BAB I PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

adalah

merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah untuk jangka jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku. Penyusunan RPJMD sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional pada pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1) disebutkan bahwa Dalam rangka

penyelenggaraan

Pemerintahan

daerah

disusun

Perencanaan

Pembangunan Daerah segabai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, maka dengan demikian perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (applicable), serta berkelanjutan (sustainable). RPJMD ini juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan yang disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, selain dari itu RPJMD ini juga menjadi acuan utama penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) bagi setiap SKPD Kabupaten Pinrang, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada dasarnya penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana yang tertuang dalam UNdang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu : a) Pendekatan Politik, dimana pemilihan langsung Presiden atau Kepala Daerah telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian dijabarkan kedala visi misi rencana pembangunan jangka menengah. b) Pendekatan Teknokratik, dimana perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara funsional melakukan perencaaan ( khususnya dalam pemantapan peran, fungsi,dn kompetensi lembaga perencana)

RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab I Hal.

-1-


c) Pendekatan Partisipatif, dimana perencana harus melibatkan para pemangku kepentingan

(stakeholders)

terhadap

pembangunan

antara

lain

melalui

pelaksanaan Musrenbang. d) Pendekatan Bottom up dan top down, dimana perencanaan dilakukan sesuai jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah baik ditingkat

Nasional,

provinsi,

Kabupaten/Kota,

Kecamatan

maupun

Desa/kelurahan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang dan memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJM Nasional. RPJMD

Kabupaten

Pinrang

Tahun

2014-2019

merupakan

dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode

2014-

2019 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, dokumen RPJM ini juga merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan idil penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut: 1)

Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), sebagaimana telah diubah


Bab I Hal.

-2-


beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4700);

7)

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

10) Peraturan Pemerintah Nomon 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana


Bab I Hal.

-3-


Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembarab Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 20) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14); 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 122). 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran lebih lanjut dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati Pinrang dan Wakil Bupati Pinrang terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab I Hal.

-4-


pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; serta urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD. Sebagai bagian integral dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya baik pada tingkat nasional maupun provinsi. Hubungan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

Gambar 1-1. Bagan Alir Hubungan Antar Dokumen Perencanaan RPJM Nasional

RPJP KabupatenPinrang RTRW KabupatenPinrang

RPJMDProv.S ul-Sel

KabupatenPinrang

Renstra SKPD

RTRW Prov. Sul-Sel

RKPD KabupatenPinrang

Renja SKPD

RPJMD

Gambar 1-1 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut : 1)

RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti

yang

direncanakan

akan

menjadi

bagian

dari

keberhasilan

pembangunan nasional dan Provinsi. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2014) yang tertuang dalam RPJM Nasional dan Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2013-2018 menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional

dan

Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2019 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.


Bab I Hal.

-5-


2)

RPJMD

Tahun

2014-2019

merupakan

RPJMD

Kedua

dari

tahapan

pelaksanaan RPJPD Tahun 2009-2029. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Bupati Pinrang dan Wakil Bupati Pinrang periode Tahun 2014-2019, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029. 3)

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Pinrang dan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Pinrang.

4)

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pinrang selama masa kepemimpinannya. Dalam konteks ini adalah sangat penting bagi SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang

terpilih

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD,

kemudian

menerjemahkan kedalam Renstra SKPD, dan disajikan secara sistematis serta terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD, serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya. 5)

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pinrang yang memuat : a) rancangan kerangka ekonomi daerah, b) program prioritas pembangunan daerah, dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

6)

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat: a) program dan kegiatan; b) lokasi kegiatan; c) indikator kinerja; d) kelompok sasaran; dan e) pagu indikatif dan prakiraan maju.

1.4 Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD, yang meliputi: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, serta Maksud dan Tujuan.


Bab I Hal.

-6-


BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang meliputi: Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta telaah RPJM Nasional, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, RPJPD Kabupaten Pinrang, dan RTRW Kabupaten Pinrang.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdiri dari: Kinerja Keuangan Masa Lalu dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan lima tahun kedepan.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini memuat isu-isu strategis, meliputi: Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis.

BAB V

Permasalahan

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Bab ini berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014-2019.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini berisikan strategi umum maupun strategi operasional yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PENDANAANNYA

PROGRAM

PRIORITAS

DAN

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serja pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.


Bab I Hal.

-7-


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja dan proyeksi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini menguraikan yang berkaitan dengan pedoman transisi dan kesinambungan dokumen dari yang satu dengan yang lainnya, serta kaidah pelaksanaan yang dipakai oleh perangkat pemerintah daerah.

1.5 Maksud dan Tujuan

a Maksud adalah Menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pinrang sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

b Tujuan adalah : 1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penangan pembangunan daerah 5 tahun kedepan 2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kapasitas pendanaan 5 tahun kedepan. 3. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam Tujuandan Sasaran pembangunan daerah tahun 2019 s/d 2019, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masimh SKPD tahun 2014 s/d 2019 dengan berpedoman kepada RPJPD 2009 – 2029 4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan inikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 sampai dengan 2019. 5. Menetapkan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan indikator Kepala Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah periode Tahun 2014 – 2019.


Bab I Hal.

-8-


B A B II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Karakteristik Kab. Pinrang 2.1.1.1

Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.967 km persegi, memiliki daerah administratif 12 kecamatan, dan terdiri 39 Kelurahan dan 69 Desa yang meliputi 81 Lingkungan dan 168 Dusun. Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut : 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja



Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap



Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare. Tabel 2.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Pinrang Tahun 2013

No

KECAMATAN

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LUAS AREA (km2) 3

Suppa Mattiro Sompe Lanrisang Mattiro Bulu Watang sawitto Paleteang Tiroang Patampanua Cempa Duampanua Batulappa Lembang TOTAL

KELURAHAN

DESA

LINGKUNGAN

DUSUN

4

5

6

7

2 2 1 2 8 6 5 4 1 5 1 2 39

8 7 6 7 7 6 10 4 14 69

5 4 3 6 17 14 13 13 2 10 4 5 96

22 19 16 19 19 15 27 11 41 181

74.2 96.99 73.01 132.49 58.97 37.29 77.73 136.85 90.3 291.86 158.99 733.09 1961.77

Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2014

2.1.1.2

Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang berada ± 180 Km dari Kota

Makassar terletak pada koordinat antara 4º10’30” sampai 3º19’13” Lintang Selatan dan 119º26’30” sampai 119º47’20”Bujur Timur. Kabupaten Pinrang berada pada perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur lintas darat dari dua jalur utama, baik antar provinsi dan antar kabupaten di Selawesi Selatan, yakni dari arah selatan: Makassar, Parepare ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari arah Timur: kabupaten-kabupaten di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan menuju Propinsi Sulawesi Barat. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 9


2.1.1.3

Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Pinrang memiliki rentang yang cukup lebar, mulai dari dataran dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut hingga dataran yang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut (dpl).Dataran yang terletak pada ketinggian 1000 m di atas permukaan laut sebagian besar terletak di bagian tengah hingga utara Kabupaten Pinrang terutama pada daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja. Klasifikasi ketinggian/ topografi di Kabupaten Pinrang dapat dikelompokkan sebagai berikut: - Ketinggian 0 – 100 m dpl Wilayah yang termasuk ke dalam daerah ketinggian ini sebagian besar terletak di wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Mattiro

Sompe,

Lanrisang,

Watang

Sawtito,

Tiroang,

Patampanua

dan

Kecamatan Cempa - Ketinggian 100 – 400 m dpl Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini meliputi beberapa wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Suppa, Mattiro Bulu, dan Kecamatan Paleteang. - Ketinggian 400 – 1000 m dpl Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini sebagian kecil wilayah meliputi Kecamatan Duampanua. - Ketinggian di atas 1000 m dpl Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari sebagian Kecamatan Lembang dan Batulappa. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut ini : Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang

No

Kecamatan

Ketinggian Dari Permukaan Laut (M Dpl)

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

3 2 – 265 2 – 12 2 – 14 12 – 228 6 – 14 14 – 157 13 – 23 13 – 86 2 – 18 2 – 965 20 – 1007 2 – 1908

Suppa Mattiro Sompe Lanrisang Mattiro Bulu Watang Sawitto Paleteang Tiroang Patampanua Cempa Duampanua Batulappa Lembang

Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka , 2010


Bab II Hal. 10


Kondisi topografi Kabupaten Pinrang juga dapat dikelompokkan berdasarkan kemiringan lereng yang terdiri dari: 1. Kemiringan 0-3 % Wilayah ini memiliki lahan yang relatif datar yang sebagian besar terletak di kawasan pesisir meliputi wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawito, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa. 2. Kemiringan 3 – 8 % Wilayah ini memiliki permukaan datar yang relatif bergelombang.Wilayah yang memiliki karakteristik topografi demikian terdiri dari Kecamatan, Suppa, Mattiro Bulu, Batulappa dan Kecamatan Paleteang. 3. Kemiringan 8 – 45 % Wilayah ini memiliki permukaan yang bergelombang sampai agak curam.Wilayah yang memiliki karakteristik topografi seperti ini adalah Wilayah Kecamatan Duampanua. 4. Kemiringan > 45 % Wilayah ini memiliki permukaan curam yang bergunung-gunung.Wilayah yang memiliki karakteristik topografi ini meliputi wilayah-wilayah kaki pegunungan seperti Kecamatan Lembang.

Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pinrang bervariasi dari kondisi datar hingga berbukit.Keadaan wilayah berdasarkan kelerengan disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.3 Keadaan Wilayah Berdasarkan Kelerengan di Kabupaten Pinrang No

Lereng

Kriteria

Luas (Ha)

Presentase (%)

1

2

3

4

5

1

0 -2

Datar

100.370,2

51,1

2

2 - 15

Landai

15.696,8

8,1

3

15 - 40

Berbukit

50.246

25,6

4

> 40

Berbukit

29.864

15,2

196.177

100,00

Jumlah Sumber : RTRW Kab. Pinrang 2012

Secara detail, peta kemiringan lereng dapat dilihat pada gambar berikut:


Bab II Hal. 11



Bab II Hal. 12


2.1.1.4 Geologi Geologi wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan kompilasi Peta Geologi Kabupaten Pinrang, maka susunan lapisan batuan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Endapan alluvium dan sungai, Endapan alluvium dan sungai mempunyai ketebalan antara 100-150 meter, terdiri dari atas lempung, lanau, pasir dan kerikil. Pada umumnya endapan lapisan ini mempunyai kelulusan air yang bervariasi dan kecil hingga tinggi. Potensi air tanah dangkal cukup besar tetapi sebagian wilayah kualitasnya kurang baik. Muka air tanah dangkal 1-1,50 meter. 2. Batuan gunung api tersusun atas breksi dengan komponen bersusun trakht dan andesit, tufa batu apung, batu pasir terfaan, konglomerat dan breki terfaan, ketebalannya berkisar 500 meter, penyebarannya dibagian utara Kota Pinrang, Sekitar Bulu Lemo, Bulu Pakoro sedangkan dibagian selatan sekitar Bulu Manarang, Bulu Paleteang, Bulu Lasako (berbatasan dengan Parepare). Kearah Bungin terdapat batu gamping terumbu yang umumnya relative sama dengan batuan gunung api. 3. Batuan aliran lava, Batuan aliran lava bersusun trakhit abu-abu muda hingga putih, bekekar tiang, penyebarannya kearah daerah Kabupaten Pinrang, yaitu sekitar Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua. 4. Batuan konglomerat (Formasi Walanae), Batuan ini terletak dibagian Timur Laut Pinrang, sekitar Malimpung sampai kewilayah Kabupaten Sidrap, satua batuan ini terdiri atas konglomerat, sedikit batu pasir glakonit dan serpih dan membentuk morfologi bergelombang dan tebalnya kira-kira hingga 400meter. 5. Batuan lava bersusun basol hingga andesit, Satuan batuan ini berbentuk lava bantal, breksi andesit piroksin dan andesit trakhit. Tebalnya 50 hingga 100 meter dengan penyebaran sekitar Bulu Tirasa dan Pakoro. 6. Batu pasir, Satuan batuan ini bersusun andesit, batu lanau, konglomerat dan breksi. Struktur sesar diperkirakan terdapat pada batuan aliran lava dan batu pasir bersusun andesit, berupa sesar normal. Peta geologi Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada gambar berikut :


Bab II Hal. 13


2.1.1.5 Hidrologi Di Kabupaten Pinrang, terdapat dua sungai besar yaitu sungai Mamasa dan Sungai Saddang, dimana sungai Mamasa sebenarnya masih merupakan anak sungai Saddang. Saat ini sungai Mamasa dimanfaatkan untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru yang berlokasi di Desa Ulu Saddang, RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 14


Kecamatan Lembang. PLTA yang ada ini selain untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Pinrang, juga untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Sungai Saddang dimanfaatkan untuk pengairan pertanian dengan cakupan pelayanan selain Kabupaten Pinrang juga melayani Kabupaten Sidrap. 2.1.1.6 Klimatologi Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, tipe iklim Wilayah Kabupaten Pinrang termasuk tipe A dan B dengan curah hujan terjadi pada bulan Desember hingga Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September. Kriteria tipe iklim menurut OldemanSyarifuddin bulan basah di Kabupaten Pinrang tercatat 7 - 9 bulan, bulan lembab 1 - 2 bulan dan bulan kering 2 - 4 bulan. Tipe iklim menurut klasifikasi

Oldeman -

Syarifuddin adalah iklim B dan C. Curah hujan tahunan berkisar antara 1073 mm sampai 2910 mm, Evaporasi rata-rata tahunan di Kabupaten Pinrang berkisar antara 5,5 mm/hari sampai

8,7 mm/hari. Suhu rata-rata normal antara 27°C dengan

kelembaban udara 82% - 85%. Berdasarkan data dari Bps Kabupaten Pinrang, rata-rata curah hujan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2012 sebesar 102,58

mm/bulan. Curah hujan

terendah terjadi pada bulan September yakni sebesar 32 Mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yakni sebesar 179 Mm. Banyaknya curah hujan tiap bulan di wilayah Kabupaten Pinrang sejak tahun 2007 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.4 Banyaknya Curah Hujan di Wilayah Kabupaten Pinrang No

Bulan 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Rata-Rata Per Bulan

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2 106 90 91 147 155 148 50 26 109 82 96 129

3 264 242 295 130 94 222 143 199 80 698 571 391

4 75 103 29 63 69 192 52 34 8 29 221 282

5 380 121 88 90 82 34 35 34 42 55 55 79

6 103 47 86 88 121 19 8 2 21 136 155 143

7 93 116 102 179 128 64 52 35 32 121 133 176

8

102,42

277,42

96,42

91,25

77,41

102,58

Sumber : Bps Kab. Pinrang Tahun 2014


Bab II Hal. 15


2.1.1.7 Penggunaan Lahan Luas Provinsi Sulawesi Selatan menurut Sulawesi Dalam Angka Tahun 2012 adalah 1.967,7 km2.Angka ini merupakan angka yuridis yang digunakan sebagai luas Kabupaten Pinrang. Kondisi penutup lahan di wilayah Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 menunjukkan bahwa empat jenis penutup lahan, yaitu sawah 53.181 hektar (27,11%), kebun campur 46.741 hektar (23,83%), hutan 29.227 hektar (14,90%), dan tegalan/ladang sebanyak 26.840 hektar (13.68%). Areal tambak 15.665 hektar atau (7,99%) sementara lahan mangrove hanya 41 hektar atau (0,02%) dan lahan terbuka 10.124 hektar atau (5,16%) dan kawasan permukiman 5.482 atau (2,79%). Tabel 2.5 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama Kabupaten Pinrang Tahun 2010 JENIS NO

LUAS AREAL

PENUTUP LAHAN

Km²

Km²

%

2

3

4

5

1 1

Permukiman

5.482

54,82

2,79

2

Sawah

53.181

531,81

27,11

3

Kebun Campur

46.741

467,41

23,83

4

Lahan Terbuka

10.124

101,24

5,16

5

Semak Belukar

7.005

70,05

3,57

6

Ladang / Tegalan

26.840

268,40

13,68

7

Hutan

29.227

292,27

14,90

8

Tambak

15.665

156,65

7,99

9

Mangrove

41

0,41

0,02

10

Tubuh air

1.870

18,70

0,95

196,177

1.961,77

100,00

JUMLAH

Rincian area tutupan Lahan Kabupaten Pinrang secara detail dapat dilihat pada peta berikut:


Bab II Hal. 16


Dalam kaitannya dengan kawasan hutan, dari keseluruhan luas Kabupaten Pinrang menurut Perda No. 14 tahun 2012 tentang RTRW Pinrang tercatat 71.605 yang termasuk dalam kawasan hutan atau merupakan 36,50 % dari luas Kabupaten Pinrang seperti yang terlihat dalam tabel berikut:


Bab II Hal. 17


Tabel 2.6 Luas Kawasan Hutan Menurut Peta Padu Serasi Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Kabupaten Pinrang

NO

KECAMATAN

LUAS AREA (Ha)

Hutan Lindung (Ha)

Hutan Produksi Terbatas (Ha)

Luas Kawasan

Persentase

1

2

3

4

5

6

7

1

Suppa

7.420

-

1.129

1.129

15.22

2

Mattiro Sompe

9.699

-

-

-

-

3

Lanrisang

7.301

-

-

-

-

4

Mattiro Bulu

13.249

-

1.324

1.324

9.99

5

Watang sawitto

5.897

-

-

-

-

6

Paleteang

3.729

-

-

-

-

7

Tiroang

7.773

-

-

-

-

8

Patampanua

13.685

646

-

646

4.72

9

Cempa

9.030

-

-

-

-

10

Duampanua

29.186

1.542

5.574

7.116

24.38

11

Batulappa

15.899

8.627

2.121

10.748

67.60

12

Lembang

73.309

34.353

16.289

50.642

69.08

Pinrang

196.177

45.168

26.437

71.605

36.50

Sumber :

SK. Menhut No. 434/ Menhut tgl 23 Juli 2009, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Provinsi Sulsel. Perda No. 09 tahun 2009 tentang RTRWP Sul-Sel Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Pinrang

Berdasarkan tabel di atas persentase luas kawasan hutan yang terbesar adalah Kecamatan Lembang dengan luas 50.642 Ha diikuti oleh Kecamatan Batulappa seluas 10.748 Ha. Dari datatersebut di atas terlihat pula bahwa Kawasan Hutan Lindung ini merupakan 23,02 % dari luas wilayah Kabupaten Pinrang, sedangkan Hutan Produksi Terbatas 13,48 % dari luas wilayah Kabupaten Pinrang.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 2.1.2.1 Sistem Perkotaan dan Jaringan Prasarana PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pinrang. Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industry, RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 18


perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.Rencana struktur ruang wilayah nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan di Pinrang meliputi system perkotaan, system jaringan transportasi, system jaringan energy, system jaringan telekomunikasi dan system jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Kabupaten Pinrang mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan provinsi serta kawasan strategis nasional dan provinsi. Tabel 2.7 Sistem Perkotaan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Pinrang Sistem Perkotaan Nasional

Sistem Perkotaan Provinsi

1

2

KAPET Parepare di Pinrang terdiri atas : Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan Lembang

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Pinrang

Sistem Perkotaan Kabupaten PPK 3

PPL 4

Kawasan Perkotaan Watang Suppa di Kecamatan Suppa

Pusat permukiman perdesaan Lero di Kecamatan Suppa

Kawasan Perkotaan Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu

Pusat Permukiman perdesaanWaetuoe di Kecamatan Lanrisang

Pusat Permukiman perdesaan Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe

Pusat Permukiman perdesaan Tadang Palie di Kecamatan Cempa Kawasan Perkotaan Teppo di Kecamatan Patampanua

Pusat Permukiman perdesaan Bungi di Kecamatan Duampanua

Kawasan Perkotaan Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampanua

Pusat permukiman perdesaan Sali-Sali di Kecamatan Lembang

Kawasan Perkotaan Kassa Di Kecamatan Batulappa

Pusat Permukiman perdesaan Tadang Palie di Kecamatan Cempa

Pusat Permukiman perdesaanLembang Mesakada di Kecamatan Lembang

Pusat permukiman perdesaan Basseang di Kecamatan Lembang

Pusat Permukiman perdesaan Bungi di Kecamatan Duampanua Kawasan Perkotaan Tadokkong di Kecamatan Lembang

Sumber : RTRWN, RTRWP Sulawesi Selatan dan RTRW Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari Sistem Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Pare-pare yang merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan arahan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang


Bab II Hal. 19


agroindustri dan perikanan. Sedangkan sistem perkotaan provinsi sebagaimana arahan RTRW Provinsi

selain mengalokasikan sistem perkotaan nasional

sebagaimana arahan RTRWN juga mengalokasikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yakni kawasan perkotaan Pinrang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Pinrang meliputi sebagian Kecamatan Watang Sawitto, sebagian Kecamatan Paleteang dan sebagian Kecamatan Tiroang. Adapun system perkotaan eksisting dan direncanakan meliputi Pusat Pelayanan Kawasan Watang Suppa, Alitta, Teppo, Lampa Pekkabata, Kassa dan Tadokkong. Selain itu, Pusat Permukiman Perdesaan berupa rencana Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri dari PPL Lero, Langnga, Waetuoe, Tadangpalie, Bungi, Lembang Mesakada, Sali Sali, dan Basseang. Data Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi di Kabupaten Pinrang secara lebih detail dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 2.8 Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi di Kabupaten Pinrang

No

Sistem Jaringan Transportasi Nasional/Provinsi

Sistem Jaringan Energi Nasional/Provinsi

Sistem Jaringan Komunikasi Nasional/Provinsi

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

1

2

3

4

5

1

2

Ruas Batas Provinsi Sulawesi

Pembangkit Listrik Tenaga Air

Peningkatan Station Telepon

Air permukaan yang bersumber

Barat – Batas Kota Pinrang

(PLTA) Bakaru di Kecamatan

Otomat (STO) di Kecamatan

dari WS Saddang sebagai

sepanjang 43,554 (empat

Lembang dengan kapasitas 126

Watang Sawitto

wilayah sungai lintas provinsi

puluh tiga koma lima lima

(seratus dua puluh enam)

yang meliputi DAS Kariango,

empat) kilometer

megawatt

DAS Rappang, dan DAS Karajae

Ruas jalan Sultan Hasanuddin

Pembangkit Listrik Tenaga

Rencana telepon nirkabel

Bendung, yaitu Bendung Benteng

sepanjang 0,891 (nol koma

Diesel (PLTD) Suppa di

berupa menara Base

dan Bendung Pasolengan di

delapan sembilan satu)

Kecamatan Suppa dengan

Transceiver Station (BTS)

Kecamatan Duampanua, ,

kilometer

kapasitas 62 (enam puluh dua)

dikembangkan tidak

Bendung Padang Lolo dan

megawatt

mengganggu aktivitas

Bendung Taccipi di Kecamatan

sekitarnya

Patampanua dan Bendung Kalosi di Kecamatan Lembang

3

Ruas jalan Ahmad Yani

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro

Rencana penggunaan Tower

Bendungan yaitu Bendungan

sepanjang 2,804 (dua koma

Hidro (PLTMH) Sawitto di

Base Transceiver Station

Bakaru di Kecamatan Lembang

delapan kosong empat)

Kecamatan Patampanua dengan

(BTS) secara terpadu

kilometer

kapasitas 1,5 (satu koma lima) megawatt

4

Ruas Batas Kota Pinrang –

Rencana pembangunan

Embung, yaitu Embung Watang

Batas Kota Parepare


pulu di Kecamatan Suppa, dan

sepanjang 20,154 (dua puluh

Surya Terpusat di Kecamatan

Embung Watang Kasa I dan

koma satu lima empat)

Lembang, Kecamatan

Embung Watang Kasa II di

kilometer

Batulappa, dan Kecamatan

Kecamatan Batu Lappa, Embung


Bab II Hal. 20


Duampanua (I-IV/B)

Binanga Karaeng I dan Embung Binanga Karaeng II di Kecamatan Lembang, dan Embung Malimpung di Kecamatan Patampanua

5

Ruas jalan Jenderal Sudirman

Rencana pengembangan

sumber air permukaan lainnya

sepanjang 2,912 (dua koma


berupa mata air yang meliputi

sembilan satu dua) kilometer

Panas Bumi dengan kapasitas

mata air Pakeng, mata air

25 (dua puluh lima) Mwe

Taddokkong, dan mata air Tuppu di Kecamatan Lembang, mata air Rajang, dan mata air Massewae di Kecamatan Duampanua, dan mata air Tapporang di Kecamatan Batulappa

6

Ruas Pinrang –Rappang

Saluran Udara Tegangan Tinggi

Cekungan Air Tanah (CAT) yang

sepanjang 19,68 (sembilan

(SUTT) kapasitas 150 (seratus

meliputi: Cekungan Air Tanah

belas koma enam delapan)

lima puluh) KV yang

(CAT) lintas kabupaten, yaitu

kilometer

menghubungkan GI Bakaru – GI

CAT Sidenreng Rappang yang

Tuppu - GI Pinrang, GI Pinrang -

melintasi Kecamatan Watang

GI Parepare, dan GI Parepare –

Sawitto, Kecamatan Paleteang,

GI Suppa

Kecamatan Tiroang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Cempa, Kecamatan Patampanua, dan Kecamatan Duampanua

Sistem Jaringan No

Sistem Jaringan Energi

Transportasi

Nasional/Provinsi

Nasional/Provinsi 7

Sistem Jaringan Komunikasi

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Nasional/Provinsi

Ruas jalan Pincara –

Gardu Induk (GI) Bakaru dengan

DI Saddang dengan luas

Malimpung – Malaga Batas

kapasitas 20 (dua puluh) MVA

pelayanan 42.931 (empat puluh

Kabupaten Enrekang

terdapat di Kecamatan Lembang

dua ribu sembilan ratus tiga puluh


dan GI Pinrang dengan

satu) hektar

dua koma lima nol) kilometer

kapasitas 20 (dua puluh) MVA di Kecamatan Watang Sawitto

8

Ruas jalan Tuppu – Bakaru

DI Taccipi di Kecamatan


Patampanua dengan luas

koma nol) kilometer

pelayanan 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar

9

Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) DI meliputi total luas pelayanan 9.557 (sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Lembang, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan Mattiro Bulu

Sumber : RTRWN, RTRWP Sulawesi Selatan dan RTRW Pinrang

Struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang secara umum diarahkan untuk mendukung pemerataan pertumbuhan wilayah Kabupaten Pinrang dan mendorong peningkatan

intensitas

aktivitas

ekonomi

wilayah,

untuk

itu

dalam

pengembangannya perlu didukung oleh berbagai sistem prasarana wilayah yang terkoneksi secara nasional dan regional. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 21


Pengembangan sistem prasarana wilayah dilakukan secara berhirarki sesuai dengan interaksi dan kebutuhan pengembangan serta potensi yang perlu didorong.Sistem

prasarana wilayah perlu diupayakan dalam rangka mendorong

kegiatan ekonomi serta peningkatan aksesibilitas antar wilayah, khususnya antar pusat kegiatan dan aktivitas kegiatan ekonomi di masing-masing satuan wilayah pengembangan atau pusat pertumbuhan.

Selanjutnya melalui hubungan antara

kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dan wilayah potensial, diharapkan dapat mendorong interaksi simbiosis mutualistis antar pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya atau antar satuan wilayah pengembangan/ pusat dan sub pusat pelayanan wilayah.Sistem prasarana wilayah yang mendukung pemantapan struktur ruang dalam jangka panjang diarahkan pada pengembangan sistem prasarana wilayah dengan dua pola, yaitu: pertama; peningkatan prasarana wilayah untuk melayani tingkat kebutuhan saat ini, dan kedua; peningkatan

prasarana

wilayah untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Pinrang melalui peningkatan aksesibilitas antar kawasan perkotaan dan perdesaan, dan antar pusat-pusat kegiatan wilayah. Perencanaan sistem transportasi yang merupakan sistem jaringan prasarana utama

wilayah

di

Kabupaten

Pinrang

diarahkan

untuk

mencapai

tujuan

pengembangan wilayah secara lokal, regional dan nasional. Secara lokal, arahan perencanaan sistem transportasi adalah sebagai berikut: 1. Mencapai integrasi antar-kecamatan di Kabupaten Pinrang melalui pembenahan sistem jaringan dan sistem pergerakan untuk menyeimbangkan aksesibilitas antar-kecamatan. 2. Mengatasi persoalan yang terjadi pada interaksi sistem pergerakan dan sistem kegiatan, terutama mengenai kemacetan yang terjadi di titik-titik penggantian antarmoda. 3. Mendukung

peningkatan produksi pertanian pada sentra-sentra produksi

tanaman pangan di daerah perdesaan melalui ketersediaan jaringan prasarana jalan. 4. Mengantisipasi pertambahan travel demand dimasa yang akan datang melalui pengembangan kuantitas dan kualitas prasarana jaringan jalan. Kemudian keterkaitan dengan sistem transportasi regional diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: 1. Mendukung perkembangan ekonomi wilayah yaitu meningkatkan kelancaran arus koleksi dan distribusi barang dan jasa dengan pembenahan struktur dan fungsi jaringan jalan sesuai dengan rencana struktur pusat permukiman dan pelayanan dalam wilayah kabupaten.

Hal ini dicapai melalui perencanaan

prasarana kereta api, pelabuhan, bandara, dan terminal kargo. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 22


2. Mengantisipasi

penambahan

travel

demand

pada

perbatasan

antarkota/kabupaten. Hal ini dicapai melalui perencanaan rute/trayek moda angkutan umum. Lalu, keterkaitan dengan sistem transportasi nasional diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: 1. Tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat pada koridor-koridor jaringan jalan arteri primer memanfaatkan peluang tingginya intensitas pergerakan pada kawasan tersebut. 2. Peningkatan aksesibilitas antar PKL Pinrang dengan pusat perkotaan lainnya yang ada diluar wilayah Kabupaten Pinrang utamanya dengan PKN. 2.1.2.2 Kawasan Budidaya Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Pinrang yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang berfungsi : 1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Pinrang. 2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang. 3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun, dan Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah

4.

Kabupaten Pinrang. Tabel 2.9 Arahan Pola Ruang Kabupaten Pinrang No

Jenis Penggunaan Lahan

Luas (Ha)

Persentase

1

2

3

4

45,168

23.00

2

Kawasan Hutan Lindung Kawasan Hutan Produksi Terbatas

26,437

13.48

3

Kawasan Hutan Bakau (mangrove)

150

0.08

4

Kawasan tambak

12,155

6.20

5

Kawasan perkebunan

24,417

12.45

6

Kawasan Pertanian Lahan Basah

44,861

22.87

7

Kawasan Pertanian Lahan Kering

30,914

15.76

8

Kawasan Permukiman

5,482

2.79

9

Sempadan Sungai

6,593

3.36

196,177

100

1

Total Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang


Bab II Hal. 23


Dalam pengelolaan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Pinrang diterapkan azas harmonisasi yaitu menciptakan keseimbangan antara fungsi ekologiskawasan dengan manfaat fungsi ekonomis kawasan dalam arti melakukan eksplorasi kawasan dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya namun tetap memperhatikan daya dukung lahan sehingga ekosistem alami tetap terjaga.

a. Hutan Produksi Terbtas (HPT) Kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Pinrang tersebar di wilayah Kecamatan Batulappa, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Duampanua Kecamatan Mattiro Bulu dan Kecamatan Suppa

dengan luas keseluruhan

adalah 26.435,90 Ha.Hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Pinrang juga

merupakan

bagian

dari

upaya

pelestarian

DAS

Saddang.Untuk

meningkatkan kualitas tata air di DAS Saddang ini, maka hutan produksi yang ada harus ditingkatkan kualitasnya melalui pengembangan vegetasi hutan utamanya tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi kuat sebagai penjaga tata air. Tabel 2.10 Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Pinrang No

Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Luas (Ha)

Persentase (%)

1 1

2 HPT di Kecamatan Suppa

3 1,129

4 4.27

2

HPT di Kecamatan Mattiro Bulu

1,324

5.01

3

HPT di Kecamatan Duampanua

5,574

21.08

4

HPT di Kecamatan Batulappa

2,121

8.02

5

HPT di Kecamatan Lembang

16,289

61.61

26,437

100.00



Bab II Hal. 24


b.

Kawasan Pertanian Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah sentra produksi beras di Propinsi Sulawesi Selatan yang termasuk Kawasan Bosowasipilu (kawasan sentra produksi beras) dengan luas areal persawahan potensial ± 44.861 Ha (22,87 % luas wilayah Kabupaten Pinrang).

Jenis komoditi tanaman pangan

selain padi yang merupakan komoditi unggulan antara lain: jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau, dan kedele. Pada dasarnya persebaran produksi tanaman pangan jenis padi di wilayah Kabupaten Pinrang tersebar secara merata di seluruh wilayah, dimana semua wilayah kecamatan memiliki areal persawahan yang produktif dengan

sumber pengairan dari irigasi teknis.

SedangkanKawasan tanaman pangan lahan kering yang merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija,

holtikultura

atau


tanaman

pangan

tahunan,

pengembangan

Bab II Hal. 25


kegiatannya tersebar merata diseluruh wilayah kecamatan dengan luas areal yang diarahkan untuk pengembangan lahan kering adalah 30.914 ha. Tabel 2.11 Arahan Kawasan Peruntukan Lahan Basah dan Lahan Kering Pertanian Lahan Basah No

Kecamatan

1

Pertanian Lahan Kering

Luas (Ha)

Persentase (%)

Luas (Ha)

Persentase (%)

3

4

5

6

2

1

Suppa

1,716

3.83

2503

8.10

2

Lanrisang

3,714

8.28

1015

3.28

3

Mattiro Bulu

4,822

10.75

3698

11.96

4

Mattiro Sompe

3,679

8.20

878

2.84

5

Paleteang

3,137

6.99

2251

7.28

6

Tiroang

4,835

10.78

2413

7.81

7

Watang sawitto

4,033

8.99

834

2.70

8

Patampanua

4,464

9.95

4394

14.21

9

Cempa

4,237

9.45

2240

7.25

10

Duampanua

7,671

17.10

7359

23.81

11

Batulappa

458

1.02

1798

5.82

12

Lembang

2,093

4.67

1530

4.95

44,861

100.00

30,914

100.00

Total

Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang

Sedangkan Pengembangan kegiatan budidaya tanaman tahunan/ perkebunan di wilayah Kabupaten Pinrang diarahkan pada beberapa kawasan potensial pengembangan komoditi tanaman tahunan seperti Kakao, Kopi Robusta, Kopi Arabica, Kelapa Hibrida, Kelapa sawit, Jambu Mete, jarak dan Kemiri. Luas areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah seluas 24.417 ha, dengan jenis komoditi unggulan wilayah berupa Kakao yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, dan Kopi Robusta yang potensial dikembangkan di wilayah Kecamatan Lembang. Komoditi perkebunan lainnya yang banyak dibudidayakan di wilayah Kabupaten Pinrang terdiri atas : Kopi Arabica, Kelapa Hibrida, Kelapa Dalam, Jambu Mete, dan Kemiri.

Untuk

kegiatan perkebunan yang intensif diarahkan pada kawasan dengan ketinggian 200 – 400 m dpl, sementara untuk kegiatan perkebunan yang non intensif diarahkan pada areal dengan ketingggian > 400 m dpl


Bab II Hal. 26

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 2.12 Arahan Kawasan Peruntukan Perkebunan No

Kecamatan

Luas (Ha)

Persentase (%)

1 1

2

3

4

Suppa

1,351

5.53

2

Lanrisang

-

0.00

3

Mattiro Bulu

2,685

11.00

4

Mattiro Sompe

-

0.00

5

Paleteang

78

0.32

6

Tiroang

0

0.00

7

Watang sawitto

-

0.00

8

Patampanua

2,233

9.15

9

Cempa

864

3.54

10

Duampanua

1,620

6.63

11

Batulappa

1,212

4.96

12

Lembang

14,374

58.87

24,417

100.00


c. Kawasan Perikanan Rencana pengembangan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Pinrang dapat dikluster berdasarkan jenis kegiatannya yaitu : 1) budidaya laut,

2)

budidaya payau, dan 3) budidaya air tawar. Arahan pengembangan komoditas perikanan mencakup : a) komoditas perikanan budidaya payau berupa udang windu, bandeng, dan kepiting bakau,

b) komoditas perikanan budidaya laut

berupa rumput laut, kerapu, dan sejenisnya, dan c) komoditas budidaya air tawar berupa ikan karper, ikan mas, dan ikan nila.

Pertimbangan arahan

pengembangan kegiatan budidaya tersebut didasarkan atas nilai ekonomis yang tinggi dan telah berkembang di masyarakat, serta pangsa pasarnya cukup prospek.

Dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan yang sesuai untuk

pengembangan budidaya payau di Kabupaten Pinrang, maka sebarannya lebih diarahkan di wilayah Kecamatan Duampanua, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Cempa, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, dan Kecamatan Lembang dengan total areal seluas ± 13.559 ha.

Jenis komoditi perikanan

budidaya payau unggulan wilayah Kabupaten Pinrang berupa Udang dan Rumput Laut. Sementara untuk kegiatan budidaya laut akan memanfaatkan perairan Selat Makassar yang membentang dari selatan sampai barat kearah laut lepas sejauh menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pinrang. Untuk kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Pinrang lebih diarahkan pada kawasan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan budidaya tersebut, terutama RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 27


persediaan air tawar yang cukup dengan luas areal kolam keseluruhan 1.364 ha yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah kecamatan. Tabel 2.13 Arahan Kawasan Perikanan No

KAWASAN

LOKASI

1

2

3

1

Kawasan Perikanan Tangkap

kawasan pesisir dan laut Kecamatan Suppa, kawasan pesisir dan lau Kecamatan Lanrisang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mattiro Sompe,kawasan pesisir dan laut Kecamatan Duampanua, dan kawasan peisisir dan laut Kecamatan Lembang

2

Kawasan buididaya perikanan laut dan rumput laut

Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Cempa,Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang

3

Kawasan budidaya perikanan air payau komidtas udang dan bandeng

Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Cempa,Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang

4

Kawasan budidaya perikanan air tawar

Kecamatan Paleteang, Kecamatan Cempa, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Mattiro Bulu, dan Kecamatan Duampanua.



Bab II Hal. 28


d. Kawasan Pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi utama antara lain : 1) memperkenalkan,

mendayagunakan,

dan

melestarikan

nilai-nilai

sejarah/budaya lokal dan keindahan alam, 2) mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah dimana obyek wisata tersebut berada.

Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan


Bab II Hal. 29


dikawasan peruntukan pariwisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata sejarah dan konservasi budaya. Dalam UU/9/1990 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pengembangan pariwisata di suatu daerah

harus direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan dengan tidak menghabiskan

atau

merusak

sumber

daya

alam

dan

sosial,

namun

dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Di wilayah Kabupaten Pinrang kegiatan kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang perlu digenjot pertumbuhannya melalui

pengembangan

kawasan obyek wisata, mengingat sektor kepariwisataan akan mampu menumbuhkembangkan sektor-sektor terkait yang cukup luas (multiplier effect). Adapun rencana pengembangan sektor kepariwisataan di wilayah Kabupaten Pinrang terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Tabel 2.14 Kawasan Pariwisata Kabupaten Pinrang NO

KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA

LOKASI

1

Makam Tuan Fakki

Kecamatan Tiroang

2

Makam Pallipa Putee

Kecamatan Mattiro Sompe

3

Masjid Tua Tondo Bunga

Kecamatan Lembang

4

Makam Raja – raja Kaballangan

Kecamatan Duampanua

5

Masjid Tua At Taqwa Jampue

Kecamatan Lanrisang

6

Saoraja Datu Lanrisang

Kecamatan Lanrisang

7

Pengrajin Sarung Sutra Mandar, Masjid Tua Ujung Lero , Istana Datu Suppa dan Makam Besse Kajuara Makam Lasinrang di Kelurahan Laleng Bata, Makam Petta Malae di Kelurahan Temmasarangnge, Arajang Sawitto dan Pusara Benteng Sawitto dan Makam Addatuang Sawitto Matinro Langkara’na Saoraja Desa Liang Garessi, Monumen Lasinrang, Istana Addatuang Sawitto dan Kompleks Makam Raja-raja Sawitto

Kecamatan Suppa

Sungai Lue dan Sumber Air Panas Rajang Balla , Permandian Air Panas Lemo Susu, Air Terjun Karawa, Kali Jodoh, Permandian Batu Pandan , Permandian Balaloang Permai , Goa Paniki , dan Pantai Kajuanging dan Pantai Kanipang Goa Batu Lappa

Kecamatan Lembang;

8

9

10

11 12

Kecamatan Paleteang

Kecamatan Watang Sawitto.

Kecamatan Batulappa

Bukit Tirasa , Air Terjun Lamoro , Permandian Kecamatan Duampanua Pasandorang , dan Pantai Kappe dan Pantai Maroneng


Bab II Hal. 30

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 13

Bulu Paleteang Permandian Air Panas Sulili

Kecamatan Paleteang

14 15 16 17

Kecamatan Patampanua Kecamatan Mattiro Sompe Kecamatan Cempa Kecamatan Suppa

18

Batu Moppangnge Pantai Ammani , dan Pantai Ujung Tape Pantai Wakka Pantai Wiring Tasi, Pantai Ujung Lero , Pantai Ujung Labuang , Pantai Sinar Bahari Sabbang Paru, Pantai Bonging Ponging Desa Lotang Salo , Pantai Pelabuhan Marabombang, dan Pulau Kamarrang Pantai Wae Tuwoe Desa Wae Tuwoe

19

Danau Buatan PLTA Bakaru

Kecamatan Lembang

20

Bendungan Benteng di Kelurahan Benteng dan rumah makan terapung

Kecamatan Patampanua

21

Tempat pengasapan ikan, tempat pembuatan perahu tradisional, perkebunan kelapa dalam dan pelabuhan nelayan

Kecamatan Suppa

Kecamatan Lanrisang


2.1.3 Wilayah Rawan Bencana a. Potensi Banjir Pinrang adalah salah satu daerah rawan banjir di Sulawesi Selatan, Berdasarkan peta rawan banjir, daerah rawan banjir di Pinrang terdapat di kecamatan Duampanua dan Kecamatan Suppa. Hal tersebut disebabkan oleh posisi geografis Pesisir Kabupaten Pinrang yang berada pada hilir DAS Sungai Saddang. Genangan air (banjir) yang terjadi secara alami di wilayah daerah aliran sungai (DAS) pada dasarnya tidak menjadi permasalahan, seandainya wilayah tersebut belum dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi, jika wilayah DAS telah dimanfaatkan oleh manusia, seperti penggunaan lahan untuk pertanian dan pertambakan, lahan permukiman dan kegiatan-kegiatan peruntukan lainnya, maka genangan tersebut dianggap merugikan dan mengancam kehidupan. Bencana alam geologi yang rutin terjadi di Kabupaten Pinrang

adalah

banjir, dan tanah longsor sepanjang jalan dari Kampung Lome sampai dengan Kampung Batri dengan jarak kurang lebih 250 meter. Daerah ini merupakan daerah yang sangat relatif rendah

dan menjadi

jalur pembuangan air dari

sungai saddang saat ini air meluap khususnya pada musim hujan lebat. b. Longsor Tanah longsor pada umumnya terjadi di daerah pegunungan seperti daerah lemosusu, Karawa, dan Bakaru. Tanah longsor di Kabupaten Pinrang terjadi karena adanya kontrol topografi yang sangat curam, pengaruh kemiringan


Bab II Hal. 31


lereng, adanya jenis batuan yang mudah lapuk (Tufa Breksi Vulkanik), tingkat pelapukan tinggi, jalur struktur geologi, hujan lebat dan struktur manusia. c. Abrasi dan Sedimentasi Pantai Wilayah pesisir Pinrang pada umumnya memiliki karakteristik material lempung berpasir.Jenis material tersebut sangat rentang terbawa oleh aktivitas gelombang dan arus laut. Secara sederhana proses pantai disebabkan oleh angin dan air yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, mengikis tanah dan kemudian mengendapkannya di suatu tempat secara kontinu. Proses pergerakan gelombang datang pada pantai secara esensial berupa osilasi. Angin yang menuju ke pantai secara bersamaan gerak gelombang yang menuju pantai berpasir secara tidak langsung mengakibatkan pergesekan antara gelombang dan dasar laut, sehingga terjadi gelombang pecah dan membentuk turbulensi yang

kemudian

membawa

material

disekitar

pantai

termasuk

yang

mengakibatkan pengikisan pada daerah pantai (erosi). Tabel 2.15 Lokasi Rawan Abrasi dan Sedimentasi Abrasi dan Sedimentasi Kecamatan Suppa

Desa Lero & Desa Tasiwalie

Kecamatan Lanrisang

Dusun Jampue & Desa WaetuwoE

Kecamatan Mattirosompe

Kel. Langnga & Kel. Pallameang

Keterangan Sekitar Muara Sungai

Sumber : Hasil Survey Tahun 2010

d. Tsunami Posisi Indonesia yang terletakpada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik di dunia yaitu: Lempeng Australia di selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian barat dan Lempeng Samudra Pasifik di bagian timur, yang dapat menunjangterjadinya sejumlah bencana. Berdasarkan posisinya tersebut, maka hampir di seluruh Indonesia kecuali daerah Kalimantan yang relatif stabil, namun demikian pada gambar tersebut menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Pinrang terletak pada jalur gempa bumi yang relatif stabil. Hal ini dapat dirasakan selamah ini riwayat histories Kabupaten Pinrang masih relatif aman dari bahaya bencana gempa dan tsunami, walaupun demikian kewaspadaan tetap perlu untuk di junjung tinggi mengingat posisi geografis Kabupaten Pinrang berhadapan dengan Selat Makassar.


Bab II Hal. 32



Bab II Hal. 33


2.1.4. Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang 361.293 jiwa pada Tahun 2013 (Data BPS 2014), terdiri dari laki-laki sebanyak 175.115 jiwa (48,47 %) dan perempuan sebanyak 186.178 jiwa (51,53 %). Jumlah ini meningkat 1,00 % dibandingkan Tahun 2012, di mana pada Tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Pinrang mencapai lk 360.019 jiwa, terdiri atas : laki-laki 174.667 jiwa (48,52 %) dan perempuan 185.352 jiwa (51,48 %).Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada Tahun 2013, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 Tahun) RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 34


mencapai 62,82 %,jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 Tahun) mencapai 30,81 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 Tahun ke atas) mencapai 6,37 %.Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 Tahun) mengalami peningkatan sebesar 1,86%, demikian pula dengan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 Tahun ke atas) mengalami kenaikan 1,02, sedangkan jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 Tahun) menurun 2.88 %. Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2013

No

1

2 3

2012

Kelompok Umur(thn)

Jenis Kelamin

2013 Jumlah

Laki-laki

Perempuan

61.989

59.303

121.292

104.490

114.987

8.188

Jumlah %

Muda (014) Produktif (15-64) Tua (65+)

%

Jenis Kelamin

Jumlah

%

54.545

111.303

30,81

108.766

118.212

226.978

62,81

5,35

9.591

13.421

23.012

6,37

100

175.115

186.178

361.293

100

48,47

51,51

Laki-Laki

Perempuan

33,69

56.758

219.477

60,96

11.062

19.250

174.667

185.352

360.019

48,52

51,48

LPP (%) Dependency Ratio (%)

94

94

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

184

184

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2012 – 2013

Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terdapat angka beban ketergantungan (dependency ratio) sebesar 69,82 %, ini artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung lk. 69 orang penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, dependency ratio pada tahun 2012 sama dengan tahun 2013. Angka Ketergantungan (dependency ratio) diharapkan dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang, dengan meningkatkan Daya saing dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Pinrang. Secara perbandingan wilayah, Kabupaten Pinrang memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 196.177 ha atau 1961,77 km2, sehingga rata-rata kepadatan penduduknya adalah 184 jiwa/km2. Artinya secara rata-rata terdapat 184 orang yang menghuni 1 km2 daerah. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Tahun 2012 tidak mengalami peningkatan, Jika dilihat per wilayah, urutan 3 terbanyak jumlah penduduk paling banyak yang tercatat berada di Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang, sedangkan jumlah penduduk terkecil yang tercatat berada di Kecamatan Batulappa. Namun jika dilihat dari kepadatan penduduk suatu RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 35


wilayah (jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah daerah masing-masing), maka Kecamatan Paleteang dan Watang Sawitto menjadi kecamatan yang paling padat di Kabupaten Pinrang, sedangkan kecamatan dengan kepadatan paling

rendah

diduduki

oleh

Kecamatan

Batulappa

dan

Kecamatan

Lembang.Berikut jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan pada tahun 2013 di Kabupaten Pinrang. Tabel 2.17 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pinrang Pada Tahun 2013

Jumlah Penduduk NO

Luas

Kecamatan

1

2

Wilayah (Ha)

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

3

4

5

6

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) 7

1

Suppa

15.113

16.101

31.214

74,20

420

2

Mattiro Sompe

13.379

14.330

27.709

96,99

285

3

Lanrisang

8.178

9.080

17.258

73,01

236

4

Mattiro Bulu

13.207

14.215

27.422

132,49

206

5

Watang Sawitto

26.592

27.716

54.307

58,97

895

6

Paleteang

19.233

19.961

39.194

37,29

1.019

7

Tiroang

10.587

11.027

21.614

77,73

274

8

Patampanua

15.588

16.570

32.158

136,85

234

9

Cempa

8.523

9.044

17.567

90,30

195

10

Duampanua

21.394

23.028

44.422

291,86

152

12

Batulappa

4.778

5.027

9.805

158,99

64

13

Lembang

18.583

19.619

38.623

733,09

54

172.047

182.605

361.293

1.961,77

184

Jumlah

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2014

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Aspek Kesejahteraan masyarakat terdiri atas; Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi,Fokus Kesejahtraan Masyarakat danFokus Senibudaya dan Olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukan dengan pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, dan Prosentase penduduk di atas garis kemiskinan 2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pinrang Struktur

perekonomian

Kabupaten

persentase nilai tambah

Pinrang

bruto sektoral,

berdasarkan

indicator

distribusi

meliputi 9 sektor yaituPertanian,

Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gasdan Air Bersih, RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 36


Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutandan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa. Dari

ke-9

sektor

tersebut

(Pertanian,Pertambangan

dan

dikelompokkan Penggalian),

menjadi Sektor

Sektor

Sekunder

Primer (Industri

Pengolahan,Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan), Sektor Tersier (Perdagangan, Hoteldan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan danJasa Perusahaan, serta Jasa-jasa). Dalam kurun waktu periode tahun 2009 –2013, struktur perekonomian Kabupaten Pinrang mengalami sedikitpergeseran/ perubahan seperti diagram berikut : Tabel 2.18 Produk Domistik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga berlaku Tahun 2009 - 2013 ( Juta Rp). Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

2.538.541,90

2.927.094,46

3.421.853,09

3.917.694,60

4.376.065,25

37.586,13

41.602,24

51.593,44

63.689,98

1.587.981,04

177.359,14

228.382,71

263.343,81

300.424,50

339.737,02

28.298,56

37.731,46

41.280,05

46.717,01

56.217,91

5 Bangunan

179.096,09

196.112,18

241.604,33

287.240,70

336.264,84

6 Perdagangan Restoran, hotel

569.107,20

639.929,71

768.699,02

947.253,84

1.073.736,12

7 Angkutan & komunikasi

172.402,89

224.335,13

280.553,38

330.726,97

386.938,95

8

Bank & lembaga Keuangan

178.039,03

205.737,36

242.468,27

291.527,90

353.587,53

9

Jasa-jasa

612.525,97

789.860,87

905.235,95

1.052.253,23

1.208..271,4 1

Total

4.492.956,91

5.290.786,11

6.216.631,34

7.237.528,74

8.261.015,00

1 Pertanian 2 Penggalian/ Pertambangan 3 Industri Pengolahan 4 Listrik,gas & air

Sumber : PDRB Kab Pinrang Tahun 2009-2013

Uraian tabel diatas

menunjukkan bahwa

kontribusi

terbesar terhadap PDRB

Kabupaten Pinrang adalah berasal dari sektor pertanian yang tiap tahun mengalami peningkatan untuk tahun 2009 sebesar Rp.2.538.541,90 dan

pada tahun 2013

naik menjadi Rp. 4.376.065,25 Sedangkan data mengenai perkembangan PDRB Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir dalam harga konstan dan harga berlaku dapat dilihat pada tabel 10 berikut :

Tabel 2.19 Perkembangan Produk Domistik Regional Bruto Kab. Pinrang Dalam Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2009-2013 RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 37


Harga Berlaku

Tahun

Harga Konstan

Milyar(Rp)

Pertumbuhan (%)

Milyar(Rp)

Pertumbuhan (%)

1

2

3

4

5

2009

4.492.956,91

20,65

2.384.282,50

6,73

2010

5.290.786,11

17,76

2.532.737,44

7,65

2011

6.216.631,34

17,50

2.713.028,15

6,23

2012

7.237.528,74

16,50

2.937.275,51

8,27

2013

8.261.015,00

15,81

3.137.470,00

5,17

17,64

Rata-rata

6.81

Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2014

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun digunakan indikator perkembangan PDRB untuk periode yang sama. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang disajikan pada Tabel dibawah ini : Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pinrang atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009 -2013. Tabel 2.20 Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Kab.Pinrang atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013 (%) Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

1

Pertanian

61,98

60,64

59,42

58,63

58,20

2

Penggalian/ Pertambangan

0,88

0,87

0,95

0,98

0,99

3

Industri Pengolahan

4,54

5,24

5,28

5,29

5,43

4

Listrik,gas & air

0,70

0,76

0,76

0,77

0,79

5

Bangunan

4,12

3,90

4,22

4,29

4,31

6

Perdagangan Restoran, hotel

11,29

11,51

12,14

12,75

12,81

7

Angkutan &

4,10

4,43

4,71

4,98

5,01

8

Bank & lembaga Keuangan

4,24

4,43

4,60

4,80

4,87

9

Jasa-jasa

8,13

8,23

7,91

7,50

7,59

100

100

100

100

100

komunikasi

Total Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 berdasarkan harga konstan mengalami pasang surut, setiap tahunnya terjadi perlambatan dan pecepatan pertumbuhan penurunan jika dibandingkan pada tahun 2010 dari 58,63 % menjadi 58,20 % sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 59,42 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2011 dan 2012 terjadi kenaikan produksi khususnya di sektor pertanian dan jasa yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB


Bab II Hal. 38

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 2.21 Perkembangan Laju petumbuhan Ekonomi Kab. Pinrang tahun 2009- 2013

1 1

2 Kab.Pinrang

3 7,65

4 6,23

5 7,12

6 8,27

7 6,81

Rata-Rata Pertumbuhan ekonomi 8 7,21

2

Sul Sel

6,23

8,19

7,61

8,37

7,65

7,61

3

Nasional

4,63

6,20

6,49

6,23

Pertumbuhan PDRB

No

2009

2010

2011

2012

2013


Meningkatnya perkembangan ekonomi ini ditandai dengan Peningkatan Produk Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

Kabupaten

Pinrang

dari

Tahun

Ketahun.Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Pinrang atas dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2009 selama kurun waktu 2009-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun tahun 2009 PDRB (ADHB) sebesar Rp. 12.798.916 dan Pada tahun 2013 sebesar Rp. 21.500.000

2.2.1.3 Inflasi Laju inflasi Kabupaten Pinrang lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup besar, pada tahun 2009 inflasi kabupaten Pinrang mencapai 11,69 % dan pada tahun 2010 turun menjadi 10,86 %, atau mengalami penurunan sekitar 0,83% dan pada tahun 2011 turun lagi menjadi 9,69 %, pada tahun 2012 mencapai 5,25

%,

sedangkan pada tahun 2013 mencapai 4,32 % atau mengalami penurunan sebesar 0,9 %.

Tabel 2.22 Perkembangan Laju Iflasi Kabupaten Pianrang Tahun 2009 - 2013 No

Inflasi ( % )

1 1

2 Kab.Pinrang

2 3

2009

2010

2011

2012

3 11,69

4 10,86

5 9,69

6 5,25

Sul Sel

3,39

6,56

2,88

4,41

Nasional

2,78

6,96

3,79

4,30

2013 7 4,32

Rata2 8 8,36

Tahun 2009 Inflasi di Kabupaten Pinrang Mencapai 11,69%, dan pada tahun 2013 menjadi 4,32 %. 2.2.1.4 Pendapatan dan Pertumbuhan Perkapita Salah satu indicator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakt pada suatu wilayah adalah dengan melihat tingkat pendapatan penduduk wilayah RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 39


tersebut, dan PDRB Perkapita merupakan proyeksi indicator untuk menentukan tingkat perdapatan perkapita di suatu wilayah. Pendapatan dan Pertumbuhan Perkapita Kabupaten Pinrang dari tahun 2009 s/d 2013 setiap tahunnya mengalami kenaikan atas dasar harga berlaku, sedangkan untuk atas dasar harga konstan dari tahun 2009 s/d 2013 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan gambaran pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.23 PDRB Perkapita Kab. Pinrang Tahun 2009-2013

N0

PDRB Perkapita(ADHB)

1

2

Tahun ( Rp) 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1

Kab. Pinrang

12.798.916 15.066.554 17.528.821 20.267.796 22.868.642

2

Sul Sel

12.567.364 14.669.010 16.929.030 19.472.249 22.116.460

3

Nasional


Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu untuk tahun 2009 PDRB Perkapita sebesar Rp 12.798.916 naik menjadi Rp 15.066.554 pada tahun 2010, pada tahun 2011 dicapai Rp. menjadi

Rp.

