat penting, karena literasi merupakan komponen yang sangat penting sebagai dasar pengembangan kualitas penduduk. Rata-rata lama sekolah mencerminkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkkan atau sedang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Daya beli masyarakat dan pendapatan per kapita. Kemampuan daya beli masyarakat dapat terwakili oleh variable komsumsi riil per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran per kapita setahun yang sudah distandarkan dengan mendeflasikan dengan Indeks Harga Konsumen. b)

Berkurangnya jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu daerah. Semakin tingka angka penduduk miskin maka semakin rendah tingkat kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu pemerintah daerah

harus

berupaya

sekuat

tenaga

untuk

menjadikan

semua

program

pembangunannya berorientasi pada upaya-upaya menurunkan angka kemiskinan tersebut. c)

Berkurangnya angka pengangguran. Tingkat pengagguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kekacauan

keamanan

dan

sosial

sehingga

mengganggu

pertumbuhan

dan

pembangunan ekonomi yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan perkapita daerah. 9


d)

Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalkah penyakit masyarakat yang bila tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah maka akan berdampak pada menurunya kesejahteraan masyarakat.

e)

Menurunnya angka kriminalitas. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tingkat kriminalitas di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat kriminalitas akan menunjukkan semakin berkurangnya tingkat kesejahteraan suatu daerah.


Peningkatan Kesejahteraan Petani. Kebijakan ini bertujuan membantu para petani dalam meningkatkan produksi hasil pertanian serta memberikan berbagai fasilitas pendukung dalam usaha meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan hidup petani. Sasaran program ini adalah seluruh petani yang aktif dan berpotensi mengurangi dampak kemiskinan. Program ini dapat diwujudkan melalui kegiatan SPLHT Tanaman Kakao, peningkatan SDM Perkebunan dan Pertanian.

b)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat pesisir

melalui pembinaan,

pendampingan usaha dan

penciptaan usaha baru di wilayah pesisir. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. c)

Penanggulangan kemiskinan Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan meningkatkan

pelayanan

masyarakat

gampong

di

daerah

tertinggal/terisolir.

Keterbelakangan yang terjadi disebabkan kualitas masyarakat yang perlu ditingkatkan terutama pemahaman efiensi kerja dan kualitas kerja serta didukung dengan pembinaan yang berkelanjutan tentang sistem pengelolaan keuangan dalam keluarga melalui pemberdayaan ekonomi gampong. Kegiatan yang mendukung kebijakan ini antara lain adalah

perencanaan

dan

pemberdayaan

pemukiman

masyarakat

tertinggal,

pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG).

10


d)

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Kebijakan ini diharapkan dapat mengembangkan kualitas tenaga kerja dalam rangka memperoleh kesempatan kerja. Namun hal itu harus didukung dengan komponen yang lain yaitu lapangan kerja dari berbagai dunia usaha. Untuk mendukung program tersebut dengan kegiatan-kegiatan yaitu penyusunan data base tenaga kerja, pengadaan tanah pembangunan gedung BLK, pembangunan balai latihan kerja, pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.

e)

Peningkatan kesempatan kerja. Kebijakan ini bertujuan dapat meningkatkan kesempatan kerja masyarakat melalui berbagai informasi dengan memberikan perbekalan dan keterampilan kerja serta membantu pelayanan administrasi yang mudah dan murah. Kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan penyebarluasan informasi tenaga kerja, serta kerjasama pendidikan dan pelatihan;

f)

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Kebijakan ini bertujuan memberdayakan kelompok PMKS sehingga akan berkembang dan mandiri untuk memenuhi kehidupannya. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan adalah bimbingan ketrampilan usaha bagi keluarga miskin non produktif.

g)

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Kebijakan ini bertujuan menciptakan rasa aman, kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar yang mungkin terjadi. Kebijakan ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan lingkungan.

Misi 6: Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas Sasaran Pokok Untuk

mewujudkan

misi

di

atas

maka

diperlukan

sasaran

dan

indikator


Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, yang ditandai dengan tersedianya Rumah Sakit yang bertaraf nasional di kabupaten, puskesmas di seluruh kecamatan dan puskesmas pembantu di setiap gampong.

