BAB I PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Ayat (2) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang. Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam pembangunan di Aceh mengalami proses sosiologis dan sosial politik serta alami, yaitu terjadinya konflik yang berkepanjangan dan Gempa serta Tsunami yang berujung pada lahirnya perdamaian melalui MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Selanjutnya berlandaskan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Pemerintah RI beserta Pemerintah Aceh melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dengan demikian MoU Helsinki dapat difungsikan sebagai landasan ideal dan UUPA sebagai landasan struktural menjadi pedoman penyusunan RPJMA 2012-2017. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) nilainilai Islam; b) sosial budaya; c) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d) keadilan dan pemerataan; dan e) kebutuhan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berdasar hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada 9 April 2012. RPJM, dengan demikian merupakan dokumen strategis dan langkah awal untuk merealisasi janji-janji yang telah disampaikan kepada publik sebelum pemilihan oleh pasangan terpilih. Dokumen RPJM merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017
Halaman
1
dengan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui RPJM, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK) dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Utara akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal ini perlu dilakukan agar rencana pembangunan Kabupaten Aceh Utara lebih sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan-perubahan. Penyusunan RPJM sendiri dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lain, mulai RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan Kabupaten. Rancangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung, dan terhindar tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Adanya perencanaan merupakan sesuatu yang harus ada sebelum melakukan tindakan-tindakan berupa implementasi program-program pembangunan. Melalui perencanaan dapat ditentukan tindakan masa depan melalui urutan- urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
I.2. Dasar Hukum Penyusunan Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008. Perlu dilakukan pembangunan secara terintegrasi dengan pembangunan nasional. Berdasarkan pertimbangan seperti itulah, RPJMD Kabupaten Aceh Utara tahun 2012 - 2017 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun Kabupaten. Secara lebih rinci, yang dijadikan sebagai landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017
Halaman
2
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21.
22.
23.
tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; Undang-undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plant Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturen Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017.
24. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolan Keuangan Aceh;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017
Halaman
3
25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
26. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005 – 2025.
I.3. Hubungan antar Dokumen Sebagai konsekuensi dari landasan hukum dari penyusunan RPJMD, RPJM Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017 memiliki keterkaitan dengan dokumendokumen perencanaan pembangunan lainnya. Adapun penjelasan keterkaitan tersebut sebagai berikut : 1.
RPJP Nasional tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dokumen-dokumen ini berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh Indonesia. Sementara itu, RPJP Kabupaten Aceh Utara tahun 2005-2025 dan RPJM Kabupaten Aceh Utara tahun 2007-2012 merupakan dokumendokumen yang berisikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara. RPJM Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017 harus memperhatikan dokumendokumen tersebut agar terdapat sinkronisasi dan adanya koordinasi di dalam implementasinya;
2.
RPJM Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di lingkungan Kabupaten Aceh Utara, seperti di dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara; dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Di samping untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi,
pengacuan
semacam
itu
dimaksudkan
untuk
memudahkan
tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017
Halaman
4
Pedom
Pedom
RPJM NASIONAL
Dijabark
RENJA K/L
RKP
RKA K/L K/L
RINCIAN APBN K/L
RAPBN
APBN
K/L
K/L
Pedom
RAPBKACEH UTARA
APBK ACEH UTARA
Pedom
RKA SKPK ACEH UTARA
RINCIAN APBK ACEH UTARA
Pedom
Pedom
K/L
Memperhatikan
Acuan
RPJM KABUPATEN ACEH UTARA
RENSTRA SKPK ACEH UTARA
Diserasikan melalui Musrenbang
Dijabarka
Pedom
RKP KABUPATEN ACEH UTARA
RENJA SKPK ACEH UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
RPJP KABUPATEN ACEH UTARA
PEMERINTAH PUSAT
RPJP NASIONALL
RENSTRA K/L
Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
I.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJM Kabupaten Aceh Utara tahun 2012 - 2017 disusun sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Merupakan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, metode koleksi data penyusunan, sistematika penulisan dan maksud serta tujuan;
BAB II
: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Berisi kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah;
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Memberikan kinerja masa lalu dan proyeksi, arah kebijakan pengelolaan keuangan dan kebijakan umum anggaran; BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Berisi uraian tentang isu-isu strategis seperti pendidikan dan kesehatan, kemiskinan dan pengangguran, revitalisasi sektor pertanian dan pariwisata, infrastruktur, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik; BAB V
: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Menjelaskan tentang visi, penjelasan visi, misi, program prioritas, tujuan dan sasaran;
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017
Halaman
5
Berisi analisis SWOT dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara; BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Merupakan kebijakan umum pembangunan daerah sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berisi program pembangunan daerah, dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan baik dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran; BAB VIII: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN Berisikan uraian tentang Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Serta Pencapaian Target Indikator Kinerja pada akhir Periode Perencanaan di bandingkan dengan Pencapaian Indikator Kinerja pada awal Periode Perencanaan; BAB IX : INDIKATOR KINERJA DAERAH Berisikan uraian tentang indikator kinerja dan proyeksi yang akan dicapai ke depan; BAB X
: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Berisikan Pedoman transisi dan kesinambungan dokumen dari yang satu dengan yang lainnya serta kaidah pelaksanaan yang dipakai oleh perangkat pemerintah daerah.
BAB XI : PENUTUP Merupakan penutup dari keseluruhan penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Utara.
I.5. Maksud dan Tujuan I.5.1. Maksud Penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun
2012-2017 dimaksudkan
untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan arah pengembangan usaha bagi pelaku usaha serta harapan bagi setiap warga masyarakat Aceh Utara. I.5.2. Tujuan Tujuan RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 adalah : 1.
Sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menentukan arah terhadap kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017
Halaman
6
umum, dan Pembangunan daerah serta menentukan program-program prioritas tahun 2012-2017. 2.
Menjamin terwujudnya pembangunan yang fokus, terintegrasi, sinkron, sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara berdasarkan fungsi dan kewenangan masingmasing tingkat pemerintahan sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu.
3.
Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, serta tercapainya target tujuan pembangunan milenium dan peningkatan indeks pembangunan manusia.
4.
Sebagai pedoman di dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD antara tahun 2012 sampai tahun 2017.
5.
Sebagai instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017
Halaman
7