17.528.821,- tahun 2012 naik

20.267.796, sedangkan pada tahun 2013 dengan capaian Rp.

22.868.642. 2.2.1.5

Paritas daya Beli

Paritas

daya

beli

Kabupaten

Pinrang

priode

–

2009

2013

mempunyai

kecenderungan yang terus meningkat yaitu dari Rp 637.400 pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 638.500 pada tahun 2010 sedangkan pada tahun 2012 mencapai Rp. 650.000,- dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 758.300. Tabel 2.24 Paritas Daya Beli kabupaten Pinrang 2009-2013

N0

1

Paritas Daya Beli ( RP ) 2

Tahun ( Rp) 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7


Bab II Hal. 40


1

Kab. Pinrang

2

Sul Sel

637.400

638.500

641.900

650.100

635,5

636,6

640,3

643,59

758.300

Indeks Gini Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, di kategorikan ketimpangan sedang apabila gini rationya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya di kategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rationya lebih besar dari 0,5.

Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2009-2014 pada table berikut : Tabel 2.25 Indeks Gini Ratio Kabupaten Pinrang Tahun 2009 – 2013 Tahun ( Rp) N0

Gini Ratio

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7 0,41

1

Kab. Pinrang

0,47

0,46

0,43

0,42

2

Sul Sel

0,39

0,40

0,41

0,41

Bila diperhatikan table tersebut diatas dalam kurun waktu 2009 – 2013 Kabupaten Pinrang Gini Rationya terkategorikan ketimpangan rendah. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung kecil.Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing-masing sektor (9 sektor).

Penduduk Miskin Pertumbuhan PDRB perkapita suatu daerah dapat digunakan sebagai salah satu indicator terhadap pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat.Dalam kurun waktu 2009 – 2013 PDRB perkapita Kabupaten Pinrang mengalami pertumbuhan rata – rata 7,99 % pertahun namun dengan tingkat rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita tersebut bukan berarti Kabupaten Pinrang terbebas dari penduduk miskin. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 41


Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber, yaitu persen penduduk miskin dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap tiga tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pinrang secara Nasional dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) olehpemerintah pusat. Tabel 2.26 Penduduk Miskin Kab. Pinrang Tahun ( Jiwa ) N0

Pendudk Miskin

1

2009

2

2010

3

Perdesaan

23.421

23.913

2

Perkotaan

6.899

7.925

30.320

31.664

8,70

9,01

Prosentase %

2012

2013

5

6

7

4

1

Jumlah

2011

Prosentase ( %) 8

21.445 19.840 18.113 7.353

6.942

106,732

6.347

35,466

28.798 26.782 24.460

142,198

8,12

7,42

6,72

7,99

Angka Kriminalitas yang tertangani Jumlah kriminalitas di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir ( 2009 – 2013 ), jumlah kriminalitas yang tertangani di kabupaten Pinrang dapat digambarkan dalam tabel Tabel 2.27 Angka Kriminalitas Yang Tertangani Tahun

Jenis N0

2009

Kriminal

1

2

1

Narkoba

2

2010

2011

2012

2013

Lapor

selesai

Lapor

selesai

Lapor

selesai

Lapor

selesai

Lapor

selesai

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

28

15

18

29

29

47

47

56

56

Pembunuhan

3

9

2

4

0

0

5

5

2

2

3

seksual

1

1

7

7

1

3

4

7

8

7

4

Penganiayaan

79

66

58

56

41

44

179

148

155

140

5

Pencurian

55

16

31

28

26

7

82

29

79

31

6

Penipuan

14

10

8

7

2

2

12

21

10

9

7

Pemalsuan

2

2

0

0

0

0

2

2

1

2

uang JUMLAH

173

132

121

120

99

85

331

259

311

247

Sumber Data: BPS Kab. Pinrang 2014 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang selama priode tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan rata rata 60,58 pertahun, dan pada tahun 2009 dicapai 72,6 dan tahun 2012 dicapai 74,39,


Bab II Hal. 42


serta tahun 2013 dicapai 74,87. Pencapaian tersebut menujukkan pencapai nyang lebih tinggi jika dibandingkan dengan skala Nasional dan Provinsi . Tabel 2.28 IPM Kabupaten Pinrang 2009 – 2013

N0 IPM 1 2 1 Kabupaten Pinrang

2009 3 72,6

Tahun ( % ) 2010 2011 4 5 73,21 73,56

2013 7 74,87

2012 6 74,39

2

Sul Sel

70,90

71,62

72,14

72,70

3

Nasional

71,80

72,27

72,77

73,29

2.2.2.2. Angka Melek Huruf ( AMH ) Indikator Pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahun adalah angka melek huruf.Indikator ini dapat diartikan sebagi suatu ukuran tingkat pengetahuan Sumber Daya Manusia pada suatu wilayah tertentu. Indikator Melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program program pemberantasa butu huruf, terutama pada daerah daerah pedesaan, terpencil dimana jumlah penduduk yang tidak dapat mendapatkan akses pendidikan (bersekolah) atau indikator yang menunjukkan kemampuan penduduk suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potansi perkembangan intelektual sekali gus berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Penduduk yang 15 tahun keatas yang melek huruf (penduduk yg bisa baca) pada table tahun 2009 – 2013 menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2009 dicapai 89,74%, tahun 2010 dicapai 89,90%, tahun 2011 dicapai 91,48 % dan pada tahun 2012 dicapai 91, 63 % pada pada tahun 2013 dicapai 91,99 % atau rata rata kenaikan sekitar 90,94 % pertahun.

Tabel 2.28 Angka Melek Huruf Kab. Pinrang N0

Bidang/urusan

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7


Bab II Hal. 43


213.505

220.865

238.416

255.959

20.077

21.188

30.646

40.314

4

Jumlah Penduduk Usia diatas 15 tahun yang bias Membaca dan Menulius Jumlah Penduduk Usia 15 – 59 tahun keatas yang bisa membaca / menulis Jumlah Penduduk Usia 60 keatas (lansia) yg Bisa Membaca dan menulis Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas

213.975

221.315

238.727

256.139

5

Jumlah Penduduk Usia 60 Tahun keatas

21.369

22.250

31.479

40.708

6.

AMH Kabupaten Pinrang 15 tahun Keatas AMH Kabupaten Pinrang 60 Tahun keatas AMH SUSL SEL 15 TAHUN KEATAS

99,78

99,79

99,86

99,92

93,95

95,23

97,35

99,03

87,00

87,75

88,07

88,73

AMH SUL SEL 50 TAHUN KEATAS

10,49

10,58

10,62

10,66

AMH NASIONAL 15 TAHUN KETASA

92,60

92,91

93,22

93,53

2. 3

Sumber Data: BPS Kab. Pinrang 2014

2.2.2.3. Angka Rata Rata Lama Sekolah Angka rata rata lama sekolah di kabupaten Pinrang Priode 2009 – 2013 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 dicapai 7,22, tahun 2012 dicapai 7,89 dan

pada tahun 2013 dicapai 7,96. Angka

ini menunjukkan bahwa

perkembangan rata rata lama sekolah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 baru mampu mencapai / setara dengan SMP kelas 2 dan berada pada posisi sedang di tingkat regional (Sulawesi Selatan) dan Nasional. Tabel 2.29 Rata Rata Lama Sekolah

N0

Tahun

Indikator

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1

2

1

Angka Rata-rata lama sekolah Kab.Pinrang

7,22

7,61

7,62

7,89

7,96

2.

Angka Rata-rata lama sekolah Sul Sel

7,41

7,84

7,92

7,95

7,95

3

Angka Rata-rata lama sekolah Nasional

7,72

7,92

7,94

7,97

7,97

2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Angka Partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan

menggambarkan

keikut

sertaan

penduduk

pada

setiap

jenjang

pendidikan.Berdasarkan data statiskti menunjukkan perkembangan APK untuk SD/MI priode 2009 – 2013 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ketahun, pada tahun 2009 APK SD/Mi dicapai 103,98% dan pada tahun 2013 dicapai 105.97% atau berkembang sekitar 2 % pertahun atau masih berada dibawah rata rata provinsi dan nasional. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 44


APK untuk SMP / sederajat pada tahun 2009 dicapai 79.18% dan tahun 2013 dicapai 94.24. Atau mengalami perkembangan kurun waktu 2009-2013 sekitar 15%. Dan berada pada posisi sedang untuk APK Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Untuk APK SMA / sederajat pada tahun 2009 dicapai 56.75 pada tahun 2013 dicapai 67.31% capaian ini menunjukkan pada posisi sedang untuk rata rata tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Tabel 2.29 Angka Partisipasi Kasar N0

Indikator

1

2

Tahun ( % ) 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7 106,67

1

APK SD/MI/Paket A Pinrang

103,98

104,72

105,34

105,97

1.1

APK Sul Sel

107,49

108,57

102,09

103,05

1.2

APK Nasional

113,77

116,48

119,26

122,11

2

APK SMP/MTs/Paket B

79,18

82,36

85,91

89,97

2.1

APK Sul Sel

76,54

75,05

87,15

98,95

2.2

APK Nasional

90,58

91,88

95,82

99,92

3

APK SMA/SMK/MA/Paket C

56,75

58,17

62,77

65,01

3.1

APK Sul Sel

62,78

67,71

66,17

69,75

3.2

APK Nasional

62,55

62,85

64,66

92,24

66,59

Data Statistik dan Dikpora 2014

2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni( APM ) Angka Partisispasi Murni ( APM ) adalah partisipasi Sekolah penduduk usia sekolah di tingkat Pendidikan tertentu. Seperti APK , APM juga merupakan indicator daya serap penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan. Jika dibandikan APK, APM merupakan indicator daya serap yang lebih baik karena APM melihat Partisipasi pendududk kelompok usia standar di jenjang Pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM Kabupaten Pinrang untuk SD/ MI pada tahun 2009 dicapai 96,70 %, dan pada tahun 2012 dicapai 98,55 % serta pada tahun 2013 dicapai 99,13 %, jika dibandingkan dengan rata rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan maka Kabupaten Pinrang capaiannya lebih tinggi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, demikian pula rata rata nasional juga lebih tinggi. Tabel 2.30 Angka Partisipasi Murni (APM ) N0

Indikator

1

2


Tahun ( % ) 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

Bab II Hal. 45


2

3

APM SD/MI/Paket A Pinrang

96,70

97,39

97,97

98,55

APK Sul Sel

92,27

92,86

97,54

97,90

APK Nasional

94,37

94,76

91,03

APM SMP/MTs/Paket B Pinrang

76,22

78,22

81,61

85,47

APK Sul Sel

61,74

62,32

65,29

68,27

APK Nasional

67,43

67,73

68,12

APM SMA/SMK/MA/Paket C Pinrang

54,48

55,85

60,25

62,40

APK Sul Sel

42,03

42,75

47,89

47,92

APK Nasional

45,11

45,59

47,97

98,65

87,91

63,92

Data Statistik dan Dikpora 2014

2.2.2.6. Angka Pendidikan yang ditamatkan ( APT) Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan (APT)

menurut jenjang

pendidikan di Kabupaten Pinrang kurun waktu 2009-2013 dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.31 Angka Pendidikan yang ditamatkan ( APT)

N0

Ditamatkan

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

1 1

2

3

3

Tahun

Angka Pendidikan yg

SD ( SEKOLAH DASAR )

8.026

7.469

7.783

8.050

8.000

Laki Laki

3.893

3.609

3.889

4.031

4.088

Perempuan

4.133

3,860

3.894

4.019

3.912

APT ( % )

94.20

93.50

99,87

100,30

104,49

SMP

4.523

4.523

5.627

7.231

6.031

Laki Laki

2,169

2,169

2,693

3.024

2.869

Perempuan

2,354

2,354

2,934

3.207

3.162

APT ( % )

92.14

92.14

91.79

94,29

90,73

SMA

3.741

3.741

3.718

4.135

4.275

Laki Laki

1,714

1,714

1.788

1.922

1.866

Perempuan

2.027

2,027

1.930

2.213

2.409

APT ( % )

84.56

84.56

92,64

86,85

77,46

PERGURUANG TINGGI

869

886

911

1,378

Laki Laki

407

398

415

523

Perempuan

462

488

496

855

88.10

81.56

83.67

61.17

APT ( % ) Data Statistik dan Dikpora 2014

Dari data tersebut diatas

menggambarkan Angka Pendidikan yang ditamatkan

(APT) pada tahun 2009 untuk jenjang pendidikan SD 94.20%, APT SMP 92.14%, ATPT SMA 84.56% dan ATP perguruan tinggi sekitar 88.10 %, sedangkan pada tahun 2013 dicapai untuk SD 104.49%, SMP tercapai sekitar 90.73, SMA pada kisaran 77,46 dan untuk Perguruan tinggi mencapai 61.17% di tahun 2012. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 46


2.2.2.7. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Pinrang per seribu kelahiran hidup dimana pada tahun 2009 angka kematian bayi mencapai 8,3 % dan pada tahun 2013 turun menjadi 5,9 % perkembangan ini berpariatif kurun waktu 2009-2013, dan untuk bayi yang meninggal per kelahiran hidup pada tahun 2009 sebanyak 59 / 7144, tahun 2010 jumlah bayi yang mati 29/7267, tahun 2011 bayi mati 31 / 7343, tahun 2012 sebanyak 41/6912 dan pada tahun 2013 sebanyka 42 / 7067 kelahiran hidup. Tabel 2.31 Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Tahun N0

Indikator

1

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

8,3

3,99

4,22

5,9

5,9

59/7144

29/7267

31/7343

41/6912

42/7067

Kabupaten

Pinrang

mengalami

2

1

Angka kematian bayi/1000 KH (%)

2

Jumlah bayi mati / KH

Data Dinas Kesehatan

2.2.2.8. Angka Harapan Hidup Angka perkembangan

harapan

hidup

masyarakat

sejalan dengan kemajuan teknologi dan kesadaran masyarakat

dalam melakukan perawatan bayi yang dilahirkan semakin membaik sehingga dapat mencapai harapan hidup yang lebih baik pula, perkembangan ditunjukkan oleh data statistic bahwa bayi yang lahir pada tahun 90 an haranpan hidupnya bisa mencapai 60 tahun, dan bayi yang dilahirkan tahun 2000 an harapan hidupnya bisa mencapai 63 tahun ketas sedangkan yang lahirsekitar tahun 2010 ketas angka harapan hidupnya bisa mencapai 70 tahun ketas, dari tabel tergambar bahwa pata tahun 2009 angka harapan hidup mencapai 71, 7 tahun dan pada tahun 2013 naik menjadi 72,00 tahun. Tabel 2.32 Angka Usia Harapan Hidup Kab. Pinrang 2009 – 2013

Tahun N0

1

Indikator 2


2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7 Bab II Hal. 47


71,7

Angka Usia Harapan Hidup (Thn)

1

72,06

71,72

71,9

72,00

Data : Dinas Kesehatan

2.2.2.9. Prosentase Balita Gizi Buruk

Penyebab terjadinya gizi buruk pada balita antara lain karena kurangnya asupan gizi dan serangan penyakit infeksi. Faktor penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan ketidaktersediaan pangan yang bergizi, keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi terutama untuk ibu dan anak balita. Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 sekitar 0,36 % dan turun menjadi 0,12 % pada tahun 2010 penurunan dan pada tahun 2013 turun menjadi 0,018 % penurunan ini ditunjang oleh tingkat kesadaran dan pengatahuan masyarakat serta adanya peran pemerintah dalam melakukan program / kegiatan di bidang kesehatan sedangkan untuk kasus gizi buruk pada balita untuk tahun 2009 sebanyak 86 jiwa dan pada tahun 2013 turun menjadi 7 kasus balita gizi buruk. Tabel 2.33 Persentase Balita Gizi Buruk Kab Pinrang 2009 – 2013

N0

Indikator

1 1

2 Persentase Balita gizi Buruk (jiwa)

2

Jumlah kasus gizi buruk (balita) (jiwa)

2009 3 0,36

2010 4 0,12

86

36

Tahun 2011 2012 5 6 0,097 0,075 24

2013 7 0,018

23

7

Data : Dinas Kesehatan

2.2.2.9. Prosentase Penduduk yang memiliki lahan bersertifikat Luas Lahan di Kabupaten Pinrang tahun 2012 seluas 196.177 Ha. Dari Luas lahantersebut terdapat5.344 Ha lahan milik masyarakat / penduduk yang berstatus serifikat. Sedangkan rasiopenduduk yang memiliki lahan brsertifikat sekitar 0,015% Tabel 2.34 Persentase Penduduk yang memiliki lahan bersertifikat NO

Indikator

1

2

1

Luas Lahan / Tanah ( Ha )


Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

196.177

196.177

196.177

196.177

196.177

Bab II Hal. 48


Jumlah Penduduk ( Jiwa )

342.118

353.367

354.652

360.019

363.691

3

Jumlah lahan yg bersertifikat

12.170,2

12.262,7

12.360.8

12.486,3

12.656,4

3,56

3,47

3,48

3,47

3,48

(Ha) 4

Persentase Penduduk yang memiliki lahan bersertifikat

2.2.2.10 Rasio penduduk yang Bekerja Perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja.Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja tersebut selama tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rasio Penduduk yang bekerja pada tahun 2009 adalah 60,17 % dan terus meningkat hingga pada tahun 2011 mencapai 64,50 % sedangkan pada tahun 2012 menurun menjadi 54,96 % dan pada tahun 2013 dicapai 55,65 % ketenagakerjaan merupakan masalah yang cukup mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup aspek ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan tidak hanya pada perluasan lapangan kerja akan tetapi kemudahan dalam berusaha di semua sector ekonomi sehingga penduduk tidak hanya terlibat tetapi juga dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan sendiri. Perkembangan sektor ketenagakerjaan secara tidak langsung dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dari besarnya penduduk yang memasuki pasar kerja. Tabel 2.35 Rasio Penduduk Yang Bekerja Kab. Pinrang 2009 – 2013 No

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

149.148

140.074

156.732

133.883

124.453

98.727

97.899

86.271

109.737

110.494

247.875

237.973

243.003

243.620

245.315

60,17

58,86

64,50

54,96

52,07

9,34

7,79

6,55

5,35

1,96

1 2 3 4 5

Angkatan kerja (jiwa) Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) Jumlah (jiwa) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Tingkat Pengangguran terbuka ( % )

Data : BPS dan Disnakertrans

Tabel 2.36 Rasio penduduk yang Berkerja dengan Angkatan Kerja Kabupaten Pinrang Tahun 2012

Golongan Umur

Angkatan Kerja Mencari Bekerja Pekerjaan


Jumlah

Bab II Hal. 49

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 2 6.077 10.890 17.363 19.310 15.894 17.955 14.102 9.231 7.381 2.798 5.723 126.724

1 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 -54 55 – 59 60 – 64 65 + Total

3 1.337 1.497 1.945 497 0 921 144 459 118 241 0 7.159

4 7.414 12.387 19.308 19.807 15.894 18.876 14.246 9.690 7.499 3.039 5.723 133.883

Sumber :Data BPS dan Disnakertrans

2.2.3.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1

Jumlah Grup Kesenian & Prasarana Penyelenggaraan Seni & Budaya dan Jumlah Klub Olahraga. Perkembangan bidang seni , budaya dan Olah Raga sangat erat kaitannya dengan

kualitas

hidup

Manusia

dan

masyarakat.

Pencapaian

Pembangunan Bidang oalah raga di Kabupaten Pinrang tergambar dari ketersediaan sarana dan parasanaya sebagai mana gambaran dibawah ini

Table 2.37 Capaian Kinerja Seni Budaya dan Olah Raga Kabupaten Pinrang Tahun 2009 - 2013 Tahun N0

Indikator 2009 2010

1

2

2011

2012

2013

Ket 8

3

4

5

6

7

1

Jumlah Group Kesenian

33

33

34

34

35

2

Gedung Kesenian.

1

1

2

2

3

3

Jumlah Klub Olah raga

20

30

30

50

50

4

Jumlah Gedung Olah Raga

1

2

2

3

3

5

Jumlah Lap.Olah raga ( Stadion)

1

1

1

1

1

Sumber : Data BPS

2.3

ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1

Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan,

kesehatan,

pekerjaan


umum,

perumahan,

penataan

ruang,

Bab II Hal. 50


perencanaan

pembangunan,

perhubungan,

lingkungan

hidup,

pertanahan,

kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

2.3.1.1. Urusan Pendidikan a.

Pendidikan Dasar

a.a.

Angka Partisipasi Sekolah

Capaian kinerja urusan pendidikan diukur dengan indikator: Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs, Rasio guru: murid SD/MI, Rasio guru: murid per kelas rata-rata SD/MI, Rasio guru: per kelas ratarata murid SD /SMP/MTs, Angka Partisipasi Sekolah ( APS ) jenjang pendidikan dasar SD dan SMP/ sederajat mengalami peningkatan setiap tahunnya

kurun waktu

2009–2013 Tabel 2.38 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Pinrang Tahun 2009 – 2013 Tahun N0

Jenjang Pendidikan

1

2

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah Murid Usia 7- 12 tahun Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun APS / SD / MI SMP / MTs Jumlah Murid Usia 13 - 15 tahun Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 - 15 Tahun APS / SMP / MTs

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

52.332

50.340

51.292

51.710

48.309

46.908 111.56

47.478 106.03

48.080 106.69

48.705 106.17

48.977 101,38

15.685

19.652

19.674

19.847

19.355

21.082 74.40

21.339 92.10

21,592 91.12

21,851 90.83

22.113 88,52

Sumber : Data BPS

a.b. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan dengan jumlah penduduk usia pendidikan.


Bab II Hal. 51


Selama kurun waktu 2009-2013 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami kenaikan, setelah periode sebelumnya mengalami kenaikan yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah SD/MI. Pembangunan jumlah sekolah baru tidak sebanding dengan peningkatan jumlah warga sekolah. Pada tahun 2013, ketersediaan sekolah SD/MI di Kabupaten Pinrang Pada Tahun 2009 sekitar 351, dan pada tahun 2013 berjumlah 348 dengan rasio 141 Tabel 2.39 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Tahun 2009 -2013 N0

Jenjang Pendidikan

1

2

Tahun

1

SD / MI

2

Jumlah Gedung sekolah

3

Jumlah Penduduk Klpk Usia 7-12

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

351

351

350

350

348

46.908 47.478

48.080

48.705

49.338

Tahun 4

Rasio

5

SMP / MTs

6


7

Jumlah Penduduk Klpk Usia 13-15

134

135

137

139

141

63

63

71

73

73

21.082 21.339

21.592

21.851

22.119

304

299

303

Tahun 8

Rasio

335

339

Sumber : Data BPS

a.c. Rasio

Rasio Guru Terhadap Murid guru

terhadap

murid

adalah

jumlah

guru

berdasarkan

tingkat

pendidikan.Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Selama kurun waktu tahun 2009-2013 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Pinrang mengalami pasang surut untuk tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan untuk jenjang pendidikan SD/MI, dan pada tahun 2013 rasio murid dgn guru pada tahun 2013 untuk SD/Mi sekitar 28 siswa ,artinya 1 guru melayani sekitar 28 murid.Untuk Rasio Guru per kelas rata rata jenjang SMP / MTs pada tahun 2009 sebanyak 32 dan pada tahun 2013 naik menjadi 35, arinya bahwa 1 guru SMP/MTs melayani (mengajar) sekitar 35 orang / siswa. Tabel 2.40 Rasio Guru Terhadap Murid 2009 - 2013 N0

Jenjang Pendidikan


Tahun Bab II Hal. 52


1

2

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Jumlah Murid SD/MI

52.365 52.330

50.062 51.710 51.954

1.1

Jumlah Guru SD / MI

3.978

3.978

3.536

3.947

3.414

1.2

Rasio Murid Guru

13,16

13,15

14,15

13,10

15,21

Sumber: Data Dikpora

a.d. Rasio Murid Perkelas Rata Rata Pada tahun 2009, rasio guru/kelas SD/MI terhadap jumlah murid yang berusia 6 -12 tahun di Kabupaten Pinrang adalah 1 : 26 pada tahun 2009, dan pada tahun 2013 menjadi 1 : 28 Interpretasi dari angka ditersebut adalah bahwa 1 kelas SD yang dihuni oleh murid sekitar 26 – 28 siswa yang dilayani oleh seorang guru untuk jenjang pendidikan SD/MI sedangkan untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs rata rata siswa perkelas pada tahun 2013 mencapai 35 siswa. Tabel 2.41 Rasio Murid Perkelas Rata rata

Tahun N0

Jenjang Pendidikan 2009

2010

2011

2012

2013

1 1.1

2 Rasio guru: murid.per kelas ratarata SD/MI

3 26

4 27

5 27

6 28

7 28

1.2

Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs

32

31

33

34

35

Sumber : Dikpora

b.

Pendidikan Menengah

b.a. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang pendidikan SMA / SMK / MA pada tahun 2009 adalah 39.73% dan pada tahun 2013 mencapai 72.70% atau mengalami kenaikan sekitar 33 %. Tabel 2.42 Angka Partisipasi Sekolah SMA / Sederajat 2009 – 2013 N0

Jenjang Pendidikan

1

2


2009 3

2010 4

Tahun 2011 5

2012 6

2013 7

Bab II Hal. 53

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 1.1

Jumlah Murid Usia 16 - 19 tahun

11.019

11,357

14,613

14,863

22.703

1.2

Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16 – 19 Tahun

27,734

27,734

28,577

25,333

31.228

1.3

APS SMA Sederajat

39.73

40.95

51.14

58.67

72,70

Sumber : Dikpora

b.b.

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Selama kurun waktu 2009-2013 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA / Sederajat mengalami kenaikan, setelah periode sebelumnya mengalami kenaikan yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah.Pembangunan jumlah sekolah baru tidak sebanding dengan peningkatan jumlah warga sekolah. Pada tahun 2013, perbandingan ketersediaan sekolah SMA / Sederajat di Kabupaten Pinrang adalah 1 : 656. Angka ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SMA / Sederajat menampung656 siswa. Tabel 2.42 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah 2009 -2013 N0

Jenjang Pendidikan 2

2009 3

2010 4

25

28

1 1.

SMA / SMK / MA

1.1


1.2

Jumlah Penduduk Klpk Usia 16 -19 th

27.734 27.734

1.3

Rasio

1.109

991

Tahun 2011 5

2012 6

2013 7

33

40

40

28.577

25.333

26.233

866

633

656

Sumber : Dikpora

b.c. Rasio Guru Terhadap Murid Selama kurun waktu tahun 2009-2013 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Pinrang mengalami pasang surut pada jenjang pendidikan SMA /SMK/ MA untuk tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan, dan untuk tahun 2013 rasio murid dengan guru pada tahun 2013 sekitar 22 siswa ,artinya 1 guru melayani sekitar 22 murid. Tabel 2.43 Rasio Guru Terhadap Murid 2009 - 2013 N0

Jenjang Pendidikan


Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

Bab II Hal. 54


2

3

4

5

6

7

1.

Jumlah Murid SMA/SMK/MA

10.052

10.052

11.257

13.808

16.643

1.1

Jumlah Guru SMA/SMK/MA

458

458

622

555

755

1.2

Rasio Guru terhadap Murid

22

22

18

25

22

Sumber: Data Dikpora

b.d.

Rasio Guru Terhadap Murid Perkelas Rata Rata

Pada tahun 2009, rasio guru/kelas

untuk jenjang pendidikan SMA /SMK/ MA

terhadap jumlah siswa yang berusia 16 – 19 tahun di Kabupaten Pinrang adalah 1 : 51 pada tahun2009, dan pada tahun 2013 menjadi 1 : 36 Interpretasi dari angka ditersebut adalah bahwa 1 kelas SMA /SMK/ MA yang dihuni oleh murid sekitar 26– 28 siswa yang dilayani oleh seorang guru. Tabel 2.44 Rasio Murid Perkelas Rata rata N0

Jenjang Pendidikan

1 1.1

2 Jumlah Guru

2009 3 458

2010 4 458

1.2

Jumlah Kelas

217

221

1.3

Rasio Guru / Kelas

2.11

1.4

Jumlah siswa

1.5

Rasio Jumlah Murid thdp jmlah

Tahun 2011 5 622

2012 6 555

2013 7 755

229

196

442

2.07

2.72

2.83

1,72

11.019 11.257

14.613

14.863

16.643

64

76

38

51

51

kelas Sumber : Dikpora

c.

Fasilitas Pendidikan

Sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih.Dari tabel dibawah ini menunjukkan bahwa ruang kelas untuk SD pada tahun 2009 dalam kondis baik mencapai 1.807 dari 1890 total keseluruhan ruang kelas dan pada tahun 2013 mencapai 1.306 dari 1.662 dari total keseluruhan ruang kelas yang ada. Tabel 2.45 Fasilitas Pendidikan SD N0

Bidang / JUrusan


Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

Bab II Hal. 55


2

3

4

5

6

7

1.1

Jumlah Ruang Kelas SD Kondis baik

1.807

1.807

1.429

1.174

1.306

1.2

Jumlah Ruang Kelas Seluruh SD

1.890

1.890

1.863

1.662

1.662

1.3

Sekolah SD kondisi baik ( % )

95.60

95.60

76,70

70,64

78,58

Sumber : Dikpora

Untuk fasilitas pendidikan, ruang kelas untuk SMP pada tahun 2009 dalam kondisi baik mencapai 305 dari 396 total ruang kelas atau persentasenya sekitar 70.02 % dan pada tahun 2013 ruang kelas dalam keadaan baik mencapai 443 dari total 511 ruang kelas atau pada kisaran 86.69%, atau mengalami kenaikan sekitar 15 %. Tabel 2.46 Fasilitas Pendidikan SMP N0

Bidang / JUrusan

1

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

1.1

Jumlah Ruang Kelas SMP Kondisi baik

305

305

442

443

443

1.2

Jumlah Ruang Kelas Seluruh SMP

396

396

530

511

511

1.3

Sekolah SMP kondisi baik ( % )

70,02

70,02

83,40

86,69

86,69

Sumber : Dikpora

Pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa ruang kelas untuk SMA pada tahun 2009 dalam kondis baik mencapai 166 dari total 199 ruang kelas keseluruhan atau mencapai 83.42 % dan pada tahun 2013 mencapai 165 dari 181 keseluruhan ruang kelas atau sekitar 91.16% yang artinya mengalami peningkatan sekitar 8%. Tabel 2.47 Fasilitas Pendidikan SMA N0

Bidang / JUrusan

1

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

1.1

Jumlah Ruang Kelas SMA / SMK Kondis baik

166

166

175

140

165

1.2

Jumlah Ruang Kelas Seluruh SMA/SMA

199

199

194

161

181

1.3

Sekolah SMA / SMK kondisi baik (% )

83,42

83,42

90,20

86,96

91,16

Sumber : Dikpora

d.

Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

Pendidikan Anak Usia Dini ( Paud ) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pembinaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 56


ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memeliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal , non formal dan informal. Perkembangan pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 – 2013 khusus untuk APK, pada tahun 2009 mencapai sebesar 8,98 % dan pada tahun 2013 sebesar 14,3 % atau mengalami kenaikan 5,42 % sebagai mana digambarkan pada tabel berikuit : Tabel 2.48 Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2009-2013 N0

Tahun Bidang / JUrusan

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

1 1

Jumlah murid pada jenjang TK

5.693

11.561

5.748

8.158

8.555

2

Jumlah Anak Usia 4 – 6 tahun

63.390

64.198

55.595

58.868

60.504

3

PAUD (%)

8.98

18.00

10.33

13,85

14,13

Sumber : BPS, Dikpora

e.

Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah pada Usia Sekolah 7-12 tahun ( SD / MI ), untuk usia 13 -15 tahun ( SMP / MTs ), dan Usia 16 – 19 Tahun adalah untuk ( SMA / SMK / MA ). Di Kabupaten Pinrang untuk priode tahun 2009 – 2014 mengalami kenaikan.Angka putus Sekolah usia 7 – 12 (SD/MI) pada tahun 2009 sebesar 133 dan pada tahun 2012 menjadi 42 % atau mengalami penurunan.

Demikian halnya angka putus

sekolah pada jenjang usia 13 – 15 tahun ( SMP/MTs) mengalami penurunandari 183 pada tahun 2009 menjadi 105 pada tahun 2013, sedangkan untuk jenjang pendidikan usia 16 – 19 tahun ( SMA/ SMK ./ MA ) mengalami penurunan dimana pada tahun 2009 sebesar 93 dan pada tahun 2013 menjadi 60. Tabel 2.49 Angka Putus Sekolah 2009 -2013 N0 1

Tahun Bidang / JUrusan

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

1

Angka Putus Sekolah SD / MI

133

133

88

42

37

2

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

183

196

120

105

96

3

Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA

93

91

84

75

60

Sumber : Data BPS, Dikpora

f.

Angka Kelulusan

Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 2009 – 2013 yaitu angka kelulusan SD pada tahun 2009 sebesar 7.727 dan selama tiga tahun berturut-turut angka kelulusan untuk SD menghapiri 100 %. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 57


sedangkan angka kelulusan untuk SMP sebesar 4.523 pada tahun 2009 dan pada tahun 2012 6.231 dengan rata rata 99,9 %. Sementara anagka kelulusan untuk SMA dan SMK pada tahun 2011 sebesar 1.885 dan pada tahun 2012 menjadi 2.151 dengan akumulasi rata rata 99, 90 % Tabel 2.50 Angka Kelulusan Sekolah 2009 -2013 N0

Bidang / JUrusan

1

2

1

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

Angka Kelulusan SD

7.727

7.727

7.469

8.050

8.000

2

Angka Kelulusan SMP

4.523

4.523

5.627

6.231

6.031

3

Angka Kelulusan SMA

-

-

1.885

2.151

2.237

4

Angka kelulusan SMK

-

-

1.524

1.680

1.747


f.a. Angka Melanjutkan ( AM ) dari SD/MI ke SMP/MTS dan dari SMP /MTS ke SMA/SMK Berdasarkan data menunjukkan bahwa angka melanjutkan pendidikan dari jenjang SD/MI kejenjang SMP/MTs untuk kurun waktu 2009 – 2013 mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2009 angka melanjutkan dari SD /MI ke SMP/MTs dicapai 99,00 % dan pada tahun 2013 menjadi 99,99 %. Untuk jenjang melanjutkan dari SMP/MTs ke jenjang SMA / SMK pada tahun 2009 dicapai 99,75 % dan pada tahun 2014 dicapai 99,90 % atau mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat / siswa untuk melanjukan pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi sangat menonjol sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus Dari Pemerintah. Tabel 2.51 Angka Melanjutkan Sekolah Sekolah 2009 -2013 N0

Bidang / JUrusan

1

2 Angka Melanjutkan (AM ) dari SD/MI ke SMP/ MTs ( % )

1 2

Angka Melanjutkan (AM ) dari SMP/MTs ke SMA / SMK ( % )

2009 3

2010 4

99

99

99,75

99,75

Tahun 2011 5

2012 6

2013 7

99

99,99

99,99

99,80

99,80

99,90


f.b.

Guru yang Memenuhi kualifikasi S1 / D IV

Kulaifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian, Guru yang qualified adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah dietapkan berdasarkan ketentuan yang RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 58


berlaku. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kulaifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relefan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolah sehingga mereka disebut kompoten untuk bidang pekerjaannya.Guru yang memenuhi kulifikasi S1 / D IV.Pada tahun 2009 jumlah guru yang memenuhi sebanyak 5.870 guru dan pada tahun 2014 menjadi 5.920 guru. Tabel 2.52 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1 – D IV tahun 2009 -2013

N0

Bidang / Urusan

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1

Jumlah Guru Ijaza S1 - D IV

5.870

5.883

5.894

5.900

5.920

2

Jumlah Guru SD - SMA

5.888

5.893

5.902

5.915

5.937

3

Guru Memenuhi Kulaifikasi S1- D IV

99,69

99,83

99,86

99,75

99,71

Sumber : Dikpora

2.3.1.2 Kesehatan a.

Rasio Posyandu Persatuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya menyinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi , pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga , ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial. Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu adalah pelayanan kesehatan yang mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) kegiatan, yakni Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi , Gizi, dan penanggulangan diare. Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat utamanya adalah bayi, Anak Balita, Ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui, Pasangan Usia Subur (PUS). Berdasarkan data tersebut dibawah ini menunjukkan jumlah posyandu dan jumlah balita yang ada di Kabupaten Pinrang kurun waktu 2009 – 2013

mengalami

peningkatan, pada tahun 2009 jumlah posyandu sebanyak 350 Dan pada tahun 2013 manjadi 354, dan untuk jumlah balita pada tahun 2009 sebanyak 24.477anak


Bab II Hal. 59


dan pada tahun 2013 menjadi 24.175 Balita atau menagalami penurunan

sekitar

302 Balita. Tabel 2.53 Rasio Posyandu persatuan balita Tahun 2009 -2013 N0

Bidang / Urusan

1

2

1

Jumlah Posyandu

2

Jumlah Balita

3

Rasio Posyandu Persatuan Balita

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

350

353

353

353

354

24.477

23.738

23.267

23.343

24.175

14.43

14,90

15,10

15,10

14,60

Sumber : Dinkes

b.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pinrang apada tahun 2009 sebesar 0,20 penurunan

Dan pada tahun 2013menjadi 0,17 % atau mengalami

sekitar 0,03%

Tabel 2.54 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013 N0

Bidang / Urusan

1

2

1 2 3

Jumlah Puskesmas dan Jumlah Pustu Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas, pustu persatuan Penduduk

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

67

61

61

62

62

354.652

360.019

0.18

0.17

342.119 350.925 353.367 0.2

0.17

0.17

Sumber : Dinkes

c.

Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Penyediaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit Oleh Pemerintah adalah untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan

upaya

penyembuhan

dan

pemeliharaankesehatan

yang

dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan kesehatan masayakarat serta melaksanakan rujukan. Pada tahun 2009 Jumlah Rumah sakit di kabupaten Pinrang sebanyak 3 Unit , dan pada tahun 2013 menjadi 3 Unit, dalam jangka waktu lima tahun tidak terjadi penambahan rumah sakit akan tetapi fasilitas dan kelengkapan lainnya tetap menjadi kebutuhan utama . Tabel 2.55 RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 60

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013 N0

Bidang / Urusan

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1

Jumlah Rumah Sakit Negeri

1

1

1

1

1

2

Jumlah Rumah Sakit Swasta

2

2

2

2

2

3

Total R.Sakit Negeri dan

3

3

3

3

3

Swasta 4

Jumlah Penduduk

5

Rasio Rumah Sakit dan

342.119 350.925 0.0088

0.0086

353.367 354.652 0.0085

0.0085

360.019 0.0083

Penduduk Sumber : BPS, Dinkes

d.

Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Jumlah Dokter di kabupaten Pinrang pada tahun 2009 sebanyak

48 Dokter, pada

tahun 2014 bertambah menjadi 60 dokter dengan rasio pada tahun 2009 sekitar 0,14 dan tahun 2013 sekitar 0,17 hal ini menunjukkan kenaikan yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk yang akan dilayani. Tabel 2.56 Rasio Dokter Persatuan Penduduk Kab. Pinrang Tahun 2009 - 2013 N0

Bidang / Urusan

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1

Jumlah Dokter Umum

34

34

39

46

36

2

Jml Dokter Spesialis &Gigi

14

17

19

24

24

3

Total Dokter

48

56

58

70

60

4

Jumlah Pendudk

342.119

350.925

354.652

360.019

361.293

5

Rasio Dokter Persatuan Penduduk

0.14

0.16

0.16

0.19

0.17

Sumber : Dinkes

e.

Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk.

Jumlah Tenaga Medis di kabupaten Pinrang kurun waktu 2009 – 2013 mengalami penambahan jumlah dimana pada tahun 2009

jumlah tenaga medis sekitar 48

orang dan pada tahun 2014 naik menjadi 60 orang dengan rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk sekitar 0,17 Tabel 2.57 Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013 N0

Bidang / Urusan


Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

Bab II Hal. 61


2

1

Jumlah tenaga Medis

2

Jumlah Penduduk

3

Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk

3

4

5

6

7

48

56

58

70

60

342.119

350.925

353.367

354.652

360.019

0.14

0.16

0.16

0.20

0.17

Sumber : Dinkes

f.

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh tenaga Kesehatan yang Memeliki kompetensi Kebidanan

Ibu Hamil dengan Komplikasi yang Ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas,

Perawatan dan Rumah Sakit

pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal emergensi Komprehensif) dimana pada tahun 2009 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2009 sebanyak 98,84 %. dan pada tahun 2013 sebanyak 96,08 % perkembangan ini menunjukkan bahwa resiko kematian ibu melahirkan dapat ditekan sekecil mungkin. Tabel 2.58 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memeliki Kompetensi Kebidanan Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013

N0

Bidang / Urusan

1

2

1

Jumlah Ibu Hamil

2

Jumlah Bidan

3

Cakupan pertolongan persalianan olehtenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan ( % )

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

8.705

8.400

8.420

7.332

7.415

145

146

170

169

160

98.84

95,00

97,00

104,00

96,08

Sumber : Dinkes

g.

Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI )

Salah Satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di seluruh desa/kelurahan Sesuai dengan Keputusan Menkes Ri dan Riskesdas (2010) menyatakan UCI adalah suatu keadaaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Pertumbuhan pencapaian Desa/Kelurahan UCI selama ini belum secara merata mencapai 100% bahkan masih banyak yang belum mencapai target. Dari data di bawah ini menunjukkan bahwa dari 108 Desa Kelurahan yang baru terjangka UCI pada tahun 2009 RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 62


sebanyak 94 Desa dan pada tahun 2013 sudah mencapai 101 Desa/Kel atau sekitar 93,52 %. Tabel 2.59 Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI ) Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013

N0

Bidang / Urusan

2010 4 64

Tahun 2011 5 102

1 1

2 Jumlah Desa/ Kelurahan UCI

2009 3 94

2

Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan

104

104

104

108

108

3

Cakupan desa/ Kelurahan Universal 90.4

61,54

98,08

98,08

93.52

Child Immunization (UCI )

2012 6 102

2013 7 101

Sumber : Dinkes

h. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Cakupan Balita gizi buruk di kabupaten Pinrang yang mendapat perawatan sudah mencapai 100% pada tahun 2014. Sejak tahun 2009 perawatan gizi buruk pada anak sudah ditangani melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dimana pada tahun 2009 yang mendapat perawatan sebanyak 86 bayi dan pada tahun 2013 menjadi 7 bayi. Tabel 2.60 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013 Tahun N0

Bidang / Urusan

1

2

1

Jumlah Balita gizi buruk yg mendapat Perawatan di sarana Kesehatan Jumlah seluruh Balita Gizi Buruk yg ditemukan Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapat Perawatan

2 3

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

86

36

24

23

7

86

36

24

23

7

100

100

100

100

100

Sumber : Dinkes

I.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC / BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC /BTA selama kurun waktu tahun 2009-2013 pada dasarnya menunjukkan trend penurunan. Kenaikan penderita baru hanya terjadi pada kurun waktu 2009-2010.Selanjutnya kuantitas penderita terus mengalami penurunan sampai tahun 2013. Angka sebagaimana RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 63


ditunjukkan tabel 52 di bawah sesungguhnya menunjukkan Fluktuasi penurunan yang masih rendah. Hasil survey menunjukkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh sikap sebagian masyarakat yang dropout dalam berobat.Secara lebih detail, perkembangan cakupan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini. Tabel 2.61 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC / BTA Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013 N0

Bidang / Urusan

1

2

1

Jumlah penderita baru TBC / BTA yang ditemukan dan diobati disuatu wilayah Jumlah Perkiraan Penderita baru TBC / BTA Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita Penyakit TBC / BTA

2 3

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

277

452

381

369

358

1.634 100

2.170 88,42

993 100

567 100

2.845 100

Sumber : Dinkes

j.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit DBD

Penyakit-penyakit yang ditularkan vektor dan menjadi masalah kesehatan di indonesia adalah malaria, filariasis dan demam berdarah. Penularannya dari orang ke orang dengan perantaraan nyamuk, demam berdarah sendiri ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedesalbopictus. Penyakit DBD dapat dijumpai di daerah subtropik dan tropik dari data tersebut dibawah ini menunjukkan bahwa julah penderita DBD yang ditangani pada tahun 2009 sebanyak 731Penderita, dan pada tahun 2013 sebanyak 394 penderita dan cakupan penanganannya rata rata 100 %. Tabel 2.62 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013 N0

Bidang / Urusan

1

2 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP Jumlah Penderita DBD yang ditemukan Cakupan Penemuan dan Penangan Penyekit DBD

1 2 3

2009 3 731

2010 4 550

731

622

100

88,42

Tahun 2011 5 51

2012 6 48

2013 7 394

51

48

394

100

100

100

Sumber : Dinkes

k. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 diwilayah dalam kurun waktu yang sama.Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100%. Namun RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 64


pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan semuanya tertangani. Pada tahun 2009 kunjungan pasien miskin sebanyak 50.267 pasien danh pada tahun 2012

kunjungan mencapai 107.396 pasien dan pada tahun 2013 turun

menjadi 89.735 pasien . Tabel 2.63 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013

N0

Bidang / Urusan

1 1

2 Jumlah kunjungan pasien miskin Jumlah seluruh masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

2 3

2009 3 50.267

2010 4 52.943

Tahun 2011 5 96.042

78.500

78.500

100

100

2012 6 107.396

2013 7 89.735

78.500

78.500

124.156

81

100

100

Sumber : Dinkes

l.

Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4(empat) kali, pada kurun waktu 2009-2013 cenderung fluktuatif,pada tahun 2009 Jumlah kunjungan bayi yg memperoleh pelayanan kesehatan sebanyak 7.203 bayi Dan pada tahun 2013 turun menjadi 6.978 bayi. Tabel 2.64 Cakupan Kunjungan Bayi Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013

N0

Bidang / Urusan

1

2

1

2

Jumlah kunjungan bayi yg memperoleh pelayanan kesehatan Jumlah seluruh bayi hidup pada waktu yg sama

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

7.203 7.084

7.315

6.323

6.978

7.203 7.741

7.434

6.424

7.290

Sumber : Dinkes

2.3.1.3. Pekerjaan Umum a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik.Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 65


kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.Infrastruktur jalan yang baik adalah modal

sosial

masyarakat

dalam

menjalani

roda

perekonomian,

sehingga

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Tabel 2.65 Proporsi Panjang Jalan Kab. Pinrang 2009 -2013 N0

Bidang / Urusan

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1

Kondisi Baik ( Km )

117,4

115,6

120,4

131,5

161,38

2

Kondisi Sedang ( Km )

225,6

240,3

230,5

239,20

150,99

3

Kondisi Rusak Ringan ( Km )

270,8

263,6

282,3

300,68

308,54

4

Kondisi Rusak Berat ( Km )

110,8

105,1

91,4

53,22

103,69

5.

Total Panjangan jalan

724,60

724,60

724,60

724,60

724,60

Keseluruhan Sumber Data : Dinas PUD

Tabel 2.66 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kab. Pinrang tahun 2011 Kondisi Baik N0

1

Pinrang

Nasional

Provinsi

Pinrang (Km)

70,315

22,29

Kondisi Sedang Kab 135,38

Nasional 0

Provinsi

Kondisi Rusak Ringan Kab

25,96

Nasional

243,06

Provinsi

0

Kab

5,43

304,54

Sumber data : RPJMD Provinsi Sul Sel

b.

Rasio Jaringan Irigasi

Dalam Upaya Memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pancapaian target Overstock Pangan dan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan upaya peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan luas layanan jaringan irigasi pada luas areal budi daya 47,108 Km dengan rasio 17, 71 pada tahun 2012,

sedangkan pada tahun 2013

lahan budi daya sekitar 47.763 hal

dengan rasio 17,47 hal ini mencerminkan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi dari tahun sebelumnya. Tabel 2.67 Rasio Jaringan Irigasi N0 1

Tahun Jaringan Irigasi

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7


Bab II Hal. 66

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 1.

Jaringan Primer

45,826

45,826

45,826

45,826

45,826

2.

Jaringan Sekunder

402,332

402,332

402,332

402,332

402,332

3.

Jaringan Tersier

386,210

386,210

386,210

386,210

386,210

4.

Luas lahan Budi Daya

46,951

47,001

47,008

47,108

47,763

5

Rasio

17,77

17,75

17,75

17,71

17,47

Sumber Data : Data diolah dari Dinas PSDA

N0

Uraian

1.

Pinrang

Luas Ranca ngan (Ha)

Luas Lahan Terairi (Ha)

Kebutuhan iair tanaman (Ha)

Pasokan Air irigasi (La /dtk)

Pasokan Air Irigasi Total (Ha)

Total Pasok air (la/dti)

PIA (Lt/Dtk) / Ha

PIR (Lt/Dtk) / Ha

PAR (Lt/Dtk) / Ha

54,27 7

47,108

1,25

4

1,4

5

0,0001

1,12

4

IA (%)

0,8 7

Sumber data : RPJMD Provinsi Sul Sel 2012

c. Rasio tempat Ibadah Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tempat ibadah yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk Kab. Pinrang pada tahun 2009 tempat ibadah sebanyak 480 dan pada tahun 2013 bertambah menjadi 503 dengan rasio 1,39. Tabel 2.68 Rasio Tempat Ibadah N0

Jaringan Irigasi

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Mesjid

397

480

429

435

435

2.

Langgar

62

5

5

5

5

3.

Mushallah

51

45

46

46

4

Gereja

21

21

9

8

8

Jumlah tempat Ibadah

480

557

488

503

503

342.118

353.367

354.652

360.019

361.293

1.40

1.58

1.38

1,40

1,39

5.

Jumlah Penduduk Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Sumber Data : Data diolah Kabupaten Pinrang dalam Angka

d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPs) Persatuan Penduduk Ketersediaan Sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pinrang sudah menunjukkan kinerja yang

baik dengan indicator Rasio daya Tampung TPS terhadap jumlah

penduduk pada tahun 2009 sekitar 0,015 dan pada tahun 2013 sebanyak 0,05. Tabel 2.69 RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 67

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPs) Persatuan Penduduk Tahun

N0

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

1.

Jumlah TPS ( unit )

13

17

17

21

30

2.

Jumlah daya Tampung TPS ( M ³)

52

68

68

84

212

3.

Jumlah Penduduk ( Jiwa )

342.118

353.367

354.652

360.019

364.700

4.

Rasio Daya Tampung TPs terhadap jumlah Penduduk

0,015

0,019

0,019

0,020

0,05

Sumber Data : Dinas KPK Kab. Pinrang

e. Rasio Rumah Layak Huni Rumah Layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan hunian masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kurang mampu dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga, sampai pada tahun 2009 rumah yang layak huni mencapai 58.409 unit dan pada tahun 2013 naik menjadi 62.430 unit dengan rasio 0,171. Tabel 2.70 Rasio Rumah Layak Huni N0

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Jumlah Rumah yg Layak Huni

58.409

60.402

60.859

62.433

62.430

2.

Jumlah Penduduk

342.118

353.367

354.652

360.019

364.700

3.

Rasio Rumah Layak Huni

0,171

0,171

0,172

0,173

0,171

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pinrang

f.

Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni dari tahun ketahun semakin meningkat, seperti yang terlihat pada tabel, luas permukiman layak huni pada tahun 2009 sebesar 5.135 Ha dan pada Tahun 2013 meningkat menjadi 5.350 ha, hal menunjukkan bahwa peningkatan luas areal permukiman dibarengi juga dengan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Tabel 2.71 Rasio Permukiman Layak Huni Tahun N0

Bidang / Urusan


2009

2010

2011

2012

2013

Bab II Hal. 68


2

3

4

5

6

7

1.

Luas area permukiman layak huni (Ha )

3.944

4.042

4.144

4.219

4.312

2.

Luas areal permukiman keseluruhan (Ha)

5.462

5.482

5.499

5.516

5.531

3.

Rasio Permukiman Layak Huni (Ha)

0,72

0,74

0,75

0,76

0,78

g. Tabel lingkungan Permukiman Kumuh Kawasan permukiman perkotaan di kota kota besar di Indonesia identik dengan adanya kawasan permukiman kumuh. Lingkungan permukiman kumuh umumnya didiami oleh golongan menengah kebawah , untuk Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 sebanyak 22 Ha Dan pada tahun 2013 sebanyak 19,5 ha dengan persentase lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2009 sampai tahun 2014 sekitar 0,017 % Tabel 2.72 Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun

N0

Bidang / Urusan

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

22

21

20,6

20

19,5

1 1.

Luas Kawasan Kumuh ( Ha )

2.

Luas Wilayah Kota ( Ha )

1.082

1.093

1.099

1.110

1.121

3.

Persentase Lingkungan Permukiman

0,020

0,019

0,019

0,018

0,017

Kumuh Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pinrang

2.3.1.4 Perumahan a. Rumah Tangga Bersanitasi Rumah

tangga

bersanitasi

sekurang

kurangnya

mempunyai

akses

untuk

memperoleh layanan sanitasi yaitu fasilitas air besih, pembuangan air besar ( tinja ), pembunagan air limba ( air bekas ) dan tempat pembuangan sampah dan mempunyai pengaruh besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Persentase rumah tangga yang bersanitasi dapat dilihat dari data pada tahun 2009 sebanyak 79,92 % dan pada tahun 2013 menjadi 83,43 % , hal ini menunjukkan tingkat perkembangan atas kebutuhan sanitasi masih belum optimal sehingga dibutuhkan kerja keras untuk mencapai angka diatas nilai kewajaran atau target universal akses yakni akses sanitasi yang layak 100 %.

Tabel 2.73 Rumah Tangga Bersanitasi N0 RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Tahun Bab II Hal. 69


1 1.

Bidang / Urusan 2 Jumlah Rumah tangga Bersanitasi

2009 3 64.650

2010 4 65.742

2011 5 68.668

2012 2013 6 7 69.396 70.400

2.

Jumlah Rumah Tangga

80.894

81.914

82.761

83.610 84.384

3.

Persentase

79,92

80,26

82,97

83

83,43

Sumber Data : POKJA AMPL Kab. Pinrang

b.

Lingkungan Permukiman Kumuh

Lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 sebesar 163 dan pada tahunh 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 153 Penurunan persentase pemukiman kumuh ini dibarengi dengan meningkatnya kualitas pemukiman lingkungan. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.74 Lingkungan Kumuh Kabupaten Pinrang N0 1 1. 2. 3.

Uraian 2 Luas Area Lingkungan Kumuh Luas Area permukiman keseluruhan Persentase lingkungan kumuh

2009 3 163 5.462

2010 4 161 5.482

Tahun 2011 2012 5 6 158 155 5.499 5.516

2013 7 153 5.531

2,98

2,94

2,87

2,27

2,81

Sumber Data :Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pinrang

2.3.1.5. Penataan Ruang a. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL / HGB Rasio ruang terbuka hijau per satuan HPL/HGB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebesar 50,19 .peningkatan rasio ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah yang meningkatkan ruang terbuka hijau. Tabel 2.75 Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber PHL/HGB N0

Bidang / Urusan

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Luas Ruang Terbuka Hijau

429,38

429,38

438,14

451,69

451,69

2.

Luas Wilayah ber HPL/HGB

8,60

8,60

8,85

9,00

9,00

1.961,77

1.961,77

1.961,77

1.961,77

1.961,77

49,93

49,93

49,50

50.19

50,19

(Km²) 3.

Luas Wilayah

4.

Rasio Ruang Terbuka Hijau 1/2)

Sumber data : RPJMD Sulsel

2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan


Bab II Hal. 70


Ketersediaan dokumen perencanaan yang telah diPerdakan sangat diperlukan dalam tahap proses pelaksanaan pembangunan yang berupa dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD, Renstra SKPD Tabel 2.76 Ketersediaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD (yang telah ditetapkan dengan Perda) N0

Bidang / Urusan

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 3 4 5 6 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang N0. 1 1Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kab. Pinrang tahun 2009 – 2029

1 1.

2 Tersedianya Dokumen RPJPD

2.

Tersedianya Dokumen RPJMD

Peraturan Bupati Pinrang N0. 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Pinrang Tahun 2009 – 2014

3.

Tersedianya Dokumen RKPD

Peraturan Bupati Pinrang N0. 18 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2010



Peraturan Bupati Pinrang N0. 37 tahun 2012 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2013


4

Tersedianya Dokumen Renstra SKPD

43

43

43

43

43

Sumber data : Bappeda Kab. Pinrang

2.3.1.7. Perhubungan a. Jumlah Arus Penunpang Angkutan Umum Jumlah arus penumpang angkutan penumpang umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius yang mesti dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur. Tabel 2.77 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum N0 1 1.

