PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2011 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2011 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI PIDIE JAYA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah yang dilandasi oleh prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2011; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144); 6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 17. Peraturan...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2011; 20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12); 23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2011; 24. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya ( Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2011. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. 3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Pidie Jaya 5. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten tentang APBK.

Pasal 2 ...

Pasal 2 Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut RKPK Pidie Jaya Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2011 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 3 RKPK Pidie Jaya Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tahun 2011 dan bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011. Pasal 4 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Ditetapkan di Meureudu pada tanggal 14 Juni 2010 M 2 Rajab 1431 H BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM Diundangkan di Meureudu pada tanggal 14 Juni 2010 M 2 Rajab 1431 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010 NOMOR ………

Lampiran : Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor : 6 Tahun 2010 Tanggal : 14 Juni 2010 Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan “Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011”. Penyusunan RKPK Pidie Jaya Tahun 2011 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. RKPK Pidie Jaya Tahun 2011 ini disusun dengan tujuan mewujudkan sinergisitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan terbagi kedalam perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah Kabupaten atau seperti yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam kerangka pembangunan daerah, RKPK merupakan hal yang sangat penting, karena akan berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjelaskan setiap perencanaan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat. Maka dengan deikian RKPK yang disusun merupakan bagian integral dan konprehensif untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. BUPATI PIDIE JAYA,

H. M. GADE SALAM

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................. DAFTAR ISI ............................................................................................................ DAFTAR TABEL .................................................................................................... DAFTAR GRAFIK .................................................................................................. BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1.1 1.2 1.3 1.4 BAB

Latar Belakang .............................................................................. Landasan Hukum .......................................................................... Maksud dan Tujuan ........................................................................ Sistimatika Penulisan ....................................................................

ii iv v vi I-1 I-1 I-4 I-5 I-5

II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2009 2.1 2.2 2.3

Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah ............................................................................................ II-1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun lalu dan Realisasi RPJM ...................................................................... II-7 Isu Strategis dan Masalah Mendesak ............................................ II-13

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010 .................................................................................... 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan 2011 ........................................................................................ 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................. 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................................

III-1 III-5 III-6 III-8

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 ......................................................................................... IV-1 4.1 Prioritas Pembangunan Daerah ...................................................... IV-1 4.2 Sasaran Pembangunan Daerah ...................................................... IV-8 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 5.1. Kredibilitas, Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Kinerja Aparatur Daerah ............................................................................ V-1 5.2. Peningkatan Kesejahteraan dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang Berbasis Komoditi Unggulan Dalam Usaha Penanggulangan Kemiskinan .................................. V-6

iii

5.3. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur .............................. V-13 5.4. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Nonformal yang Berkualitas ............................... V-18 5.5. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Bagi Masyarakat ..................................................................................... V-20 5.6. Pembinaan Wawasan Keislaman dan Pelaksanaan Syariat Islam secara berkelanjutan dan Berkeadilan serta Pembangunan Sosial budaya ............................................................................................ V-23

BAB V I PENUTUP ............................................................................................. VI-1 LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jayan Tahun 2007-2010 .....................................................

II-2

Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya ..................................................................

II-6

Tabel 3.1

Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Pidie Jaya 2007-2009 .......

III-2

Tabel 3.2

Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor, Tahun 2007-2009 ...............................

III-3

Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2008 (Jutaan Rupiah) .............................................

III-4

Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan Tahun 2006-2008 (Jutaan Rupiah) ..............................................

III-5

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Regional Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2006-2008 ................................................................

III-6

Perkembangan Pendapatan daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007-2009 ...................................................................................

III-12

Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007-2010 .......................................................................

III-16

Belanja Daerah Berdasarkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2007-2010 .............................................

III-18

Tabel 2.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tabel 3.6

Tabel 3.7

Tabel 3.8

v

DAFTAR GRAFIK

Halaman Grafik

2.1

Perkembangan APBK Pidie Jaya Tahun 2007 – 2009 .................. III-2

vi

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1.1

Alur Penyusunan RKPK Pidie Jaya .............................................. III-3

vii

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2011 merupakan penjabaran dari periode tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009–2014 dengan tetap mengacu kepada RPJMD Provinsi Aceh, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. RKPK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 bersifat relatif sangat strategis, karena merupakan rencana tahun ketiga Kepala Daerah terpilih, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan sangat menentukan pula keberhasilan dari Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya. Di lain pihak, dalam kurun waktu perjalanan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya 2009-2014, diketahui bahwa berbagai macam ketentuan hukum atau kerangka regulasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Diantara kerangka regulasi yang ada, hal yang cukup menimbulkan perdebatan panjang adalah berkenaan dengan persoalan pembagian bidang kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Tuntutan kejelasan kewenangan ini sangat mengemuka dalam proses penganggaran, sebagaimana dituntut oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan RKPK Tahun 2011 tentu saja akan memerlukan langkah-langkah taktis strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang diperlukan adalah sebagai berikut : 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pidie Jaya dan seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan programprogram/kegiatan-kegiatan dalam RKPK Tahun 2011, dengan sebaikbaiknya. 2. Sebagai pedoman penyusunan RAPBK, RKPK perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KUAPBK) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana akan memerlukan perumusan tentang pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar tidak menimbulkan bias dalam pengorganisasian anggaran yang berbasis Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Dalam upaya sinkronisasi/sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBN, APBA, APBK, Otsus dan Tambahan Bagi Hasil Migas serta sumber pendanaan lainnya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat Rencana Kerja yang

RKPK Pidie Jaya Tahun 2011

VI - 1

4.

5.

6.

dapat menggambarkan sinergisitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperanserta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/ kegiatan melalui upaya koreksi atau perbaikan apabila diperlukan.

BUPATI PIDIE JAYA,

H. M. GADE SALAM


VI - 2

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah diawali dengan perencanaan. Perencanaan Pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan dokumen Perencanaan Jangka Menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Rencana Pembangunan Tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan satu sama lain. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2011 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan RKPK merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro, kebijakan keuangan daerah dan prioritas pembangunan serta penetapan pagu indikatif Penyusunan RKPK Tahun 2011 merupakan tahun ke-3 (tiga) periode dari RPJMD Kabupaten Pidie Jaya 2009-2011. RKPK merupakan dokumen perencanaan satu tahun yang sepenuhnya menampung Seluruh kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dituangkan dalam rencana kerja (Renja) SKPK berdasarkan program prioritas pembangunan. Dalam rangka penyusunan RKPK Kabupaten Pidie Jaya selain mengacu Kepada RPJMD, juga memperhatikan kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan, mengharmonisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan berdasarkan arah pembangunan sehingga terwujudnya pembangunan yang utuh dan terpadu. RKPK merupakan dokumen yang disusun dari keseluruhan aspirasi yang disampaikan oleh stakeholder melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang diawali dari tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten. RKPK merupakan hal yang sangat penting, karena akan berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi proses perencanaan anggaran, pelaksanaan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana. Pada tahun 2011, Kabupaten Pidie Jaya diperkirakan masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan pokok menyangkut hal-hal seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, infrastruktur wilayah,


I-1

bencana alam dan kerusakan lingkungan, pemanfaatan ruang, jumlah penduduk, serta kinerja aparatur pemerintah daerah. Selain permasalahan pokok yang terus berkembang, untuk itu perlu juga mewujudkan sinergi dan akselerasi pencapaian prioritas pembangunan, telah dirumuskan pula tujuan bersama (common goals) yang terjadi komitmen semua pihak serta pelibatan secara aktif lintas SKPD dan para pelaku pembangunan dalam pelaksanaannya. RKPK mempunyai fungsi pokok yaitu ; sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena didalamnya termuat seluruh kebijakan public; menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD, karena didalamnya termuat seluruh kebijakan pembangunan daerah satu tahun dan; menciptakan kepastian kebijakan karena adanya komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan. Perwujudan isu strategis dan pencapaian tujuan pembangunan untuk tahun kedua RPJM Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014 dengan kebijakan prioritas pembangunan tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1) Optimalisasi pembangunan pertanian. 2) Peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis komoditi unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan 3) Reformasi birokrasi dan tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. 4) Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat. 5) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan non formal yang berkualitas menuju pendidikan tinggi. 6) Pembinaan wawasan keislaman dan pelaksanaan syariat islam secara holistik serta pembangunan sosial budaya. Keenam prioritas pembangunan di atas merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dan saling terkait satu dengan yang lainnya dalam rangka mewujudkan perubahan yang fundamental di segala bidang ke arah yang lebih baik.


I-2

Gambar1.1. Alur Penyusunan RKPK Pidie Jaya

ALUR PENYUSUNAN RKPK PIDIE JAYA PERSIAPAN MUSRENBANG

MUSRENBANG GAMPONG

PELAKSANAAN MUSRENBANG

RAKOR FORUM SKPK RANCANGAN AWAL RKPK

PERSIAPAN RAKORFORUM SKPK

MUSRENBANG KABUPATEN

MUSRENBANG KECAMATAN

MUSRENBANG PROVINSI

MUSRENBANG NASIONAL

PENYAMPAIAN RANCANGAN RENJA SKPK

RANCANGAN RKPK


DOKUMEN RKPK

I-3

1.2. Landasan Hukum Landasan yuridis yang mendasari penyusunan RKPK Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286). 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400). 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara RI Nomor 104 Tahun 2004). 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437). 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438). 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463). 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683 ); 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74). 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124). 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).


I-4

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2007-2012; 17. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12). 18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 640/751/SJ, tanggal 12 Maret 2009, perihal Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010. 19. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2010 Tentang RKP tahun 2011 20. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2010 Tentang RKPA Tahun 2011 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya tahun 2011 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya dengan sumber dana baik dari APBN, APBA, APBK, Otsus dan Tambahan Bagi Hasil Migas maupun sumber pendanaan lainnya yang sah. RKPK Pidie Jaya merupakan acuan bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2011. Selain sebagai acuan pembangunan RKPK sebagai kebijakan, karena mencerminkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan mensejahterakan rakyat RKPK Pidie Jaya bertujuan untuk mewujudkan integrasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. 1.4. Sistematika Penyusunan RKPK Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 dengan mengacu kepada sistematika berikut:


I-5

Bab I

Pendahuluan Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan RKPK.

Bab II

Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RKPK Tahun 2009 Pada bab ini akan diuraikan tentang evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPK tahun lalu dan realisasi RPJM Kabupaten Pidie Jaya 2009-2014, dan isu strategis serta masalah mendesak.

Bab III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kondisi ekonomi daerah tahun 2009 dan tahun 2010, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2011 dan arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah

Bab IV

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2011, Pada bab ini diuraikan secara rinci rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil pelaksanaan RKPK tahun lalu, penetapan pagu indikatif dengan mengacu kepada SKPD.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2011 Pada bab ini diuraikan tentang perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan , pagu indikatif, lokasi dan SKPD penanggung jawab dan keterkaitannya dengan program dan kegiatan prioritas tahun 2011

Bab VI

Penutup Pada bab ini menguraikan berbagai dampak program dan rekomendasi terhadap penentuan kebijakan pembangunan.


I-6

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PELAKSANAAN RKPK TAHUN 2009

2.1.

Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Pencapaian kinerja pembangunan daerah merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian aktivitas sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Gambaran kinerja ini meliputi perkembangan dan kemajuan pembangunan yang telah dicapai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Pidie Jaya 2009-2014 serta menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tahun 2009 merupakan pelaksanaan pembangunan tahun pertama RPJMD Kabupaten Pidie Jaya 2009-2014. Berbagai upaya dan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan perkiraan yang akan dicapai tahun 2010, sebagai landasan bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) tahun 2011 merupakan pelaksanaan pembangunan tahun ketiga dari RPJM Kabupaten Pidie Jaya 2009-2014 dengan prioritas pembangunan meliputi Peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis komoditi unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan, Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat, Pembinaan wawasan keislaman dan pelaksanaan syariat Islam secara berkelanjutan dan berkeadilan serta pembangunan sosial budaya dan Penguatan tata kelola kelembagaan Pemerintah yang berbasis profesional dan akuntabel Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2011 dengan target pencapaian kinerja pembangunan daerah harus mengacu pada indikator makro pembangunan yang diimplementasikan dari program pembangunan dan sumber daya keuangan yang direpresentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan sumber keuangan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah. Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan


II - 1

daerah, sedangkan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yaitu selisih antara pendapatan dan belanja, yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Perkembangan APBK selama kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010, terus menunjukkan peningkatan seiring dengan semakin besarnya kebutuhan anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, kondisi tersebut terjadi karena mulai Tahun 2008 Kabupaten Pidie Jaya sudah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri serta sumber pendapatan lainnya. Gambaran lengkap perkembangan APBK Pidie Jaya Tahun 2007 sampai dengan 2010 disajikan dalam Tabel 2.1. Tabel 2.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya Tahun 2007 - 2010 Tahun

Volume APBK Pertumbuhan Keterangan (Rupiah) (%) 2007 9.850.000.000 Hibah 2008 190.492.797.645 1.833,94 2009 301.894.955.585 58,48 2010 312.031.521.590 3,36 Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pidie Jaya (diolah)

Grafik 2.1 Perkembangan APBK Pidie Jaya Tahun 2007-2009 350.000.000.000 301.894.955.585312.031.521.590

300.000.000.000 250.000.000.000 200.000.000.000

190.492.797.645

150.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 0

9.850.000.000

2007

2008

2009

2010

Berdasarkan table dan grafik diatas menunjukkan Target perkembangan APBK Pidie Jaya pada tahun 2008 mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar 58.48 persen dan hanya meningkat 3.36 persen pada tahun 2009. Namun perkembangan APBK Pidie Jaya berdasarkan RPJMD rata-rata berkisar antara 3-8 % setiap tahunnya, kondisi ini diharapkan pada akhir masa lima tahun pemerintahan dapat menembus angka diatas 500 milyar.


II - 2

Adapun capaian kinerja indikator makro pembangunan daerah dari tahun 2008 sampai tahun 2009, bila dilihat dari sector pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan dari 9,10 persen menjadi 10,12 persen dibawah target kinerja yang ditetapkan sebesar 10,74 persen. Untuk laju inflasi mengalami penurunan dari 7,70 persen pada Tahun 2008 menjadi 2,79 persen pada tahun 2009, meskipun kondisi tersebut berkisar 3-6 dari target RPJMD Kabupaten Pidie Jaya 2009-2014. Bila kita melihat dari perkembangan dan kondisi Keuangan Negara pada tahun 2009 banyak dipengaruhi oleh dampak krisis ekonomi global. Sampai dengan 31 Desember 2009, realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2009 adalah Rp 866,8 triliun (16,3 persen PDB) atau turun sebesar Rp 114,8 triliun dibandingkan dengan realisasi di tahun 2008. Penurunan tersebut didorong oleh menurunnya penerimaan perpajakan dari sebesar Rp 658,7 triliun di tahun 2008 menjadi sebesar Rp 641,2 triliun (12 persen PDB) di tahun 2009. Penurunan juga terjadi pada penerimaan bukan pajak, yang turun sebesar Rp 96,1 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp 320,6 triliun (6,5 persen PDB) di tahun 2008 menjadi Rp 224,5 triliun (4,2 persen PDB) di tahun 2009. Penurunan pendapatan negara dan hibah pada tahun 2009 disebabkan antara lain oleh adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dan lebih rendahnya realisasi harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga 31 Desember 2009 mencapai Rp 954,0 triliun (17,9 persen terhadap PDB) atau turun sebesar Rp 31,7 triliun bila dibandingkan dengan realisasi APBN Tahun 2008. Penurunan tersebut terutama didorong oleh turunnya belanja penerimaan pusat, dari sebelumnya Rp 693,4 triliun (14,0 persen PDB) di tahun 2008 menjadi Rp 645,4 triliun (12,1 persen PDB) di tahun 2009. Sementara itu, belanja ke daerah mengalami peningkatan dari Rp 293,4 (6,9 persen PDB) di tahun 2008 menjadi Rp 308,6 triliun (5,8 persen PDB) di tahun 2009. Proses kondisi keuangan Negara dan Realisasinya memberikan dampak terhadap pertumbuhan pembangunan daerah, hal itu dapat dilihat dari laju PDRB berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Untuk harga berlaku pertumbuhan indikator makro pembangunan daerah menunjukkan peningkatan dari tahun 2008 berkisar 977,12 menjadi 982,34 pada kondisi yang dicapai 2009 (dalam Jutaan) dan berdasarkan harga konstan juga mengalami pertumbuhan yaitu dari 564,75 pada tahun 2008 menjadi 577,12 pada kondisi yang dicapai pada tahun 2009 (dalam jutaan), sedangkan PDRB perkapita mengalami peningkatan menjadi rata-rata 8,52 persen pada tahun 2009 dengan indek ketimpangan sebesar 8,82 persen dibandingkan pada tahun 2008 yang hanya 7,05 persen dengan indek ketimpangan sebesar 1,23 persen. Pertumbuhan perekonomian Aceh pada tahun 2009 secara keseluruhan (termasuk migas) mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,58% terhadap tahun 2008. Penyebab utama pertumbuhan negatif (kontraksi) tersebut adalah akibat semakin menurunnya nilai perolehan yang berasal dari subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang tumbuh -49,24%, serta dari subsektor industri pengolahan yang tumbuh 6,06%. Peranan sektor minyak dan gas bumi masih dominan terhadap pembentukan RKPK Pidie Jaya Tahun 2011

II - 3

PDRB Aceh, sehingga perubahannya berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Adapun nilai PDRB Aceh pada tahun 2009 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 adalah sebesar 32,18 trilyun rupiah, sedangkan Atas Dasar Harga Berlaku adalah sebesar 70,76 trilyun rupiah. PDRB Aceh tanpa migas pada tahun 2009 justru tetap tumbuh positif sebesar 3,92 % lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang tumbuh hanya sebesar 1,88 %. Bila dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk dimana pada tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya sebesar 141.949 jiwa meningkat menjadi 142.811 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,61 persen sedangkan jumlah KK juga mengalami penambahan sebesar 0.84 persen dari tahun 2008 yang hanya berjumlah 36.756 KK menjadi 37.527 KK pada tahun 2009. Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk didalam RPJM ditargetkan sekitar 1.21 persen pada akhir 2014, namun pada tahun 2008 laju penduduk bertambah dari tahun lalu sekitar 0.78 persen dan pada tahun 2009 sekitar 0.60 persen. Untuk persentase penduduk yang dibawah garis kemiskinan pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin Pidie Jaya sebesar 35 %. Hal ini membuat pemerintah daerah terus meningkatkan penanganan terhadap kasus tersebut. Pada tahun 2008 terjadi penurunan menjadi 32,34 persen dan 28,23 persen pada tahun 2009. Jika dilihat dari target yang ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun 2014 angka kemiskinan menurun hingga menjadi 17,32 Persen meskipun itu masih jauh dari target nasional antara 8-10 persen. Perkembangan pembangunan bila dilihat dari indikator pembangunan pendidikan terjadinya penurunan angka partisipasi kasar (APK) pada tahun 2009 persen dan menjadi 103,34 persen, dimana pada tahun 2008 sebesar 107,30 persen pada jenjang sekolah dasar (SD) dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 116,20 persen, pada jenjang SMP APK tahun 2008 sebesar 87,75 persen meningkat menjadi 88,67 persen dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 96,10 persen. Perkembangan Indikator pembangunan pendidikan pada tingkat SMA, besaran APK pada tahun 2008 adalah 81,87 persen dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 82,89 persen dengan target RPJMD tahun 2014 sebesar 88,23 persen. Sedangkan angka partisipasi murni (APM) pada tingkat SD pada tahun 2008 sebesar 93,75 persen meningkat menjadi 94,83 persen dengan target RPJMD hingga tahun 2014 sebesar 98,75 persen. Untuk tingkat SMP mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 83,47 persen yang tahun sebelumnya sebesar 82,35 persen dengan target RPJMD hingga tahun 2014 sebesar 87,82. Namun untuk tingkat SMA pada tahun 2008 sebesar 78,63 persen dan meningkat menjadi 79,89 persen pada tahun 2009 dengan target RPJMD sebesar 88,23 pada tahun 2014. Bila dilihat dari lamanya waktu sekolah pada sekolah dasar yang idealnya ratarata lama sekolah adalah 6 tahun, pada jenjang SMP rata-rata lama sekolah idealnya 3 tahun dan demikian juga pada jenjang SMA. Secara keseluruhan lama sekolah untuk pendidikan dasar dan menengah adalah 12 tahun. Berdasarkan target yang ingin dicapai RKPK Pidie Jaya Tahun 2011

II - 4

pada RPJMD hingga tahun 2014 adalah 12,23. Jika dilihat dari kondisi tahun 2008 menunjukkan angka rata-rata lama sekolah adalah 13,24 dan terjadi penurunan pada kondisi tahun 2009 menjadi 13,02 tahun. Di samping indikator APK dan APM pada indikator pendidikan, yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah adalah peningkatan angka melek huruf dalam rangka penuntasan angka buta huruf. Tingkat ketercapaian Kabupaten Pidie Jaya yang ditargetkan pada tahun 2014 sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJM adalah sebesar 99,32 persen. Sedangkan kondisi yang telah dicapai pada tahun 2008 sebesar 94,20 berdasarkan data IPM Kabupaten Pidie Jaya dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi sebesar 92,82 persen. Perkembangan pembangunan dari indikator makro sektor kesehatan menunjukkan bahwa angka kelangsungan hidup bayi pada saat melahirkan dan paska melahirkan pada tahun 2008 berkisar 85,30 persen dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 86,88 persen dengan target keberhasilan pada akhir tahun 2014 berdasarkan RPJMD adalah 90,75 Persen. Sedangkan angka harapan hidup berdasarkan IPM Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2008 adalah 69,02 tahun dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 69,12 tahun sedangkan target RPJMD sampai tahun 2014 adalah 69,62 tahun. Dari sektor ketenagakerjaan, indikator kinerja makro pembangunan dapat dilihat dari angka partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2008 angka partisipasi angkatan kerja mencapai 93,88 persen sedangkan pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 95,26 persen dengan target RPJMD hingga tahun 2014 adalah 98,12 persen. Untuk angka tingkat pengangguran terutama pengangguran terbuka di Kabupaten Pidie Jaya pada 2008 sebesar 9,12 persen dan mengalami pengurangan menjadi 9,09 persen dengan target RPJMD diharapkan dapat tercapai angka tingkat pengangguran sebesar 8,25 persen. Pencapaian kinerja indikator makro pada sektor pembangunan yang responsive gender, menunjukkan angka partisipasi dan keterlibatan perempuan pada lembaga pemerintah terutama dalam jabatan struktural. Untuk kondisi tahun 2008 persentase jumlah perempuan dilembaga pemerintah sebesar 21,18 persen dan kondisi tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi 30,00 persen. Berdasarkan target RPJMD, keterlibatan kaum perempuan nantinya dapat mencapai 40,00 persen pada tahun 2014. Angka ini telah menunjukkan bahwa eksistensi perempuan di lembaga pemerintah telah mencapai angka yang memadai. Kondisi ini terjadi disebabkan antara lain masih kurangnya pemahaman tentang gender di lembaga pemerintahan. Secara lengkap tentang capaian kinerja pada tahun 2009 dan target yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten Pidie Jaya hingga Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut: Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah


II - 5

Kabupaten Pidie Jaya

No

Indikator

Kondisi Tahun 2008 *)

Target Kondisi Tahun 2009

Kondisi yang dicapai Tahun 2009 **)

Tingkat Pencapaian Terhadap Target RPJM 2014

1

Pertumbuhan PDRB (%)

9.10

10.74

10.12

12.23

2

Laju Inflasi (%)

7.70

4.25

2.79

3-6

3

PDRB Harga Berlaku (Jutaan)

977.12

986.89

982.34

1,446.14

4

PDRB Harga Konstan (Jutaan)

564.75

576.05

577.12

892.31

5

PDRB Perkapita

7.05

8.34

8.52

12.32

6

Indeks Gini

5.57

7.00

7.08

8.12

7

Pemerataan Pendapatan

8

Indek Ketimpangan regional

1.23

1.07

0.82

0.64

9

Jumlah Penduduk (jiwa)

141,949

143,242

142,811

150,466

10

Jumlah Penduduk (KK)

36,756

37,527

37,064

39,880

11

Persentase Penduduk dibawah garis kemiskinan

32.34

28.55

28.23

17.32

12

Laju pertumbuhan penduduk/LPP (%)

0.78

0.65

0.60

1.21

13

Angka Partisipasi Murni (APM) 93.75 82.35 78.63

95.75 87.86 81.45

94.83 83.47 79.89

98.75 87.82 83.66

14

a. SD b. SMP c. SMA Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) a. SD b. SMP c. SMA

107.30 87.75 81.87

103.56 89.86 83.53

103.34 88.67 82.89

116.20 96.10 88.23

15

Angka melek huruf

94.20

95.50

94.82

99.32

16

Angka rata-rata lama sekolah

13.24

12.67

13.02

12.23

17

Angka kelangsungan hidup bayi (%)

85.30

86.15

86.88

90.75

18

Angka harapan hidup

69.02

69.15

69.12

69.62

19

Jumlah penyandang masalah social

20

Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

1.03

0.95

0.96

0.35

21

persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah

21.18

27.44

30.00

40.00

22

Angka partisipasi angkatan kerja

93.88

93.74

95.26

98.12

23

Tingkat pengangguran (%)

9.21

9.00

9.09

8.25

24

Angka Kematian Bayi (%)

14.70

13.85

14.12

9.25

*) Angka Perbaiki **) Angka Sementara

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun Lalu dan Realisasi RPJM


II - 6

Dalam pelaksanaan kepemerintahan tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah mampu merealisir secara maksimal seluruh target-target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2009, meskipun harus diakui bahwa masih terdapat program dan kegiatan yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan. Sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009, dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memperoleh alokasi anggaran sebagaimana termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009 sebesar Rp. 337.186.430.072,-. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2009 telah terealisasi sebesar Rp. 315.858.763.097- atau sebesar 93,67% dari target yang direncanakan. Sisa sebesar Rp. 21.327.666.975,- atau 6,33%. Hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan pencapaian kinerja atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan terlaksana oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tingkat capaian rata-rata 96,73% dari seluruh indikator kinerja kegiatan dan sasaran. Dari upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah berhasil merealisir target kinerja secara optimal. Gagalnya pelaksanaan sebagian kecil pekerjaan terutama disebabkan oleh terlambatnya pengesahan atas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dilaksanakan menjelang akhir tahun dan mengakibatkan pelaksanaan beberapa pekerjaan tidak dapat direalisasi sesuai dengan rencana. Namun demikian, untuk menghadapi kendala dan hambatan, telah dilakukan upaya minimalisasi secara sinergi dengan optimalisasi kekuatan dan peluang yang ada. Dari upaya ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah berhasil merealisir semua target kinerja secara optimal. Dalam pencapaian target keberhasilan program dan kegiatan harus mengacu kepada pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014 adalah :Mewujudkan Kabupaten Pidie Jaya Yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro-Rakyat ”. Sedangkan dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014 ditetapkan 5 (lima) Misi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, yaitu : 1. Membangun dan memperbaiki kredibilitas, kapasitas manajemen dan kinerja aparatur Pemerintah Daerah. 2. Mengaktualisasikan kembali potensi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dengan semangat kebersamaan. 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama masyarakat bekerja disektor perkebunan, pertanian dan nelayan.