11


b)

Meningkatnya kualitas kesehatan dan Meningkatnya angka usia harapan hidup masyarakat, yang ditandai oleh terpenuhinya pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal serta tersedianya sistem jaminan kesehatan bagi warga miskin. Angka harapan hidup merupakan suatu gambaran keadaan lama hidup seseorang sekaligus hidup lebih sehat. Angka harapan hidup yang tinggi dianggap mencerminkan kesejahteraan penduduk yang tinggi pula. Hal ini disebabkan karena harapan hidup merupakan hasil dari berbagai faktor lain dari derajat sosial ekonomi penduduk

c)

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Hal dapat dilihat dari tersediannya asuransi yang menjamin kesehatan bagi penduduk miskin.

d)

Menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan menandakan kualitas hidup atau tingkat ekonomi masyarakat yang belum memadai. Kualitas hidup ibu hamil sangat menentukan keberlangsungan bayi yang dikandungnya, semakin baik tingkat kesejahteraan ibu hamil akan semakin kecil tingkat kematian bayi dan ibu hamil.

e)

Terwujudnya peningkatan kualitas keluarga. Kualitas keluarga penentuan kualitas bangsa. Pendapat ini menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi kemajuan suatu daerah atau bangsa. Kualitas keluarga dapat diukur melalui indikator keluarga sejahtera dan keluarga pra sejahtera.


Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan, terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, tebangunnya rumah sakit yang representatif, menjamin terselenggranya pemerintah melalui program askeskin,

peningkatan

mutu

dan

pemerataan

pelayanan

upaya

kesehatan

perorangan,peningaktan pelayanan rujukan, pembangunan sarana dan prasarana RSU Daerah Pidie Jaya. Kebijakan

ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan

pembangunan rumah sakit, pengadaan obat-obatan rumah sakit, pengadaan bahan logistik rumah sakit, dan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit;

12


b)

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengadaan fasilitas kesehatan yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat dengan fasilitas bermutu, mudah dijangkau dan murah. Kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan puskesmas, dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

c)

Upaya kesehatan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemahaman penggunaan farmasi kesehatan dan obat-obatan yang berkualitas dan murah. Program ini dapat diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generic esensial, peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan dan peningkatan pelayanan kesehatan jiwa;

d)

Perbaikan gizi masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menanggulangi gizi buruk melalui pemberian makanan bergizi dan pelayanan kesehatan terpadu sehingga tingkat gazi buruk dalam masayarakat terus menurun secara cepat dan akurat. Dalam rangka pencapaian program

tersebut

perlu

diimplementasikan

melalui

kegiatan

penanggulangan

KEB/AGB/GAKI. e)

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Kebijakan ini dapat diupayakan melalui kegiatankegiatan seperti; pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat; penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

f)

Pelayanan kesehatan penduduk miskin. Kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat miskin untuk memperoleh layanan kesehatan secara gratis dan berkualitas. Kebijakan ini dapat diiplementasikan melalui kegiatan pengobatan gratis operasi katarak, dan pelayanan sunnat massal;

13


g)

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan balita. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan angka keselamatan ibu dan bayi terutama untuk penduduk miskin. Kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik melalui prioritas kegiatan penyuluhan keselamatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu dan peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan kunjungan rutin bidan desa sekaligus menyalurkan bantuan perbaikan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil/ibu menyusui dan balita.

h)

Pelaksanaan keluarga berencana. Kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat terutama pasangan suami isteri baru dan menjaga kehamilan dan pengaturan kehamilan. Kebijakan ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluraga miskin.

Misi 7: Mewujudkan Pidie Jaya

yang demokratis aman, damai dan

bersatu

berlandaskan hukum Sasaran Pokok Untuk mewujudkan misi di atas maka diperlukan sasaran dan indikator pencapaiannya diantaranya yaitu: a)

Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan yang terlihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perdamaian dan persatuan bangsa.

b)

Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya jumlah rasio polisi pamong praja dan linmas per 10.000 penduduk serta rasio pos Siskamling per jumlah gampong.

c)

Terwujudnya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam kehidupan politik dan kegiatan pembangunan yang ditandai dengan tingkat keterwakilan perempuan di politik dan kegiatan perempuan serta ditandai pula dengan adanya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

d)

Terwujudnya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia secara nondiskriminatif, yang ditandai dengan tingkat ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada.

e)

Terbangunnya

struktur

masyarakat

yang

memiliki

ketahanan

dan kemampuan

dalam menangani potensi konflik sosial yang berbasis pada kearifan dan nilai-nilai lokal. Hal ini akan terlihat pada tingkat peran serta lembaga adat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masayarakat.