Tahun Bidang / Urusan

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

1.076.703

827.589

827.739

997.739

997.812

1.076.703

827.589

827.739

997.739

997.812

Jumlah penumpang bis/angkutan umum

2.

Total jumlah penumpang

Sumber data : Dishub & Infokom

b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 71


Uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa

bagian-bagian

kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Tabel 2.78 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun

N0

Bidang / Urusan

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

1 1.

Mobil Penumpang Umum

348

352

360

2.

Mobil Bus

56

59

51

3.

Mobil Barang

1.190

1.970

2.770

1.594

2.381

3.181

Jumlah KIR

0

0

Sumber data : Dishub & Infokom

c. Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bus Jumlah pelabuhan laut, udara dan terminal bis di Kabupaten Pinrang tidak mengalami perubahan yang signifikan kecualia pada tahun 2013 pembangunan pelabuhan marabombang dan sampai sekarang masih dalam tahap penyempurnaan Tabel 2.79 Jumlah Laut, udara dan terminal bis

N0

Bidang / Urusan

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Jumlah pelabuhan laut

2

2

2

2

2

2.

Jumlah pelabuhan udara

0

0

0

0

0

3.

Jumlah terminal bis

2

2

2

2

2

4.

Jumlah

4

4

4

4

4

Sumber data :Dishub dan Infokom

2.3.1.8. Lingkungan Hidup a. Persentase Penanganan Sampah Jumlah produksi sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2009 produksi sampah 57.143

M3/ tahun dan pada tahun 2013 menjadi 70.146 M3/

tahun, namun tidak dibarengi dengan jumlah sampah yang ditangani. sampah yang ditangani dari tahun 2009 sebesar 44.828 M3 dan pada tahun 2013 menjadi 63.131 m3 dengan persentase sekitar 90 % pada tahun 2013. Tabel 2.80 Persentase Penanganan Sampah Perkotaan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 72


No.

Uraian

1

2

1.

Tahun

Jumlah sampah yang ditangani (M3/Thn)

2.

Jumlah produksi sampah (M3/Thn)

3.

Persentase

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

44.828 49.196

55.184 61.916

63.131

57.143 56.775

65.776 69.568

70.146

78,4

86,7

83,90

89,00

90,00

Sumber data : Dinas KPK Kab. Pinrang

b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum. Pada tahun 2009 persentase rumah tangga terhadap akses air bersih sebesar 81,5 % dan pada tahun 2013 menjadi 84,67 % yang artinya terjadi peningkatan sebesar 3.490 penduduk atau sekitar 3,17 %. Tabel 2.81 Persentase Penduduk Berakses Air Minum No.

Uraian

1 1.

2 Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum Jumlah Rumah Tangga

2. 3.

2009 3 65.929

2010 4 67.548

Tahun 2011 5 69.354

80.894

81.914

82.761

83.610

84.384

81,5

82,46

83,8

84,05

84,67

Persentase Rumah Tangag berakses air bersih

2012 6 70.274

2013 7 71.448

Sumber data : POKJA AMPL Kab. Pinrang

c. Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata Persentase luas pemukiman yang tertata pada tahun 2013 sebesar 5.350 dan persentase Luas Areal permukiman tertata sekitar 97 %. Tabel 2.82 Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata No. 1 1. 2. 3.

Uraian 2 Luas area permukiman tertata (Ha) Luas area permukiman keseluruhan (Ha) Persentase Luas area permukiman tertata (Ha)

2009 3

2010 4

3.944

4.042

5.462

5.482

72

74

Tahun 2011 5

2012 6

2013 7

4.144 5.499

4.219 5.516

4.312 5.531

75

76

78

Sumber data : RPJMD Sulsel untuk Tahun 2012

d. Sumber Air Yang Dipantau Status Mutu Airnya RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 73


Pemantauan sumber air dilakukan pada sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pinrang.Dilakukan secara berkala dengan jumlah sungai yang dipantau mutu airnya sebanyak 6 sungai pada Tahun 2013 atau sekitar 16,7 % sumber air yang dipantau mutu airnya. Tabel 2.83 Persentase Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Status Mutu Airnya No.

Uraian

1

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

1.

Jumlah sungai yang dipantau mutu airnya

5

5

5

5

6

2.

Jumlah sumber air yang dipantau

36

36

36

36

36

3.

Persentase jumlah sumber air yang

0,14

0,14

0,14

0,14

0,17

dipantau mutu airnya Sumber data : Badan Lingkungan Hidup Kab. Pinrang

e. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah wajib Amdal yang diawasi. Persentase pengawasan pada tahun 2009 sebesar sekitar 2 % meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 36 % Tabel 2.84 Persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal No.

Uraian

1

2

1.

Tahun

Jumlah perusahaan wajib Amdal

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

5

5

5

6

9

10

10

20

21

25

2

2

-

-

36

yang telah diawasi 2.

Jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal

3.

Persenta jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

Sumber data :Badan Lingkungan Hidup Kab. Pinrang

f.

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk perlu ditingkatkan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2009 rasio daya tampung TPS sebesar 0,055.menjadi 0,118 pada tahun 2013.

Tabel 2.85 RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 74


Rasio TPS terhadap jumlah penduduk No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Jumlah daya tampung TPS (M3)

18.720

24.480

24.480

30.240

43.200

2.

Jumlah Penduduk

342.118

353.367

354.652

360.019

364.700

3.

Rasio daya tampung TPS terhadap

0,055

0,069

0,069

0,084

0,118

jumlah penduduk Sumber data : Dinas KPK Kab. Pinrang

g. Penegakan Hukum Lingkungan Kasus Lingkungan yang ditindaki secara menyeluruh , pada tahun 2009 terjadi kasus lingkungan yang diselesaikan pemerintah sebanyak 4 dari jumlah 10 kasus lingkungan dan pada tahun 2013 sebanyak 10 kasus yang ditangani dari jumlah kasus sekitar 30 kasus. Tabel 2.86 Persentase Penegakan Lingkungan Hidup

No.

Uraian

1

2

1. 2. 3.

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda Jumlah kasus lingkungan yang ada Rasio jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

4

6

6

8

10

10

13

15

18

30

1

3

-

-

5

Sumber data : Badan Lingkungan Hidup


Bab II Hal. 75


2.3.1.9. Pertanahan a. Persentase luas lahan bersertifikat Lahan bersertifikat terdiri atas lahan Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Tabel 2.87 Luas Lahan Bersertifikat 2009

2010

2011

2012

2013

No. HM 1

HGU

HGB

3.320.953

HPL

14.212

HM

HGU

HGB

2.130.070

2.048

HPL 360

HM

HGU

HGB

1.265.240

HPL

1.512

HM

HGU

HGB

919.411

HPL

HM

HGU

HGB

HPL

9.052

Rasio luas lahan bersertifikat 2009

2010

2011

2012

2013

No. HM 1

9,460

HGU

HGB

HPL

14,212

HM 6,067

HGU

HGB 6

HPL 360

HM 3,568

HGU

HGB 4



Bab II Hal. 76

HPL

HM 2,575

HGU

HGB 25

HPL

HM

HGU

HGB

HPL


e. Penyelesaian kasus tanah Negara Jumlah penyelesaian kasus tanah Negara pada tahun 2009 sebanyak 4 kasus, dan pada tahun 2013 sebanyak 2 kasus.Hal ini menunjukkan Rasioa penyelesaian kasus tanah Negara rata-rata sebesar 16,67 % pada tahun 2013 Tabel 2.88 Penyelesaian Kasus Tanah Negara No.

Tahun

Uraian

1

2

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Jumlah kasus yang diselesaikan

4

4

3

4

2

2.

Jumlah kasus yang terdaftar

14

17

8

12

12

3.

Rasio penyelesaian kasus tanah

28,57

23,53

37,5

33,33

16,67

negara Sumber data : BPN

2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil a. Rasio penduduk ber-KTP per pertsatuan penduduk Rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2009 sebesar 303 dan menjadi 484 pada tahun 2013. Dari data tersebut menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memiliki KTP. Tabel 2.89 Rasio Penduduk ber-KTP per Persatuan Penduduk No. 1 1.

Uraian 2 Jumlah penduduk usia > 17

2009 3 79.561

2010 4 82.594

Tahun 2011 5 85.426

2012 6 87.729

2013 7 93.015

186.719

188.016

188.911

189.402

192.088

303

250

235

222

484

yang ber-KTP 2.

Jumlah penduduk usia > 17 telah menikah

3.

Rasio penduduk ber-KTP per persatuan penduduk

Sumber data : Capil dan kependudukan

b. Rasio Bayi Berakte Kelahiran Rasio bayi berakte kelahiran dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami penurunan dari 748 pada tahun 2009 menjadi 837 pada tahun 2013. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait administrasi akte kelahiran masih kurang.


Bab II Hal. 77

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 2.90 Rasio Bayi Berakte Kelahiran

1 1.

2 Jumlah penduduk ber KK

2009 3 55.229

2010 4 66.622

Tahun 2011 5 71.828

2.

Jumlah penduduk telah

202.523

204.195

205.387

206.144

206.731

748

802

812

816

837

No.

Uraian

2012 6 76.366

2013 7 92.231

menikah 3.

Rasio bayi berakte kelahiran

Sumber data : Capil dan Kependudukan

c. Rasio pasangan berakte nikah Rasio pasangan berakte nikah untuk tahun 2009 sebesar 1.80 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 3.32 atau mengalami peningkatan sebesar 1.52 ini menunjukkan semakin tingginya tingkat kesadaran pasangan nikah untuk memiliki akte nikah. Tabel 2.91 Rasio Pasangan Berakte Nikah No.

Uraian

1

2

1.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

97

185

203

233

243

53.878

64.988

69.035

72.510

73.283

1.80

2.85

2.94

3.21

3.32

Jumlah pasangan nikah ber akte nikah

2.

Jumlah keseluruhan pasangan nikah

3.

Rasio pasangan berakte nikah


d. Kepemilikan KTP Pada tahun 2009 jumlah penduduk yang memiliki KTP sebesar 1.030, sedangkan di tahun 2013 sebesar 93.015 atau mengalami peningkatan sebesar 91.985 orang. Tabel 2.92 Kepemilikan KTP No.

Uraian

1

2

1.

Jumlah penduduk memilik KTP

2.

Jumlah penduduk wajib KTP

3.

Rasio kepemilikan KTP

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

27.285

55.251

84.981

93.015

1.030

232.880 237.840 243.277 249.692 260.325 4

115

227

340

357



Bab II Hal. 78

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir dan Akte Nikah KTP

KK

AKTE LAHIR

AKTE NIKAH

N0

uraian

Sudah

belum

Sudah

belum

Sudah

belum

Sudah

belum

1

Pinrang

90.971

150.152

0

0

99.116

-

154

66


e. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Kepemilikan akte kelahiran pada tahun 2009 sebesar 55.758 sedangkan pada tahun 2013 sebesar 106.822 yang artinya mengalami peningkatan sebesar 51.064 akte kelahiran, namun masih jauh dari yang diharapkan. Tabel 2.93 Kepemilikan Kelahiran No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

Jumlah penduduk memiliki 1.

55.758

76.074

90.937

100.006

106.822

262.456

330.894

363.498

395.086

408.459

212

230

250

253

262

akte kelahiran 2.

Jumlah penduduk Rasio kepemilikan akte

3. kelahiran Sumber data : Capil dan Kependudukan

2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kabupaten Pinrang adalah proporsi perempuan yang berkerja pada lembaga pemerintahan terhadap jumlah

seluruh

pekerja

perempuan.

Pekerja

perempuan

di

Lembaga

Pemerintahan dapat di Kelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi golongan 1 – IV


Bab II Hal. 79

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 2.94 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan (Di Luar Guru)

1

Tahun 2013 PNS Pria PNS Wanita Jumlah Persentase Jumlah Persentase 3 4 5 6 14 0,20 4 0,06 4 0,06 0 0 25 0,35 13 0,18 10 0,14 0 0 233 3,25 162 2,26 368 5,14 282 3,94 136 1,90 381 5,32 87 1,22 208 2,91 325 4,54 575 8,03 317 4,43 467 6,52 324 4,53 326 4,55 320 4,47 387 5,41 879 12,28 1055 14,74 127 1,77 95 1,33 24 0,34 5 0,07 2 0,03 4 0,06 0 0 0 0 3.195 44.63 3.964 55.37

Golongan Ruang

No. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e Total

Sumber data : BKBD dan PP

b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta Partisipasi perempuan di lembaga swasta yang ditinjau dari jumlah tenaga kerja perempuan di perusahaan/ lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan . Tabel 2.95 Persentase Perempuan Di Lembaga Swasta No.

Jenis Data

1

2

1 2

Jenis Perusahaan Jumlah Jumlah

3.

Tahun 2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

1.97

2.160 L

8

1.33

2.916

9

1.34

3.053

9

1.35

3.314

9

1.08

3.508

2.113

80.16

2.322

79.62

2.449

80.21

2.647

79.87

2.680

76.39

507

19.42

598

20.50

604

19.78

664

20.03

828

23.60

Tenaga Kerja Formal

W


c. Jumlah laporan penanganan KDRT Penanganan kasus KDRT Merupakan Mandat SPM urusan wajib pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak sebagai mana tertuang dalam SPM Bidang layanan terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan . Pelayanan terpadu ini menuntut jejaring kerja antar lembaga Pemerintah yang meluputi Dinas RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 80


Sosial,

Dinas

Kesehatan,

Kepolisian,

Kejaksanaan,

Pengadilan,

BPPKB,

Kementerian Agama serta lembaga non pemerintah dalam penyediaan layanan bantuan hukum dan konseling psikologi . Berdasarkan laporan dari berbagi pihak di kabupaten Pinrang nampaknya dari aspek julah tidak terlalu banyak sehingga diharapakan peranan seluruh komponen masyarakat untuk senantiasa menjaga dan melindungi serta pembinaan yang terpadu secara berkesinambungan Tabel 2.96 Jumlah laporan penanganan KDRT No.

Uraian

1

2

1.

2009 3

Laporan Penanganan Kasus KDRT

77

Tahun 2010 2011 4 5 102

61

2012 6

2013 7

30

32


d. Angkatan kerja dibawah umur Angkatan kerja dibawah umur di Kabupaten Pinrang ssampai saat ini menunjukkan masih adanya anak anak dibawah umur yang bekerja walaupun jumlah sangat kecil, gambaran ini mengidikasikan bahwa anak bekerja karena factor ekonomi keluarga atau pengetahuan orang tua yang relative rendah tentang hak tumbuh kembang anak, sehingga penguatan ketahanan rumah tangga sangat penting. Dari data mencerminkan pada tahun 2009 anak dibawah umur yang bekerja sekitar 15.177 Orang, dan pada tahun 2013 sekitar 8.793 orang Tabel 2.97 Angkatan Kerja dibawah Umur No.

1.

Uraian Angkatan Kerja Usia 15 – 19 tahun

2009

2010

15.177

10.154

Tahun 2011 11.405

2012

2013

7.414

8.793


e. Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) terdiri dari empat ( 4 ) indicator komposit yaitu : a. Angka Harapan Hidup ( AHH ) b. Angka Melek Huruf ( AMH ) c. Rata Rata Lama Sekolah ( RLS ) d. Sumbangan Pendapatan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG ) terdiri dari tiga ( tiga ) indicator komposit yaitu a. Keterlibatan Perempuan di Parlemen, b. Perempuan sebagai


Bab II Hal. 81


tenaga Manager, c. professional, tehnisi dan d. sumbangan Perempuan dalam Pendapatan. Tabel 2.98 Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) Tahun

Indeks No.

Pembangunan

1

1.

2009

2010

2011

2012

2013

Gender

Indeks

%

Indeks

%

Indeks

%

Indeks

%

Indeks

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kabupaten

72.61 2.51

73.21 2.19

73.21 2.18

74.39 2.29

70.79 2.39

71.62 2.34

71.14 1.85

72.70 2.01

75.57 2,40

Pinrang 2

Sulawesi selatan


2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Rata - Rata Jumlah Anak Per Keluarga Rata rata jumlah anak per Keluarga mengindikasikan aterhadap angka Fertilitas Pasanganh Usia Subur TFR ( Total Fertility Rate ) . Berdasarka data pada tahun 2009 – 2013 menunjukkan adanya jumlah anak

per keluarga. Hal ini menjadi

perhatian pemerintah daerah karena akan berkolerasi terhadap peningkatan jumlah penduduk yang pada umumnya akan berdampak pada meningkatnya masalah masalah social masyarakat., untyuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya upaya

yang

terintegrasi

dari

seluruh

sector

dalam

upaya

pengendalian

pertumbuhan penduduk. Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan jumlah anak dalam keluarga juga harus menjadi pertimbangan yang mendasar. Melihat data yang ada pada tahun 2009 jumlah rata-rata anak per keluarga 3.8 % dan pada tahun 2013 menjadi 3.6 %. Gambaran rata rata jumlah anak per keluarga sebagai berikut : Tabel 2.99 Rata Rata Jumlah Anak Perkeluarga No.

Uraian

2010 4 334.095

Tahun 2011 5 337.939

2012 6 347.038

2013 7 340.567

1 1.

2 Jumlah Anak ( Jiwa )

2009 3 327.491

2.

Jumlah Keluarga ( jiwa )

84.163

85.869

87.729

90.395

92.226

3.

Rata Rata Jumlah Anak Per

3.8

3.8

3.8

3.8

3.6

Keluarga Sumber data : BKBD dan PP


Bab II Hal. 82


b. Rasio Akseptor KB Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah pasangan usia subur, berdasarkan data pada tahun 2009 – 2014 menunjukkan peningkatan rasio

akseptor KB, namun masih perlu ditingkatkan

mengingat

pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun selalu meningkat. Salah satu bentuk uapaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jmumlah akseptor adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre ( Generasi Berencana ), yang diharapkan mampu memperoleh pandangan generasi tentang pentingnya KB. Berdasarkan data maka tahun 2009 jumlah akseptor KB sekitar 36.090 dengan rasio 67.81 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 38.246 namun rasio mengalami penurunan menjadi 65.64, ini disebabkan bertambahnya pasangan usia subur. Tabel 2.100 Rasio Akseptor No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Jumlah Akseptor KB

36.090

39.061

38.214

37.778

38.246

2.

Jumlah Pasangan Usia Subur

53.222

53.396

54.691

55.605

58.264

3.

Rasio Akseptor KB

67.81

73.15

69.87

67.94

65.64


c. Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan KB aktif di kabupaten Pinrang menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan karena

sebagai mana tabel dibawah pada tahun 2009 rasio

akseptor mencapai 36.1% dan pada tahun 2013 menjadi 38.2 % , perkembangan harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga penyuluh lapangan

yang dapat

mendorong motovasi dan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif. Selain

itu

kepesertaan

KB

pria

yang

rendah

menjadi

persoalan

yang

mempengaruhi angka cakupan. Tabel 2.101 Cakupan Peserta KB Aktif No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Jumlah Peserta Program KB Aktif

39.114

34.799

34.806

37.040

35.593

2.

Jumlah Pasangan Usia Subur

53.222

53.396

54.691

55.605

58.264

3.

Cakupan Peserta KB Aktif

36.1

39.1

38.2

37.8

38.2



Bab II Hal. 83


d. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I masih menjadi salah satu tolok ukur kemiskinan dimasyarakat. Tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I mencerminkan masih ada persoalan yang harus diselesaikan secara menyeluruh. Penurunan angka pra Sejahtera dan Sejahtera I di kabupaten Pinrang pada tahun 2009 mencapai 32% dan pada tahun 2014 menurun menjadi 23.9 % Tabel 2.102 Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I No. 1 1.

Uraian 2 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera

2009 3 27.010

2010 4 27.559

Tahun 2011 5 26.120

2012 6 21.801

2013 7 22.116

84.163

85.869

87.729

90.395

92.226

32.00

32.00

29.70

24.10

23.90

dan Sejahtera I 2.

Jumlah Keluarga

3.

% Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I


2.3.1.13. Sosial a. Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi perkembangannya tidak terlalu signifikan, pada tahun 2009 sarananya berjumlah 8 Unit dan pada tahun 2013 menjadi 4 unit Tabel 2.103 Sarana Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi No.

Uraian

1

2

1.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

8

7

6

5

4

Sarana Sosial Panti asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

Sumber data : RPJMD Prov Sul sel

b. PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Penyandang masalah kesejahteraan social yang mendapat bantuan di kabupaten Pinrang pada tahun 2009 yang mendapat bantuan sebanyak 275 orang / jiwa, dan pada tahun 2013 sebanyak 341 orang. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 84


Tabel 2.104 PMKS Yang Memperoleh Bantuan Tahun

No.

Uraian

1

2

1.

Jumlah PMKS yang diberi Bantuan

2.

Jumlahh PMKS yg belum

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

275

350

259

207

341

18.257

17.350

16.172

16.053

15.351

18.532

17.600

16.431

16.260

15.692

1,48

1,98

1,57

1,27

2,1

Mendapatkan Bantuan 3.

Jumlah PMKS yang ada % PMKS Memperoleh Bantuan Sosial

Sumber data : Dinas Sosial

c. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dari tahun 2009 sampai pada tahun 2013 persentase penangan penyandang masalah

kesejahteraan

social

kurun

waktu

lima

tahun

menunjukkan

perkembangan yang semakin membaik dengan rata rata capaian sekitar 2,1 %. Tabel 2.105 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial No.

Uraian

1

2

1.

Jumlah PMKS yg tertangani

2.

Jumlah PMKS yg ada

3.

Penanganan Penyandang Masalah

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

275

350

259

207

341

18.532

17.600

16.431

16.260

15.692

1.48

1.98

1.57

1.27

2.17

Kesejahteraan Sosial ( % ) Sumber data : Dinas Sosial

2.3.1.14. Tenaga Kerja a. Penduduk Usia 15 Tahun keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pada tingkat partisipasi angkatan kerja masi didominasi oleh angkatan kerja laki laki sekitar 65.7% sedangkan angkatan kerja perempuan hanya 34.3%


Bab II Hal. 85


Tabel 2.106 Penduduk Usia 15 Tahun keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin tahun 2013 N0 1 1

2

3 4

Uraian 2 ANGKATAN KERJA Bekerja Pengangguran Jumlah Penduduk Angkatan Kerja

Laki Laki

Perempuan

Jumlah

3

4

5

83.240 3.341 86.581

43.484 3.818 47.302

126.724 7.159 133.883

BUKAN ANGKATAN KERJA Sekolah Mengurus RT Lainnya Jumlah Penduduk bukan angkatan kerja Jumlah Penduduk Usia Kerja (1) + (2) TPAK ( Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPT ( Tingkat Pengangguran terbuka)

4.140 73.339 32.258 109.737 243.620 54,96 5.35

Sumber data : BPS, DinasTransmigrasi dan T. Kerja

b. Penduduk Angkatan Kerja Penduduk angkatan kerja Kab. Pinrang tahun 2012 menunjukkan bahwa penduduk pada usia 15 – 29 tahun merupakan jumlah pencari pekerjaan terbesar, pada usia 15 – 19 tahun yang mencari pekerjaan sekitar 1.337 Orang atau 18,03% dari total pencari kerja, gambaran ini memperlihatkan bahwa masi banyaknya pencari pekerjaan yang berasal dari tamatan SMA / sederajat. Tabel 2.107 Penduduk Angkatan Kerja Angkatan Kerja Golongan Umum

Bekerja

Mencari Kerja

1 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 - 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 +

2 6.077 10.890 17.363 19.310 15.894 17.955 14.102 9.231 7.381 2.798 5.723

3 1.337 1.497 1.945 497 0 921 144 459 118 241 0


Jumlah 4 7.414 12.387 19.308 19.807 15.894 18.876 14.246 9.690 7.499 3.039 5.723 Bab II Hal. 86

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Sumber data : BPS, DinasTransmigrasi dan T. Kerja

c. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usha Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sekitar 55 60 % penduduk yang bekerja di sector pertanian, hal ini menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja di bidang pertanian lebih besar dibandingkan dengan penyediaan lapangan kerja lainnya Tabel 2.108 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usha Lapangan Usaha N0

Kab.

Pertain

Industry

bangun

Perdagangan

Angkut

Keuangan

an

pengolah

an

Restoran &

an

Asuransi

hotel

Komuni

Usaha

bagan,

kasi

Persewa

Listrik,

an

Dan air

an

jasa

Lainnya

Jum

(pertam

lah

) 126. 1

Pinrang

66.439

6.604

5.157

23.540

2.970

3.099

18.180

933 724


d. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Angka Partisipasi angkatan kerja dalam kurun waktu 2009- 2013 relatif stagnan, tidak ada peningkatan yang cukup signifikan, hal ini tentunya perlu menjadi perhatian di masa yg akan dating, angkatan kerja pada tahun 2009 sekitar 149.148 jiwa dan naik menjadi 152.718 pada tahun 2013 atau sekitar 56,99 % dari jumlah penduduk sebagai partisipasi angkatan kerja Kab. Pinrang. Tabel 2.109 Angka Partisipasi Angkatan Kerja No. 1 1. 2.

Uraian 2 Angkatan Kerja 15 tahun Keatas Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas Angka Partisipasi Angkatan Kerja

2009 3 149.148

2010 4 140.074

Tahun 2011 5 156.732

2012 6 133.883

2013 7 152.718

241.875

297.973

243.003

243.620

267.982

60,17

58,86

64,50

54,96

56,99


e. Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Pertahun Angka sengketa angtara pengusaha dengan pekerja selama kurun waktu lima tahun tidak terjadi persengketaan di Kabupaten Pinrang karena tidak ada RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 87


perusahaan besar yang beroperasi di Pinrang dengan pelibatan tenaga kerja yang besar, namun demikian hal ini tentunya akan menjadi perhatian khusus di Pemerintaha untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perselisian. Tabel 2.110 Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Pertahun No.

Uraian

1 1. 2.

2 Jumlah Sengketa Pengusaha – Pekerja Jumlah Perusahaan Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Pertahun

2009 3 0 348 0

Tahun 2011 5 0 343 0

2010 4 0 337 0

2012 6 0 385 0

2013 7 2 342 0


f.

Pencari kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hal ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat yang mengambil rekomendasi untuk mencari pekerjaan diluar Kab. Pinrang, pada tahun 2010 pencari kerja yg mengambil rekomendasi sebanyak 43. Tabel 2.111 Pencari Kerja Yang Ditempatkan No. 1 1.

Uraian

2009 3 -

2 Jumlah Pencari kerja yg Mendaftar Pencari kerja yang ditempatkan

2010 4 907 43.80

Tahun 2011 5 1.012 31.96

2012 6 1.130 42.87

2013 7 1.200 10.78


g. Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka di Kabupaten Pinrang menunjukkan peningkatan yang cukub besar yang disebabkan banyaknya tamatan SMA/ Sederajat yang tidak melanjukan lagi pendidikannnya ke jenjang yang lebih tinggi sehinga terjadi pengangguran pada usia produktif , pada tahun 2009 jumlah pengangguran terbuka sebanyak 13.930 jiwa dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 6.930 jiwa atau sekitar 4,53 % dari jumlah penduduk angkatan kerja Tabel 2.112 Pengangguran Terbuka No.

Uraian

1 1.

2 Jumlah Pengangguran terbuka usia angkatan kerja Jumlah Penduduk angkatan kerja Tingkat Pengangguran terbuka

2.


2009 3

2010 4

Tahun 2011 5

13.930 149.148

10.918 140.074

10.269 156.732

7.159 133.883

6.930 152.718

9,33

7,79

6,55

5,17

4,53

2012 6

2013 7

Bab II Hal. 88

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Sumber data : BPS, DinasTransmigrasi dan T. Kerja

h. Keselamatan dan Perlindungan Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja selama kurun waktu lima tahun

mengalami peningkatan kesadaran para pengusaha

tentang keselamatan dan kesehatan kerja, walaupun usahanya hanya besifat / skala kecil akan tetapi tetap memperhatikan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja Tabel 2.113 Keselamatan dan Perlindungan Tahun No.

Uraian 2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

1.

Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3

4

4

4

4

4

2.

Jumlah Perusahaan di Kab.Pinrang

348

337

343

385

342

Keselamatan dan Perlindungan ( %)

100

100

100

100

100


i. Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Penyelesaian perselisihan antara buruh dan pengusaha terhadap pemerintah Kabupaten Pinrang menunjukkan kondisi yang stabil, atau relative tidak tertjadi sengketa karena tidak ada perusahaan besar yang beroperasi di Kab. Pinrang

Tabel 2.114 Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

5

6

7

1

2

3

4

1.

Jumlah Penyelesaian perselisihan buruh

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemkab 2.

Jumlah Kejadian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemkab Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah daerah



Bab II Hal. 89


2.3.1.15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah a. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Persentase Koperasi aktif di kabupaten Pinrang relative stagnan untuk kurun waktu lima tahun sejak 2009 – 2013, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perkoperasian belum sepenuhnya bias berkembang sebagai mana yang diharapkan. Tabel 2.114 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Tahun No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

1.

Jumlah Koperasi Aktif

17

17

11

24

24

2.

Jumlah Koperasi

97

102

105

103

103

Persentase Koperasi Aktif

62

60

62

64

66

Sumber data : BPS, Dinas Koperasi & UKM

b. Jumlah UKM / Non BPR / LKM Jumlah UMKM dan Non BPR / LKM di Kabupaten Pinrang peningkatannya tidak terlalu menggembirakan karena usaha yang dibangunan hanya skala kecil atau usaha rumah tangga , pada tahun 2009 untuk usaha mikro dan kecil berjumlah 1.598 dan pada tahun 2013 menjadi 952 unit, hal ini menunjukkan terjadinya penurunan usaha karena adanya perpindahan ke daerah lain. Tabel 2.115 Jumlah UKM / Non BPR / LKM No. 1

Tahun

Uraian 2

1.

Jumlah Seluruh UMKM

2.

Jumlah BPR / LKM Jumlah UMKM Non BPR / LKM

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

27.871

29.946

31.248

31.899

32.367

-

-

-

-

-

27.871

29.946

31.248

31.899

32.367

Sumber data : RPJMD Prov Sul Sel

c. Jumlah Usaha Mikro Kecil Persentase Jumlah usaha mikro dan kecil pluktuasi, pada tahun 2009

adri tahun ke tahun mengalami

sebesar 87,02 %, tahun

Dan pada tahun 2013

menjadi 86,45 % atau bergeser sekitar 0,57 point RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 90


Tabel 2.116 Jumlah Usaha Mikro Kecil Tahun No.

Uraian

1

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

2

1.

Jumlah Usaha Mikro/ kecil

24.906 26.035 27.163 27.633 27.991

2.

Jumlah seluruh UMKM

28.619 29.946 31.274 31.899 32.378

3.

Persentase

87,02

86,93

86,85

85,15

86,45


2.3.1.16

Penanaman Modal

a. Jumlah Investor Berskala Nasional ( PMDN / PMA ) Jumlah Investor nasional yang berinvestasi di Kabupaten Pinrang tidak terlalu menggembirakan perkembangannya hal ini dkarenakan kurangnya investor asing yang memanamkan investasinya, demikian pula dengan penanaman modan dalam negeri ( PMDN ). Penanaman Modal Asing tahun 2010 sampai tahun 2013 hanya satu badan usaha, sedangkan untuk kegitan penanaman modal dalam negeri pada tahun 2010 sebanyak 507 unit dan naik menjadi 594 unit pada tahun 2013. Tabel 2.117 Jumlah Investor Berskala Nasional ( PMDN / PMA ) No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

PMA

-

1

1

1

1

2.

PMDN

-

507

754

610

594

3

T OT AL

-

508

755

611

595

Sumber data : BP2T

b. Jumlah Nilai Investasi ( PMDN / PMA ) Seiring

dengan

menggunakan

pelaksanaan

Pembangunan

di

kabupaten

Pinrang

yang

pembiayaan yang cukup besar khususnya dalam penanaman

investasi Daerah dapat digambarkan sebagai berikut : pada tahun 2010 jumlah proyek yang dikelola sekitar 508 jenis kagiatan dengan nilai investasi sekitar Rp. 121.340.325.234.000,-dan pada tahun 2013 jumlah kegiatan sekitar 594, dengan nilai investasi sekitar 220.552.700.000.000,-


Bab II Hal. 91

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 2.118 Jumlah Nilai Investasi ( PMDN / PMA ) Tahun No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

1 1.

2 Jumlah Proyek

3 -

4 508

5 755

6 611

7 594

2.

Nilai Investasi

-

121.340.325.234

203.071.272.552

163.536.450.000

220.552.700.000

Sumber data : BP2T

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja ( PMDN / PMA ) Tenaga Kerja yang terserap pada lapangan kerja pada kegiatan yang menggunakan modal asing hampir tidak ada di kabupaten Pinrang, namun untuk kegiatan dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri khususnya yang terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek yang ditangani oleh Pemerintah kabupaten cukup menunjukkan perkembangan. Pada tahunh 2010 jumlah tenaga kerja yang terserap (PMA/PMDN) sekitar 2.067 dan mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja menjadi 2.101 pada tahun 2013 dengan

gambaran

sebagai berikut : Tabel 2.119 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja ( PMDN / PMA ) No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Jumlah tenaga Kerja PMA / PMDN

-

2.067

2.807

2,091

2,101

2.

Jumlah Seluruh PMA / PMDN

-

2.067

2.807

2,091

2,101

100

100

100

100

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Sumber data : BP2T

d. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN ( Milyar) Kenaikan dan Penurunan nilai realisasi PMDN investasinya dapat digambarkan melalui data statistic dan laporan kegiatan penanaman modal secarah menyeluruh. 2.3.1.17 Kebudayaan a. Penyelenggaraan Pestival Seni dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, Situs dan Cagar Budaya yg Dilestarikan Berdasarkan data untuk penyelenggaraan vestifal seni dan budaya, sarana penyelenggaraan dan benda budaya, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan dapat digambarkan sbb:


Bab II Hal. 92

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 2.120 Kebudayaan Budaya

No

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

1

1

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya di daerah

Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

% benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

20

30

13

43.33%

Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018

2.3.1.18

Kepemudaan dan Olah raga

a. Jumlah Organisasi Kepemudaan Jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 sebanyak 4 organisasi dan bertambah menjadi 25 di tahun 2013. Jumlah organisasi kepemudaan dapat dilihat melalui data dibawah ini. Tabel 2.121 Jumlah Organisasi Pemuda No.

Uraian

1

2

1.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

Kab. Pinrang

4

20

20

20

25

Jumlah

4

20

20

20

25


b. Jumlah Klub Olahraga Dari data yang ada jumlah klub olahraga mengalami stagnan. Pada tahun 2009 klub olahraga yang berdiri berjumlah 50 dan untuk tahun 2012 dengan jumlah yang sama yaitu 50. Jumlah klub olahraga berdasarkan data di bawah ini Tabel 2.122 Jumlah Klub Olahraga Tahun No.

Uraian 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

Kab. Pinrang

50

50

50

50

52

Jumlah

50

50

50

50

52

1 1.

2



Bab II Hal. 93


c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Berdasarkan data dapat dilihat bahwa jumlah kegiatan kepemudaan yang ada dikabupaten Pinrang dari kurun waktu 2009 hingga 2012 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan atau mengalami stagnan dengan jumlah kegiatan kepemudaan setiap tahunnya berjumlah 5 kegiatan. Jumlah kegiatan kepemudaan dapat dilihat dari data dibawah ini : Tabel 2.123 Jumlah Kegiatan Kepemudaan No. 1 1.

Uraian 2 Kab. Pinrang

2009 3 5

2010 4 15

Tahun 2011 5 23

5

15

23

Jumlah

2012 6 37

2013 7 45

37

45

Sumber data :Pemuda dan Olah raga

d. Jumlah Kegiatan Olahraga Di tahun 2009 jumlah kegiatan olahraga di kabupaten pinrang berjumlah 5 dan mengalami kenaikan di tahun 2013 dengan kegiatan olahraga sebanyak 15 Jumlah kegiatan olahraga berdasarkan data di bawah ini : Tabel 2.124 Jumlah Kegiatan Olahraga No.

Uraian

1

2

1.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

Kab. Pinrang

5

5

11

11

15

Jumlah

5

5

11

11

15


e. Lapangan Olahraga Jumlah lapangan olahraga berdasarkan pada data yang ada mengalami stagnan (tetap) di mana dalam kurun waktu tahun 2009-2013 jumlah lapangan olahraga yang ada hanya 5 lapangan olahraga. Jumlah lapangan olahraga dapat dilihat berdasarkan data dibawah ini. Tabel 2.125 Jumlah Gedung / Lapangan Olahraga .

Uraian

1

2

1.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

Kab. Pinrang

5

5

5

5

10

Jumlah

5

5

5

5

10



Bab II Hal. 94


2.3.1.19. Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Kegiatan Pembinaan Politik daerah Pembinaan terhadap LSM, OKP dan Ormas yang ada di Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2009-2014) mengalami pasang surut.Di tahun 2009 jumlah pembinaan sebanyak 4, dan ditahun 2013 jumlah binaan tetap 4.Untuk pembinaan politik di daerah mengalami peningkatan mulai tahun 2009 ada 5 dan ditahun 2013 menjadi 11.Pembinaan terhadap LSM, ormas, OKP dan politik didaerah berdasarkan data di bawah ini. Tabel 2.126 Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah No.

Uraian

1

2

1.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

4

2

2

4

4

Pembinaan Politik Daerah

5

12

12

12

12

Jumlah

9

16

16

16

16

Pembinaan terhadap LSM, OKP dan OKP

2.

Sumber data : Kesbang Pol dan Litmas

2.3.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Otonomi Pemerintah Kabupaten Pinrang 1. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka seseuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi telah ditetapkan sebanyak 811 jabatan struktural dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang. Tabel 2.127 Jumlah Jabatan Struktural Pemerintah Kabupaten Pinrang No.

Uraian

Jumlah

1

2

3

1

Eselon II.a

1

2

Eselon II.b

32

3

Eselon III.a

60

4

Eselon III.b

94

5

Eselon IV.a

466

6

Eselon IV.b

258

Jumlah

811

Sumber data : badan Kepegawaian


Bab II Hal. 95


2. Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Jumlah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat di lihat berdasarkan tabel berikut.: Tabel 2.128 Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Dinas PSDA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kebersihan Pertamanan Kebakaran Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Badan Lingkungan Hidup Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Inspektorat Kabupaten Rumah Sakit Umum Lasinrang Kantor Ketahanan Pangan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Polisi Pamong Praja Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kantor Kecamatan Lembang Kantor Kecamatan Duampanua Kantor Kecamatan Batulappa Kantor Kecamatan Cempa Kantor Kecamatan Patampanua Kantor Kecamatan Tiroang Kantor Kecamatan Mattiro Sompe Kantor Kecamatan Paleteang Kantor Kecamatan Watang Sawitto Kantor Kecamatan Mattiro Bulu Kantor Kecamatan Lanrisang Kantor Kecamatan Suppa

Sumber data : badan Kepegawaian

b. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Secara umum rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk di kabupaten Pinrang masih sangat rendah.Peningkatannya pun tergolong rendah. Pada


Bab II Hal. 96


tahun 2009 rasio hanya pada kisaran 0,43 % dan pada akhir tahun 2013 hanya naik sekitar % yakni 4,39 %. Tabel 2.129 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk No.

Uraian

1

2

1.

Jumlah polisi pamong praja

2.

Jumlah penduduk

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

15

15

38

157

160

342.118 354.652 354.652 360.019 361.293

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

0.43

0.43

1.07

4.37

4,39

Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018/ Satpol PP

c. Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Pinrang masih sedikit lebih baik dari rasio Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2009 rasio Linmas sebesar 29,63 % dan pada tahun 2013 justru mengalami penurunan yakni 28,59 % atau mengalamipenurunan sebesar 1,04 %. Tabel Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.130 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk No.

Uraian

1 1.

2 Jumlah Linmas

2.

Jumlah penduduk

2009 3 1.040

2010 4 1.040

Tahun 2011 5 1.040

2012 6 1.040

2013 7 1.040

351.042 351.118 354.652 359.040 363.691

Rasio jumlah linmas per 10.000

29.63

29.62

29.32

28.97

28,59

penduduk Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018

d. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa / Kelurahan Rasio jumlah Pos Siskamling per desa/kelurahan tidak mengalami peningkatan atau mengalami stagnan tiap tahunnya.Hal tersebut secara detail dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.131 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk No.

Uraian

2010 4 312

Tahun 2011 5 312

2012 6 312

2013 7 312

1 1.

2 Jumlah pos siskamling

2009 3 312

2.

Jumlah desa/kelurahan

104

104

104

104

108

Rasio

3.00

3.00

3.00

3.00

2,9



Bab II Hal. 97


e. Penegakan PERDA Rasio penegakan Perda pada tahun 2009 adalah sebesar 4 Penegakan dan pada tahun 2013 sebesar 3 tindakan.Peningkatan dapat dilihat pada kurun waktu 2009 ke 2010 yakni 14 tindakan penegakan.Secara lebih detail, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.132 Rasio Penegakan Perda No.

Uraian

1

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

1.

Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda

4

14

6

6

3

2.

Jumlah Pelanggaran Perda

4

14

6

6

3

100

100

100

100

100

Rasio Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018

f.

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Cakupan patroli petugas Satpol PP cenderung berada pada angka yang stagnan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2009 angka yakni 4 cakupan dan pada tahun 2013 juga pada angka 4 cakupan. Peningkatan signifikan hanya terjadi pada kurun waktu 2010 ke 2011 yakni dari 6 ke 14 angka cakupan. Secara lebih detail, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.133 Jumlah Ckupan Patrol Petugas PP

No.

Uraian

1

2

1.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

4

6

14

3

4

Jumlah Patroli petugas satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam


g. Tingkat

Penyelesaian

Pelanggaran

K3

(

Ketertiban,

Ketentraman,

keindahan) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) untuk tahun 2009 sebesar 4 pelanggaran dan pada tahun 2013 sebesar sebesar 5 pelanggaran.


Bab II Hal. 98

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 2.134 Rasio Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Jumlah Penyelesaian pelanggaran K3

4

14

14

3

5

2.

Jumlah pelanggaran K3

4

14

14

3

5

100

100

100

100

100

Rasio Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018

h. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas ) di Kabupaten Pinrang Jumlah Petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Pinrang tiap tahunnya menunjukkan jumlah yang sama. Hal tersebut disebabkan oleh perekrutan terus dilakukan jika ada petugas yang berhalangan tetap (meninggal dunia atau mengundurkan diri). Tabel 2.135 Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun No.

Uraian

1

2

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.040

1.040

1.040

1.040

1.040

Jumlah petugas perlindungan 1.

masyarakat Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018

2.3.1.21. Ketahanan Pangan a. Regulasi Ketahanan Pangan Regulasi ketahanan pangan daerah untuk kabupaten Pinrang adalah 1 peraturan dan setelahnya belum ada penambahan sehingga pada tahun 2013 tetap 1 peraturan. Tabel 2.136 Regulasi Ketahanan Pangan Tahun No.

1 1.

Uraian

2 Regulasi Ketahanan Pangan

Satuan

3 Dokumen

2009

2010

2011

2012

2013

4

5

6

7

8

-

-

1

1

1

Sumber data : Kantor Ketahanan Pangan


Bab II Hal. 99


b. Ketersediaan Pangan Utama Dari data dibawah ini memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama (beras) di Kabupaten Pinrang mengalami surplus dari kebutuhan komsumsi penduduk kabupaten pinrang. Tabel 2.137 Ketersediaan Pangan Utama Tahun No.

Uraian

1

Satuan

2

3

2009

2010

2011

2012

2013

4

5

6

7

8

1.

Rata-rata komsumsi beras

Kg/Kap/Tahun 111,9 109,7 106,4 104,8 102,5

2.

Komsumsi beras penduduk

Kg/Tahun

125

123

121

118

115

3.

Ketersediaan pangan utama

%

79,6

80,1

82,8

86,6

88,0

Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan

2.3.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Rata Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM ) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat pada tahun 2009 sampai 2013 dapat dilihat berdasarkan data sebagai berikut : Tabel 2.138 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Tahun No.

Uraian

1

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

2

1.

Jumlah LPM

104

104

106

106

106

2.

Jumlah KLP binaan LPM

208

312

318

318

318

3.

Rata-rata jumlah LPM

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00


b. Rata Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009 sebesar 2.297 dan pada tahun 2013 sebesar 2.344


Bab II Hal. 100

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 2.139 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Jumlah PKK

2.297 2.152 2.344 2.344 2.344

2.

Jumlah KLP binaan

8.874 9.362 8.098 4.160 4.160

3.

Rata-rata jumlah klp binaan

3.86

4.33

3.45

1.77

1.77


c. Jumlah LPM Berprestasi Persentase jumlah LPM yang berprestasi setiap tahunnya tidak mengalami perubahan atau mengalami stagnan.Di tahun 2009-2013 LPM yang berhasil tiap tahunnya hanya 12 LPM. Tabel 2.140 Jumlah LPM Berprestasi No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Jumlah LPM

104

104

104

104

108

2.

Jumlah LPM berprestasi

12

12

12

12

13

3.

LPM berprestasi (%)

11.54 11.54 11.54 11.11 12,03


d. PKK Aktif Persentase jumlah PKK aktif dari tahun 2009 sebesar 80 % dan pada tahun 2013 sebesar 81 %, artinya kenaikannya hanya sekitar 1 %. Tabel 2.141 Persentase PKK Aktif Kabupaten Pinrang Tahun No.

Uraian

1

2

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Jumlah PKK

2.297 2.152 2.344 2.344 2.344

2.

Jumlah PKK aktif

1.838 1.722 1.899 1.899 1.899

3.

PKK aktif (%)

80

80

81

81

81



Bab II Hal. 101


e.

Posyandu Aktif Persentase jumlah posyandu aktif didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti kesehatan. Berdasarkan data yang dapat dilihat bahwa di tahun 2009 posyandu yang aktif sekitar 90.37 % dan di tahun 2013 meningkat menjadi 96,88 %. Berikut tabel dibawah ini : Tabel 2.142 Persentase Posyandu Aktif No.

Uraian

1 1.

2 Total posyandu

2.

Jumlah posyandu aktif

3.

Posyandu aktif (%)

2009 3 353

2010 4 354

Tahun 2011 5 363

2012 6 353

2013 7 353

319

349

342

342

342

90.37

98.59

94.21

96.88

96.88


f.

Swadaya Masyarakat Terhadap program Pemberdayaan Masyarakat Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat cenderung mengalami penurunan yang dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel 2.143 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun No.

Uraian

1 1.

2 Nilai swadaya masyarakat (%)

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

17.60

4.08

2.502.02

2,87

3,04


g. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tabel 2.144 Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun No.

1 1.

Uraian

2 Nilai swadaya masyarakat (%)

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

2.48

1.99

2,02

17.32 4.06



Bab II Hal. 102


2.3.1.23. Kearsipan a.

Peningkatan Sumber daya Manusia Pengelola Kearsipan Angka pengelolaan kearsipan menunjukkan angka yang relative rendah. Pada tahun 2010 terdapat 40 orang staf pengelola atau sebesar 3 % dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 45 orang atau sekitar 8 %. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.145 Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan No.

Bidang / urusan

Satuan

1

2

3

1.

Pengelolaan arsip secara baku

2.

Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

4

5

6

7

8

%

-

3

4

10

7

orang

-

40

-

41

45

Sumber data :Kantor Perpustakaan & Arsip

Komunikasi dan Informatika a.

Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal Dari data dibawah ini terlihat bahwa selaam kurun waktu lima tahun (20092013) jumlah lembaga penyiaran di Kabupaten Pinrang tidak mengalami pertumbuhan dengan jumlah penyiaran yang ada sebanyak 10. Tabel 2.146 Jumlah Lembaga Penyiaran

No.

Bidang / urusan

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Televisi

9

9

9

9

9

2.

Radio swasta

1

1

1

1

1

3.

Radio publik

0

0

0

0

0

4.

Radio komunitas

0

0

0

0

0

Jumlah

10

10

10

10

10

2.3.1.24. Perpustakaan Setiap tahunnya mulai 2009 hingga 2013 jumlah perpustakaan, pengunjung perpustakaan dan jumlah koleksi buku diperpustakaan mengalami peningkatan. Berikut jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan untuk kurun waktu 2009-2013 dalam bentuk tabel di bawah ini: RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 103


Tabel 2.147 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan No.

Bidang / urusan

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

43

60

69

77

81

1.

Jumlah Perpustakaan

2.

Jumlah Pengunjung

4.395

5.743

16.477

20.248

17.313

3.

Jumlah Koleksi Buku

16.295

18.028

20.041

21.610

23.349

Sumber data :Kantor Perpustakaan & Arsip

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Fokus layanan Urusan Pilihan diarahkan pada urusan pertanian, kehutanan, energi sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

2.3.2.1. Pertanian a. Produktivitas Padi atau bahan Pangan Utama Lokal lainnya Produktivityas pada dan bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Pinrang Pinrang menunjukkan perkembangan yang berpariasai dari tahun ketahun karena dipengaruhi oleh kondisi / iklim yang terjadi dan juga Oleh hama. Tabel 2.148 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton/pertahun) No.

Bidang / urusan

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Padi

506.970

512.313

519.670

578.488

605.785

2.

Jagung

81.581

93.582

75.005

87.832

94.940

3.

Ubi

6.528

8.143

8.927

8.347

7.242

4

Kedelai

1.162

1.076

862

1.799

220

Sumber data :BPS, Pertanian & Peternakan

b. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Kontribusi sector pertanian dan perkebunan terhadap PDRB menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari sector pertanian kontribusinya sebesar 56,50 % dan pada tahun 2013menurun menjadi 53,56 %. Sementara di sector perkebunan kontribusinya sebesar 201,39% dan pada tahun 2013 meningkat secara signifikan yakni sebesar 274,07 %.


Bab II Hal. 104

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 2.149 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB No.

Bidang / urusan

1

2

1.

Sektor Pertanian ( % )

2.

Sektor Perkebunan ( % )

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

56.50

55.32

55.04

54.13

53.86

201,39

242,95

263,15

268,61

274,07

Sumber data :BPS, Pertanian, perkebunan

c. Produksi Daging ( Kg) dari berbagai komoditas ternak di Kab. Pinrang Kebutuhan akan produksi daging , Khususnya daging sapi di Kab. Pinrang semakin meningkat

sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan rumah

tangga maupun pedagang / pengusaha / warung makanan, demikian pula dengan kebutuhan daging ayam

potong, buras dan ayam petelur juga

meningkat tajam. Tabel 2.150 Produksi Daging ( Kg) Dari Berbagai Komoditas Ternak di Kab. Pinrang 2009 3

2010 4

Tahun 2011 5

219.000

297.000

242.000

135.000

176.000

14.000

14.000

5.000

22.000

5.000

4.000

36.000

36.000

75.000

44.000

20.000

37.000

7.000

17.000

5.000

Ayam Ras Pedaging

7.000

22.000

22.000

15.000

20.000

Itik

9.000

15.000

10.000

11.000

9.000

No.

Bidang / urusan

1 1.

2 Sapi

2.

Kerbau

3.

Kambing

4

Ayam Buras

6 7

2012 6

2013 7

Sumber data :BPS, Pertanian dan Peternakan

2.3.2.2. Kehutanan a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kondisi kerusakan hutan dan lahan di kabupaten Pinrang sedikit mengalami peningkatan kualitas melalui penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, dimana pada tahun 2012 program penangana lahan kritis seluas 13.851 dan 2013 dialokasikan seluas13.851Hadan pada. Kegiatan ini dilakukan dengan kerja sama lintas sector antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Berdasarkan Data Dinas Kutanahan Prov Sul Sel menunjukkan bahwa pada tahun 2008 rehabilitasi hutan sebesar 540 Ha dan pada tahun 2012 mencapai 4,058 Ha. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 105

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 2.151 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis No.

Bidang / urusan

1

2

1.

Luas Hutan dan Lahan Kritis yg direhabilitasi ( Ha )

2.

Luas Total hutan dan Lahan Kritis ( Ha )

3.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis ( % )

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

3,300

3,140

3,687

4,058

4.429

13.851

13.851

13.851

13.851

13.851

23,82

22,67

26,62

29,30

31,98


b. Kerusakan Kawasan Hutan Luas kerusakan hutan di kabupaten Pinrang kurun waktu 2008 – 2012 cenderung mengalami penurunan, berdasarkan data Dinas Kuhutan Prov. Sul Sel menunjukkan bahwa pada tahuin 2008 kerusakan hutan yang terjadi di kabupaten Pinrang seluas 26,577 Ha dan pada tahun 2012 sisa sekitar 15,750 Ha dari Total / Luas Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang sekitar 71,605 Ha Tabel 2.152 Kerusakan Kawasan Hutan No.

Bidang / urusan

1

2

1.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

26,037

22,737

19,437

15,750

12,837

71,605

71,605

71,605

71,605

71,605

36,36

31,75

27,14

22,00

17,93

Luas Kerusakan kawasan Hutan

2.

Luas Kawasan Hutan ( Ha)

3.

Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)


c. Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB Kontribusi sector kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Pinrang cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pad tahun 2009 kontribusinya sebesar 70,27 % atau sebesar 179,55 M dan pada tahun 2013 menjadi 54,28 % atau sebesar 268,61 M.


Bab II Hal. 106

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 2.153 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB No.

Bidang / urusan

1

2

1.

2.

3.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

179, 55

201,39

242,95

263,15

268,61

255,49

307,17

361,72

425,02

494,81

70,27

65,56

67,16

61,91

54,28

Jumlah kontribusi PDRB dari Sektor Kehutanan (milyar)

Jumlah PDRB ( milyar) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ( % )

Sumber data :BPS,

2.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral a. Pertambangan Tanpa Izin Sampai saat ini izin pertambagan di kabupaten Pinrang semakin diperketat yang bertujuan untuk menghindari tyerjadinya penambangan – penambangan liar, dan sampai saat Pemerintah Kabupaten Pinrang santiasa melakukan Pembinbaan penerttiban dan Pencegahan terjadinya penambangan liar . Tabel 2.154 Pertambangan Tanpa Izin Tahun No.

Bidang / urusan

1

2

1.

Luas Penambangan Liar yang ditertibkan ( Ha )

2.

Luas Areal; Penambagan liar ( Ha )

3.

Pertambangan Tanpa Ijin (%)

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

-

18.5

10.8

5.9

8.00

-

56.4

45.6

39.7

31.7

-

42.3

34.2

29.8

23.8

Sumber data :BPS,

b. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kontribusi sector Pertambangan terhadap Produik Domistik Regional Bruto ( PDRB ) di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan setiap tahunnya dari 0,88 % pada tahun 2009 menjadi 98 % pada tahun 2013. Walaupun sector pertambagan bukan menjadi sector unggulan namun kotribuisinya terhadap PDRB diharapkan bias lebih meningkat.


Bab II Hal. 107

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 2.155 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Tahun

No.

Bidang / urusan

1

2

1.

Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (% )

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

0.88

0.87

0.95

0.98

0.98

Sumber data :BPS,

2.3.2.4. Pariwisata e. Kunjungan Pariwisata Perkembangan Kepariwisataan di kabupaten Pinrang belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB karena karena objek kepariwisataan baru bisa dikunjungan oleh wisatawan domestik , sedangkan untuk kunjungan wisatawan asing masih sangat rendah Tabel 2.156 Kunjungan Pariwisata Tahun No.

Bidang / urusan

1 1.

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

-

20.630

19.273

19.272

-

2 Kunjungan Wisata (orang)

Sumber data :BPS,

b

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tabel 2.157 Kontribusi Sektor PariwisataTterhadap PDRB No.

Tahun

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

1 1.

Hotel

272,94

284,99

313,77

410,39

507,01

2.

Restoran

349,59

392,18

462,46

570,19

677,92

3.

Hiburan dan

272,75

312,78

356,02

457,22

537,04

Rekreasi Total ( Juta Rp ) Rata-rata %

56.850.000 58.650.000 58.650.000 74.340.000 85.000.000 298,42

329,96

377,42

457,22

537,04

Sumber data :BPS,


Bab II Hal. 108


2.3.2.5. Perikanan dan Kelautan a. Produksi Perikanan Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2009 – 2014 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009 produksi ikan mencapai 31,002.92 ton dan pada tahun 2014 mencapai 42,710.20 ton

yang meliputi

perikanan tangkap, prikanan darat, dan perikanan laut. Tabel 2.158 Produksi Perikanan No.

Lapangan Usaha

1

2

1.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

Jumlah Produksi perikanan tangkap

11,609.80 11,646.73 11,768.13 11.907.22 12,082.90

(ton) 2.

Jumlah produksi perikanan

19,393.12 24,126.40 29,010.11 28,849.30 30,627.30

budidaya ( ton ) Sumber data :BPS, Perikanan dan Kelautan

c. Komoditi Unggulan Komoditi unggulan Kabupaten Pinrang antara lain udang, ikan banden, rumput laut yang merupakan komoditi primadona dan punya prospek yang cukup cerah untuk dikembangkan dengan penerapan teknologi. Pada tahun 2009 produksi udang mencapai 2,561.12 Ton dan pada tahun 2013 sebanyak 3,796.60 ton, Ikan bandeng pada tahun 2009 produksinya sekitar 15,812.34 ton, dan pada tahun 2013 sekitar 17,453.70 ton dan untuk rumput laut produksinya pada btahun 2009 sekitar 440 ton, dan pada tahun 2013 mencapai3,659.90 ton. Tabel 2.159 Komoditi Unggulan No.