II - 7

4. Menumbuhkan kembali nilai-nilai islamiah dan perumusan kebijakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 5. Memfasilitasi penyediaan modal usaha bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya selain dapat dilihat dari realisasi keuangan, juga dapat dilihat dari realisasi fisik. Keberhasilan tersebut merupakan representasi kinerja SKPK yang dituangkan dalam laporan kinerja pemerintah daerah dan laporan pertanggungjawaban bupati. Adapun keberhasilan pembangunan tahun 2009 berdasarkan target indikator kinerja dan sasaran dapat dilihat bahwa indikator masukan (input) terutama Sumber Daya Manusia (SDM) terealisir sesuai rencana, sedangkan penggunaan dana yang realisasinya sebesar 84,19%. Hai ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya diorientasikan pada efisiensi penggunaan anggaran sehingga dari upaya ini telah tersisa dana sebesar Rp. 21.327.666.975,- atau sebesar 6,33% dari total keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009. Dari penggunaan bahan baku (input) tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, merencanakan dapat menghasilkan sejumlah produk barang/jasa sebagai output (keluaran) dari pelaksanaan kegiatan tahun 2009. Sesuai data kinerja sebagaimana terekam dalam Formulir PKK terlampir, dapat diklasifikasikan tingkat pencapaian target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2009, dari 982 indikator kinerja keluaran, sebanyak 920 indikator kinerja keluaran mencapai keberhasilan ≥ 100,00%, dan 4 indikator kinerja keluaran mencapai keberhasilan 75.00% - 100,00%, 58 indikator kinerja keluaran mencapai keberhasilan - 50%. Sebaran nilai capaian kinerja output (keluaran).Sesuai dengan capaian kinerja indikator outputs tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009 direncanakan dapat memberikan hasil (outcomes) sebagai cerminan berfungsinya keluaran. Sebaran nilai capaian kinerja outcomes (Hasil) dapat diklasifikasikan dengan tingkat pencapaian target kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja hasil yang berhasil terealisir dengan baik (≥ 100,00%) adalah sebanyak 330 indikator kinerja hasil, dan 8 indikator kinerja hasil dapat terealisir berkisar antara 75.00% - 100,00%. b. Nilai capaian kinerja hasil sebanyak 4 indikator kinerja hasil dengan tingkat capaian kinerja antara 50,00% - 75,00%, dan 2 Indikator kinerja hasil dengan tingkat capaian kinerja antara 20,00% - 50,00%. c. Nilai capaian kinerja hasil yang tidak mampu teralisir sama sekali sebanyak 7 indikator kinerja hasil dengan tingkat capaian kinerja 00,00%. Data diatas memperlihatkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat direalisir sesuai target. Sedangkan yang tidak dapat direalisir dengan baik sebanyak 9 indikator kinerja hasil dengan tingkat capaian di bawah 50,00%. Nilai capaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang


II - 8

direncanakan dikali 100 % capaian kinerja sasaran yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah dapat merealisir target kinerja sasaran secara optimal. Dari 118 target sasaran yang direncanakan, 2 target sasaran yang realisasinya dibawah 50%. Sedangkan 115 lainnya dapat direalisir secara baik yakni ≥100%. Sasaran yang telah dicapai tersebut secara berurutan dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Sasaran dengan tingkat capaian kinerja ≥ 100 % adalah : Ketersediaan rancangan peraturan penataan kelembagaan perangkat daerah sebanyak 12 Rancangan Qanun Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi sebesar 3% Peningkatan penyebarluasan informasi tenaga kerja sebesar 20% Ketersediaan tenaga kerja terlatih keterampilan sebanyak 150 Orang Ketersediaan tenaga kerja terlatih keterampilan sebanyak 2 Angkatan Peningkatan penyebarluasan produk hasil kerajinan sebesar 20% Peningkatan kapasitas lembaga perkoperasian sebesar 5% Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi sebesar 5% Peningkatan peran masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 15% Peningkatan keterampilan petani dan pelaku agribisnis sebanyak 300 Orang Kelancaran distribusi produk hasil pertanian sebesar 75% Kelancaran pelaksanaan pengembangan desa kemandirian pangan sebesar 65% Peningkatan penyebaran informasi ketahanan pangan daerah sebesar 20% Peningkatan lumbung pangan daerah sebesar 5 % Peningkatan kompetensi pelaku usaha pertanian/perkebunan di Kecamatan sebesar 20% Peningkatan reboisasi hutan dan lahan sebesar 5% Peningkatan penyebaran informasi rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 10% Peningkatan kompetensi kelompok petani nelayan sebanyak 60 Orang Peningkatan sarana dan prasarana BBI/BBU sebesar 10% Peningkatan kemampuan pengembangan teknologi industri sebesar 5% Ketersediaan sarana pengelolaan persampahan sebanyak 1 Paket Ketersediaan data kajian dampak lingkungan sebanyak 1 Dokumen Peningkatan penyebaran informasi sadar lingkungan hidup sebesar 20% Peningkatan keasrian kota sebesar 15% Ketersediaan rencana detail tata ruang kawasan kota sebanyak 2 Dokumen Ketersediaan data materi dan muatan RTRWP Ketersediaan data pemetaan dan pemanfaatan ruang sebanyak 2 Dokumen Ketersediaan acuan perencanaan pembangunan jalan sebanyak 7 Dokumen Ketersediaan acuan pembangunan jembatan sebanyak 3 Dokumen RKPK Pidie Jaya Tahun 2011

II - 9

Peningkatan kualitas dan kuantitas jembatan sebanyak 7 Paket Peningkatan ketersediaan prasarana pengaman sungai sebanyak 7 Paket Ketersediaan acuan perencanaan pembangunan jaringan irigasi sebanyak 10 Dokumen Kelancaran pemanfaatan jaringan irigasi sebesar 70% Peningkatan sarana dan prasarana air minum sebesar 20% Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih sebesar 20% Kelancaran pelaksanaan Pengembangan Wilayah Transmigrasi sebesar 75% Ketersediaan acuan pelaksanaan transmigrasi sebanyak 1 Dokumen Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan sebesar 10% Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan sebesar 10% Peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran sebesar 10% Peningkatan ketersedian sarana dan prasarana lalu lintas sebesar 10% Peningkatan penyebaran informasi tertib lalu lintas sebesar 20% Kelancaran penyelenggaraan pendidikan wajib belajar sembilan tahun sebesar 75% Peningkatan mutu pendidikan sembilan tahun sebesar 5% Kelancaran penyelenggaraan pendidikan menengah sebesar 75% Peningkatan mutu pendidikan menengah sebesar 5% Kelancaran penyelenggaraan pendidikan dayah sebesar 75% Peningkatan mutu pendidikan dayah sebesar 5% Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Kelancaran pelaksanaan pendidikan daerah sebesar 75% Peningkatan penyebaran informasi bahaya narkoba sebesar 20% Peningkatan kompetensi atlet daerah sebesar 30% Kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga sebesar 75% Peningkatan penerapan nilai-nilai agama dan akhlak budi pekerti, etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari siswa sebesar 13% Peningkatan ketersediaan obat sebesar 20% Pemenuhan kebutuhan obat dan peralatan kesehatan sebesar 90% Peningkatan penyebaran informasi kesehatan masyarakat sebesar 15% Kelancaran pelayanan kesehatan jiwa sebesar 55% Peningkatan aksebilitas pelayanan kesehatan sebesar 15% Kelancaran penyebaran informasi sadar hidup sehat sebesar 80% Peningkatan kompetensi masyarakat pengembangan pola hidup sehat sebesar 8% Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari sebesar 20% Peningkatan sanitasi lingkungan tempat tinggal sebesar 5%


II - 10

Penurunan jumlah penderita penyakit DBD, Malaria dan Penyakit sejenisnya sebesar 5% Pelayanan Faksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat sebesar 5% Peningkatan angka kesembuhan penderita TBC sebesar 3% Ketersediaan data kasus dan penanggulangan wabah sebesar 100% Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga kesehatan sebesar 5% Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin sebesar 10% Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar sebanyak 4 Paket Pemenuhan bahan dan peralatan medis sebesar 35% Peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil ke tenaga kesehatan sebesar 25% Peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat dan partisipasi sosial masyarakat sebesar 20% Peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan sebesar 14% Peningkatan penyebarluasan informasi budaya daerah sebesar 18% Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata sebesar 3% Peningkatan kapasitas aparatur bidang kepariwisataan sebesar 5% Efektifitas pengurusan administrasi kependudukan sebesar 80% Peningkatan kapasitas dan kapabilitas peran ulama sebesar 5% Ketersediaan gampong percontohan pelaksanaan syariat Islam sebesar 100% Efektifitas penyebaran informasi daerah sebesar 80% Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 12% Kesesuaian tupoksi kelembagaan dengan kapasitas manajemen sebesar 100% Kelancaran pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebesar 65% Ketersediaan acuan arah pelaksanaan pembangunan daerah sebanyak 3 Dokumen Ketersediaan informasi pengembangan komoditi Pidie Jaya sebanyak 1 Buku Peningkatan kompetensi aparatur bidang ekonomi sebanyak 40 Orang Ketersediaan pedoman pembangunan bidang budaya dan pendidikan sebesar 80% Ketersediaan kerangka acuan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebesar 100% Peningkatan pelayanan perizinan usaha sebesar 20% Ketersediaan data pelaksanaan pembangunan daerah sebesar 100% Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sebesar 18% Ketersediaan media pertanggungjawaban kinerja pemerintah 'sebesar 100%


II - 11

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sebesar 35% Kelancaran pelayanan administrasi di tingkat Kemukiman/ Kelurahan/ gampong sebesar 80% Ketersediaan data potensi wilayah Kecamatan sebanyak 8 Dokumen Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan agama dan budaya daerah sebesar 20% Kelancaran pelaksanaan tugas legislatif sebesar 75% Ketersediaan acuan arah pembangunan daerah sebesar 100% Peningkatan koordinasi pembangunan daerah antara pemerintah dan masyarakat sebesar 20% Pengendalian keuangan daerah sebesar 100% Peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH sebesar 15% Peningkatan pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat Ketersediaan tapal batas wilayah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebesar 100% Peningkatan kapasitas dan kababilitas aparatur pemerintah sebesar 20% Pemenuhan ketersediaan tenaga pegawai negeri sipil daerah sebesar 80% Pemenuhan hak-hak pegawai sebesar 100% Peningkatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah sebesar 20% Efektifnya pelaksanaan pemilu 2009 sebesar 100% Kelancaran pelaksanaan Pemilu 2009 sebesar 85% Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi standar sebanyak 24 Unit Poskedes b. Sasaran dengan tingkat capaian kinerja berkisar antara 75.00% - 100,00% adalah : Peningkatan kualitas dan kuantitas ruas jalan sebanyak 15 Paket Peningkatan keterampilan peternak sebanyak 330 Orang Ketersediaan pedoman pelaksanaan investasi sebesar 75% c. Sasaran dengan tingkat capaian kinerja berkisar antara 50% - 75.00% adalah Peningkatan sarana dan prasarana peternakan sebesar 10%. d. Sasaran dengan tingkat capaian kinerja berkisar antara 20,00% ≤ 50% adalah Efektifitas pengembangan sentra produksi pertanian/ perkebunan sebesar 65%, dan Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana secara terpadu dan berkelanjutan sebesar 20% 2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak Mencermati berbagai perkembangan pembangunan, khususnya dalam upaya pencapaian Visi dan Misi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,


II - 12

diperlukan upaya optimal dari pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkannya. Upaya tersebut sangat penting dalam pencapaian target indikator makro pembangunan yang terus lebih baik. Untuk itu, pencapaian target pembangunan, tetap perlu dioptimalkan secara kolekstif dengan didukung oleh berbagai oleh seluruh sektor pembangunan. Berbagai upaya akan dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2011, dimana harapannya akan lebih fokus pada program maupun kegiatan yang telah direncanakan dan akan dicapai sesuai target dimaksud. Perkembangan Indikator Kabupaten Pidie Jaya sebagai refleksi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian Indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tiga komponen saja yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli, akan tetapi sesungguhnya dipengaruhi pula oleh semua bidang pembangunan, baik yang terkait secara langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupun yang dianggap sebagai penunjang. Disamping itu, keberhasilan pencapaian Indikator makro bukan sematamata ditentukan dari program maupun kegiatan yang dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten, akan tetapi juga dipengaruhi oleh semua program maupun kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh berbagai level pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,maupun Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Pidie Jaya dihasilkan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Pidie Jaya secara umum selama kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan 2010, yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu-isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011. Disamping itu, hal lain yang dijadikan sebagai dasar rujukan penentuan isu strategis adalah masalah terkini yang terjadi dalam skala nasional, skala provinsi, hasil Musrenbang Kabupaten Pidie Jaya tahun 2010 dan hasil forum Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tuntutan dan kebutuhan riil yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Disadari bahwa Kabupaten Pidie Jaya yang baru berumur dua tahun, tentu menghadapai permsalahan yang cukup kompleks. Sembilan permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten dalam dua tahun pertama ini yang terdiri atas: 1) Lambatnya pertumbuhan ekonomi. 2) Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam. 3) Lambannya pembangunan antar wilayah akibat belum tersedianya prasarana infrastruktur dasar masyarakat dan infrastruktur akses ke wilayah produksi. 4) Minimnya pendapatan asli daerah (PAD). 5) Terbatasnya anggaran pembangunan daerah. 6) Belum optimalnya kinerja aparatur. 7) Rendahnya peran serta umat beragama dalam aspek pembangunan daerah.


II - 13

8) Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 9) Menurunnya kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya kesembilan permasalahan tersebut memunculkan isu aktual pembangunan yang terumuskan dalam sembilan isu strategis pembangunan Kabupaten Pidie Jaya . Kesembilan isu strategis tersebut adalah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan prima Pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Revitalisasi pembangunan pertanian Jangkauan dan peningkatan kualitas mutu layanan pendidikan Layanan kesehatan masyarakat. Peningkatan peran ulama dalam aspek pembangunan daerah. Revitalisasi UMKM Daya saing pariwisata. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2011 merupakan Output dari proses perencanaan dengan meperhatikan berbagai permasalan dan isu strategis diatas, yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya. Perencanaan pembangunan pada hakikatnya merupakan pengerahan sumbersumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara berhasil guna dan berdaya guna. Adapun isu strategis dan masalah mendesak yang harus dilaksanakan pemerintah untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut: A. Bidang Ekonomi Ada beberapa permasalahan mendesak yang menjadi agenda untuk diprioritaskan penanganannya pada tahun 2011, diantaranya yang terpenting adalah masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran jika ketiga indikator tersebut dibandingkan dengan rata-rata nasional. Ketiga indikator makro tersebut berkaitan langsung terhadap gambaran aktifitas perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 3,25 persen, meskipun masih dibawah pertumbuhan provinsi sebesar 3,92 persen dan dibawah tingkat pertumbuhan nasional yaitu sebesar 4,50 persen. Disamping itu jika dilihat dari perkembangannya selama beberapa tahun terakhir (2006-2009), pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya Aceh menunjukan trend yang fluktuatif dimana tingkat resistensinya terhadap perkembangan yang kurang kondusif pada ekonomi global, namun masih tergolong labil akibat karena secara makro belum didukung oleh struktur ekonomi yang kuat. Perubahan harga jual komoditi migas dan produk pertanian dipasaran dalam negeri dan dunia sangat mempengaruhi nilai RKPK Pidie Jaya Tahun 2011

II - 14

sumbangan produk yang paling dominan dalam struktur PDRB Pidie Jaya tersebut. Hal ini disebabkan karena ekspor kedua sektor ini masih dalam bentuk bahan mentah (row Material), dengan kata lain sangat tergantung pada respon pasar global dan kondisi industri diluar negeri. Disamping itu, nilai tambah yang diperoleh dari hasil ekspor komoditi dimaksud juga masih sangat kecil. Isu strategis kedua adalah tingginya tingkat kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin di Pidie Jaya pada tahun 2008 sebesar 35 persen merupakan kondisi terbesar di Aceh yang rata rata hanya 21,80 persen sedangkan nasional adalah sebesar 14,15 persen. Disamping itu, dilihat dari penyebarannya penduduknya miskin, masih didaerah pedesaan. Hal ini mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dipedesaan. Oleh karena itu sasaran pembangunan pada tahun 2011 perlu difokuskan dipedesaan sesuai dengan kebutuhan ril masyarakat. Sedangkan faktor tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh faktor tingginya angka pengangguran yang merupakan isu strategis terutama tingkat pengangguran terbuka. Walaupun tingkat pengangguran terbuka di Pidie Jaya pada tahun 2009 mengalami penurunan yang disebabkan adanya program PNPM Pedesaan yang telah menampung pekerjaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, namun kondisi tersebut tergolong masih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Pidie Jaya mencapai 9,21 persen pada tahun 2008 atau masih diatas Provinsi yang hanya sebesar 7,87 persen. Dampak pembangunan terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang terjadi pada tahun 2009 di Pidie Jaya belum mampu menurunkan tingkat pengangguran sehingga setara dengan tingkat pengangguran nasional. Penyebabnya antara lain adalah lambannya pertumbuhan investasi terutama sektor industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja, disamping belum berkembangnya sektor dunia usaha lainnya. B. Bidang Sarana Dan Prasarana Permasalahan yang dihadapi oleh sektor perhubungan saat ini adalah masih minimnya fasilitas penunjang moda angkutan jalan raya, seperti masih kurangnya rambu lalu lintas dan marka jalan yang terpasang, serta halte-halte tempat tuggu penumpang dan berhentinya kendaraan sebagai sarana penertiban dan kenyamanan pelayanan. Untuk sektor informasi, Telekomunikasi dan telematika, permasalahan yang dirasakan adalah terbatas perluasan dan pemerataan aksesibilitas masyarakat akan informasi, sarana informasi dan komunikasi, terutama untuk masyarakat yang berada pada daerah yang masih terisolir. Permasalahan lingkungan hidup di Pidie Jaya saat ini telah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh beberapa hal seperti illegal loging, eksploitasi galian C yang berlebihan, perusakan terumbu karang dan perusakan lahan mangrove. Hal ini telah


II - 15

berdampak terhadap beberapa kasus bencana yang menimpa, seperti banjir bandang, abrasi dinding sungai dan pesisir pantai. C. Bidang Sumberdaya Manusia Dan Keistimewaan Isu stategis dan mendesak yang menjadi agenda untuk diprioritaskan penanganannya pada tahun 2011, diantaranya yang terpenting adalah permasalahan pada sektor pembangunan pendidikan di Pidie Jaya yang meliputi tentang pemerataan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama dari sisi pemanfaatan sumber daya yang belum efektif serta masih minimnya fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana. Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa akses masyarakat di Pidie Jaya terhadap lembaga pendidikan pada berbagai tingkatan sudah cukup baik, namun permasalahan mutu yang masih rendah mutu layanan sehingga kualitas pendiudikan hasil lulusan belum dapat diandalkan, hal ini menjadi persoalan pokok yang mesti segera dibenahi. Langkah utama pembenahanan sebagai mana amanah undang-undang adalah memberi kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat yang diwujudkan melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun. Hal ini dimungkinkan dengan adanya penyebaran lembaga pendidikan dasar dan juga tenaga pengajar dalam jumlah yang cukup banyak hingga ke daerah-daerah terpencil. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam peningkatan akses layanan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Disamping fasilitas yang memadai, guru dipandang sebagai pendukung utama yang mutlak diperlukan dalam proses belajar mengajar. Ketersediaan guru di Aceh sudah sangat memadai, bahkan rasionya telah melebihi rasio nasional. Pada tingkat SD/MI rasio guru per siswa mencapai 1:8, pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA 1:9, serta SMK 1:6. Rasio guru yang cukup baik ternyata tidak bisa menjamin bahwa mutu pendidikan semakin baik, karena persentase guru yang dapat dikatakan layak mengajar (berpendidikan S1/D4) masih sangat rendah, dimana; pada tingkat SD hanya 22%, pada tingkat SMP/MTs mencapai 72,42%, dan pada tingkat SMA/MA/SMK mencapai 81,59%. Permasalahan yang dihadapi guru sebenarnya tidak hanya pada kualifikasi, tetapi juga masalah penyebaran yang tidak merata serta ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan. Pada umumnya guru-guru lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan daerah-daerah dengan akses yang mudah, sementara di daerah-daerah terpencil masih belum terpenuhi. Permasalahn Pengelolaan sistem pendidikan di Pidie Jaya belum berjalan secara efektif, hal itu dapat dilihat dari tidak efisiensi pengelola pendidikan, terutama masih banyak kepala sekolah yang beum memiliki kapasitas dan profesionalisme yang memadai. Penempatan Kepala Sekolah seringkali menjadi masalah karena tidak berasal dari orang-orang yang memang telah memenuhi kualifikasi untuk itu. Disamping itu, maraknya guru berkualifikasi yang berpindah menjadi tenaga administratif di


II - 16

Pemerintahan, sehingga pemenuhan kebutuhan kepala sekolah yang layak menjadi terhambat. Sedangkan hal yang cukup merisaukan dunia pendidikan Pidie Jaya Khususnya dan Aceh Umumnya adalah penerapan pendidikan bernuansa Islami atau pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai keislaman, hingga saat ini masih terus menjadi perdebatan yang sifatnya konstruktif di berbagai kalangan, terutama para stakeholders pendidikan. Belum selesainya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang bernuansa Islami sehingga menjadi kendala karena tidak adanya indikator yang dapat dipakai untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pendidikan yang Islami yang efektif diterapkan. Untuk sektor kesehatan ada beberapa permasalahan dan isu strategis program prioritas pembangunan yang harus diakomodir melalui National Summit 2009 tercamtum 4 program pokok prioritas yaitu : 1). Peningkatan pelayanan kesehatan untuk dengan pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat terutama terhadap keluarga miskin atau kelompok rentan berbagai macam penyakit serta akibat ikutannya, pemerintah mengambil tangggungjawab dalam pelayanan kesehatan keluarga miskin. Pemerintah telah secara tegas menetapkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mempunyai arti penting karena 3 ( tiga ) alasan pokok : (1) Menjamin terpenuhinya keadilan sosial bagi masyarakat miskin sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin mutlak mengingat kematian bayi dan kematian balita 3 kali atau 5 kali lebih tinggi dibanding keluarga tidak miskin; (2) Untuk kepentingan menjaga keutuhan integrasi bangsa dengan meningkatkan upaya pembangunan kesehatan di daerah miskin dan mengalang kebersamaan dalam memenuhi komitmen global; (2) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (produktivitas) akan baik bila pola laku sehat dan kesehatan masyarakat terjamin, dengan demikian upaya mengatasi kemiskinan juga akan mempengaruhi. Untuk menumbuhkan layanan kesehatan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat, maka untuk Tahun 2010 Pemerintah Aceh memprioritaskan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), untuk masyarakat Aceh khususnya masyarakat miskin. 2). Peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Mempercepat Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGs) 3). Pengendalian Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana. Pengendalian penyakit dan berbagai akibat yang ditimbulkan bencana maka pembentukan tim penanggulangan bencana (brikade siaga bencana) harus dilakukan untuk pertolongan para korban. Dalam kondisi seperti ini terjadi peningkatan penyakit seperti diare, infeksi paru, campak dan kasus malaria. 4). Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan dan Kualitas Tenaga Kesehatan, Terutama di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) secara berkesinambungan. Selama ini tenaga kesehatan yang berkualitas lebih


II - 17

suka berada di ibukota Privinsi atau ibukota kabupaten Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan cenderung dilayani oleh beberapa tenaga kesehatan, sehingga pelayanan sangat tidak maksimal. Pelaksanaan syari’at Islam di Pidie Jaya selama ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan masih kurangnya kesiapan tenaga pelaksana, serta belum memadainya perangkat hukum/qanun sebagai pedoman dalam menjalankan pelaksanaan syari’at Islam. Disamping itu pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang syari’at Islam tidak sama terutama dari sudut heterogenitas dan tingkat daya nalar yang berbeda sehingga perlu waktu untuk menselaraskannya. Pelaksanaan Syariat islam di Aceh masih menghadapi beberapa isu penting, diantaranya; masih adanya anggapan dikalangan masyarakat dan komponen lainnya, bahwa pelakasanan syari’at Islam adalah urusan Dinas Syari’at Islam saja; masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat dan peserta didik yang tercermin dari rendahnya kemampuan membaca Al-Qur’an dan dangkalnya pemahaman dan pengamalan agama. Hal ini dapat terlihat dari tingginya angka kejadian penyalahgunaan narkoba, pornografi, perjudian, khamar serta merebaknya kenakalan remaja. Dalam bidang Kesejahteraan sosial, tujuan pembangunan yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Artinya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para pengguna pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok kurang beruntung, seperti: fakir miskin, anak-anak dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, pekerja migran, orang dengan kemampuan berbeda, serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab. Masalah kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan yang dihadapi Pemerintah Pidie Jaya, akan tetapi sudah menjadi persoalan Bangsa Indonesia dan negara-negara lain. Permasalahan kemiskinan yang dihadapi, disebabkan oleh ekses negatif pembangunan dan konflik sosial yang berkepanjangan, juga disebabkan oleh faktor bencana alam yang sering terjadi. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi dan mengurangi populasi fakir miskin/keluarga miskin. Penanganan masalah kemiskinan tidak hanya semata-mata hanya menitikberatkan pada faktor ekonomi, tapi lebih menitikberatkan pada faktor keberfungsian sosial fakir miskin/keluarga miskin. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan keberfungsian sosial para PMKS membutuhkan waktu yang relatif, biaya dan tenaga dari para pemberi pelayanan sosial. .


II - 18

Permasalahan sosial lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah masalah partisipasi perempuan dalam pembangunan yang masih belum optimal. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf pendidikan bagi perempuan dan pemberdayaannya di semua sektor sehingga diskriminasi antara laki-laki dan perempuan tidak merupakan isu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Dengan demikian angka indeks pembangunan gender dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Di dalam pemantapan idiologi kebangsaan, politik pemerintah, keamanan politik, politik kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundangundangan, pemerintah Aceh mempunyai masalah dan isu strategis, diantaranya yaitu belum meningkatnya peran partai politik di daerah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan relatif mengurtamakan kepentingan kelompok dan atau pribadi; belum berkembangnya budaya politik di daerah yang demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia di daerah; belum optimalnya kapasitas manajemen kesiagaan dan teknis operasional penanggulangan bencana di daerah dan rendahnya kemampuan SDM satlinmas dalam menghadapi bencana; belum optimalnya koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait di Kabupaten dalam penanganan bencana. Di sektor pembangunan adat istiadat sebagai usaha pengembalian marwah dan harkat pemerintah, ada beberapa masalah dan isu strategis, diantaranya yaitu: belum terbangunnya koordinasi yang baik antar SKPK, dengan elemen, dan komponen pemerintah lainnya dalam penegakan Hukum Adat, pelestarian nilai-nilai; Minimnya penyediaan anggaran sehingga program yang telah direncanakan sulit dikerjakan; kurangnya SDM perangkat Gampong dan Mukim, kurangnya pemahaman mengenai tugas dan wewenang Geuchik/mukim dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas; terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan Adat dan Adat Istiadat. Permasalahan disektor budaya dan kepariwisataan yaitu belum tertatanya objekobjek wisata baik alam, agro, budaya maupun minat khusus; kurangnya penyelenggaraan event promosi yang bertaraf nasional; rendahnya kemampuan SDM dalam pengelolaan keragaman budaya, asset budaya dan apresiasi seni budaya; lemahnya khasanah seni tradisional, sastra budaya, dan besarnya operasional pemeliharaan/renovasi asset peninggalan sejarah budaya; masih rendahnya Optimalisasi pemanfaatan asset budaya daerah; belum tertatanya situs budaya dan pengumpulan kembali naskah kuno serta karya seni dan produk tradisional; belum optimalnya pemanfaatan objek-objek wisata daerah sesaran kunjungan; rendahnya kualitas SDM mengenai usaha perjalanan pariwisata dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan pariwisata di setiap daerah tujuan pariwisata, serta fasilitas pelayanan umum di objek wisata. Permasalahan yang dihadapi khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yaitu : rendahnya kualitas SDM penyelenggaraan pemerintah; rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, yang diakibatkan dari rendahnya keteladanan dan kurangnya profesionalitas aparatur


II - 19

pemerintah; kurang efektifnya struktur pemerintahan daerah; ketidakjelasan pembagian kewenangan antar SKPK sehingga dalam kenyataannya terjadi tarik menarik kewenangan; belum Lengkapnya data kependudukan dan Catatan Sipil; belum adanya lembaga diklat dalam penyediaan aparatur yang professional, yang mengakibatkan rendahnya pelayanan publik; tidak berfungsinya sistem penempatan dan jenjang karir aparatur sebagaimana yang diharapkan.


II - 20

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Perekonomian merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah tersebut. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah. Stabilitas ekonomi makro adalah salah satu prasyarat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable growth). Upaya-upaya untuk menjamin stabilitas ekonomi makro dilakukan melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul baik dari dalam maupun dari luar daerah. 3.1.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010 Pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2008 bila dilihat dari struktur ekonomi tidak mengalami perubahan yang berarti. Meskipun demikian sektor pertanian sangat mendomonasi pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya . Kondisi ini menunjukkan bahwa sebahagian besar aktivitas ekonomi di Kabupaten Pidie Jaya dimotori oleh kegiatan sektor pertanian. Dalam perhitungan PDRB keseluruhan sektor ekonomi ada Sembilan sektor, hanya dua sektor yang paling besar memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yaitu pertanian dan jasa. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya menjadi 3,25 persen. Untuk tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya diproyeksikan sekitar 3,75 persen. Namun meskipun secara keseluruhan mengalami peningkatan, ada beberapa sektor yang pertumbuhannya terjadi kelambatan seperti sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2008 hanya 0,64 dan diprediksikan tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 0,78 persen, pada sektor industri pengolahan diasumsikan akan terus melambat menjadi 0,25 persen pada tahun 2009 dibandingkan pada tahun 2008 sebesar 0, 30 persen. sektor listrik dan air minum yang hanya tumbuh sebesar 0,12 persen, uraian kondisi diatas dapat dilihat pada table 3.1. Sedangkan pada table 3.2 menunjukkan Sektor pertanian memberikan peranan yang cukup tinggi sebesar 65,80 persen terhadap PDRB tahun 2008 dan diprediksi mengalami peningkatan mencapai 65,83 persen pada tahun 2009. Hal ini berarti bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam memberikan kontribusinya pada PDRB Kabupaten Pidie Jaya. Untuk sektor jasa-jasa pada tahun 2008 memberikan peranan kontribusi sebesar 12,64 persen dan diprediksikan mengalami penurunan sebesar 12,52


III - 1

persen pada tahun 2009, itu terjadi akibat ada beberapa sektor jasa yang mendapat respon negatif karena pemenuhan sektor primer. Sektor perhotelan, perdagangan dan restoran merupakan sektor unggulan ketiga dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya memiliki peranan yang relatif stabil sekitar pada posisi 7,75 persen pada tahun 2008 dan mengalami peningkatan sebesar 0,01 persen atau 7,76 persen pada tahun 2009. Secara umum pertumbuhan ditargetkan mengalami peningkatan, hal ini dapat terus ditingkatkan dengan didukung dengan peningkatan berbagai infrastruktur dasar pendukung pertumbuhan PDRB terutama pada sektor pertanian sebagai sektor unggulan. Sektor industri pengolahan, memberikan peranannya dalam pembentukan PDRB sebesar 4,05 persen pada tahun 2008, kemudian diprediksikan untuk tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 4,08 persen atau diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen. Untuk sektor bangunan/konstruksi memberikan peranan yang relatif sama berkisar 3,32 persen pada tahun 2008 dan diprediksikan mengalami peningkatan menjadi 3,35 persen pada tahun 2009. Sedangkan untuk sektor pengangkutan komunikasi pada tahun 2008 sebesar 3,81 persen dan diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi 3,82 persen atau mengalami peningakatan sebesar 0,01 persen. Namun jika dilihat secara keseluruhan seluruh sektor mengalami kenaikan kecuali sektor jasa dan rata-rata kenaikan hanya berkisar 0,02 persen Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Pidie Jaya 2007-2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007

Tahun 2008*)

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik dan Air Minum Bangunan/Konstruksi Perdagangan,hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

2,85

3,87

4,11

6,13

0,64

0,78

1,17 1,91 5,03

0,30 0,12 0,54

0,25 0,23 1,12

2,87

2,75

2,93

2,27

1,76

1,82

5,81

5,20

5,20

3,11

2,74

2,81

PDRB Pidie Jaya

2,91

3,25

3,75

Sektor

2009**)

*) Angka diperbaiki **) Angka Sementara


III - 2

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel 3.2 Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor, Tahun 2007-2009 Tahun Sektor 2007 2008*) 2009**) Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik dan Air Minum Bangunan/Konstruksi Perdagangan,hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

65,42

65,80

0,73

0,72

4,18 0,23 3,42

4,05 0,22 3,32

7,75

7,75

3,85

3,81

1,59

1,69

12,82

12,64

PDRB Pidie Jaya

100

100

65,83 0,71 4,08 0,23 3,35 7,76 3,82 1,70 12,52 100

*) Angka diperbaiki **) Angka Sementara

Pembangunan daerah pada umumnya difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui upaya memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada dalam masyarakat dengan prioritas pada sektor unggulan daerah. Tujuan dari upaya tersebut adalah terciptanya roda perekonomian masyarakat yang pada akhirnya akan tercipta peningkatan produksi barang dan jasa. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro, antara lain nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi, struktur dan laju pertumbuhan, distribusi pendapatan dan sebagainya. Semua indikator makro tersebut terhimpun dan dapat dianalisa melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam periode tertentu. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) akumulasi modal, (2) pertumbuhan penduduk, dan (3) kemajuan teknologi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pada pencapaian pada periode sebelumnya. Perkembangan ekonomi berdasarkan sektoral menunjukkan sektor peranian berperan penting dalam pembentukan PDRB sebesar 60 persen lebih. Kontribusi masing-masing subsektor terhadap pembentukan PDRB sektor pertanian adalah, subsector tanaman bahan makan member kontribusi sebesar 27,77 persen pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 subsektor ini memberikan kontribusi sebesar 27,82 persen,