14



Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan terhadap kelompok masyarakat

mahasiswa,

siswa,

PNS

dan

warga

masyarakat

lainnya

dalam

mengantisipasi ancaman dan tantangan terhadap keutuhan NKRI serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kebijakan implementasinya

melalui

kegiatan-kegiatan

berupa;

peningkatan

toleransi

ini dan

kerukunan dalam kehidupan beragama; peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa; sosialisasi dan peningkatan pembauran dan kerukunan umat beragama. b)

Melaksanakan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat sehingga terciptanya rasa nasionalisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan seperti; seminar; talk show; diskusi peningkatan wawasan kebangsaan; pemantapan ideologi dan bela negara; fasilitasi peningkatan pemahaman hak asasi manusia.

c)

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aktifitas pengkajian/analisis dilingkungan kesbang dan linmas terhadap sistem kondisi keamanan daerah, terbentuknya forum kewaspadaan dini masyarakat, serta tercegahnya gangguan keamanan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan-gegiatan yaitu; peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan; peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.

d)

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Kebijakan ini bertujuan menciptakan rasa aman, kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar yang mungkin terjadi. Kebijakan ini implementasinya melalui kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan lingkungan.

15


e)

Pendidikan Politik Masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perdamaian, pemahaman akan hak dan kewajiban berpolitik, kualitas berkomunikasi serta kontrol politik masyarakat dalam membangun karakter bangsa yang demokratis. Kebijakan ini dilaksankan melalui kegiatan-kegiatan seperti;

fasilitasi penyelesaian

perselisihan partai politik; koordinasi forum-forum diskusi politik; koordinasi pembinaan infrastruktur politik;

sosiallisasi politik damai Aceh; dan sosialisasi kebijakan politik

pemerintah. f)

Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum Melakukan sosialisasi tentang perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat luas, sanksi dan hukuman yang akan diterapkan agar masyarakat lebih siap dalam melakukan kegiatan yang mempunyai landasan payung hukum yang jelas. Selain itu juga melakukan pengawasan pada setiap penegakan hukum dilaksanakan kepada masyarakat untuk menghindari penyelewengan yang dilakukan oleh penegak hukum.

g)

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang terlibat pelanggaran hukum sebatas pelanggaran tidak bertentangan dengan aksi sara dan makar.

h)

Pembinaan penanganan konflik masyarakat melalui lembaga adat Memberikan pelatihan dan pembinaan penanganan konflik sosial yang bisa mengancam masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga adat. Memaksimalkan fungsi dan peran lembaga adat untuk bisa lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah sosial yang timbul.

5.2

Tahapan dan Skala Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Untuk mencapai visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005–2025, maka tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda pemerintah daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna menjawab berbagai permasalahan yang hendak diselesaikan secara terencana, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang harus diselesaikan dengan tidak mengabaikan kompleksitas permasalahan lainnya. 16


Dengan demikian fokus dan skala prioritas pada setiap tahapan tentu berbedabeda namun kesemuanya tetap harus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya dalam kerangka pencapaian visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Hal tersebut dilakukan dalam korelasinya dengan berbagai keterbatasan sumberdaya pembangunan yang dimiliki daerah, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut perlu dilaksanakan melalui tahapan dan skala prioritas yang direncanakan sebagai berikut: 5.2.1

Periode RPJP 5 Tahun Pertama Tahun 2005-2010 Periode ini Kabupaten Pidie Jaya pada masih bergabung dengan Kabupaten Pidie

hingga tahun 2007. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 maka terbentuklah Kabupaten Pidie Jaya hasil pemekaran dari Kabupaten Pidie. Selama dua tahun Kabupaten Pidie Jaya belum mempunyai Bupati Definitif dari 15 Juni 2007 hingga tahun 2009, pada masa ini belum banyak tercapai sasaran pembangunan karena pemerintahan masih dalam tahap peralihan dari Kabupaten Pidie. Berdasarkan kondisi tersebut pencapaian pembangunan RPJP periode pertama tahun 2005 – 2007 masih merupakan tanggungjawab Kabupaten Pidie (induk). 5.2.2

Periode RPJP 5 Tahun Kedua Tahun 2010-2015 Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap pertama pembangunan jangka

panjang daerah yaitu pembenahan struktur organisasi/lembaga pemerintahan daerah dan reformasi birokrasi serta penyediaan infrastruktur dasar kebutuhan pelayanan masyarakat pada bidang pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan komoditi unggulan daerah serta penyediaan infrastruktur penunjang yang dapat mengungkit ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pidie Jaya. Indikator kinerja utama yang diharapkan tercapai pada pembangunan tahap kedua RPJPD Kabupaten Pidie Jaya, yaitu : 1.