Tahun

Bidang / Urusan

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

1. 2.

Udang ( ton ) Ikan Bandeng ( Ton ) Rumput Laut ( ton )

3.

2,561.12

3,314.10

3,487.40

3,685.20

3,796.60

15,812.34

17,762.20

17,265.13

17,346

17,453.70

440

2,458.50

3,856.80

3,890.20

3,659.90

Sumber data :BPS, Perikanan dan Kelautan


Bab II Hal. 109


d. Konsumsi Ikan Konsumsi ikan di Kabupaten Pinrang cenderung meningkat setiap tahunnya. Konsumsi ikan pada tahun 2009 mencapai 39.70 Kg dan pada tahun 2013 mencapai

41.87

Kg.Peningkatan

Kg,

artinya

mengalami

peningkatan

sekitar

2.17

komsusi ini karena upaya pemerintah dalam mencanakan

program gemar makan ikan sebagai upaya meningkatkan komsumsi protein yang berasal dari ikan. Tabel 2.160 Konsumsi Ikan No.

Bidang / Urusan

2009 3 39.70

Tahun 2010 2011 4 5 40.90 41.00

1 1.

2 Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)

2.

Target Daerah

( Kg )

40.64

40.77

3.

Konsumsi ikan

(% )

97.69

100.32

2012 6 41.52

2013 7 41.87

40.90

41.13

41.26

100.24

100.95

101.48


e. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Cakupan bina kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan mengalami peningkatanYakni pada tahun 2009 sebanyak 12 kelompok dan pada tahun 2013 sebanyak 128 kelompok binaan, persentase kelompok yang dibina pada tahun 2009 sebesar 6,22 % dan pada tahun 2013 mencapai 46,55 dengan rata rata kenaikan sekitar 25,42 % Tabel 2.161 Cakupan Bina Kelompok Nelayan No.

Bidang / Urusan

1

2

1.

Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

12

31

61

94

128

2.

Jumlah kelompok di Daerah

193

214

250

265

275

3.

% Kelompok yang dibina

6.22

14.49

24.40

35.47

46.55


f.

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Jumlah produksi ikan untuk nelayan pembudidaya sekitar 72,91 ton dari total produksi sekitar 11.292,00 atau sekitar 0,65 % produksi kelompok nelayan pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2014 jumlah produksi ikan untuk kelompok nelayan (pembududaya sekitar 7.141,25 ton sedangkan total produksi ikan sekitar 11.808,06 ton pada tahun 2014 atau sekitar 60,48 %


Bab II Hal. 110


Tabel 2.162 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun

No.

Bidang / Urusan

1

2

1.

Jumlah Produksi ikan kelompok nelayan (Pembudidaya ) (Ton) Jumlah Produksi Ikan di daerah (Ton ) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)

2.

3.

2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

2,817.84

4,398.35

7,141.25

72.91

188.34

11,292.00 11,425.25 11,547.31 11,674.08 11,808.06

0.65

1.65

24.40

37.68

60.48


2.3.2.6. Perdagangan a. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tabel 2.163 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB No. 1 1.

Uraian

3.

2 Perdagangan, Hotel dan Restoran ( milyar ) Industri Pengolahan (milyar) Pertambangan

4

Konsumsi rumah tangga

2.

Tahun 2011 2012 2013 5 6 7 329.308 374.507 374.507 (12.14%) (12.75%) (12.75%) 143.286 155.480 155.480 (5.28% (5.29%) (5.29%) 25.703 28.894 28.894 (0.95%) (0.98%) (0.98%) -

2009 2010 3 4 269.286 291.401 (11.29%) (11.51%) 108.197 132.704 (4.54%) (5.24%) 21.057 22.136 (0.88%) (0.87%) -

Sumber data :BPS,

b. Ekport Bersih Perdagangan Sampai saat ini Kabupaten Pinrang belum memiliki komoditi berdasarkan ekspor bersih perdagangan. Tabel 2.164 Tabel Ekport Bersih Perdagangan No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Ekport ( Juta Rp )

0

0

0

0

0

2.

Import ( juta Rp )

0

0

0

0

0

3.

SURPLUS ( JUTA Rp )

0

0

0

0

0


Bab II Hal. 111


2.4.

Aspek daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dangan potensi, kekhasan dan unggulan daerah.Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah Meskipun secara data kependudukan kabupaten Pinrang, Mata pencaharian Masyarakat Kabupaten Pinrang di Sektor pertanian masih menjadi lapangan kerja terbesar (56,50%) tahun 2009, dibandingkan sektor Industri (3,95 %) dan Perdagangan (12,67 %). Namun Potensi sektor Pertanian masih menjadi yang paling besar di banding dengan sektor-sektor lain sebagai sektor penyedia lapangan kerja Kabupaten Pinrang kesempatan kerja berasal dari sektor pertanian, diikuti perdagangan, industri, dan jasa-jasa. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia.Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi perekonomian Kab.Pinrang kurung waktu 2009 – 2013 tumbuh cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 7,55 % pertahun dengan capaian pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,65 %, pada tahun 2010 mencapai 6,23 % , tahun 2011 mencapai 7,12 %, tahun 2012 mencapai 8,12 % , dan pada tahun 2013 akan dicapai 8,72 %. Untuk PDRB Kabupaten Pinrang berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2009 mencapai Rp. 12.798.916 dan pada tahun 2013 dengan capaian Rp. 21.500.000.


Bab II Hal. 112


2.4.1.1. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita Sebagian besar pendapatan masyarakat di Kabuapten Pinrang dipergunakan untuk keperluan komsumsi makanan, dimana rata-rata pengeluaran perkapita untuk sebulan untuk komsumsi makanan, sedangkan yang mengarah ke komsumsi non makanan masih dibawah komsumsi makanan namun telah mengalami pergeseran sedikit demi sedikit yang menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.165 Persentase Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga Per Kapita No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Total pengeluaran RT pangan

41.443

44.063

40.465

42.178

43.837

2.

Jumlah RT

77.988

79.580

81.914

86.840

91.766

Persentase

53,14

55,37

49,40

48,57

47,77

Sumber data :BPS,

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita menunjukkan persentase peningkatan meskipun pada angka yang relative rendah. Pada tahun 2009 menunjukkan angka 46,86 % dan pada tahun 2013 di angka 52,26 %. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.166 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita No.

Uraian

1

2

1.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

35.516

41.448

44.662

47.957

Total pengeluaran RT Non 36.545 pangan

2.

Jumlah RT Persentase (%)

77.988

79.580

81.914

86.840

91.766

46,86

44,63

50,60

51,43

52,26

Sumber data :BPS,


Bab II Hal. 113


c. Produktivitas Total Daerah Untuk mengukur kemampuan ekonomi dapat dilihat dari produktivitas total daerah

masing-masing

sector

lapangan

usaha

PDRB.

Ini

dapat

menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas dalam meningkatkan atau mendorong perekonomian di Kabupaten Pinrang. Tabel 2.167 Produktivitas Per Sektor N o.

Uraian

1

2

1.

2009 Rp Milyar

%

2010 Rp Milyar

%

2011 Rp Milyar

2012 %

Rp Milyar

%

2013 Rp Milyar

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.539.541,90

56.50

2,927,094.46

55.32

3,421,853,09

55.04

3,917,694.60

54.13

4.376.000,73

37,586.13

0.84

41,602.24

0.79

51,593.44

0.83

63,689.98

0.88

1.587.200,00

177,386.13

3.95

228,382.71

4.32

263,343.81

4.24

300,424.50

4.15

339.290,00

28,298.56

0.63

37,731.46

0.71

41,280.05

0.66

46,717.01

0.64

56,480,00

179,096.09

3.99

196,112.18

3.71

241,604.07

3.89

287,240.70

3.97

0.730,00

569,107.20

12.67

639,929.97

12.10

947,253.84

12.36

947,253.84

13.09

336.370,00

172,402.89

3.84

224,335.13

4.24

330,726.97

4.57

330,726.97

4.57

386.760,00

178,039.03

3.96

242,468.27

3.89

291,527.90

3.90

291,527.90

4.29

353.560,00

612,252.97

13.63

789,860.87

14.93

905,235.95

14.56

1,052.253.23

14.54

1.208.920.00

PDRB (atas dasar harga berlaku) Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air bersih Konstruksi Perdaganagan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

2

Jumlah

7.344

Angkatan Kerja

15.716

13.884

13.238

52,07

Sumber data :BPS,

d.

Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) dapat diukur dari besarnya indeks yang diterima petani dengan jumlah indeks yang diterima petani.Pada indicator NTP di Kabupaten

Pinrang

dengan

melihat

tabel

dibawah

ini

menunjukkan

peningkatan yang disebabkan oleh tingginya produksi komoditas pertanian khususnya padi sawah, sementara, harga sarana pertanian terutama pupuk dan harga barang jasa yang relatif stabil. Ini menjadikan kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi jika dibandingkan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh petani, sehingga petani mengalami keuntungan

dari

usaha tani tersebut dan tercapainya perbaikan daya beli.


Bab II Hal. 114

% 1 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 2.168 Nilai Tukar Petani No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Indeks yang diterima petani (It)

-

-

-

-

-

2.

Indeks yang dibayar petani (Ib)

-

-

-

-

-

Nilai tukar petani

-

-

-

-

-

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur 2.4.2.1. Perhubungan

a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tabel 2.169 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Panjang jalan

724,60

724,60

863,9

863,9

863,9

2.

Jumlah kendaraan (mobil)

199.129

120.213

121.715

122.978

124.167

Rasio

0,004

0,006

0,007

0,007

0,0069


2.4.2.2. Penataan Ruang a. Ketaatan Terhadap RTRW Persentase realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW dapat dilihat dari tabel berikut ini : Tabel 2.170. Ketaatan Terhadap RTRW No.

Uraian

1

2

1.

Realisasi RTRW

2.

Rencana peruntukan

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

588,53

686,62

784,70

882,80

980,89

1.961,77 1.961,77 1.961,77 1.961,77 1.961,77

RTRW Rasio (1/2)

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

Sumber data : RTRW Kab. Pinrang


Bab II Hal. 115


b. Wilayah Produktif Persentase luas wilayah produktif terhadap luas seluruh wilayah budidaya sebesar padat tahun2009 0,83 % dan pada tahun 2013 menjadi 0,84. Tabel 2.171 Wilayah Produktif No. 1 1. 2.

Uraian

2009 3 930,96

2 Luas wilayah produktif (Km2) Luas seluruh wilayah budidaya (Km2) Rasio (%)

1.123,47

Tahun 2011 5 931,63

2010 4 931,44

2012 6 932,63

2013 7 939,18

1.123,47 1.123,47 1.123,47 1.123,47

0,83

0,83

0,83

0,83

0,84

Sumber data : RTRW kab. Pinrang

c. Luas Wilayah Industri Luas wilayah industri di Kabupaten Pinrang merupakan realisasi luas wilayah industry terhadap luas rencana budidaya sesuai dengan RTRW. Persentase luas wilayah industri di Kabupaten Pinrang dapat diurai menurut tabel berikut ; Tabel 2.172 Persentase Wilyah Industri No. 1 1. 2.

Uraian 2 Luas wilayah industri (Km2) Luas seluruh wilayah budidaya (Km2) Rasio (1/2)

2009 3

2010 4

Tahun 2011 5

2012 6

2013 7

9,545

9,61

9,62

9,63

9,64

1.123,47

1.123,47

1.123,47

1.123,47

1.123,47

0,0085

0,0086

0,0086

0,0086

0,0086


d. Luas Wilayah Banjir Persentase luas wilayah banjir Tabel 2.173 Persentase Luas Wilayah Banjir No.

Uraian

1 1.

2 Luas wilayah kebanjiran

2.

Luas seluruh wilayah budidaya Rasio (1/2)

2009 3 8.450

2010 4 8.500

Tahun 2011 5 8.412

2012 6 8.367

2013 7 8.287

112.347

112.347

112.347

112.347

112.347

0.075

0,076

0.075

0.074

0.074

Sumber data : Data Diolah RTRW Kab. Pinrang


Bab II Hal. 116


e.

Luas Wilayah Perkotaan Persentase luas wiyah perkotaan dari seluruh wilayah budidaya Tabel 2.174 Persentase Luas Wilayah Perkotaan No.

Uraian

1

2

1.

Luas wilayah perkotaan

2.

Luas seluruh wilayah

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.082

1.093

1.099

1.110

1.121

112.347

112.347 112.347 112.347 112.347

0,01

0,01

budidaya Rasio (1/2)

0,01

0,01

0,01

Sumber data : Data Diolah RTRW Kab. Pinrang

2.4.2.3. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Tabel Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari jenisnya dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang masing-masing terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah.Berikut adalah tabel Jenis dan jumlah bank di Kabupaten Pinrang ; Tabel 2.175 Jenis dan Jumlah Bank No.

Uraian

1

2

1.

2.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

Konvensional

7

7

8

8

8

Syariah

0

0

0

0

2

Konvensional

0

0

0

0

0

Syariah

0

0

0

0

0

Bank Umum

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sumber data : BPS


Bab II Hal. 117


b. Tabel Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan / Hotel Jumlah hotel, kamar dan tempat tidur di Kabupaten Pinrang seacra detail dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.176 Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur No.

Uraian

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Jumlah Hotel (unit)

10

10

10

9

10

2.

Jumlah Kamar (unit)

156

171

175

169

204

3.

Jumlah Tempat Tidur (buah)

286

277

290

246

306

Sumber data : BPS

2.4.2.4. Lingkungan Hidup a. Persentase Rumah Tangga ( RT ) yang Menggunakan Air Bersih Air bersih sangat krusial dan esensial dalam peningkatan derajat kesehatan penduduk agar dapat hidup lebih sehat dan terkait pula dengan pola hidup yang bersih, baik itu lingkungan maupun sumber air. Tabel 2.177 Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih No.

Sumber Air Bersih

1

2

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

1.

Leding (perpipaan)

3.484

3.639

4.177

4.678

4.915

2.

Sumur terlindungi

30.239

3.259

32.306

32.955

33.829

3.

Sumur tidak terlindungi

4.511

4.073

3.719

3.692

3.548

4.

Mata air terlindungi

3.799

3.816

3.795

3.723

3.723

5.

Mata air tidak terlindungi

1.390

1.360

1.168

1.141

1.089

6.

Sungai/danau/waduk

1.694

1.634

1.520

1.520

1.401

7.

Pompa air

28.190

28.220

28.870

28.712

28.791

8.

Air hujan

217

212

206

200

190

9.

Air kemasan

7.230

7.170

6.890

6.880

6.811

10.

Lainnya

140

129

110

109

87

11.

Total jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih Jumlah rumah tangga

65.929

67.146

69.354

70.274

71.448

80.894

81.914

82.761

83.610

84.384

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

81,5

81,97

83,8

84,05

84,67

12. 13.


Bab II Hal. 118


2.4.2.5. Komunikasi dan Informatika a. Rasio Ketersediaan daya Listrik Tabel 2.178 Rasio Ketersediaan Daya Listrik No.

Uraian

1

2

1.

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

Kebutuhan -

Rumah tangga

-

Komersial

-

Publik

-

Industri

2.

Susut dan Losses (T&D)

3.

Susut pemakaian sendiri

4.

Total susut dan losses

5.

Factor beban

6.

Produksi

7.

Beban puncak

8.

Kapasitas terpasang (existing)

9.

Kapasitas dibutuhkan

10.

Total kapasitas system

11.

Daya tambahan

b. Persentase Rumah Tangga ( RT ) yang Menggunakan Listrik Penggunaan listrik rumah tangga di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya terpenuhi sesuai jumlah rumah tangga yang ada. Tabel 2.179 Rasio Rumah Tangga Pengguna Listrik No.

Uraian

Satuan

1

2

1.

Jumlah rumah tangga pengguna listrik

2.

Jumlah seluruh rumah tangga

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

7

8

Jumlah

67.953

69.873

71.934

74.942

77.950

80.894

81.914

82.761

83.610

84.384

84

85

87

90

92

Jumlah

% Rumah tangga pengguna listrik

%

Sumber data : BPS


Bab II Hal. 119


2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 2.4.3.1. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Tabel Angka Kriminalitas Upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan

pemerintahan

terutama

menjaga

iklim

investasi

di

daerah.Terselenggaranya pemerintahan yang baik jika pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulkangi kriminalitas sejingga secara kuantitas dan kualitas tindak criminal dapat diminimalisir. Tabel 2.180 Angka kriminalitas Tahun 2011-2013 No.

Tahun

Jenis Kriminal Lapor 7 29

2011 Selesai 8 29

Lapor 9 47

2012 Selesai 10 47

2013 Lapor Selesai 11 12 56 56

1 1.

2 Jumah kasus narkoba

2.

Jumlah kasus pembunuhan

0

0

5

5

2

2

3.

Jumlah kasus seksual

1

3

4

7

8

7

4.

Jumlah kasus penganiyaan

41

44

179

148

155

140

5.

Jumlah kasus pencurian

26

7

82

29

79

31

6.

Jumlah kasus penipuan

2

2

12

21

10

9

7.

Jumlah kasus pemalsuan uang

0

0

2

2

1

2

8.

Total jumlah tindak criminal selama

99

85

331

259

311

247

1 (satu) tahun 9.

Jumlah penduduk

10.

Angka kriminalitas (8)/(9)

354.652

360.019

363.691

0,03

0,09

0,08

Sumber data : Polres Pinrang

b. Jumlah Demonstrasi jumlah demonstrasi di Kabupaten Pinrang cenderung didominasi oleh bidang politik. Hal ini disebabkan oleh dinamika perpolitikan sebagai imbas kondisi nasional. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.181 Jumlah Demonstrasi No.

Jenis kriminal

1 1.

2 Bidang politik


2009 3 1

2010 4 4

Tahun 2011 5 22

2012 6 18

2013 7 14

Bab II Hal. 120

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 2. 3.

Bidang ekonomi Kasus pemogokan tenaga kerja Jumlah demonstran/ unjuk rasa

4.

RPJPN 2005 -2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

22

18

14

RPJMN 2009 - 2014

RPJMD SUL - SEL 2013-2018

RPJMD KAB. PINRANG 2014-2019

Sumber data : Kesbang Pol dan Linmas

2.4.4. Fokus Sumber daya Manusia 2.4.4.1. Ketenaga Kerjaan a. Tabel Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indicator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu Negara maju atau Negara yang berkembang.Semakin tinggi persentase defendency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.Jika makin rendah menunjukkan rendahnya beban yang ditanggungpenduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.Ada 2 kelompok

usia ketergantungan di

Kabupaten Pinrang yaitu kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan kelompok usia tidak produktif (usia<15 dan 64> tahun) yang dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 2.182 Rasio Ketergantungan No.

Penduduk

1 1.

2 Jumlah penduduk usia < 15 tahun Jumlah penduduk usia >64 tahun Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) dan (2) Jumlah penduduk usia 15-64 tahun Rasio ketergantungan (3)/(4)

2. 3. 4. 5.

2.5.

2009 3

2010 4

Tahun 2011 5

2012 6

2013 7

128.143

132.052 114.811 121.292 111.302

9.596

10.280

137.739

142.332 136.656 140.542 134.312

204.379

211.035 217.996 219.477 226.981

67

21.845

67

63

19.250

23.010

64

59

Keterkaitan Dokumen Perencanaan

2.5.1. Keterkaitan dengan RPJPN, RPJMN , RPJMD Prov, RPJMD Kab. Keterkaitan tersebut dapat dilihatasebagai berikut : RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 121

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 VISI

VISI

VISI

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN

1. Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradap berdasarkan falsafah pancasila 2. Mewujudkan bangsa yang berbudaya saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum 4. Mewujudkan Indonesia Aman, damai dan bersatu 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Misi 1. 1. Mendorong semakin Melanjutkan berkembangnya Pembangunan menuju masyarakat yang Indonesia yang religious dan sejahtera kerukunan intra dan antar ummat Misi 2. beragama Memperkuat Pilar Pilar 2. Meningkatkan kualitas Demokrasi kemakmuran ekonomi, Misi 3. kesejahteraan social Memperkuat Dimensi dan kelestarian keadilan di semua lingkungan bidang 3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah 4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global 5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum 6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa. 7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik.

PRIORITAS    

Peningkatan Kemampuan SDM dan Teknologi Kondisi aman dan damai yang makin mantap Kesejahteraan rakyat terus membaik Pelaksanaan

PRIORITAS/ AGENDA Agenda I Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Rakyat Agenda II Perbaikan tata kelola Pemerintahan


SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA BTAHUN 2018

TUJUAN

VISI TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA SECARA DINAMIS MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN, AKSELERASI PRODUKTIVITAS KAWASAN, DAN REVITALISASI PERAN POROS UTAMA PEMENUHAN PANGAN NASIONAL 1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilainilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh 2. Memperkokoh toleransi, soliditas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilainilai demokrasi 3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia 4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial 5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi 6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan 7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatkan kehidupan religious kualitas ibadah dan masyarakat dan pengamalan agama kerukunan intra dan dalam berbagai antar ummat aspek kehidupan beragama masyarakat 2. Meningkatkan kualitas 2. Meningkatkan kemakmuran ketahanan budaya ekonomi, dalam menghadapi meningkatkan kualitas dinamika perubahan Bab II Hal. 122


 



Pembangunan yang berkelanjutan Daya saing semakin kuat dan kompetitif Ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan energy Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh

Agenda III Penegakan Demokrasi

Pilar

Agenda IV Penegakan hukum dan Pemberantasan korupsi

3.

4.

5.

6.

7.

kesejahteraan social, meningkatkan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan akses dan layanan kesehatan , meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur Meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kerja sama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum, meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, memelihara harmoni social dan kesatuan bangsa. Mewujudkan Pemerintahan yang baik.

3. Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis kearifan local 4. Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat 5. Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta kesatuan bangsa 6. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik 7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan 8. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 9. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan 10. Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia 11. Meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan 12. Mengembangkan daya tarik investasi 13. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 14. Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan 15. Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social 16. Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan public 17. Mewujudkan percepatan reformasi birokras 18. Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat tumbuh 19. Mengembangkan sistem agribisnis dan


Bab II Hal. 123

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 agroindustri 20. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur wilayah 21. Memelihara daya dukung lingkungan hidup

INDIKATOR MAKRO SOSIAL EKONOMI KABUPATEN PINRANG TAHUN 2014-2019 RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab II Hal. 124


TARGET RPJMD PROV.SULSEL 2013 - 2018

URAIAN N0

TARGET MAKRO RPJMD KAB.PINRANG TAHUN 2014-2019

1

2

3

2014 (Tahun transisi) 4

1

Angka Melek Huruf (%)

95,00

91,99

2

Ketimpangan 0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

5,0 - 6,5

13,32

13,00

12,25

12.00

11,OO

10,00

30,20

22,866

8.0-8.4

7.00

7,3

7,6

7,9

8,2

8,5

73,10

72,81

8,12

7,22

662 ,78

645,86

76,50 – 77,50

74,87

Pendapatan

(Gini

2015

2016

2017

2018

2019

KET

5

6

7

8

9

10

Ratio) 3

Tingkat Pengangguran terbuka ( % )

4

Penduduk Miskin (% )

5

PDRB Perkapita (Juta )

6

Pertumbuhan Ekonomi (%)

7

Angka Harapan Hidup (Thn)

8

Rata

rata

sekolah ( Thn) 9 10

Daya Beli ( Rp ) IPM

Lama

5,30


Bab II Hal. 125


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function). Analisis pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pinrang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah

dalam

mendanai

penyelenggaraan

pembangunan

daerah.

Analisis

pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan Kabupaten Pinrang terlebih dahulu harus disajikan jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Selanjutnya,

analisis

dilakukan

terhadap

penerimaan

daerah

yaitu

pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah akan dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Selanjutnya, dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain: (1) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu; (2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain); (3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; (4) Kebijakan dibidang keuangan negara. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.


Bab III Hal. 126


Gambar 3.1 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah Kebijakan di bidang Keuangan Negara

Angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah

Asumsi indikator makro ekonomi

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan daerah

Kebijakan intensifikasi

dan ekstensifikasi

Sebagaimana gambar diatas, pendapatan daerah pada dasarnya ditunjang oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu Indikator Makro Ekonomi, Kebijakan Keuangan Negara dan Kebijakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Hasil dari faktor pembangun ini adalah didapat Pertumbuhan Pendapatan Daerah. Untuk lebih mendapat gambaran, akan disajikan perkembangan kinerja keuangan dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu. 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah Untuk dapat melihat

kinerja Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten

Pinrang dapat dilihat perkembangan realisasi dan pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2009 hingga tahun 2013 sebagai berikut : a.

Pendapatan Daerah. Gambaran tentang pendapatan daerah yang disajikan mengimformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2009 -2013 sebagaiamana tertuang pada table 3.1 di bawah ini :


Bab III Hal. 127


Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten PinrangTahun 2009 s/d Tahun 2013

No.

Uraian

1

2

1

PENDAPATAN

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

1.1.1.

Pajak daerah

1.1.2.

Retribusi daerah

1.1.3.

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

1.1.4.

Lain-lain PAD yang sah

1.2.

Dana Perimbangan

1.2.1.

Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

1.2.2.

2009

2010

2011

2012

2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Rata-rata Pertumbuhan (%)

7

8

3

4

5

6

486,076,784,922.22

595,225,594,396.29

715,931,630,526.94

739,081,285,021.44

856,676,702,062.59

15.47

26,722,938,346.22

21,008,952,488.40

26,639,115,860.44

29,604,658,585.49

52,047,346,773.39

23.09

4,584,425,584.00

3,997,867,294.00

5,178,637,722.00

6,940,219,468.00

9,469,550,419.00

21.80

10,408,370,428.24

8,882,584,733.56

12,556,485,548.00

10,881,454,895.00

6,229,570,110.00

(7.35)

5,520,143,282.94

4,957,508,352.96

6,228,142,983.00

6,174,983,972.73

6,237,066,336.00

3.90

6,209,999,051.04

3,170,992,107.88

2,675,849,607.44

5,608,000,249.76

30,111,159,908.39

120.49

421,922,037,092.00

446,104,372,309.00

503,084,710,483.00

578,559,528,699.00

666,820,196,615.00

12.19

26,050,522,092.00

32,347,073,309.00

31,659,045,483.00

31,482,989,699.00

29,421,645,615.00

3.73

Dana alokasi umum

346,659,515,000.00

365,266,099,000.00

419,945,865,000.00

502,508,309,000.00

574,244,531,000.00

13.57

1.2.3.

Dana alokasi khusus

49,212,000,000.00

48,491,200,000.00

51,479,800,000.00

44,568,230,000.00

63,154,020,000.00

8.24

1.3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

37,431,809,484.00

128,112,269,598.89

186,207,804,183.50

130,917,097,736.95

137,809,158,674.20

65.79

1.3.1

Hibah

0.00

1,150,000,000.00

0.00

0.00

1,422,797,500.00

5.93

1.3.2

Dana darurat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.3

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)

14,031,572,484.00

18,917,779,450.89

20,945,530,133.50

24,816,975,226.95

28,355,200,574.20

19.57

1.3.4

Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)

12,937,857,000.00

93,625,401,948.00

146,431,683,520.00

85,508,242,000.00

89,517,237,000.00

160.78

1.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

10,462,380,000.00

14,419,088,200.00

18,830,590,530.00

20,591,880,510.00

18,513,923,600.00

16.92

Sumber : Sumber DPPKAD Kabupaten Pinrang 2014


Bab III Hal. 128


Memperhatikan table 3.1 diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cendrung meningkat dari tahun 2009 sebesar Rp. 486,07 milyar hingga mencapai Rp. 856,67 milyar pada tahun 2013 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 15,47 %. Dari 4 (empat) Komponen pembentuk PAD dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,09 %, Peningkatan terbesar disumbang oleh komponen Lain-lain PAD yang sah dengan rata tingkat pertumbuhan sebesar 120,49 % dan yang terendah adalah komponen retribusi Daerah dengan tingkat pertumbuhan mines yaitu sebesar (7,35 %) Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah belum diketahuinya secara pasti besar potensi PAD, sehingga target yang ditetapkan tidak didasarkan atas

asesmen potensi yang dimilki dan setelah

berlakunya UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga ada beberapa regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak berlaku lagi, sehingga

perlu dilakukan penyesuaian perangkat regulasi,

kelembagaan pendapatan daerah serta personil agar tidak berimplikasi pada penurunan penerimaan pemdapatan Daerah. Adapun penerimaan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan relative tanpa masalah yang berarti kecuali DAK yang memerlukan dana pendamping daerah minimal 10 % dari jumlah DAK, sehingga mengurangi porsi penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah, dan mengenai Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sangat fluktuatif karena penerimaan ini bukan bersumber dari potensi yang dimilki oleh daerah, melainkan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah. b. Belanja Daerah Gambaran tentang realisasi Belanja daerah yang disajikan menginformasikan rata-rata perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun 20092013 sebagaimana tertuang dalam table 3.2 di bawah ini :


Bab III Hal. 129


Tabel.3.2. Rata-rata Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 s/d Tahun 2013

No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Rata-rata Pertumb uhan(%)

1 BELANJA 1.1.

Belanja Tidak Lngsung

274.420.814.085

337.109.337.591

376.746.077.890

427.973.740.090

497.638.775.297

16,12

253.019.749.549

308.740.027.053

351.669.826.550

401.820.670.511

447.095.358.134

15,36

856.235.028

2.517.129.831

562.402.995

72.066.016

52.683.831

17,91

0

0

0

0

0

0

1.1.4. Belanja Hibah

2.889.332.000

3.472.250.000

2.754.960.800

4.771.877.000

29.504.025.218

147,75

1.1.5. Belanja Bantuan Sosial

2.524.344.000

2.994.505.700

4.004.626.900

449.900.000

354.500.000

14,4

1.1.1. Belanja Pegawai 1.1.2. Belanja Bunga 1.1.3. Belanja Subsidi

1.1.6.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan desa

0

0

0

455.000.000

0

0

1.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa

13.732.153.508

17.540.876.307

15.278.209.445

19.105.797.563

18.552.741.114

9,25

1.399.000.000

1.844.548.700

2.476.051.200

1.298.429.000

2.079.467.000

19,67

260.783.244.254

234.482.195.528

316.850.245.351

284.383.052.717

316.422.461.245

6,52

1.2.1 Belanja Pegaweai

27.826.660.162

16.786.650.297

17.979.890.269

21.799.677.914

23.627.062.910

-0,73

1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

82.541.634.386

90.512.855.964

121.654.414.020

120.873.729.036

154.873.551.730

17,89

150.414.949.706

127.182.689.267

177.215.941.062

141.709.645.767

137.921.846.605

0,3

535.204.058.339

571.591.533.119

693.596.323.241

712.356.792.807

814.061.236.542

16,12

1.1.8. Belanja Tidak Terduga 1.2.

Belanja Langsung

1.2.3 Belanja Modal TOTAL BELANJA

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pinrang 2014


Bab III Hal. 130


Memperhatikan table 3.2 diperoleh gambaran bahwa realisasi belanja tidak langsung mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2009 sebesar Rp. 274,42 milyar hingga mencapai Rp.497,63 milyar

pada tahun 2013 dengan rata-rata

peningkatan sebesar 16,12 %, sedangkan belanja langsung juga mengalami kenaikan dari Rp.260,78 milyar pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 316,42 milyar pada tahun 2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,52 %. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja tidak terlepas dari : karena proses perencanaan dan penganggaran APBD yang belum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, meskipun penetapan APBD masih dapat ditetapkan tepat waktu. Disamping permasalahan tersebut masih ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah Realisasi belanja yang belum sesuai dengan target anggaran kas, dan Realisasi DAK yang masih terkadang terkendala dalam pelaksanaannya serta Proses pengadaan Barang dan Jasa yang masih perlu pembenahan pada SKPD, demikian pula halnya proporsi realisasibelanja terhadap anggaran sebagaimana yang disajikan dalam table 3.3. di bawah ini : Tabel 3.3. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Pinrang Tahun 2009 s/d Tahun 2013

No

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

A

Belanja Tidak Langsung

51,27

58,98

54,32

60,08

61,13

1

Belanja Pegawai

47,28

54,01

50,7

56,41

54,92

2

Belanja Bunga

0,16

0,44

0,08

0,01

0,01

3

Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

4

Belanja Hibah

0,54

0,61

0,4

0,67

3,62

5

Belanja Bantuan Sosial

0,47

0,52

0,58

0,06

0,04

6

Belanja Bagi Hasil

0

0

0

0,06

0

7

Belanja Bantuan Keuangan

2,57

3,07

2,2

2,68

2,28

8

Belanja Tidak Terduga

0,26

0,32

0,36

0,18

0,26

B

Belanja Langsung

48,73

41,02

45,68

39,92

38,87

1

Belanja Pegawai

5,2

2,94

2,59

3,06

2,9

2

Belanja Barang dan Jasa

15,42

15,84

17,54

16,97

19,02

3

Belanja Modal

28,1

22,25

25,55

19,89

16,94

Sumber : DPPKAD Kabupaten Pinrang 2014


Bab III Hal. 131


Memperhatikan table 3.3. diperoleh gambaran bahwa

realisasi belanja tidak

langsung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun demikian pula proporsi terhadap

anggaran terus meningkat dari 51,27 % pada tahun 2009 meningkat

menjadi 61,13 % pada tahun 2013, sedangkan belanja langsung juga mengalami peningkatan namun proporsinya terhadap anggaran menurun dari 48,73 % pada tahun 2009 turun menjadi 38,87 % pada tahun 2013

3.1.2. Neraca Daerah Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, selanjutnya mengenai gambaran neraca daerah Kabupaten Pinrang dalam kurung

waktu

tahun

2009-2013


disajikan

pada

table

3.4.

berikut

ini:

Bab III Hal. 132


Tabel 3.4 NERACA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2009 S/D 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Uraian

2009

2010

ASET ASET LANCAR Kas 7.025.886.933 Kas di Kas Daerah 6.629.547.906 Kas di Bendahara Pengeluaran 80.770.670 Kas di Bendahara Penerimaan 315.568.357 Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek Piutang 862.819.647 Piutang Pajak 480.004.271 Piutang Retribusi 65.190.302 Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 116.538.800 Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya (BUMD) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Pembendaharaan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya 201.086.274 Penyisihan Utang Tak Tertagih Persediaan 4.170.223.474 Persediaan 4.170.223.474 Jumlah Aset Lancar 12.058.930.054 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen 4.856.230.260 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 300.000.000 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi Dalam surat Utang Negara Investasi Dalam Proyek Pembangunan Investasi Non Permanen Lainnya 4.556.230.260 Investasi Dana Bergulir Dana Bergulir Tidak Dapat/Diragukan Tertagih Investasi Permanen 22.667.219.056 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 22.667.219.056 Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Jangka Panjang 27.523.449.316


2011 -

2012 -

2013 -

-

16.469.410.624 15.445.834.475 43.431.502 980.144.647 1.773.096.641 1.140.042.267 421.538.800 211.515.574 4.556.458.681 4.556.458.681 22.798.965.946

13.127.554.526 13.047.728.638 23.609.000 56.216.888 3.481.666.695 1.658.401.866 426.538.800 79.001.756 1.317.724.273 4.659.675.065 4.659.675.065 21.268.896.286

30.148.589.768 30.038.426.729 29.158.727 81.004.312 2.428.248.889 1.750.840.206 38.216.314 1.614.957.716 (975.765.347) 4.270.843.258 4.270.843.258 36.847.681.915

66.240.638.797 65.448.711.423 624.703.583 4.063.000 163.160.791 4.131.709.332 850.194.026 198.406.936 4.077.675.032 (994.566.662) 6.876.780.829 6.876.780.829 77.249.128.958

4.458.750.367 4.458.750.367 23.167.219.056 23.167.219.056 27.625.969.423

3.536.183.110 3.536.183.110 19.500.000.001 19.500.000.001 23.036.183.111

576.650.178 3.536.183.110 (2.959.532.932) 19.500.000.002 19.500.000.002 20.076.650.180

363.332.403 3.536.183.110 (3.172.850.707) 19.500.000.002 19.500.000.002 19.863.332.405

Bab III Hal. 133


38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 No 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan Mesin Alat-alat Berat Alat-alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian dan Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi Alat Ukur Alat-alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Uraian Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Monumen Jalan,Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Banguna air (Irigasi) Instalasi Jaringan Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Barang bercorak kesenian/kebudayaan Hewan/ Ternak dan Tumbuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan


165.696.369.455 165.696.369.455 134.185.951.326 18.415.700.000 32.184.825.200 827.685.000 1.317.793.500 61.274.025.925 1.490.334.000 115.677.500 9.135.359.801 9.363.050.400 61.500.000

166.565.859.955 166.565.859.955 149.961.638.754 19.809.400.000 37.774.776.950 1.118.325.000 1.822.538.500 66.588.366.605 1.732.984.000 164.727.500 9.581.356.001 11.300.264.198 68.900.000

2.009 515.426.436.773 515.426.436.773 2.909.700.000 1.142.666.559.724 784.601.500.485 356.611.036.334 1.196.299.900 257.723.000 2.232.115.450 994.600.450 1.055.245.000 182.270.000 (341.130.517.009) (341.130.517.009) 1.619.076.915.719 -

2.010 546.408.977.879 543.449.477.879 2.959.500.000 1.229.717.511.923 852.550.079.134 375.161.184.889 1.748.524.900 257.723.000 2.486.538.175 1.142.023.175 1.062.245.000 282.270.000 (341.130.517.009) (341.130.517.009) 1.754.010.009.677 -

Bab III Hal. 134

170.269.770.741 170.269.770.741 180.898.446.741 23.076.367.323 40.565.910.300 863.683.000 1.414.467.000 75.169.094.470 2.873.591.150 256.867.500 14.489.699.594 22.009.716.404 179.050.000

172.829.582.911 172.829.582.911 209.370.513.710 27.116.998.669 42.838.029.950 798.406.000 1.499.517.000 92.437.487.138 4.472.416.647 391.867.500 14.602.189.594 25.042.551.212 171.050.000

2.011

2.012

564.160.836.888 561.233.331.888 2.927.525.000 1.250.895.135.809 901.211.917.449 340.485.046.888 1.277.626.000 7.920.545.472 22.930.211.900 21.746.956.150 1.078.853.250 104.402.500 121.195.774.186 121.195.774.186 2.310.350.176.265 -

626.645.275.796 624.526.455.359 2.118.820.437 1.343.262.438.556 972.191.918.927 360.627.307.707 1.769.515.200 8.673.696.722 25.248.831.845 23.556.802.340 1.389.923.005 302.106.500 97.377.947.666 97.377.947.666 2.474.734.590.484 -

173.142.422.211 173.142.422.211 137.093.986.482 12.083.136.752 35.552.311.500 361.619.500 556.824.000 52.915.879.914 4.605.726.909 438.782.000 9.488.802.297 21.085.403.610 5.500.000 2.013 647.735.528.779 645.283.488.342 2.452.040.437 1.317.748.806.274 946.780.281.564 360.089.029.471 601.774.000 10.277.721.240 6.997.031.010 6.218.108.467 487.670.100 291.252.444 58.469.216.810 58.469.216.810 (508.566.218.138) (508.566.218.138) 1.832.620.773.429 -


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Ta gi ha n Penjua l a n Angs ura n Tuntutan Perbendaharaan Tuntuta n Perbenda ha ra a n Tuntutan Gaji Rugi Tuntuta n Ga ji Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemi tra a n denga n Pi ha k Keti ga Aset tak Berwujud As et ta k Berwujud Aset Lain-lain As et La i n-l a i n

86

Jumlah Aset Lainnya

87

JUMLAH ASET

88 89 90

-

-

2.597.568.000,00 2.597.568.000,00 14.880.700.716,59 14.880.700.716,59

REKENING KORAN - SKPD Rekeni ng Kora n - SKPD Rekeni ng Kora n - SKPD

3.951.143.500,00 3.951.143.500,00 10.025.190.037,09 10.025.190.037,09

17.478.268.716,59

13.976.333.537,09

1.676.137.563.804,99

1.818.411.278.582,63 -

Jumlah Rekening Koran - SKPD

-

-

92

JUMLAH ASET

-

-

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Kepada Pihak Ketiga Uta ng Kepa da Pi ha k Keti ga Utang Bunga Uta ng Bunga Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Uta ng Perhi tunga n Pi ha k Keti ga (PFK) Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Ba gi a n La nca r Uta ng Da l a m Negeri - Pemeri nta h Pus a t Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Ba gi a n La nca r Uta ng Da l a m Negeri - Pemeri nta h Da era h La i nnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Ba gi a n La nca r Uta ng Da l a m Negeri - Lemba ga Keua nga n Ba nk Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Ba gi a n La nca r Uta ng Da l a m Negeri - Lemba ga Keua nga n Buka n Ba nk Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi Ba gi a n La nca r Uta ng Da l a m Negeri - Obl i ga s i Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Lainnya Ba gi a n La nca r Uta ng Ja ngka Pendek La i nnya Utang Jangka Pendek Lainnya Uta ng Ja ngka Pendek La i nnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

189.852.497,00 189.852.497,00 143.282.520,00 143.282.520,00 160.931.496,74 160.931.496,74 27.500.000.000,00 27.500.000.000,00 3.778.960.530,00 3.778.960.530,00 31.773.027.043,74

Bab III Hal. 135

-

10.004.260.814,38 -

-

-

2.359.487.892.298,02 786.118.576,00 786.118.576,00 96.762.611,49 96.762.611,49 3.282.598.904,00 3.282.598.904,00 160.931.496,74 160.931.496,74 18.855.000.000,00 18.855.000.000,00 8.997.919.850,00 8.997.919.850,00 32.179.331.438,23

1.426.802.317,00 -

837.610.530,00 837.610.530,00 10.505.250,48 10.505.250,48 4.986.613.067,00 4.986.613.067,00 160.931.496,74 160.931.496,74 8.310.804.080,00 8.310.804.080,00 14.306.464.424,22

1.845.625.000,00 1.845.625.000,00 8.158.635.814,38 8.158.635.814,38

1.342.085.000,00 1.342.085.000,00 84.717.317,00 84.717.317,00

4.832.636.636,32 -

91


4.611.228.500,00 4.611.228.500,00 221.408.136,32 221.408.136,32

-

2.533.085.724.895,62

1.939.737.495.605,65 -

2.459.597.804,00 2.459.597.804,00 7.878.937,86 7.878.937,86 26.082.852,00 26.082.852,00 160.931.496,74 160.931.498,74 6.939.488.905,00 6.939.488.905,00 9.593.979.995,60

899.076.074,00 899.076.074,00 5.252.625,24 5.252.625,24 35.559.118,00 35.559.118,00 160.931.496,74 160.931.496,74 6.459.025.165,00 6.459.025.165,00 7.559.844.478,98


116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang Dalam Negeri - Obligasi Utang Dalam Negeri - Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Panjang Lainnya

129

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

130

JUMLAH KEWAJIBAN

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

804.657.483,70 804.657.483,70

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR SILPA SILPA Pendapatan Yang ditangguhkan Pendapatan Yang ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Dana Yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Dana Yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekultas Dana Investasi

155 156 157 158 159 160

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan REKENING KORAN - PPKD Rekening Koran - PPKD Rekening Koran - PPKD

643.725.986,96 643.725.986,96

482.794.490,22 482.794.490,22

321.862.993,48 321.862.993,48

160.931.495,74 160.931.495,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

804.657.483,70

643.725.986,96

482.794.490,22

321.862.993,48

160.931.495,74

32.577.684.527,44

32.823.057.425,19

14.789.258.914,44

9.915.842.989,08

7.720.775.974,72

-

-

-

-

-

6.567.036.055,79 6.567.036.055,79 315.568.357,00 315.568.357,00 862.819.647,00 862.819.647,00 4.170.223.474,00 4.170.223.474,00 (31.629.744.523,74) (31.629.744.523,74)

15.230.968.090,93 15.230.968.090,93 980.144.647,00 980.144.647,00 1.773.096.641,00 1.773.096.641,00 4.556.458.681,00 4.556.458.681,00 (31.921.033.552,23) (31.921.033.552,23)

11.296.348.692,70 11.296.348.692,70 23.609.000,00 23.609.000,00 3.481.666.695,00 3.481.666.695,00 4.659.675.065,00 4.659.675.065,00 (12.498.867.591,22) (12.498.867.591,22)

30.093.348.189,22 30.093.348.189,22 29.158.727,00 29.158.727,00 2.428.248.888,65 2.428.248.888,65 4.270.843.258,00 4.270.843.258,00 (9.567.897.143,60) (9.567.897.143,60)

66.201.016.678,89 66.201.016.678,89 4.063.000,00 4.063.000,00 4.131.709.331,65 4.131.709.331,65 6.876.780.829,00 6.876.780.829,00 (7.524.285.360,98) (7.524.285.360,98)

(19.714.096.989,95)

(9.380.365.492,30)

27.253.701.919,27

69.689.284.478,56

-

-

-

-

-

27.523.449.315,61 27.523.449.315,61 1.619.076.915.719,00 1.619.076.915.719,00 17.478.268.716,59 17.478.268.716,59 (804.657.483,70) (804.657.483,70) 1.663.273.976.267,50

27.625.969.422,61 27.625.969.422,61 1.754.010.009.677,00 1.754.010.009.677,00 13.976.333.537,09 13.976.333.537,09 (643.725.986,96) (643.725.986,96) 1.794.968.586.649,74

23.036.183.111,00 23.036.183.111,00 2.310.350.176.265,00 2.310.350.176.265,00 4.832.636.636,32 4.832.636.636,32 (482.794.490,22) (482.794.490,22) 2.337.736.201.522,10

20.076.650.179,75 20.076.650.179,79 1.969.191.659.250,00 1.969.191.659.250,00 1.426.802.317,00 1.426.802.317,00 (321.862.993,48) (321.862.993,48) 1.990.373.248.753,27

19.863.332.404,75 19.863.332.404,75 1.832.620.773.428,98 1.832.620.773.428,98 10.004.260.814,38 10.004.260.814,38 (160.931.496,74) (160.931.496,74) 1.862.327.435.151,37

-

-

-

-

-

6.962.431.861,48

161

Jumlah Ekultas Dana Cadangan

162

JUMLAH EKUITAS DANA

1.643.559.879.277,55

1.785.588.221.157,44

2.344.698.633.383,58

2.017.626.950.672,54

1.932.016.719.629,93

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1.676.137.563.804,99

1.818.411.278.582,63

2.359.487.892.298,02

2.027.542.793.661,62

1.939.737.495.604,65

163

-

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab III Hal. 136

-

-

-

-


Memperhatikan tabel 3.4. bahwa dari aspek Kewajiban daerah terlihat bahwa kewajiban pemerintah daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 32,57 milyar turun menjadi Rp. 7,72 Milyar, sedangkan equitas dana lancar memperlihatkan posisi sisa lebih perhitungan juga mengalami peningkatan dari tahun 2009 s/d tahun 2013, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2011. Berdasarkan data neraca Daerah Kabupaten Pinrang sebagaiamana yang diperlihatkan pada tabel 3.4. serta hasil perhitungan rasio keuangan daerah sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.5. Analisa Rasio Keuangan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2009-2013, menunjukkan bahwa Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam komdisi sehat sebagaiamana yang ditujukkan oleh neraca serta rasio-rasio keuangan tahun 2009-2013 yang hasilnya menunjukkan kondisi positif. Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 s/d Tahun 2013

No.

Uraian

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

1

2

3

4

5

1. 2. 3.

Rasio lancar (Current ratio) Rasio quick (quick ratio) Rasio total hutang terhadap total asset Rasio hutang terhadap modal Rata-rata umur piutang Rata-rata umur persediaan Rasio ... (lainnya)

4. 5. 6. dst

1,49 1,16 0,006268

3,48 3,4 0,004891

10,22 9,31 0,00398

0,006308 1,34

0,004915 1,46

0,003996 1,4

Sumber: DPPKAD Kabupaten Pinrang 2014

Rasio lancar (current ratio) adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran kemampuan sumber daya dalam bentuk asset lancer untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang tujuannnya melihat likuiditas yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, semakin tinggi angka rasio tersebut semakin baik, (makin besar dari 1 %, maka rasio ini makin baik). Rasio cepat (quick ratio) adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran kemampuan aset lancar dalam bentuk kas dan setara kas untuk menyelesaikan setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan 12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang tujuannya melihat likuiditas yaitu kempuan memnuhi kewajiban jangka pendek, semakin tinggi angka tersebut semakin baik (makin besar dari 1 % , maka rasio ini makin baik))


Bab III Hal. 137


Rasio lancar dan Rasio cepat Kabupaten Pinrang tahun 2011-2013 ( lebih besar dari 1% ) menunjukkan bahwa semua kewajiban jangka pendek pemerintah Kabupaten Pinrang dalam periode tersebut dapat didanai dari asset lancer dalam periode yang sama, apabila kewajiban jangka pendek tersebut jatuh tempo. Rasio total hutang terhadap asset adalah rasio keuangan yag menyajikan bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan aset pemerintah daerah (rasio yang tujuannya melihat solvabilitas yaitu kemampuan Pemerintah daerah memenuhi atau melunasi kewajiban totalnya, semakin tinggi angka rasio total hutang terhadap total asset (aktiva) semakin beresiko/Tidak baik (makin kecil dari 1 %, maka rasio ini makin baik). Rasio hutang terhadap modal adalah rasio yang menyajikan bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan ekuitas dana/modal pemerintah daerah (rasio yang tujuannya melihat solvebilitas yaitu kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban totalnya, semakin tinggi angka rasio hutang terhadap modal, semakin beresiko/tidak baik (makin kecil dari 1 %, maka rasio ini makin baik). Rasio total hutang terhadap total aset dan Rasio total hutang terhadap modal Kabupaten Pinrang tahun 2011-2013 ( lebih kecil dari 1% ) menunjukkan bahwa semua total kewajiban

pemerintah

Kabupaten Pinrang dalam periode tersebut

dapat didanai dari ekuitas dana/modal dalam periode yang sama, apabila kewajiban tersebut jatuh tempo. Rata-rata umur piutang adalah pengukuran aktivitas keuangan

yang

menyajikan bahwa secara rata-rata piutang dapat ditagih dalam jangka waktu beberapa hari oleh pemerintah daerah. Rata-rata umur piutang pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2011-2013 dari hasil perhitungan yang diperoleh sebesar 1,34% pada tahun 2011 dan 1,40 % pada tahun 2013 artinta bahwa piutang pemerintah Kabupaten Pinrang dapat terealisasi menjadi kas dalam waktu 2 (dua) hari. 3.2.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam

perencanaan pembangunan, sehingga analisis kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana

pembangunan

dan

penyelenggaraan

pemerintah

daerah

untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum dan pembangunan daerah secara umum, oleh karena itu, upaya optimalisasi


Bab III Hal. 138


sumber-sumber pendapatan daerah perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu dan sinergi antar SKPD/Unit kerja Pengelola pendapatan Daerah. Pemerintah Kabupaten Pinrang sejak tahun 2012 sampai tahun 2013 telah memperoleh penilaian atas hasil pemeriksaaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan memperoleh predikat WTP selama 2 tahun berturut turut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabujpaten Pinrang dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini sejalan dengan prioritas pertama

RPJMN

2010-2014

yakni

Reformasi

Birokrasi

dan

Tata

Kelola

Pemerintahan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran a. Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mencapaitarget pendapatan daerahyang meliputi Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan Dana Perimbangan Daerah,

serta

Lain-lain

PendapatanDaerah

yang

Sah,

dalam

rangka

memaksimalkan kemampuan keuangan daerah tanpa mengenyampingkan fungsi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik. Kebijakan pendapatan daerah dituangkan dalam beberapa tindakan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kemampuan manajerial SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah khususnya pajak

dan retribusi yang diperkirakan potensinya belum

terealisir secara optimal; 2.

Meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi melalui perencanaan target, pengawasan, dan evaluasi yang konsisten;

3.

Secara

proaktif

berupaya

mendapatkan

informasi

kebijakan

tentang

pengalokasian dana/program/kegiatan dari APBN dan APBD Provinsi serta dari lembaga pemerintah non departemen,baik dalam rangka realisasi dana perimbangan maupun penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 4.

Mengembangkan strategi kreatif untuk meningkatkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diantaranya optimalisasi manajemen kas daerah tanpa mengganggu substansi proses pembangunan; dan

5.

Mengupayakan peningkatan capaian penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan porsi bagi hasil dan insentif yang lebih besar. Untuk mewujudkan kebijakan pendapatan sebagaimana tersebut di atas,

pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan secara profesional serta adanya inovasi dan kreasi dari SKPD penghasil PAD, sehingga upaya penggalian dan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab III Hal. 139


upaya untuk memaksimalkan pencapaian pendapatan daerah dapat dilakukan. Secara garis besar upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah: 1.

Optimalisasi penerimaan daerah, khususnya PAD berdasarkan potensi dan regulasi yang sudah ada, melalui manajemen operasional pemungutan, diantaranya dengan mencegah kebocoran penerimaan pendapatan daerah semaksimal mungkin dan memotivasi aparat pemungut untuk berupaya secara optimal memenuhi target yang ditetapkan;

2.

Pengembangan koordinasi secara sinergis dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan alokasi anggaran APBD dan APBD Provinsi baik berupa tambahan dana perimbangan, bagi hasil, dan bantuan keuangan maupun melalui dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi;

3.

Meningkatkan fungsi-fungsi manajemen penerimaan bagi SKPD penghasil dan instansi terkait serta koordinasi yang terpadu terhadap seluruh stakeholder;

4.

Mengupayakan pengelolaan aset dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah secara lebih profesional tanpa mengenyampingkan fungsi pemerintah daerah sebagai lembaga pelayan publik.

b. Kebijakan Belanja Daerah Tabel 3.6.

yang disajikan akan menampilkan perbandingan antara total

belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja lainnya ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pinrang Tahun 2011 s/d Tahun 2013

No

Uraian

Total belanja untuk Total pengeluaran pemenuhan kebutuhan (Belanja + Pembiayaan aparatur (Rp) Pengeluaran) (Rp) (a)

(b)

Prosentase

(a) / (b) x 100%

1

Tahun anggaran 2011

580.300.513.332,00

719.867.487.268,17

80,61

2

Tahun anggaran 2012

587.814.661.683,00

720.422.124.170,92

81,59

3

Tahun anggaran 2013

627.327.600.283,00

820.570.560.072,92

76,45

Berdasarkan perbandingan antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja lainnya ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. pada table 3.6. diatas menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami penurunan dari 80,61 % pada tahun 2011 turun menjadi 76,45 %. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun meningkatkan belanjanya untuk kepentingan anggaran pelayanan publik.


Bab III Hal. 140


Tabel 3.7. yang disajikan akan menampilkan pengeluaran Wajib dan mengikat serta prioritas utama

dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan

pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Pinrang pada 3 (tiga) tahun terakhir, tertuang pada tabel berikut :


Bab III Hal. 141


Tabel 3.7 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama Kabupaten Pinrang

No

Uraian

1

2

2011

2012

2013

(Rp) 3

(Rp) 4

(Rp) 5

Rata-rata Pertumbuhan (%) 6

A

Belanja Tidak Langsung

369,519,438,990.43

423,445,734,089.00

467,764,783,079.00

12,53

1

Belanja Gaji dan Tunjangan

351,669,826,550.00

401,820,670,511.00

447,095,358,134.00

12,36

2,009,000,000.00

1,992,200,000.00

2,064,000,000.00

1,38

562,402,995.43

72,066,015.00

52,683,831.00

(25,65)

0.00

455,000,000.00

0.00

0.00

2

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

3

Belanja Bunga

4

Belanja bagi hasil

5


15,278,209,445.00

19,105,797,563.00

18,552,741,114.00

11,08

B

Belanja Langsung

18,705,172,929.00

16,245,029,489.00

18,986,272,067.00

16.87

1

Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.