III - 3

pada subsektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 9,85 persen tahun 2008 dan tahun 2009 menjadi 9,93 persen, sedangkan pada tahun 2008 untuk tanaman perkebunan kontribusinya sebesar 6,63 persen sedangkan pada tahun 2009 menjadi 6,66 persen. Untuk lebih jelasnya kontribusi masing-masing subsektor dapat dilihat pada gambar berikut; Grafik 3.1 Peranan Subsektor Pertanian Terhadap Total PDRB Kabupaten Pidie Jaya Perikanan

30 25

Kehutanan

20

Peternakan dan hasil-hasilnya

15 10

Tanaman Perkebunan

5 0 Tahun 2007

Tahun 2008

Tanaman bahan makanan

tahun 2009 *)

*) angka sementara Tabel 3.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2008 (Juta Rupiah) Lapangan Usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan/Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa

2006

2007

2008

521.928,17 5.796,85 34,670,72 1.912,47 26.899,29 60.204,83 31.359,33 12.317,36

585.955,07 6.578,25 37.450,38 2.081,63 30.591,06 69.456,68 34.442,26 14.280,57

642.944,99 7.047,31 39.541,91 2.140,23 32.442,93 75.690,65 37.264,90 16.536,82

106.437,89

114.814,46

123.514,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2008

*) Angka diperbaiki

Berdasarkan harga berlaku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Jaya tahun 2006-2008 sebagaimana tertera pada table 3.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2006 berdasarkan lapangan usaha, pertanian mengalami peningkatan sebesar 12,27 persen pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 juga terjadi peningkatan meski hanya sebesar 9,73 persen. Untuk lapangan usaha pertambangan dan penggalian pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 13,48 persen dari tahun sebelumnnya dan


III - 4

tahun 2008 hanya meningkat sebesar 7,13 persen, pada lapangan usaha industri pengolahan mengalami peningkatan sebesar 8,02 persen dibandingkan pada tahun 2006 dan pada tahun 2008 meningkat hanya sebesar 5,58 persen. Pada lapangan usaha listrik dan air bersih terjadi peningkatan mencapai 8,85 pada tahun 2007 dan 2,82 persen pada tahun 2008. Bila dilihat dari lapangan usaha bangunan/konstruksi pada tahun 2007 meningkat sebesar 13,72 persen dan untuk tahun 2008 hanya 6,05 persen kenaikannya. Pada usaha perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan sebesar 15,37 persen dan pada tahun 2008 hanya 8,98 persen, pada usaha pengangkutan dan komunikasi, pada tahun 2007 meningkat sebesar 9,83 persen dan pada tahun 2008 meningkat hanya 8,20 persen. Usaha yang paling tinggi terjadi peningkatan pada tahun 2007 adalah pada usaha keuangan, sewa dan jasa perusahaan hingga mencapai 15,94 persen dan untuk tahun 2008 terus meningkat sekitar 15,80 persen. Untuk usaha jasajasa pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 7,87 persen dan pada tahun 2008 mencapai 7,58 persen. Secara keseluruhan sebagaimana pada table 3.3 menunjukkan seluruh lapangan usaha menagalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2007 dan mengalami penurunan peningkatan pada tahun 2008. Tabel 3.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006-2008 (Juta Rupiah) Lapangan Usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan/Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

2006

2007

2008*)

332,663.31 3,547.28 23,953.39 1,181.39 15,208.82 38,924.10 18,937.20 6,253.41

342,131.07 3,764.57 24,234.57 1,203.94 15,973.73 40,042.60 19,366.66 6,616.67

355,377.11 3,788.78 24,307.27 1,205.42 16,059.23 41,143.44 19,708.29 6,960.73

90,814.86

93,638.28

96,203.46


*) Angka diperbaiki

Berdasarkan table 3.4 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan pada lapangan usaha peningkatan tertinggi pada tahun 2007 terjadi pada usaha pertambangan dan penggalian sebesar 6,13 persen dan pada tahun 2008 meningkat hanya 0,64 persen, pada usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami peningkatan yang cukup bagus pada tahun 2007 sebesar 5,81 persen dan pada tahun 2008 hanya sebesar 5,20 persen. Untuk usaha bangunan/konstruksi pada tahun 2007 meningkat hingga mencapai 5,03 persen, namun pada tahun 2008 usaha tersebut mengalami peningkatan yang cukup relatif rendah yang hanya 0.54 persen. RKPK Pidie Jaya Tahun 2011

III - 5

Suatu hal yang perlu perhatian kita bersama bahwa pada sektor pertanian yang merupakan usaha prioritas masyarakat hanya memberikan kontribusi sebesar 2.85 persen peningkatannya pada tahun 2007, namun usaha ini mengalami peningkatan kontribusinya pada tahun 2008 menjadi 3.87 persen. Sedangkan usaha-usaha lainnya manyoritasnya mengalami penurunan pada tahun 2008. Hal itu dapat dilihat dari usaha perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2007 mengalami peningkatan 2.87 persen dan pada tahun 2008 hanya meningkat sebesar 2,75 persen. Pada usaha jasa-jasa dari 3,11 persen pada tahun 2007 dan mengalami penurunan peningkatan menjadi 2,74 persen. Secara keseluruhan tingkat pertumbuhan pendapatan regional atas dasar harga berlaku Kabupaten Pidie Jaya mulai tahun 2006 hingga tahun 2008 mengalami penurunan sedangkan bila dilihat dari atas dasar harga konstan menalami penumbuhan yang terus meningkat hal itu dapat dilihat dari table 3.5 berikut: Tabel 3.5 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Regional Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2006-2008 Perincian

2006

2007

2008

Atas Dasar Harga Berlaku 1. PDRB 2. Pendapatan Regional 3. PDRB Perkapita 4. Pendapatan Regional Perkapita

12,20 11,05 9,89 8,77

11,74 11,74 9,52 9,52

9,10 9,10 7,05 7,05

Atas Dasar Harga Konstan 2000 5. PDRB 6. Pendapatan Regional 7. PDRB Perkapita 8. Pendapatan Regional Perkapita

3,36 3,36 1,23 1,23

2,91 2,91 0,87 0,87

3,25 3,25 1,31 1,31


3.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2010 dan 2011 Prinsip Pembangunan yang berkelanjutan, merupakan orientasi pejawantahan untuk meningkatkan pembangunan yang adil dan merata dalam berbagai sektor pembangunan. Namun disisi lain ketercapaian harapan pembangunan harus didukung dengan potensi perekonomian yang baik. Ketercapaian itu harus didukung dengan kemampuan menggali dan mengembangkan potensi ekonomi menjadi pilar pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang dapat dirasakan oleh konsumen utama. Kemandirian sebuah daerah, jika daerah mampu mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada baik ekonomi makro dan ekonomi mikro, yang keduanya RKPK Pidie Jaya Tahun 2011

III - 6

saling mendukung dan mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah. Daerah yang mampu mewujudkan pertumbuhan prospek perekonomian yang berskala makro dengan mempertimbangkan potensi yang ada, akan mampu bangkit dari berbagai tantangan yang mendasari kehidupan ekonomi masyarakat.Tantangan utama dalam perkembangan pembangunan ekonomi daerah yaitu : 1. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional yang inkonsisten akibat berbagai gejolak ekonomi global 2. Kurangnya sumberdaya manusia yang mampu menciptakan berbagai potensi pembangunan ekonomi daerah 3. Infrastruktur pendukung pengembangan potensi perekonomian belum maksimal dan terkelola dengan baik 4. Kebijakan-kebijakan yang kurang populis sehingga membuat arah perekonomian tidak berjalan dengan baik 5. Kebijakan regulasi yang berorientasi terhadap pertumbuhan dan kemajuan ekonomi makro belum direkomendasi dengan benar 6. Ketergantungan terhadap pendapatan ekonomi dari pemerintah pusat cukup besar, dan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan dalam meningkatkan sektor ekonomi masih rendah. 7. Peningkatan sumber pendapat ekonomi dari sektor ril belum berjalan optimal. 8. Tingkat pengangguran yang semakin tinggi akibat berbagai krisis ekonomi baik lokal maupun global, sehingga ketergantungan terhadap berbagai bantuan telah mengurangi kinerja pembangunan. Sedangkan prospek dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro daerah membutuhkan berbagai fasilitasi dan usaha yang berkelanjutan dan sesuai dengan kearifan local yaitu : 1. Pidie Jaya sebagaimana daerah lain yang mengandalkan sektor unggulan dari sektor pertanian, perkebunan dan kelautan 2. Kakao yang berupakan komoditi unggulan yang berbasis perkebunan rakyat 3. Potensi sumberdaya manusia di sektor unggulan dapat diberdayakan melalui berbagai pembinaan dan pelatihan secara kontinuitas dan suistanabilitas. 4. Kebijakan pimpinan daerah yang mengedepankan peningkatan sumberdaya manusia, peningkatan pemerataan akses ekonomi terutama sektor ril yang pro rakyat. 3.3.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Atas dasar hal itu, pembangunan ekonomi juga dimaksudkan untuk memacu


III - 7

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Walaupun indikator ini hanya mengukur tingkat pertumbuhan (growth) dalam hal perekonomian saja namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang bersumber pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah yang bersangkutan dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan selalu mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Namun dalam melaksanakan pembangunan, daerah sebaiknya lebih memperhatikan keunggulankeunggulan dan karakteristik yang dimiliki setiap daerah tersebut. Partisipasi masyarakat di daerah dalam pembangunan akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Peningkatan pendapatan perkapita akan mendorong aktivitas ekonomi, karena permintaan yang meningkat sebagai akibat dari peningkatan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi daerah di Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif partisipatif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang antara lain diukur dengan besaran yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah.


III - 8

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian, hal ini mengingat sebagian besar masyarakat bekerja di sektor ini. Meskipun sektor pertanian merupakan sektor paling besar menyerap tenaga kerja, namun sektor ini belum menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari pertumbuhan di sektor ini dari tahun 2000 sampai 2007 yang rata-rata pertumbuhannya sebesar 2.03 %. Sektor perkebunan, sektor industri kecil dan rumah tangga serta sektor perikanan adalah merupakan sektor-sektor yang juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dalam rangka untuk lebih meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 3.4.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan sumber keuangan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya yang sah menurut undang-undang. Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yaitu selisih antara pendapatan dan belanja yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan. Selanjutnya, anggaran sebagai manajemen berfungsi sebagai: a. Rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. b. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. c. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah atau Qanun. Oleh karena itu dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun sehingga mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran hidup masyarakat.


III - 9

3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam upaya untuk mencapai pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 32 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, maka perlu ditetapkan kebijakan yang mengarah peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut terfokus pada peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, hal itu yang paling memungkinkan untuk dioptimalisasikan dengan mengedepankan kearifan lokal dan budaya yang berlaku. Mengingat sumber penerimaan lain dalam APBD masih sangat tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah pusat. Sumber pendapatan daerah dengan mengacu kepada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari : Hasil Pajak Daerah; Hasil Restribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Zakat; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 2. Dana Perimbangan, terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus. 3. Dana Otonomi Khusus Dana Bagian Dari Pertambangan Minyak Dana Bagian Dari Pertambangan Gas 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: Pendapatan Hibah; Dana Darurat; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintaha Daerah Lainnya; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Pidie Jaya dari tahun 2007 hingga tahun 2010, menunjukkan adanya perkembangan yang relatif cukup baik dalam mengakomodir kemajuan daerah. Pada Tahun 2007, sebagai kabupaten baru,


III - 10

Kabupaten Pidie Jaya memperoleh bantuan keuangan dari provinsi dan Kabupaten Pidie (kabupaten Induk) sebesar Rp. 15,414,655,000.00. Anggaran tersebut lebih diprioritaskan untuk pemberdayaan dan pemenuhan seluruh perangkat dan peralatan administrasi pemerintahan. Tahun 2008, Kabupaten Pidie Jaya memperoleh pendapatan daerah sebesar Rp. 190,492,797,645.00. Adapun pendapatan daerah diperoleh dari sumber pos PAD sebesar Rp. 2,347,883,600.00, yang bersumber dana perimbangan sebesar Rp. 165,237,299,434.00 dan dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 22,907,614,611.00. Untuk Pada Tahun 2009, pendapatan daerah Kabupaten Pidie Jaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 65,60 persen jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, atau sebesar Rp. 315,460,285,689.00. Pos yang sangat besar memberikan kontribusinya adalah pos PAD sebesar Rp. 5,321,612,880.00, atau kenaikan sebesar 126.66 persen. Selanjutnya kenaikan pendapatan daerah terbesar kedua adalah pada pos dana perimbangan sebesar Rp 283,380,005,104.00 atau kenaikan sebesar 71.50 persen. Sedangkan pada pos lainlain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan terendah yaitu sebesar Rp.26,848,667,705.00 atau kenaikan sebesar 17.20 persen. Pada tahun 2010, pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 6.16 persen. Penurunan tertinggi terjadi pada lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar 47.89 persen, hal ini menunjukkan seluruh poin pendapatan pada lainlain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan terutama yang cukup besar pada bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar 100 persen serta pendapatan hibah sebesar 46.18 persen. Kemudian diikuti oleh dana perimbangan sebesar 2.67 persen. Penurunan dana perimbangan terbesar terjadi pada dana alokasi khusus (DAK) sebesar 25.92 persen. Suatu hal yang menggembirakan pada pos pendapatan dimana pada tahun 2010 diproyeksikan mengalami kenaikan yaitu sebesar 17.03 persen. Laju pertumbuhan dan perkembangan pendapatan daerah lebih detail dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:


III - 11

Tabel. 3.6 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007-2010 JUMAH PENDAPATAN/TAHUN NO

URAIAN PENDAPATAN DAERAH 2007

1

2010

0.00

2,347,883,600.00

5,321,612,880.00

6,227,957,433.00

Hasil Pajak Daerah

0.00

1,498,507,700.00

2,153,240,880.00

2,685,100,000.00

Hasil Restribusi Daerah

0.00

744,375,900.00

1,955,872,000.00

2,853,270,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000,000.00

dipisahkan

3

2009

Pendapatan Asli Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

2

2008

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

0.00

105,000,000.00

1,122,500,000,00

489,587,433.00

Dana Perimbangan

0.00

165,237,299,434.00

283,380,005,104.00

275,811,778,449.00

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

0.00

27,685,039,434.00

22,571654,104.00

21,733,070,449.00

Dana Alokasi Umum

0.00

124,563,260,000.00

212,543,351,000.00

218,322,708,000.00

Dana Alokasi Khusus

0.00

12,989,000,000.00

48,265,000,000.00

35,756,000,000.00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

15,414,655,000.00

22,907,614,611.00

26,848,667,705.00

13,991,785,708.00

Pendapatan Hibah

0.00

0.00

15,000,000,000.00

8,073,583,000.00

Dana Darurat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,396,366,611.00

7,848,667,705.00

5,918,202,708.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,414,655,000.00

16,511,248,000.00

4,000,000,000.00

0.00

15,414,655,000.00

190,492,797,645.00

315,460,285,689.00

296,031,521,590.00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintaha Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah


III - 12

Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan berbagai langkah dan kebijakan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Berikut adalah beberapa usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan PAD adalah 1. Melakukan pendataan terhadap potensi pajak dan retribusi daerah. 2. Melakukan/membuat penyesuaian atau perbaikan dan pembuatan qanun sebagai salah satu dasar hukum pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya. 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak. 4. Meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja sebagai unsur pelaksana PAD. 5. Melaksanakan intensifikasi penagihan terhadap objek dan subjek pajak dan retribusi daerah. 6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. 7. Optimalisasi pengelolaan keuangan dengan mempedomani cashflow dan kebutuhan keuangan daerah. 8. Melakukan investasi pada sektor-sektor yang menguntungkan seperti penyertaan modal pada perbankan dan sebagainya. 3.4.2. Kebijakan Pembiayaan Daerah Penggunaan anggaran belanja daerah harus tetap terarah, efisien dan efektif dalam pembelanjaan pembangunan sesuai prioritas yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran. Jika terjadi defisit, pembiayaan yang dilakukan tetap harus mengacu pada arah kebijakan pembelanjaan. Defisit anggaran tersebut dibiayai terlebih dahulu melalui Sisa Lebih Perhitungan APBK tahun lalu yang merupakan selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah. Dalam menetapkan struktur pembiayaan guna membiayai atau menggunakan defisit atau surplus anggaran penetapannya dioptimalkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


III - 13

Berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, apabila APBD diperkirakan surplus, maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari; sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah. Pembiayaan merupakan struktur anggaran yang mampu menjelaskan dampak dari kinerja yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Peran pembiayaan sangatlah signifikan dalam memformulasikan kebijakan daerah menyangkut penerimaan maupun pengeluaran sehingga pada akhirnya akan mencerminkan arah yang dituju oleh pemerintah dalam mewujudkan efisiensi maupun efektifitas atas keseluruhan program yang telah dijalankan dalam satu periode maupun yang akan direncanakan selanjutnya. Permasalahan menyangkut pembiayaan daerah Kabupaten Pidie Jaya melalui realisasi anggaran daerah adalah kebijakan bagaimanakah yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah terhadap kondisi akhir keuangan daerah, apakah terjadi surplus ataupun defisit anggaran. Pemerintah daerah harus mampu membuat kebijakan yang tepat terhadap kondisi keuangan tersebut melalui pembiayaan untuk menentukan arah kerja pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan setiap program yang telah direncanakan bagi masing-masing SKPD. Pembiayaan daerah terdiri dari : 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri dari: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah 2. Pengeluaraan Pembiayaan Daerah, terdiri dari: Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah Pembayaran pokok hutang Pemberian pinjaman daerah Menyangkut perkembangan pembiayaan daerah yang mampu dilakukan oleh Pemerintah daerah merupakan sebuah arah pembiayaan yang harus dipertimbangkan dalam analisis manajemen keuangan daerah. Kabupaten Pidie Jaya sangat mungkin melakukan hal yang berorientasi dengan menitikberatkan


III - 14

pada implementasi yang lebih sehat dan transparan sehingga tercapai kondisi good governance yang akuntabel. Perkembangan pembiayaan daerah mengalami peningkatan dan penurunan hal ini sesuai dengan kondisi yang terjadi. Pembiayaan daerah terutama dalam penerimaan daerah hanya diperoleh dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), dimana pada tahun 2008 hanya sebesar Rp. 490,236,960.00 dan mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebesar Rp. 23,976,324,383.00 serta untuk tahun 2010 diproyeksikan hanya memperoleh sebesar Rp. 16,000,000,000.00. Sedangkan perkembangan pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana pada tabel.8 menunjukkan bahwa anggaran penerimaan pembiayaan daerah dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah disamping menutupi defisit anggaran. Hal ini telah dilakukan pada tahun 2009, dimana pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 21,726,324,383.00 dan pada tahun 2010 ditetapkan terjadinya defisit sebesar Rp. 15,000,000,000.00. Dengan adanya SILPA seluruh kondisi keuangan daerah dapat teratasi dan memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tetapi menganut dalam pengelolaan keuangan daerah dengan pola berimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Hal ini dilakukan untuk menghindarinya terjadinya krisis keuangan dan bangkrut. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah melakukan investasi atau penyertaan modal, untuk tahun 2008 pemerintah melakukan investasi sebesar Rp. 842,000,000.00, kemudian untuk tahun 2009 diinvestasikan sebesar Rp. 2,250,000,000.00 dan tahun 2010 pemerintah berusaha untuk tetap melakukan investasi sebesar Rp 1,000,000,000.00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:


III - 15

Tabel. 3.7 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2007-2010 JUMAH PENDAPATAN/TAHUN NO

URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH 2007

1

2

2008

2009

2010

Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

0.00

490,236,960.00

23,976,324,383.00

16,000,000,000.00

0.00

490,236,960.00

23,976,324,383.00

16,000,000,000.00

Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Penerimaan pinjaman daerah

0.00

0.00

0.00

0.00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

0.00

0.00

0.00

0.00

Penerimaan piutang daerah Pengeluaraan Pembiayaan Daerah Pembentukan dana cadangan

0.00 0.00

0.00 842,000,000.00

0.00 2,250,000,000.00

0.00 1,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah

0.00

842,000,000.00

2,250,000,000.00

1,000,000,000.00

Pembayaran pokok hutang

0.00

0.00

0.00

0.00

Pemberian pinjaman daerah

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(351,763,040.00)

21,726,324,383.00

15,000,000,000.00

Jumlah Pembiayaan Netto


III - 16

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan belanja daerah, karena belanja daerah pada dasarnya merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tertentu. Oleh karena itu, belanja daerah perlu dikelola secara terarah, sehingga pengurangan nilai kekayaan bersih dapat memberikan dampak positif pada masyarakat. Penggunaan anggaran belanja diarahkan untuk dapat mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2011 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah Tahun 2011 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian dan bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk; peningkatan pelayanan dasar berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kebijakan belanja secara umum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi hendaknya proporsional. 2. Secara kewilayahan belanja daerah harus disusun secara adil dan proporsional. Adapun daerah-daerah dengan permasalahan khusus perlu diadakan anggaran penyeimbang; dan 3. Program yang direncanakan dan diperlukan bagi percepatan pembangunan daerah harus didukung dengan pendanaan yang memadai.


III - 17

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Pidie Jaya dilakukan melalui dua sisi yaitu: pertama; belanja untuk kepentingan pemberdayaan sektor publik yang merupakan bagian integral dari aspirasi dan kebutuhan ril masyarakat. Belanja-belanja publik tersebut alokasinya dengan memperhatikan sisi prioritas dan dampaknya dari pengeluaran belanja. Kedua; belanja aparatur, diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai seperti gaji, biaya pemeliharaan dan operasional lainnya sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan bagi masyarakat. Belanja Daerah Langsung dan tidak langsung, perkembangannya dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut: Tabel. 3.8 Belanja Daerah Berdasarkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2007-2010

NO

TAHUN ANGGARA N

BELANJA DAERAH JUMLAH TIDAK LANGSUNG

LANGSUNG

1

2007

1,491,105,000.00

13,923,550,000.00

15.414.655.000.00

2

2008

126,233,858,394.00

63,907,176,211.00

190,141,034,605.00

3

2009

165,563,854,285.00

171,622,755,787.00

337,186,610,072.00

4

2010

205,136,346,056.00

105,895,175,534.00

311.031.521.590.00

Persentase penggunaan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung memiliki perbedaan. Pada tahun 2007 pengeluaran daerah untuk belanja langsung sebesar 90.33 persen atau lebih besar dari belanja tidak langsung yang hanya sebesar 9.67 persen. Hal itu terjadi karena belanja tidak langsung hanya dipergunakan untuk tunjangan Pj Bupati dan tunjangan pejabat pemerintah lainnya. Sedangkan kondisi tersebut sangat berbeda pada tahun 2008, pengunaan belanja tidak langsung sebesar 66.39 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan belanja langsung yang hanya sebesar 33.61 persen. Untuk tahun 2009, pengeluaran belanja daerah relatif agak berimbang meskipun belanja tidak langsung relatif rendah dibandingkan belanja langsung. Untuk belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya mengalokasikan anggaran sebesar 50.90 persen dan 49.10 persen dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Akan tetapi pada tahun 2010 terjadi perubahan, dimana pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya mengalokasikan belanja tidak langsung sebesar 65.95 persen atau lebih tinggi dari belanja langsung yang hanya sebesar 34.05 persen.


III - 18

Jika dilihat dari perkembangan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tabel 3 .6 menunjukkan bahwa belanja tidak langsung pada tahun 2008 meningkat sekitar 8,365.79 persen dibandingkan pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2009 belanja tidak langsung juga mengalami peningkatan sebesar 31.16 persen dari tahun 2008 meskipun tidak signifikan sebagaimana sebelumnya. Adapun perkembangan belanja tidak langsung tahun 2010 juga mengalami peningkatan sebesar 23.90 persen. Perkembangan belanja tidak langsung setelah peningkatan signifikan pada tahun 2008, secara keseluruhan kondisinya cenderung meningkat dari tahun ke tahun, hal ini sebagai langkah prioritas belanja aparatur untuk kepentingan peningkatan pelayanan publik. Sedangkan perkembangan belanja langsung menunjukkan bahwa pada tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 358.99 persen dibandingkan pada tahun 2007, kemudian pada tahun 2009 juga mengalami peningkatan 168.55 dibandingkan belanja langsung pada tahun 2008 dan pada tahun 2010 penggunaan belanja langsung mengalami penurunan kembali sebesar 38,30 persen. Penurunan belanja langsung diakibatkan oleh terjadinya penurunan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada pos dana alokasi khusus (DAK). Kondisi perkembangan belanja daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana uraian di atas menunjukan arah kebijakan keuangan pemerintah daerah tetap konsisten dan komitmen yang tinggi untuk melakukan dan memperioritaskan pada kepentingan publik.


III - 19

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

4.1.

Prioritas Pembangunan Daerah Pembangunan daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pidie Jaya terpilih sebagaimana tercantum dalam Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009-2014. Adapun prasyarat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan daerah adalah Pengamalan Ajaran Islam secara kaffah; pengembangan good governance dan clean government; Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan kemampuan keuangan; pengembangan pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan reformasi sistem politik. Secara kewilayahan, pembangunan daerah harus didasarkan pada penataan ruang dan penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai. Untuk memberikan fokus pada pembangunan daerah Tahun 2011, diperlukan tujuan bersama (common goals) yang pencapaiannya membutuhkan tingginya derajat sinergisitas lintas SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Sinergisitas antar tingkat Pemerintah serta Sinergisitas antar pelaku pembangunan baik Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Tujuan bersama (common goals) tersebut merupakan komitmen program dan kegiatan yang disepakati untuk dikerjakan melalui model pendekatan sinergisitas lintas SKPD Kabupaten Pidie Jaya dengan Penggalangan segenap pelaku pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang relevan. Untuk memberikan arah yang lebih jelas bagi implementasi pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan bersama tersebut pada Tahun 2011, dibutuhkan penyusunan rencana tindak lanjut dalam setiap tujuan bersama di atas dengan mengacu pada dokumen RKPK Tahun 2011 secara keseluruhan. Perwujudan tujuan bersama tersebut dilakukan melalui pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang menjadi dasar penetapan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2011. Prioritas pembangunan Daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan nasional, kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, Prediksi Perkembangan ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh prediksi perkembangan ekonomi global serta prediksi perkembangan ekonomi regional. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor


IV - 1

maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan. Pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok daerah. Jika akan membangun suatu daerah, kebijaksanaan yang diambil harus sesuai dengan kondisi daerah berupa masalah, kebutuhan, dan potensi daerah yang bersangkutan. Agenda Prioritas Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 diarahkan kepada: 1) Kredibilitas, tata kelola Pemerintahan yang bersih dan kinerja aparatur daerah 2) Peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis komoditi unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan; 3) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; 4) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal yang berkualitas; 5) Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat; 6) Pembinaan wawasan keislaman dan pelaksanaan syariat Islam secara berkelanjutan dan berkeadilan serta pembangunan sosial budaya; 4.1.1. Kredibilitas, tata kelola Pemerintahan yang bersih dan kinerja aparatur daerah Kabupaten Pidie Jaya yang sudah berjalan selama 3 (tiga) Tahun penyelenggaraan pemerintahannya, masih sangat memerlukan penguatan kapasitas aparatur yang menyeluruh dan penataan aspek tata kelola pemerintah sehingga roda pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini sebagai perwujudan terhadap kredibilitas pemerintahan dimata rakyat melalui peningkatan pelayanan, kinerja aparatur dan transparansi. Disamping itu persoalan dasar yang menjadi agenda nasional adalah pembentukan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) melalui tata kelola pemerintahan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pemerintah secara konsisten mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penciptaan tata pemerintahan yang baik dan bersih, serta penyehatan birokrasi pemerintahan merupakan salah satu agenda dalam pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan menjalankan prinsip tranparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka kesempatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan sehingga dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.


IV - 2

Menyikapi persoalan diatas Pada tahun 2011 prioritas pembangunan diarahkan pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Perwujudan keinginan masyarakat agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang dilandasi oleh transparansi pengelolaan anggaran, pemilihan program dan kegiatan yang berorientasi target orientied serta didukung dengan peningkatan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 4.1.2. Peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis komoditi unggulan dalam usaha penanggulangan kemiskinan Kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama dalam rangka memenuhi hajat kehidupan masyarakat. Namun kondisi ekonomi masyarakat terpengaruhi dampak krisis ekonomi global, sehingga terjadinya penurunan tingkat daya beli yang berdampak pula turunnya pertumbuhan ekonomi tahun 2008 bila dibandingkan dengan tahun 2007. Untuk mengatasi hal tersebut perlu upaya yang konkrit di tahun 2011 guna pemulihan kondisi ekonomi dengan mendorong pertumbuhan terutama dari sektor komoditi unggulan atau non migas yang selama ini memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB. Kondisi lainnya adalah masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang harus dilakukan dengan upaya pemberian kesempatan memperoleh pekerjaan terutama dengan membangun sektor ril dan sektor pertanian secara terpadu yang merupakan sarana yang akurat untuk membangun lapangan pekerjaan baru terutama bagi masyarakat miskin dan pengangguran. Berdasarkan fenomena diatas maka kebijakan prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2011 di Bidang peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan dapat dilakukan melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi daerah terutama dengan sasaran komoditi unggulan, Pengembangan sentra-sentra produksi yang berbasis komoditi unggulan, Pengembangan, Perbaikan, dan peningkatan fungsi sarana dan prasarana perekonomian, menjaga kecukupan dan stabilitas pangan daerah, meningkatkan ketersediaan dan kestabilan arus distribusi barang terutama kebutuhan pokok masyarakat, mempertahankan dan merehabilitasi kawasan hutan sesuai arah dan fungsinya, Peningkatan pemanfaatan produksi hutan non kayu dan pengembangan hutan tanaman rakyat, Pengembangan dan rehabilitasi tanaman perkebunan rakyat, Pengembangan populasi dan peningkatan produksi ternak, Pengembangan agribisnis dan mendorong terbangunnya agroindustri, Pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir, pengembangan perkoperasian dan Pemberdayaan UMKM, Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, Pengembangan dan pembinaan transmigrasi dalam kapasitas pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, dan Peningkatan realisasi investasi dan mendorong terciptanya kemitraan usaha;


IV - 3

4.1.3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Upaya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pada tahun 2011 diprioritaskan untuk mengembangkan dan mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya agar berfungsi secara optimal, mengembangkan, mengelola dan mengkonservasi sumber-sumber air baik Sungai dan Sumber Air Lainnya, mengendalikan banjir pada daerah tangkapan dan badan-badan sungai, mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta melakukan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam, percepatan pemanfaatan potensi energi terutama energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pemanfaatan potensi pertambangan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Prioritas pembangunan lainnya dibidang infrastruktur adalah melakukan penanganan jalan dan jembatan yang lebih diarahkan kepada peningkatan kondisi mantap jalan dan jembatan serta penanganan jalan yang belum tembus untuk kemudahan transportasi masyarakat untuk pengangkutan komoditi. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan maupun jembatan diharapkan tidak mempengaruhi ekosistim dan tidak merusak lingkungan. Khusus program pemeliharaan jalan yang menggunakan sistem penanganan terpadu antar sector tetap dilanjutkan. Penanganan jalan dan jembatan yang dilakukan sebagai proiritas tahun 2011 dilakukan melalui pembangunan Jalan dan Jembatan berikut bangunan pelengkapnya berupasaluran drainase/gorong-gorong, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan baik secara berkala maupun rutin, Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. Prioritas peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan untuk membantu pembangunan rumah dhuafa, pembangunan dan pemeliharaan saran dan prasarana perkotaan, permukiman, kawasan, dan lingkungan pada kecamatan dan pedesaan. Selanjutnya,memberikan dukungan kerjasama antar kecamatan dan desa dalam pengembangan kawasan tata ruang dan permukiman. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melalukan perbaikan sarana dan prasarana permukiman dan jaringan air bersih serta air limbah pada kabupaten/kota beserta bangunan pelengkapnya. Prioritas pembangunan sektor perhubungan darat di arah pada pembangunan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ), dan Transportasi Perkotaan. Pembangunan lalu lintas jalan angkutan jalan (LLAJ) dipusatkan pada peningkatan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna lalu lintas angkutan jalan, peningkatan kelaikan kendaraan bermotor, menurunkan tingkat kecelakaan dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan, menciptakan efesiensi dan efektifitas serta keterpaduan antar moda.