Tata Kelola Pemerintahan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah;

2.

Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,50 – 6,50;

3.

Peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,00 – 73.50 persen, IPM ini diukur dari peningkatan angka harapan hidup yang diharapkan mencapai 69,62 tahun, rata-rata lama sekolah 9 tahun dan angka melek huruf mencapai 99,32 persen,;

4.

Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat mencapai 12,32 juta rupiah;

5.

Menurunnya jumlah penduduk miskin 20,00% – 22,00%; 17


6.

Menurunnya tingkat pengangguran menjadi 6.00% - 7,00%;

7.

Angka kematian bayi 9/1000 Kelahiran Hidup;

8.

Angka kelangsungan hidup bayi 97,50% – 98,50%;

9.

Gizi buruk ditekan menjadi 2,00% - 2,50%.

Prioritas utama pada tahapan ini adalah peletakan fondasi untuk mewujudkan masyarakat Pidie Jaya yang maju, adil dan sejahtera melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik bebas dari KKN, aman, damai dan demokratis serta pembangunan infrastruktur pemerintahan, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat melalui peletakan dasar pembangunan ekonomi yang berbasis agribisnis, penyediaan infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi, serta pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari melalui penyelesaian Regulasi Tata Ruang Daerah. Disamping itu juga dilakukan pemberdayaan ulama dan tokoh masyarakat dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syariat Islam, etika, budaya dan aturan hukum yang berlaku 5.2.3

Periode RPJP 5 Tahun KetigaTahun 2015-2020 Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Periode RPJP 5

tahun kedua, maka pada periode ketiga ini ditujukan untuk lebih meningkatkan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kesejahteraan rakyat terus meningkat dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan berkualitas yang

disertai berkembangnya

ekonomi

yang

lembaga-lembaga usaha mikro kecil dan

menengah. Kualitas sumber daya manusia terus meningkat

yang

ditandai oleh

meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; meningkatnya budaya dan karakter masyarakat dalam semangat kegotongroyongan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas 18


kehidupan sosial dan ekonomi yang serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang didukung oleh mental dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang diseluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Daya saing perekonomian Kabupaten Pidie Jaya semakin kuat dan kompetitif dengan semakin berkembangnya industri di sektor pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang

didukung

oleh

mantapnya

kerjasama

pemerintah

dan dunia usaha, makin

selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian, pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab. Target capaian pembangunan pada akhir Periode RPJP 5 tahun ketiga tahun 2020 adalah sebagai berikut : 1.

Pertumbuhan Ekonomi mencapai 6,50% – 7,50%;

2.

Peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,50 – 74.50 persen,

3.


4.

Menurunnya jumlah penduduk miskin 14,00% – 17,00%;

5.

Menurunnya tingkat pengangguran 5,50% - 6,50%;

6.


7.

Angka kelangsungan hidup bayi 98,50 – 99,00 persen;

8.

Gizi buruk ditekan menjadi 1,50% - 2,00%. Prioritas utama pada tahapan ini adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan

pelayanan publik dengan melaksanakan Standar Pelayanan minimal (SPM), meningkatnya pertumbuhan sektor agribisnis serta tumbuhnya UMKM yang berbasis pada pengolahan hasil pertanian (agroindustri), meningkatnya infrastruktur penunjang sektor ekonomi daerah, meningkatnya penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang mengacu kepada RTRW daerah, disamping itu juga meningkatnya peran ulama dalam rangka pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilainilai agama dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syariat islam, budaya dan aturan hukum yang berlaku.