13,146,545,000.00

10,291,521,834.00

11,651,846,010.00

13.22

2

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

110,000,000.00

177,500,000.00

183,000,000.00

3.10

5,448,627,929.00

5,776,007,655.00

7,151,426,057.00

14,91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,628,020,627.74

8,065,331,364.00

6,506,868,985.74

(19.32)

0.00

0.00

0.00

0.00

25,628,020,627.74

8,065,331,364.00

6,506,868,985.74

(19.32)

413,852,632,547.17

447,756,094,942.00

493,257,924,131.74

9,18

3 4 5

Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya ) Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

C

Pembiayaan Pengeluaran

1

Pembentukan Dana Cadangan

2

Pembayaran pokok utang TOTAL (A+B+C)

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Pinrang Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab III Hal. 142


Kebijakan belanja daerah disusun untuk mencapai sasaran pembangunan daerah, melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah daerah yang terbagi ke dalam seperangkat urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan permasalahan daerah yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pada masing-masing SKPD. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD setiap tahun difokuskan kepada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (belanja langsun) tanpa mengabaikan porsi dari belanja tidak langsung. Oleh sebab itu untuk lebih terarahnya APBD Kabupaten Pinrang ditetapkan pokok-pokok kebijakan umum penganggaran sebagai berikut. 1)

Alokasi terbesar belanja daerah digunakan untuk membiayai gajidan tunjangan PNS merupakan kewajiban pemerintah daerah atas penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota;

2)

Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, pemerintah mengalokasikan dana untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam bentuk tunjangan daerah dan uang makan;

3)

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran belanja;

4)

Pengalokasian dana untuk bantuan penunjang operasional organisasi sosial kemasyarakatan

serta

pemberian

bantuan

honorarium

bagi

guru

mengaji/TPA/TPQ, Pegawai Syarah dan sejenisnya, serta pemberian bantuan sosial kegiatan kemasyarakatan; 5)

Pembiayaan program dan kegiatan SKPD adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran;

6)

Alokasi dana dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakatKabupaten Pinrang. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan estetika kota maka prioritas anggaran juga diberikan untuk program sanitasi dan kebersihan kota;

7)

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pinrang, dukungan anggaran melalui program dan kegiatan pembinaan serta fasilitasi dunia usaha dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang perdagangan dan pariwisata yang boleh dikatakan merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi;

8)

Melanjutkan pembangunan infrastruktur pemerintahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi kabupaten;


Bab III Hal. 143


9)

Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan,jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sarana dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk;

10) Penyediaan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing SKPD; 11) Alokasi dana dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan desa; 12) Alokasi dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan di setiapSKPD baik penunjang operasional rutin maupun dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat baik dalam bentuk pembinaan maupun fasilitasi. 13) Mengupayakan secara bertahap memperbesar porsi alokasi belanja langsung dan mengurangi belanja tidak langsung dengan porsi perbandingan 50:50. c. Kebijakan Pembiayaan Daerah Analisis Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk member gambaran atau informasi

pengaruh

kebijakan

pembiayaan

daerah

pada

tahun

anggaran

sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Gambaran ini menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pemerintah daerah Kabupayen Pinrang periode 2014-2019 tertuma terkait denga perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui besaran dari pendanaan pembangunan, maka kondisi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dijelaskan tentang posisi surplus belanja dan/atau defisit belanja selama periode pemerintahan yang lalu. d. Surplus/Defisit Dengan memperhatikan pendapatan dan belanja daerah periode lalu, maka gambaran surplus/defisit dalam anggaran daerah dapat diketahui. Kondisi anggaran defisit/ surplus tidak selalu sama dengan realisasi anggaran, realisasi anggaran defisit terjadi pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 49,12 milyar lebih, sedangkan posisi realisasi anggaran surplus terjadi pada Tahun Anggaran 2010,2011,2012 dan 2013. Posisi realisasi anggaran defisit Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.49,12 milyar lebih.


Bab III Hal. 144


Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2009 s/d Tahun 2013 Kabupaten Pinrang

No.

Uraian

1

2

2009 (Rp)

2010 (Rp)

2011 (Rp)

2012 (Rp)

2013 (Rp)

Rata-rata Pertumbuhan (%)

3 486,076,784,922.22

4 595,225,594,396.29

5 715,931,630,526.94

6 739,081,285,021.44

7 856,676,702,062.59

26,722,938,346.22

21,008,952,488.40

26,639,115,860.44

29,604,658,585.49

52,047,346,773.39

23.09

448,891,466,576.00

558,647,553,707.89

670,461,924,136.50

688,884,745,925.95

784,692,634,189.20

15.28

10,462,380,000.00

15,569,088,200.00

18,830,590,530.00

20,591,880,510.00

19,936,721,100.00

18.98

BELANJA

535,204,058,338.55

554,050,656,812.33

678,318,113,796.43

693,379,931,243.92

795,988,770,028.18

10.74

2.1.

Belanja Operasi

383,390,108,632.55

425,023,418,845.33

498,626,121,534.43

550,371,856,476.92

655,987,456,423.18

14.44

2.2.

Balanja Modal

150,414,949,706.00

127,182,689,267.00

177,215,941,062.00

141,709,645,767.00

137,921,846,605.00

0.30

2.3.

Belanja Tidak Terduga

1,399,000,000.00

1,844,548,700.00

2,476,051,200.00

1,298,429,000.00

2,079,467,000.00

19.67

(49,127,273,416.33)

41,174,937,583.96

37,613,516,730.51

45,701,353,777.52

60,687,932,034.41

15.22

1

PENDAPATAN

1.1.

PAD

1.2.

Pendapatan Transfer

1.3.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

2

Surplus / Defisit

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Pinrang Tahun 2014


Bab III Hal. 145

8 15.47


Defisit anggaran ditutup dengan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, sedangkan Surplus anggaran Kabupaten Pinrang ditetapkan sebagai sumber pendapatan daerah pada tahun aggaran berikutnya. Dengan rasio antara defisit dengan nilai PDRB berlaku transaksi keuangan Kabupaten Pinrang pada masa pemerintahan sebelumnya masih cukup baik. Jika dihubungkan dengan ketentuan batas maksimal defisit yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun KementerianKeuangan yang memberi batasan maksimal defisit adalah 3 persen, maka defisit anggaran Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2009 sebesar 0,14 persen, masih tergolong baik. Pada Tabel 3.7 diatas nampak bahwa perbandingan antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah menghasilkan data surplus/defisit. Data defisit atau surplus pada tahun anggaran ditambahkan dengan pengeluaran pembiayaan, sehingga pada akhirnya diperoleh defisit atau surplus secara riil. Tahun Anggaran 2009 APBD Kabupaten Pinrang menghasilkan data defisit, sedangkan Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012dan 2013 APBD Kabupaten Pinrang menghasilkan data surplus. Posisi surplus dikarenakan realisasi pendapatan daerah lebih besar dibandingkan belanja daerah,sedangkan posisi defisit dikarenakan realisasi pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan belanja daerah. e. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam APBD Kabupaten Pinrang sebagaimana disajikan pada tabel 3.8. di bawah ini: Tabel 3.9 Penutupan Defist Riil Anggaran Kabupaten Pinrang NO 1 1. 2. 3. A

4. 5. 6. 7. 8.

Uraian 2 Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi: Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit riil Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah


2011 (Rp) 3 715,931,630,526.94

2012 (Rp) 4 739,081,285,021.44

2013 (Rp) 5 856,676,702,062.59

693,596,323,241.43 26,271,164,027.74 (3,935,856,742.23)

712,356,792,806.92 8,065,331,364.00 18,659,160,850.52

814,061,236,542.18 6,509,323,530.74 36,106,141,989.67

15,230,968,090.93

11,375,325,981.70

30,093,348,189.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,239,000.00

58,861,357.00

1,526,500.00

Bab III Hal. 146

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 9.

Penerimaan Piutang Daerah Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan B Daerah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun A-B berkenaan Sumber : Dinas PPKAD Tahun 2014

0.00

0.00

0.00

15,286,207,090.93

11,434,187,338.70

30,094,874,689.22

(19,222,063,833.16)

7,224,973,511.82

6,011,267,300.45

Tabel 3.9. memperlihatkan defisit riil anggaran Kabupaten Pinrang periode Tahun 2011-2013.

nampak bahwa posisi defisit anggaran terjadi pada APBD Tahun

Anggaran 2011,

yang masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Kementrian

Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri yaitu maksimal 3 persen. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah dana yang dapat dipergunakan untuk penganggaran tahun berikutnya. Dari tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan berfluktuasi dari tahun 2001 sebesar 15 milyar lebih turun menjadi Rp. 11 milyar lebih pada tahun 2012 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013 sebesar Rp. 30 milyar lebih. Dengan mencermati tabel tersebut diatas, komponen terbesar dalam menutup defisit masih mengutamakan penerimaan dari SiLPA dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan lainnya. Untuk masa pemerintahan lima tahun kedepan, kebijakan penutup defisit diupayakan secara bertahap pada sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya, artinya pemerintah Kabupaten Pinrang perlu terus meningkatkan upaya untuk mencari sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya. SiLPA yang terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya diakibatkan oleh faktor-faktor antara lain : (i) sisa penghematan belanja atau efisiensi anggaran belanja; (ii) sisa anggaran karena kegiatan yang tertunda yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya; (iii) yang karena pelampauan penerimaan pendapatn asli daerah. Tabel 3.10. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Pinrang No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian 2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

2011 (%) 3

Proporsi dari total defisit riil 2012 (%) 4

2013 (%) 5

15,230,968,090.93

11,296,348,692.70

30,093,348,189.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,239,000.00

58,861,357.00

1,526,500.00

0.00

0.00

0.00

(19,222,063,833.16)

7,224,973,511.82

6,011,267,300.45

Sumber : Dinas PPKAD Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab III Hal. 147


Dari tabel 3.10. nampak item-item penutup defisit riil anggaran Kabupaten Pinrang tahun Anggaran 2011-2013, yang hanya terdiri dari dua komponen yaitu SiLPA dan komponen penerimaan kembali pemberian pimjaman daerah. Komponen SiLPA menempati posisi terbesar dalam menutup defisit riil yaitu menutup defisit pada Tahun 2011 sebesar 57,97 persen, dan pada tahun 2012 naik sebesar 141,04 dan selanjutnya mengalami kenaikan lagi pada tahun 2013 lagi sebesar 462,31 persen. Tabel 3.11 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pinrang 2011 No.

1 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

2012

Ratarata pertumb uhan *)

2013

Uraian

2 Jumlah SiLPA Pelampauan penerimaan PAD Pelampauan penerimaan dana perimbangan Pelampauan penerimaan lainlain pendapatan daerah yang sah Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

Rp

% dari SiLPA

Rp

% dari SiLPA

Rp

% dari SiLPA

3

4

5

6

7

8

11,296,348,692.70

9

100.00

30,093,348,189.22

100.00

66,201,016,678.89

100.00

70.28

(121.35 (13,708,526,613.56) )

(10,586,924,463.56)

(35.18)

(614,989,295.61)

(0.93)

(58.48)

(8,965,765,311.53)

(79.37)

6,590,469,204.95

21.90

(9,286,715,519.80)

(14.03)

(207.21)

3,330,590,530.00

29.48

100,000,000.00

0.33

(1,708,121,500.00)

(2.58)

(962.56)

30,953,869,842.57

274.02

33,262,517,670.78

110.53

72,139,166,531.82

108.97

62,17

Kegiatan lanjutan

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Tabel 3.11 memperlihatkan SiLPA yang terjadi selama periode tahun 2011-2013 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (i) pelampauan penerimaan PAD dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar (58,48) persen pertahun; (ii) pelampauan penerimaan dana perimbangan dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar (207,21) persen pertahun; (iii) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata penurunan pertumbuhannya sebesar (962,56) persen pertahun; (iv) sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 62,17 persen pertahun; (v) pelampauan Kewajiban kepada pihak ketiga; dan (vi) Kegiatan Lanjutan. Faktor penyumbang terbesar dalam posisi SiLPA selama periode tahun 20112013 adalah sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 62,17 persen pertahun, dan data terbesar adalah pada


Bab III Hal. 148


Tahun 2013 yaitu sebesar Rp.72 Milyar lebih, selanjutnya pada Tahun 2012 sebesar Rp 33 Milyar lebih, dan pada Tahun 2011 sebesar Rp.30 milyar lebih. Kebijakan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

khusunya

aspek

analisis

pembiayaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bawhwa Realisasi kebijakan anggaran surplus khususnya pada Tahun 2010 s/d 2013, sementara kebijakan anggaran defisit terjadi pada hanya Tahun 2009, Pada kondisi anggaran defisit, kebijakan penerimaan pembiayaan lebih diutamakan dari SILPA daripada sumber penerimaan pembiayaan lainnya. Kebijakan Pembiayaan pada Tahun 2009-2014 lebih ditekankan kepada upaya menutupi perkiraan defisit APBD melalui upaya peningkatan penerimaan pembiayaan

/

penurunan

pengeluaran

pembiayaan.

Kebijakan

penerimaan

pembiayaan daerah meliputi semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dimana sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sementara untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yaitu: 1)

Investasi pemerintah daerah pada BPD (Bank Sul-Sel);

2)

Investasi pemerintah daerah pada perusahaan daerah yang dinilai sehat dan diperkirakan mampu menggenjot pendapatan daerah di masa yang akan datang.

3)

Jika memungkinkan untuk membatasi melakukan kebijakan penambahan hutang daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada.

3.3. Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik

wajib

dan

mengikat

serta prioritas

utama dan program-program

pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab III Hal. 149


3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan

kurun

waktu

2014-2019,

yakni

15,47%

per

tahun.

Dengan

menggunakan tahun dasar 2013 yaitu data PerubahanAPBD Tahun 2013 dan Proyeksi Tahun 2014 yang merupakan tahun pertama menggunakan maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:


Bab III Hal. 150


Tabel.3.13. Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2014 s/d Tahun 2019 Kabupaten Pinrang No.

Uraian

1

2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Rata-rata Pertumbuhan(%)

3

4

5

6

7

8

9

1,011,248,724,754.60

1,167,688,902,474.14

1,348,330,375,686.89

1,556,917,084,805.65

1,807,892,118,876.57

2,075,887,510,640.27

15,47

1

PENDAPATAN

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

67,154,886,674.69

78,235,156,465.77

90,338,135,171.02

104,313,444,681.98

121,128,771,964.73

139,084,463,212.90

6,07

1.1.1.

Pajak daerah

12,215,473,886.13

14,230,974,961.12

16,432,506,787.61

18,974,615,587.65

22,033,323,620.38

25,299,463,858.43

18,19

1.1.2.

Retribusi daerah

8,038,439,934.96

9,364,748,228.95

10,813,474,779.97

12,486,319,328.43

14,499,114,004.18

16,648,410,246.58

11,17

1.1.3.

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

8,045,155,423.63

9,372,571,744.60

10,822,508,593.49

12,496,750,672.90

14,511,226,881.37

16,662,318,692.91

11,98

1.1.4.

Lain-lain PAD yang sah

38,849,101,941.31

45,259,038,015.45

52,260,611,196.44

60,345,327,748.52

70,072,994,581.60

80,460,361,968.66

57,85

1.2.

Dana Perimbangan

780,199,450,516.06

908,929,041,685.87

1,049,540,364,434.67

1,211,904,258,812.72

1,407,263,225,333.52

1,615,870,838,282.39

77,84

1.2.1.

Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

34,406,795,767.76

40,083,770,738.35

46,284,730,071.57

53,444,977,813.64

62,060,308,237.21

62,060,308,237.21

4,41

1.2.2.

Dana alokasi umum

671,907,766,784.43

782,769,690,699.87

903,864,161,851.14

1,043,691,947,689.51

1,211,935,089,657.23

1,391,587,965,928.79

86,12

1.2.3.

Dana alokasi khusus

73,884,887,963.87

86,075,580,247.65

99,391,472,511.96

114,767,333,309.56

133,267,827,439.09

153,022,968,385.34

9,47

1.3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

161,271,959,193.39

187,881,144,408.09

216,946,357,448.02

250,507,958,945.23

290,889,841,927.24

334,010,300,462.02

16,09

1.3.1

Hibah

1,661,101,179.69

1,935,175,787.40

2,234,547,481.71

2,580,231,977.14

2,996,165,371.85

3,440,306,094.76

1,03

1.3.2

Dana darurat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3.3

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)

33,189,769,202.00

38,665,939,519.18

44,647,560,362.80

51,554,537,950.93

59,865,129,468.63

68,739,319,835.08

20,58

1.3.4

Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)

104,762,264,692.03

122,047,591,407.49

140,928,353,798.23

162,729,970,130.82

188,962,041,315.94

216,973,091,180.13

64,96

1.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

21,658,824,119.67

25,232,437,694.01

29,135,895,805.27

33,643,218,886.34

39,066,505,770.83

44,857,583,352.05

13,43



Bab III Hal. 151


3.3.2. Proyeksi SilPA Proyeksi SiLPA tahun 2014-2019 menggunakan data SiLPA kurun waktu ditunjukkan melalui Tabel 3.11 dimana diketahui tingkat pertumbuhan SiLPA yang cukup besar yaitu 70,28% namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih

baik

dan

sistem

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus

mampu menutup defisit

anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD maka diperoleh proyeksi SiLPA berikut ini :


Bab III Hal. 152

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel.3.14. Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Pinrang Proyeksi No

2013 (Rp)

Uraian

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

66.240.638.796,89 33.103.683.008,14 36.412.951.308,96 40.054.246.439,85 44.059.671.083,84 48.465.638.192,22 53.312.202.011,44

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu lima tahun mendatang tahun 2014-2019, disajikan pada tabel 3.15 dan tabel 3.16 sebagai berikut: Tabel. 3.15. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Proyeksi No.

Uraian

2014 (Rp)

2015 (Rp)

2016 (Rp)

2017 (Rp)

2018 (Rp)

2019 (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Pendapatan Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total penerimaan

1,011,248,724,754.60

1,167,688,902,474.31

1,348,330,375,687.07

1,556,917,084,805.87

1,807,892,118,876.57

2,075,887,510,640.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,103,683,008.14

36,412,951,308.96

40,054,246,439.85

44,059,671,083.84

48,465,638,192.22

53,312,202,011.44

1,044,352,407,762.74

1,204,101,853,783.27

1,388,384,622,126.92

1,600,976,755,889.71

1,856,357,757,068.79

2,129,199,712,651.71

551,998,029,389.10

618,424,523,067.87

693,415,805,824.71

777,975,781,790.32

873,246,889,404.68

980,525,459,949.69

492,354,378,373.64

585,677,330,715.40

694,968,816,302.21

823,000,974,099.39

983,110,867,664.11

1,148,674,252,702.02

2. 3.

4.

Dikurangi: Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan



Bab III Hal. 153


3.3.3. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2009-2013 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.7 Adapun hasil proyeksi dapat dilihat melalui tabel berikut ini:


Bab III Hal. 154


Tabel. 3.16. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Pinrang

No

2013 (Rp)

Uraian

1

2

3

Proyeksi

Tingkat pertumbuhan (%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

4

5

6

7

8

9

10

A

Belanja TidakLangsung

467,764,783,079.00

12.53

525,096,382,856.78

589,489,865,116.17

661,813,802,479.21

743,044,137,460.96

834,277,330,906.35

936,745,153,844.64

1

Belanja Gaji dan Tunjangan

447,095,358,134.00

12.36

502,356,344,399.00

564,447,588,566.00

634,213,310,512.00

712,602,075,691.00

800,679,692,246.00

899,643,702,207.00

2

Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

2,064,000,000.00

1.38

2,092,483,200.00

2,121,359,468.16

2,150,634,228.82

2,180,312,981.18

2,210,401,300.32

2,240,904,838.26

3

Belanja Bunga

52,683,831.00

(25.65)

39,170,428.35

29,123,213.48

21,653,109.22

16,099,086.71

11,969,670.97

8,899,450.36

4

Belanja bagi hasil

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5


18,552,741,114.00

11.08

20,608,384,829.43

22,891,793,868.53

25,428,204,629.17

28,245,649,702.08

31,375,267,689.07

34,851,647,349.02

B

Belanja Langsung

18,986,272,067.00

16.87

21,651,904,634.62

24,699,166,188.64

28,184,808,591.07

32,174,651,601.47

36,745,216,765.48

41,985,707,194.98

1

Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.

11,651,846,010.00

13.22

13,192,220,052.52

14,936,231,543.47

16,910,801,353.51

19,146,409,292.45

21,677,564,600.91

24,543,338,641.15

2

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

183,000,000.00

32.23

241,980,900.00

319,971,344.07

423,098,108.26

559,462,628.56

739,777,433.74

978,207,700.64

3

Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya )

7,151,426,057.00

14.91

8,217,703,682.10

9,442,963,301.10

10,850,909,129.29

12,468,779,680.47

14,327,874,730.83

16,464,160,853.20

4

Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Pengeluaran Pembiayaan

6,506,868,985.74

(19.32)

5,249,741,897.70

4,235,491,763.06

3,417,194,754.44

2,756,992,727.88

2,224,341,732.85

1,794,598,910.07

1

Pembentukan Dana Cadangan

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Pembayaran pokok utang

6,506,868,985.74

(19.32)

5,249,741,897.70

4,235,491,763.06

3,417,194,754.44

2,756,992,727.88

2,224,341,732.85

1,794,598,910.07

493,257,924,131.74

100.00

551,998,029,389.10

618,424,523,067.87

693,415,805,824.71

777,975,781,790.32

873,246,889,404.68

980,525,459,949.69

TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

Sumber : Dinas PPKAD Kab. Pinrang Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab III Hal. 155


3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok prioritas. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut. Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan: a. program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2014-2019, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen). Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan social organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.Berdasarkan penjelasan tersebut maka alokasi kapasitas keuangan daerah berdasarkan prioritas. Secara ringkas kerangka pendanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pinrang tahun 2014 sampai dengan 2019 disajikan melalui tabel sebagai berikut :


Bab III Hal. 156


Tabel. 3.17. Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Alokasi No.

1

Jenis Dana

2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

%

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Rp

%

Rp

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Prioritas I

54.59

551,998,029,389.10

52.96

618,424,523,067.87

51.43

693,415,805,824.71

49.97

777,975,781,790.32

48.30

873,246,889,404.68

47.23

980,525,459,949.69

2.

Prioritas II

40.00

404,499,489,901.84

42.00

490,429,339,093.14

44.00

593,265,365,302.23

46.00

716,181,859,010.60

48.00

867,788,217,060.75

50.00

1,037,943,755,320.14

3.

Prioritas III

5.41

54,751,205,463.66

5.04

58,835,040,313.13

4.57

61,649,204,559.95

4.03

62,759,444,004.73

3.70

66,857,012,411.14

2.77

57,418,295,370.44

100.00

1,011,248,724,754.60

100.00

1,167,688,902,474.14

100.00

1,348,330,375,686.89

100.00

1,556,917,084,805.65

100.00

1,807,892,118,876.57

100.00

2,075,887,510,640.27

Total

Sumber : Diolah oleh Bappeda Kab. Pinrang Tahun 2014


Bab III Hal. 157



Bab III Hal. 158


BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis Kabupaten Pinrang dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan

daerah

pembangunan

dan

dimulai

dengan

melakukan

permasalahannya.Tujuannya

pembangunan daerah dapat

analisis

adalah

terhadap

agar

hasil

perencanaan

bersinergi dan memberikan kontribusi

dalam

pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Perspektif selama 5 tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang tahun 20142019 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi kedepan. Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat . Perspektif Kabupaten Pinrang untuk lima tahun kedepan dijabarkan kedalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, yang akan diuraikan dalam uraian sebagai berikut :

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah, maupun dengan pencapaian nasional. Permasalahan pembangunan daerah dalam RPJMD ini diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan urusan pemerintah sebagai berikut :


Bab IV Hal. 158


Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang No

Tafsiran Capaian target

Urusan / IKK

I

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1

Pertumbuhan PDRB

1.2

1.3

Laju Inflasi Kabupaten

PDRB Perkapita

1.4

Indeks Gini

1.5

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8-8,5 berada pada rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dapat disertai Pemerataan.

Pertumbuhan Ekonomi masih didominasi faktor konsumsi ketimbang faktor investasi sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak berkualitas dan belum merata.

Menekan laju inflasi dibawah rata-rata Provinsi SulSel. Sekitar 4,2 s/d 5,25.

Laju inflasi dipengaruhi oleh turunnya nilai uang (naiknya harga barang pada umumnya/khususnya barang impor)/nilai Dollar

Pendapatan perkapita signifikan meningkat, Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi dan Nasional.

Faktor-faktor Keberhasilan

Permasalahan

 

Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Belum optimalnya Peningkatan nilai produksi masing-masing kelompok usaha.

0, 41



Kesenjangan Pendapatan

Hingga September 2013 penduduk miskin mencapai 18,672 RTM atau 5,20 % dan jumlah penduduk Kab.Pinrang 360.019 atau berada dibawah rata-rata (11,66 %)Provinsi.



Kurangnya lapangan kerja baru dan akses ke lapangan pekerjaan Kurangnya inovasi baru.



       

Bab IV Hal. 159

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan tabungan masyarakat Kebijakan fiscal (Menaikkan pajak) Pengendalian harga dan distribusi barang.

  

Membuka lapangan kerja Meningkatnya nilai tambah usaha Membuka lahan-lahan tidak produktif/Lahan Baru.



Meningkatnya Investasi



Mengembangkan kwirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah. Percepatan penciptaan lapangan wirausaha baru. Peningkatan Inovasi baru berbasis Inovasi Teknologi Tepat guna.

 


Peningkatan dan Pemerataan kemampuan daya beli masyarakat Terbukanya kesempatan kerja Berkurangnya jumlah penduduk miskin. Peningkatan kegiatan usaha ekonomi


No

1.6


Urusan / IKK

Angka tertangani

kriminalitas


Permasalahan

Penurunan angka kriminalitas guna mendukung Kab.pinrang wilayah yang aman dan tertib, untuk berinvestasi.

 

Penanganan Laporan masyarakat memakan waktu yang lama. Sosialisasi Peraturan-peraturan berhubungan pelanggaran.

yang yang

   

II

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1.

Pendidikan

1.1

Angka Melek Huruf

Sangat rendah dibanding target (2012:88,73). Pinrang (2012 : 99,86)

Provinsi



 

Kegiatan-kegiatan pelatihan seperti program Koran ibu, kelompok belajar masyarakat (KBM), Kelompok belajar Usaha (KBU) Frekuensinya masih sangat rendah. Banyak lansia yang tidak bisa membaca. Angka partisipasi sekolah masih rendah (SD, SMP, SMA sederajat)

 1.2

Angka sekolah

rata-rata

lama

1.3

Angka SD/MI

Partisipasi

pasar

1.4

Angka pendidikan ditamatkan

yang

Angka rata-rata lama sekolah berada dibawah target prestasi pada tahun 2012, Provinsi sebesar 7,92 dan Kabupaten 7,25.



Menurun dari tahun 2008-2012 (110,



Kurangnya akses dan layanan pendidikan di jenjang SD/MI



Masih rendahnya akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena faktor biaya.

80-102, 09)

Dominan penduduk angkatan kerja adalah pendidikan SD, SMP, semakin lama semakin menurun presentasenya.


Masih rendahnya tingkat kualitas partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan.

Bab IV Hal. 160



     

 

Peningkatan peran dan tanggungjawab masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya dan sebagai saksi. Peningkatan Penanganan Laporan tindak kriminal dengan tepat. Pelatihan pra generasi muda.

Memfasilitasi ke desa untuk mengoptimalkan kelompok belajar masyarakat; memfasilitasi ke desa untuk mengoptimalkan kelompok belajar usaha; peningkatn koordinasi dengan sinergitas antar pemangu kepentingan. Mengembangkan Perpustakaan Taman Desa. Peningkatan sarana pendidikan melalui mobil unit perpustakaan keliling Meningkatnya kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan. Meningkatnya partisipasi orang tua murid membina anaknya di luar sekolah Dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap akses sekolah dijenjang SD, maka jenjang berikutnya diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan terutama pada perluasan akses dan layanan pendidikan. Meningkatnya jumlah penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.


No

1.5


Urusan / IKK


Permasalahan

Angka Partisipasi murni

1.5.1

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

APM SD/MI/Paket A dibawah rata-rata pinrang tahun 2013 Nasional = 95,42 % Sulawesi Selatan 97,90 %, Kabupaten Pinrang 93,70 %.



Kondisi layananan Pendidikan Dasar antar Kecamatan belum berimbang.



Dipasilitasi Kecamatan.Untuk disamakan angka disparitasnya terutama menyangkut Sarana dan Prasarana.

1.5.2

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

APM Sejak Tahun 2009-2013 masih dibawah ratarata Provinsi =71,98% dan Kabupaten 70,30 %.



Masih terdapat wilayah pegunungan kurang lancar transportasi dan sarana pendidikan



Sosialisasi dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) untuk jenjang di satuan pendidikan.

1.5.3

Angka partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

APM sejak tahun 2009-2013 masih diatas rata-rata Prov 48,29 dan pada tahun 2013 Kabupaten 63,92 %.



Terbatasnya tenaga guru kelas di daerah pegunungan

Kurangnya sarana dan sosialisasi pemahaman akan pentingnya kesehatan ibu hamil.



Meningkatkan kualitas pelayanan terutama ibu dan anak di Puskesmas dan Posyandu.

Angka harapan hidup masih dibawah rata-rata 70,4 tahun.



Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Persentase Balita gizi buruk yang menurun tiap tahunnya Sistem survailans yang kurang berjalan baik untuk mendeteksi mereka tentang gizi buruk.



Peningkatan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan gizi bermutu. Meningkatkan pengetahuan keluarga dalam pengasuhan anak Pembuatan regulasi dalam rangka penguatan koordinasi/kerjasama dengan lintas sektor terkait untuk penanganan kasus gizi buruk.

2.

Kesehatan

2.1

Angka Kematian Bayi

AKB mengalami penurunan



2.2

Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan hidup mengalami peningkatan.

 

2.3

Persentase buruk

Terjadi penurunan persentase gizi buruk, dari tahun 2009. Rata-rata 4,20 % menjadi 0,5 % tahun 2013.

Balita

Gizi

  

 

 

3.

Pertanahan

3.1

Persentase penduduk memiliki lahan bersertifikat

39 % (pada tahun 2012)




Kurangnya kesadaran penduduk pentingnya legalitas kepemilikan lahan

Bab IV Hal. 161

akan



Sosialisasi dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang di satuan pendidikan.

Adanya PRONA sertifikat lahan


No

4.


Urusan / IKK


Permasalahan

Ketenagakerjaan Rasio penduduk bekerja

yang

Meningkatkan kualitas dan Ketrampilan tenaga kerja

4.1

III

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1.

Kebudayaan

1.1

Jumlah Klub Olahraga

Peningkatan jumlah dan kualitas klub olahraga

Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja berakibat rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja atau lowongan kerja tidak terpenuhi karena ketidaksesuaian kompetensi yang dibutuhkan.



Optimalisasi Balai latihan kerja (BLK) meningkatkan kompetensi tenaga kerja dengan menitik beratkan pada pelatihan berbasis kompetensi.





Peningkatan jumlah dan pembinaan kualitas klub olahraga; Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat melalui olahraga; Peningkatan upaya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana klub olahraga

Belum meratanya penyediaan klub olahraga yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai;

 

I

Fokus Layanan Urusan Wajib

1.

Pendidikan

1.1

Pendidikan Dasar

1.1.1

Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2009-2013. APS SD/MI (7-12 tahun) meningkat dari 95,40 % pada tahun 2009 menjadi 97,16 persen pada tahun 2013. mengalami peningkatan sebesar 2,23 persen partisipasi sekolah diatas rata-rata provinsi.




Angka partisipasi sekolah masih dibawah ratarata karena masih kurang pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan terutama di wilayah pedesaan/Pegunungan.

Bab IV Hal. 162



Meningkatkan kualitas pelayanan menjadikan pada semua jenjang.

pendid




Permasalahan

No

Urusan / IKK

1.1.2

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah.

Pada tahun 2009 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar adalah sebesar 142,5 kemudian pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 133,8.



Belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu.



Perlunya pemerataan pembangunan sekolah khusunya di daerah-daerah terpencil/pegunungan.

1.1.3

Rasio guru/murid

Rasio dari tahun 2009 ke 2013 mengalami penurunan tetap lebih tinggi dari rasio ideal 1 : 25 begitu pula untik SMP/MTs terlihat rasio menurun bahkan lebih rendah dibanding rasio SD.



Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil/gunung kurang diminati calon pendidik. Program Pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik.



Diperlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan Kabupaten dalam system rektrutmen penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik Perlu dibangun system pemerataan dengan berbasis teknologi yang disesuaikan kualifikasi dan kompetensi pendidik.

Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil dan kepulauan kurang diminati. Program pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik



Pertumbuhan jumlah penduduk usia 16-18 tahun, belum sepenuhnya diimbangi dengan pertumbuhan sekolah dijenjang Menengah.



1.1.4

1.2 1.2.1

Rasio guru/murid perkelas rata-rata

Pendidik Menengah Angka Partisipasi Sekolah



Rasio guru/murid/kelas rata-rata untuk SD bervariasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 begitu pula rasio murid/kelas tidak melampaui standar ideal 1 : 32 Namun demikian rasio murid/kelas SMP melampaui standar ideal dan tertinggi di tahun 2013 untuk SMP mencapai 1 : 40.



Capaian APS masih dibawah rata-rata, Sulawesi Selatan 59,55 % ditargetkan capaian indikatornya minimal sama dengan capaian Provinsi Sul-Sel.











1.2.2

Rasio ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dijenjang pendidikan menengah dari tahun 2009 sampai dengan 2013 cenderung menurun. Tahun 2009 = 5, tahun 2012=4.




Beberapa lokasi/ pemukiman penduduk, geografisnya sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4, sehingga masih ada usia sekolah pendidikan menengah tidak melanjutkan sekolahnya.

Bab IV Hal. 163



Di perlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan Kabupaten dalam system rekrutmendan penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik. Perlu dibangun system pemerataan dengan berbasis teknologi informasi yang disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik.

Memfasilitasi UPTD Kecamatan kab./kota untuk menganalisis data pendidik agar ditetapkan jenis type sekolah perlu ditempuh dalam suatu lokasi. Koordinasi yang intensif ke pusat untuk peningkatan beasiswa miskin dan Unit Cost BOS SMA. Perlu dibuka jelas terpencil/Pegunungan.

jauh

didaerah




Permasalahan

No

Urusan / IKK

1.2.3

Rasio guru terhadap murid

Capaian rasio guru terhadap siswa untuk jenjang pendidikan menengah belum memenuhi rasio ideal 1 : 25 pinrang pada tahun 2013 mencapai 1 : 38.



Ditribusi penempatan dan Pemerataan guru belum optimal.



Diintensifkan koordinasi dan konsultasi pusat dan Provinsi.

1.2.4

Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata.

Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata selama periode 2009-2014 menunjukkan rasio yang memadai walaupun bervariasi. Namun demikian rasio murid/kelas dari tahun 2009 s/d 2013 semuanya melampaui standar ideal 1 : 32 sesuai standar pelayanan minimal pendidikan.



Kurangnya ruang kelas untuk memperbanyak kelompok belajar.



Difasilitasi untuk penambahan ruang kelas baru atau ruang teori.

1.2.5

Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

pada tahun 2013



Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.



Program pendidikan gratis.

Kondisi sarana pendidikan utamanya ruang kelas SD. Tahun 2013 kondisi ruang kelas yang rusak mencapai 1500 % atau yang baik mencapai 8500 %

 

Kurangnya Anggaran Pembangunan. Banyaknya Sekolah sudah tua dan perlu direhabilitasi.



Perlu penempatan/aturan lebih awal di terima Kabupaten. Diintensifkan penggunaan DAK lebih banyak ke Perbaikan sarana kelas. Peninjauan prioritas/strong point usulan daerah kabupaten ke Musrenbang lebih focus ke perbaikan sarana kelas.

Minimnya anggaran tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada.



1.3 1.3.1

1.3.2

1.4 1.4.1

Fasilitas Pendidikan Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik.

Sekolah pendidikan SMP/Mts dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik.

Kondisi sarana pendidikan untuk SMP dan SMA sederajat terjadi peningkatan perbaikan sarana. Dari tahun 2009 kondisi baik untuk SMP 70% naik menjadi 90% ditahan 2013. Begitu pula untuk SMA dari 62% tahun 2009 naik/ada perbaikan sehingga menjadi 86%. Tahun 2013.







Dukungan dana lain yang tidak hanya bersumber dari APBD Koordinasi antara Pemerintah Provinsi pusat perlu ditingkatkan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

APK PAUD Pinrang mengalami peningkatan. Tahun 2009 (47,69) sampai 2013 (50,40). Namun demikian masih dibawah rata-rata Provinsi tahun 2009 (50,84) dan 2013 (55,24)


 

Partisipasi Masyarakat kurang minat menyekolahkan anaknya di Usia dini. Biaya Penyelenggaraan pendidikan di Lembaga PAUD terbatas.

Bab IV Hal. 164

 

Sosialisasi tenaga pendidikan bagi anak usia dini berbagai media dan dakwah. Mendorong masyarakat membuka dan membentuk lembaga PAUD.


No


Urusan / IKK


Permasalahan



1.5 1.5.1

1.5.3.

1.6 1.6.1

Angka Putus Sekolah Angka Putus (APS) SD/MI

Sekolah

Angka putus sekolah (APS)SMA /SMK/MA

Rasio menunjjukkan adanya penurunan dari tahun 2009 untuk SD = 2.35 menjadi 1.20 pada tahun 2013. Namun demikian baik untuk SD, SMP dan SM angka putus sekolah diupayakan dibawah 1 %.



Tidak optimalnya pendataan dan analisisnya terhadap penyebab putus sekolah Bantuan subsidi belum memenuhi target dan sasaran.

Pemantapan pendataan pendidikan terutama peneyebab putus sekolah .Program retrival perlu dikembangkan,diupayakan kembali.

Menurunnya angkaPutus Sekolah pada tingkat  sekolah menengah atas (SMA)

Masih terbatasnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.



Meningkatnya dukungan terhadap dukungan peleyanan pendidikan.

jenjang 

Terbatasnya alat peraga keterampilan siswa di sekolah.



Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik, Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk Fasilitasi penyediaan saranan dan Prasarana pembelajaran yang berkualitas.



Angka Kelulusan Angka SD/MI

kelulusan

(AL)

Meningkatnya angka kelulusan pada sekolah Dasar (SD) Mencapai 100 %.



1.6.2

1.6.3.

Angka (AL)SMP/MTs

Kelulusan

Anka Kelulusan SMA/SMK/SM

(AL)

Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang  Sekolah menengah Pertama (SMP) mencapai 100%.

Terbatasnya alat peraga keterampilan siswa disekolah.

Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang  sekolah menengah atas (SMA) mencapai 100 %.

Terbatasnya alat peraga ketrampilan siswa di sekolah.

 

 

1.6.4

Fasilitas bantuan subsidi kepada lembaga PAUD.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan untuk SD/MI ke SMP/MTs  meningkat dari tahun 2009 mencapai 70% menjadi 90% pada tahun 2012. Namun harus diupayakan mencapai standar ideal 98%


Terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua siswa untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi

Bab IV Hal. 165



Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik. Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas. Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitas penyediaan sarana dan prasarana Difasilitasi bantuan subsidi untuk pembiayaan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP ke SMA dan SMA ke perguruan tinggi)




Permasalahan

No

Urusan / IKK

1.6.5

Angka melanjutkan (MA) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke  SMA/SMK/MA

Terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua siswa untuk membiayai anaknya kejenjang pendidikan lebih tinggi.



Difasilitasi bantuan subsidi untuk pembiayaan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP ke SMA dan SMA ke perguruan tinggi)

1.6.6

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Persentase guru berkualifikasi dari SD ke SM  mengalami peningkatan baik di jenjang SD maupun SM Dari tahun 2009, jumlah guru yang disertifikasi 199 pada tahun 2009, naik menjadi 2.352 pada tahun 2013 atau naik……………..

Masih rendahnya kualifikasi S1/D-IV

memenuhi



Adanya program gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui boarding school di UKM/PTN/PTS

2.

guru

yang

Kesehatan 2.1

Rasio posyandu per satuan balita

Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita



Menurunnya jumlah balita yang dilayani di posyandu.



Meningkatnya pemerataan posyandu.

2.2.

Rasio Puskesmas,Poliklinik,Pustu Persatuan Penduduk.

Rasio puskesmas tahun 2013 sebesar 5/100.000  penduduk, berarti 1 PKM melayani 20.000 Penduduk. Rasio Pustu tahun 2013 sebesar 15/100.000 penduduk, berarti 1 Pustu melayani 6.667 Penduduk

Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis.

 

Peningkatan jumlah pemerataan fasilitas kesehatan. Koordinasi antar tingkatan pamerintahan untuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang berkualitas.

2.3

Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk

Jika Rasio RS terhadap penduduk sudah mencukupi, namun jumlah tempat tidur kelas III masih kurang.

 

Perlu peningkatan kelas Rumah sakit Peningkatan jumlah tempat tidur kelas III.

2.4

Rasio Dokter penduduk

Rasio RS tahun 2013 sebesar 1,14/100.000  penduduk. Artinya 1 RS sudah melayani kurang dari 100.000 Penduduk.  Capaian rasio tenaga 2013 : dr spesialis 5/100.000  penduduk, dr.umum 15/100.000 pddk, dr.gigi 7/100.000 penduduk

Tidak meratanya persebaran dokter didaerahdaerah terpencil/pegunungan.



Perlu dibuat regulasi/aturan agar perekrutan tenaga kesehatatan disesuaikan dengan kebutuhan diunit pelayanan kesehatan.

2.5

Rasio tenaga medis persatuan penduduk

Meningkatkan jumlah tenaga medis terutama  didaerah-daerah terpencil/pegunungan/pesisir

Kurangnya minat tenaga medis untuk ditempatkan didaerah pegunungan/Pesisir pantai.



Meningkatkan insentif tenaga medis khususnya di daerah-daerah terpencil yang mengarah pada pemerataan persebaran tenaga medis.

persatuan




Bab IV Hal. 166


No

Urusan / IKK

2.6

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani


Capaian tahun 2013 dibawah target (60%).

sebesar


Permasalahan

60,28%

masih 

Kemampuan Bidan untuk mengidentifikasi komplikasi masih rendah



Peningkatan kapasitas Bidan

Tidak semua Bidan Desa menetap di Wilayah kerjanya. ANC (Antenatal Care) terpadu yang berkualitas belum optimal Tidak semua Persalinan oleh Tenaga kesehatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

  

Penegakan Regulasi tentang Bidan Desa Peningkatan Kapasitas SDM kesehatan Peningkatan fasilitas pelayanan KIA di sarana Pelayanan Kesehatan

 2.7

Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga ahli kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Capaian tahun 2013 sebesar……………%, sudah  melebihi target (95%).  

2.8

Cakupan Balita Gizi buruk mendapat Perawatan

Capaian 2013 sebesar 100 % sudah sesuai dengan  SPM Bidang Kesehatan 

Dari jumlah yang dirawat tidak seluruhnya sembuh/pulih. Hal ini disebabkan : Adanya penyakit penyerta.

 

Penanganan Medis secara intensif Penanganan gizi buruk di tingkat Rumah Tangga (Pasca Rawat).

2.10

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD.

Capaian tahun 2013 sebesar 100 % telah melebihi  target 100% 

Angka bebas jentik masih rendah. Masih terjadi KLB DBD dibeberapa lokasi.



Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Penyemprotan lingkungan Rumah warga.

Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Capaian 2009-2013 telah mencapai 100 % dan  telah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan.

Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat dan darah)



2.1.2

Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan.  Indikator ini ditargetkan sebesar 88% dan pada tahun 2013 telah berhasil dicapai sebesar 97,40 %

Kurangnya perhatian ibu Bayii atau kurang informasi



Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap Bayi melalui peningkatan kapasitas petugas dan ketersediaan sarana dan Prasarana.

2.1.3

Cakupan Puskesmas

Peningkatan jumlah dan Pelayanan PUSTU pada  wilayah pegunungan/pesisir.

Belum meratanya akses dan kualitas cakupan pelayanan Puskesmas dan Pustu/Poskesdes.



Penigkatan dan Pemerataan jumlah PUSTU yang didukung oleh inftrastruktur dan SDM yang memadai.

2.1.1

Pembantu


Bab IV Hal. 167





Peningkatan ketersediaan obat di rumah sakit/Balai Kesehatan Masyarakat. Membuat Jejaring antara Rumah sakit dengan Penyedia Layanan daerah.


No

3.


Urusan / IKK


Permasalahan

Pekerjaan Umum 3.1

Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik

Kinerja Transportasi jalan ditunjukkan dengan  bertambahnya kapasitas jaringan jalan dari 499 km pada tahun 2009 menjadi 573,61 km pada tahun 2013 dengan kondisi baik mencapai 28,13 % (161,38 Km), Sedang rusak 308,54 Km (53,78%) dan rusak berat 103,69 Km ( 18,07%).

Rendahnya kinerja jaringan anggaran jalan.



Prioritisasi Pembangunan dan Preservasi jalan pada kawasan strategis di desa-desa.

3.2

Rasio Jaringan Irigasi

Meningkatkan rasio jaringan irigasi, dan efektifitas  dan efisiensi pengelolaan jaringan irigasi saat ini 1 Km jaringan irigasi mengariri lahan budidaya seluas ………………km2, tingkat efektifitas pengelolaan jaringan irigasi saat ini 81 % yang menunjukkan  bahwa masih terdapat 1 % luas lahan budidaya yang belum terairi, sedangkan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola sumberdaya secara sepadan.

Masin besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya air. Terbatasnya koordinasi antar provinsi dan Pusat (Balai besar PSDA).



Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola Sumberdaya air.

3.3

Rasio Tempat ibadah persatuan penduduk

1,39 pada tahun 2013



Masih terbatasnya Ummat shalat berjamaah di mesjid setiap waktu.



Mesjid, terisi minimal 75 % jamah setiap waktu shalat.

3.4

Persentase rumah tinggal bersanitasi.

Persentase Rumah tangga bersanitasi adalah 1%.  Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 99% rumah tangga yang belum mengakses sanitasi.

Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh Masyarakat.



Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak. Peningkatan Pemahaman masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan.

Rasio Daya Tampung TPS terhadap jumlah  penduduk adalah 0,23 yang menunjukkan bahwa TPS hanya dapat menampung sampah terhadap 23 orang setiap 1.000 penduduk di Kab.Pinrang.

Pesatnya laju pertambahan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai.



3.5

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.


Bab IV Hal. 168



Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang


No


Urusan / IKK


Permasalahan



3.6

Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni sebesar 0,23 menunjukkan  bahwa masih terdapat 0,60 penduduk yang belum menempati rumah layak huni.



menunjjukkan 

Masih terdapat 13,89 % luasan kawasan permukiman yang belum layak huni.





Belum optimalnya cakupan pelayanan dan Permukiman.



sampah

dengan

Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun. Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR.

3.7

Rasio Pemukiman layak huni

Rasio pemukiman layak bahwa…………………

3.8

Lingkungan Permukiman

Peningkatan kualitas lingkungan

4.

Perumahan

4.1

Rumah Tangga Pengguna air bersih

Akses masyarakat terhadap air bersih telah  mencapai………………..% yang menunjukkan bahwa 5.577 sudah terlayani oleh air bersih baik PDAM maupun sumber lainnya yang terlindungi.

Terbatasnya anggaran yang akan dilayani oleh system penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum.



Peningkatan cakupan pengguna air bersih khusunya pada masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan system sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan.

4.2

Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah Tangga pengguna listrik sudah mencapai  78.793 yang sumber utamanya adalah listrik PLN sebesar 100%. Rumah tangga yang menggunakan listrik di Kab.Pinrang di dominasi oleh RT Pengguna listrik dengan daya 900 Watt sebesar 36.450

Persentase pemanfaatan energi baru masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah.



Pengengan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di pedesaan dan melakukan pengembangan


huni

Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan.

professional; Mengurangi timbunan menerapkan prinsip 3R.

Bab IV Hal. 169

 

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan fasilitas umum yang memadai dan terpadu. Peningkatan kualitas dan cakupan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan permukiman.


No

4.3


Urusan / IKK

Lingkungan kumuh

Permukiman


Permasalahan

Rasio luas pemukiman yang tertata 13,98 persen.



Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan pemukiman kumuh.

 

5. 5.1

Penataan Ruang Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB

6. 6.1

Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen Desa/Kelurahan telah memiliki RPJP Desa/Lurah. RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

6.2

6.3

Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL adalah  45.168 menunjukkan bahwa luasan RTH pada wilayah yang ber HPL/HGB luasannya masih besar.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA dan Renstra SKPD serta RPJM Desa/Lurah.

RPJMD yang stakeholders.

partisipatif

dengan

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Semua SKPD Kabupaten memiliki Renstra yang ditetapkan oleh PERKADA.



Belum terealisasinya keberadaan RTH khususnya kawasan perkotaan sebagaimana arahan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang.



Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pencapaian luasan RTH pada kawasan perkotaan. Pinrang dan kota kecamatan lainnya.

Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sarana pembangunan.



Pemda Kabupaten yaitu telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan. Optimalisasi dan Peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintahan.





semua




Desa Mandiri Energi. Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh. Optimalnya Peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.



Bab IV Hal. 170

Pemda Kabupaten telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan (UU No.25 tahun 2004, PP No.8 tahun 2008 dan permendagri 54 tahun 2010. Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. SKPD Kabupaten telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan.




Permasalahan

No

Urusan / IKK

6.4

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD dan renstra SKPD dan RKPD dan Renja SKPD.

7.

Perhubungan

7.1

Jumlah uji Kir angkutan umum Darat

Tersedia data KIR kendaraan Perhubungan dan Kominfo.

Dinas



Belum optimalnya penyajian data KIR.



Semua Kendaraan di KIR Tepat waktu.

7.2

Jumlah Pelabuhan Laut, Udara dan Terminal darat

Jumlah Pelabuhan laut adalah 1 dan jumlah terminal Bis antar kota 1 dan antar kecamatan 3 unit dan unit rencana pengembangan lapangan terbang Ex.Jepang di Malimpung.



Belum terintegrasinya transportasi antar daerah serta belum optimalnya pengelolaan pelayanan pelabuhan laut Marabombang dan terminal Darat. Belum terbangunnya Bandara. Ex.Jepang di Malimpung.



Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut/terminal dan penerapan sistem transportasi serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khususnya pada kawasan pedesaan. Tersedia transportasi antara-antara daerah, tujuan wisata dan ekonomi lainnya.

Konsistensi antara dokumen RKPD dan Dokumen Perencanaan Pembangunan (RTR dan RPJMD)/RPJPD.



Belum optimalnya konsistensi penjabaran RPJMD dan RTR dalam dokumen RKPD.



Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten pada dokumen Perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.



di



 

8.

Lingkungan Hidup

8.1

Persentase sampah

Penanganan

Timbunan sampah pada tahun 2013 sudah mencapai 66,96 M3/tahun yang meningkat dari tahun 2009 yang timbunan sampahnya sebesar 32.258 juta M3/tahun.





8.2

Persentase Penduduk berakses air minum.

Cakupan air bersih di Kab.pinrang pada tahun 2012 sudah mencapai 6.069 dengan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sudah mencapai 5.577






Penanganan sampah masih berfokus pada timbunan sampah dan belum melakukan upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya. Belum optimalnya partisipasi masyarakat tentang kebersihan.



Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh system penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pansimas.



Bab IV Hal. 171



Menigkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan timbunan sampah mulai dari sumbernya dengan penerapan 3R serta optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan. Kesadaran Masyarakat akan pentingnya kebersihan. Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarat pedesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan system sambungan rumah air minum serta


No


Urusan / IKK


Permasalahan

perlindungan sumber pencemaran lingkungan.

air

baku

dari

8.3

Persentase luas permukiman yang tertata.

Rasio luas permukiman tertata pada tahun 2009 sebesar 61,48 menjadi 86,11 pada akhir tahun 2013. Luasannya meningkat, menjadi 114.346 hektar tahun 2013.



Masih terdapat 0,23% luasan pemukiman penduduk layak huni.

kawasan



Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan.

8.4

Pencemaran status mutu air.

Sampai tahun 2012 telah dilakukan pemantauan pada 5 sungai lintas kecamatan dari 3 sungai lintas yang ada di pinrang.



Belum optimalnya penanganan kerusakan lingkungan akibat rendahnya ketersediaan system data dan informasi yang terintegrasi. Belum adanya system informasi jarak jauh secara online.



Peningkatan kapasitas SDM dan Institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi guna ketetapan perencanaan, monitoring dan Evaluasi.



8.5

Cakupan terhadap AMDAL.

pengawasan pelaksanaan

Pelaksanaan AMDAL pada tahun 2013 belum ada dari perusahaan yang wajib melaksanakan AMDAL terhadap kegiatannya.



Kualitas dan mutu dokumen AMDAL masih memerlukan peningkatn guna mengoptomalkan upaya mitigasi terhadap pelaksanaan kegiatan guna keberlanjutan lingkungan.



Peningkatan kapasitas SDM dan institusi pengawasan pelaksanaan AMDAL.

8.6

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.

Rasio daya tamping TPS terhadap jumlah penduduk yang sampai pada tahun 2013 belum mencapai 0,01.



Pesatnya laju pertumbuhan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai.



Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang professional; dan meningkatkan peran masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan prinsip 3R.

8.7

Penegakan lingkungan

Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dari 4 kasus di tahun 2013 semuanya sudah mendapat penanganan.



Belum optimalnya peran masyarakat dalam memberikan informasi terkait perusakan lingkungan.



Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta system informasi lingkungan yang terintegrasi dalam penegakan hukum lingkungan serta sosialisasi dan SOP pengaduan perusakan lingkungan kepada pemangku kepentingan.

hukum


Bab IV Hal. 172


No


Urusan / IKK

9.

Pertanahan

9.1

Persentase bersertifikat

9.2

Penyelesaian kasus tanah Negara

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1

Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk.

90 % dari total yang memiliki pada tahun 2013.



10.2

Rasio bayi kelahiran

70 % dari total kelahiran pada tahun 2013

10.3

Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP

10.5

10.6

10.4


Permasalahan



Peningkatan ketersediaan informasi mengenai kesesuaian pola tata guna tanah dengan rencana tata ruang.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan.



Peningkatan pelayanan dan kepada masyarakat tentang kependudukan.

pemahaman administrasi



Kurangnya kesadran masyarakat administrasi kependudukan.

tentang





90 % dari total yang menikah tahun 2013





92 % dari total penduduk wajib KTP



Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan.

Peningkatan pelayanan dan pemahaman tentang administrasi kependudukan. Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

31.52 % dari total jumlah penduduk



Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan




Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten Pinrang

Tersedia database kependudukan skala Kabupaten yang akurat.



Pengoperasian dan pemeliharaan system Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) secara terpadu terkendala dengan belum adanya jaringan komunikasi dari direktorat jenderal kependudukan dan Pencatatan sipil pada server yang ada, sehingga proses penyediaan database dilakukan server



Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur pemerintah dalam penyusunan database kependudukan yang berkualitas dan akurat. Peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam pengoperasian dan pemeliharaan system informasi dan database

luas

lahan

berakte

Sampai dengan tahun 2013, jumlah tanah yang disertifikasi seluas 1.036.663 M2 dengan jumlah bidang sebanyak 600 bidang

……………..dari total kasus pada tahun 2013.




 

Belum terintegrasinya penggunaan tanah dengan RTRWK yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kurangnya administrasi pendukung.

Bab IV Hal. 173







No


Urusan / IKK


Permasalahan

manual melalui back up data kependudukan dari Sistem Informasi administrasi Kependudukan (SIAK) masing-masing kecamatan

kependudukan (Propinsi dan Pusat).

 11. 11.1

Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Persentase perempuan pemerintah

di

partisipasi lembaga

% Partisipasi perempuan di lembaga legislatif baru mencapai 5 %.

 31,5 % Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kabupaten Pinrang % partisipasi perempuan di Jabatan struktural pemerintah (eksekutif) baru mencapai 2 %.

11.3

Rasio KDRT



Semakin tahun terjadi penurunan. Tahun 2013 mencapai 2 kasus.



 

Rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif. Tingginya dominasi laki-laki pada jabatan struktural strategis di Lembaga Pemerintah (eksekutif). Belum ada kebijakan afirmasi untuk mendorong keterwakila perempuan di Jabatan strategis pemerintah.



Masih adanya korban KDRT di kalangan Perempuan dan anak. Belum berjalan secara maksimal fungsi layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kec./Desa dalam lembaga terpadu.

 





11.4

11.5

Partisipasi angkatan kerja Perempuan.

Cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

Partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah disbanding laki-laki.

Penyelesaian kasus pengaduan pada tahun 2013 tidak ada, dan terjadi trend peningkatan kasus KDRT setiap tahun.






Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan karena terbatasnya akses perempuan di sektor publik sebagai akibat dari budaya patriarkhi.



belum menyediakan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.



Bab IV Hal. 174





Meningkatkan upaya pendidikan politik bagi perempuan di masyarakat dan lembaga. Peningkatan kapasitas dan skill caleg perempuan, aktifis organisasi perempuan, tokoh perempuan (Toma, Toga, Toda)

Peningkatan ketahanan keluarga. Peningkatan Upaya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)kepada seluruh masyarakat dan lembaga pemerhati Perempuan dan anak, dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan Penanganan kasus KDRT. Optimalisasi Penerapan SPM bidang layanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak. Peningkatan akses dan partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor strategis. Memperketat pengawasan penerapan hak perlindungan bagi pekerja perempuan di Perusahaan/Lemabaga swasta. Meningkatkan kapasitas lembaga layanan lintas sektor. Komitmen SKPD dan lembaga terkait layanan perlindungan perempuan dan anak korban


No


Urusan / IKK


Permasalahan

kekerasan. 12.

Keluarga Berencana dan Keluarga sehat

12.1

Rata-rata jumlah anak.