IV - 4

4.1.4. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal yang berkualitas Sebagaimana yang tersirat dalam pasal 31 UUD 1945 diperjelas dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga berhak memperoleh layanan pendidikan. Hal tersebut juga ditopang oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 216 (1) mengamatkan bahwa setiap penduduk Aceh berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan tahun 2011 di Kabupaten Pidie Jaya adalah memberikan kesempatan belajar dan layanan pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi konsentrasi pembangunan, yang selama ini lembaga tersebut belum menyentuh seluruh anak bangsa yang berusia antara 4-6 Tahun. Hal ini sebabkan masih kurangnya lembaga PAUD dalam tataran kehidupan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berupaya mengatasi kondisi tersebut dengan mengoptimalkan dan menambah pembangunan lembaga PAUD formal dan non formal secara merata di seluruh Pidie Jaya agar dapat diakses oleh masyarakat. Masih belum tuntasnya pelaksanaan pendidikan wajib belajar Sembilan tahun di Kabupaten Pidie Jaya perlu perhatian yang maksimal dan progresif. Kondisi ini dapat dilihat dari capai APK penduduk antara usia 7-12 Tahun sebesar 103,56 % dan APM sebesar 84,40 % berada dibawah rata-rata provinsi. Untuk APK penduduk pada usia 13-15 sebesar 90.76 % dan APM sebesar 76,43 %, juga berada pada tataran dibawah rata-rata provinsi. Maka dengan kondisi tersebut kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengoptimalkan untuk memberikan peluang pemerataan pendidikan dengan penambahan ruang belajar dan penyediaan fasilitas kendaraan sekolah pada setiap kecamatan. Sehubungan dengan pertumbuhan dan keberhasilan pendidikan Dasar 9 Tahun perlu diimbangi dengan peningkatan terhadap akses dan layanan pendidikan menengah (SMA/MA/SMK). Hal itu dapat dilakukan dengan penambahan jumlah Sekolah yang berorientasi keunggulan yang berbasis lokal dan rehabilitasi jumlah ruang kelas agar memenuhi kelayakan dalam proses pembelajaran. Disamping itu, untuk mengantisipasi melonjaknya anak putus sekolah, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan pendidikan nonformal berupa paket A setara SD/MI dan Paket B serta paket C setara SMA/MA/SMK dan juga pelatihan keterampilan hidup (life skill). Pendidikan Dayah sebagai bagian integral dari lembaga pendidikan non formal perlu dikedepankan, karena pendidikan dayah merupakan pendidikan yang berbasis kearifan lokal dari sejak dahulu dan menyokong pembentukan dan penegakan syariat dan pengembalian harkat dan martabat keistimewaan Aceh, maka pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berupaya melatih sistem pengelolaan manajemen dayah, legislasi pendidikan dayah melalui paket akreditiasi dan pemberian bantuan operasional pendidikan.


IV - 5

Seiring dengan perkembangan teknologi informatika, guru sebagai pilot pendidikan perlu dikembangkan dan diberdayakan secara berkelanjutan dan profesional, hal itu dapat dilihat masih lemahnya guru dalam menginovasi pembelajaran dan mengakses dunia maya. Maka pemerintah berusaha memfasilitasi dan melatih para guru dengan kegiatan seminar dan workshop pendidikan. Hal ini sangat mempengaruh peningkatan mutu dan profesionalitas guru, apalagi didukung dengan percepatan sertifikasi guru dan kepala sekolah guna pemenuhan kesejahteraan, serta peningkatan kualifikasi pendidikan minimal sebagai kelayakan mengajar bagi tenaga pendidik. Penyebaran guru mata pelajaran yang belum merata perlu penataan secara optimal sehingga guru hanya menumpuk di sekolah tertentu. Sistem tata kelola pendidikan perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui komite sekolah secara efektif dan mengiplementasikan sistem pengelolaan MBS. Kemudian, Pelaksanaan sistem pendidikan berbasis Islami masih mengalami kendala disebakan belum adanya sistem pelayanan yang belum adanya penetapan SOP atau SPM, walaupun demikian upaya tersebut dilakukan dengan membanguan fasilitas yang mendukung pelaksanaan pendidikan islami seperti pembangunan mushalla, penyediaan buku pelajaran agama dan perekrutan guru-guru agama. 4.1.5. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat Kesehatan merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Untuk tahun 2011 prioritas pembangunan diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak rakyat sebagaimana yang telah diamanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UndangUndang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Sektor Kesehatan menunjukkan peningkatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, hal itu dapat dilihat dari penurunan angka gizi buruk, meningkatnya angka keselamatan ibu melahirkan, meningaktnay tingkat penanganan penyakit menular dan semakin kondusifnya pelayanan kesehatan dan peningkatan anggaran pembangunan kesehatan. peningkatan sistem pelayanan kesehatan publik mulai dari pelayanan dasar sampai dengan pelayanan rujukan terus mendapat pembenahan. Sektor kesehatan yang menjadi perhatian untuk tahun 2011 yaitu penyediaan fasilitas kesehatan disetiap kecamatan dengan kondisi bangunan yang cukup memadai baik fasilitas pelayanan dasar maupun rujukan, dan juga diimbangi dengan penyediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang cukup disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai. Arah pembangunan untuk tahun 2011 adalah melakukan peningkatan pengetahuan tenaga medis maupun non medis baik secara teknis maupun manajemen


IV - 6

melalui kegiatan melanjutkan pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan didukung sinergitas program yang baik dan mempercepat dalam pencapain tujuan pembangunan daerah. 4.1.6. Pembinaan wawasan keislaman dan pelaksanaan syariat Islam secara berkelanjutan dan berkeadilan serta pembangunan sosial budaya. Masyarakat kita yang lahir, tumbuh dan hdup di dalam Islam, harus dapat mengimplementasi kehidupannya sesuai dengan keislaman. Islam sebagai salah satu agama yang diturunkan Allah dengan legalitas kesempurnaan dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi umat manusia baik dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Perkembangan teknologi dan kemajuan pengetahuan telah membuat masyarakat kita terpolusi dan tergredasi dengan perilaku diluar koridor keislaman. Maka prioritas pembangunan daerah dibidang tersebut adalah membangun kembali pengetahuan dan wawasan islam serta pemberlakuan syariat islam secara kaffah sebagaimana yang telah di wahyu Allah melalui Al-Qur’an dan diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui Sunnahnya (hadits-hadits shahih). Pelaksanaan Pembangunan Syari’at Islam di Pidie Jaya dan Aceh Umumnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Prioritas Pembangunan tahun 2011 dalam pelaksanaan Syari’at Islam lebih dititik beratkan pada peningkatan pemahaman kesadaran pelaksanaan syari’at Islam, pemahaman yang akan dilakukan berupa sosialisasi berupa qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan Syari’at Islam. Dalam upaya pelaksanaan syariat dan pembinaan wawasan keislaman melalui peningkatan kapasitas aparatur pelaksana syariat yang melaiputi pengembangan kapasitas lembaga MPU, lembaga syariat islam yang berfungsi menegakkan amar makruf nahi mungkar, menetapkan fatwa hukum Syari’at Islam, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai bimbingan keagamaan dan lembaga baitul mal sebagai wadah penataan pengelolaan keuangan umat yang berasal dari zakat, infak dan sadaqah yang berbasis ekonomi Islami dalam menjalani kehidupan kesehariaan. Hal itu sebagai amat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 kewenangan baitul Mal meliputi pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama dan masalah perwalian atau yang lebih dikenal sebagai amil plus. Persoalan mendasar lainnya yang perlu penuntasan adala permasalahan sosial selain sebagai dampak dari kegiatan pembangunan juga sebagai akibat terjadinya bencana sosial (konflik) dan bencana alam. Permasalahan di atas telah menumbuhkan peningkatan komposisi penyandang masalah kesejahteran sosial. Masalah kesejahteraan sosial suatu persoalan kompleksitas dan berimplikasi dalam kehidupan, yang perlu penanganan secara intensif dn berkelnjutan. Upaya penanggulangan


IV - 7

masalah kesejahteraan sosial sering dihadapkan dengan terbatasnya kapasitas ketersediaannya sarana dan prasarana, ketenagaan, teknologi dan pembiayaan serta sistem penyelesainya. Sektor lain yang membutuhkan Pembangunan adalah sektor kebudayaan dan pariwisata yang memiliki potensial untuk dikembangkan. Pidie Jaya sebagai wilayah kerajaan masa lalu memiliki beragam khazanah sejarah budaya yang khas dan unik, seperti banyaknya situs-situs sejarah yang belum dikembang dan dipelihara dan kondisi alam yang indah dan alami merupakan asset berharga yang patut dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh. Pembangunan pariwisata sebagai objek promosi daerah untuk di tingkat provinsi dan Nasional bahkan untuk tingkat internasional. Persoalan sosial lainnya yang sangat mendesak perlu dibangun untuk tahun 2011 adalah Pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di seluruh masyarakat bahkan di kalangan eksekutif dan legislatif. Kondisi itu dapat dilihat dari pengalaman di lapangan, masih banyak kalangan eksekutif dan legislatif masih kurang paham, sehingga memperlambat upaya mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan. Demikian pula halnya masalah perlindungan kualitas hidup anak, belum lahirnya qanun-qanun daerah untuk memberikan kesempatan belajar dan bermain serta rendahnya pelayanan bagi kepentingan anak melalui pemberian legalitas kelahiran mereka melalui akte kelahiran.

4.2.

Sasaran Pembangunan Daerah Arah pembangunan daerah yaitu untuk tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM) dalam kurun waku yang direncanakan. Bila mengacu kepada kebijakan prioritas pembangunan tahun 2011 untuk menetukan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kedisiplinan, kinerja aparatur dan kelembagaan pemerintah dari tingkat gampong, kemukiman, kecamatan dan kabupaten 2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan peningkatan sumber daya aparatur. 3. Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan prinsip amanah, transparan, dan akuntabel 4. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah, tata ruang, sarana dan prasarana 5. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengaksesan hasil komoditi unggulan 6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor potensi daerah


IV - 8

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Peningkatan pertumbuhan PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terbangunnya dan terpeliharaannya infrastruktur dasar masyarakat Pembangunan rumah dhuafa. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas baik formal maupun non formal Meningkatkan APM/APK pada semua jenjang pendidikan Meningkatkan rasio jumlah murid dengan jumlah kelas 1 : 35 Peningkatan kualitas profesionalisme guru sesuai dengan bidang tugasnya melalui pelatihan dan pendidikan. Meningkatkan pendidikan for all yang berorientasi life skill melalui pendidikan formal dan non formal Meningkatkan mutu pelayanan dan kesempatan memperoleh kesehatan bagi masyarakat Penyediaan obat-obatan bagi masyarakat secara gratis bagi masyarakat kurang mampu Meningkatkan angka keselamatan bayi lahir hidup Meningkatkan angka keselamatan ibu melahirkan Meningkatkan Usia harapan hidup masyarakat Peningkatan sosialisasi syariat Islam Meminimalisir jumlah pelanggar syariat Islam Menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentang/penyandang masalah sosial, perlindungan hukum bagi masyarakat korban tindak kekerasan Membangkitkan kembali potensi budaya daerah sebagai objek wisata. Peningkatan konservasi dan perlindungan sumber daya alam. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga


IV - 9

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota, antar desa, antar kota dan desa, antar sektor, serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan tertinggal, daerah terpencil serta daerah minus, sehingga terwujudnya pembangunan yang merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah yang tepat guna, berhasil guna, efektif dan efisien menuju tercapainya kemandirian daerah. Pembangunan daerah memerlukan perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan yang bertujuan secara umum untuk mensejahterakan masyarakat. Perencanaan yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tersebut, dan juga memerlukan suatu analisis yang mendalam. Penetapan berbagai program pembangunan daerah bertujuan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga sasaran yang ingin diwujudkan dapat tercapai tepat guna dan berhasil guna. Program pembangunan Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2011 dirumuskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan prioritas pembangunan daerah, adalah : 5.1

KREDIBILITAS, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN KINERJA APARATUR DAERAH Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan harapan yang dapat dirasakan dan dimiliki dalam tatanan pemerintahan jika dikelola dengan baik. Pemerintahan merupakan lembaga eksikutif yang mengurusi dan melayani seluruh kepentingan masyarakat secara efektif dan berkualitas. Untuk membangun sebuah kelembagaan yang baik harus didukung dengan infrastruktur dan SDM yang andal dan berani mengambil resiko.Maka untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah merencanakan program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2011 adalah : 1.

Program peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Kabupaten, sehingga dapat mengangkat kridibilitas dan marwah lembaga terhormat. Kegiatan ini dapat terlaksananya dengan baik melalui kegiatan-kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Hearing/ dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama, Rapat- rapat Alat


V-1

Kelengkapan Dewan, Rapat- rapat Paripurna, Kegiatan Reses, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah, Sosialisasi Peraturan Perundangundangan, dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRK. 2.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Program ini dibagi dalam beberapa kegiatan antara lain yaitu dialog atau audiensi dengan tokoh masyarakat, Rapat koordinasi Muspida, Rapat kerja bupati, Peningkatan Pelayanan/Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kunjungan Kerja/Inspeksi kepala daerah/Wakil Kepala daerah. 3.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program ini dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan kinerja, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. 4.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian KDH. Program ini dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu Pelaksaan pengawasan internal secara berkala, Pengendalian manajemen kebijakan KDH, Pengendalian kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya, Inventarisasi temuan pengawasan, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif. 5.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja; 6.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Program ini dilaksanakan pada kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBK;


V-2

7.

Program Peningkatan Pelayanan Publik Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, meningkatkan citra aparatur pemerintah dan kepercayaan masyarakat untuk menjadi semakin positif; serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah. Program ini dapat terlaksana melalui kegiatan yaitu Penanganan kasus pengaduan pelayanan terpadu satu pintu, Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu, Monitoring tim instansi terkait perizinan/non perizinan Daerah, Penyusunan indeks kepuasan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan. 8.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program ini bertujuan untuk menentukan adanya kejelasan batas wilayah administrasi pemerintahan, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, mengumpulkan data informasi penyelenggaraan otonomi daerah yang lengkap dan akurat, menyelesaikan penyerahan P3D, melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Program ini diimplementasikan dalam kegiatankegiatan antara adalah Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah; 9.

Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kependudukan dan cacatan sipil, meningkatkan kemampuan aparatur catatan sipil yang profesional, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya akte kelahiran dan asuransi tenaga kerja; serta meningkatkan kedisiplinan administrasi kependudukan. Program ini dibagi dalam beberapa kegiatan antara lain yaitu Peningkatan kapasitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil Monitoring, evaluasi dan koordinasi kependudukan dan catatan sipil, Sosialisasi pembuatan akte kelahiran dan akte kematian, Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kependudukan, Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). 10.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur desa Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur desa melalui pembangunan kantor mukim, kantor desa, pengadaan muebiler dan perbekalan aparatur desa melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan 11.

Program Pembinaan Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong Program ini bertujuan untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan aparatur pemerintahan kabupaten dan gampong. Program ini dibagi dalam beberapa


V-3

kegiatan antara lain yaitu Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong, Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, Fasilitasi penyusunan qanun kab/kota tentang pemerintahan mukim dan pemerintahan gampong, Pembekalan tugastugas sekretaris gampong yang diangkat Menjadi PNS, Pembekalan tugas tuha peut gampong, Raker keuchik/kepala gampong, Raker imum mukim, Manajemen pemerintahan gampong, Manajemen pemerintahan mukim, Pembinaan dan pendataan potensi pemerintahan gampong. 12.

Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah kepada publik secara tranparan dan akuntabel, sarana perwujudan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Program ini dilaksanakan pada kegiatan Pembinaan dan pengembangan dengan pers dan masyarakat. 13.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan dapat terwujud melalui Penyusunan LPPD Bupati, Penyusunan LKPJ Bupati, Penataan Kelembagaan Aparatur dan Aparatur Pemerintahan Mukim, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Gampong, Pengembangan sistem informasi manajemen pemerintahan Pidie Jaya; 14.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan formal; menyebarluaskan peraturan perundang-undangan; menyelenggarakan bimbingan teknis implementasi perundang-undangan; menyelenggarakan pembinaan mental dan fisik aparatur; menyusun qanun sebagai peraturan pelaksanaan Undang Pemerintahan Pusat, menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan perumusan kebijakan kepala daerah, meningkatkan profesionalisme auditor dan aparatur pengawasan, mendapatkan informasi dan data kelembagaan kab/kota; serta meningkatkan kompetensi pengelola unit pelayanan publik. Program ini dibagi dalam beberapa kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah, Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah, Pendidikan dan pelatihan formal, Sosialisasi peraturan perundanng-undangan,Bimbingan teknis implementasi perundanng-undangan, Pembinaan mental dan fisik aparatur, Rapat koordinasi teknis (RAKORNIS), Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah, Pembinaan pelaksanaan analisis jabatan perangkat daerah, Pengelolaan perpustakaan satuan kerja, Pengembangan akuntabilitas instansi pemerintah, Pengembangan indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan perangkat daerah, Fasilitas penyusunan dan penyiapan dokumen AKIP, dan Penataan kelembagaan satuan kerja perangkat Daerah;


V-4

15.

Program Pendidikan Kedinasan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan serta meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme PNS. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan berikut yaitu Pendidikan dan pelatihan teknis, Pendidikan penjenjangan structural dan Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme. 16.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur pemerintahan daerah. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan yaitu Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS, Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabus, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat), Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan Pelaksanaan pendataan PNS. 17.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan yaitu Pengurusan administrasi belanja daerah dan pelaporan, Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Perbantuan, dan Peningkatan Pengelolaan Dokumen Anggaran Daerah; 18.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah serta melakukan sinkronisasi dan sinergi program pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan pada kegiatan Sinkronisasi dan Sinergi Program Pembangunan; 19.

Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan hukum Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan sosialisasi undangundang pemilu Program ini di implementasikan dalam kegiatan sosialisasi undangundang di bidang pemilu; 20.

Program Penigkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini berorientasi dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan pembangunan sehingga mampu meberikan montribusi dalam peningkatan kelembagaan pemerintah, adapaun kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah peningkatan kemampuan teknis aparat perencana, Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah dan Koordinasi Program Wismp dan Penguatan kelembagaan P3A, GP3A, dan Induk P3A dalam Kabupaten Pidie Jaya;


V-5

21.

Program Pengembangan Data/Informasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data dan informasi pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya data dan informasi pembangunan yang lengkap dan akurat sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan berikut yaitu Pengumpulan updating dan analisis data informasi, Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan. Penyusunan Profil Pidie Jaya Dalam Angka, Penyempurnaan sentra data spasial dan penerapan standarisasi data spasial (clearing data). 22. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini bertujuan untuk mengahasilkan data hasil pembahasan sinkronisasi dan sinergi program pembangunan Daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya acuan program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program ini dilaksanakan pada beberapa kegiatan berikut yaitu Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan, Penyelenggaraan Musrenbang Daerah, Penyusunan rancangan RKPK, Penyelenggaraan Musrenbang RKPK, ,Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Penyusunan KUA dan PPAS, Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan; 5.2

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SERTA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT YANG BERBASIS KOMODITI UNGGULAN DALAM USAHA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi dari berbagai sector dan potensi daerah, sehingga dapat menanggulangi penurunan tingkat kemiskinan. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2011 adalah : 1.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi. Sasaran di bidang ekonomi perlu dilaksanakan koordinasi perencanaan agar antar intansi saling menunjang dan kerjasama dengan berbagai organisasi Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan


V-6

2.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Program ini bertujuan membantu para petani dalam meningkatkan produksi hasil pertanian serta memberikan berbagai fasilitas pendukung dalam usaha meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan hidup petani. Sasaran program ini adalah seluruh petani yang aktif dan berpotensi mengurangi dampak kemiskinan. Program ini dapat diwujudkan melalui kegiatan SPLHT Tanaman Kakao, peningkatan SDM Perkebunan dan Pertanian. 3.

Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat melalui peningkatan keanekaragaman dan kualitas pangan sesuai pola pangan harapan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan ketersedian sarana dan prasara pertanian, terpenuhinya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh seluruh rumah tangga secara berkesinambungan dan terpadu. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Peningkatan penyuluhan produksi pertanian/perkebunan, pengembangan kebun karet rakyat, penyusunan data base potensi produksi pangan, pengembangan lumbung pangan desa, pengembangan desa mandiri pangan.Penanganan daerah rawan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan, dan pengadaan sarana kerja penyuluh pertanian 4.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan dengan melaksanakan sistem pemasaran terpadu melalui pusat distribusi komoditi unggulan yang akan memberikan manfaat dan nilai jual yang menguntungkan bagi semua pihak. Sasaran yang ingin dicapai adalah terpasarkan produksi hasil pertanian daerah terutama dipasar regional dan meningkatkan nilai jual produksi tersebut secara berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan PAD. Program ini terealisasi dengan baik melalui Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan komoditi Unggulan Daerah dan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 5.

Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan seluruh hasil teknologi yang berorientasi memberikan kemudahan dan peningkatan hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat. Sararan program ini untuk membantu masyarakat meningkatkan hasil pertanian/perkebunan secara berkelanjutan. Program ini akan terlaksana dengan baik melalui kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian, penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna, pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna;


V-7

6.

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha tani di kawasan sentra produksi melalui diversifikasi usaha dengan komoditas bernilai tinggi dan berdaya saing untuk peningkatan nilai tambah petani disamping dalam rangka mendukung pencanangan konsep Aceh Green dan Issue Pemanasan Global melalui pemanfaatan lahan kritis memperbaiki lahan produktif. Sasaran yang ingin dicapai adalah memperluas dan memanfaatkan daerah basis Produksi secara berkelanjutan, pengembangan kawasan sentra produksi komoditi unggulan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan, Pembangunan kebun kakao rakyat, Pengembangan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Rakyat. 7.

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan para penyuluh lapangan agar lebih berkompetensi melalui peningkatan SDM dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tani, sehingga para petani/kelompok tani terampil dalam mengembangkan usaha taninya. Sasaran yang ingin dicapai adalah menciptakan para penyuluh dan pendamping yang lebih handal dan memiliki wawasan dalam mengembangkan usaha budidaya dan penangganan permasalahan di lapangan. Program ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan pelatihan dan pemberdayaan penyuluh. 8.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Program ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi berbagai serangan hama dan penyakit yang dapat menghambat produktivitas usaha peternakan. Sasaran yang ingin dicapai adalah pencegahan dan pengendalian serangan explosif berbagai penyakit ternak baik yang bersifat endemik maupun sistemik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Pendataan Masalah Peternakan, Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit Menular dan Gangguan reproduksi pada ternak, Penanggulangan Kasus Flu Burung, Diagnosa Penyakit Hewan dan Peningkatan Mutu Genetik, Peningkatan Kegiatan Inseminasi Buatan (IB). 9.

Program peningkatan produksi hasil peternakan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha peternakan di kawasan sentra-sentra peternakan dengan komoditas bernilai tinggi dan berdaya saing untuk peningkatan nilai tambah hasil peternakan. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan pendistribusian hasil ternak dan sumber daya manusia bidang peternakan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Pembibitan dan Perawatan Ternak, Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, Pengembangan Agribisnis Peternakan, Monitoring Evaluasi dan pelaporan, Perencanaan Pembangunan Peternakan, Pembangunan Kawasan Peternakan terpadu, Pembangunan Kebun Rumput


V-8

HMT dan Padang Penggembalaan, Pengembangan Kawasan Agribisnis Ternak Unggas Petelur, Fasilitas Pengembangan Kawasan Agropolitan. 10.

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. Program ini bertujuan untuk menerapkan teknologi tepat guna di bidang peternakan yang mampu meningkatkan produktivitas usaha peternakan yang lebih efektif dan efisien. Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan hasil produksi peternakan yang stabil dan tangguh. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Penelitian dan Pengembangan Tehnologi Peternakan Tepat Guna, Pelatihan dan bimbingan pengoperasian tehnologi Peternakan Tepat Guna. 11. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program ini merupakan presentatif untuk membangun hutan sebagai potensi peningkatan kualitas hutan dan kualitas pemberdayaan dan penambahan pendapatan daerah. Kegiatan ini mengarah terbentuknya kerja sama dengan pihak terkait, baik dalam mapun luar negeri selama tetap mempertahan koridor yang telah ditetapkan. Untuk mencapai solusi ini melalui kegiatan Perencanaan dan Pengembangan hutan kemasyarakatan (400 ha) dan sarana, Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan, Rehabilitasi hutan pantai, Pemeliharaan lahan reboisasi dan Perencanaan dan Pengawasan; 12.

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program ini bertujuan untuk mengembangkan daerah hutan sebagai pelindung dan dilakukan konservasi sehingga sumber daya hutan dapat berperan secara efektif dan konprehensif. Adapun kegiatan pendukungnnya adalah Penyuluhan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan hutan, Pembangunan Kantor pengamanan hutan, Pengadaan mobil patrol, Pengadaan kenderaan Operasional roda dua, Sosialisasi Pencegahan dampak kebakaran hutan dan lahan serta Pembuatan atau pembangunan DAM Pengendali (6 buah) 13.

Program rehabilitasi hutan dan lahan. Program bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hutan akibat dari illegal loging dan penebangan liar serta perluasan lahan tanpa memperhatikan kondisi ekositem alam. Sasaran program ini untuk memberikan perlindungan kembali hutan agar terhindar dari erosi dan abrasi dan sumber perlindungan air. Program ini akan terwujud dengan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan (DBH-SDA) dan pengembangan hutan pantai. 14.

Program perencanaan dan pengembangan hutan rakyat Program ini diarahkan untuk mendesain dan mengembangkan potensi hutan rakyat sehingga menjadi daerah resapan air dan penghidro oksidasi lingkungan bersih,


V-9

kegiatan pendukung adalah Pengembangan Hutan Masyarakat adat (300 ha) dan Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat 15.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Program ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan dilingkungan masyarakat pesisir melalui pembinaan, pendampingan usaha dan penciptaan usaha baru di wilayah pesisir. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. 16.

Program pengembangan budidaya perikanan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan skala usaha kawasan perikanan budidaya, meningkatkan kesejahteraan pembudidaya melalui kegiatan teknologi budidaya perikanan yang berwawasan lingkungan serta meningkatkan produksi melalui penerapan teknologi tepat guna. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejateraan melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya yang berwawasan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Pengembangan bibit ikan unggul, Pengadaan calon induk ikan unggulan, Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar, Pengembangan kawasan pendederan ikan unggulan, Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau, Peningkatan kawasan untuk pengembangan komoditi unggulan, perikanan budidaya, Pembangunan perikanan budidaya terpadu, Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, Pembinaan dan pengembangan perikanan, Pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit ikan, Meningkatkan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) melalui fasilitas sarana dan prasarana kantor. 17.

Program pengembangan perikanan tangkap. Program ini bertujuan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya perikanan tangkap, meningkatkan kesejahteraan dan pengelolaan usaha nelayan serta menetapkan kawasan penangkapan, sentral perikanan dan industri perikanan Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Pengembangan Lembaga usaha Perikanan Tangkap, Pengadaan alat bantu operasional penangkapan ikan, Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap, Motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan daya jelajah dan produktifitas nelayan, Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pemeliharaan , dan Rehabilitasi sedang / berat tempat pelelangan ikan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan,


V - 10

18.

Program optimalisasi pengelola dan pemasaran produksi perikanan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumberdaya kelautan dan perikanan budidaya dalam upaya peningkatan produksi/produktifitas hasil perikanan melalui peningkatan pemasaran produksi perikanan dengan tetap mempertahankan mutu hasil dan penanganan pasca panen. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya peluang pasar nasional dan internasional terhadap komoditi hasil perikanan di pasar global. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium (LPPMHP) sesuai dengan SOP dan GLP Kegiatan magang kelompok usaha bersama (KUB) perikanan dan kelautan. 19.

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. Program ini bertujuan untuk mengendalikan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari yang berbasis masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sosialisasi manfaat pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Identifikasi dan penangkaran ikan, Pengawasan dan penertiban ilegal fishing. 20.

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Program ini bertujuan untuk memberikan kontribusi secara kolektif terhadap pengguna barang dan jasa sehingga terwujudnya keselamatan dan perlindungan. Kegiatan yang dikalakuan untuk pencapaian program tersebut melalui Fasilitasi penyelesaian masalah konsumen,Operasional & Pengembangan kemetrologian daerah; 21.

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang yang berkualitas dan harga terjangkau dan mendukung kelancaran distribusi arus barang ke seluruh wilayah Aceh. Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Pengembangan pasar dan distribusi barang produk, serta Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan lainnya. 22.