19


5.2.4

Periode RPJP 5 Tahun Keempat 2020-2025 Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutann pembangunan

periode RPJP 5 tahun kedua dan ketiga, maka periode RPJP 5 tahun keempat ini merupakan puncak pembangunan daerah dengan terwujudnya visi pembangunan daerah yakni ―Kabupaten Pidie Jaya yang Islami, Berkualitas, Adil, Makmur dan Sejahtera dalam Tatanan Peugah Lagee Buet, Peubuet Lagee Na‖. Sesuai arahan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Pidie Jaya 2005-2025 dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya pembangunan yang ada melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang semakin kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada periode keempat ini, tahapan dan prioritas pada pemantapan pembangunan pada semua aspek sehingga pada akhir periode keempat kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Pidie Jaya terwujud sesuai

dengan rencana. Capaian pembangunan pada akhir periode RPJP 5 tahun keempat yang merupakan akhir dari periode 20 tahun RPJPD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut : 1.

Pertumbuhan Ekonomi mencapai 7,50% – 9,00%;

2.

Peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 74,50 – 76.00 persen,

3.


4.

Menurunnya jumlah penduduk miskin 10,00% – 14,00%;

5.

Menurunnya tingkat pengangguran 4,50% - 5,50%;

6.


7.

Angka kelangsungan hidup bayi 99,00 – 99,50 persen;

8.

Gizi buruk ditekan menjadi 0,00% - 1,00%.

Prioritas utama pada periode ini adalah mewujudkan masyarakat Pidie Jaya yang berkualitas didasari kepada penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, taat hukum dan bebas KKN, penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada semua layanan publik. Terbangunnya perekonomian daerah yang kokoh didasari pada pemantapan produktivitas 20


komoditas unggulan daerah yang ditunjang oleh sektor UMKM yang berdaya saing, dan menghasilkan pusat-pusat industri pengolahan berbasis pertanian dan sumber daya alam daerah. Mantapnya pengelolaan lingkungan yang berbasis RTRW Kabupaten Pidie Jaya. Tumbuhnya karakter budaya daerah yang berbasis pada penyelenggaraan syariat islam secara kaffah.

21


BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Masa berlakunya RPJP Daerah Kabupaten Pidie Jaya adalah tahun 2005-2025. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa untuk menghindari kekosongan perencanaan maka RPJP Daerah yang ada pada periode pemerintahan sebelumnya umtuk sementara dapat digunakan. 6.1 1)

Pelaksanaan RPJP Daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

2)

Sasaran RPJP Daerah Kabupaten Pidie Jaya dijabarkan dalam RPJM Daerah dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya pada setiap tahapan RPJM Daerah.

6.2

Organisasi Pelaksana Penyelenggaraan RPJP Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2005-2025 dilakukan

berdasarkan jenjang hierarki struktur organisasi dan kelembagaan Pemerintahan Daerah Pidie Jaya, sesuai dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya

Nomor 2 tahun 2010 tentang

Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya. 6.3 1)

Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi RPJP Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai jenjang struktur organisasi pemerintahan Daerah.

2)

Monitoring dan evaluasi RPJP Daerah tidak terlepas kaitannya dengan monitoring dan evaluasi RPJM Daerah pada setiap tahapan dengan pengukuran kinerja pada unit kerja lingkup pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator yang telah dirumuskan.

1


3)

Kegiatan monitoring dan evaluasi RPJP Daerah dilakukan dengan tertib dan obyektif, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

6.4 1.

Bagian dan Mekanisme Pengawasan Pengawasan terhadap RPJP Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun

2005-2025

dilaksanakan oleh segenap unsur organisasi Pemerintahan Daerah. 2.

Pengawasan

RPJP Daerah tidak terlepas kaitannya dengan pelaksanaan

RPJM

Daerah pada setiap tahapan, dengan terus memantau secara cermat pencapaian kinerja pada setiap unit kerja lingkup pemerintah Pidie Jaya terhadap pencapaian tujuan, sasaran serta indikator yang telah dirumuskan. 3.

Pengawasan RPJP Daerah dilakukan dengan tertib dan obyektif, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi umum pelaksanaan RPJP Daerah dilaksanakan pada setiap akhir

pentahapan RPJM Daerah, dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja pemerintah Kabupaten. RPJP Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2005-2025 harus dijalankan secara bertanggung jawab, yang dilandasi dengan moral dan dedikasi tinggi, dalam mendukung kinerja pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

2

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG

Recommend Documents