1,68 anak dari jumlah keluarga pada tahun 2013.

 

Rendahnya kesadaran tanggungjawab kependudukan dikalangan masyarakat dan stakeholders pemerintah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana.

  

Pengelolaan pengendalian penduduk secara holistik lintas sektor. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan kelahiran anak. Penyebarluasan KIE Genre (Generasi berencana.

12.2

Rasio Akseptor KB

Tahun 2013 mencapai 38.777 persen.



Terbatasnya tenaga lapangan penyuluh KB, utamanya didaerah terpencil, pegunungan, pesisir pantai.



Membangun jejaring dengan kader/tenaga lapangan sektor lain dan memaksimalkan fungsi tenaga lapangan tersebut terkait urgensi KB melalui peningkatan kapasitas.

12.3

Cakupan peserta KB aktif.

38.701 persen di tahun 2013.

 

Masih rendahnya partisipasi KB pria Akses ber KB masyarakat miskin dan terpencil (pegunungan dan pesisir) masih rendah.

 

Mendorong kepesertaan KB Pria. Mambangun kemitraan dengan lintas stakeholders dan layanan kesehatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB kepada Masyarakat.

12.4

Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

Tahun 2013 = 8.924 KK



Tingginya persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I. Meningkatnya pernikahan dini di kalangan anak remaja.

  

Penguatan ketahanan ekonomi keluarga Peningkatan partisipasi berKB Bimbingan serta pengajaran tentang dampak negative pernikahan dini untuk mendorong pendewasaan usia kawin dan perencanaan keluarga.

Terbatasnya dana yang dialokasikan setiap tahun sehingga sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas.



Belum optimalnya dan akuratnya pendataan PMKS. Belum tersedianya criteria PMKS yang akan



Diperlukan peningkatan anggaran dan sasaran pada masing-masing kegiatan. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Optimalisasi peningkatan ketersediaan data PMKS yang akurat. Memperluas jangkauan pelayanan kepada



13.

Sosial

13.1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.

Masih adanya arti sosial di Masyarakat.

PMKS yang memperoleh bantuan Sosial

Peningkatan jumlah bantuan sosial.

13.2

PMKS

yang



memperoleh

 


Bab IV Hal. 175






No


Urusan / IKK

mendapatkan bantuan.

13.3

Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial

Berfluktuasi.


Permasalahan



 



Terbatasnya perhatian pemerintah terhadap masalah kesejahteraan sosial. Kompleksitas Penyandang masalah semakin bertambah.



Penerima manfaat. Penyediaan SOP dan penentuan criteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan. Adanya komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Peningkatan dan Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui upaya Pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

14.

Ketenagakerjaan

14.1

Angka partisipasi angkatan kerja.

Peningkatan angka partisipasi kerja



Rendahnya ketrampilan tenagankerja



Pembekalan dan Pelatihan tenaga kerja baik skill maupun kemampuan manajemen.

14.2

Tingkat partisipasi angkatan kerja.

Peningkatan pertisipasi angkatan kerja.



Tingkat pendidikan tenaga kerja relatif masih rendah.



Pembangunan balai latihan yang bertaraf internasional.

14.3

Pencari kerja ditempatkan

Peningkatan jumlah angka pencari kerja yang ditempatkan.



Ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia.



Pembangunan sekolah kejuruan yang berbasis kebutuhan pasar kerja.

14.4

Tingkat terbuka

Penurunan tingkat pengangguran terbuka



Jumlah pertumbuhan angkatan kerja tidak sesuai lapangan kerja yang tersedia. Informasi pasar kerja masih terbatas.

yang

Pengangguran





15.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1

Persentase Koperasi Aktif

Total jumlah koperasi 227 unit

 


Rendahnya peran aparat kecamatan dan Desa/kelurahan dalam pembinaan koperasi Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi.

Bab IV Hal. 176

 

Perlu komitmen untuk membuat program perencanaan tentang target penempatan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pengembangan system informasi pasar kerja melalui system online.

Pelibatan aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan koperasi diwilayahnya. Dibutuhkan regulasi sektor ekonomi yang berpihak pada koperasi.




Permasalahan

No

Urusan / IKK

15.2

Persentase Koperasi besar

Meningkatnya jumlah koperasi besar sebanyak 3 unit.



Terbatasnya pengelola usaha yang memiliki kemampuan (akreditasi) manajeria.



Peningkatan manajerial pengelola melalui lembaga yang terakreditasi.

15.3

Persentase jumlah usaha kecil menjadi menengah

Meningkatnya jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah sebanyak 116 unit usaha kecil



Kemampuan produksi, akses pasar masih sangat terbatas Wawasan kewirausahaan masih kurang Skim kredit khusus untuk UMK yang murah dan mudah tidak tersedia. Tidak adanya regulasi untuk pengembangan UMK.

  

Peningkatan teknis manajerial pengelola UMK Penyediaan skim khusus bagi UMK. Ada regulasi usaha yang berpihak pada UMK.

  

15.4

Persentase jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah

16.

Penanaman Modal

17.

Kebudayaan

17.1

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

17.2

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

18.

Kepemudaan dan Olahraga

18.1

Jumlah organisasi pemuda

18.2

Jumlah olahraga

18.3

Jumlah

dan

organisasi

kegiatan

usaha

Meningkatnya jumlah usaha menengah menjadi usaha kecil sebanyak 10 unit usaha menengah

 

Kurangnya kemitraan usaha Tidak bersedia reward bagi pelaku usaha yang berhasil.

 

Medorong terciptanya kerjasama usaha Penyediaan reward bagi pelaku UMK.

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 2 Kali pertahunnya yang sudah sesuai dengan agenda event budaya daerah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ada…. gedung



Masih banyaknya event Daerah yang belum teragendakan pelaksanaannya.





Belum tersedia refresentatif.



Perlu Inventarisasi event daerah yang belum teragendakan untuk dimasukkan kedalam event daerah. Perlu adanya peningkatan sarana gedung kesinian.

Optimalisasi hubungan pemuda



Belum terpolanya perberdayaan pemuda



Memfaslitasi secara terbatas baik teknis, management maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan

Peningkatan jumlah organisasi yang terbina



Belum terpolanya pemassalan dan pembibitan  olahraga

Meningkatkan pola pembibitan dan pembinaan atlit melalui pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar

Peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan



Belum

antara 

Perlu adanya dorongan serta dukungan untuk


Bab IV Hal. 177

Gedung

optimalnya

kesenian

koordinasi

yang


No


Urusan / IKK


Permasalahan

kepemudaan

organisasi pemuda organisasi pemuda

dan

pemberdayaan

18.4

Jumlah kegiatan olahraga

Peningkatan jumlah kegiatan olahraga



Belum optimalnya ketersediaan sarana dan  prasarana kegiatan olahraga

18.5

Lapangan sepakbola

12 lapangan



Dari tahun berkurang

19.

olahraga

ketahun

lapangan

sepakbola  

pengembangan generasi muda dalam meningkatkan produktifitas dan prsestasi Perlu adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas Ketersediannya lahan Perlibatan pihak swasta / masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

3 Kegiatan pada tahun 2013



Belum optimalnya pembinaan tentang tugas  dan fungsi organisasi

LSM, Ormas dan OKP yang terampil dan propesional

19.2

Kegiatan pembinaan politik daerah

6 kegiatan pada tahun 2013



Belum optimalnya sosialisasi pemahaman  politik ke masyarakat

Pengurus partai politik dan Masyarakat memahami dengan baik arti politik.

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

2 pada Tahun 2013



Belum berimbangnya jumlah polisi pamong  praja dengan jumlah penduduk

Penempatan polisi pamong praja berimbang sesuai dengan kebutuhan

20.2

Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

4 pada TAhun 2013



Belum berimbangnya jumlah linmas dengan  jumlah penduduk

Penempatan linmas secara berimbang sesuai dengan kebutuhan

20.3

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

85 pada tahun 2013



Belum optimalnya peran masyarakat dalam  pemanfaatan pos siskamling

Peningkatan peran masyarakat pemanfaatan pos siskamling

20.4

Pertumbuhan ekonomi

6.8 % Pada tahun 2013



Belum meratanya pertumbuhan anatar desa/kelurahan

Infrastruktur yang baik Keamanan yang kondusig Iklim investasi yang semakin baik Produktivitas usaha lebih baik

20.5

Kemiskinan

18.672 jiwa pada tahun 2013



ekonomi      Sebaran penduduk miskin pada  desa/kelurahan belum tertangani dengan baik 


Bab IV Hal. 178

secara

dalam

Perbaikan akses infrastruktur, didtribusi pangan, peningkatan keterampilan, dll


No


Urusan / IKK

20.6

Penegakan perda

20.7

Cakupan patrol satpol PP

petugas

91% pada tahun 2013



361 pada tahun 2013

 

21.

Terbatasnya PPNS Penegak Perda



 Masih kurangnya intensitas cakupan patrol  petugas satpol PP Masih kurangnya sarana prasarana

Makin tingginya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang undangan Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patrol petugas satpol pp

Ketahanan Pangan

21.1

Regulasi pangan

21.2

Ketersediaan utama

22.


Permasalahan

ketahanan

Tersedianya regulasi yang mendukung  pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan hak  atas pangan 

pangan

Ketersediaan pangan utama (beras) tersedia  sepanjang tahun minimal 2 kali kebutuhan pangan penduduk

Regulasi ketahanan pangan masih kurang  Sanksi terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan belum optimal Berkembangnya lahan sawah produktif  menjadi areal perumahan.  Laju peningkatan produksi pangan cenderung  melandai sedangkan pertumbuhan penduduk  lebih dari 1% 

Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan regulasi ketahanan pangan secara optimal Pembuatan PERDA Perlindungan pangan tersedia dan ditegakkan.

Pembinaan terhadap kelompok binaan agar meningkatkan jumlah kelompok binaan pada masing masing LPM pada setiap desa (menjadikan 2 kelompok binaan pada masing masing LPM) Pengoptimalan fungsi dan tanggung jawab kelompok penggerak PKK kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan agar rutin membina kelompok binaan PKK pada masing masing POKJA

Tingkat produksi utama (beras) Pengendalian pertumbuhan penduduk (2 orang anak cukup)

Pemberdayaan masyarakat dan desa

22.1

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Rata-rat jumlah kelompok binaan = 2 klp binaan



Masih rendahnya kelompok binaan pada  setiap desa (hanya 1 binaan kelompok pada masing-masing LPM)

22.2

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Rata-rata kelompok binaan PKK = …….. klp binaan



Masih ada PKK didesa dan kelurahan yang  belum membina kelompok sesuai dengan jumlah kelompok binaan yang harus dibina

22.3

Jumlah LSM

54,3 % (25 LSM Aktif dari 46 LSM)



Data LSM aktf terinventaris dengan baik pada  setiap kecamatan, desa dan kelurahan. Khusunya LSM yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat


Bab IV Hal. 179

Pendataan dan inventarisasi data LSM yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat disetiap desa / kelurahan


No


Urusan / IKK

Permasalahan

22.4

LPM Berprestasi

 LPM dapat menjadi pelopor Pemberdayaan di  masyarakat.

22.5

PKK aktif

………….% (……PKK aktif dari …….PKK)

 

22.6

Posyandu aktif

57,06% (….posyandu aktif 202 total posyandu)



22.7

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

Persentase swadaya masyarakat terhadap program  pemberdayaan sebesar 65,50 %. 

22.8

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat

22.9

Pembinaan desa/kelurahan pasca lomba P2WKSS

 Persentase peran masyarakat dalam pemeliharaan  sarana dan parasarana terbangun sebesar 70%

Semua Desa/Kelurahan yang telah dibina lomba  P2WKSS tertdata. 



Masih rendahnya aktivitas penghargaan yang  dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam menialai kinerja kelembagaan LPM dibidang pemberdayaan masyarakat

Pemberian penilaian kinerja kepada LPM yang dilakukan setiap SKPD yang berkaitan langsung dengan kegiatan LPM

Desa / kelurahan yang letaknya terpencil  (daerah pegunungan sulit dilakukan pembinaan oleh TP PKK desa, kecamatan dan kabupaten  Masih ada sebagian posyandu yang belum  memliki kader yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak

Memperlancar akses transportasi dan komunikasi pada setiap desa/kelurahan yang letaknya terpencil agar rutin dilakukan pembinaan kader PKK desa

 Masih rendahnya program-program  pemerintah yang meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat . Belum terdatanya dengan baik konstribusi swadaya masyarakat terhadap kegiatan pembangunan, khususnya bidang pemberdayaan Masyarakat. Kurang berfungsinya kelompok masyarakat  pemelihara pembangunan yang didesa/kelurahan dan tidak dianggarkan dalam APBDes pemeliharaan pasca pemberdayaan masyarakat Tidak terbinanya Desa/kelurahan yang telah  mengikuti lomba P2WKSS serta kesadaran warga masyarakat sangat rendah. Belum adanya evaluasi Desa/Kelurahan  Ex.perlombaan PWKSS.

Bab IV Hal. 180

Meningkatkan sumber daya manusia kader posyandu dan pemberian dukungan sarana dan prasarana yang layak kepada posyandu didesa khususnya didaerah pegunungan Mengiatkan program-program Pemerintah yang bertujuan meningkatkan swadaya Gotong Royong Masyarakat serta melakukan Pendataan secara rutin Kegiatan Pembangunan yang dilakukan secara swadaya.

Mengaktifkan dan memfungsikan kembali kelompok kelompok pemelihara pasca program pembangunan pemberdayaan masyarakat didesa/kelurahan serta menganggarkan pada APBD kegiatan pemelihraan pasca program pemeberdayaan masrakat Desa/Kelurahan yang telah dibina lomba desa program P2WKSS tetap konsisten. Melanjutkan pemeliharaannya. terbina dan partisipasi memelihara desa/lurah tetap.


No


Urusan / IKK


Permasalahan



Desa/lurah yang telah mengikuti lomba tetap dibina.

 23. 23.1

Kearsipan Pengelolaan Arsip secara baku

Belum optimalnya pengelolaan kearsipan pada  SKPD    

23.2



Peningkatan SDM pengelola Kearsipan

  24

Sarana dan prasarana pengelolaan arsip masih kurang Arsip arsip yang berada diSKPD masih masuk dalam kategori kacau, belum tertatah sesuai kaidah kearsipan Tidak tersedianya sarana dan prasarana dan belum terlaksanya system kearsipan yang baku disetiap SKPD Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya arsip Belum terwujudnya unit kearsipan disetiap SKPD, sesuai amanah UU No.43 Tahun tentang Kearsipan.

    

Penyediaan peningkatan sarana dan prasarana pengeloalaan kearsipan yang berkualitas Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat terkait pengelolaan arsip Kurangnya komitmen para pimpinan SKPD akan pentingnya arsip Peningkatan pemahaman aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip Penyediaan unit pengelolaan arsip pada setiap SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketersediaan dan kapasitas sumberdaya  manusia pengelola arsip belum memadai Belum optimalnya kearsipan diSKPD yang  disebabkan oleh kurangnya tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis)

Peningkatan pengetahuan dan minat aparatur tentang kepentingan pengelolaan kearsipan Peningkatan kesejahteraan aparatur fungsionla kearsipan.

Masih terdapatnya beberapa wilayah yang  belum terjangkau jaraingan komunikasi yang berkualitas, khususnya daerah pegunungan. Masih terdapat beberapa Desa/lurah yang  belum terjangkau fasilitas wartel/warnet yang berkualitas 

Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan komunikasi sampai di desa terpencil.

Komunikasi dan Informasi

24.1

Jumlah komunikasi

jaringan

Masih terbatasnya jumlah dan kualitas jaringan  komunikasi

24.2

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Masih rendahnya rasio wartel dan warnet terhadap  jumlah penduduk




Bab IV Hal. 181


No

25


Urusan / IKK


Permasalahan

Perpustakaan

25.1

Jumlah perpustakaan belum memenuhi kebutuhan  masyarakat

Jumlah Perpustakaan

   

25.2

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per  tahun masih rendah

25.3

Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan kabupaten/kecamatan di Desa/Kelurahan

Jumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan  masih tersedia

Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk prasarana kantor belum memadai Terbatasnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan Belum adanya gedung perpustakaan yang refresentatif Belum optimalnya pengelolaan Perpustakaan Terbatasnya tenaga fungsional perpustakaan (pustakawan)

 

 

Masih kurangnya minat baca masyarakat  yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat  Kuantitas dan kualitas bahan pustaka masih  kurang 

II

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1.

Pertanian

1.1

Produktivitas padi atau  bahan pangan utama local lainnya perhektar 

Produktivitas padi dalam 5 tahun terakhir  mengalami peningkatan 0,58 % tetapi peningkatan luas panen lebih besar sebesar 2,02 % sehingga capaian peningkatan produksi setiap tahun didominasi oleh penambahan luas panen.  Tersedianya data penelitian kandungan hara tanah sawah untuk penggunaan pupuk


Penyediaan sarana produksi seperti benih dan pupuk belum memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, alat mesin pertanian, sarana pasca panen dan sarana

Bab IV Hal. 182

    

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Peningkatan peran dan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah terkait peran perpustakaan dalam peningkatan kualitas pendidikan Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan perpustakaan Peningkatan pemahaman masyarakat akan peran profesi pustakawan

Peningkatan fasilitas dan sosialisasi pemerintah baik untuk memacu peningkatan minat baca masyarakat Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah dan penerbit dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu Peningkatan peran pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu.

Ketersediaan benih dan produksi lainnya yang memenuhi prinsip 5 T Pengendalian OPT dan Pengawalan teknologi Pembangunan dan Rehabilitasi jaringan Irigasi Pengembangan Sumber air irigasi alternatif seperti embung dll. Fasilitas penyediaan alsintan dan lembaga


No


Urusan / IKK

berimbang.

1.2

Konstribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB.


Permasalahan



 Konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB  paling tinggi disbanding sektor lainnya.  Konstribusi sektor perkrbunan terhadap PDRB meningkat. 

perhubungan. Belum adanya data penelitian kandungan  hara tanah sawah untuk penggunaan pupuk berimbang.

penyedia alsintan. Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya.

 

Ketersediaan agroinput memenuhi prinsip 5 T. Peningkatan jalan penghubung dari pusat produksi ke pasar dan industry. Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya. Penyediaan sarana pengolahan yang memadai disektor perkebunan. Perbaikan dan peningkatan mutu hasil perkebunan.

Konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami peningkatan darit ahun 2009 sampai tahun 2012 namun pada tahun 2013 menurun menjadi 52.98. Nilai tambah dan mutu hasil perkebunan masih belum optimal.

  

1.3

Konstribusi sektor Tabama

 Konstribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan  makanan) terhadap PDRB paling tinggi dibanding sub sektor lainnya.

Konstribusi sub sektor pertanian (tanaman  bahan makanan) terhadap PDRB mengalami  penurunan dari 56,50% tahun 2009 menjadi 52,98% pada tahun 2013.  

1.4

1.5

Konstribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Cakupan petani

bina

kelompok

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB…



Cakupan kelompok petani yang menjalankan usaha  melalui pembinaan meningkat.


Produktifitas tanaman perkebunan belum  optimal, masih dibawah potensi kemampuan lahan. 

Ketersediaan Agroinput memenuhi prinsip 5 T Peningkatan jalan penghubung dari sentra produksi ke pasar dan industri. Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya. Terlaksananya system Agribisnis dan Agroindustri dengan baik pada pendekatan kawasan



Pemeliharaan tanaman secara intensif yang berkelanjutan Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai Perbaikan tanaman melalui peremajaan dan rehabilitasi serta pemilihan tanaman yang unggul yang tahan terhadap Organisme Penggangngu Tanaman (OPT) dan anomaly iklim

Belum optimalnya kasitas dan pengetahuan  kelompok petani dalam menjalankan usaha

Peningkatan kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam menjalankan usaha

Bab IV Hal. 183


No


Urusan / IKK

Permasalahan




peningkatan kualitas produksi pertanian Belum optimalnya peran dan fasilitasi  pemerintah dalam memacu peningkatan produksi dan usaha kelompok tani

peningkatan kualitas produksi pertanian. Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah guna memacu peningkatan usaha dan produksi kelompok tani.

1.6

Produksi daging dari berbagai komoditas ternak.

Target pada tahun 2013 diharapkan sebesar 2  persen pertahun namun terjadi penurunan  sebesar………. Persen dari yang ditargetkan.

Rendahnya produksi daging.  Terbatasnya areal RPH dan yang sudah ada 0,20 Ha sudah tak layak. 

Meningkatkan sarana dan prasarana, penerapan teknologi produksi dan manajemen produksi . Tersedianya lahan RPH untuk dibangun sesuai standar mutu pelayanan.

1.7

Penyuluhan Teknologi Ternak dan Keswan

Peningkatan kelompok tani ternak terbina dan  pengendalian Keswan optimal.

Kurangnya tenaga penyuluh peternakan dan  dokter hewan untuk pembinaan dan pengawasan.

Tersedianya tenaga penyuluh yaitu dokter Hewan.

Jumlah luas hutan yang direhabilitasi setiap tahun  mengalami peningkatan , yakni dari 26.049 ribu ha tahun 2009 menjadi 26.049 ribu Ha tahun 2013 atau dari 0 persen menjadi 0 persen.

Besarnya laju deforestrasi dan degradasi  hutan serta tersedianya data dan informasi laju degradasi kawasan hutan.

Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan peningkatan kapasitas polisi hutan.

Kerusakan hutan masih 15 % dibandingkan dengan  luas 46 Ha

Besarnya laju dsforestrasi dan degradasi  hutan serta tersedianya data dan informasi laju degradasi kawasan hutan. Belum tersedianya data base. Luas perjenis tanaman hutan. 

Penyelesaian tat batas kawasan hutan, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan melalui peningkatan kapasitas polisi hutan. Tersedia data.

Secara ekonomi konstribusi sektor kehutanan  masih rendah namun konstribusi manfaatnya belum dianalisis.

Perlu menghitung kontribusi intangible dari sektor kehutanan untuk menjadi pertimbangan ekonomi lingkungan.

2.

Kehutanan 2.1

Rehabilitasi lahan

hutan

dan

2.2

Kerusakan kawasan hutan



2.3

Konstribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Konstribusi sektor kehutanan masih dibawah %.


1 

Bab IV Hal. 184


No

3.


Urusan / IKK


Permasalahan

Energi dan potensi Sumber Daya Mineral izin

Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan  pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang.

Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tat ruang dan penegakan hukum.

 

Tersedia data base dan hasil penelitian. Adanya Perencanaan Pengembangan sesuai tata ruang. Tersedianya tenaga terampil.

Pertambangan tanpa izin

Penanganan pertambangan dibawah 47 %.

3.2

Konstribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Konstribusi masih pada tahun 2013= 10,64 % masih  dibawah capaian tahun 2009 namun cenderung stabil di angka tersebut selama 4 tahun berikutnya. 

Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang Belum adanya data yang tersedia.

Kunjungan mengalami peningkatan tiap tahunnya  sebesar……………..persen, yakni dari………….orang tahun 2009 meningkat menjadi  ……………….jiwa tahun 2013

Belum Optimalnya sarana dan prasarana  Daerah Tujuan Wisata (DTW) Masih banyak DTW baru yang belum terbina 

4.

tanpa

masih 

3.1



Pariwisata 4.1

Kunjungan Wisata



4.2

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

5.

Kelautan dan perikanan

5.1

Produksi perkanan

Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW Optimalisasi promosi DTW baru dan perbaikan infrastruktur Pelatian masyarakat dalam industry wisata spesifik

Kontribusi terhadap PDRB rata rata …….. %  selama 5 tahun 

Masih rendahnya promosi pada segmen pasar  internasional Belum semua lokasi DTW dimiliki oleh pemda  dan bersertifikat

Perlu peningkatan promosi baik dalam maupun luar negeri Lokasi dibina, dikembangkan pemerintah dan masyarakat serta lahan jelas status pengelolaannya/Pemilikan.

Jumlah produksi ikan pada tahun 2013 adalah  sebesar ……… atau …………. % dari produk perikanan 

Belum terintegrasinya system produksi dari  hulu ke hilir Kualitas armada penangkap ikan masih rendah  Penyakit udang masih menjadi ancaman Untuk peningkatan produksi. Mutu produksi perikanan kurang berdaya 

Memanfaatkan potensi yang ada dengan menarapkan teknologi serta membangunan jejaring bisnis perikanan Pengembangan sektor hulu kehilir dan revitalisasi system produksi dalam rangka penyediaan bahan baku industrilisasi Pembinaan dan pengawasan dalam

 


Bab IV Hal. 185


No


Urusan / IKK



5.2

Pada tahun 2013 konsumsi ikan berhasil melampaui  target sebesar …………….dimana konsumsi ikan  dicapai sebesar 45,80% sementara target daerah hanya sebesar 30 kg

Konsumsi ikan


Permasalahan

saing Kualitas SDM Pembudidaya dan Nelayan masih rendah.

pengelolaan kelautan

Persaingan konsumsi protein hewan lain  Penurunan stock ikan laut / pesisir oleh nelayan tradisional 

Pembinaan produk nilai tambah dan diseminasi teknologi pengolahan Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan Komuditas perikanan dimasukkkan dalam undang undang pangan strategis Tersedia sarana dan prasarana pembantu mutu.

 

5.3

Cakupan bina kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah

Cakupan bina kelompok nelayan yang dapat  bantuan dipinrang mengalami peningkatan….  

5.4

produksi kelompok pembudidaya pengolah

perikanan nelayan, dan

Jumlah produk kelompok ……% dari produk daerah  yaitu ; Pembudidaya 88 kelompok  Tangkap 60 kelompok Pengolah 22 kelompok  Pelestari 4 kelompok



6.

Perdagangan

6.1

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Rata rata 12,68 % selama 5 tahun




sumber daya perikanan dan

Kurangnya monitoring terhadap keberhasilan  kelompok nelayan  Belum terintegrasinya system produksi dari hulu kehilir Terbatasnya modal usaha. 

Inovasi teknologi pada usaha perikanan Pengelolaan potensi dengan berbasis komuditas, kawasan serta pembenahan system dan managemen usaha kelembagaan Pembinaan kawasan mina politan belum optimal

Rendahnya produktifitas dan daya saing  usaha kelautan dan perikanan Kemiskinan masyarakat nelayan dan  pembudidaya ikan Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, bbm, system  rantai dingain, pelabuhan perumahan) Terbatasnya akses permodalan untuk usaha perikanan

Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah Meningkatkan pembinaan kelembagaan masyarakat usaha perikanan dan kelautan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing Optimalisasi program bbm solar, puket dan ….

Belum optimalnya peran sektor perdagangan  terhadap peningkatan PDRB Sulsel 

Optimalisasi peran sektor perdagangan terhadap PDRB Peningkatan koordinasi antar tingkatan

Bab IV Hal. 186


No


Urusan / IKK


Permasalahan

pemerintahan dalam upaya memacu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 6.2

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Persentase usaha pedagang yang aktif

informasi

dan

kelompok  

Masih besarnya jumlah kelompok pedagang  dan usaha informal yang aktif dan mandiri Masih rendahnya tingkat keterampilan dan  kapasitas pengelolaan usaha

Peningkatan upaya pembinaan dan fasilitasi kelompok pedagang dan usaha informal Peningkatan keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha

7.

Perindustrian

7.1

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Pertumbuhan sektor industri 6,83%



Kurangnya pengolahan

investasi

sektor

industri 

Iklim investasi yang semakin baik

7.2

Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri 9,32 % (ADHK)



Kurangnya pengolahan

investasi

sektor

industry 

Iklim investasi yang semakin baik

Sejak tahun 2009 sudah tidak ada.









8.

Ketransmigrasian 8.1

Transmigrasi

8.2 I

Fokus kemampuan ekonomi daerah

1.

Otonomi daerah, pemerintahan umum….

1.1

Pengeluaran pengeluaran perkapita

konsumsi  pendapatan

Rata rata pengeluaran perkapita sebulan untuk  pengeluaran makanan …. Pada tahun 2012 adalah sebesar ………..….% atau mengalami penurunan sebesar … poin jika dibandingkan dengan tahun 2011

Konsumsi rumah tangga per kapita masih  didominasi kelompok pangan yang idealnya kelompok non pangan

Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan

1.2

Pengeluaran konsumsi non  pangan per kapita

Persentase pengeluaran konsumsi rumah  tangga perkapit meningkat dari hamper berimbang yakni dari …persen menjadi ….

Konsumsi non pangan lebih rendah  disbanding konsumsi pangan perkapita

Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan


Bab IV Hal. 187


No


Urusan / IKK


Permasalahan

Persen 1.3

2.

Produktivitas total daerah



Masih didominasi sektor pertanian yang  pemasarannya dalam bentuk komoditi primer /  bahan baku 

Industry pengolahan pertanian meningkat Sarana produksi pertanian meningkat Tersedia Hasil Riset & Teknologi ttg kesuburan Tanah.

Nilai tukar petani di Pinrang berada diatas rata-rata  Kabupaten tetangga.

Adanya perbedaan harga antara Pemerintah  (Bulog) dan Tengkulak di lokasi panen.  

Kemampuan daya beli masyarakat meningkat Jumlah produksi hasil pertanian meningkat Semua Produksi ditangani Pemerintah

PDRB meningkat signifikan dari tahun ketahun

Pertanian 2.1

Nilai tukar petani

II

Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

1.

Perhubungan

1.1

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Pertambahan jumlah kendaraan lebih dibanding pertambahan panjang jalan

1.2

Jumlah orang / barang terangkut angkutan umum

Jumlah arus barang dan orang semakin meningkat

tinggi 

Kurangnya pembangunan infrastruktur jalan baru



Pengguna tani, sering tidak tertib sehingga kecelakaan lalu lintas.

  

Meningkatnya kemampuan membeli kendaraan baru

masyarakat

Semakin giatnya perekonomian dan lancarnya transportasi kedaerah

 2.

Penataan Ruang

2.1

Ketaatan terhadap RTRW

Sampai saat ini rasio kesesuaian pelaksanaan  pembangunan yang sesuai dengan RTRW sudah mencapai ……….. Yang diindikasikan dengan telah dilaksanakannya …………….. program  pembangunan utama pada indikasi program utama RTRW.


Belum sinkronnya program pembangunan  antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang Belum tersedianya instrument pengendalian  yang optimal terhadap

Bab IV Hal. 188

Adanya upaya pengendalian pemabfaatan ruang pada wilayah kabupaten yang berbatasan dengan perkotaan Upaya mewujudkan singkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pengendalilan


No


Urusan / IKK

Permasalahan


pemanfaatan ruang 2.2

Luas wilayah Produktif

Luas wilayah Produktif Pinrang berdasarkan RTRW  sudah mencapai………dengan mengembangkan kawasan Produktif seluas…………..hektar. 

Belum sinkronnya program pembangunan  antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang.  Belum tersedianya instrument pengendalian yang optimal.

Adanya Pengembangan kawasan permukiman kota ke bagian selatan. Adanya Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kapet Pare-pare.

2.3

Luas wilayah Industri

Luas wilayah Industri Kabupaten Pinrang  berdasarkan RTRW sudah mencapai 485 Hektar

Belum sinkronnya program pembangunan  antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang. Belum tersedianya instrument pengendalian yang optimal.

Adannya upaya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kota pinrang sebagai Hinterland.

Belum sinkronnya program pembangunan  antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang. Belum tersedianya instrument pengendalian yang optimal terhadap pelanggaran rencana  tata ruang.

Adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah kecamatan Desa yang berbatasan dengan perkotaan. Dapat sinergi pengembangannya.

Belum sinkronnya program pembangunan  antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang. Belum tersedianya instrument pengendalian  yang optimal terhadap pelanggaran rencana tata ruang.

Sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan kawasan perkotaan yang mengacu pada RTR; Penyiapan instrument pengendalian pemanfaatan ruang.



2.4

Luas wilayah Kebanjiran

Persentase luas wilayah kebanjiran terhadap luas wilayah budidaya di Kab.Pinrang sebesar 21,5 %.

 

2.5


Realisasi luas kawasan perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai RTRW Pinrang.

   

3.

Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah,………………………………………………….

3.1

Jenis dan jumlah bank dan cabang

Peningkatan dan Pemerataan jumlah dan jenis  bank

Jenis dan jumlah bank belum merata di setiap  kecamatan, kecuali BRI sdh ada. 

Tingginya kesadaran masyarakat menggunakan jasa perbankan. Jumlaha tabungan dan nasabah meningkat.

3.2

Jenis, kelas dan jumlah restoran.



Belum optimalnya peran pemerintah dalam  memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan

Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan warung yang sehat


Makin tingginya minat masyarakat membuka Warung/kafe.

untuk 

Bab IV Hal. 189


No


Urusan / IKK



3.3

Jenis, kelas dari jumlah hotel/wisma



Lingkungan Hidup

4.1

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

masyarakat

yang



warung yang sehat dan halal. Masih terbatasnya jumlah terdaftar dan tersertifikasi.

warung

yang 

dan halal Peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat akan pengelolaan warung yang sehat dan halal.

Makin tingginya minat masyarakat untuk  membuka usaha hotel / wisma Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung dan menggunakan fasilitas  hotel/wisma

Belum optimalnya pemerintah dalam  memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan hotel/wisma  Masih terdapat beberapa hotel/wisma yang sesuai dengan syarat dan persyaratan

Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan hotel/wisma Peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terkait syarat dan persyaratan pendirian hotel/wisma

Cakupan penggunaakn air bersih sebesar ….%,  dengan total rumah tangga sebesar 5.577 RT yang menggunakan air bersih 

Masih rendahnya cakupan RT yang  menggunakan air bersih dari sumber yang aman  Makin berkurangnya kapasitas air baku untuk memenuhi kebutuhan RT

Peningkatan cakupan pelayanan air bersih di tingkat rumah tangga Peningkatan upaya konservasi sumber air baku



4.

Meningkatnya jumlah berkunjung ke Warung.


Permasalahan

5.

Komunikasi dan Informatika

5.1

Rasio ketersediaan daya listrik

Kebutuhan listrik di Kab.Pinrang pada tahun 2013  sebesar 115.136.690 Kwh didominasi oleh kebutuhan untuk rumah tangga sebesar 54%, disusul oleh kebutuhan untuk perkotaan sebesar 24%, dan sisanya untuk kebutuhan publik. 

Persentase pemanfaatan energy baru  terbarukan masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala  kecil masih rendah Kurangnya inovasi baru untuk pembangkit listrik

Pengembangan dan pemanfaatan potensi energy local khusunya energy baru terbarukan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melalui Pengembangan Desa Mandiri Energi

5.2

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Persentase rumah tangga yang nmenggunakan  listrik di Kabupaten Pinrang didominasi oleh pengguna listrik dengan daya 900 watt sebesar 50  % dari seluruh rumah tangga pengguna listrik

Persentase pemanfaatan energi baru  terbarukan masih rendah Semakin tinggi permintaan sambungan baru  untuk RT

Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi local khusunya energy baru terbarukan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melalui pengembangan desa Mandiri Energi di Kecamatan Lembang dan Batulappa*


Bab IV Hal. 190


No

Urusan / IKK

III

Fokus Iklim Berinvestasi

1.

……………………………

1.1

Angka kriminalitas



Permasalahan

Jumlah tindak kriminalitas provinsi Sulawesi Selatan  mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2009-2013) pada tahun 2009 hingga tahun 2013  jumlah tindak kriminalitas meningkat dari 203 Kasus  menjadi 495 kasus

Masih tingginya angka kriminalitas akibat  sosialisasi hokum yang kurang Masih rendahnya pendidikan  Kurangnya jumlah aparat penegak hokum 

Peningkatan kualitas dan frekuensi pelaksanaan sosialisasi penegak hokum Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat Mengaktifkan kantibmas

1.2

Jumlah demo

Tingginya jumlah demonstrasi dan menurun dari  tahun ketahun 

Masih rentang aksi demonstrasi  Belum tersedianya sarana penyaluran aspirasi  yang benar

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan demonstrasi Penyediaan sarana dan prasarana penyaluran aspirasi masyarakat dan mahasiswa

1.3

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Jenis jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola  pemda telah ditetapkan secara CloseList berdasarkan UU 28 TAhun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Masih terdapat pungutan ditingkat Kabupaten  yang bersifat kontra produktif dengan iklim investasi didaerah

Pengawasan atas implementasi perda pajak dan retribusi daerah di tingkat kabupaten

1.4

Jumlah perda yang mendukung iklim usaha

Perda yang masih berkaitan dengan investasi masih  belum mendukung pengembangan iklim usaha di Kab.pinrang.

Kurangnya dukungan legislasi yang  mendukung pengembangan investasi yang terealisasi di Kab.Pinrang

Peningkatan jumlah perda yang mendukung iklim usaha

1.5

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Desa swasembada sebesar ….. desa dari sejumlah …. Desa/kelurahan



Masih lemahnya peran, kapasitas dan  kemampuan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan

Peningkatan kapasitas pemerintah desa

IV

Fokus Sumber Daya Manusia

1

Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja 152.718 penduduk yang  bekerja. Tingkat pengangguran terbuka mencapai  ……% (6.930 orang) 

Tingginya urbanisasi ke kota pinrang  Kurangnya keterampilan bekerja  Pendapatan tenaga kerja disektor pertanian rendah

Meningkatnya kegiatan agro industry Meningkatnya permintaan tenaga kerja sektor perkebunan dari Negara tetangga / Malaysia


Bab IV Hal. 191

dan

kelembagaan


No

1.1


Urusan / IKK

Rasio ketergantungan

Perbandingan antar banyaknya penduduk yang  belum dan tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk produksi secara ekonomi (………tahun)



Permasalahan

Naiknya persentase penduduk yang belum  dan tidak produktif

Bab IV Hal. 192



Adanya program-program yang terkait dengan program penurunan tingkat kelahiran bayi, program keluarga berencana (KB) ………………………


4.2 Isu Strategis Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka mengah daerah merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perncanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi berkelanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akandating. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pinrang dalam lima tahun

kedepan

dirumuskan

dengan

mensistesa

fakta-fakta

permasalahan

pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal atau isu-isu global.

4.2.1 Isu Global Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan

mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan,

sehingga memerlukan perhatian yang khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun isu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan di daerah Pinrang. Perubahan Iklim dan Bencana Alam, paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dll.Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan.Sebagai gambaran bahwa penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara local.Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak


Bab IV Hal. 193


hanya bersifat lokal

tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di

Indonesiamasih menghadapi tantangan besar dimana pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumber daya alam secara langsung.Bahkan ada kecenderungan besar dimana upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan. Penyebab pemanasan global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas rumah kaca seperti CO2 dan Metana yang brasal dari Industri, Kendaraan bermotor, dan mahluk hidup penghasil metana alamiah seperti baktri. Selain itu juga terjadinya kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri, pertanian dan fungsi lainnya.Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang. Eksploitasi hutan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung juga tidak luput dari faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, usaha untuk menghentikan perusakan hutan tidak cukup dilakukan hanya dengan menghentikan kegiatan yang sifatnya merusak saja, melainkan juga dituntut untuk melawan kecenderungan yang terjadi dengan berbagai macam usaha rehabilitasi lahan dan hutan yang telah rusak. Untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, maka sangat dibutuhkan adanya suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan yang efisien dan berwawasan lingkungan, yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya setempat secara optimal, sehingga masyarakat memiliki keperdulian dan tanggung jawab dalam menjaga hutan tersebut. Perdagangan bebas, globalisasi telah merambah hampir disemua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global, transparan, tanpa batas, saling mengait (linkage), dan saling ketrgantungan (interdependence). Skenario liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas memberikan dampak keseluruh pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari cina dan Negaranegara ASEAN lainnya akan menyapu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing.


Bab IV Hal. 194


Dengan diberlakukannya perdagangan bebas banyak memberi dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat.Dunia yang tanpa batas, keluar masuk barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal.Namun, disisi lain, pemberlakuan ini dapat menambah penderiataan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan.Mereka digiring kepada seluruh dunia dimana kekuatan pasar menjadi panglima. Hilangnya subsidi dan peranan dari Negara dalam bidang ekonomi berdampak multiplayer effect pada kemiskinan yang meningkat dan akan mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan kerja keras pemerintah, yakni mengerjakan dua hal sekaligus, yakni perbaikan ekonomi dan sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial. Kondisi sosial ekonomi serta semua potensi yang ada pada masyarakat kabupaten Pinrang, diharapkan peerintah dapat menempuh suatu kebijakan yang rasional untuk mengantar masuk dalam kancah perekonomian global. Demokrasi dan HAM, dari tahun ketahun gelombang kesadaran eksistensi kehadiran

manusia

dimasyarakatnya

semakin

meningkat

seiring

dengan

meningkatnya pendidikan dan informasi. Peningkatan peran dimasyarakat seperti demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin dapat dicegah kemajuannya.pemerintah-pemerintah otoriter di dunia kalaupun belum dapat runtuh seluruhnya diperkirakan akan mengalami perlemahan yang serius. Keberhasilan Negara otoriter pada tahun-tahun sebelumnya dalam mencegah demokratisasi, seperti halnya yang terjadi di beberapa Negara bekas Uni Soviet, Afrika Utara dan Asia Selatan, hanya akan menunda sebentar keberhasilannya. Saat ini gelombang demokrasi sedang melanda Negara-negara di Timur Tengah dan efek domino yang ditimbulkannya

menjadi

permasalahan

yang

bermuara

pada

persoalan

kemanusian.Bahkan Negara-negara maju sekalipun sedang mengalami dinamikadinamika koreksi dalam hal demokrasi, berkaitan dengan peran Negara dan masyarakat sipil. Traficking, kasus tindak pidana perdagangan orang saat ini terus terjadi, dimana Negara Indonesia menjadi bagian dari praktek ini. Tindak kejahatan terhadap kemanusiaan ini terjadi di daerah atau negara asal, daerah transit hingga ke daerah atau Negara tujuan.keterbatasan ekonomi, minimnya tingkat pendidikan sering kali menjadi dasar alas an kelompok ini terjerat human trafficking. Beragam cara dipakai pelaku untuk menarik dan mengontrol korban diantaranya janji pekerjaan bergaji tinggi, hingga ancama kekerasan. Hal tersebut banyak terjadi karena adanya masalah ketidakseimbangan hubungan Negara-negara maju dengan


Bab IV Hal. 195


Negara-negara berkembang khususnya dalamkonteks hubungan perdagangan dan ekonomi.Sebagai perbandingan bahwa perdagangan orang dan penyelundupan manusia merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah kejahatan penyelundupan senjata dan perdagangan narkoba. Di Indonesia praktek ini dapat terjadi dengan modus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dimana dua komponen saling memperkuat yakni antara kurangnya lapangan kerja tersedia dan rendahnya keterampilan yang dimiliki Kabupaten Pinrang dapat mngambil pran dalam mengurangi dampak dari hal ini dengan upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

4.2.2. Isu Staregis Daerah Isu starategis daerah hasil sintesa fakta-fakta permasalahan pembangunan maupun

permasalahan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

telah

disampaiakan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu global. Selain isu global,penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan secara khusus dampak terhadap lingkungan hidup dari program-program yang akan dilaksanakan seperti yang tlah diamanahkan oleh Permendagri No.67 Tahun 2012 tentang Penyusunan Kajian Lingkungan Hidu Strategis. Pada proses kajian KLHS tersebut, didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan sehingga diperlukan mitigasi dari dampak negatif dengan : 1. Memperhatikan RTRWP dan RTRWK dan penerapan kaidah lingkungan hidup dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Hal ini antara lain dapat pula berupa penerapan

AMDAL

dan

RKL/RPL

maupun

UKL/UPL

sesuai

dengan

perundangan yang berlaku. 2. Pada sektor pertanian, penerapan pertanian dalam arti luas ramah lingkungan antar lain dengan cara pemakaian pupuk berimbang, pemanfaatan pupuk organic , pemakaian benih rendah emisi, dan pengolahan lahan tanpa bakar serta memperhatikan daya dukung lahan dan kesesuaian lahan dalam setiap kegiatan perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan secara terintegrasi dalam masing-masing program dengan membuat kegiatn berupa sosialisasi dan penerapan pertanian ramah lingkungan. Disamping itu disarankan pula dengan menerapkan pertanian dengan menggunakan system SRI (system of rice intensification)

yaitu

pengembangan

padi

dngan

air

berimbang

serta

pengembangan pengelolaan system irigasi yang partisipatif. 3. Pada sektor peternakan, pengintegrasian program dengan usaha memberikan akses terhadap sistem pengkandangan yang layak dan sesuai dengan kaidah lingkungan harus dilakukan. Agar hasil ternak lebih bermanfaat maka


Bab IV Hal. 196


dirkomendasikan pula untukpemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk anorganik dan mengembangkan biogas yang dapat mnurunkan tingkat emis gas rumah kaca sekaligus dapat mengurangi tingkat pemakaina energy fosil. 4. Dalam kaitannya dengan isu kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya, maka direkomendasikan untuk mempertahankan mangrove yang ada sekaligus mengembangakannya

sebagai

usaha

perlindungan

dan

pemulihan

ekosistemwilayah pesisir. 5. Hal lainyang sangat penting adalah pemantapan moral dan ahlak masyarakat dalammenjamin keseimbangang pembangunan. Isu

lain

yang

dianalisis

dalampenyusunan

RPJMD

ini

adalah

isu

pengarusutamaan gender. Sehingga dalam penentuan kebijakan dan programprogram yang dilakukan dianalisis terlebih dahulu kaitannya dan atau pengaruhnya terhadap isu-isu gender yang analisisnya secara lengkap dilampirkan secara terpisah dngan dokumen ini. Adapun daftar isu strategis secara keseluruhan daerah ini disajikan dengan pendekatan

urusan

pilihan.pendekatan

pemerintahan,

urusan

akan

lebih

yakni

urusan

mempermudah

wajib didalam

dan

urusan

menentukan

stakeholder terkait dalam menetukan kebijkan yang akan dilakukan menhadapi isu starategis tersebut

4.2.2.1 Urusan Wajib Pemerintah Daerah a. Urusan Pendidikan 

Masih tingginya angka buta aksara serta angka partispasi sekolah cenderung menurun;



Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai;



Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

b. Urusan Kesehatan 

Terbatasnya sumberdaya kesehatan,belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit tidak menular, serta meningkatkan penyakit degenerative;



Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih kurang;



Gerakan SUN (Scaling Up Nutrition) untuk perbaikan gizi anak atau perbaikan gizi 1000 hari pertama kehidupan.


Bab IV Hal. 197


c. Urusan Lingkungan Hidup 

Menurunnya daya tamping lingkungan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan;



Menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku;



Kesadaran masyarakat dan swasta dalampengolahan lingkungan hidup masih kurang;



Dampak pemanasan global semakin meningkat;



Dilakukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD 2014-2019) sesuai Permendagri No.67 Tahun 2012.

d. Urusan Pekerjaan Umum 

Belum meratanya aksebilitas pelayanan transportasi;



Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan Kab. Pinrang;



Rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak;



Tingkat kerusakan jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasi yang masih tinggi;



Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana;

e. Urusan Penataan Ruang 

Belum adanya RTH yang refsentatif yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang empunyai kekuatan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan 

Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan

oleh

kurang

akuratnya

data

pendukung

perencanaan

pembangunan; 

Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan

(program/kegiatan)

pembangunan

dan

alokasi

penganggarannya; 

Belum adanya rencana pengadaan tanah pada kawsan tertentu untuk mempercepat kerjasama investor dari luar.


Bab IV Hal. 198


g. Urusan Perumahan 

Belum optimalnya pengelolaan Asset tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan persertifikatan tanah karena biaya dianggapmasih tinggi;



Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman dan masih besarnya kesenjangan pemenuhan akan rumah layak huni.

h. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 

Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga, dan kurangnya pembinaan pemuda dan olah raga;



Masih kurangnya pembinaan kepemudaan;



Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.

i. Urusan Penanaman Modal 

Belum optimalnya pengelolaan investasi;



Iklim investasi belum kondusif khususnya dalam hal pelayanan perizinan;



Lahan bagi usaha industry berskala menengah/besar terbatas dan belum ada Lahan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

j. Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah 

Pemberdayaan koperasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;



Inovasi

dan

adopsi

teknologi,

pengembangan

desain

produk,

yang

berdampak pada diversifikasi masih rendah; 

Jaringan pasar industry kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas.

k. Urusan Kependudukan dan catatan Sipil 

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan;



Relatif Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk.

l. Urusan Ketenagakerjaan 

Masih terbatasnya lapangan pekerjaan;



Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar/TKW


Bab IV Hal. 199


m. Urusan Ketahanan Pangan 

Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal;



Ketersedian dan kedaulatan pangan belum menjadi fokus daerah;



Kesadaran

masyarakat

dalam

mengkonsumsi

produk

pangan

lokal

cenderung menurun.

n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 

Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;



Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak;



Anak korban narkoba dan anak putus sekolah masih ada;



Tingginya bentuk kekerasan, eksploitas, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan salah pada anak dan perempuan.

o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera 

Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi;

p. Urusan Perhubungan 

Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;



Daya tamping infrastruktur transportasi;



Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi.

q. Urusan Komunikasi dan Informasi 

Belum optimalnya implementasi e-government dan pelayanan perijinan telekomunikasi.

r. Urusan Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam Negeri 

Meingkatnya

gangguang

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat

dan

kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan; 

Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang, serta jiwa nasionalisme dan patriotism cenderung menurun.

s. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kompetensi sebagai pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil dan produk hokum daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan;


Bab IV Hal. 200




SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal Prosedur Standar Operasional;



Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi keuangan daerah (pembiayaan, Pendapatan dan belanja daerah) dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilats pengelolaan keuangan daerah;



Penegakan dan pelaksanaan hukum dan perundang-undangan yang masih lemah;



Perlunya integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana secara seimbang dan sinergis;



Peningkatan SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompotensi yang diharapkan;



Lemahnya infrastruktur pendukung pelaksanaan birokrasi;



Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan yang masih kurang;



Pengalokasian pegawai pada setiap SKPD tidak merata;



Perangkat daerah yang cenderung terlalu gemuk (banyaknya pada setiap SKPD)



Munculnya berbagai masalah pertanahan termasuk asset pemda yang bermasalah

t. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintah desa;



Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan faktor ekonomi, rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnya akses informasi, sarana, modal, pasar dan pelayanan;



Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan antara pemerintah, pemprov, pemkab dan desa;



Perlunya diantisipasi akan berakhirnya program PNPM.

u. Urusan Sosial 

Masih cukup tingginya angka kemiskinan,pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);



Tingginya konflik sosial dimasyarakat dan kejadian bencana alam;



Panti-panti sosial kurang diberdayakan.


Bab IV Hal. 201


v. Urusan Kebudayaan 

Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan seharihari,

belum

optimalnya

pengelolaan

kekayaan

budaya,

dan

masih

terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku budaya; 

Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;



Masuknya nilai dan budaya asing yang banyak berpengaruh negatif;



Terjadinya degradasi nilai budaya dan kearifan lokal.

w. Urusan Statistik 

Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan statistik;



Pembiayaan, sarana dan prasarana yang kurang;



Pengembangan

Sistem

Informasi

Pembangunan

Daerah

(SIPD/SIPNAS/SIMRENAS)

x. Urusan Kearsipan 

Belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana kearsipan;



Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah;



Regulasi tentang kearsipan belum dilaksanakan secara maksimal;



Belum sinergi pengelolaan kearsipan ditingkat provinsi dan Kab/Kota.

y. Urusan Perpustakaan 

Belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana perpustakaan;



Masih rtendahnya niat baca masyarakat, terutama anak sekolah;



Pengelolaan perpustakaan yang belum profesional;



Bahan bacaan perpustakaan yang masih minim

z. Urusan Penelitian dan Pengembangan 

Belum dimanfaatkannya hasil-hasil Kajian/ Penelitian pengembangan potensi daerah, bidang ekonomi, sosial budaya,prasarana dan Pemerintahan.



Potensi Sumber daya Alam (Mineral,Batu bara dan Lain-lain belum ada Penelitian jumlah Bahan Baku sehingga Instansi masih ragu.


Bab IV Hal. 202


4.2.2.2 Urusan Pilihan Pemerintah Daerah a. Urusan Kelautan dan Perikanan 

Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air serta fungsi kelembagaan pembudidaya perikanan dan Nelayan tangkap di Laut



Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya;



Keterbatasan infrastruktur/sarana dan prasarana dari perikanan budi daya, tangkap dan pengelolaan kelautan dan perikanan;



Rendahnya produktifitas dan daya saing usaha perikanan budaya dan perikanan tangkap.



Armada dan Alat Tangkap Nelayan,Relatif terbatas untuk menuju Laut dalam.

b. Urusan Pertanian 

Pengembangan sarana dan prasarana perkebunan, peternakan serta teknologi untuk mendukung peningkatan produksi dan produktifitas;



Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi;



Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, serta belum optimalnya manajemen agrebisnis;



Pengembangan penyediaan sarana prasarana, teknologi dan kelembagaan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktifitas serta nilai tambah hasil perkebunan;



Pengembangan Peternakan Sapi, belum terlaksana sesuai ketentuan tehknis dan terbatasnya investor Status lahan belum jelas;



Pengembangan peterbakan sapi, belum terlaksana sesuai kebutuhan teknis dan terbatasnya investor karena status lahan belum jelas.

c. Urusan Kehutanan 

Degradasi hutan dan lahan;



Alih fungsi lahan;



Luas hutan semakin berkurang akibat dari penambangan;



Luas lahan kritis masih cukup banyak.

d. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 

Terbatasnya patokan listrik untuk industry dan rumah tangga;



Masih banyak penambangan yang tidak ramah lingkungan;



Potensi energi terbarukan seperti energi matahari dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal.

e. Urusan Pariwisata 

Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, kreativitas, inovasi dan kompotensi daya saing ODTW, dan belum optimalnya kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata;


Bab IV Hal. 203




Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah.



Terbatasnya obyek Wisata, dimiliki status kepemilikan/Sertifikat hak guna.

f. Urusan Industri 

Masih kurangnya kualitas manajemen pengolahn usaha bagi UMKM;



Industri berbasis sumberdaya lokal belum berkembang secara merata dan berkelanjutan.



Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, dan belum optimalnya kemitraan antara pelaku usaha.

g. Urusan Perdagangan 

Rendahnya daya saing produk dipasar nasionalmaupun global,



Belum lancaranya distribusi bahan pokok/barang strategis;



Kurang siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015;



Kurang Memadainya kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional.

h. Urusan Ketransmigrasian 

Animo masyarakat untuk bertransimigrasi lokal relative rendah dan ketidak siapan lokasi transmigrasi;



Semakin rendahnya transimigrasi umum dan Transimigrasi Swakarya Mandiri (TSM)

4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kemeterian teknis di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk T 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri


Bab IV Hal. 204


Noor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah Kabupaten meliuputi 9 (Sembilan) bidang SPM yakni perumahan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Kesenian, Perhu, Kesenian, Perhubungan, dan Penanaman Modal. Selanjutnya halhal terkait dengan SPM seperti indikator, target dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan oleh masing-masing keenterian terkait dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) SPM Bidang Perumahan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008) a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni (100% pada tahun 2025); b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (70% pada tahun 2025); c. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (100% pada tahun 2025).

2) SPM Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008) a. Persentase Kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun 2015); b. Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan social, untuk pemenuhan kebutuhan dasar (80% pada tahun 2015); c. Persentase kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun 2015); d. Persentase

panti

sosialskala

provinsi

yang

melaksanakan

standar

operasional pelayanan kesejahteraan social (60% pada tahun 2015); e. Persentase panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social (80% pada tahun 2015); f. Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial luar panti (60% pada tahun 2015)

3) SPM Bidang Lingkungan hidup (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008) a. Persentase jumlah sumebr air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya (70 % pada tahun 2015);


Bab IV Hal. 205


b. Persentase jumlah Kecamatan yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasika mutu udara ambiennya (100 % pada tahun 2015); c. Persentase

jumlah

pengaduan

masyarakat

akibat

adanya

dugaan

pencemaran dan / atau perusakn lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (100 % pada tahun 2015)

4) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan Menteri

Negara pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak

Republik Indonesia No. 01 Tahun 2010) a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (100 % pada tahun 2015); b. Cakupan perempauan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesma mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT dirumah sakit (100 % pada tahun 2015); c. Cakupan layanan rehabilitasi yang di berikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (100 % pada tahun 2015); d. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu (75 % pada tahun 2015); e. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (80 % pada tahun 2015); f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (80 % pada tahun 2015); g. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (50 % pada tahun 2015); h. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (100 % pada tahun 2015).

5) SPM Bidang Ketenaga Kerjaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per. 15/Men/X/2010) a. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama ((100 % pada tahun 2015). b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan tenaga (60 % pada tahun 2015).


Bab IV Hal. 206


c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kwirausahaan (60 % pada tahun 2015).

6) SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Tenaga Pertanian Republik Indonesia No. 65/Permentan/OT.140/12/2010) a. Penguatan cadangan pangan (60 % pada tahun 2015) b. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan didaerah (100 % pada tahun 2015) c. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (80 % pada tahun 2015) d. Penanganan daerah rawan pangan (60 % pada tahun 2015)

7) SPM Bidang Kesenian (Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Republik Indonesia No. PM. 106/HK501/MKP/2010) a. Cakupan kajian seni (50 % pada tahun 2015) b. Cakupan pasiltas seni (30 % pada tahun 2015) c. Cakupan gelar seni (70 % pada tahun 2015) d. Cakupan misi kesenian (100 % pada tahun 2015) e. Cakupan SDM kesenian (25 % pada tahun 2015) f. Cakupan tempat (100 % pada tahun 2015) g. Cakupan organisasi (34 % pada tahun 2015)

8) SPM Bidang Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM. 81 Tahun 2011) a. Tersedianya angkutan umum yang melewati wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten (100% pada tahun 2015) b. Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek (100% pada tahun 2015); c. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardriil) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten (100% pada tahun 2015); d. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antar kecamatan dalam Kabupaten (100% pada tahun 2015) e. Tersedianya sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompotensi sebagai pengawas

kelayakan

kendaraan

pada

perusahaan

angkutan

umum,

pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan (100% pada tahun 2015)


Bab IV Hal. 207


f. Tersdianya angkutan sungai untuk melayani jaringan trayek antar desa dalam Kabupaten (75% pada tahun 2015) g. Tersedianya pelabuhan sungai untuk melayani kapal sungai yang beroperasi pada jaringan trayek antar desa dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alaur pelayaran sungai yang dilayari (60% pada tahun 2015) h. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai yang beroperasi pada trayek antar desa dalam Kabupaten (100% pada tahun 2015) i.

Tersedianya SDM yang memiliki kompotensi sbagai awak kapal angkutan sungai (100% pada tahun 2015)

j.

Tersedianya kapal penyebrangan yang beroperasi pada lintas antar desa/kecamatan yang mnghubungkan jalan yang terputus oleh perairan (75% pada tahun 2015)

k. Tersedianya dermaga pada setiap desa/kecamatan untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jangkauan jalan (100% pada tahun 2015)

9) SPM Bidang Penanaman Modal

(Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011) a. Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, perpanjanganrencana pengguna tenaga kerja asing (RPTKA), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di kabupaten ssuai kewenangan pemerintah kabupaten (100% pada tahun 2015); b. Terslenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2015); c. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (1 sektor/bidang usaha pertahun pada tahun 2015); d. Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama antara usaha mikro kecil, menengah, koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten dengan pengusaha nasional/asing (1 kali/tahun pada tahun 2015); e. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten (1 kali/tahun pada tahun 2015) f. Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal (100% pada tahun 2015)


Bab IV Hal. 208


g. Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (100% pada tahun 2015); h. Terselenggaranya

sosialisasi

kebijakan

penanaman

modal

kepada

masyarakat dunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2015).


Bab IV Hal. 209


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2014 sampai 2019. Sebagai referensi maka digunakan data time series lima tahun sebelumnya sebagai pembanding. Untuk target kinerja akan menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART- C). Spesifik sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terukur (Measurable) karena memiliki angka pencapaian tertentu. Terjangkau (achievable) karena telah memperhitungkan kemampuan dan kondisi daerah melalui analisa SWOT. Relevan (relevant) karena telah berusahan menyesuaikan aspirasi dan dinamika masyarakat. Terikat waktu (time bond) karena memiliki batasan periode tahun 2014-2019 serta target tahunannya. Peningkatan yang berkelanjutan (continously improve) karena berusaha melakukan peningkatan secara terus menerus dan bertahap setiap tahunnya. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut.


Bab VIII Hal. 289

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Tabel 9.1. Penentuan Indikator Kinerja Kabupaten Pinrang 2014-2019

No.

FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi Awal Kinerja RPJMD 2014

1

2

Target Capaian Setiap Tahun 2015

2016

3 4 5 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kondisi akhir RPJMD 2019

2017

2018

2019

6

7

8

9

FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI 1

INDIKATOR MAKRO

1.1

Pertumbuhan PDRB (%)

1.2

Laju Inflasi

1.3

PDRB per kapita (Juta Rp.)

1.4

Persentase Penduduk diatas garis Kemiskinan

1.5

Angka kriminalitas yang tertangani

6,8% 4.8 23.085 13,4% 247

7,5% 4,60 25.124 13% 237

7,6% 4,30 27.163 12,5% 227

7,9% 3,90 29.202 12% 217

8,0% 3,60 31.241 11% 207

8,2% 3,20 33.28 10% 197

8,2% 3,20 33.28 10% 1332

92.82 8,13 86.5 77,47 83,49 98,65 87,53 67,5

93.49 8.30 87.10 77.52

94.16 8.4 87.6 78.02

94.83 8.5 88.1 78.52

95.05 8.60 88.6 79.02

95.72 8.70 88.1 79.52

95.72 8.7 88.1 79.52

98,85 87,91 67.75

99,00 88,10 67.9

99,25 88,50 68.05

99,50 89,75 68.2

99,75 93,00 68.35

99,75 93,00 68.35

FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL 1

PENDIDIKAN Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka partisipasi kasar Angka pendidikan yang ditamatkan Angka partisipasi murni Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka partisipasi murni (APM) SMA/MA/Paket C


Bab VIII Hal. 290


KESEHATAN Angka kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup Prosentase balita gizi buruk

2

3,1

995 72,3 1.80%

996 72,4 1.60%

997 72,5 1.40%

999 72,6 1.20%

1000 72,7 1.00%

1000 72,7 1.00%

84,2

84.7

85.2

85.7

86.2

86.7

86.7

34,29

39.5

44.4

49.5

54.5

59.5

59.5

16 0

17 0

18 0

19 0

20 1

21 1

21 1

50 3

50 3

50 3

51 3

52 3

53 3

53 3

99.87 59.21 19 30

99.89 60.21 17 30

99.95 61.96 15 30

99.95 61.96 15 30

PERTANAHAN Prosentase penduduk yang memiliki lahan

3

994 73,06 2%

KETENAGAKERJAAN Rasio Penduduk yang Bekerja (%)

FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA 1

Kebudayaan Jumlah grup kesenian yang ada Jumlah gedung kesenian

2

Pemuda dan Olahraga

2,1

Jumlah club olahraga

2,2

Jumlah gedung olahraga

ASPEK PELAYANAN UMUM FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB 1

PENDIDIKAN

1.1.

PENDIDIKAN DASAR

1.1.1

Angka partisipasi sekolah

1.1.2

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

1.1.3

Rasio guru terhadap murid

1.1.4

Rasio guru/muridper kelas rata-rata


99,82 56,21 22 40

99.84 57.71 21 37

Bab VIII Hal. 291

99.85 58.96 20 35

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 1.2. 1.2.1. 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

1.3 1.3.1 1.3.2

1.4 1.4.1 1.5

PENDIDIKAN MENENGAH Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik

Pendidikan Anak usia dini (PAUD) (%)

96.8

97.3

97.8

97.8

56,21

54,50

53,64

52,78

51.08

50,00

50,00

22 40

21 37

20 35

19 30

17 30

15 30

15 30

90,94

91.54

92.04

92.54

93.04

93.54

93.54

92,50

93,45

94,35

95,77

97,21

98,18

98,18

90,70

91,61

92,98

94,37

95,31

96,27

96,27

60,3

62.5

63.5

64.5

65.5

66.5

66.5

37 org 96 60

30 76 45

25 66 40

20 56 45

15 46 35

10 36 30

10 36 30

92,8 96,7 97,6 104,69

94.3 97.2 98.1 105,00

96.8 97.7 98.6 105,50

97.7 98.2 99.1 106,00

98.8 98.7 99.6 106,12

99.5 99.2 99.9 106,50

99.5 99.2 99.9 106,50

99,90

99.91

99.92

99.93

99.94

99.95

99.95

5.92

7.42

8.92

9.42

9.92

10.5

10.5

ANGKA PUTUS SEKOLAH Angka putus sekolah (APS) SD/MI Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs (%)

1.5.3

Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) ANGKA KELULUSAN

1.6.1

Angka kelulusan (AL) SD/MI (%)

1.6.2

Angka kelulusan (AL) SMP/MTs (%)

1.6.3

Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)

1.6.4

Angka melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs (%) Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)

1.6.6

96.3

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

1.5.2

1.6.5

95.8

FASILITAS PENDIDIKAN

1.5.1

1.6

95,30


Bab VIII Hal. 292


2

KESEHATAN Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter persatuan Penduduk Rasio tenaga medis persatuan Penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/Kel UCI Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penangan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD ditemukan Cakupan pelayanan kesehatan Rujukan pasien masyarakat Miskin Cakupan kunjungan Bayi Cakupan pembantu puskesmas

3

3,2

PEKERJAAN UMUM Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam Rasio Jaringan Irigasi

3,3

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

3,4

Persentase rumah tangga bersanitasi Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk Rasio rumah layak huni

3.1

3,5 3,6


14,60

15.1

15.6

16.1

16.6

17.1

17.1

0,17

0.22

0.027

0.32

0.37

0.42

0.42

0,0083 0,17 0,17 74,5

0.22 0.27 70

0.27 0.37 71

0.32 0.47 72

0.37 0.57 73

0.42 0.67 74

0.42 0.67 74

96,08

95

95

95

95

95

95

93,52 100

94.22 100

94.72 100

95.22 100

95.72 100

96.22 100

96.22 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.978 100

7,003 100

7,028 100

7,053 100

7,078 100

8,003 100

8,003 100

161.38

201

242

286

329

380

380

17.47 2,4 83

17.77 2,4 86

17.9 2,4 89

18 2,4 92

18.04 2,4 95

18.34 2,4 99

18.34 2,4 99

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.3

0,897

0,898

0,899

0,900

0,901

0,902

0,902

Bab VIII Hal. 293

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 3,7

Rasio permukiman layak huni

3,8

3.16

Panjang jalan yang dilalui roda 4 Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan ( minimal 1,5 m) Sempadan jalan yg dipakai pedagang kaki lima/bangunan rumah liar (%) Sempadan sungai yg dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (km) Pembangunan turap diwilayah jln penghubung &aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

3.17

Lingkungan pemukiman

3.9 3,10 3.11 3.12 3.13 3,14 3.15

4

Persentase Rumah tangga pengguna air bersih

4,2

Rumah tangga pengguna listrik

4,3

Rumah tangga ber-Sanitasi

4.4

Persentase Lingkungan pemukiman kumuh

4.5

Rumah layak huni

0,97 721,57

0,98 765,57

0,99 808,57

1 839,57

1 839,57

597.5

636

677

721

764

795

795

161.38

201

242

286

329

380

380

20

20

25

30

35

40

40

5%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

3.90%

3.90%

3.80%

3.80%

3.70%

3.70%

600 Km

605

610

615

620

625

625

250

250

300

350

350

400

400

47,763 99

47,963 99

48,163 99

48,363 99

48,563 99

48,763 99

48,763 99

16.5 84.94 56,73 1,05 87

18 85 60 1,05 0,898

20 87 63 0,70 0,899

20 88 66 0,50 0,900

25 90 69 0,30 0,901

25 92 72 0 0,902

25 92 72 0 0,902

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,70 0,1

0,72 0,1

0,74 0

0,76 0

0,78 0

0,80 0

0,80 0

PENATAAN RUANG

5,2

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

5.3

Ruang publik yg berubah peruntukannya (%)

5,1

0,97 680,57

PERUMAHAN

4,1

5

0,97 640,95


Bab VIII Hal. 294


6 6,1 6,2 6,3 6,4 7

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Jumlah arus penumpang angkutan umum

7,2

Rasio Ijin Trayek

7,3

Jumlah uji KIR angkutan umum

7,4

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus

7.5

Jumlah Angkutan Darat

7,7

Kepemilikan KIR angkutan umum

7,8

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

7,9

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)

7,8

Pemasangan Rambu-rambu (%)

ada

ada

ada

ada

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

997.812 0,09% 316 Laut/air: 189 Udara: T.Bus: 1 6.5 316 1 hari Rp. 40.000 60

1.000.000 0,10% 340 219 0 1 6.8 340 1 hari 40 65

1.100.000 0,10% 370 250 0 1 7 370 1 hari 40 70

1.150.000 0,10% 390 270 0 1 7.3 390 1 hari 40 75

1.170.000 0,11% 410 290 0 1 7.5 410 1 hari 40 80

1.200.000 0,11% 435 315 0 1 7.8 435 1 hari 40 85

1.200.000 0,11% 435 315 0 1 7.8 435 1 hari 40 85

69,96 84,67 78 0,75

69,96 87.61 78 0.7

71,84 88.36 79 0.65

72,78 89.19 79 0.6

73,72 90.04 80 0.55

74,66 91.72 81 0.5

74,66 91.72 81 0.5

50,19

50.44

50.69

50.94

51.44

51.69

51.69

LINGKUNGAN HIDUP

8,1

Persentase penanganan sampah

8,2

Persentase Penduduk berakses air minum

8.3

Presentasi luas pemukiman yang tertata

8,4

Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

8,5

ada

PERHUBUNGAN

7,1

8

ada


Bab VIII Hal. 295

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 8,6 8,7 8.8 9

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan

Persentase luas lahan bersertifikat

9.2

Penyelesaian kasus tanah negara

9.3

Penyelesaian izin lokasi

10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

10.1

Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk

10.2

Rasio bayi berakte kelahiran

10.3

Rasio pasangan berakte nikah

10.4

Kepemilikan KTP

10.5

Kepemilikan Akta Kelahiran

10.6

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

10.7

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

11,2

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta

11,3

Rasio KDRT

11,4

Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)

11,5

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

11,1

11,6 12

36

37

37

38

39

39

0,118

0.123

0.128

0.133

0.138

0.143

0.143

10,0

12,79

29,88

48,68

73,12

100%

100%

26,52 100 100

27.84 100 100

29.16 100 100

30.49 100 100

31.82 100 100

33.16 100 100

33.16 100 100

78.4 83.7 72 198,300 117,035 ada sudah

86.5 84.4 77 218,500 127,541 ada sudah

88.7 85.2 82 232,000 134,600 ada sudah

90.54 87.6 85 235,000 147,637 ada sudah

95.7 89.5 95 241,000 157,886 ada sudah

97.5 92.7 97 242,000 168,099 ada sudah

97.5 92.7 97 242,000 168,099 ada sudah

55,37

55.9

56

57

58

60

60

23,60 32 3,2 34,3

24 30 3.1 35

24 25 3 37

25 20 2.5 38

25 15 2 39

30 10 1.5 40

30 10 1.5 40

0

0

0

0

0

0

0

PERTANAHAN

9.1

11

36


Bab VIII Hal. 296

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 12,1

Rata-rata jumlah anak per keluarga

12,2

Rasio akseptor KB

12,3

Cakupan peserta KB aktif

12,4 13 13.1 13.2 13.3

14

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK) SOSIAL Sarana social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)

3.5 68 40

3.4 70 45

3.3 74 47

3.1 78 49

2.5 85 50

2.5 85 50

18,902

17.354

15.806

14,257

12,709

11.161

4

5

5

6

6

7

7

341

238

260

262

265

271

262

2,17

0

0

0

0

0

0

57.55 0 54.63 2.50% 7.40% 100%

58.12 0 55.26 3.00% 7.20% 100%

58.68 0 55.89 3.50% 7.00% 100%

59.23 0 56.52 4.00% 6.50% 100%

59.79 0 57.15 4.50% 5.00% 100%

59.79 0 57.15 4.50% 5.00% 100%

3,6 65,64 38,2 20.450 (21,70%)

KETENAGAKERJAAN

14,1

Angka partisipasi angkatan kerja (%)

14,2

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)

14,3

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

14,4

Pencari kerja yang ditempatkan (%)

14,5

Tingkat pengangguran terbuka (%)

14,6

Keselamatan dan perlindungan pekerja (%)

56,99 0 52,03 * 2% 7.60% 100%

14,7

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

68 * 32,367

69 32,372

71 32,377

73 32,382

75 32,387

78 32,393

78 32,393

28,100

28,200

28,300

28,400

28,500

28,600

28,600

15

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

15,1

Jumlah koperasi aktif (%)

15,2

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

15.3

Jumlah BPR/LKM

15.4

Jumlah Usaha Mikro dan kecil

16 16.1

PENANAMAN MODAL Jumalah investor berskala nasional (PMDN/PMA)


0 Bab VIII Hal. 297


16.2 16.3 16.4

17

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja Kenaikan/penurunan nilai realisasiPMDN (milyar rupiah)

Jumlah organisasi pemuda

17.2

Jumlah organisasi olahraga

17,3

Jumlah kegiatan kepemudaan

17,4

Jumlah kegiatan olahraga

17,5

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

17,6

Lapangan olahraga

18

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

18,1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

18,2

Kegiatan pembinaan politik daerah

19,2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

19,3

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

19,4

Pertumbuhan ekonomi (%)

19,5

Kemiskinan (%)

19,1

250

250

270

280

300

300

4,5 %

4.60%

4.60%

4.70%

4.75%

4.85%

4.85%

20

20

0

20

10

20

90

25 52 45 15 1 10

26 53 46 15 1 10

27 55 47 17 1 12

28 56 48 17 1 12

29 57 49 18 2 13

30 60 50 20 2 15

30 60 50 20 2 15

40 LSM, 43 0rmas, 17 Parpol 10







4,50

5

6

8

9

10

10

29,0 3,0 7,1 8,2

29 3,0 7.5 7.7

29.0 3,0 7.5 7.2

30 3,0 8 6.7

30 3,0 8.25 5.2

30 3,0 8.25 4

30 3,0 8.25 4

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

17,1

19

230


Bab VIII Hal. 298


19,6

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

19,7

Penegakan PERDA

19,8

Cakupan patroli petugas Satpol PP (Jam) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

19,9 19,10 19,11

19.14

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%) Sistem informasi manajemen pemda

19,15

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

19,12 19,13

20

Regulasi ketahanan pangan

20.2

Ketersediaan pangan utama

21,2 21,3

Jumlah LSM

21.4

LPM berprestasi

21,5

PKK aktif (%)

21.6

Posyandu aktif (%) Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan

21.7 21.8

1 Pintu

1 Pintu

1 Pintu

1 Pintu

1 Pintu

90% 8 Jam

91 8 Jam

92 8 Jam

93 6 Jam

94 6 Jam

95 4 Jam

95 4 Jam

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

5 Kasus

1,040

1,040

1,100

1,150

1,175

1,200

1,200

25

25

25

25

25

25

25

75

75

75

75

75

75

75

91%

93%

95%

96%

97%

99%

99%

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

4

5

6

7

7

8

8

1,79 Unit 45 13 84% 96,88 %

2 Unit 45 14 86% 98.23%

2 Unit 45 14 88% 99.50%

2 Unit 45 14 90% 99.75%

2 Unit 45 15 92% 100%

2 Unit 45 15 95% 100%

2 Unit 45 15 95% 100%

32%

32.50%

33.00%

33.50%

34.00%

35%

35%

2,02 %

2.10%

2.10%

2.30%

2.50%

2.70%

2.70%

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

21,1

1 Pintu

KETAHANAN PANGAN

20,1

21

1 Pintu


Bab VIII Hal. 299

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 masyarakat ( 22

STATISTIK

22,1

Buku ”kabupaten dalam angka”

22,2

Buku ”PDRB kabupaten”

23

Pengelolaan arsip secara baku

23.2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Jumlah jaringan komunikasi

24.2

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

24.3

Jumlah surat kabar nasional/lokal

24.4

Web site milik pemerintah daerah

24.5

Pameran/expo

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

Ada Ada

17 SKPD 45

23 SKPD 45

23 SKPD 45

23 SKPD 45

23 SKPD 46

23 SKPD 47

43 SKPD 47

10 20 16 Ada 1

10 20 16 Ada 2

10 20 16 Ada 2

10 20 16 Ada 3

10 20 17 Ada 3

10 20 17 Ada 2

10 20 17 Ada 3

85 18.125

85 19,031

86 19,127

86 19,223

86 19,319

87 19,415

87 19,415

23.53

2.3

2.5

2.75

3.5

3.5

3.5

PERPUSTAKAAN

25.1

Jumlah perpustakaan

25.2

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)

25.3

Ada Ada

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

24.1

25

Ada Ada

KEARSIPAN

23.1

24

Ada Ada

II.

PELAYANAN URUSAN PILIHAN

1

PERTANIAN

1.1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8

8

1.2

Konstribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

1,224,91 2.85

1,249,53 3.6

1,262,02 8.93

1,274,64 9.22

1,287,39 5.72

1,300,26 9.67

1,300,26 9.67


Bab VIII Hal. 300


1.3 1.4 1.5 1.6 2

Konstribusi sektor pertanian (Tanaman bahan makanan) terhadap PDRB Konstribusi sektor pertanian perkebunan terhadap PDRB Konstribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB (%) Cakupan bina kelompok petani (%)

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha)

2.2

Kerusakan Kawasan Hutan

2.3


Pertambangan tanpa ijin (Ha)

3.2


1.027.202.7 9

1.037.474.8 2

1.037.475

191.612.51

193.528.63

195.463.92

197.418.56

197.418.56

72%

71.50%

71.25%

71.00%

70.75%

70.50%

70.50%

90 %

5

10

15

20

25

75

42

1.5 Berkurang 5%

1.5 Berkurang 5%

1.5 Berkurang 5%

1.5 Berkurang 5%

1.5 Berkurang 5%

34.5

1.500M3&HHB K 200 Ton

10%

10%

10%

10%

10%

2.250M3&HHB K 300 Ton

23,2 Ha 5.42%

22,04 Ha 5.58%

20,88 Ha 5.74%

19,72 Ha 5.90%

18,56 Ha 6.06%

17,4 Ha 6.22%

17,4 Ha 6.22%

21,449 3.74%

23,808 4.93%

26,189 5.12%

28,808 5.31%

31,689 5.51%

34,858 5.69%

166,801 org 5.69%

12.016,41 33,374 45 Kg 300

12.142,92 38.258,43 45 Kg 400

12.270,92 42.084,40 45 Kg 600

12.400,20 46,187,46 45 Kg 700

12.531,87 50.857,23 46 Kg 900

12.662,95 56,287,03 46 Kg 1000

12.662,95 56,287,03 46 Kg 1000

158.770.63

9.547 Ha

7.160.25 Ha

PARIWISATA

4,1

Kunjungan wisata

4.2

Konstribusi sector wisata terhadap PDRB

5

1.017.032.4 7

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.1

4

1.006.962.8 4

KEHUTANAN

2.1

3

996.992.9 1 189.715.3 5

862.163.74

KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.1

Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)

5.2

Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)

5.3

Komsumsi ikan

5.4

Luas kawasan minapolitan yang efektif (lokasi)


Bab VIII Hal. 301


5.5

6

Cakupan bina kelompok tani perikanan

Kontribusi expor Perdagangan terhadap PDRB (%)

6.2

Ekspor bersih perdagangan

6.3

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

7.1

7.3 7.4

Cakupan bina kelompok pengrajin

8

94

104

114

124

124

12,5 % 1.92 523

12.75% 2.42% 525

13.00% 2.57% 528

13.25% 2.72% 531

13.50% 2.97% 534

13.75% 3.42% 537

13.75% 3.42% 537

4.11%

4.15%

4.20%

4.25%

4.30%

4.40%

4.40%

1,8

1.85

1.9

1.95

2

2.5

2.5

6,83 1.136

7 1,150

7.15 1,155

7.3 1160

7.45 1165

7.6 1170

76 1170

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

52.11% 57.18% 9.93%

53.54% 58.72% 10.36%

54.97% 60.26% 10.79%

54.97% 60.26% 10.79%

PERINDUSTRIAN Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri.

7.2

84

PERDAGANGAN

6.1

7

Pokdakan: 74 Penangkap : 300 RTP

KETRANSMIGRASIAN

8,1

Transmigran swakarsa (%)

8.2

Konstribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)

ASPEK DAYA SAING DAERAH

1

FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Pengeluaran komsumsi rumah tangga perkapita Pengeluaran komsumsi non pangan perkapita Produktifitas daerah

2

47,77 % 52,50 % 8,64 %

49.20% 54.07% 9.72%

50.67% 55.64% 9.50%

PERTANIAN


Bab VIII Hal. 302

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Nilai tukar petani

104 Poin

105

106

107

108

109

109

0,0069

0.0072

0.0076

0.0079

0.0083

0.0086

0.0086

999.7

1,047.68

1,099.63

1,149.58

1,199.53

1,249.48

1,249.48

312.615

328,245

343,848

359,452

375,054

390,657

390,657

25%

30.00%

30.25%

30.50%

30.75%

30.75%

95,000 Km2

95,000 Km2

95,000 Km2

95,000 Km2

95,000 Km2

9,64 Ha 7,500 Ha 1.720 Ha 1.250 Km2

10,00 Ha 7,500 Ha 1.500 Ha 1.250 Km2

10,00 Ha 7,500 Ha 1.250 Ha 1.300 Km2

10,00 Ha 7,000 Ha 1.250 Ha 1.300 Km2

10,00 Ha 7,000 Ha 1.250 Ha 1.300 Km2

FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR 1

PERHUBUNGAN Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun

2

PENATAAN RUANG

2.1.

Ketaatan terhadap RTRW

2.2.

Luas wilayah produktif

93,918 Km2

2,3

Luas wilayah industri

2,4

Luas wilayah kebanjiran

2,5

Luas wilayah kekeringan

2.6


9,64 Ha 8,287 Ha 1.720 Ha 1.121 Km2

27.50% 95,000 Km2 9,64 Ha 8,000Ha 1.720 Ha 1.250 Km2

9 3

9 3

9 3

9 3

9 3

10 4

10 4

12

12

12

13

14

14

14

86,5

88.3

90.21

91.9

93.7

95.50%

95.50%

3

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Jenis, kelas dan jumlah restoran Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel

4

LINGKUNGAN HIDUP Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih


Bab VIII Hal. 303


5

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan HP/telepon

6

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Angka kriminalitas Jumlah demo Lama proses perijinan Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Jumlah PERDA yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa FOKUS SUMBER DAYA MANUASIA 1

1 90

1 92

1 94

1 96

1 98

1 100

1 100

82%

82.10%

80.20%

80.30%

80.40%

80.50%

80.50%

13,542 3 30/40 mnt 6 8

14,157 3 20/25 mnt 6 8

14,649 4 20/25 mnt 6 8

14,937 5 20/25 mnt 7 9

15,142 4 20/25 mnt 7 9

15,47 0 20/25 mnt 8 10

15,47 0 20/25 mnt 8 10

71%

76%

81%7

87%

92%

100%

100%

69% 64%

69.25% 65.00%

69.50% 65.00%

69.75% 65.00%

70.00% 65.00%

70.25% 65.00%

70.25% 65.00%

Ketenagakerjaan

1,1

Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)

1,2

Rasio ketergantungan (%)


Bab VIII Hal. 304


BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. Visi Visi adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Pinrang yang akan diwujudkan pada akhir periode 2014-2019. Rumusan visi ini diharapkan berfungsi sebagai medan magnet dalam mensinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk berkontribusi pada pencapaian cita-cita bersama sebagai entitas daerah. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi yang secara proses politik telah menghantarkan ditetapkannya Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rumusan visi ini kemudian dijabarkan pokok-pokok visinya secara teknokratis sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berlaku. Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 juga memperhatikan dua visi lain, yakni visi RPJPD Kabupaten Pinrang 2009-2029 yang memberi arahan jangka panjang dimana RPJMD saat ini merupakan periode RPJMD kedua dalam RPJPD tersebut, dan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 20132018 yang memberi arahan kewilayahan karena Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Visi RPJPD Kabupaten Pinrang 2009-2029 adalah “Terwujudnya Masyarakat Pinrang yang Maju, Dinamis, dan Mandiri dengan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri yang Berwawasan Lingkungan”. Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”. Berdasarkan pertimbangan demikian maka rumusan visi dan pokok visi dari RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 adalah:

Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional

Rumusan visi ini memiliki relevansi signifikan dengan visi RPJPD Kabupaten

Pinrang,

khususnya

dalam

penekanan

pada

terwujudnya

kesejahteraan masyarakat dan pencapaian produksi pangan. Rumusan visi ini juga memiliki konsistensi dengan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 20132108, dimana pokok visi “Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional” yang ukurannya adalah kontribusi terhadap penyediaan pangan nasional, dalam visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 dirumuskan sebagai “revitalisasi peran poros pangan nasional”. Begitu juga dengan pokok visi RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab V Hal. 210


“akselerasi kesejahteraan” pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, dalam visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 dirumuskan sebagai “terwujudnya masyarakat sejahtera secara dinamis”. Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 mengandung empat substansi pokok visi yakni “masyarakat sejahtera secara dinamis”, “harmonisasi kehidupan”, “akselerasi produktivitas kawasan”, “revitalisasi peran poros utama pemenuhan pangan nasional”. Adapun kandungan dari empat pokok visi tersebut adalah sebagai berikut. “Masyarakat sejahtera yang dinamis” adalah kondisi masyarakat dan aparatur pemerintah daerah secara duniawi dan akhrawi yang diwujudkan dalam bentuk: (a) meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat dan aparatur, (b) meningkatnya kualitas soliditas dan kohensivitas sosial masyarakat dan aparatur; (c) terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat; (d) meningkatnya kualitas sumberdaya manusia masyarakat dan aparatur; (e) terbukanya kesempatan berusaha dan lapangan kerja, (f) meningkatnya pendapatan masyarakat; (g) terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi masyarakat secara berkualitas; (f) terjaminnya derajat kesehatan masyarakat; serta (g) terhindarkannya masyarakat dan daerah dari dampak bencana. Wujud kesejahteraan ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus berkembang dalam trend positif secara berkelanjutan. Tingkat capaian ini terus tumbuh dan meningkat lebih berkualitas dari periode pembangunan sebelumnya (2009-2014) dan pada periode 2014-2019 diharapkan terus berkembang secara partisipatif dan mandiri berkat tata kelola pemerintahan, kualitas sumberdaya masyarakat, sinergi kelembagaan masyarakat dan pemerintah, serta iklim usaha yang semakin baik. Inisiatif utama perrwujudan kesejahteraan ini berasal dari masyarakat sebagai subyek utama pembangunan serta peran pemerintah yang secara konsisten dan konsekuen berperan sebagai pelayan, fasilitator, dan dinamisator pembangunan. “Harmonisasi kehidupan” bermakna terwujudnya tatanan kehidupan sosial-kemasyarakatan sebagai cerminan masyarakat baldatun toyyibatun warobbun gafur (negeri yang makmur dan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT). Masyarakat dan pemerintahan yang dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa karena terciptanya suasana sosial-kemasyarakatan dan pemerintahan yang saling menghargai (sipakelebbi), saling menghormati (sipakatau), saling tolong menolong (sipakamase) dalam kebijakan (amar ma’ruf dan nahir mungkar). Ini mencakup kondisi dimana masyarakat terus merasakan hadirnya pemerintahan yang

peduli

dan

responsif


terhadap

kebutuhan

dan

permasalahan Bab V Hal. 211


masyarakatnya. Atmosfer dan budaya politik yang semakin santun dalam bingkai religiusitas serta kekuatan adat dan budaya Bugis yang santun dan elegan. Dalam kehidupan ekonomi berkembang tatanan masyarakat yang peduli dengan kalangan miskin (duafa) dan sebaliknya kalangan miskin menyayangi kalangan ekonomi kuat (mukhsinin). Harmonisasi kehidupan di bidang ekonomi melahirkan keseimbangan sosio-ekonomi dan profit sharing secara tulus (tanpa pamrih) dan natural yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang bermakna dan adil bagi segenap elemen masyarakat, kehidupan sosial yang harmonis, iklim investasi yang atraktif,

serta stabilitas ketertiban dan keamanan secara

berkelanjutan. Tatanan kehidupan masyarakat baldatun toyyibatun warobbun gafur pada dasarnya gambaran keberhasilan pembangunan yang hakiki atau konkritisasi

dari

pencapaian

kesejahteraan

ukhrawi

dan

duniawi

yang

sesungguhnya. “Akselerasi produktivitas kawasan” bermakna meningkatnya produktivitas seluruh komoditas unggulan secara signifikan dan bermakna. Komoditas unggulan Kabupaten Pinrang meliputi komoditas beras, jagung, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa lingkungan diharapkan terus meningkat secara signifikan dan bermakna selama periode 2014-2019. Mayoritas komoditas unggulan tersebut adalah sumber karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi lainnya atau secara general dikenal dengan bahan pangan. Produktivitas yang akseleratif tersebut dicapai melalui pendekatan usaha berbasis agribisnis dengan mengintegrasikan pendekatan on form dan off farm secara seimbang berbasis kawasan. Kawasan pengembangan meliputi seluruh kawasan yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya selaku kawasan agropolitan, minapolitan, maupun kawasan unggulan dan cepat tumbuh. Pilihan pendekatan kawasan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing produk, kelayakan implementasi teknis pengendalian hama dan penyakit, mitigasi bencana, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, penciptaan peluang investasi, serta fasilitasi dan pelayanan pemerintahan. Produktivitas kawasan tidak hanya berorientasi pada produksi bahan mentah (raw material) akan tetapi beberapa komoditas telah diproduksi dalam bentuk olahan dan barang jadi sesuai dengan peluang dan permintaan pasar, posisi daya saing komoditas unggulan serta ketersediaan sumberdaya (resources) diantaranya keterampilan (skill) para pelaku usaha dan infrastruktur yang tersedia. Proses industrialisasi dikembangkan untuk mendorong nilai tambah (added value) usaha masyarakat dan daya saing produk unggulan Kabupaten Pinrang. Peningkatan nilai tambah dan daya saing dilakukan melalui pengembangan keunggulan kompetitif (competitive advantage) produk unggulan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab V Hal. 212


daerah. Produk unggulan Kabupaten Pinrang dirancang berorientasi pasar dan berdiversifikasi produk. Produk unggulan tertentu seperti padi, jagung, kakao, dan

udang

diorientasikan

untuk

memenuhi

permintaan

pasar

dunia.

Kecenderungan peningkatan volume permintaan pasar dunia terhadap produkproduk pertanian organik akan dimanfaatkan untuk memperbesar nilai tambah dan daya saing produk unggulan

tersebut. Strategi diversifikasi produk dan

perluasan pasar dikelola secara proporsional dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Industrialisasi dikembangkan untuk merespons amanah pemerintah provinsi dan pusat yang telah mempercayakan Kabupaten Pinrang sebagai sentra produksi beberapa komoditas unggulan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 telah menetapkan Kabupaten Pinrang sebagai sentra utama pengembangan budidaya ikan air tawar dan udang windu di Sulawesi Selatan.

Sebelumnya

pada

Program

Swasembada

Pangan

awal

era

pemerintahan Orde baru (Pelita I), Kabupaten pinrang telah ditetapkan menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional yang di Sulawesi Selatan dikenal dengan Program Lappoase. Industrialisasi udang secara nasional telah dimulai di Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa pada tahun 2012 dan implementasinya di Kabupaten Pinrang secara konkrit akan dimulai pada tahun 2014. Industrialisasi udang merupakan konkritisasi implementasi kebijakan nasional pada Sektor Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya dikenal dengan Program Minapolitan. Pemerintah pusat telah menetapkan kawasan pertambakan di Kabupaten Pinrang menjadi Kawasan Minapolitan pada tahun 2010. Pada tahun 2012 bagian tertentu dari kawasan Minapolitan Kabupaten Pinrang dimasukkan dalam skema perencanaan pengembangan Industri Udang Nasional. Pengembangan masing-masing kawasan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan integrasi secara harmonis masing-masing kawasan andalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Provinsi dan Nasional. “Revitalisasi peran poros utama pemenuhan pangan nasional” bermakna diperkuat atau dipertegasnya kembali posisi (positioning) atau peran yang telah diemban Kabupaten Pinrang sebelumnya melalui upaya konkrit secara komprehensif dan sistematis. Peran poros utama pemenuhan pangan nasional Kabupaten Pinrang selama ini telah berkontribusi secara langsung dan tidak langsung dalam pemenuhan pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Keberadaan infrastruktur vital Bendungan Benteng di Kabupaten Pinrang secara langsung telah meningkatkan produktivitas pertanian terutama komoditas beras Kabupaten Pinrang. Eksistensi Bendungan Benteng ikut mengairi areal persawahan dan meningkatkan produktivitas komoditas beras kabupaten RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab V Hal. 213


tetangga khususnya Kabupaten Wajo dan Sidrap selaku lumbung pangan nasional lainnya di Sulawesi Selatan. Peran masyarakat Pinrang selaku pelaku usaha telah berkontribusi nyata dalam distribusi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Secara keseluruhan hal tersebut menegaskan pembuktian peran penting Kabupaten Pinrang dalam pemenuhan pangan nasional. Kontribusi Kabupaten Pinrang dalam penyediaan dan pemenuhan pangan nasional sangat beragam dan beberapa diantaranya adalah komoditas ekspor. Selain itu keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru sebagai pemasok utama tenaga listrik di Sulawesi Selatan sangat vital peran dan fungsinya dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada periode 2014-2019 peran Kabupaten Pinrang diharapkan akan meningkat signifikan dan bermakna berkaitan dengan meningkatnya produksi dan daya saing komoditas unggulan khususnya beras, jagung, kakao, udang windu, dan udang vaname. Dengan berfungsi dan meningkatnya kapasitas layanan

Pelabuhan

Marabombang

di

Kecamatan

Suppa

dan

semakin

membaiknya infrastruktur jalan hingga pelosok-pelosok desa diharapkan arus barang dan jasa keluar dan masuk semakin meningkat dari dan ke Kabupaten Pinrang yang pada gilirannya akan mempercepat laju dan pertumbuhan ekonomi daerah, regional, dan nasional. Mengacu pada posisi strategis selaku produsen komoditas unggulan, kepemilikan infrastruktur vital pembangunan, dan koridor distribusi barang dan jasa secara regional dan nasional, maka Kabupaten Pinrang dapat diposisikan sebagai salah satu poros utama Pembangunan Nasional. Poros dalam pengertian mekanika adalah titik sumbu keseimbangan momen beban sehingga medan gaya dapat menyanggah beban ataupun pilar yang berdiri di atasnya. Poros dapat bermakna sumbu putar mesin penggerak sehingga mesin atau roda pembangunan dapat bekerja dan berfungsi secara optimal. Bila poros patah akan berakibat fatal terhadap tegaknya pilar pembangunan ataupun kinerja mesin dan roda pembangunan. Peran Kabupaten Pinrang selaku poros utama pembangunan diharapkan sangat strategis dan vital dalam menentukan struktur dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dengan demikian masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pinrang 2014-2019 akan lebih dihargai dan dihormati oleh komunitas dan entitas lain. Hal ini harus dimaknai dan diapresiasi secara kolektif oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai wujud nyata esensi penegakan harkat dan harga diri. Keberhasilan memerankan poros utama pemenuhan pangan nasional akan berdampak pada tumbuh dan tenggaknya respek dan posisi tawar (bargaining position) masyarakat dan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab V Hal. 214


Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap entitas dan daerah lain, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat. Keberhasilan mengembang fungsi dan peran poros utama pemenuhan pangan nasional adalah sebuah kehormatan dan harga diri (siri na passe) masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pinrang. Peran poros utama pemenuhan pangan nasional adalah bentuk lain dari penyediaan barang dan jasa yang berdampak luas secara simultan (multiplier effect) terhadap perputaran ekonomi daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah.

5.2. Misi

Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Rumusan misi RPJMD Kab. Pinrang 20142019 adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh. Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pengamalan agama, pemeliharaan kerukunan beragama, pelestarian keragaman dan kekayaan buda, revitalisasi kearifan lokal, pengembangan karakter pemuda dan remaja, dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. 2. Memperkokoh toleransi, soliditas pengembangan nilai-nilai demokrasi.

dan

kohesivitas

sosial

serta

Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemeliharaan harmoni sosial, pembinaan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi dan proses politik, penguatan gotong-royong dan keberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia Misi ini mencakup upaya pokok dalam perbaikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, peningkatan daya saing tenaga kerja, pengerahan tenaga terdidik untuk pembangunan pedesaan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana.


Bab V Hal. 215


4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan aparatur pemerintah, pengembangan investasi yang atraktif, penanggulangan

kemiskinan,

penanganan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, optimalisasi

pembangunan penyuluhan

peternakan, pertanian,

pembangunan

perikanan

perikanan,

dan

kehutanan

dan serta

pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat. 5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemantapan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan publik, pembenahan administrasi pemerintahan dan keuangan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme

SDM aparatur,

perbaikan kesejahteraan SDM aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, perbaikan proses dan mekanisme perencanaan, perbaikan pengawasan pembangunan dan peningkatan kapsitas pemerintahan desa dan kecamatan.

6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan Misi ini mencakup upaya pokok dalam meneruskan pembangunan kawasan andalan yakni kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan serta kawasan cepat tumbuh dalam suatu kerjasama kawasan dan integrasi pembangunan. Upaya ini diiringi dengan peningkatan skala usaha masyarakat, peningkatan daya saing komoditas dan pengembangan koridor perdagangan komoditas unggulan.

7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup Misi ini secara garis besar mencakup upaya pokok dalam optimalisasi fungsi infrastruktur perdesaan, pengembangan sarana/prasarana perkotaan dan pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup. Secara lebih rinci upaya tersebut mencakup optimalisasi fungsi pelabuhan, jaringan pengairan dan saluran

irigasi,

jalan

tani,

jalan

antar

kecamatan

dan

antar

desa,

sarana/prasarana perhubungan, serta upaya pelestarian hutan, penanganan degradasi lahan, pengananan sampah dan limbah, serta penanganan bencana.

5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab V Hal. 216


pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan pokok-pokok visi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis daerah. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.


Bab V Hal. 217


Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 No.

Misi

Tujuan

1.

Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh

Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (1)

Meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan (2) Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis kearifan lokal (3)

2.

Memperkokoh toleransi, soliditas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi

Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (4) Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta kesatuan bangsa (5) Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik (6)

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan (7) RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab V Hal. 218

Sasaran Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan (1) Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar ummat beragama (2) Terjaganya keragaman budaya dan kekayaan budaya dan potensi pariwisata (3) Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling menghargai (sipakelebbi), saling menghormati (sipakatau), saling tolong menolong (sipakamase) dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar) (4) Terkendalikannya ganggunan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (5) Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa dalam masyarakat (6) Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (7) Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemecahan masalah lokal secara mandiri dan


3.

Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (8)

Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (10)

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan (9)

Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia (10) .

4.

Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial


partisipasi dalam pembangunan (8) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (9)

Meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan (11)

Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat (11) Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan penyakit menular (12) Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca masyarakat (13) Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan (14) Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (15) Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan (16) Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan (17) Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana (18) Berkurangnya penduduk miskin (19)

Mengembangkan daya tarik investasi (12)

Meningkatnya nilai investasi (20)

Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (13)

Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM) (21)

Bab V Hal. 219

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Meningkatkan produksi komoditas unggulan (14)

dan

nilai

tambah

Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian (22) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perkebunan (23) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan (24) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perikanan (25)

Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan social (15) 5.

Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

penyandang

Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan publik (16)

Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros pangan nasional (26) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (27) Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (28) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (29) Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa (30)

Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi (17)


Bab V Hal. 220

Meningkatnya kualita laporan keuangan daerah (31) Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur (32) Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana (33)


6.

7.

Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan

Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup

Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat tumbuh (18)

Mengembangkan sistem agribisnis dan agroindustri (19) Mengoptimalkan fungsi infrastruktur wilayah (20)

Memelihara daya dukung lingkungan hidup (21)


Bab V Hal. 221

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah (34) Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (35) Berkembangan kawasan pembangunan terpadu agropolitan (36) Berkembangnya pembangunan terpadu kawasan minapolitan (37) Meningkatnya koridor perdagangan produk unggulan (38) Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan (39) Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi (40) Meningkatnya kapasitas infrastruktur irigasi / pengairan (41) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (42) Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan (43) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (44) Meningkatnya kapasitas penanganan bencana (45) Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan kebersihan (46)



Bab V Hal. 222


BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi

dan

arah

kebijakan

merupakan

rumusan

perencanaan

komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Pinrang bersama seluruh pemangku kepentingan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Kabupaten Pinrang secara berkelanjutan.

6.1. Strategi Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan agaimana sasaran akan dicapai. Dengan demikian strategi dirumuskan untuk setiap sasaran. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan

serangkaian

arahkebijakan.

Penetapan

strategi

dilakukan

untuk

menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Menurut Permendagri 54/2010, arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan

daerah

yang

menekankan

pada

pencapaian

visi-misi

pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah

dan

program

prioritas

berdasarkan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi

perencanaan

pemerintahan

melalui

operasional

program

prioritas

dalam

penyelenggaraan

masing-masing

urusan.

urusan Dalam

perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan.


Bab VI Hal. 222


Tabel 6.1. Strategi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019

Visi: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional Misi 1: Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh. No 1.

Tujuan Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat

Sasaran

Strategi

Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan (1)

Kemitraan pemerintah dan organisasi keagamaan dalam keterpenuhan sarana, fasilitas dan penyelenggara kegiatan kegamaan serta kerukunan intra dan antar umat beragama (1)

Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar ummat beragama (2) 2.

Meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan

Terjaganya keragaman budaya dan kekayaan budaya,Kekayaan Budaya dan Potensi pariwisata (3)

3.

Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis kearifan lokal

4.

Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat

Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar) (4) Terkendalikannya ganggunan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (5)


Bab VI Hal. 223

Penggalian, pelestarian dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya dalam merespons dinamika perubahan (2) Menguatkan karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum melalui revitalisasi adat-istiadat dan nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong sebagai modal sosial dalam menghadapi dinamika perubahan (3) Mendorong sinergi pemerintah dengan seluruh lapisan, golongan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam memelihara dan meningkatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan, kenyamanan (4)


Misi 2: Memperkokoh toleransi dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi 5.

Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa serta kesatuan bangsa dalam masyarakat (6)

Memperkuat kegotongroyongan sebagai basis ketahanan sosial masyarakat dalam bingkai kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa (5)

6.

Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik

Mendorong kesadaran berdemokrasi secara substansial seiring dengan peningkatan kapasitas organisasi politik dan kepatuhan hokum (6)

7.

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan

Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (7) Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemecahan masalah lokal secara mandiri dan partisipasi dalam pembangunan (8)

Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan secara bersinergi dengan peningkatan kapasitas struktural-fungsional pemerintahan desa (7)

Misi 3: Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia 8.

Meningkatkan akses dan kualitas layanan Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar kesehatan dan rujukan (9) Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (10)) Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat (11) Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan penyakit menular (12)

9.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan

Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca masyarakat (13) Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan (14) Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (15)


Bab VI Hal. 224

Meningkatan kualitas kesehatan (8)

dan

jangkauan

pelayanan

Meningkatkan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan (9) Melibatkan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penyakit menular dan kejadian luar biasa (10) Mengembangkan pendidikan keakasaraan fungsional dan fungsi perpustakaan berbasis kapasitas masyarakat dan pemerintah desa (11) Meningkatkan dan memeratakan akses pendidikan pada seluruh wilayah dan jenjang pendidikan (12) Meningkatkan kualitas pendidik/tenaga kependidikan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi


10.

Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia

Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan (16) Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan (17) Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana (18)

dengan manajemen berbasis sekolah yang berkualitas (13) Mendorong peningkatan kompetensi dan kompetensi berbasis masyarakat sesuai karakteristik potensi sumberdaya local (14) Pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan penganggaran pemerintah serta kegiatan berbasis masyarakat (15) Penyadaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara bersinergi dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga (16)

Misi 4: Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial 11.

Meningkatkan kemiskinan

12.

Mengembangkan daya tarik investasi

Meningkatnya daya saing investasi (20)

13.

Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)


14

Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan

Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian (22)

kordinasi

penanggulangan Berkurangnya penduduk miskin (19)

Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perkebunan (23) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan (24)


Bab VI Hal. 225

Mengefektifkan fungsi tim kordinasi penanggulangan kemiskinan dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha (17) Mengembangkan sarana dan prasarana investasi secara bersinergi dengan perbaikan pelayanan investasi (18) Menguatkan gerakan koperasi berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas teknologi/manajerial UMKM (19) Penguatan kapasitas teknologi dan kapasitas kelembagaan petani, peternak, nelayan tangkap dan pembudidaya ikan berbasis sistem agribisnis (20)


Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perikanan (25)

15

Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social

Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros pangan nasional (26)

Penguatan dukungan surplus pangan bagi ketahanan pangan nasional (21)

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (27)

Peningkatan kapasitas sarana/prasarana, kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan produksi, pendapatan dan pelestarian lingkungan pelaku utama dan pelaku usaha (22)

Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (28)

Pelibatan multipihak dalam meningkatkan efektivitas penanganan PMKS (23)

Misi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi 16.

Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik (29)

Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa (30) 17.

Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi

Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah (31) Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur (32) Meningkatnya penataan dan penguatan Organisasi dan tata laksana (33)


Bab VI Hal. 226

Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana/prasarana dan SDM pelayanan terpadu satu pintu (24) Penguatan SDM dan kelembagaan pemerintahan desa (25) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pelaporan keuangan pada SKPD (26) Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara bersinergi dengan penempatan SDM aparatur sesuai kompetensi (27) Meningkatkan penataan struktur dan tata laksana organisasi (28)


Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah (34) Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (35)

Peningkatan kualitas isi serta proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah (29) Peningkatan kapasitas sistem dan SDM pengawasan daerah (30)

Misi 6: Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan 18.

Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat tumbuh

19.

Mengembangkan sistem agribisnis dan agroindustri

Berkembangan kawasan pembangunan terpadu agropolitan (36) Berkembangnyapembangunan terpadu kawasan minapolitan (37) Meningkatnya koridor perdagangan produk unggulan (38)

Pengembangan kordinasi keterlibatan multipihak berbasis rencana kawasan terpadu agropolitan dan minapolitan (31) Pengembangan terminal agribisnis bagi perdagangan produk unggulan (32)

Misi 7: Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup 20.

21.

Mengoptimalkan fungsi infrastruktur wilayah

Memelihara daya dukung lingkungan hidup

Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan (39) Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi (40) Meningkatnya kapasitas infrastruktur irigasi/pengairan (41) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (42) Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan (43) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (44) Meningkatnya kapasitas penanganan bencana (45) Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan kebersihan (46)


Bab VI Hal. 227

Pengembangan kapasitas sarana/prasarana perhubungan dan transportasi bagi pergerakan barang dan jasa serta koneksivitas antar wilayah (33) Pemeliharaan dan peningkatan fungsi irigasi/pengairan dalam menjamin keberlanjutan pertanian dan fungsi lainnya (34) Perbaikan perumahan dan pemukiman orang miskin (35) Pelibatan multipihak dan penegakan hukum dalam pelestarian hutan dan lahan kritis serta lingkungan hidup (36) Peningkatan kapasitas dan kordinasi antisipasi dan penangan bencana (37) Pelibatan masyarakat dalam penanganan sampah terpadu (38)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 20142019

6.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penyusunan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 dikerangkakan dalam dua tahapan. Pertama, penyusunan arah kebijakan dari setiap strategi, dalam arti mengarahkan rumusan strategi agar lebih terfokus dalam mewujudkan sasaran. Kedua, pemetaan arah kebijakan tersebut dalam kerangka tahunan, dalam arti menetapkan arah kebijakan yang diprioritaskan setiap tahun untuk lima tahun masa berlaku RPJMD. Dengan demikian, arah kebijakan ini tidak hanya memberi arah dan fokus bagi implementasi strategi, tetapi juga menjadi kerangka prioritisasi atas tahun pelaksanaan dari strategistrategi tersebut. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2109 dalam arti penentuan fokus dan arah dari setiap strategi dapat dilihat pada tabel berikut.


Bab VI Hal. 228


Visi: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional Misi 1: Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh. No

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1.

Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan (1) Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar ummat beragama (2)

Kemitraan pemerintah dan organisasi keagamaan dalam keterpenuhan sarana, fasilitas dan penyelenggara kegiatan kegamaan serta kerukunan intra dan antar umat beragama (1)

Pemenuhan sarana, fasilitas dan situasi kondusif bagi kegiatan keagamaan dan kerukunan ummat beragama (1)

2.

Meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan

Terjaganya keragaman budaya dan kekayaan budaya dan potensi pariwisata (3)

Penggalian, pelestarian dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya dalam merespons dinamika perubahan (2)

Pelibatan masyarakat dalam memelihara dan melestarikan kekayaan budaya (2)

3.

Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis kearifan lokal (3)

Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar) (4)

Menguatkan karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum melalui revitalisasi adat-istiadat dan nilai-nilai saling menghargai (sipakalebbi), saling menghotmati (sipakatau), saling tolongmenolong (sipakamase) sebagai modal sosial dalam menghadapi dinamika perubahan (3).

Revitalisasi adat-istiadat, nilai-nilai asli dan kearifan lokal dalam melestarikan dan mengembangkan keragaman dan kekayaan budaya (3)


Bab VI Hal. 229


4

Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat

Terkendalikannya ganggunan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (5)

Mendorong sinergi pemerintah dengan seluruh lapisan, golongan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam memelihara dan meningkatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan, kenyamanan (4).

Pelibatan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kualitas ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (4)

Misi 2: Memperkokoh toleransi dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi 5

Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta kesatuan bangsa

Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa dalam masyarakat (6)

Memperkuat kegotongroyongan sebagai basis ketahanan sosial masyarakat dalam bingkai kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa (5)

Penguatan semangat kegotongroyongan serta kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa (5)

6

Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi, politik dan hukum (7)

Mendorong kesadaran ber-demokrasi secara substansial seiring dengan peningkatan kapasitas organisasi politik dan kepatuhan terhadap hokum (6)

Pengembangan kesadaran demokrasi, kapasitas organisasi politik dan kepatuhan terhadap hukum (6)

7

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan (8)

Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan mekanisme demokrasi, politik dan hukum yang sehat dan fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (7) Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemecahan masalah lokal secara mandiri dan partisipasi dalam pembangunan (8)

Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan secara bersinergi dengan peningkatan kapasitas strukturalfungsional pemerintahan desa (7)

Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat (7)

dan

Misi 3: Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia 8

Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (9)

Meningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan (8)

Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (10) RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019

Bab VI Hal. 230

Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan (8)

kualitas


9

10

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan

Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia

Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat (11)

Meningkatkan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan (9)

Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan (9)

Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan penyakit menular (12)

Melibatkan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penyakit menular dan kejadian luar biasa (10)

Peningkatan efektivitas penanganan penyakit menular dan kejadian luar biasa (10)

Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca masyarakat (13)

Mengembangkan pendidikan keakasaraan fungsional dan fungsi perpustakaan berbasis kapasitas masyarakat dan pemerintah desa (11)

Penuntasan buta aksara peningatan minat baca (11)

Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan (14)

Meningkatkan dan memeratakan akses pendidikan pada seluruh wilayah dan jenjang pendidikan (12)

Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan pada seluruh jenjang (12)

Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (15)

Meningkatkan kualitas pendidik/ tenaga kependidikan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan manajemen berbasis sekolah yang berkualitas (13)

Peningkatan kualitas tenaga pendidik/kependidikan, proses pembelajaran dan manajemen sekolah (13)

Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan (16)

Mendorong peningkatan kompetensi teknis dan kompetensi berbasis masyarakat sesuai karakteristik potensi sumberdaya local (14)

Peningkatan keterampilan kerja dan pencari kerja (14)


Bab VI Hal. 231

dan

tenaga


Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan (17)

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan penganggaran pemerintah serta kegiatan berbasis masyarakat (15)

Pengarusutamaan gender, berdayaan perempuan perlindungan anak (15)

pemdan

Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana (18)

Revitalisasi keluarga berencana secara bersinergi dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga (16)

Penyelenggaraan keluarga berencana dan peningkatan kesejahteraan keluarga (16)

Misi 4: Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial 11

Meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan

Berkurangnya penduduk miskin (19)

Mengefektifkan fungsi tim kordinasi penanggulangan kemiskinan dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha (17)

Kordinasi kemiskinan (17)

12

Mengembangkan daya tarik investasi

Meningkatnya daya saing investasi (20)

Mengembangkan sarana dan prasarana investasi secara bersinergi dengan perbaikan pelayanan investasi (18)

Pengembangan daya tarik dan daya saing investasi (18)

13

Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)


Menguatkan gerakan koperasi berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas teknologi/manajerial UMKM (19)

Penguatan gerakan koperasi dan pengembangan UKM (19)

14

Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan

Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian (22) Meningkatnya produksi dan tambah

Penguatan kapasitas teknologi dan kapasitas kelembagaan petani, peternak, nelayan tangkap dan

Peningkatan produksi dan pemguatan sistem agribisnis pertanian tanaman pangan,


Bab VI Hal. 232

penanggulangan


produk perkebunan (23)

pembudidaya ikan berbasis sistem agribisnis (20)

perkebunan, perikanan (20)

peternakan

dan

Meningkatnya produksi dan tambah produk peternakan (24) Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perikanan (25) Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros pangan nasional (26)

Penguatan dukungan surplus pangan Penguatan ketahanan pangan 21) bagi ketahanan pangan nasional (21)

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (27)

Peningkatan kapasitas sarana/ prasarana, kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan produksi, pendapatan dan pelestarian lingkungan pelaku utama dan pelaku usaha (22)

Pengembangan kapasitas SDM, kelembagaan dan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (22)

Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (28)

Pelibatan multipihak dalam meningkatkan efektivitas penanganan PMKS (23)

Penanganan fakir miskin, anak terlantar dan PMKS lainnya (23)

Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana/prasarana dan SDM pelayanan terpadu satu pintu (24)

Peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu (24)

15 Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Misi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi 16

Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan publik



Bab VI Hal. 233


17

Mewujudkan reformasi birokrasi

percepatan

Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa (30)

Penguatan SDM dan kelembagaan pemerintahan Desa (25)

Penguatan kapasitas pelayanan pemerintah desa (25)

Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah (31)

Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaporan keuangan pada SKPD (26)

Peningkatan kualitas laporan keuangan (26)

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur (32)

Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara bersinergi dengan penempatan SDM aparatur sesuai kompetensi (27)

Peningkatan kompetensi dan penempatan SDM aparatur sesuai dasar kompetensi (27)

Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana (33)

Meningkatnya penataan struktur dan tata laksana organisasi (28)

Peningkatan kualitas Struktur dan kelembagaan organisasi (28)

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah (34)

Peningkatan kualitas isi serta proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah (29)

Peningkatan kualitas perencanaa-an pembangunan daerah (29)

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (35)

Peningkatan kapasitas sistem dan SDM pengawasan daerah (30)

Peningkatan kualitas pengawasan pembangunan daerah (30)

Pengembangan kordinasi keterlibatan multipihak berbasis rencana kawasan terpadu agropolitan dan minapolitan (31)

Pengembangan kawasan terpadu agropolitan dan minapolitan (31)

Pengembangan terminal agribisnis bagi

Pengembangan agribisnis,

Misi 6: Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan 18

Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat tumbuh

19

Mengembangkan sistem

Berkembangan kawasan pembangunan terpadu agropolitan (36) Berkembangnya pembangunan terpadukawasan minapolitan (37) Meningkatnya koridor perdagangan


Bab VI Hal. 234


agribisnis dan agroindustri

produk unggulan (38)

perdagangan produk unggulan (32)

agroindustri dan koridor perdagangan produk unggulan (32)

Misi 7: Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup 20

21

Mengoptimalkan fungsi infrastruktur wilayah

Memelihara daya dukung lingkungan hidup

Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan (39) Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi (40)

Pengembangan kapasitas sarana/ Peningkatan kapasitas infra-struktur prasarana perhubungan dan perhubungan dan trasportasi (33) transportasi bagi pergerakan barang dan jasa serta koneksivitas antar wilayah (33)

Meningkatnya kapasitas infrastruktur irigasi/pengairan (41)

Pemeliharaan dan peningkatan fungsi irigasi/pengairan dalam menjamin keberlanjutan pertanian dan fungsi lainnya (34)

Peningkatan kapasitas irigasi/ pengairan (34)

Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (42)

Perbaikan perumahan dan pemukiman orang miskin (35)

Peningkatan kualitas perumahan dan penataan pemukiman (35)

Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan (43) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (44) Meningkatnya kapasitas penanganan bencana (45)

Pelibatan multipihak dan penegakan hukum dalam pelestarian hutan dan lahan kritis serta lingkungan hidup (36)

Pelestarian hutan dan lingkungan hidup (36)

Peningkatan kapasitas dan kordinasi antisipasi dan penangan bencana (37)

Peningkatan kapasitas penanganan bencana (37)

Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan kebersihan (46)

Pelibatan masyarakat dalam penanganan sampah terpadu (38)

Penguatan kapasitas pelayanan / penanganan sampah dan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)(38)


Bab VI Hal. 235



Bab VI Hal. 236


BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan Umum Pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Program-program strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi pembangunan daerah. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka kebijakan umum pembangunan jangka menengah 2014-2019 Kabupaten Pinrang ditampilkan pada Tabel 7.1. berikut :


Bab VII Hal. 236


Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang 2014-2019 No

Sasaran

Strategi

Kebijakan Umum

Kondisi Kinerja

Indikator Kinerja (Outcome)

Kondisi Awal (2014)

Kondisi Akhir (2019)

Program Pembangunan Daerah

Bidang Urusan

SKPD Penanggung jawab

Misi 1: Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.