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pedagang kaki lima sehingga mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi mikro dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Program ini akan terlaksana melalui kegiatan-kegiatan Penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan, Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan Pembinaan Usaha Untuk Ekonomi Lemah


V - 11

23.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Program ini diharapkan dapat mengembangkan kualitas tenaga kerja dalam rangka memperoleh kesempatan kerja. Namun hal itu harus didukung dengan komponen yang lain yaitu lapangan kerja dari berbagai dunia usaha. Untuk mendukung program tersebut dengan kegiatan-kegiatan yaitu Penyusunan Data Base Tenaga Kerja, Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung BLK, pembangunan balai latihan kerja, pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja. 24.

Program peningkatan kesempatan kerja. Program ini bertujuan dapat meningkatkan kesempatan kerja masyarakat melalui berbagai informasi dengan memberikan perbekalan dan keterampilan kerja serta membantu pelayanan administrasi yang mudah dan murah. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan penyebarluasan informasi tenaga kerja, serta kerjasama pendidikan dan pelatihan; 25.

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program ini mengarah kepada penciptaan kondisi ideal dalam peningkatan kualitas usaha kecil dan menengah sebagai langkah pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut adalah Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah, dan Sosialisasi tentang Usaha Kecil Menengah; 26.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha industri kecil, industri rumah tangga dan menengah yang berbasis produk unggulan dengan mengacu pada basis pembangunan daerah, yaitu memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya ekonomi lokal. Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha industri kecil dan industri menengah serta meningkatnya pendapatan, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat melalui pola kemitraan sekaligus akan mengurangi kemiskinan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Fasilitas pengembangan usaha industri kecil dan menengah (Pemberdayaan Dekranas), koordinasi pemanfatan Fasilitas Pemerintah untuk UKM dan Koperasi; 27.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Program ini di dukung oleh beberapa kegiatan antara lain yaitu Pembinaan pengembangan PKK/PNPM, Pelatihan manajemen pemerintah desa, Pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat miskin, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pemukiman (PEMK), Pembinaan unit pengaduan masyarakat dan pemantauan PKBS-BBM;


V - 12

28.

Program Penanggulangan Kemiskinan Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan meningkatkan pelayanan masyarakat gampong di daerah tertinggal/terisolir. Keterbelakangan yang terjadi disebabkan kualitas masyarakat yang perlu ditingkatkan terutama pemahaman efiensi kerja dan kualitas kerja serta didukung dengan pembinaan yang berkelanjutan tentang sistem pengelolaan keuangan dalam keluarga melalui pemberdayaan ekonomi gampong. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain adalah Perencanaan dan pemberdayaan pemukiman masyarakat tertinggal, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG). 29.

Program Peningkatan kelembagaan koperasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kelembagaan koperasi, sehingga menjadi wadah pembangunan ekonomi kelompok dan masyarakat. Adapun usaha pencapaian itu melalui kegiatan Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan koperasi dan Pendidikan dan pelatihan koperasi; 30.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program ini bertujuan memberdayakan kelompok PMKS sehingga akan berkembang dan mandiri untuk memenuhi kehidupannya. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah Bimbingan Ketrampilan Usaha Bagi Keluarga Miskin Non Produktif.

5.3

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kondisi jalan dan jembatan sehingga mampu mengakses dan memperlancar arus transportasi dan mendukung jalannya roda ekonomi masyarakat secara efektif dan berkesinambungan. Rencana program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2011 adalah : 1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pemerintah sehingga akan memberikan kualitas layanan kepada masyarakat serta memberikan efektifitas penyelenggaraan pemerintah. Untuk mendukung program ini harus melalui kegiatan Pembangunan gedung kantor pemerintah Pidie Jaya dan Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor; 2.

Program pembangunan jalan dan jembatan. Program ini bertujuan mempercepat akses pelayanan perpindahan barang, manusia, dan jasa dengan menyediakan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas,


V - 13

aman dan nyaman. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi Perencanaan pembangunan jalan, Pembangunan jalan, Perencanaan Pembangunan Jembatan, Pembangunan Jembatan dan Monitoring; evaluasi dan pelaporan 3.

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program ini bertujuan untuk memberikan akses layanan kepada pengguna jalan dan jembatan sehingga arus transportasi dan arus ekonomi masyarakat akan lebih lancer. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pemeliharaan Pembangunan jalan dan jembatan dan monev 4.

Program pembangunan turap / talud / bronjong. Program ini bertujuan untuk menjaga kondisi sungai dari abrasi atau erosi akibat terjangan air, oleh karena program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjaga fasilitas sungai melalui kegiatan pembangunan bronjong. 5.

Program rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong. Program ini bertujuan untuk menjaga fasilitas pembangunan masyarakat terutama talut sebagai jaringan saluran air limbah masyarakat, kerusakan akibat kondisi alam dan dimakan usia maka perlu dilakukan pemeliharan yang kotinuitas. Untuk mendukung program tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan talut/bronjong. 6.

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Program ini bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan melalui perangkat pendukung operasional, sehingga program-program kebinamargaan dapat berjalan dengan efektif dan efesien. Program ini terlaksana dengan baik melalui Kegiatan sebagai berikut yaitu Pengadaan alat-alat berat, Pengadaan Alat-alat Berat Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat 7.

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawa dan jaringan pengairan lainnya. Program ini bertujuan untuk membantu peningkatan sistem pengelolaan jaringan irigasi dalam membantu sektor pertanian. Kekurangan air disebabkan distribusi air yang belum efektif dan efisien, maka perlu penanganan yang serius melalui kegiatan perencanaan pembangunan irigasi dan perencanaan bangunan pintu air serta pemeliharaan jaringan irigasi. 8.

Program penyediaan dan pengolahan air baku Program ini untuk menyediakan dan mengolah air sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa


V - 14

Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa, dan Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa; 9.

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Program ini bertujuan meningkatkan kinerja institusi pengelolaan air minum dan air limbah baik diperkotaan maupun di pedesaan dengan mengikutsertakan peran aktif masyarakat dan pihak swasta.Program ini akan terlaksanan dengan baik melalui Kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya seperti Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum, Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. 10.

Program pengendalian banjir Program ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana terutama banjir melalui kerjasama dengan pihak terkait. Untuk merealisasi program ini dapat dilakukan melalui kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai, Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir, Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali dan Pembangunan prasarana pengaman pantai; 11.

Program pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Program ini bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung perkembangan dan pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah strategis, dengan program tersebut dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengandalkan keunggulan geografis dan potensi daerah. Untuk mendukung program tersebut dapat dilakukan melalui Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur ke daerah sentra produksi ekonomi masyarakat. 12.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan. Program ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur pedesaaan yang memadai di terutama daerah yang memiliki potensi ekonomi, sosial, budaya, dan pariwisata .Program ini dapat direalisasikan melalui Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan, Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung. 13.

Program pembangunan perumahan. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk memperoleh fasilitas tempat penginapan yang layak dan sehat melalui pembangunan rumah dhuafa. Program ini direalisasikan melalui kegiatan pembangunan rumah sederhana dan sehat


V - 15

14.

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan manejemen persampahan baik diperkotaan maupun diperdesaan. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah: Penyediaan sarana dan prasarana pengelohan sampah, Pengembangan teknologi pengolahan sampah, dan perencanaan pengadaan alat-alat daur ulang sampah. 15.

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sarana pengkajian dampak lingkungan dan koordinasi dalam mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penegakan hukum secara konsisten terhadap pelaku pencemaran dan perusak lingkungan. Program tersebut akan terlaksanan dengan Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pemantauan kualitas lingkungan, pengkajian dampak lingkungan krueng meureudu, dan perencanaan pembangunan gedung lab. Lingkungan hidup. 16.

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan upaya konservasi sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat di sekitar sumber daya alam yang akan dijaga. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjaga kelestarian sumberdaya alam. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber daya air Pengendalian Terpadu kerusakan sumbersumber air. 17.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pengendalian polusi lingkungan dari berbagai material padat dan cair yang berdampak kepada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi. 18.

Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengawasan dan pengendalian RTH 19.

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program ini untuk melengkapi dan memenuhi energi kelistrikan daerah Kabupaten Pidie Jaya yang selama ini masih ketergantungan terhadap potensi energi listrik dari Sumatera Utara, untuk merealisasi program ini melalui Pembangunan Listrik tenaga air lhok sandeng


V - 16

20.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program ini sebagai kepedulian pemerintah terhadap prospek dan potensi keolahragaan daerah, untuk merealisasinya kebutuhan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui Pembangunan gedung olah raga daerah, Pembangunan Lapangan bola kaki, pembangunan lapangan bola volli, dan Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga; 21.

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan . Program ini bertujuan untuk penyediaan prasarana dan fasilitas di bidang perhubungan darat secara khususnya dan laut sebagai tranportasi alternative, sehingga dapat menghasilkan suatu sistem transportasi yang baik, andal, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan program tersebut dapat dilakukan melalui Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan, Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan, Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan darat. 22.

Program peningkatan pelayanan angkutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan angkutan yang efektif dan efisien terhadap angkutan barang, jasa dan manusia. Program ini terlaksanan melalui Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya, Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan, Fasilitas Perijinan di Bidang Perhubungan, dan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan. 23.

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat, dan laut agar terciptanya sistem perhubungan yang efektif, efisien, berkualitas dan aman. Untuk terwujudnya program ini hanya melalui Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut yaitu Pembangunaan Gedung Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan, Pembangunan Halte, Bus, Taxi dan Gedung Terminal, Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut,dan pembangunan Prasarana Pos dan Telekomunikasi. 24.

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program ini sebagai reaksi terhadap merajalelanya penggalian hasil tambang berupa galian C yang berdampak terhadap perubahan konstruksi sungai dan berdampak kepada bencana, oleh karena itu untuk terwujudnya program ini dapat dilakukan melalui Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C


V - 17

25.

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Program ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan daerahdaerah yang berpotensi terjadinya bencana, dengan kegiatan ini dapat dilakukan beberapa kontribusi dalam mengatasi persoalan bencana yang akan dan sedang terjadi. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah Koordinasi perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 5.4

PENINGKATAN AKSES DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SERTA PENDIDIKAN NON FORMAL YANG BERKUALITAS Pada Tahun 2011 rencana pembangunan sektor pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. Rencana program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2011 adalah : 1.

Program pendidikan anak usia dini. Pembangunan pendidikan usia dini diarah untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan, dan fasilitas pendukung pendidikan sehingga tahun 2011 pendidikan ini mampu menampung dan memberikan rasa aman dalam belajar bagi seluruh anak usia 3-6 tahun memperoleh pendidikan pra sekolah. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan antara lain adalah Pembangunan gedung PAUD, Pengadaan fasilitas bermain, Pengadaan Alat praktik dan alat peraga, Pengadaan dan pemeliharaan meubileur sekolah, Pengadaan perlengkapan sekolah, dan Pemberian biaya opersional PAUD. 2.

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Program ini diimplementasikan terhadap berbagai isue strategis tentang wajib belajar Sembilan tahun yang meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama, Peningkatan tingkat angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) kedua pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain yaitu Pembangunan gedung sekolah, Pengadaan buku, alat praktik dan alat peraga, Pengadaan dan pemeliharaan meubileur sekolah, Pengadaan perlengkapan sekolah, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, Bantuan opersional sekolah SD/MI dan SMP/MTs, Pembinaan kelembagaan sekolah, Penyelenggaraan Paket B setara SMP, Penyelanggaraan UN dan UAS, Pelatihan Pelaksanaan MBS, Pelatihan penyusunan KTSP, Penyelenggaraan akreditasi SD/SMP, Penyelenggaraan olimpiade mata pelajaran tingkat SD/SMP. 3.

Program pendidikan menengah. Program ini lebih berorientasi pengembangan terhadap kemampuan skill dan kualitas peserta didik, namun kondisi pendidikan selama ini masih memerlukan


V - 18

perhatian terhadap mutu dan sarana dan prasarana yang belum memadai, maka untuk mengimplementasikan program ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain adalah Pembangunan gedung sekolah, Pengadaan Buku, alat praktik dan alat peraga, Pengadaan dan pemeliharaan meubileur sekolah, Pengadaan perlengkapan sekolah, Pelatihan kompetensi tenaga pendidik, Bantuan opersional sekolah SMA/MA/SMK, Pembinaan kelembagaan sekolah, Penyelenggaraan Paket C setara SMA, Penyelanggaraan UN dan UAS, Pelatihan Pelaksanaan MBS, Pelatihan penyusunan KTSP, Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah, Lomba siswa berprestasi, Penyelenggaraan olimpiade bidang studi. 4.

Program pendidikan non-formal. Program ini merupakan penunjang utama keberhasilan pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM, dengan pendidikan ini telah dapat membantu pemerintah, hal itu telah dibuktikan dengan hadirnya pendidikan dayah yang aktif melahirkan anak bangsa yang berkualitas dalam bidang keagamaan, namun disisi yang lain perlu adanya perhatian terhadap peningkatan fasilitas sarana dan prasarana serta mengakomodir terlaksananya bantuan operasional bagi kegiatan lembaga pelaksana program tersebut. Untuk dapat terlaksananya program ini secara maksimal dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan antara lain sebagai yaitu Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal, Pengembangan kurikulum pendidikan dayah, Pemberian bantuan opersional pendidikan non formal, Pembangunan pendidikan non formal, Akreditasi pendidikan dayah. 5.

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; Mutu tenaga pendidik dan kependidikan merupakan tolok ukur untuk mendukung terwujudnya SDM bangsa yang andal. Namun selama ini kendala kualitas guru sangat memprihatikan, maka untuk terlaksananya program ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan antara lain adalah Pelaksanaan sertifikasi guru, Uji kompetensi bagi tenaga pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, Pembinaan KKG dan MGMP, Pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, Pengembangan system pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, Perlombagaan guru, Pengawasa dan Kepala berprestasi, Perlombaan Inovasi pembelajaran bagi tenaga pendidik. 6.

Program manajemen pelayanan pendidikan. Program ini menuntun terwujudnya system pelayanan pendidikan yang berorientasi kepada manajemen berbasis sekolah. Namun terkendalnya program tersebut disebabkan kurangnya perhatian dari stakeholder pendidikan. Maka untuk dapat merealisasikan program tersebut melalui kegiatan-kegiatan antara lain adalah Supervisi Pengawasan Satuan Pendidikan, Pembinaan UKS, Peringatan Hardiknas dan


V - 19

HUT PGRI, Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang issue pendidikan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 5.5

PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU BAGI MASYARAKAT. Kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan utama yang harus dijadikan prioritas pemerintah, hal itu sebagai amanah menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas dan berbudi. Persoalan kesehatan merupakan masalah yang konpleks dan pelayanan yang diharapkan belum dapat menyentuh seluruh masyarakat disebabkan fasilitas dan sarana kesehatan belum mencukupi. Pelayanan yang maksimal harus diberuikan kepada masyarakat yang termarjinalkan karena factor biaya, maka pemerintah berusaha secara maksimal untuk dapat membantu pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masayarakat khususnya masyarakat miskin. Rencana program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2011 adalah : 1.

Program obat dan perbekalan kesehatan. Program ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan. Program ini di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan. 2.

Program upaya kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemahaman penggunaan farmasi kesehatan dan obatan yang berkualitas dan murah. Program ini diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generic esensial, peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan dan peningkatan pelayanan kesehatan jiwa; 3.

Program pengawasan obat dan makanan. Program ini bertujuan untuk peningkatan kesiagaan terhadap obat-obatan yang kadaluarsa dan tidak layak pakai bagi masyarakat, serta pengendalian terhadap penyediaan makanan masyarakat. Program ini akan teralisasikan dengan baik melalui kegiatan peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obatobatan,Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, dan peningkatan penyidikan dan penegakan hukum dibidang obat dan makanan.


V - 20

4.

Program perbaikan gizi masyarakat. Program ini bertujuan untuk menanggulangi gizi buruk melalui pemberian makanan bergizi dan pelayanan kesehatan terpadu sehingga tingkat gazi buruk dalam masayarakat terus menurun secara cepat dan akurat. Dalam rangka pencapaian program tersebut perlu diimplementasikan melalui kegiatan penanggulangan KEB/AGB/GAKI 5.

Program pengembangan lingkungan sehat. Program ini bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kondisi lingkungan yang sesuai dengan ketentuan kesehatan. Dengan lingkungan yang sehat dapat menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Untuk mengimplentasikan program tersebut harus melalui kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat, dan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat. 6.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Program ini di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhan kesehatan, dan Monitoring, evaluasi dan pelaporan; 7.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Program ini bertujuan membangun masyarakat yang bebas dari bahaya penyakit menular, seperti demam berdarah, malaria dan muntah mencret, maka untuk itu perlu peningkatan kualitas kesehatan melalui berbagai pencegahan sarang-sarang penyakit menular. Program ini akan terwujud melalui kegiatan Penyomprotan foging sarang nyamuk, penyomprotan foging sarang lalat, pengadaan bahan dan alat foging, pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dan pencegahan penularan penyakit endemik. 8.

Program Standarisasi pelayanan kesehatan. Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan melalui prosedur standar pelayanan, sehingga memberikan hasil yang maksimal dan dirasakan oleh masyarakat secara kuliatas dan kuantitas. Program ini akan terlaksanan melalui bebrapa kegiatan yaitu pembangunan dan pemutakhiran data dasar satandarisasi pelayanan kesehatan, dan penyelenggaraan satandarisasi tenaga pelayan kesehatan teladan.


V - 21

9.

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Program ini bertujuan membantu masyarakat miskin untuk memperoleh layanan kesehatan secara gratis dan berkualitas. Program ini dapat diiplementasikan melalui kegiatan pengobatan gratis operasi katarak, dan pelayanan sunnat massal; 10.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengadaan fasilitas kesehatan yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat dengan fasilitas bermutu, mudah dijangkau dan murah. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan Puskesmas, dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. 11.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan, terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, tebangunnya rumah sakit yang representatif, menjamin terselenggranya pemerintah melalui program askeskin, peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan upaya kesehatan perorangan,peningaktan pelayanan rujukan, pembangunan sarana dan prasarana RSU Daerah Pidie Jaya. Program ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan pembangunan rumah sakit, pengadaan obat-obatan rumah sakit, pengadaan bahan logistik rumah sakit, dan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit;

12.

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. Program ini bertujuan meningkatkan akses pelayanan yang maksimal berdasarkan standar pelayanan minimal. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita. 13.

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat. Program ini bertujuan menjaga dan mengasi seluruh aktifitas pelayanan produksi makanan baik produksi rumah tangga maupun indutri lainnya. Program ini dapat terlaksananya dengan baik melalui kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil industri rumah tangga dan pengawasan dan pengendalian keamanan kesehatan makanan restoran. 14.

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia. Program ini bertujuan meningkatkan harapan hidup masyarakat dan merehabilitasi para lanjut usia dengan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas. Program ini dapat terwujud melalui kegiatan pembangunan panti asuhan dan pemeliharaan kesehatan lansia.


V - 22

15.

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Program ini bertujuan meningkatkan angka keselamatan ibu dan bayi terutama untuk penduduk miskin. Program ini dapat terlaksanan dengan baik melalui prioritas kegiatan penyuluhan keselamatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.

16.

Pembangunan fasilitas kesehatan Poskesdes. Program ini bertujuan membangun fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat dan sebagai tempat pelayan pertama bagi pencapai kesehatan masyarakat. Program ini akan terlaksana melalui kegiatan pembangunan poskesdes, dan pengadaan fasilitas kesehatan masyarakat. 17.

Program keluarga berencana. Program ini bertujuan membantu masyarakat terutama pasangan suami isteri baru dan menjaga kehamilan dan pengaturan kehamilan. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluraga miskin. 18.

Program kesehatan reproduksi remaja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bagi remaja dan melakukan berbagi perlombaan yang dapat memotivasi para remaja untuk menjaga kesehatan sejak dini. Program ini terlaksana melalui implementasi kegiatan perlombaan PIK KRR tingkat Kabupaten. 19.

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. Program ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan layanan dan pembinaan tentang keluarga berencana dan sejahtera. Program ini diwujudkan melalui kegiatan Pendapingan bagi kelompok UPPKS.

5.6

PEMBINAAN WAWASAN KEISLAMAN DAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN SERTA PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA. Pembangunan mentalitas dan karakter masyarakat harus dimulai dengan peningkatan wawasan keislaman. Menurunnya perhatian masyarakat terhadap nilai Islam merupakan tantangan yang harus menjadi prioritas pembangunan, apalagi bila dilihat dari perhatian para pemuda terhadap nilai-nilai kelstarian budaya daerah yang semakin hari semakin menghilang. Maka pemerintah dalam rangka meningkatkan pola


V - 23

laku dan tatanan sosial budaya masyarakat mengharapkan adanya dukungan yang berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap prioritas ini. Rencana program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2011 adalah : 1.

Program Pengembangan Sistem Informasi Syariat Islam. Program ini bertujuan memberikan layanan informasi yang jelas dan terarah kepada masyarakat agar mamahami tentang pentingnya syariat islam dalam kehidupan sehari-hari. Program ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pembuatan uraian hasil qanun, Penyediaan buku dan kitab, dan Sosilaisasi Qanun Secara berkala. 2.

Program pembinaan syariat Islam. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan Syari’at Islam secara kaffah dan memantapkan pelaksanaan amal ibadah, pendalaman ilmu agama Islam bagi pemeluknya, dan menghidupkan syi’ar Islam serta membina kerukunan hidup antar umat beragama dengan cara meningkatkan informasi syariah Islam, melaksanakan kegiatan operasional da’i wilayah perbatasan dan daerah terpencil, dan meningkatkan pengetahuan imum meunasah tentang pelaksanaan syariat Islam. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan yaitu Pelatihan peningkatan kapasitas imuem meunasah dalam pelaksanaan Syariat Islam, dan Pembinaan gampong percontohan bersyariat Islam. 3.

Program pengawasan dan pelaksanaan Syariat Islam. Program ini bertujuan untuk menjaga efektifitas dan efiesiensi dalam pengawasan dan pelaksanaan hukum syariat islam. Rendahnya kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan hukum syariat perlu pemikiran dan aktualisasi yang mantap. Sasaran utama kegiatan ini adalah pelaksana pengawasan syariat Islam agar dapat bekerja secara maksimal dan professional. Untuk terealisasinya program tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan Qanun syariat, Pemberdayaan tenaga pengawasan syariat dan Sertifikasi tenaga syariat. 4.

Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Syariat Islam. Program ini bertujuan mengembangkan dan meningkatkan SDM pelaksana sayariat islam. Keberhasilan pelaksanaan syariat islam sangat tergantung kepada profesionalisme aparatur pelaksanannya. Maka untuk pencapain program tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas imum meunasah, Sosialisasai qanun pelasanaan syariat kepada lembaga pendidikan, dan pembinaan remaja mesjid 5.

Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.


V - 24

Program ini bertujuan untuk menurunkan jumlah dan pertumbuhan para fakir miskin, pekerja migran, KAT, dan PMKS lainnya sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera Program ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping sosial, Pemberdayaan Keterampilan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT). 6.

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial penyandang cacat, anak terlantar, anak korban penyalahgunaan NAPZA, gelandangan dan wanita rawan sosial ekonomi. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial, Penyusunan Kebijakan Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Koordinasi Perumusan Kebijakan & Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan, Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa, Pelaksanaan KIE Konseling & Kampanye Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan. 7.

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma. Program ini bertujuan meningkatkan motivasi, kemauan dan kemampuan penyandang cacat dan eks trauma dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan Pemberdayaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma dan eks kusta. 8.

Program pembinaan panti asuhan/panti jompo. Untuk meningkatkan pelayanan dan pembinaan panti asuhan dan panti jompo serta terpenuhinya kebutuhan fisik, jasmani dan sosial bagi penghuni panti sosial. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Panti Jompo, Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo, Pendidikan dan Pelatihan Cacat Netra, Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo, Pendidikan dan Pelatihan bagi Remaja Putus Sekolah. 9.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan sosial guna terwujudnya masyarakat yang memliki kemampuan bekerja sama, terampil dan berwawasana . Untuk mewujudkan program tersebut dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku UKS Masyarakat, Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial, Fasilitasi Kerjasama Usaha


V - 25

antar Pemda dengan Organisasi/ Lembaga Sosial Masyarakat, Pelatihan Keterampilan Taruna Penanggulangan Bencana (Tagana), Pemberdayaan Karang Taruna, Pelatihan petugas penyuluhan sosial dan penyuluhan sosial keliling. 10.

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Program ini bertujuan menciptakan koordinasi dan sinkronisasi program yang representative dalam perencanaan di bidang sosial budaya. Program ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya; Koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan; Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan, perencanaan pembangunan yang responsive jender, koordinasi perencanaan pembangunan syariat islam. 11.

Program pengembangan nilai budaya. Program ini bertujuan untuk mempertahankan, memelihara serta mengembangkan budaya warisan leluhur yang ada sehingga secara berlanjut dapat terus dinikmati dan dihayati. Program ini implementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, Pelatihan upacara adat, Peringatan hari kesenian daerah dan anugerah seni, dan Pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat; 12.

Program pengelolaan kekayaan budaya. Program ini bertujuan untuk mengelola, mensosialisasi dan mengolah keanekaragaman kekayaan budaya daerah. Program ini implementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno,dan Sosialisasi Pengelolaan Budaya Lokal/Daerah, dan Pelatihan kesenian bagi guru dan pelatihan sanggar. 13.

Program pengelolaan keragaman budaya. Program ini bertujuan untuk memelihara dan membina serta mengelola keanekaragaman budaya dan lembaga adat istiadat yang telah terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat, melalui kegiatan dialog kebudayaan dan mensosialisikan budaya Daerah. Program ini dapat implementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, Penyelenggaraan dialog kebudayaan, dan Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal. 14.

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; Program ini bertujuan meningkatkan kualitas perempuan dan anak melalui perlindungan dan pengetahuan tentang hukum. Banyak kasus yang menimpa para perempuan dan anak yang berdampak kepada keterbelakangan peran dan funsi mereka dalam kehidupan. Program ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan


V - 26

yaitu Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan KDRT, dan Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 15.

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Program ini dapat terwujud dengan diimplementasikan melalui kegiatan-Kegiatan yaitu Peningkatan kapasitas perempuan perajin, Pendidikan politik bagi perempuan, Pelatihan keterampilan bagi perempuan kepala keluarga korban konflik dan dhuafa, Pelatihan manajemen dan keterampilan bagi kelompok perempuan pengusaha kecil; 16.

Program penguatan kelembagaan pengurusutamaan gender dan anak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penguatan kelembagaan gender dan anak. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG), Sosialisasi akte kelahiran gratis, Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak; 17.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Program ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata Aceh sehingga tersebarnya informasi dan pengenalan wilayah objek wisata dan terwujudnya kesadaran masyarakat khususnya remaja terhadap perkembangan wisata. Program ini implementasikan melalui kegiatan-kegiatan yaitu pengembangan objek pariwisata unggulan, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha, Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi, dan Pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata. 18.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan. Program ini implementasikan melalui kegiatanKegiatan yaitu Pembinaan organisasi kepemudaan, Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda, Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda, Pameran prestasi hasil karya pemuda, Pelatihan kepemimpinan/pemuda pelopor pedesaan, Peringatan hari sumpah pemuda tingkat Kabupaten, Pemilihan dan pelatihan paskibraka tingkat Kabupaten,. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pemuda.


V - 27

19.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program ini bertujuan Untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat dan anak didik melalui peningkatan kegiatan olahraga, termasuk olahraga masyarakat, penyandang cacat dan olahraga tradisional, peningkatan prestasi olahraga dan pemanfaatan IPTEK olahraga, terselenggaranya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga, serta terselenggaranya kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan. Program ini implementasikan melalui kegiatan-Kegiatan yaitu Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi, Penyelenggaraan kompetisi olah raga, Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi, Pembibitan cabang olah raga prestasi di tingkat daerah, Pengelolaan dapur umum diklat SMA plus diklat olahraga, Penyelenggaraan POPDA, dan pemberangkatan atlet, Olahraga dalam rangka HAN, Pelaksanaan perlombaan lari 10 KM, Pelaksanaan tournamen/kompetisi olah raga antar lembaga/instansi, Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat, dan Penunjang dan pembinaan kelembagaan. 20.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. Program ini bertujuan Untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah. Program ini implementasikan melalui kegiatan-Kegiatan yaitu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan, Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga. 21.

Program Pendidikan Politik Masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akn pentingnya perdamaian, pemahaman akan hak dan kewajiban berpolitik, kualitas berkomunikasi serta kontrol politik masyarakat dalam membangun karakter bangsa yang demokratis. Program ini implementasikan melalui kegiatan-Kegiatan yaitu Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik, Koordinasi forum-forum diskusi politik,Koordinasi pembinaan infrastruktur politik, Sosiallisasi politik damai Aceh, dan Sosialisasi kebijakan politik pemerintah. 22.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Program ini bertujuan menciptakan rasa aman, kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar yang mungkin terjadi. Program ini implementasikan melalui kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan lingkungan. 23.

Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Program ini bertujuan Untuk meningkatkan aktifitas pengkajian/analisis dilingkungan kesbang dan linmas terhadap sistem kondisi keamanan daerah,


V - 28

terbentuknya forum kewaspadaan dini masyarakat, serta tercegahnya gangguan keamanan Program ini implementasikan melalui kegiatan-Kegiatan yaitu Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah. 24. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program ini bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan terhadap beberapa kelompok masyarakat mahasiswa, siswa, PNS dan warga masyarakat lainnya dalam mengantisipasi ancaman dan tantangan terhadap keutuhan NKRI serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Program ini implementasikan melalui kegiatan-Kegiatan yaitu Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, Sosialisasi dan peningkatan pembauran dan kerukunan umat beragama. 25.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat sehingga terciptanya rasa nasionalisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Program ini implementasikan melalui kegiatan-Kegiatan yaitu Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, Pemantapan ideologi dan bela Negara, Fasilitasi peningkatan pemahaman hak asasi manusia. Lebih jelasnya berbagai rencana program dan kegiatan masing-masing bidang prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2011 dapat dilihat pada daftar lampiran matrik Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011.


V - 29

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 PRIORITAS .6 PEMBINAAN WAWASAN KEISLAMAN DAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN SERTA PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

NO

1

2

3

4

5

SUBSTANSI PROGRAM

Program Pembinaan Dan Pengembangan Syariat Islam

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksana Syariat Islam

KEGIATAN PRIORITAS

Program perencanaan sosial budaya


INDIKATOR DAN TARGET

Pengadaan sarana dan prasarana pengembangan Tersedianya sarana dan prasaran syariat Islam syariat islam Pelaksanaan Seleksi Festival anak Shaleh Terlaksananya

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana syariat Islam sebesar 20 %

Kerja sama peningkatan pelaksanaan syariat Islam dengan lembaga / instansi lainnya

Terwujudnya kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan syariat Islam

Persentase terwujudnya kerjasama sebesar 60%

Pendidikan dan pelatihan Pelaksana Syariat

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur syariat

Sosialisasi Qanun Pelaksanaan Syraiat Islam

SKPK PENANGGUNG JAWAB

PAGU INDIKATIF TAHUN 2011 (Jutaan)

SUMBER DANA

Dinsyariat

450

APBA/APBK

Dinsyariat

65

APBK

Dinsyariat

50

APBK

Persentase terlatihnya tenaga aparatur syariat besar 74 %

Dinsyariat

60

APBK

Tersosialisasinya qanun syariat ke lembaga pendidikan

Persentase tersosialisasinya qanun syariat sebesar 32 %

Dinsyariat

70

APBK

Terwujudnya sistem informasi syariat islam

Persentase terwujudnya pengembangan sistem informasi syariat sebesar 32 %

Dinsyariat

65

APBK

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan pemberdayaan syariat Islam Penyebaran informasi syariat Islam yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Tersedianya pengembangan pusat pelayanan pemberdayaan syariaat islam Terlaksananya penyebaran informasi syariat islam bagi masyarakat

Persentase tersedianya pengembangan sistem informasi syariat sebesar 58 % Persentase terlaksananya penyebaran informasi syariat islam sebesar 70 %

Dinsyariat

60

APBK

Dinsyariat

55

APBK

Penguatan kelembagaan organisasi -organisasi Islam

Menguatnya kelembagaan organisasi - organisasi islam

Persentase penguatan kelembagaan organisasi islam sebesar 45 %

Dinsyariat

53

APBK

Peningkatan Manajemen Syariat Islam Tingkat gampong/mukim/lurah/kecamatan

Meningkatnya manajemen syariat islam tingkat gampong/mukim/lurah/kecamatan

Persentase peningkatan manajemen syariat islam sebesar 45 %

Dinsyariat

120

APBK

Pengembangan Model Kelembagaan Gampong syariat

Tersedianya model kelembagaan gampong syariat

Persentase tersedianya model kelembagaan gampong sebesar 34 %

Dinsyariat

120

APBK

Bappeda

85

APBK

Bappeda

65

APBK

Bappeda

43

APBK

Program Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Sistem Informasi Syariat Islam Pelaksanaan Syariat Islam

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Syariat Islam

SASARAN

Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya sebesar 35 % Persentasi terlaksananya koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi program Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program sinkronisasi program pengembangan SDM pengembangan sumber daya manusia pengembangan SDM sebesar 40 % persentasi terlaksananya koordinasi Koordinasi perencanaan pembangunan responsif Terlaksananya koordinasi perencanaan perencanaan pembangunan responsif gender Gender pembangunan responsif gender sebesar 48 % Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya

NO

SUBSTANSI PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN




SUMBER DANA

Koordinasi Penyusunan perencanaan Program pembangunan pemetaan aset budaya daerah Pidie Jaya

Terlaksananya koordinasi penyusunan perencanaan Persentase koordinasi Penyusunan perencanaan Program pembangunan pemetaan aset budaya Program pembangunan pemetaan aset budaya daerah Pidie Jaya daerah Pidie Jaya sebesar 58 %

Bappeda

46

APBK

Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan program pembangunan keistimewaan

Persentase terlaksananya koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi sinkronisasi perencanaan program perencanaan program pembangunan keistimewaan pembangunan keistimewaan sebesar 62%

Bappeda

62

APBK

Bappeda

72

APBK

Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi Koordinasi monitoring dan evaluasi program program nasional pemberdayaan masyarakat nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dan mandiri dan program pembangunan daerah program pembangunan daerah tertinggal tertinggal

Persentase terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi PNPM mandiri dan program pembangunan daerah tertinggal sebesar 60 %

6

Program pembinaan anak terlantar

Pelatihan Ketrampillan bagi anak jalanan dan nakal

Terwujudnya pelatihan keterampilan bagi anak jalanan dan nakal

Persentase terwujudnya pelatihan keterampilan bagi anak jalanan dan nakal sebesar 42 %

Dinsosnakertrans

75

APBK

7

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Pendayagunaan penyandang cacat dan ex trauma

Terwujudnya pendayagunaan penyandang cacat dan ex trauma

Persentase terwujudnya pendayagunaan penyandang cacat dan ex trauma sebesar 37 %

Dinsosnakertrans

102

APBK/APBA

8

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Pendidikan dan pelatihan untuk penghuni panti asuhan / jompo

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk penghuni panti asuhan / jompo

Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk penghuni panti asuhan / jompo sebesar 20 %

Dinsosnakertrans

82

APBK

Operasional Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo

Tersedianya Operasional Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo

Persentase tersedianya Operasional Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo sebesar 20 %

Dinsosnakertrans

120

APBK

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Terlaksananya Monitornig, evaluasi dan pelaporan

Persentase terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan sebesar 45 %

Dinsosnakertrans

35

APBK

Tersosialisasinya qanun perlindungan anak

Persentase tersosialisasinya qanun perlindungan anak sebesar 47 %

BKBP

54

APBK

Meningkatnya SDM kelembagaan perlidungan perempuan dan anak

Persentase Peningkatan SDM kelembagaan perlidungan perempuan dan anak sebesar 53 %

BKBP

56

APBK

Persentase terbinanya gampong Peningkatan Peranan Wanita dan Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Gerakan Sayang Ibu sebesar 49 %

BKBP

110

APBK

Persentase menguatnya kelembagaan Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender pengarusutamaan gender dan anak sebesar 50 dan anak %

BKBP

65

APBK

9

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

10

Program keserasian kebijakan peningkatan Sosialisasi qanun perlindungan anak kualitas Anak dan Perempuan Peningkatan SDM Kelembagaan Perlindungan perempuan dan anak

Pembinaan gampong Peningkatan Peranan Terbinanya gampong Peningkatan Peranan Wanita wanita dan keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dan Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Bina Bina Keluarga Balita (BKB) dan Gerakan Keluarga Balita (BKB) dan Gerakan Sayang Ibu Sayang Ibu (GSI)

11

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

NO

12

13

SUBSTANSI PROGRAM

Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN




SUMBER DANA

Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

Terwujudnya pengembangan sistem informasi Gender dan anak

Persentase terwujudnya pengembangan informasi Gender dan anak sebesar 49 %

BKBP

66

APBK

Sosialisasi undang-undang penghapusan KDRT

Tersosialisasinya undang-undang penghapusan KDRT

Persentase tersosialisasinya undang-undang penghapusan KDRT sebesar 56 %

BKBP

43

APBK

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Persentase peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebesar 52 %

BKBP

45

APBK

Perekrutan pembinaan pengiriman remaja putri berprestasi

Terlaksananya perekrutan pembinaan pengiriman remaja putri berprestasi

Persentase terlaksananya perekrutan pembinaan pengiriman remaja putri berprestasi sebesar 45 %

BKBP

25

APBK

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan sebesar 40 %

BKBP

50

APBK

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Persentase terlaksananya kegiatan penyuluhan Terlaksananya kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah bagi ibu rumah tangga dalam membangun tangga dalam membangun keluarga sejahtera keluarga sejahtera sebesar 40 %

BKBP

25

APBK

14

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Persentase terlaksananya penyuluhan Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan kalangan generasi muda narkoba di kalangan remaja remaja sebesar 45 %

Disdikpora

45

APBK

15

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

16

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Olahraga

Memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Persentase pemberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda sebesar 45 %

Disdikpora

87

APBK

Terlaksananya identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

Persentase pelaksananya identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga sebesar 54 %

Disdikpora

50

APBK

67

APBK

75

APBK

100

APBK

Pembinaaan oirganisasi olahraga pemuda

Terbinanya organisasi olahraga pemuda

Pelatihan tata krama siswa

Terlatihnya tata krama siswa

Pembinaan organisasi olahraga pemuda

Terbinanya organisasi olahraga pemuda

Persentase pembinaan organisasi olahraga pemuda sebesar 60 % Presentase Pelatihan tata krama sisiwa sebesar 62 % Persentase pembinaan organisasi olahraga pemuda sebesar 60 %

Disdikpora

17

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan Rumah Dhuafa

Terlaksananya pembangunan rumah dhuafa

Persentase pembangunan rumah dhuafa sebesar 95 %

Dinsosnaketran

1.000

APBA

18

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Rehabilitasi Perumahan Korban Bencana Alam dan Sosial

Terlaksananya rehabilitasi perumahan korban bencana alam dan sosial

Persentasi terlaksananya rehabilitasi perumahan korban bencana alam dan sosial sebesar 90 %

Dinsosnaketran

760

APBK


NO

19

SUBSTANSI PROGRAM

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

KEGIATAN PRIORITAS

Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran

SASARAN


Persentase terwujudnya pendidikan dan Terwujudnya pendidikan dan pelatihan pertolongan pelatihan pertolongan dan pencegahan dan pencegahan kebakaran kebakaran sebesar 68 % persentase tersedianya pengadaan sarana dan Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran pencegahan bahaya kebakaran sebesar 75 %

APBK

Kesbanglinmas

120

APBA/APBN/A PBK

Kesbanglinmas

30

APBK

Persentase terlaksananya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran sebesar 65 %

Kesbanglinmas

75

APBA/APBN/A PBK

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya Kebakaran kebakaran

Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebesar 65 %

Kesbanglinmas

46

APBK

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terwujudnya pengendalian keamanan lingkungan

Persentase terwujudnya pengendalian keamanan lingkungan sebesar 65 %

Kesbanglinmas

40

APBK

Meningkatnya kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah

Persentase peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah sebesar 60 %

Kesbanglinmas

60

APBK

Monitoring, Evaluasi dan Pengawas Pemilu

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawas Persentase Terlaksananya monitoring, evaluasi pemilu dan pengawas pemilu sebesar 70 %

Kesbanglinmas

400

APBK

Penunjang Pengamanan Pemilu Satlinmas

Tersedianya Penunjang pengamanan pemilu satlinmas

Persentase tersedianya Penunjang pengamanan pemilu satlinmas sebesar 68 %

Kesbanglinmas

500

APBK

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Melestarikan dan mengaktualisasi adat budaya daerah

Persentase pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah sebesar 50 %

Dishubbudparimkom

80

APBK/APBA/ APBN

Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah

Tersusunnya kebijakan tentang budaya lokal daerah

Persentase penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah sebesar 50%

Dishubbudparimkom

130

APBK

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Tersosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Persentase tersosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah sebesar 60%

Dishubbudparimkom

60

APBK

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

Terlaksananya pengelolaan karya cetak dan karya rekam

Persentase terlaksananya pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebesar 72%

Dishubbudparimkom

400

APBK/APBA/ APBN

Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Persentase terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah sebesar 70 %

Dishubbudparimkom

45

APBK/APBA/ APBN

Dishubbudparimkom

60

APBK

Dishubbudparimkom

120

APBK

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

20

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

21

Program pemeliharaan kantrantibmas dan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah pencegahan tindak kriminal

23

24

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah


SUMBER DANA

75

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran

Program Pengembangan Nilai Budaya


Kesbanglinmas

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

22


Terlaksananya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Terselenggaranya dialog kebudayaan

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Tersedianya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Persentase penyelenggaranya dialog kebudayaan sebesar 65 % Persentase tersedianya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah sebesar 62 %

NO

SUBSTANSI PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN




SUMBER DANA

25

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan Terbangunnya kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah antar daerah

Persentase terbangunnya kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah sebesar 54 %

Dishubbudparimkom

45

APBK/APBA

26

Program Kerjasama Pembangunan

Koordinasi Peningkatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Khusus

Terlaksananya koordinasi peningkatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan khusus

Persentase terlaksananya koordinasi peningkatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan khusus sebesar 52 %

Bappeda

250

APBK

27

Program perencanaan pembangunan daerah

Pengembangan Partisipasi dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik

Terwujudnya pengembangan partisipasi dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Persentase terwujudnya pengembangan partisipasi dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik sebesar 57%

Bappeda

50

APBK

28

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Fasilitasi Operasional BRA

Tersedianya fasilitais operasional BRA

Kesbanglinmas

300

APBK

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa

Kesbanglinmas

180

APBK/APBA

29

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Terlaksananya pentas seni dan budaya, festifal, Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan kebangsaan

Persentase terlaksananya pentas seni dan budaya, festifal, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan sebesar 58 %

Kesbanglinmas

40

APBK

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Persentase Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat sebesar 59 %

Kesbanglinmas

35

APBK

Terbentuknya Satuan keamanan lingkungan di Masyarakat

Persentase terbentuknya Satuan keamanan lingkungan di Masyarakat sebesar 67 %

Kesbanglinmas

30

APBK/APBA

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat

Persentase terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat sebesar 65 %

Kesbanglinmas

40

APBK

Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik

Persentase terlaksananya koordinasi forumforum diskusi politik sebesar 57 %

Kesbanglinmas

65

APBK

Fasilitasi Kelengkapan Pengajuan Bantuan Partai Politik

Tersedianya fasilitasi pengajuan bantuan partai politik

Persentase tersedianya fasilitasi pengajuan bantuan partai politik sebesar 58 %

Kesbanglinmas

25

APBK

Pembuatan Teknologi Tepat Guna

Terwujudnya pembuatan teknologi tepat guna

Persentase terwujudnya pembuatan teknologi tepat guna sebesar 78 %

BPM

540

APBK/APBA/AP BN

Sosialisasi dan Pameran

Tersosialisasi dan terpamerkan

Persentase Sosialisasi dan Pameran sebesar 76 %

BPM

67

APBK

30

Program pemberdayaan masyarakat untuk Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan

31

Program pendidikan politik masyarakat

32

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


Persentase Tersedianya fasilitasi operasional BRA sebesar 60 % Persentase peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebesar 61 %

NO

33

34

SUBSTANSI PROGRAM

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

KEGIATAN PRIORITAS


SUMBER DANA

Persentase terlaksananya Bulan Bakti LKMD

BPM

200

APBK/APBA/ APBN

Pelatihan kepada remaja putus sekolah

Terlaksananya pelatihan kepada remaja putus sekolah

Persentase terlaksananya pelatihan kepada remaja putus sekolah sebesar 55%

BPM

115

APBK/APBA

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Gampong

Terlaksananya pelatihan pemerintahan gampong

Persentase terlaksananya pelatihan pemerintahan gampong sebesar 57 %

BPM

68

APBK/APBA/ APBN

Fasilitas Penyelesaian Prosudur,Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Tersedianya Fasilitas Penyelesaian Prosudur,Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Persentase tersedianya Fasilitas Penyelesaian Prosudur,Pemberian Perlindungan Hukum dan Dinsosnakertrans Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebesar 45 %

32

APBK

Sosialisasi Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Tersosialisasinya berbagai peraturan dan Tentang Ketenaga Kerjaan pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan

Persentase tersosialisasinya berbagai peraturan dan pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan Dinsosnakertrans sebesar 65 %

40

APBK

Peningkatan jejaringan pelaku sosial

Persentase peningkatan jejaringan pelaku sosial sebesar 49 %

Dinsosnakertrans

26

APBK

BPM

80

APBK

BPM

450

APBK/APBN

36

Program pengembangan lembaga ekonomi Pelatihan Ketrampilan manajemen Aparat Badan Usaha Milik Gampong pedesaan



Terlaksananya Bulan Bakti LKMD

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pengembangan Wilayah Translok


Bulan Bakti LKMD

35

37

SASARAN

Meningkatnya jejaringan pelaku sosial Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan manajemen Aparat Badan Usaha Milik Gampong

Persentase terlaksananya Pelatihan Ketrampilan manajemen Aparat BUMG sebesar 68 % Persentase penyelenggaraan PNPM Mandiri sebesar 58 %

Penyelanggaraan PNPM Mandiri

Terselenggaranya PNPM Mandiri

Surve dan Pemetaan

Terlaksananya surve dan pemetaan

Persentase terlaksananya surve dan pemetaan sebesar 54 %

Dinsosnakertrans

250

APBK

Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Perbatasan

Menguatnya SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Perbatasan

Persentase Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Dinsosnakertrans Perbatasan sebesar 50 %

40

APBK

Peningkatan Kerja sama antar sektor dalam rangka kawasan transmigrasi

Meningkatnya Kerja sama antar sektor dalam rangka kawasan transmigrasi

Persentase Peningkatan Kerja sama antar sektor dalam rangka kawasan transmigrasi sebesar 68 %

25

APBK

Dinsosnakertrans

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 PRIORITAS. 1. KREDIBILTAS, TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH DAN KINERJA APARATUR DAERAH

NO

1

SUBSTANSI PROGRAM

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

Sek.DPRK

100

APBK

Hearing/ dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

Terlaksananya dialog dan koordinasi dengan tokoh masyarakat secara intens

Jumlah terlaksannay dialog dengan beberapa tokoh masyarakat sebanyak 20 Kelompok

Sek.DPRK

125

APBK

Rapat- rapat Alat Kelengkapan Dewan

Terlaksanananya rapat-rapat kelengkapan dewan

Jumlah terlaksananya rapat 30 kali

Sek.DPRK

200

APBK

Rapat- rapat Paripurna

Terwujudnyanya pelaksanaan rapat dewan paripurna

Jumlah rapat yang dilaksanakan 5 kali

Sek.DPRK

200

APBK

Kegiatan Reses

Terlaksana kegiatan reses dewan

Sek.DPRK

155

APBK

125

APBK

115

APBK

800

APBK

Sekdakab

105

APBK

Sekdakab

65

APBK

Sekdakab

120

APBK

Sekdakab

100

APBK

Sekdakab/Dinhubparbu dinfokom

85

APBK

Terlaksananya dialog dengan tokoh-tokoh

Jumlah kunjungan yang akan dilaksanakan sebanyak Sek.DPRK 4 kali Persentase tersosialisasinya peraturan perundangSek.DPRK undangan sebesar 67% Jumlah pimpinan dan anggota yang terlatih sebanyak Sek.DPRK 25 orang

Jumlah dilaksanakan dialog sebanyak 20 kelompok masyarakat

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Terwujudnya kegiatan penerimaan kunjungan kerja para Jumlah kunjungan yang diterima adalah 15 kali pejabat

Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

Terlaksananya rapat koordinasi unsur muspida

Peringatan HUT Kab. Pidie Jaya


SUMBER DANA

Persentase terlaksananya pembahasan rancangan peraturan saerah sebesar 73%

Program peningkatan pelayanan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh kedinasan kepala daerah/ wakil kepala Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi daerah Sosial dan Kemasyarakatan

Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Terbahasnya rancangan peraturan daerah

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

3


Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota dalam Daerah DPRK ke daerah lain Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada stakeholder Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRK

2


Jumlah dilaksanakannya rapat koordinasi sebanyak 10 kali Jumlah dilaksanakannya koordinasi dengan Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya pemerintah daerah lainnya sebanyak 8 kali Jumlah peringatan HUT Kab. Pidie Jaya sebanyak 1 Memperingati HUT Kab. Pidie Jaya kali

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terwujudnya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Persentase terwujudnya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar 75 %

Sekdakab

60

APBK

Penyusunan LAKIP Kabupaten

Terwujudnya penyusunan LAKIP Kabupaten

Persentase terwujudnya penyusunan LAKIP Kabupaten sebesar 65 %

Sekdakab

100

APBK

NO

4

SUBSTANSI PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Penyusunan Standar Satuan Harga daerah Penyusunan Sistem Prosesdur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Tersusunnya standar satuan harga


Persentase penyusunan standar satuan harga sebesar 76 %

Tersusunnya sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah

Persentase penyusunan sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah sebesar 64 % persentase penyusunan rancangan peraturan daerah Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang APBD tentang APBD sebesar 75 %


SUMBER DANA

PPKAD

96

APBK

PPKAD

40

APBK

PPKAD

55

APBK

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Tersusunnya rancangan peraturanKDH tentang Penjabaran APBD penjabaran APBD

Persentase penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD sebesar 75 %

PPKAD

34

APBK

Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Perubahan APBD

Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan Tentang Perubahan APBD sebear 70 %

PPKAD

33

APBK

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD penjabaran perubahan APBD

Persentase penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD sebesar 72 %

PPKAD

50

APBK

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD PPKAD sebesar 78 %

52

APBK

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD APBD

Persentase Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan PPKAD APBD ebesar 75 %

40

APBK

Pendataan WP, RW dan PBB

Terlaksananya Pendataan WP, RW dan PBB

persentase terlaksananya Pendataan WP, RW dan PBB sebesar 68 %

PPKAD

43

APBK

Operasional Pendataan Pajak Dan Restribusi

Tersedianya Operasional Pendataan Pajak Dan Restribusi

persentase tersedianya Operasional Pendataan Pajak Dan Restribusi sebesar 64 %

PPKAD

54

APBK

Pengelolaan Gaji Pegawai

Terwujudnya Pengelolaan Gaji Pegawai

PPKAD

31

APBK

Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi

Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi

PPKAD

62

APBK

Evaluasi Administrasi Keuangan Pada Dinas , Badan Dan Kantor

Terwujudnya Evaluasi Administrasi Keuangan Pada Dinas , Badan Dan Kantor

Persentase terwujudnya Evaluasi Administrasi Keuangan Pada Dinas , Badan Dan Kantor sebesar 65 Sekdakab %

80

APBK

Terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala sebesar 64 %

Inspektorat

120

APBK

Tertangani kasus pengaduan dilingkup pemerintahan daerah Terlaksananya Penindak lanjut hasil temuan pengawasan

Persentase penanganan kasus pengaduan dilingkup pemerintahan daerah sebesar 45 % Persentase Terlaksananya Penindak lanjut hasil temuan pengawasan sebesar 50 %

Inspektorat

30

APBK

Inspektorat

80

APBK

5

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

6

Program peningkatan sistem Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara pengawasan internal dan pengendalian Berkala pelaksanaan kebijakan KDH Penanganan kasus pengaduan di Lingkup Pemerintah Daerah Tindak Lanjut hasil Temuan Pengawasan


SASARAN


Tersusunnya Rancangan Peraturan Tentang Perubahan APBD

Persentase Terwujudnya Pengelolaan Gaji Pegawai sebesar 78 % persentase Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi sebesar 68 %

NO

7

8

9

SUBSTANSI PROGRAM

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Pelayanan Umum

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Tersusunnya Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan

Terlegislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Terpublikasinya Peraturan Perundang-Undangan

Penataan Perangkat Daerah

Terwujudnya Penataan Perangkat Daerah

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar daerah

Tersedianya Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar daerah

Pembangunan Tapal Batas Antar Kecamatan dan gampong dalam Kabupaten

Terlaksananya Pembangunan Tapal Batas Antar Kecamatan dan gampong dalam Kabupaten

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Informasi Penyusunan Laporan Penyelengaraan Tersedianya Informasi Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah ( ILPPD ) Penyelengaraan Pemerintah Daerah ( ILPPD )


Persentase Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sebesar 64 %


Sekdakab

APBK

210

APBK

60

APBK

40

APBK

Sekdakab

123

APBK

Sekdakab

250

APBK

Sekdakab

64

APBK

Sekdakab

52

APBK

Sekdakab

10.000

APBK

Persentase Penataan Perangkat Daerah sebesar 60 % Sekdakab

Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebesar 76 % Persentase Informasi Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah ( ILPPD ) sebesar 56 % Persentase tersedianya pengadaan tanah pemerintah daerah sebesar 79 %

SUMBER DANA

80

Persentase Legislasi Rancangan Peraturan PerundangSekdakab Undangan sebesar 53 % Persentase Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Sekdakab sebesar 58 %

Persentase tersedianya Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar daerah sebesar 56 % Persentase terlaksananya Pembangunan Tapal Batas Antar Kecamatandan gampong dalam Kabupaten sebesar 90 %


Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

Tersedianya pengadaan tanah pemerintah daerah

Rapat -Rapat Koordinasi Bagian Pemerintahan

Terlaksananya Rapat -Rapat Koordinasi Bagian Pemerintahan

Persentase terlaksananya Rapat -Rapat Koordinasi Bagian Pemerintahan sebesar 67 %

Sekdakab

40

APBK

Pemilihan Perangkat Gampong dan Mukim

Terlaksananya pemilihan perangkat gampong dan mukim

Jumlah pelaksanaan pemilihan perangkat gampong dan mukim sebanyak 1 kali

Sekdakab

80

APBK

Pembinaan Monitoring serta evaluasi izin usaha Terbinanya monitoring serta evaluasi izin usaha dan dan gangguan (HO) gangguan (HO)

persentase pembinaan monitoring serta evaluasi izin usaha dan gangguan (HO) sebesar 54 %

Sekdakab

40

APBK

Persentase Terwujudnya pengembangan data base kependudukan sebesar 45 %

Disdukcapil

140

APBK/ APBN

Dishubudparinkom

200

APBK/APBA/A PBN

Dishubudparinkom

540

APBK/APBA/A PBN

10

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengembangan Data Base Kependudukan

Terwujudnya pengembangan data base kependudukan

11

Program kerjasama informasi dan media massa

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Pengadaan Alat Studio Komunikasi

Tersedianya pengadaan alat studio komunikasi

Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluh bagi masyarakat

Tersebarluasnya informasi yang bersifat penyuluh bagi masyarakat

Persentase penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluh bagi masyarakat sebesar 54 %

Dishubudparinkom

80

APBK

Penyebaran informasi Penyelengaraan pemerintahan daerah

Tersebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Persentase penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 50 %

Dishubudparinkom

52

APBK


persentase terwujudnya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi sebesar 53 % Persentase tersedianya pengadaan alat studio komunikasi sebesar 56 %

NO

SUBSTANSI PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN




SUMBER DANA

APBK

12

13

Program Pengembangan data/informasi

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan PDRB Daerah

Terwujudnya penyusunan PDRB Daerah

Penyusunan Pidie Jaya Dalam Angka

Terwujudnya Penyusunan Pidie Jaya dalam Angka

Penyusunan Profil Daerah

Terwujudnya Penyusunan Profil Daerah

Penyusunan IKK

Terwujudnya Penyusunan IKK

Operasional GIS

Tersedianya Operasional GIS

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Terwujudnya Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Pembangunan sistem informasi spasial potensi wilayah Kabupaten Pidie Jaya

Terlaksananya Pembangunan sistem informasi spasial potensi wilayah Kabupaten Pidie Jaya

Review Penyusunan RPJM

Terlaksananya review penyusunan RPJM

Penyusunan rancangan RKPK

Terwujudnya Penyusunan rancangan RKPK

Penyelenggaraan Musrenbang RKPK

Terselenggaranya Musrenbang RKPK

Penyusunan KUA-PPAS

Terwujudnya Penyusunan KUA-PPAS

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah pelaksanaan rencana pembangunan daerah

14

15

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


Persentase terwujudnya penyusunan PDRB Daerah sebesar 75 % Persentase terwujudnya Penyusunan Pidie Jaya dalam Angka sebesar 68 % Persentase terwjudnya Penyusunan Profil Daerah sebesar 67 % Persentase terwujudnya Penyusunan IKK sebesar 58 %

Bappeda

140

APBK

Bappeda

120

APBK

Bappeda

210

APBK

Bappeda

36

APBK

Persentase tersedianya Operasional GIS sebesar 70 % Bappeda

800

APBK

persenase terwujudnya Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi Bappeda sebesar 55 % Persentase terlaksananya Pembangunan sistem informasi spasial potensi wilayah Kabupaten Pidie Jaya sebesar 78 % Persentase terlaksannya Review Penyusunan RPJM sebesar 76 % Persentase terlaksannya Penyusunan RKPK sebesar 70 % Persentase Penyelenggaraan Musrenbang RKPK sebesar 76 % Persentase Penyusunan KUA-PPAS sebesar 68 % Persentase terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerahsebesar 72 % Persentase terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Daerah sebesar 65 %

4.000

APBK/APBA/A PBN

210

APBK

Bappeda

79

APBK

Bappeda

120

APBK

Bappeda

174

APBK

Bappeda

120

APBK

Bappeda

167

APBK

3.600

APBK

275

APBK

Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Terwujudnya Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah (pendukung dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan)

Terlaksananya Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah (pendukung dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan)

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi prajabatan Persentase Terlaksananya pendidikan dan pelatihan CPNSD bagi prajabatan CPNSD sebesar 75 %

BPPK

2.500

APBK

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan struktural bagi Persentase Terlaksananya pendidikan dan pelatihan PNS Daerah struktural bagi PNS Daerah sebesar 57 %

BPPK

2.000

APBK

Seleksi Penerimaan CPNSD

Terlaksananya penerimaan CPNSD

BPPK

250

APBK

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Tertatanya sistem administrasi kenaikan pangkat PNS

BPPK

70

APBK

persentase terlaksananya Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah (pendukung dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan) sebesar 64 %

Persentase Terlaksananya penerimaan CPNSD sebesar 78 % Persentase penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS sebesar 68 %

NO

SUBSTANSI PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS

17

18


Penyelesaian Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Terwujudnya penyelesaian tugas belajar dan ikatan dinas

Persentase Terwujudnya penyelesaian tugas belajar BPPK dan ikatan dinas sebesar 68 % Persentase Terlaksananya pembaharuan data kepegawaian(Validasi Data)/ pemutakhiran Data BPPK sebesar 70 % jumlah pegawai yang dimutasi/pemindahan sebanyak BPPK 110 orang

Pembaharuan Data Kepegawaian (Validasi Data)/ Pemutakhiran Data

Terbaharunya data kepegawaian (Validasi Data)/ pemutakhiran Data

Penyelesaian Pemindahan/Mutasi PNS dan Penyelesaian SK PNS

Terselesainya pemindahan pegawai

Bimbingan Teknis Kepegawaian

Terbimbingnya pegawai dalam rangka peningkatan mutu

jumlah pegawai yang dibintek sebanyak 40 orang

Penyelesaian Pensiun, Karpeg, Karsu PNS

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

130

APBK

60

APBK

BPPK

500

APBK

Terselesainya pengurusan pensiun,karpeg, karsu PNS

Jumlah pengurusan yang terselesaikan sebanyak 240 BPPK 0rang

62

APBK

Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Terselenggaranya penerimaan praja IPDN

Persentase terlaksanan sebanyak 73%

BPPK

80

APBK

Penyelesaian Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Terselesainya ujian Dinas dan penyesuaian Ijazah jumlah kasus yang terselesaikan sebanyak 34 orang pegawai Terlaksananya penyelesaiaan kepengurusan gaji berkala Jumlah yang terselesaikan sebanyak 240 orang PNS

BPPK

70

APBK

BPPK

30

APBK

Inspektorat

120

APBK

72

APBK

155

APBK

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kerja

Terlatihnya tenaga teknis pengawasan dan penilai akuntabilitas

jumlah tenaga yang terlati sebanyak 32 orang

Inspektorat

Pelatihan dan Sosialisasi Pelaksanaan ADG

Terlatih dan tersosialisasinya pelaksana ADG

Jumlah pelaksana ADG yang terlatih 40 orang

BPM

Pengadaan Kantor Mukim

tersedianya gedung kantor mukim

jumlah gedung mukim yang dibangun 6 unit

BPM

840

APBK/APBA

Pengadaan kantor Geuchik

Terbangunnya kantor geusyik

jumlah gedung geusyik yang terbangun 6 unit

BPM

1.200

APBK/APBA

Pengadaan Mobiler Kantor mukim

tersedianya mobiler kantor mukim

jumlah mobiler yang tersedia sebanyak 6 paket

BPM

120

APBK

Pembekalan Peraturan Pemerintahan Terhadap Perangkat Gampong dan Mukim

Meningkatnya kemampuan perangkat gampong terhadap pemahaman tentang peraturan pemerintah

persentase peningkatan pemahaman aparatur gampong sebesar 65 %

Sekdakab

130

APBK

peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Meningkatkan kemampuan teknis aparat perencanan daerah

jumlah aparat perencana yang dilatih sebanyak 60 org Bappeda

120

APBK

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Terbimbingnya aparatur perencana

Jumlah aparatur yang dibimbing sebanyak 6 orang

Bappeda

132

APBK

Persentase peningkatan koordinas sebanyak 73 %

Bappeda

Koordinasi Program Wismp dan Penguatan kelembagaan P3A, GP3A, dan Induk P3A dalam Meningkatnya koordinasi program wismp Kabupaten Pidie Jaya


SUMBER DANA

APBK

Program Peningkatan Profesionalisme Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Jumlah tenaga pemeriksa dan pengawasan yang tenaga pemeriksa dan aparatur Terlatihnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Aparatur Pengawasan terlatih sebanyak 20 orang pengawasan

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

PAGU INDIKATIF TAHUN 2011 (Jutaan) 800

Penyelesaian Gaji Berkala PNS

16

SASARAN


1.000 APBK/ APBN

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 PRIORITAS 2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SERTA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT YANG BERBASIS KOMODITI UNGGULAN DALAM USAHA PENANGULANGAN KEMISKINAN

NO

1

2

SUBSTANSI PROGRAM


Tersusunnya kebijakan umum perencanaan pengembangan dan aksi ekonomi masyarakat

Persentase Meningkatnya kualitas perencanaan dan akuntabilitas sebesar 53%

Bappeda

200

APBK

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Meningkatnyaa koordinasi perencanaan bidang ekonomi

persentase meningkatnya koordinasi perencanaan bidang ekonomi sebesar 83%

Bappeda

110

APBK

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

Tersusunnya masterplan penaggulangan kemiskinan daerah

Persentase akuntabilitas dan kualitas penangulangan kemiskinan daerah sebesar 72%

Bappeda

340

APBK

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Terlatihnya petani dan pelauku agribisnis daerah

jumlah yang terklatih sebanyak 80 orang

DPP

600

APBA/APBK /APBN

Magang,Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis

Meningkatnya kapasitas tenaga kewirausahaan pertanian

jumlah kewirausahaan yang diberikan pendidikan 15 orang

DPP

250

APBA/APBK /APBN

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan pelaku agribisnis

Meningkatnya kualitas penyuluh dan pendamping terhadap pengembangan pelaku agrebisnis

jumlah pelaku agribisnis yang membutuhkan pendampingan sebanyak 32 orang

BPKP

1.000

APBA/APBK /APBN

BPKP

400

KEGIATAN PRIORITAS

Program perencanaan pembangunan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat ekonomi

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (PUAP). Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (PENAS).

SASARAN

Meningkatnya kemampuan lembaga petani Meningkatkan kemamdirian petani

jumlah lembaga petani yang difasilitasi sebanyak 10 kelompok jumlah petani yang dibangun dan dikembangkan 10 kelompok

BPKP

SUMBER DANA

APBA/APBK /APBN APBA/APBK 310 /APBN

Pemeliharaan dan Peningkatan pendapatan petani kakao

Terpeliharanya pendapatan petani kakao

Jumlah petani kakao yang dibantu untuk peningkatan pendapatan sebanyak 50 kelompok

Dishutbun

4.340

APBA/APBK /APBN

Demplot Tanaman Kakao

Terbangunnya demplot tanaman kakoa

jumlah demplot yang dibangun 4 unit

Dishutbun

400

APBA/APBK /APBN

Terpetanya lahan penbangunan kebun kakao

jumlah lahan yang dipetakan seluas 7000ha

Dishutbun

760 APBA/APBK

Dishutbun

400 APBA/APBK

Pemetaan Lahan Pembangunan Kebun Kakao 7000 Ha Pendukung Program Revitalisasi 1000 Ha (pembebasan tanah/sertifikat lahan) Peningkatan pengetahuan pemeliharaan tanaman kakao Pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan SLPHT pada tanaman Pekebunan




jumlah lahan yang kan disertifikasi seliuas 1000 Terlaksananya program revitalisasi lahan ha Meningkanya kemmapuan dan pengetahuan petani jumlah petani kakao yang ditingkatkan kakao pengetahuan sebanyak 20 kelompok Jumlah tanaman yang dikendalikan dari hama terkendalinya hama penyakit tanaman penyakit seluas 200 ha jumlah tanaman yang di SLPHT sebanyak 2000 Terwujudnya SLPHT pada tanaman kakao batang

Dishutbun Dishutbun Dishutbun

APBA/APBK /APBN APBA/APBK 1.000 /APBN 1.000

700 APBK /APBN

NO

3

SUBSTANSI PROGRAM

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

SUMBER DANA

persentase meningkatnya akuntabilitas pemerintah sebesar 38 %

BPKP

100

APBK

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan.

Tersusunya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

persentase akuntabilitas penyelenggaraan laporan ketahanan pangan daerah sebesar 25%

BPKP

100

APBA/APBK /APBN

Monitoring,Evaluasi & Pelaporan kebijakan perberasan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan perberasan daerah

jumlah kebijakan yang tereralisasi sebanyak 45%

BPKP

100

APBK

Analisa & penyusunan pola konsumsi pangan

Teranalisanya pola konsumsi pangan daerah

persenytase terealisasinya analisa pangan daerah sebesar 32 %

BPKP

80

APBK

Pengembangan desa mandiri pangan

Terbangunnya desa mandiringan pangan

Jumlah desa yang dikembangkan sebanyak 8 desa

DPP/ BPKP

APBA/APBK /APBN APBA/APBK 800 /APBN

1.000

jumlah lembaga yang terbina sebanyak 6 desa

BPKP

persentase realisasi pemamfaatan lahan dalam masyarakat sebesar 45%

BPKP

300 APBA/APBK

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Meningkatnya mutu dan ketahanan pangan daerah

persentase peningkatan ketahanan pangan daerah

BPKP

400 APBA/APBK

Pengadaan sarana kerja penyuluh pertanian

Tersedianya sarana kerja penyuluh

Persentase meningkatnya efektifitas kerja penyuluh sebesar 78%

BPKP

400

APBA/APBK /APBN

BPKP

240

APBK

DPP

200

APBK

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Bantuan Benih / Bibit, Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan Pengembangan Diversifikasi/Intensifikasi Tanaman

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Pembangunan jalan produksi/usaha tani (75 Km) Pemeliharaan/Rehabilitasi tanaman kakao Pembangunan Kebun Bibit dan pusat peneliti



tersusunnya data base potensi produksi pangan daerah

Penyusunan kebijakan umum Ketahanan Pangan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan


Penyusunan data base potensi prod. pangan.

Pembinaan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan Terbinanya lembaga usaha ekonomi pedesaan (LUEP) Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Meningkatnya kemampuan pemafaatan lahan pengembangan pangan pekarangan

4


Tersusunnya kebijakan umum tentang ketahanan Persentase peningkatan akuntabilitas sebesar 65% pangan Meningkatnya kualitas mutu dan ketahanan pangan Persentase meningkatnya kualitas ketahahanan daerah pangan daerah sebesar 43% Terbantunya bibit produksi pertaninan

Jumlah bibit pertanian yang terbantu sebanyak 7000 bibit

DPP

6.570

APBA/APBK /APBN

Terlaksananya pengembangan disverivikasi tanaman

Persentase meningkatnya pengembangan disverivikasi tanaman rakyat sebesar 23%

DPP

4300

APBA/APBK /APBN

Tersedianya sarana produksi pertanian

Jumlah sarana pertanian yang tersedia sebanyak 20 unit

DPP

9.320

APBN

Terbangunnya jalan usaha tani untuk meningkatkan Jalan usaha tani yang terbangun sepanjang 75 km ekonomi masyarakat jumlah tanaman kakao yang terpelihara seluas 200 terpeliharannya tanaman kakao rakyat ha Persentase meningkatnya kebutuhan kebun bibit Terbangunnya bangunan untuk kebun bibit sebesar 20%

Pengembangan Pembangunan Kebun Kakao Rakyat (P0)

Terwujudnya pengembangan kebun kakao rakyat

Pemeliharaan tanaman Kakao Rakyat (P1)

terpeliharanya tanaman kakao rakyat

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Terlaksananya penyuluhan peningkatan produksi perkebunan

Pertemuan petugas dan petani

Terlaksananya pertemuan petugas dengan petani

Terbangunnya kebun kakao rakyat seluas 200 ha Jumlah tanaman kakao rakyat yang terpelihara seluas 100 ha Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peningkatan produksi perkebunan sebesar 74% Persentase terlaksananya pertemuan sebanyak 68%

Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun

4.000 APBA /APBN APBA/APBK /APBN APBA/APBK 1.000 /APBN APBA/APBK 56.000 /APBN APBA/APBK 4.000 /APBN 8.000

Dishutbun

1.000

APBA/APBK /APBN

Dishutbun

90

APBA/APBK /APBN

NO

5

6

SUBSTANSI PROGRAM

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

KEGIATAN PRIORITAS

Tersedianya obat untuk pengendalian hama tanaman perkebunan

Jumlah ketersediannya obat-obatan tanaman perkebunan sebesar 10 Paket

Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian

Terlatihnya penerapan teknologi pertanian

Persentasi meningkatnya kemampuan teknologi pertanian sebesar 60 %

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna Pengadaan sarana & Prasarana tehnologi Pertanian/Perkebunan

Tersedianya sarana dan prasaran teknologi pertanian tepat guna Tersedianya sarana dan prasaran teknologi perkebunan

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Termonitoringnya kegiatan peningkatan teknologi

Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian

Meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian

Persentase meningkatnya kapasitas sebesar 43%

Peningkatan kesejahteraan tenaga peyuluh pertanian Penyuluhan dan pendampingan pertanian/perkebunan

Meningkatnya kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pendampingan pertanian/perkebunan

Persentase meningkatnya kesejahteraan sebesar 60% Persentase terlaksananya penyuluhan dan pendampingan sebesar 70%

Meningkatnya pemeliharaan kesehatan serta pencegahan penyakit menular

Persentase meningkatnya pemeliharaan kesehatan serta pencegahan penyakit menular sebesar 40%

Terlaksananya pengembangan agribisnis peternakan Terlaksananya kegiatan pembibitan dan perawatan ternak

Persentase meningkatnya pengembangan agribisnis peternakan sebesar 25% Persentase terlaksananya pembibitan dan perawatan ternak sebesar 32%

Tersedianya lahan kebun rumput

Terbangunnya kebun rumput seluas

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular

8

Program peningkatan produksi hasil peternakan

Pengembangan Agribisnis Peternakan Pembibitan dan Perawatan Ternak Pengadaan Kebun rumput

10

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia sebanyak 4 paket Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia sebanyak 2 paket Persentase realisasi monitoring dan pelaporan kegiatan sebesar 83%

Persentase realisasi perencanaan dan Perencanaan dan Pengembangan hutan Terwujudnya rencana dan pengembangan hutan pengembangan hutan serta sarana pendukung 400 kemasyarakatan (400 ha) dan sarana pendukung kemasyarakatan dan tersedianya sarana pendukung ha Jumlah pengembangan hutan kemasyarakatan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan Terpeliharanya hutan kemasyarakatan seluas 400 ha

Program rehabilitasi hutan dan lahan Penghijauan lingkungan



Pengadaan Obat-obatan untuk pengandalian hama/penyakit tanaman perkebunan

7

9

SASARAN

Terwujudnya penghijauan lingkungan masyarakat

Rehabilitasi hutan pantai

Terlaksananya rehabilitasi hutan pantai

Pemeliharaan lahan reboisasi

Terlaksananya pemeliharaan lahan reboisasi

Pemeliharaan tanaman penghijauan

Terpeliharanya tanaman penghijauan

Persentase terlaksananya penghijauan lingkungan sebesar 60% Persentase terlaksananya rehabilitasi hutan pantai sebesar 35% Persentase terlaksananya lahan reboisasi sebesar 40% jumlah tanaman penghijauan yang terpelihara sebesar 60%


Dishutbun

PAGU INDIKATIF TAHUN 2011 (Jutaan) 1.130

SUMBER DANA

APBA/APBK /APBN

DPP

350 APBA/APBK

DPP

370 APBA/APBK

Dishutbun

576 APBA/APBK

Dishutbun

78

APBK

BPKP

760 APBK/APBA

BPKP

760 APBK/APBA

BPKP

1.400 APBK/APBA

DPP

DPP

530 APBK/APBA

4.600

APBN

DPP

790 APBN/APBA

DPP

1.780 APBK/APBA

Dishutbun

400 APBK/APBA

Dishutbun

1.100 APBA/APBN

Dishutbun

579 APBK/APBA

Dishutbun

760 APBK/APBA

Dishutbun

320

Dishutbun

498 APBK/APBA

APBK

NO

11

SUBSTANSI PROGRAM

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

Rehabilitasi hutan dan lahan

Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan

Perencanaan dan Pengawasan

Terwujudnya rencana dan pengawasan hutan dan lahan

Penyuluhan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan hutan

Terlaksananya penyuluhan kesadaran masyarakat terhadap kerusakan hutan

Pembangunan Kantor pengamanan hutan

Terbangunnya Kantor Pengaman hutan

Pengadaan mobil patroli

Tersedianya Pengadaan mobil patroli

Tersedianya Pengadaan kenderaan Operasional Pengadaan kenderaan Operasional roda dua roda dua Sosialisasi Pencegahan dampak kebakaran hutan Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan dampak dan lahan kebakaran hutan dan lahan Terwujudnya Pembuatan DAM Pengendali (6 Pembuatan DAM Pengendali (6 buah) buah)

12

Program perencanaan dan pengembangan hutan rakyat

Pengawasan dan pengendalian hutan

Terwujudnya pengawasan dan pengendalian hutan

Pengembangan Hutan Masyarakat adat (300 ha)

Terlaksananya Pengembangan Hutan Masyarakat adat (300 ha)

Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat

13

14

Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan perikanan

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Tersedianya pengembangan bibit unggul

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Mendampingi Kelompok Tani pembudidaya Ikan

Pengembangan Lembaga usaha Perikanan Tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Mengembangkan Lembaga Usaha Perikanan Tangkap Mendampingi Kelompok Nelayan perikanan tangkap

Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan Rehabilitasi sedang / berat tempat pelelangan ikan

15

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir


Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Persentase terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 42% Persentase terwujudnya pengawasan hutan dan lahan sebesar 35% Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan 2 kelompok Jumlah kantor pengaman hutan yang terbangun 8 unit Jumlah Mobil patroli sebanyak 3 buah Jumlah kenderaan Operasional roda dua sebanyak 10 buah Persentase Sosialisasi Pencegahan dampak kebakaran hutan dan lahan sebesar 56 % Jumlah Pembuatan DAM Pengendali sebanyak 6 buah Persentase Terlaksananya pengawasan dan pengendalian hutan sebesar 60 %

Volume Pengembangan Hutan Masyarakat adat seluas 300 ha Persentase pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Terwujudnya PemeliharaanTanaman Hutan Rakyat sebesar 62 %

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan


Persentase Terbinanya dan pengembangan perikanan sebesar 63 % Persentase Tersedianya pengembangan bibit unggul sebesar 58 % Persentase Pendamping Kelompok Tani pembudidaya Ikan sebesar 57 %

Persentase Pengembangan Lembaga Usaha Perikanan Tangkap sebesar 58 % Peresentase pendamping Kelompok Nelayan perikanan tangkap sebesar 60 % Jumlah tempat pelelangan ikan yang akan Terbangunnya Tempat Pelelangan Ikan dibangun sebanyak 2 Buah Terpeliharanya secara rutin / berkala tempat Persentase pemeliharaan Rutin / Berkala tempat pelelangan ikan pelelangan ikan sebesar 54 % Terehabilitasinya Sedang / Berat tempat Pelelangan Persentase tempat pelelangan yang harus ikan direhabilitasi sebesar 50 %

Terbinanya Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Persentase Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir sebesar 56 %



SUMBER DANA

Dishutbun

880

APBK/APBA/A PBN

Dishutbun

66

APBK

Dishutbun

46

APBK

Dishutbun

1.540 APBA/APBN

Dishutbun

1.760 APBA/APBN

Dishutbun

250 APBK/APBA

Dishutbun Dishutbun Dishutbun

76

APBK

APBK/APBN/A 2.000 PBA APBK/APBN/A 350 PBA

Dishutbun

670

APBK?APBA/A PBN

Dishutbun

120

APBK

DKP

600

DKP DKP

DKP DKP DKP DKP

APBK/APBN/A PBA APBK/APBN/A 400 PBA APBK/APBN/A 400 PBA APBK/APBN/A PBA APBK/APBN/A 400 PBA APBK/APBN/A 1.600 PBA 110

89

APBK

DKP

APBK/APBN/A 400 PBA

DKP

400

APBK


Terwujudnya Penyuluhan Budaya Kelautan

Persentase efektifitas Penyuluhan Budaya Kelautan sebesar 57 %

DKP

Terawasinya secara terpadu Usaha Penangkapan dan Hasil Perikanan

Persentase pengawasan terpadu Usaha Penangkapan dan Hasil Perikanan sebesar 56 %

DKP

Tersedianya Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Persentase Tersedianya Fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya sebesar 60 %

Disperindagkop

1.460

APBK/APBN/A PBA

Terfasilitasi Penyelesaian masalah konsumen

Persentase Fasilitasi penyelesaian masalah konsumen sebesar 65 %

Disperindagkop

100

APBK/APBN/A PBA

Operasional & Pengembangan kemetrologian daerah

Terlaksananya Operasional & Pengembangan Kemetrologian daerah

Persentase Terlaksananya Operasional & Pengembangan Kemetrologian daerah sebesar 56 %

Disperindagkop

90

APBK/APBN/A PBA

Fasilitasi Kemudahan perizinan pengembangan usaha

Terfasilitasi kemudahan Perizinan pengembangan usaha

Persentase fasilitasi kemudahan Perizinan pengembangan usaha sebesar 58 %

Disperindagkop

40

APBK

Pengembangan Pasar dan distribusi barang produk Peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan

Mengembangkan pasar dan distribusi barang produk Meningkatnya sistem jaringan informasi perdagangan

Persentase Pengembangan pasar dan distribusi barang produk sebesar 57 % Persentase peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan sebesar 50 %

Disperindagkop

80

APBK

Disperindagkop

110

APBK

Persentase penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan sebesar 65 %

Disperindagkop

200

APBK

Persentase fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima sebesar 55 %

Disperindagkop

500

APBK

SUBSTANSI PROGRAM

16

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat

17

Program Pemberdayaan Masyarakat Pengawasan Terpadu Usaha Penangkapan dan Dalam Pengawasan dan Pengendalian Hasil Perikanan Sumberdaya Kelautan

18

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

19

Program Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi penyelesaian masalah konsumen pengamanan perdagangan

20

21

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

KEGIATAN PRIORITAS

Penyuluhan Budaya Kelautan

Fasilitas bagi industri Kecil dan Menengah thd Pemamfatan sumber Daya

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


SASARAN

Penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima Tertatanya tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan dan asongan Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima

22



NO

Terfasilitasinya modal usaha bagi pedagang kaki lima

80

SUMBER DANA

APBK/APBN/A PBA

140 APBK/APBA

Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Tersusunnya data base tenaga kerja

Persentase penyusunan data base tenaga kerja sebesar 60 %

Dinsosnakertrans

35

APBK

Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung BLK

Tersedianya tanah pembangunan Gedung BLK

Volume Tanah untuk Pembangunan Gedung BLK Seluas 150 ha

Dinsosnakertrans

1.000

APBA

Pembangunan Balai Latihan Kerja

Terbagunnya Balai Latihan Kerja

Persentase Pembangunan Balai Latihan Kerja sebesar 90 %

Dinsosnakertrans

3.000

APBA/APB N

Pendidikan dan pelatihan Keterampilan Pencari Kerja

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja

Persentase Terlaksananya Pendidikan dan Dinsosnakertrans pelatihan keterampilan pencari kerja sebesar 68 %

220

APBA/APB K

NO

23

SUBSTANSI PROGRAM

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Tersusunnya Informasi Bursa Tenaga Kerja Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tersebarluasnya Informasi Bursa Tenaga Kerja Tenaga Kerja


25

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Program Pengembanga Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


SUMBER DANA

Persentase Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja sebesar 60 %

Dinsosnakertrans

65

APBK

Persentase Tersebarluasnya Informasi Bursa Tenaga Kerja sebesar 65 %

Dinsosnakertrans

44

APBK

Terwujudnya Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan

Dinsosnakertrans

240

APBK/APB A

Dinsosnakertrans

69

APBK

Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Terwujudnya Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan sebesar 65 % Pengembangan Kelembagaan Mengembangkan Kelembagaan produktifitas dan Persentase Pengembangan Kelembagaan pelatihan produktifitas dan pelatihan sebesar 59 % Produktifitas dan Pelatihan

24


Penyusunan kebijakan tentang Usaha Tersusunnya Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Kecil Menengah

Persentase penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah sebesar 50 %

Disperindagkop

120

APBK

Sosialisasi tentang Usaha Kecil Menengah

Tersosialisasinya tentang Usaha Kecil Menengah

Persentase sosialisasi tentang Usaha Kecil Menengah sebesar 55 %

Disperindagkop

35

APBK

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Tersosialisasinya dukungan informasi penyediaan permodalan

Persentase sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan sebesar 60 %

Disperindagkop

67

APBK/APB A

Koordinasi pemanfatan Fasilitas Pemerintah untuk UKM dan Koperasi

Terwujudnya koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi

Persentase Terwujudnya koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi sebesar 60 %

45

APBK

Disperindagkop

26

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Pemberdayaan UKM

27

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Persentase Terlaksananya Pemberdayaan UKM sebesar 60 %

Disperindagkop

65

APBK/APB A

Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan kebijakan dan program pengembangan program pengembangan koperasi koperasi

Persentase terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan koperasi sebesar 56 %

Dinsosnakertrans

25

APBK

Pendidikan dan pelatihan koperasi

Persentase terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Disperindagkop koperasi sebesar 59 %

Terwujudnya Pemberdayaan UKM

Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan koperasi

80

NO

28

SUBSTANSI PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bimbingan Ketrampilan Usaha Bagi Penyandang Masalah Keluarga Miskin Non Produktif Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


SASARAN

Terbimbingnya Ketrampilan Usaha Bagi Keluarga Miskin Non Produktif


Persentase Bimbingan Ketrampilan Usaha Bagi Keluarga Miskin Non Produktif sebesar 61 %


Disperindagkop


130

SUMBER DANA

APBK/APB A

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 PRIORITAS 3. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

NO

1

SUBSTANSI PROGRAM

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

KEGIATAN PRIORITAS

Pembangunan gedung kantor pemerintah Pidie Jaya Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor

2

3

4

5

6

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan turap/talud/brojong

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan


Terlaksananya Pembangunan gedung kantor pemerintah Pidie Jaya

Persentase Pembangunan gedung kantor pemerintah Pidie Jaya sebesar 95 % Persentase Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung Terehabilitasinya dan terpeliharanya gedung kantor kantorsebesar 78 %


PU PU


SUMBER DANA

APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A 1.000 PBK

130.000

APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A PBK APBN/APBA/A PBK

Perencanaan Jalan

Tersusunnya DED Jalan di Kabupaten Pidie Jaya

Jumlah DED yang disusun sebanyak 30 Dokumen

PU

600

Pembangunan Jalan

Terbangunnya Jalan Daerah

Panjang Jalan yang dibangun yaitu 22 km

PU

110.000

Perencanaan Jembatan

Tersusunya DED Jembatan di Kabupaten Pidie Jaya

Jumlah DED Jembatan yang tersusun sebanyak 5 dokumen

PU

500

Pembangunan Jembatan

Terbangunnya jembatan di Kabupaten Pidie Jaya

Jumlah jembatan yang terbangun sebanyak 5 unit

PU

41.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monev dan Pelaporan Kegiatan

Persentase realisasi Monev dan Pelaporan sebesar 76%

PU

80

Pemeliharaan Pembangunan Jembatan

Terpeliharnya jembatan penghubung antar kecamatan dan gampong

Jumlah jembatan yang terpelihara sebanyak 6 unit

PU

12.000

APBN/APBA/A PBK

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monev dan Pelaporan Kegiatan

Persentase realisasi Monev dan Pelaporan sebesar 76%

PU

80

APBN/APBA/A PBK

Perencanaan Turap / Talud / Bronjong

tersusunya DED turap

Jumlah DED yang disusun sebanyak 4 dokumen

PU

600

APBK

Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

Terbangunnya Turap/Talud dan bronjong

Jumlah turap/talud/bronjong sebanyak 4 unit

PU

2.250

APBK

Pengawasan Turap / Talud / Bronjong

Terlaksananya pengawasan

prosentase efesiensi pengawasan sebesar 84%

PU

100

APBK

Pengadaan alat berat kebinamargaan

tersedianya alat berat

Jumlah alat berat yang tersedia sebanyak 5 unit

PU

6.000

Pemeliharaan Alat-alat berat kebinamargaan

Terjaganya alat-alat berat

Persentase terjaganya fasilitas alat berat sebanyak 8 unit

PU

300

APBK

Tersusunya DED pembangunan jaringan irigasi

Jumlah DED irigasi yang disusun sebanyak 5 paket

PU

1.000

APBK

Tersusunya DED normalisasi saluran sungai

Jumlah DED normalisasi saluran sungai sebanyak 5 paket

PU

900

APBK

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan Perencanaan pembangunan jaringan irigasi jaringan pengairan lainnya Perencanaan normalisasi saluran sungai


SASARAN

APBN/APBA/A PBK

NO

7

SUBSTANSI PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

terlaksananya normalisasi saluran sungai

Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi

Terpeliharanya jaringan irigasi

Rehabilitasi /pemeliharaan pintu air

Terpeliharanya pintu air

Rehabilitasi/ pemeliharaan normalisasi saluran sungai

terlaksananya pemeliharaan normalisasi saluran sungai

panjamg saluran sungai yang ternormalisasi yaitu 1,5 km persentase realisasi pemeliharaan jaringan irigasi sebesar 73% Jumlah pintu air yang terpelihara dan terehabilitasi sebanyak 2 unit panjang pemeliharaan normalisasi saluran sungai yaitu 2 km

Tersusunya DED Bendungan

Terbangunnya bendungan lhok sandeng

Program pengembangan, pengelolaan Perencanaan Bendungan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pembangunan Bendungan Lhok Sandeng

Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan Terehabilitasinya kawasan lindung daerah sungai dan danau

8

9

10

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana Program pengembangan kinerja terehabilitasinya sarana dan prasarana air minum pengelolaan air minum dan air limbah air Minum

Program pengendalian banjir

Rehabilitasi dan pemeliharaan Perusahaan Daerah Air Minum

terpeliharanya perusahaan air minum daerah

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Terehabilitasinya dan terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan banjir Meningkatnya pembersihan dan pengerukan sungai/ kali

Pembangunan tanggul pemecah ombak

Terbangunnya tanggul pemecah ombak

Program pembangunan infrastruktur Pembangunan jalan dan Jembatan Perdesaan perdesaaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan

Terbangunnya jalan dan jembatan perdesaan Terpeliharanya jalan dan jembatan perdesaan

Rehabilitasi /Pemeliharaan sarana dan Prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih air bersih Perdesaan perdesaan



Monitoring Evaluasi Pelaporan

Termonitoringnya evaluasi pelaporan

Perencanaan Infrastruktur Jalan Perdesaan

Tersusunnya DED infrastruktur jalan perdesaan

Pembangunan MCK tersebar di 8 Kecamatan

Terbangunnya MCK di 8 kecamatan



SUMBER DANA

PU

2.000

APBK

PU

1.800

APBK

PU

450

APBK

PU

289

APBK

Jumlah DED yang disusun yaitu 4 paket

PU

5.600

APBK

Persentase realisasi bendungan sebesar 23 %

PU

500.000

APBN

Jumlah rehabilitasi sebesar 120 hektar

PU

260

APBK

Jumlah sarana yang terpelihara sebanyak 10 paket

PU

148

APBA

Persentase terpeliharanya perusahaan air minum daerah sebanyak 62%

PU

500 APBA/APBK

Persentase terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai sebesar 65 % Persentase partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir sebesar 68 % Persentase pembersihan dan pengerukan sungai/ kali sebesar 60 % Panjang tanggul pemecah ombak sepanjang 200 Km Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang di bangun sepanjang 350 Km Persentase rehabilitasi jalan dan jembatan perdesaan sebesar 75 % Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih perdesaan sebesar 70 % Persentase monitoring evaluasi pelaporan sebesar 72 % Jumlah DED infrastruktur jalan perdesaan sebanyak 5 paket Jumlah MCK yang dibangun di 8 kecamatan sebanyak 8 unit

APBN/APBA/A PBK

PU

6.740

PU

80

APBK

PU

430

APBA

PU

11.600 APBN/APBA

PU

170.000

APBN

PU

890

APBK

PU

540

APBA

PU

140

APBK

PU

500

APBK

PU

780

APBA

NO

SUBSTANSI PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

Pengawasan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Terawasinya jalan dan jembatan perdesaan

Persentase pengawasan jalan dan jembatan perdesaan sebesar 70 %

PU

Persentase pembangunan listrik tenaga air lhok sandeng sebesar 45 %

PU

11

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Pembangunan Listrik tenaga air lhok sandeng

Terbangunnya Listrik Tenaga air Lhok Sandeng

12

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pembangunan gedung olah raga daerah

Terbangunnya gedung olah raga daerah

Pembangunan Lapangan bola kaki

Terbangunnya lapangan bola kaki

pembangunan lapangan bola volly

Terbangunnya lapangan bola volly

Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga

Terehabilitasinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana olah raga

Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Tersusunnya DED pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

13

14

15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas




Persentase realisasi gedung olah raga daerah sebesar 50 % Persentase Pembangunan lapangan bola kaki sebesar 78 % Persentase pembangunan lapangan bola volly sebesar 75 % Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana olah raga sebesar 60 %

PAGU INDIKATIF TAHUN 2011 (Jutaan) 200

SUMBER DANA

APBK

50.000 APBN/APBA

Disdikpora

1.000

APBA

Disdikpora

560

APBA

Disdikpora

400

APBA

Disdikpora

120

APBK

Jumlah DED yang disusun sebanyak 2 Paket

Dishubbudparminko

500 APBK/APBA

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Terkendalinya disiplin pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya umum di jalan raya

Persentase disiplin pengoperasional angkutan umum di jalan raya yang terkendali sebesar 52 %

Dishubbudparminko

200

APBK

Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Terlaksananya sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan daerah

Persentase terlaksananya sebesar 56 %

Dishubbudparminko

50

APBK

Penunjang Perpakiran Roda 2 dan 4

Tersedianya perparkiran Roda 2 dan 4

Perparkiran yang tersedia sebanyak 4 buah

Dishubbudparminko

100

APBK

Pengadaan Mobil Forreder

Tersedianya Mobil Forreder

Jumlah mobil Ferreder yang tersedia sebanyak 2 buah

Dishubbudparminko

600

APBA

Pembangunan Halte Bus,Taxi,

Tersedianya Halte Bus, Taxi

Jumlah Halte yang tersedia untuk Bus dan Taxi sebanyak 3 buah

Dishubbudparminko

500 APBA/APBK

Pembangunan Terminal Bus Umum dan Angkutan Barang

Tersedianya Terminal Bus Umum dan Angkutan Barang

Terminal Bus Umum dan Angkutan Barang yang tersedia sebanyak 2 buah

Pengadaan dan Pemasangan warning light

Terpasangnya warning light

Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (2 Lokasi)

Tersedianya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (2 Lokasi)

Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas

Tersedianya Rambu-rambu lalu lintas

Pengadaan Marka Jalan

Tersedianya Marka Jalan

Jumlah warning light yang terpasang sebanyak 25 buah Jumlah Zona Selamat Sekolah (ZOSS) yang tersedia sebanyak 2 lokasi Jumlah Rambu-rambu lalu lintas yang akan di realisasikan sebanyak 5 buah

1.000

APBA

Dishubbudparminko

300 APBK/APBA

Dishubbudparminko

500 APBK/APBA

Dishubbudparminko

300 APBK/APBA

Jumlah Marka Jalan yang tersedia sebanyak 6 buah Dishubbudparminko

600 APBK/APBA

NO

16

SUBSTANSI PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS

Program Pengembangan Kinerja Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan

SASARAN




SUMBER DANA

Tersedianya Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahan

Jumlah Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahan yang tersedia sebanyak 3 buah

KLH

900 APBA/APBN

Meningkatnya Operasi dan terpeliharanya Prasarana dan Sarana Persampahan

Persentase Peningkatan Operasi dan terpeliharanya Prasarana dan Sarana Persampahan sebesar 50 %

KLH

120 APBK/APBA

Pengembangan Teknologi Pengolahan Terwujudnya Pengembangan teknologi Pengolahan Persentase yang terwujud untuk pengembangan teknologi pengolahan sampah sebesar 54 % Persampahan (Alat Daur Ulang Sampah) persampahan (Alat Daur Ulang Sampah)

KLH

1.642 APBA/APBN

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan

17

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengkajian Dampak Lingkungan Daerah Terwujudnya Pengkajian Dampak Lingkungan Daerah Aliran Sungai (Kabupaten) Aliran Sungai (Kabupaten)

Persentase Dampak Lingkungan Daerah Aliran Sungai yang terkaji sebesar 57 %

KLH

89 APBK/APBA

18

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi Sumber Daya Air dan Terkonservasinya Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber terkendalinya Kerusakan Sumber-sumber Air Air

Persentase Sumber-sumber Air yang terkonservasi dan terkendali sebesar 60 %

KLH

78

APBK

19

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estauria dan Teluk

Terehabilitasinya Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estauria dan Teluk

Persentase Pengelolaan dan Terehabilitasinya Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estauria dan Teluk sebesar 56 %

KLH

68

APBK

20

Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Terkelolanya dan Terehabilitasinya Ekosistem Pesisir Laut

Persentase terpeliharanya Ekosistem Pesisir Laut sebesar 54 %

KLH

65

APBK

21

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan Ruang Terbuka Hijau

Terwujudnya Tata Ruang Terbuka Hijau

KLH

200

APBK

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau

Persentase Tata Ruang Terbuka Hijau yang terwujud sebesar 50 % Persentase Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau yang sebesar 50 %

KLH

85

APBK

Terawasinya pelaksanaan kegiatan penambangan galian C

DPPKAD

43

APBK

22

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan galian C

23

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Tersusunnya DED pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

umlah DED pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang tersusun sebanyak 2 Dokumen

Bappeda

240

APBK

24

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan daerah Rawan Bencana sebesar 75 %

Bappeda

70

APBK


Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan daerah Rawan Bencana

Persentase Terawasinya pelaksanaan kegiatan penambangan galian C sebesar 65 %

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 PRIORITAS 4. PENINGKATAN AKSES DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SERTA PENDIDIKAN NON FORMAL YANG BERKUALITAS

NO

1

SUBSTANSI PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Gedung PAUD Rehabilitasi Gedung PAUD Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

SASARAN

terbangunnya gedung PAUD Terehabilitasi Gedung PAUD

Jumlah gedung PAUD yang terbangun sebanyak 6 Unit Jumlah gedung PAUD yang terehabilitasi sebanyak 5 unit



SUMBER DANA

Disdikpora

240 APBA/APBN

Disdikpora

110

180 APBA/APBK

APBK

Tersedianya alat permainan edukasi

Jumlah APE yang disediakan 10 unit

Disdikpora

Terpublikasinya PAUD

Persentase peningkatan [pemahaman tentang PAUD sebesar 30%

Disdikpora

17

Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah

Terehabilitasinya ruang kelas SD/SMP

Jumlah sekolah yang direhabilitasi sebanyak 20 Unit

Disdikpora

12.000

Pengadaan Mobiler Sekolah

Tersedianya Mobiler sekolah SD/SMP

Disdikpora

450

APBA

Penyelenggaraan paket B setara SMP

Terselenggaranya paket B

Disdikpora

76

APBK

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Tersosialisasinya berbagai informasi pendidikan dasar

Disdikpora

21

APBK

Disdikpora

67

APBK

Disdikpora

85

APBK

Disdikpora

100

APBK

Disdikpora

30

APBK

Disdikpora

28

APBK

Disdikpora

100

APBK

Disdikpora

55

APBK

Disdikpora

80

APBK

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Terselenggaranya Akreditasi SD/SMP



Penyelenggaraan ujian akhir sekolah (SD/MI)

Terselnggaranya Ujian Sekolah

Penyelenggaraan UAS (SMP/MTS)

Terselnggaranya Ujian Sekolah

Penyelenggaraan Try out SMP/ MTS

Terselnggaranya Try out Sekolah

Penyelenggaraan Try out SD/ MI

Terselnggaranya Try out Sekolah

Penyelenggaraan Pesantren Kilat SMP

Terselnggaranya pesantren kilat Sekolah

Penyelenggaraan Olimpiade

Terselnggaranya Olimpiade pelajaran

Pekan Olahraga dan Seni

Terselnggaranya Pekan Olahraga dan seni

Penyelenggaraan Pendidikan inklusi

Terselnggaranya pendidikan inklusi

Jumlah Mobiler yang disediakan sebanyak 30 unit Persentase terselenggaraanya sekitar 20% Persentase tersosialisasi informasi sebesar 56% Persentase terwujudnya akreditasi sekolah senayak 40 Sekolah Persentase terlaksanana Ujian Sekolah sebesar 90% Persentase terlaksanana Ujian Sekolah sebesar 90% Persentase terlaksanana try out Sekolah 90% Persentase terlaksanana try out Sekolah 90% Persentase terlaksanana pesantren kilat sebesar 90% Persentase terlaksanana Olimpiade pelajaran sebesar 85% Persentase terlaksananya Pekan OS sebesar 70% Persentase terlaksanana Ujian Sekolah 90%

Disdikpora

APBK

APBK/APBA /APBN

120 APBK/APBA

NO

3

4

6

SUBSTANSI PROGRAM

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal

KEGIATAN PRIORITAS


Persentase perlengkapan sekolah yang tersedia sebesar 50 % Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas Terehabilitasi sedang/ berat ruang kelas Persentase ruang kelas yang harus sekolah sekolah direhabilitasi sebesar 45 % Persentase pembangunan sekolah Pembangunan sekolah Unggul Terbangunnya sekolah unggul unggul sebesar 95 % Persentase mobiler sekolah yang tersedia Pengadaan Mobiler Sekolah Tersedianya Mobiler Sekolah sebanyak 25 buah Persentase penyelenggaraan paket C Penyelenggaraaan paket C setara SMA Terselenggaranya paket C setara SMA sebesar 89 % Persentase penyelenggaraan UAS Penyelenggaraan UAS (SMA/SMK/ MA) Terselenggaranya UAS (SMA/ SMK/ MA) (SMA/ SMK/ MA) sebesar 95 % Penyelenggaraan Try out SMA/ SMK/ Terselenggaranya Try Out SMA/ SMK/ Persentase penyelenggaraan Try Out MA MA SMA/ SMK/ MA sebesar 90 % Persentase Penyelenggaraan Pesantren Penyelenggaraan Pesantren Kilat Terselenggaranya Pesantren Kilat Kilat sebesar 87 % Persentase Penyelenggaraan Olimpiade Penyelenggaraan Olimpiade Terselenggaranya olimpiade sebesar 78 % Terselenggaranya Pekan Olahraga dan Persentase Penyelenggaraan Pekan Pekan Olahraga dan Pelajar Pelajar Olahraga dan Pelajar sebesar 78 % Pengadaaan perlengkapan sekolah

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Tersedianya perlengkapan sekolah

Persentase sarana dan prasarana pendidikan non formal sebesar 75 % Persentase monitoring dan pelaporan Monitoring evaluasi dan pelaporan Termonitoringnya evaluasi dan pelaporan sebesar 60 % Persentase Terlaksananya rapat Rapat koordinasi dayah dalam kabupaten Terlaksananya rapat koordinasi dayah dalam koordinasi dayah dalam kabupaten pidie pidie jaya kabupaten pidie jaya jaya sebesar 65 % Persentase pelatihan untuk satri dayah Pelatihan kaligrafi untuk santri dayah Terlatihnya Kaligrafi untuk santri dayah sebesar 55 % Persentase meningkatnya kualitas dayah Pembinaan kurikulum dayah Terbinanya tim penyusun kurikulum dayah sebesar 65% Sosialisasi kurikulum dayah terpadu dan Persentase tersosialisasi kurikulum Tersosialisasi kurikulum dayah salafi dayah 20 % Pembangunan Dayah Terbangunnya gedung dayah Jumlah dayah yang dibangun 2 Unit

Program Peningkatan Mutu Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan pendidikan


SASARAN

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal

Terlaksananya fasilitasi sertifikasi pendidik

Jumlah tenaga pendidik yang disertifikasi sebanyak 200 orang

Terlaksananya pendidikan bagi guru dalam jumlah guru yang memperoleh memenuhi standar kualifikasi pendidikan sebanyak 35 orang Meningkatnya kualitas tenaga pendidik

Jumlah tenaga yang dilatih sebanayak 80 orang



SUMBER DANA

Disdikpora

240 APBK/APBA

Disdikpora

790 APBA/APBN

Disdikpora

1.800 APBA/APBN

Disdikpora

130 APBK/APBA

Disdikpora

60

APBK

Disdikpora

93

APBK

Disdikpora

42

APBK

Disdikpora

100

APBK

Disdikpora

86

APBK

Disdikpora

110

APBK

Disdikpora

120 APBK/APBA

Disdikpora

25 APBA/APBK

Disdikpora

30

APBK

Disdikpora

45

APBK

Disdikpora Disdikpora Disdikpora

- APBA/APBK 25

APBK

630 APBK/APBA

Disdikpora

50

APBK

Disdikpora

150

APBK

Disdikpora

130

APBK

NO

SUBSTANSI PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pembangunan Gedung BPMG( Balai Peningkatan Mutu Guru)

Pengembangan minat dan budaya baca

terwujudnya pengembangan minat baca

Terbangunnya sistem pendataan dan pemetaan pendidik

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya Terpublikasinya budaya baca masyarakat baca

8

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pelaksanaan Supervisi Pengawas Pembinaan komite sekolah Perlombaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Perlombaan Siswa Berprestasi Pengadaan Rapor Siswa



Persentase terlaksananya sistem pendataan dan pemetaan pendidik sebesar 42% Jumlah Tim yang terbentuk sebanyak 5 Terbentuknya Tim Penetapan Angka Kredit Tim jumlah Gedung BPMG yang terbangun Terbangunnya Gedung BPMG sebanyak 2 buah

Tim penetapan angka kredit

7

SASARAN


SUMBER DANA

Disdikpora

120

APBK

Disdikpora

40

APBK

Disdikpora

1.000 APBN/APBA

Persentase terwujudnya pengembangan minat baca masyarakat sebesar 42%

Disdikpora

98

APBA

Persentase peningkatan budaya baca masyarakat sebesar 53%

Disdikpora

36

APBK

Disdikpora

70

APBK

Disdikpora

54

APBK

Disdikpora

120

APBK

Disdikpora

65

APBK

Disdikpora

54

APBK

Jumlah sekolah yang tersupervisi sejumlah 80 sekolah jumlah komite yang terbina sebanyak 20 Terbinanya komite sekolah komite terlaksananya perlombaan guru,kepala persentase keberhasilan pelaksanaan sekolah dan pengawas berprestasi lomba sebesar 85% jumlah siswa yang dilakukan lomba Terlaksananya perlombaan siswa berprestasi sebanyak 60 siswa jumlah rapor siswa yang disediakan tersedianya rapor siswa sebanyak 2000 eksamplar Terlaksananya supervisi pengawas


MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2011 PRIORITAS .5 PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU BAGI MASYARAKAT

NO

1

SUBSTANSI PROGRAM

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

Program Upaya Kesehatan Masyarakat



Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sebesar 67 %

Dinkes

1.800

Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan

Meningkatnya pemerataan obat dan pembekalan kesehatan

Persentase Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan sebesar 65 %

Dinkes

25

Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin sebesar 50 %

Dinkes

Peningkatan keterjangkauan harga obat Meningkatnya keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin penduduk miskin

2



Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Meningkatnya mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Termonitoring, evaluasi dan pelaporan

Persentase Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit sebesar 50 % Persentase efektifitas Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebesar 53 %

Persentase Pelayanan penduduk miskin Pelayanan penduduk miskin di Puskesmas Terwujudnya Pelayanan penduduk miskin di di Puskesmas dan jaringannya sebesar dan jaringannya Puskesmas dan jaringannya 50 % Persentase Pemeliharaan dan pemulihan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terpeliharanya dan pemulihan kesehatan kesehatan sebesar 54 % Persentase Pengadaan, peningkatan dan Pengadaan, peningkatan dan perbaikan Tersedianya Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana sarana dan prasarana Puskesmas dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Puskesmas dan jaringannya sebesar 57 jaringannya dan jaringannya % Persentase Revitalisasi sistem kesehatan Revitalisasi sistem kesehatan Terlaksananya Revitalisasi sistem kesehatan sebesar 50 % Persentase Pengadaan peralatan dan Pengadaan peralatan dan perbekalan Tersedianya peralatan dan perbekalan perbekalan kesehatan termasuk obat kesehatan termasuk obat generik esensial kesehatan termasuk obat generik esensial generik esensial sebesar 50 % Persentase peningkatan kesehatan Peningkatan kesehatan masyarakat Meningkatnya kesehatan masyarakat masyarakat sebesar 60 % Persentase Peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi kesehatan bagi pengungsi korban pengungsi korban bencana pengungsi korban bencana bencana sebesar 54 % Persentase Penyelenggaraan penyehatan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Terselenggaranya penyehatan linkungan lingkungan sebesar 50 % Persentase pelaksanaan layanan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa kesehatan jiwa sebesar 50 %

SUMBER DANA

APBK/APBA /APBN APBK

547 APBK/APBN

Dinkes

36

APBK

Dinkes

80

APBK

Dinkes

120 APBK/APBA

Dinkes

25

APBK

Dinkes

500

APBK/APNA /APBN

Dinkes

54

APBK

Dinkes

247 APBK/APBA

Dinkes

80 APBA/APBK

Dinkes

25

APBK/APBN /APBA

Dinkes

40

APBK

Dinkes

87

APBK

NO

3

4

5

6

SUBSTANSI PROGRAM

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

Peningkatan pemberdayaan Meningkatnya pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan makanan


Persentase Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan sebesar 56 % Persentase Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya sebesar 50 % Persentase menigkatnya kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan sebesar 51 % Persentase terlaksananya penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan sebesar 56 %



SUMBER DANA

Dinkes

40

APBK

Dinkes

65

APBK

Dinkes

-

APBK

Dinkes

40

APBK

Dinkes

57

APBK

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

Meningkatnya kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan

Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan

Meningkatnya penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Terlaksananya pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Terlaksananya penyuluhan masyarakat pola Persentase terlaksananya masyarakat hidup sehat pola hidup sehat sebesar 50 %

Dinkes

53

APBK

Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

Meningkatnya pendidikan tenaga penyuluh Persentase tersedianya pendidikan kesehatan tenaga penyuluh kesehatan sebesar 58 %

Dinkes

70

APBK

Peningkatan Kesehatan anak

Meningkatnya Kesehatan Anak

Dinkes

40

APBK

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Tersedianya peta informasi masyarakat kurang gizi

Dinkes

34

APBK

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin

Dinkes

78

APBK

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kurang zat gizi mikro lainnya

Persentase Penanggulangan Kurang Tertanggulanginya Kurang Energi Protein Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Gangguan Akibat Kurang Yodium Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kurang A, dan kurang zat gizi mikro lainnya zat gizi mikro lainnya sebesar 65 %

Dinkes

43

APBK

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Persentase Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi sebesar 67 %

Dinkes

25

APBK

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Terlaksananya Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Persentase Terlaksananya Penyemprotan/fogging sarang nyamuk sebesar 57 %

Dinkes

17

APBK

Persentase Pelaksanaan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat sebesar 45 %

Persentase Penigkatan kesehatan anak sebesar 60 % Jumlah peta informasi masyarakat kurang gizi sebanyak 43 buah Persentase Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin sebesar 68 %

NO

SUBSTANSI PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN


Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan Tersedianya alat fogging dan bahan- bahan Persentase pengadaan alat fogging dan foging fogging bahan- bahan fogging Persentase pengadaan vaksin penyakit Pengadaan vaksin penyakit menular Tersedianya vaksin penyakit menular menular sebesar 65 % Persentase terlaksananya layanan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak Terwujudnya Pelayanan vaksinasi bagi vaksinasi bagi balita dan anak sekolah sekolah balita dan anak sekolah sebesar 65 % Persentase pelayanan pencegahan dan Pelayanan pencegahan dan Terlaksananya Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular sebesar 65 % Persentase peningkatan imunisasi Peningkatan imunisasi Meningkatnya imunisasi sebesar 75 % Persentase terlaksananya surveilance Peningkatan surveillance epidemiologi Meningkatnya surveilance epidemilogi dan epidemilogi dan penanggulangan wabah dan penanggulangan wabah penanggulangan wabah sebesar 58 % Persentase Peningkatan komunikasi, Peningkatan komunikasi, informasi dan Meningkatnya komunikasi, informasi dan informasi dan edukasi (KIE) pencegahan edukasi (KIE) pencegahan dan edukasi (KIE) pencegahan dan dan pemberantasan penyakit sebesar 60 pemberantasan penyakit pemberantasan penyakit %t

7

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Penyusunan standar kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

8

9

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Persentase terlaksananya penyusunan standar kesehatan sebesar 70 %

Persentase Terlaksananya evaluasi dan Terlaksananya evaluasi dan pengembangan pengembangan standar pelayanan standar pelayanan kesehatan kesehatan sebesar 60 % Persentase terlaksananya monitoring, Termonitoring, evaluasi dan pelaporan evaluasi dan pelaporan sebesar 58 %

Pelayanan operasi katarak

Terlaksananya pelayanan operasi katarak

Pelayanan kesehatan THT

Terlaksananya pelayanan kesehatan THT

Pelayanan operasi bibir sumbing

Terlaksananya pelayanan operasi bibir sumbing

Pelayanan sunatan masal

Terlaksananya Pelayanan sunatan masal

Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu

Terlaksananya Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Pembangunan Puskesmas puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya


Terwujudnya penyusunan standar kesehatan

Terlaksananya pembangunan puskesmas

Persentase pelayanan operasi katarak sebesar 56 % Persentase Terlaksananya pelayanan kesehatan THT sebesar 57 % Persentase Terlaksananya pelayanan operasi bibir sumbing sebesar 58 % Persentase Pelayanan sunatan masal sebesar 60 % Persentase Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu sebesar 57 %

Persentase pelaksanaan pembangunan puskesmas sebesar 95 %



SUMBER DANA

Dinkes

10

APBK

Dinkes

25

APBK

Dinkes

17

APBK

Dinkes

40

APBK

Dinkes

20

APBK

Dinkes

50

APBK

Dinkes

30

APBK

Dinkes

77

APBK

Dinkes

14

APBK

Dinkes

20

APBK

Dinkes

50

APBK

Dinkes

55

APBK

Dinkes

-

APBK

Dinkes

60

APBK

Dinkes

70

APBK

Dinkes

2.489 APBA/APBN

NO

SUBSTANSI PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS



SUMBER DANA

Terlaksananya pembangunan puskesmas pembantu

Persentase Terlaksananya pembangunan puskesmas pembantu sebesar 95 %

Dinkes

560 APBA/APBN

Pembangunan Poskesdes

Terlaksananya pembangunan poskesdes

Persentase Terlaksananya pembangunan poskesdes sebesar 95 %

Dinkes

453

APBA/APBN /APBK

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas

Dinkes

643

APBA/APBN /APBK

Dinkes

481

APBA/APBN /APBK

Dinkes

1.000

APBA/APBN /APBK

Dinkes

420

APBA/APBN /APBK

Dinkes

443

APBA/APBN /APBK

Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu/Poskesdes Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas /Pustu/Poskesde

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah Pembangunan Rumah Sakit sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pembangunan Rumah Sakit ruang poliklinik Rumah Sakit Pengembangan ruang gawat darurat Pengembangan ruang operasi Pembangunan Instalasi Air Limbah Pembangunan Instalasi Air Bersih Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit Pengadaan alat-alat Rumah Sakit Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Pengadaan ambulance/mobil jenazah



Pembangunan Puskesmas Pembantu

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

10

SASARAN

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas sebesar 78 % Persentase Tersedianya sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana prasarana puskesmas pembantu sebesar puskesmas pembantu 75 % Persentase Terwujudnya peningkatan Terwujudnya peningkatan status puskesmas status puskesmas menjadi puskesmas menjadi puskesmas rawat inap rawat inap sebesar 75 % Persentase Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu/Poskesdes sebesar 65 Puskesmas/Pustu/Poskesdes % Persentase terlaksananya rehabilitasi Terehabilitasinya sedang/ berat puskesmas/ sedang/ berat puskesmas/ pustu/ pustu/ poskesdes poskesdes sebesar 80 %

Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit

Persentase Pembangunan Rumah Sakit sebesar 98 %

Persentase Pembangunan Rumah Sakit ruang poliklinik Rumah Sakit sebesar 95 % Terwujudnya pengembangan ruang gawat Persentase pengembangan ruang gawat darurat darurat sebesar 78 % Persentase Pengembangan ruang operasi Terwujudnya pengembangan ruang operasi sebesar 75 % Terlaksananya Pembangunan Instalasi Air Persentase Pembangunan Instalasi Air Limbah Limbah sebesar 67 % Terlaksananya Pembangunan Instalasi Air Persentase Pembangunan Instalasi Air Bersih Bersih sebesar 65 % Persentase terlaksananya Rehabilitasi Terehabilitasinya bangunan Rumah Sakit bangunan Rumah Sakit sebesar 80 % Persentase tersedianya alat-alat Rumah Tersedianya alat-alat Rumah Sakit Sakit sebesar 75 % Persentase tersedianya obat-obatan Tersedianya obat-obatan Rumah Sakit Rumah Sakit sebesar 75 % Volume Pengadaan ambulance/mobil Tersedianya ambulance/mobil jenazah jenazah sebanyak 5 buah Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit ruang poliklinik Rumah Sakit

Dinkes

2.651 APBA/APBN

Dinkes

1.000

Dinkes

1.320

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

APBA/APBN /APBK

APBA/APBN /APBK APBA/APBN 450 /APBK APBA/APBN 300 /APBK 150 APBN/APBK

APBA/APBN /APBK APBA/APBN 540 /APBK APBA/APBN 360 /APBK APBA/APBN 1.200 /APBK 642

NO

11

SUBSTANSI PROGRAM

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Program Kemitraan Peningkatan

12 Pelayanan Kesehatan

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

Pengadaan mebeleur Rumah Sakit

Tersedianya mebeleur Rumah Sakit

Pengadaan perlengkapan rumah sakit (dapur, ruang pasien)

Tersedianya perlengkapan rumah sakit (dapur, ruang pasien)

Pengembangan tipe Rumah Sakit

Terwujudnya Pengembangan tipe Rumah Sakit

Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Sakit

Program peningkatan pelayanan

Program peningkatan pelayanan

14 kesehatan lansia

Program pengawasan dan

15 pengendalian kesehatan makanan


Jumlah pengadaan mebeleur Rumah Sakit sebanyak 10 buah Persentase Pengadaan perlengkapan rumah sakit (dapur, ruang pasien) sebesar 80 % Persentase Pengembangan tipe Rumah Sakit sebesar 80 %



SUMBER DANA

APBA/APBN /APBK

Dinkes

560

Dinkes

200 APBA/APBK

Dinkes

500

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala Persentase terlaksananya Pemeliharaan Rumah Sakit rutin/ berkala Rumah Sakit sebesar 70 %

Dinkes

700 APBA/APBK

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Terwujudnya kemitraan asuransi kesehatan Persentase efektifitas asuransi kesehatan masyarakat masyarakat sebesar 65 %

Dinkes

25

APBK

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Terwujudnya kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Dinkes

47

APBK

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

Terwujudnya Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

Dinkes

30

APBK

Persentase Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu sebesar 60 %

Dinkes

30

APBK

Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang Terwujudnya Kemitraan pengobatan bagi mampu pasien kurang mampu

13 kesehatan anak balita


Persetase Terwujudnya kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis sebesar 65 % Persentase Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan sebesar 60 %

APBK

Penyuluhan kesehatan anak balita

Terwujudnya penyuluhan kesehatan anak balita

Persentase terlaksananya penyuluhan kesehatan anak balita sebesar 59 %

Dinkes

30

APBK

Imunisasi bagi anak balita

Terwujudnya imunisasi bagi anak balita

Persentase terlaksananya imunisasi bagi anak balita sebesar 67 %

Dinkes

25

APBK

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Terwujudnya Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Dinkes

42

APBK

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

Terwujudnya Pendidikan pelatihan perawatan kesehatan

Dinkes

70

APBK

Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

Terwujudnya Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

Dinkes

17

APBK

Persentase layanan pemeliharaan kesehatan sebesar 65 % Persentase terlaksananya Pendidikan pelatihan perawatan kesehatan sebesar 68 % Persentase terlaksananya Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri sebesar 68 %

NO

SUBSTANSI PROGRAM

Program peningkatan keselamatan

16 ibu melahirkan dan anak

KEGIATAN PRIORITAS

Program Kesehatan Reproduksi

19 Remaja



SUMBER DANA

Dinkes

20

APBK

Persentase terlaksananya Pengawasan Terwujudnya Pengawasan dan pengendalian Pengawasan dan pengendalian keamanan dan pengendalian keamanan dan keamanan dan keselamatan makanan rumah dan keselamatan makanan rumah makan keselamatan makanan rumah makan makan sebesar 60 %

Dinkes

15

APBK

Dinkes

25 APBK/APBA

Dinkes

60 APBK/APBA

Penyuluhan kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Terwujudnya Penyuluhan kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Perawatan berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu

Terwujudya Perawatan berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu

Persentase Penyuluhan kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu sebesar 60 % Persentase terlaksananya Perawatan berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu sebesar 57 %

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dri Terwujudnya Pertolongan persalinan bagi keluarga kurang mampu ibu hamil dri keluarga kurang mampu

Persentase terlaksananya Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dri keluarga kurang mampu sebesar 75 %

Dinkes

70 APBK/APBA

Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak

Persentase terlaksananya Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak sebesar 60 %

Dinkes

40 APBK/APBA

Koordinasi penyusunan Masterplan

Terlaksananya Koordinasi penyusunan Masterplan kesehatan

Persentase terlaksananya Koordinasi penyusunan Masterplan kesehatan sebesar 68 %

Bappeda

76

APBK

Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Tersedianya Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

BKBP

260

APBN

Operasional pelaksana petugas lapangan (PLKB relawan)

Terlaksananya Operasional pelaksana petugas lapangan (PLKB relawan)

BKBP

230 APBN/APBK

Sosialisasi KB pria bagi Toga dan Toma



TNI manunggal KB Kesehatan (TMKK)

Terlaksananya TNI manunggal KB Kesehatan (TMKK)

Pelayanan KIE

Terwujudnya Pelayanan KIE

Persentase TNI manunggal KB Kesehatan (TMKK) sebesar 68 % Persentase terlaksananya Pelayanan KIE sebesar 69 %

Lomba PIK KRR tingkat kabupaten

Terlaksananya Lomba PIK KRR tingkat kabupaten

Persentase terlaksananya Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin sebesar 75 % Persentase terlaksananya Operasional pelaksana petugas lapangan (PLKB relawan) sebesar 65 %

Jumlah Pelaksanaan perlombaan PIK KRR tingkat kabupaten sebanyak 1 kali

BKBP

80

APBK

BKBP

76

APBK

BKBP

56

APBK

BKBP

24

APBK

BKBP



Persentase terlaksananya Pengawasan Pengawasan dan pengendalian keamanan Terwujudnya Pengawasan dan pengendalian dan pengendalian keamanan dan dan keselamatan makanan hasil produksi keamanan dan keselamatan makanan hasil keselamatan makanan hasil produksi rumah tangga produksi rumah tangga rumah tangga sebesar 60 %

17 Program perencanaan sosial budaya kesehatan

18 Program Keluarga Berencana

SASARAN

NO

SUBSTANSI PROGRAM

Program pembinaan peran serta

KEGIATAN PRIORITAS

Pendampingan bagi kegiatan kelompok

20 masyarakat dalam pelayanan KB/KR UPPKS yang madiri


SASARAN


Terlaksananya Pendampingan bagi kegiatan Jumlah Pendampingan bagi kegiatan kelompok UPPKS kelompok UPPKS sebanyak 6 kelompok


BKBP


SUMBER DANA

35 APBK/APBA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) PIDIE JAYA TAHUN 2011 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Recommend Documents