1.

2.

3.

Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan

Kemitraan pemerintah dan organisasi keagamaan dalam keterpenuhan sarana, fasilitas dan penyelenggara kegiatan kegamaan serta kerukunan intra dan antar umat beragama

Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar ummat beragama

Terjaganya keragaman budaya, kekayaan budaya dan potensi pariwisata

Penggalian, pelestarian dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya dalam merespons dinamika perubahan

Fasilitasi peyelenggaraan ibadah dan hari keagamaan

Jumlah pegawai syara,guru mengaji yang diberi bantuan dan kegiatan keagamaan serta peringatan hari kegamaan yang difasilitasi

-

Pembinaan kerukunan ummat beragama

Jumlah tokoh agama/ lembaga keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan kerukunan ummat beragama

50 org / 1 kali per tahun (FKUB)

Pelestarian keragaman budaya

Jumlah kesenian daerah, nilai budaya lokal dan kearifan lokal yang dibina dan dilestarikan

Pelestarian kekayaan budaya

Jumlah situs, cagar dan benda budaya yang dilestarikan

Pengembangan kepariwisataan

Jumlah kunjugan wisata domestik dan mancanegara


1758 pegwai syara Pemberangkatan haji dan 5 hari keagamaan setiap tahun

Program Pengembangan Kehidupan Beragama

Otonomi Daerah,Pemerin tahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangk at Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Bagian Kesra (Setda)

50 org / 2 kali per tahun (FKUB)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Kantor Kesbangpol

Kesenian daerah= 4 jenis (musik bambu, symponi kecapi, tarian); Permainan lokal= 5 jenis (gasing, mattojang, mappadendang, mallongga, massallow); Nilai-nilai lokal= 3 nilai utama (sipakatau, sipakalebbi, sipakamase); Kearifan lokal = 1 aktvitas (tudang sipulung) 13 lokasi

Kesenian daerah= 4 jenis (musik bambu, symponi kecapi, tarian); Permain-an lokal= 5 jenis (gasing, mattojang, mappadendang, mallongga, massallow); Nilai-nilai lokal=3 nilai utama (sipakatau, sipaka-lebbi, sipakamase); Kearifan lokal = 1 aktvitas (tudang sipulung)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kebudayaan

Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kebudayaan


26.503 orang

35.000 orang

Program Pengembangan destinasi pariwisata

Pariwisata


Bab VII Hal. 237

-

1780 pegawai syara Pemberangkatan haji dan 5 hari keagamaan

17 lokasi


4.

5.

Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar)

Menguatkan karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum melalui revitalisasi adatistiadat dan nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong sebagai modal sosial dalam menghadapi dinamika perubahan.

Pembinaan karakter pemuda dan remaja

Jumlah pemuda/ remaja/siswa berprestasi provinsi/ nasional/ internasional

Tingkat Provinsi =5 orang; Tingkat Nasional = 3 orang

Tingkat Provinsi = 9 orang; Tingkat Nasional = 5 orang

Program Peningkatan dan Peran Serta Kepemudaan


Dikpora

Pembinaan olah raga

Jumlah cabang olah raga yang berprestasi internasional, nasional dan provinsi

Nasional = 1 orang; Provinsi = 3 orang

Nasional = 6 orang; Provinsi = 10 orang

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga


Dikpora

Terkendalikan-nya ganggunan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat

Mendorong sinergi pemerintah dengan seluruh lapisan, golongan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam memelihara dan meningkatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan

Penanganan gangguan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan

Jumlah gangguan K4 yang ditangani

10 kasus

5 kasus

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri

Kantor Satpol PP

Pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan

Frekuensi patroli dalam sehari

2 kali sehari

3 kali sehari

Peningkatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


Kantor Satpol PP

Jumlah kegiatan FPK=1 kali/tahun; Jumlah kegiatan FKDM=1 kali/tahun; Jumlah kegiatan Forum bela Negara= 1 kal/tahun; Komida= 4 kali/tahun LSM = 40; Ormas = 43

Jumlah kegiatan FPK=2 kali/tahun; Jumlah kegiatan FKDM=2 kali/tahun; Jumlah kegiatan Forum bela Negara= 2 kal/tahun; Komida= 6 kali/tahun; LSM = 70; Ormas = 80

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Kantor Kesbangpol

Misi 2: Memperkokoh toleransi dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi 6.

Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa dalam masyarakat

Memperkuat kegotongroyongan sebagai basis ketahanan sosial masyarakat dalam bingkai kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa.

Deteksi dini dan penanganan konflik sosial serta penguatan kesatuan bangsa

Jumlah kegiatan deteksi dini konflik sosial yang dilaksanakan dan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM yang ditemani bermitra

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk


Bab VII Hal. 238


Menjaga Ketertiban dan Keamanan

7.

8.

Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara

Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemecahan masalah lokal secara mandiri dan partisipasi dalam pembangunan

Mendorong kesadaran berdemokrasi secara substansial seiring dengan peningkatan kapasitas organisasi politik dan kepatuhan hukum

Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan secara bersinergi dengan peningkatan kapasitas struktural-fungsional pemerintahan desa

Pembinaan demokrasi dan politik

Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pilgub, Pemilu dan Pilpres

Penyelenggaraan legislasi daerah

Jumlah/% legislasi daerah yang ditetapkan

Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan

Rata-rata jumlah kelompok masyarakat yg dibina oleh LPM/LKD/LKK melalui bantuan P2DM

Persentase partisipasi masyarakat(1) Pilgub 2013=62,53% (DPT Pilgub 2013=298,236); (2) Pilkada 2013=80% (DPT Pilkada=244,280); (3) Pemilu 2014= 272,933; (4) Pilpres 2014=67% (DPT Pilpres 2014=276,782) 11 Perda

Persentase partisipasi masyarakat(1) Pilgub 2018=70% (DPT Pilgub 2018=330.000); (2) Pilkada 2018=85% (DPT Pilkada=310000); (3) Pemilu 2014 =85% (DPT Pemilu 2014= 320.000; (4) Pilpres 2014=80% (DPT Pilpres 2014=325000)

Program Pendidikan Politik Masyarakat


Kantor Kesbangpol

30 Perda

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


Sekwan

LKD=3 klpk; LKK=3 klpk (69 LKD; 39 LKK)

LKD= klpk; LKK=3 klpk (69 LKD; 39 LKK)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pemberdayaan masyarakat dan Desa

BPMPD

Misi 3: Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia

9.

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

10.

Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi Terwujudnya pola hidup bersih dan

Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan

Meningkatkan pro-mosi kesehatan,

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Cakupan rawat jalan dan cakupan rawat inap

Rawat jalan=32,7%; Rawat inap=1,6%

Rawat jalan=20%; Rawat inap=1,3%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi

Angka kematian ibu; Jumlah kematian ibu; % balita gizi buruk

AKB = 5,9% (42) Jumlah Kematian Ibu= 8 Balita Gizi Buruk = 0,02% (7 balita)

AKB = 5,4% Jumlah Kematian Ibu= 2 Gizi Buruk = 3%

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Promosi kesehatan dan pemberdayaan

Cakupan PHBS rumah tangga

PHBS RT = 69,1%

PHBS RT = 74%

Program Promosi Kesehatan dan

Kesehatan

Dinas Kesehatan


Bab VII Hal. 239


11.

12.

13.

14.

15.

sehat dalam masyarakat Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan penyakit menular Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca masyarakat

Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan

Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan

pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan Melibatkan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penyakit menular dan kejadian luar biasa Mengembangkan pendidikan keakasaraan fungsional dan fungsi perpustakaan berbasis kapasitas masyarakat dan pemerintah desa

Meningkatkan dan memeratakan akses pendidikan pada seluruh wilayah dan jenjang pendidikan

Meningkatkan kualitas pendidik/tenaga kependidikan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan manajemen berbasis sekolah yang berkualitas

masyarakat dalam kesehatan lingkungan Penanganan penyakit menular dan KLB

Pemberdayaan Masyarakat Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TBC/DBD/malaria /HIV-Aids

TB = 72,1% (569 kasus) DBD = 100% (309 kasus) Malaria = 79 kasus HIV/AIDS = 100% (13 kasus) 99,78%

TB = 100% DBD = 100% Malaria = 100% HIV/AIDS = 100%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

100%

Program pendidikan non formal

Kesehatan

Pemberantasan buta huruf

Angka Melek Huruf (AMH)

Pengembangan minat baca

Jumlah pengunjung perpustakan

17.313

22.096

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaan

Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah

Pengembangan arsip daerah

Jumlah SKPD yang menerapkan sistem arsip yang baku

17 SKPD

43 SKPD

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Arsip

Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah

Penyelenggaraan pedidikan anak usia dini Penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun

APK PAUD

46,96%

62%

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan

Dikpora

APM SD/MI APM SMP/MTs

98,65% 87,53%

100% 100%

Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

Pendidikan

Dikpora

Penyelenggaraan pendidikan menengah

APM SMA/SMK/MA

63,92%

73,86%

Program Wajib Belajar Pendidikan dua belas tahun

Pendidikan

Dikpora

Peningkatan kualitas pendidik/tenaga kependidikan

Jumlah/% PTK kualifikasi S1 dan tersertifikasi

Kualifikasi S1 = 3.283 guru

Kualifikasi S1 = 3.718 guru

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan

Dikpora

Aplikasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran

Jumlah sekolah yg mengaplikasikan TI dalam pembelajaran


Pendidikan

Dikpora

Bersertifikasi = 3.718 guru Bersertifikasi = 2.630 guru -


SD= 18 dari 323 SD (5,57%) SMP = 13 dari 52 SMP (25%) SMA = 18 dari 18 SMA (100%)

Bab VII Hal. 240

35% 80% 100%

Pendidikan

Dinas Kesehatan

Dikpora


-

16.

17.

18.

Peningkatan kualitas manajemen berbasis sekolah

Jumlah/% sekolah yg menerapkan MBS dengan baik

Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan

Mendorong peningkatan kompetensi dan kompetensi berbasis masyarakat sesuai karakteristik potensi sumberdaya lokal

Meningkatkan kompetensi tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja/pencari kerja yg mencapai peningkatan kompetensi teknis

Mendorong lahirnya wirausaha baru di pedesaan

Jumlah wirausaha pedesaan yang dilahirkan

Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan penganggaran pemerintah serta kegiatan berbasis masyarakat

Pengarusutama-an gender dalam perencanaan dan penganggaran

Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana

Penyadaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara bersinergi dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga

SMK = 7 dari 9 SMK (77,7%)

SD = 323 SMP = 52 SMA = 18 SMK = 9

100%

100% 100% 100% 100%

120 orang

160 orang

1 kelompok (5-10 org)tahun

1 kelompok (5-10 org)/tahun

Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis PUG

8 SKPD

32 SKPD

Pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi

Jumlah perempuan/ Kelompok perempuan yang meningkat keterampilannya dalam usaha ekonomi

34 kelompok

Perlindungan anak

Jumlah KDRT dan kekerasan terhadap anak yang difasilitasi penyelesaiannya

Penyelenggaraan keluarga berencana

Jumlah PUS, prasejahtera dan KS1 yang mengikuti KB

Pembinaan kesejahteraan

% keluarga PS dan KS1


34 kelompok


Pendidikan

Dikpora

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Ketenagakerja an

Disnakertrans

Program Pengembangan Kewirausahaan Pedesaan

Ketenagakerja an

Disnakertrans

Program Perencanaan Sosial Budaya

Perencanaan Pembangunan /Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bappeda/ BKBD dan PP

Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BKBD dan PP

30 Kasus

28 Kasus

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BKBD dan PP

7.966 (60,85%)

9.161 (75,00%)

Program Pelayanan Kontrasepsi

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

BKBD dan PP

20.450 KK (21,70%)

11.161 KK (10,70)

Progman Keluarga Berencana

Keluarga Berencana dan

BKBD dan PP

Bab VII Hal. 241


keluarga

Keluarga Sejahtera

Misi 4: Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial Berkurangnya penduduk miskin 19.

20.

Meningkatnya daya saing investasi

Mengefektifkan fungsi tim kordinasi penanggulangan kemiskinan dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha Mengembangkan sarana dan prasarana investasi secara bersinergi dengan perbaikan pelayanan investasi

Penguatan koordinasi penanggulangan kemiskinan

Jumlah kegiatan SKPD yg dikordinasikan dalam penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD

Perbaikan pelayanan investasi

Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA

Jumlah Proyek PMDN/PMA

-

Jumlah Tenaga KerjaPMDN/PMA 21.

22.

Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM)

Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian

Menguatkan gerakan koperasi berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas teknologi/manajerial UMKM

Penguatan kapasitas teknologi dan kapasitas kelembagaan petani, peternak, nelayan tangkap dan pembudidaya ikan berbasis sistem agribisnis

101 kegiatan

Rp. 633.500.747.786

- PMDN : 594 Investor - PMA : 1 Investor 2.101 orang

135 kegiatan

Rp. 4.333.500.747.786

- PMDN : 4.644 Investo - PMA : 11 Investor 5.000 Orang

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Perencanaan Pembangunan

Bappeda/ BPMPD

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi investasi

Penanaman Modal

BP2TPM

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan gerakan koperasi

% koperasi aktif

- 68 % (212/313)

- 78 % (250/323)

Program Peningkatan kulaitas kelembagaan Koperasi

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi danUKM

Peningkatan kapasitas UMKM

Jumlah dan prosentase UMKM yang telah dibina

- 85 UMKM / 1192 dan 7%

500 UMKM / 3692 dan 13 %

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi danUKM

Peningkatan produksi pertanian

Jumlah dan nilai produksi tanaman pangan utama

- Padi: 604.975 ton Nilai: Rp. 2.117.412.500 - Jagung: 94.942 ton Nilai Rp. 256.343.400

- Padi: 624.910 ton Nilai: Rp. 3.437.005.000 - Jagung: 102.868 ton Nilai Rp. 462.906.000

Program Peningkatan Produksi Pertanian

Pertanian

Dinas Pertanian dan Peternakan


Bab VII Hal. 242


23.

24.

25.

Jumlah dan Niai Produksi Tanaman Hortikultura Unggulan

- Cabe Besar: 402 ton dgn Nilai Produksi Rp. 3.015.000.000 - Cabe Rawit: 180 ton dgn Nilai Produksi Rp. 900.000.000 - Bawang Merah: 125 ton dgn Nilai Produksi Rp. 6.875.000.000 - Tomat: 279 ton dgn Nilai Produksi Rp. 837.000.000 - Pisang: 17.682 ton dgn Nilai Produksi Rp. 26.523.000.000 - Salak: 1.645 ton dgn Nilai Produksi Rp. 7.402.500.000 - Rambutan: 1.423 ton dgn Nilai Produksi: 6.403.500.000 - Durian: 1.297 ton dgn Nilai Produksi Rp. 7.782.000.000 - Mangga: 11.873 ton dgn Nilai Produksi Rp. 53.428.500.000 - Semangka: 61 ton dgn Nilai Produksi Rp. 335.500.000

- Cabe Besar: 689 ton dgn Nilai Produksi Rp. 5.167.500.000 - Cabe Rawit: 307 ton dgn Nilai Produksi Rp. 1.535.000.000 - Bawang Merah: 215 ton dgn Nilai Produksi Rp. 2.365.000.000 - Tomat: 476 ton dgn Nilai Produksi Rp. 1.428.000.000 - Pisang: 30.329 ton dgn Nilai Produksi Rp. 45.493.500.000 - Salak: 2.795 ton dgn Nilai Produksi Rp. 12.577.500.000 - Rambutan: 2.439 ton dgn Nilai Produksi: 10.975.500 - Durian: 2.222 ton dgn Nilai Produksi Rp. 13.332.000.000 - Mangga: 20.364 ton dgn Nilai Produksi Rp. 91.638.000.000 - Semangka: 103 ton dgn Nilai Produksi Rp. 566.500.000

Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perkebunan

Peningkatan produksi perkebunan

Jumlah dan nilai produksi tanaman perkebunan utama

Kakao: 14.109 ton Kopi: 2.583 ton

Kakao: 19.356 ton Kopi : 3.100 ton

Peningkatan produksi perkebunan

Pertanian

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan

Peningkatan produksi peternakan

Jumlah dan Nilai Produksi Daging dan Telur

- Daging: 412 ton dengan Nilai Produksi Rp. 32.960.000.000

- Daging: 607 ton dengan Nilai Produksi Rp. 57.665.000.000

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Peternakan


Jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya

- Telur: 21.310 ton dengan Nilai Produksi Rp. 319.650.000 - Volume Produksi perikanan Budidaya = 33.374 ton

- Program Penigembangan Budidaya

Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk

Peningkatan produksi perikanan


Bab VII Hal. 243

- Telur: 25.199 ton dengan Nilai Produksi Rp. 377.985.000.000

-

Volume Produksi perikanan Budidaya = 56.287,03ton Nilai Produksi = Rp.


perikanan

-

Nilai Produksi = Rp. 551.336.800

-

Volume produksi perikanan tangkap = 12.016,41 ton Nilai Produksi = Rp. 120.164.100 30 Ton

1.299.370.855

Perikanan

-

26.

27.

28.

Volume produksi perikanan tangkap = 12.662,95 ton Nilai Produksi = Rp. 168.417.235

Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros pangan nasional

Penguatan dukungan surplus pangan bagi ketahanan pangan nasional

Penguatan cadangan pangan dan distribusi pangan

Jumlah cadangan pangan yg didistribusikan untuk menunjang ketahanan pangan nasional

Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

Peningkatan kapasitas sarana/prasarana, kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan produksi, pendapatan dan pelestarian lingkungan pelaku utama dan pelaku usaha Pelibatan multipihak dalam meningkatkan efektivitas penanganan PMKS

Peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan

Kelas kelompok tani

Kelas Pemula= 1.391 Kelas Madya= 146 Kelas Lanjut= 116 Kelas Utama= 29

Kelas Pemula= 1.087 Kelas Madya= 442 Kelas Lanjut= 124 Kelas Utama= 29

Program Penyuluhan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pertanian

BP4K

Penguatan klinik pertanian terpadu

Jumlah klinik pertanian terpadu yg berfungsi dengan baik

Klinik Pertanian = 4 unit

Klinik Pertanian = 12 unit

Program Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Pertanian

BP4K

Peningkatan kualitas rehabilitas sosial

Jumlah PMKS yang ditangani

- Fakir Miskin = 42 KK - Anak Terlantar= 250 orang - Lansia/Jompo Terlantar= 50 orang - Rumah tak layak huni= 80

- Fakir Miskin = 192 KK - Anak Terlantar= 250 orang - Lansia/Jompo Terlantar= 250 orang - Rumah tak layak huni= 180

Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Sosial

Jumlah dan jenis ijin yang dikeluarkan/tahun

Ijin Usaha:1.588 izin Ijin Non Usaha:536 izin Izin penanaman modal:595 izin

Ijin Usaha: 2.227 izin; Izin Non Usaha: 754 izin; Izin penanaman modal= 1.002 izin

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan

Otonomi Daerah,Pemerin tahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangk at Daerah,

Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

90 Ton

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan


Misi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

29.


Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana/prasarana dan SDM instansi pelayanan publik

Penigkatan kualitas pelayanan perizinan


Bab VII Hal. 244

BP2TPM


Kepegawaian dan Persandian Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil

Peningkatan kualitas pelayanan informasi ketenagakerjaan Peningkatan akses dan kualitas komunikasi dan informasi Peningkatan capaian IKM seluruh SKPD

30.

31.

32.

Jumlah/% pemilikan dokumen kependudkan dan capil - akta nikah - akta kelahiran - KK - KTP Jumlah/% pemilik kartu AK1 yg terserap lapangan kerja Jumlah/% SKPD yg memanfaatkan TIK

Rata-rata Nilai IKM seluruh SKPD

- akta nikah = 3,32% - akta kelahiran = 26,2% - KK = 83,7% - KTP = 35,7%

Total kartu kuning 1.800 org; yang melapor ditempatkan 194= 194/1.800=11% 60%

Rata-rata Nilai IKM SKPD: B

-

akta nikah = 90% akta kelahiran = 90% KK = 100% KTP = 95%

50%

85%

Rata-rata Nilai IKM SKPD: A

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Ketenagakerjaan

Disnakertrans

Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa

Komunikasi & Informatika

Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana

Otonomi Daerah,Pemerin tahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangk at Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pemeberdayaan masyarakat dan desa

Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Setda

Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa

Penguatan SDM dan kelembagaan pemerintahan desa

Peningkatan kapasitas pemerintahan desa

Jumlah/% desa yang telah memiliki data profil desa untuk penentuan kualifikasi desa

Swadaya = 69 Desa Swakarsa = 0 Swasembada= 0

Swadaya = 35 Desa Swakarsa = 25 Desa Swasembada= 9 Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah

Peningkatan kapasitas SDM dan kelembaga-an dalam pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan pada SKPD

Peningkatan kualitas pelaporan keuangan

Opini laporan keuangan (% SKPD yang laporan keuangannya akurat dan tepat waktu)

100%

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Dinas PPKAD

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur

Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara bersinergi dengan penempatan SDM aparatur sesuai kompetensi

Peningkatan kompetensi SDM aparatur

Jumlah SDM aparatur yg meningkat kompetensinya melalui Diklatpim dan Diklat Teknis

Latpim IV = 60 org Prajabatan=161 org Diklat Teknis (Keuangan)= 5 org

Latpim IV = 300 org Prajabatan= 911 org Diklat Teknis (Keuangan, Perencanaan, Data dan Informasi, Manajemen Kepegawaian)= 200 org

Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur

Otonomi Daerah,Pemerin tahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangk at Daerah, Kepegawaian

BKD


Bab VII Hal. 245

BPM-PD


dan Persandian 33

34

35.

Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Meningkatkan penataan struktur dan tata laksana organisasi

Peningkatan kualitas isi serta proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kapasitas sistem dan SDM pengawasan daerah

Penataan struktur organisasi perangkat daerah

Jumlah permohonan penataan organisasi perangkat daerah yang terfasilitasi

Perbaikan tata laksana perangkat daerah

Jumlah SKPD yang melakukan penambahan SOP; Jumlah penerapan peraturan/kebijakan di bidang tata laksana

Perbaikan proses dan mekanisme perencanaan

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD) sesuai dengan dasar regulasi dan kalender perencanaan

RPJPD=tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD tidak sesuai; Renja SKPD tidak sesuai; RKPD tidak sesuai

RPJPD=sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD=sesuai; Renja SKPD=sesuai; RKPD=sesuai

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Perbaikan data dan informasi perencanaan

Jumlah data hasil monev SKPD yang mendukung perencanaan dan jumlah infromasi informasi pembangunan yang dipublikasikan

Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun

Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun

Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan dan

Persentase rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti mencakup Rekomendasi Administrasi dan Rekomendasi Keuangan

Rekomendasi administrasi=78%; Rekomendasi Keuangan= 51%

Rekomendasi administrasi= 90%; Rekomendasi keuangan= 65%


18 permohonan

53 permohonan


5 SKPD; 1 peraturan

45 SKPD; 6 peraturan


Bab VII Hal. 246

Otonomi Daerah,Pemerin tahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangk at Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah,Pemerin tahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangk at Daerah, Kepegawaian dan Persandian Perencanaan Pembangunan

Setda

Program Pengembangan Data dan Informasi

Perencanaan Pembangunan

Bappeda

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Otonomi Daerah,Pemerin tahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangk at Daerah, Kepegawaian

Inspektorat

Setda

Bappeda


pembangunan daerah

dan Persandian

Misi 6: Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan 36.

37.

38.

Berkembang-nya kawasan pembangunan terpadu agropolitan

Pengembangan kordinasi keterlibatan multipihak berbasis rencana kawasan terpadu

Berkembang-nya pembangunan terpadu kawasan minapolitan

Meningkatnya koridor

Pengembangan terminal agribisnis bagi

Pengembangan kawasan agropolitan

Luas kawasan agropolitan yang produktif

100 Ha

500 Ha

- Program Pengembagan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

Pekerjaan Umum

Bappeda,Pertan ian dan Peternakan, PU, PSDA, Perkebunan dan Kehutanan, Perindustrian

Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian Pengembangan kawasan agrowisata

Luas kawasan agroindustr beras yang produktif

Kecamatan Mattiro Bulu (0 Ha)

Kecamatan Mattiro Bulu (50 Ha)

Pekerjaan Umum

Bappeda, Perindagem; Pertanak

Luas kawasan agrowisata yang mendatangkan kunjungan wisata

200 Ha

1.000 Ha

- Program Pengembagan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh - Program Pengembagan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

Pekerjaan Umum

Pengembangan kawasan agroforestry

Luas agroforestry produktif

0 Ha

50 Ha


Pekerjaan Umum

Bappeda, Pariwisata; Pertanak; Kehutanan dan Perkebunan Bappeda, Kehutanan dan Perkebunan

Pengembangan kawasan minapolitan

Luas kawasan minapolitan yang efektif

300 Ha

1.000 Ha


Pekerjaan Umum

Pengembangan kawasan mina wisata

Luas kawasan mina wisata yang efektif

40 Ha

150 Ha


Pekerjaan Umum

Pengembangan kawasan industri perudangan

Luas kawasan industri udang produktif

Pembangunan terminal agri-bisnis

Jumlah produk unggulan yang terkumpul dan


kawasan yang

agroyang

Kecamatan Suppa

Kecamatan Suppa (50 Ha)


Pekerjaan Umum

1 unit terminal agribisnis (belum ada produk yg

3 unit terminal agribisnis

Program Peningkatan

Perdagangan

Bab VII Hal. 247

Bappeda, Kelautan dan Perikanan, PU, PSDA, Perindustrian Bappeda, Kelautan dan Perikanan; Sosbudpar; BLH Bappeda, Perindagem; Kelautan dan Perikanan; Koperasi dan UMKM Dinas Perindagem


perdagangan produk unggulan

perdagangan produk unggulan

produk unggulan

terjual

tersalurkan)

Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

Misi 7: Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup 39.

41.

Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan

Meningkatnya kapasitas infrastruktur irigasi/pengair-an

Pengembangan kapasitas sarana/prasarana perhubungan dan transportasi bagi pergerakan barang dan jasa serta koneksivitas antar wilayah

Pengembangan sarana/prasarana perhubungan darat

Jumlah penumpang dan barang yang melewati terminal

Penumpang=997.812; Barang=39.197

Penumpang=1.200.000 Barang=42.000 ton

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perhubungan

Dinas Perhubungan, Informatika & Komunikasi

Pengembangan sarana/prasarana perhubungan laut

Jumlah / prosentase fasilitas pendukung pembangunan pelabuhan dan Sarpras Perhubungan lainnya

2 dokumen studi kelayakan Dermaga Ujung Lero dan Sabbangparu Kec. Suppa

1 Dermaga Penyebarangan Pelabuhan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Perhubungan

Dinas Perhubungan, Informatika & Komunikasi

Pemeliharaan dan peningkatan fungsi irigasi/pengairan dalam menjamin keberlanjutan pertanian dan fungsi lainnya

Pengelolaan jaringan irigasi sekunder/tersier

Cakupan layanan irigasi (Ha)

Luas sawah yg dialiri dengan irigasi teknis=42.931 Ha

Luas sawah yg dialiri dengan irigasi teknis=43.031 Ha

Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pekerjaan Umum

PSDA

Pengelolaan jaringan irigasi desa (jides) dan Jaringan Irigasi usaha Tani (jitut)

Cakupan Layanan Irigasi Desa (Ha) dan Irigasi Usaha Tani (Ha)

Luas sawah yang dialiri Ha dengan irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani=9.942 Ha

Luas sawah yang dialiri dengan irigasi desa/Irigasi Usaha Tani (JITUT)=10.092 Ha

- Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pekerjaan Umum, Pertanian

PSDA, Dinas Pertanian dan Peternakan

Perumahan

Dinas PU

- Program Peningkatan Produksi Pertanian 42.

Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

Perbaikan perumahan dan pemukiman orang miskin

Perbaikan rumah dan pemukiman


Jumlah rumah orang miskin yang diperbaiki menjadi layak huni

Jumlah rumah yang diperbaiki 142 rumah dan Luas Pemukiman Kumuh 20,64 Ha

Bab VII Hal. 248

Jumlah rumah yang diperbaiki 1400 rumah dan Luas Pemukiman Kumuh 50,82 Ha

Program Pengembangan Perumahan


43.

Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan

44.

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

45.

Meningkatnya kapasitas penanganan bencana

46.

Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan kebersihan

Pelibatan multipihak dan penegakan hukum dalam pelestarian hutan dan lahan kritis serta lingkungan hidup

Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan

Luas hutan dan lahan kritis yg direhabilitasi

Lahan kritis d kawasan hutan yg direhabilitasi: 367 Ha; Lahan kritis di luar kawasan hutan yg direhablitasi: 300 Ha

Lahan Kritis dl kawasan hutan yg direhabilitasi= 1.067 Ha; Lahan kritis luar kawasan yg direhabilitasi= 550 Ha

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kehutanan


Pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup

Jumlah titik pantau pencemaran air, tanah dan udara yang dipantau dan dikendalikan

Air = 8 titik pantau Tanah = 5 titik pantau Udara = 3 titik pantau

Air = 40 titik pantau Tanah = 25 titik pantau Udara = 15 titik pantau

Program Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup

Lingkungan Hidup

BLH

Peningkatan kapasitas dan kordinasi antisipasi dan penangan bencana

Penanganan bencana dan pasca bencana

Jumlah korban bencana yang ditangani

Banjir = 4.400 orang Longsor=465 orang Abrasi= 1.425 orang Angin Kencang = 8.550 orang

Banjir = 3.467 orang Longsor=223 orang Abrasi= 913 orang Angin Kencang = 7.277 orang

Program Darurat dan logistik penanggulangan bencana


BPBD

Pelibatan masyarakat dalam penanganan sampah terpadu

Pembangunan TPST dan TPA

Volume sampah yang dikelola di TPST dan TPA

TPST : 15,20 m3 /hari TPA : 69,96 m3 / hari

TPST : 20,50 m3 /hari TPA : 74,66 m3 / hari

Program Pengembangan Pengelolaan TPA dan TPST

Lingkungan Hidup

Dinas KPK

Gerakan pemeliharan kebersihan berkelanjutan

Volume sampah yang terangkut ke TPA

180 m3 / hari

280 m3 / hari

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Lingkungan Hidup

Dinas KPK


Bab VII Hal. 249


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi Rencana Program Prioritas Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2014-2019 sebagaimana yang telah dirumuskan apda Bab VII terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indicator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan. Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII yang mendukung langsung pencapaian visi, misi pembangunan, pada bab ini juga ditampilkan program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten. Indikasi rencana program pembangunan bagi SKPD yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikatornya masing-masing, diharapkan akan mengarah pada pencapaian target SPMD dimaksud. Rencana program prioritas dan program lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam periode Tahun 2014-2019, Selain bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi juga dari sumber lainnya seperti APBN. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pinrang selama kurun waktu Tahun 2014-2019 disajikan berdasarkan urusan dan SKPD penanggung jawab.


Bab VIII Hal. 250


BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2014-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program Bupati Pinrang selama 5 (lima) tahun ke depan

10.1. Pedoman Transisi Untuk mengisi kekosongan dokumen rencana pembangunan daerah dalam masa transisi kepemimpinan daerah, maka penyusunan RKPD tahun 2019 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029.

10.2. Kebijakan Umum Pembangunan Transisi Kebijakan perencanaan tahun 2019 secara umum masuk dalam rangka memelihara dan memantapkan kinerja terwujudnya Visi RPJMD 2014-2019 melalui pemantapan kebijakan dari penyebaran misi pembangunan 2014-2019, sebagai berikut: (1) Meningkatkan apreasiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh (2) Memperkokoh toleransi, solidaritas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi (3) Meningkatkan sumberdaya

derajat manusia

kesehatan, (4)

kualitas

Meningkatkan

pendidikan

dan

kemakmuran

daya

ekonomi

saing dan

kesejahteraan sosial (5) Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi (6) Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan (7) Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup

10.3. Program Transisi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 sebagai pembangunan lanjutan yang berdasar pada 7 (tujuh) misi yang telah ditetapkan beserta penjabaran kebijakan yang telah rumuskan dalam setiap urusan untuk program-program prioritas lanjutan. Penetapan program prioritas pembangunan di tahun 2019 memperhatikan isu-isu strategis yang ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menjawab tantangan kedepan dalam


upaya

Bab X Hal. 305


penyempurnaan target-target pembangunan dari kerangka perencanaan jangka menengah. Program

transisi

tahun

2019

disusun

berdasarkan

beberapa

pertimbangan, sebagai berikut: (1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, (2) Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, dan (3) Merupakan tugas pemerintah dan realistis untuk dilaksanakan, (4) Untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dari satu periode ke periode selanjutnya.

10.4. Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 merupakan pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan, dan Perencanaan Penganggaran. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 selanjutnya

menjadi

acuan

pedoman bagi

penyusunan

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014 sampai 2019. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1.

Bupati Pinrang wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat, termasuk DPRD;

2.

Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil emaluasi RPJMD;

3.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2014-2019 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Pinrang;

4.

RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 merupakan landasan dan referensi dalam penyusunan dan penetapan Renstra SKPD Tahun 20142019;

5.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) Kabupaten Pinrang dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berketetapan hukum;

6.

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan menjadi pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah


Bab X Hal. 306


(RKPD) dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mulai tahun 2015-2019; 7.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Kabupaten Pinrang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya;

8.

Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2014-2019, perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pinrang sehingga terwujud keselarasan pembangunan daerah;

9.

Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa program yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah telah dijabarkan di dalam RKPD dan pada akhir masa jabatan Bupati untuk menilai pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan untuk menilai pencapaian hasil kegiatan terhadap sasaran program;

10. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Akhir Masa Jabatan (LKPJ-

AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi; 11. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.


Bab X Hal. 307


BAB XI PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tahun 2014-2019

adalah kerangka

pelaksanaan pembangunan

selama

kebijakan daerah

untuk mencapai tujuan

lima tahun kedepan. Menurut Skalanya,

RPJMD merupakan perencanaan tingkat menengah daerah yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh stakeholder) dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, dokumen RPJMD secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh

komponen

masyarakat,

pemerintah

dan

swasta

ikut

bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pinrang sebagai bagian dari proses pencapaian visi daerah yakni “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional “.

Pinrang, BUPATI PINRANG

ASLAM PATONANGI


Bab XI Hal. - 308 -


INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

1

2

0

Indikator Kinerja Program (outcome)

3

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2014)

4

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPJMD

Target

Rp.(juta)

Target

Rp.(juta)

Target

Rp.(juta)

Target

Rp.(juta)

Target

Rp.(juta)

Target

Rp.(juta)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

SKPD Penanggung Jawab

17

URUSAN RUTIN SKPD Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah Program Informasi Pembangunan

Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima dan pengelolaan asset Cakupan penunjang optimalisasi pelayanan administrasi pelayanan prima dan pengelolaan aset Cakupan ketersediaan sumberdaya aparatur yang handal, profesional dan berkinerja baik Cakupan kredibilitas kedisiplinan aparatur dan tingkat kehadiran Cakupan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan: transparan, terukur, akuntabel dan informatif (%) Terlaksananya pameran pembangunan dan perencanaan dan pengembangan sistem informasi berbasis Web

39.770

47.322

32.127

53.867

36.121

62.557

40.962

71.033

46.460

54.327

4.539

5.119

5.842

6.681

7.547

1.739

2.013

1.757

2.067

2.317

1.901

2.238

2.561

2.964

3.436

404

476

535

626

676

12 SKPD

URUSAN WAJIB

01 01 01

07

01

08

PENDIDIKAN Program pendidikan Anak Usia Dini

-APK PAUD

46,96

49,21

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

-APK SD/MI

106,09

106,30


197

40.407,5

53,25

106,61

229

46.658,5

58

106,93

260

52.789,9

60

318

107,25

64.704,9

62

107,56

365

74.296,5

65,25

Dikpora

107,88

Dikpora

Bab VIII Hal. 251


01

09

01

10

01

11

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal

-APM SD/MI

98,65

98,85

99,00

99,25

99,50

99,75

100

-APK SMP/MTs

92,24

95,02

97,66

100,36

103,13

105,98

108,91

-APM SMP/MTs

87,53

87,91

88,10

88,50

99,00

99,50

100

-APK SMA/SMK/MA

66,59

68,21

-APM SMA/SMK/MA

63,92

65,48

-Angka Melek Huruf (AMH)

99,78

100

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

69,87

Jumlah/% Guru yg Bersrtifikasi :

3.283 (Guru) dari jumlah keseluruhan 3.718

2.630 (Guru) dari jml keseluruhan 3.718

38.675,6

67,08

150,1

100

513,3

Jumlah/% Guru yg Berkualifikasi D,IV/S.1

71,58

43.758,0

68,71

173,3

100

592,7

73,32

53.634,4

70,39

196,1

100

670,6

75,11

61.585,0

72,10

240,4

100

822,01

76,95

Dikpora

73,86

276,0

100

943,8

Dikpora

Dikpora

3.350

3.500

3.600

3.718

3.718

3.718

2.670

2.920

3.220

3.570

3.718

3.718

Dikpora

Dikpora

% Jumlah Sekolah yg telah mengaplikasikan TI dalam

SD = 5,57%

11,46

17,34

23,23

29,11

35

35

SMP = 25%

36

47

58

69

80

80

pembelajaran :

SMA = 100%

100

100

100

100

100

100

SMK = 77,7%

82,16

86,62

91,08

95,54

100

100

SD = 100%

100

100

100

100

100

100

SMP = 100%

100

100

100

100

100

100

SMA = 100%

100

100

100

100

100

100

SMK = 100%

100

100

100

100

100

100

% Jumlah sekolah yang menerapkan MBS dengan baik


33.494,1

Dikpora

Bab VIII Hal. 252


01

02

02

02

02

02

07

08

KESEHATAN Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

09

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

10

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

02

11

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

02

12

Program Upaya kesehatan Masyarakat


- Cakupan Rawat Jalan

32,70%

30%

- Cakupan Rawat Inap

1,60%

1,50%

- AKB - Jumlah Kematian Ibu (AKI) - Persentase Balita Gizi Buruk

5,9% (42)

5,80%

- Cakupan PHBS Rumah Tangga

- Cakupan Penemuan dan Penanganan pasien baru TB, BTA Positif - Cakupan Penemuan dan Penanganan pasien DBD - Cakupan Penemuan dan Penanganan pasien Malaria - Jumlah Penderita HIV/AIDS yang ditangani

- Terpenuhinya Ketersedian Obat, bahan dan alat kesehatan sesuai kebutuhan

- Puskesmas terakreditasi - Puskesmas melaksanakan penilaian kinerja - Puskesmas melaksanakan SPM

6.172

28%

8.195

1,50%

9.946

1,40%

5,70% 210

25%

11.935

1,40%

5,60% 252

23%

14.219

1,30%

5,50% 302

20%

6

5

4

3

2

2

0,02% (7)

4%

3,70%

3,50%

3,20%

3%

3%

69,10%

70%

72,1% (569)

100%

100 % (309)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

2 PKM

100% (15 PKM) 100%(15 PKM)

100% (15 PKM) 100%(15 PKM)

71%

76

100%

713

3.805

100%

100%

100% (15 PKM) 100%(15 PKM)

96

100%

819

4.185

4 PKM 1.317

72%

100%

100%

100% (15 PKM) 100%(15 PKM)

159

100%

983

5.023

6 PKM 1.383

73%

100%

100%

100% (15 PKM) 100%(15 PKM)

131

100%

1.180

6.028

8 PKM 1.452

74%

100%

100%

100% (15 PKM) 100%(15 PKM)

435

Dinas Kesehatan

74%

131

Dinas Kesehatan

100%

1.416

7.233

10 PKM 1.525

Dinas Kesehatan

5,40% 435

8

63

14.219

1,30%

5,40% 412

20%

100%

100%

1.416

7.233

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

10 PKM 1.601

100% (15 PKM) 100%(15 PKM)

1.601

Dinas Kesehatan

Bab VIII Hal. 253

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 - Puskesmas melaksanakan penilaian IKM

02

13

Program Pengawasan Obat dan Makanan

02

14

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

02

15

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

02

16

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

02

02

03

17

18

19

Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas,Pustu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/RS. Jiwa/RS. Paruparu/RS. Mata

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 03

20

100% (15 PKM)

- Jumlah Obat yang kadaluwarsa di apotik dan toko obat - Persentase toko obat dan apotik yang memenuhi syarat

33

43

- Persentase Pengobat Tradisional Yang memiliki Ijin dan Terdaftar

0

100

- Inspeksi Sanitasi (Jamban Keluarga) - Inspeksi Sanitasi Air Minum

- Inspeksi TPM - Tersusunnya Profil Dinas Kesehatan

100% (15 PKM)

100% (15 PKM)

26

- Persentase Balita BGM - Persentase Balita ditimbang berat badannya

- Inspeksi TTU

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

100% (15 PKM)

31 53

20

16%

100

24

15%

52

29

14%

39

13%

100

93

42

12%

100

643

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

89%

204

Dinas Kesehatan

7.746

Dinas Kesehatan

45%

60%

75%

75%

27,99%

75%

80%

85%

90%

90%

72,88% 100% (1 dokumen)

75% 100% (1 dokumen)

80% 100% (1 dokumen)

85% 100% (1 dokumen)

90% 100% (1 dokumen)

90% 100% (1 dokumen)

0,3

0,3

83%

83%

7.411

85%

8.152

87%

8.967

88%

9.864

93%

10.850

93%

45.245

RSUL

91%

91%

13.638

92%

13.911

94%

14.189

95%

15.473

96%

17.783

96%

74.995

RSUL

170

204

75%

Dinas Kesehatan

25%

142

108

108

76,28%

118

75%

42

12% 643

89%

139

Dinas Kesehatan

25%

100% (1 dokumen)

60%

54

71,10%

103

75

54

536 88%

62

100% (15 PKM)

83

100

446 87%

45%

50 73

100

372 86%

100% (15 PKM)

37 63

310 85%

100% (15 PKM)

- Rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk

1. Terpenuhinya kebutuhan ruang rawat inap rumah sakit 2. Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan rumah sakit 1.Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

6.372

0,4

6.691

0,5

7.026

0,6

7.377

0,7

7.746

0,7

2.Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan


Bab VIII Hal. 254

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 pasien Kurang mampu Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 02

02

03

01

21

22

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

- Puskesmas menerapkan sistem BLUD

23

Perogram Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Terlaksananya Program Pelayanan Kesehatan BLUD

07

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

03 04

- Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar pada lansia

04

08


207

11

207

13

207

16

207

29

207

22

207

22

Dinas Kesehatan

0

2

50

4

60

6

72

8

106

10

104

10

104

Dinas Kesehatan

97%

97%

Baik=161.38 Km ; Sedang=150,9 9 Km ; Rusak Ringan=308,5 4 Km ; Rusak Berat=103,69 Km

Baik=171.1 6 Km ; Sedang=15 4,81 Km ; Rusak Ringan=310 ,74 Km ; Rusak Berat=108,2 9 Km

Baik=180.95 Km ; Sedang=158, 63 Km ; Rusak Ringan=312, 94 Km ; Rusak Berat=112,90 Km

Baik=190. 73 Km ; Sedang=1 62,45 Km ; Rusak Ringan=31 5,14 Km ; Rusak Berat=117, 50 Km




Dinas PU

134 Km

177

177

150

120

100,6

858,6

Dinas PU

240 mtr

310

300

170

170

170

1360 km

Dinas PU

17 Titik

15

32.519

97,50%

55.030 Panjang Jalan Kabupaten Kualifikasi baik

Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong

207

Tersedianya akses jalan sepanjang 858.6 Km yang terdiri dari perintisan jalan, penimbunan, perkerasan, pengaspalan, dan beton. Tersedianya konstruksi jembatan sebanyak 181 unit dengan panjang 1.360 Meter terdiri dari jembatan rangka baja, jembatan beton, dan jembatan kayu. Tersedianya sistim jaringan drainase sebanyak 153 titik skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan

917

38.145

98%

63.543

20

1.059

45.052

98,50%

42.798

25

1.467

51.305

99%

35.500

38

4.970

57.870

99%

48.915

55

5.381

224.891

84.416

153 Titik

13.794

RSUL

Dinas PU

Dinas PU

Bab VIII Hal. 255


04

09

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.834 Panjang Jalan Kabupaten Kualifikasi baik

04 05

10 11

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengemb. dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Kecepatan kendaraan ≥ 40 km/jam Kondisi jembatan yang dilalui sepanjang 748 meter Tersedianya sarana penunjang kegiatan pembangunan konstruksi Cakupan Layanan Irigasi (Ha)

Cakupan Layanan Irigasi Desa (Ha) dan Irigas Usaha Tani (Ha)

05 05

04 05

12 13

14 15

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program Pengendalian Banjir

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 04

16


Cakupan ketersediaan air baku Cakupan luas lahan yang terairi embung dan tingkat

2.118

22.334

35.500

40.763

102.550

Baik=161.38 Km ; Sedang=150,9 9 Km ; Rusak Ringan=308,5 4 Km ; Rusak Berat=103,69 Km

Baik=171.1 6 Km ; Sedang=15 4,81 Km ; Rusak Ringan=310 ,74 Km ; Rusak Berat=108,2 9 Km

Baik=180.95 Km ; Sedang=158, 63 Km ; Rusak Ringan=312, 94 Km ; Rusak Berat=112,90 Km





Dinas PU

134

50

50

146

148

148,6

857,6 Km

Dinas PU

181 meter

34,64

49,60

117,16

183,00

183,00

748 Km

Dinas PU

65%

67%

Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis 42.931 Ha


Luas Sawah yang dialiri Irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani 9.9942 Ha


4 DI. /Thn

5 DI. /Thn

6 Lokasi/ Paket/thn

6 Lokasi/ Paket/thn

807

24.564

69%

Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis Teknis 42.971 Ha

1.059

31.090

1.852

6 DI. /Thn

6 Lokasi/ Paket/thn


367

35.735

Luas Sawah yang dialiri Irigasi Desa/Iriga si Usaha Tani 10.0322 Ha


3.001

71%

3.465

2.138

6 DI. /Thn

6 Lokasi/ Paket/thn

73% Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis L.DI. Teknis 43.011

1.811

43.231

2.469

6 DI. /Thn

6 Lokasi/ Paket/thn


1.671

50.077


Luas Sawah yang dialiri Irigasi Desa/Iriga si Usaha Tani 10.062 Ha 4.001

75%

4.646

2.867

6 DI. /Thn

6 Lokasi/ Paket/thn

75%


5.715

157.486

Luas Sawah yang dialiri Irigasi Desa/Iriga si Usaha Tani 10.0922 Ha 5.334

3.292

6 DI. /Thn

36 Lokasi/ Paket

Dinas PU

Dinas PSDA

Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan Peternakan

5.334

Dinas PSDA

3.292 Dinas PSDA

Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah 100% Jumlah titik lokasi genangan dan luas genangan Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan sarana dan prasarana desa

51%

8%

Lokasi genangan=…. titik; luas genangan=…. .m2

300 m/5 lks

65%

69%

917

551

8%

300 m/5 lks

1.059

636

7%

300 m/5 lks

1.467

734

18%

300 m/5 lks

2.840

852

8%

300 m/5 lks

1.631

979

100%

1.500 m/25 lks

7.914

Dinas PU

979 Dinas PSDA

24.282

75%

30.612

78%

36.684

85%

39.760

95%

38.317

100%

169.655

Dinas PU

Bab VIII Hal. 256


01

4 04

04

04

01

07

08

09

5 04

07

PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Tersedianya 5.000 unit rumah layak huni dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat

2178 rumah

600

Jumlah rumah orang miskin yang diperbaiki menjadi layak huni

rumah yang diperbaiki=142 ; Luas Pemukiman Kumuh 20,64 Ha

rumah yang diperbaiki=1 80; Luas Pemukiman Kumuh 26,68 Ha

4 Unit

1 Unit

1 Lokasi/3 lokasi

1 Lokasi

Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK Jumlah unit lokasi pemakaman pemerintah yang ditata dan unit pemakaman umum yang dibina

3.669

PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang

Luas Kawasan Agropolitan yang Produktif

1 Dokumen

9 Dokumen

-

1 Dokumen

-

0%

100 Ha

180 Ha

1200 4.236

2.570

20

1 Unit

1 Lokasi

1500 14.674

rumah yang diperbaiki= 280; Luas Pemukima n Kumuh 38,75 Ha

rumah yang diperbaiki=23 0; Luas Pemukiman Kumuh 32,71 Ha

2.751 Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang efektif dimanfaatkan dalam penataan ruang Jumlah dokumen revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten (RTRK) yang efektif digunakan dalam penataan ruang Jumlah dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang efektif digunakan dalam penataan ruang


800

2.977

50

1 Unit

1 Lokasi

455

3.726

70

900 18.460 rumah yang diperbaiki= 370; Luas Pemukima n Kumuh 50,82 Ha

1 Unit

1 Unit

489

90

63.784

Dinas PU

22.746

rumah yang diperbaiki= 340; Luas Pemukima n Kumuh 44,78 Ha

1 Lokasi

5000

1 Lokasi

710

rumah yang telah diperbaiki= 1400; Luas Pemukima n Kumuh 50,82 Ha

4.978

100

815

5 Unit

2 Lokasi

11

14.251

330

5.221

Dinas KPK

Dinas KPK

Bappeda, Dinas PU

1 Dokumen

260 Ha

340 Ha

420 Ha

500 Ha

500 Ha

Bappeda, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Kehutanan

Bab VIII Hal. 257

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 dan Perkebunan, Dinas Perindagem

Kec. Mattiro Bulu (20 Ha)





200 Ha

400 Ha

600 Ha

800 Ha

1.000 Ha

1.000 Ha

0 Ha

10 Ha

20 Ha

30 Ha

40 Ha

50 Ha

50 Ha

Luas Kawasan Minapolitan yang efektif

300 Ha

440 Ha

580 Ha

720 Ha

860 Ha

1.000 Ha

1.000 Ha

Luas Kawasan Minawisata yang efektif

40 Ha

62 Ha

84 Ha

106 Ha

128 Ha

150 Ha

150 Ha




Kecamata n Suppa (30 Ha)




20%

20%

Luas Kawasan Agroindustri Beras yang produktif



Luas Kawasan Agrowisata yang mendatangkan kunjungan wisata

200 Ha

Luas Kawasan Agroforestry yang produktif

Luas Kawasan Agroindustri udang yang produktif

04

08

Program Pemanfaatan Ruang


Cakupan pelayanan izin pemanfaatan ruang yang konsisten dengan RTRW

147

40%

169

10%

10% 196

20% 227

Bappeda, Dinas Perindagem, Dinas Pertanian dan Peternakan Bappeda, Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Perindagem Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosbudpar Bappeda, Dinas Perindagem, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM

100% 261

Dinas PU 1.000

Bab VIII Hal. 258


Luas Kawasan Agropolitan yang Produktif

100 Ha

180 Ha

260 Ha

340 Ha

420 Ha

500 Ha

500 Ha

Luas Kawasan Agroindustri Beras yang produktif








Luas Kawasan Agrowisata yang mendatangkan kunjungan wisata

200 Ha

200 Ha

400 Ha

600 Ha

800 Ha

1.000 Ha

1.000 Ha

Luas Kawasan Agroforestry yang produktif

0 Ha

10 Ha

20 Ha

30 Ha

40 Ha

50 Ha

50 Ha

Luas Kawasan Minapolitan yang efektif

300 Ha

440 Ha

580 Ha

720 Ha

860 Ha

1.000 Ha

1.000 Ha

Luas Kawasan Minawisata yang efektif

40 Ha

62 Ha

84 Ha

106 Ha

128 Ha

150 Ha

150 Ha








Luas Kawasan Agroindustri udang yang produktif


Bappeda, Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindagem Bappeda, Dinas Perindagem, Dinas Pertanian dan Peternakan Bappeda, Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Perindagem Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosbudpar Bappeda, Dinas Perindagem, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM

Bab VIII Hal. 259


01

09

6 06

07

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan Data / informasi

06

08

Program Kerjasama Pembangunan

06

09

Program Perencanaan Pengemb. Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

06

06

10

11


Cakupan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW

Jumlah data hasil monev SKPD yang mendukung perencanaan dan jumlah informas pembangunan yang dipublikasikan

Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah, swasta & masyarakat Dokumen perencanaan strategis yang disusun

Koordinasi dan penyusunan dokumen pengembangan wilayah % jumlah aparat perencana dan kelompok/masyarakat yang terlatih

100%

- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegia tan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun

100%

110

100%

127

100%

159

100%

443

- Jumlah laporan dan rekomend asi hasil pemantau an pelaksana an program/k egiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruha n perencana an pembangu nan daerah = 1 kali/tahun

245

100%

854

Dinas PU

286

- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegi atan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembanguna n daerah = 1 kali/tahun

330

87%

286

90%

330

92%

381

95%

443

98%

508

98%

Bappeda

90

91

165

93

191

94

220

95

256

96

294

96

Bappeda

12 kecamatan

12 kecamatan

746

12 kecamatan

861

12 kecamatan

994

12 kecamatan

1.155

12 kecamatan

1.326

Bappeda

12 kecamatan

12 kecamatan

168

12 kecamatan

194

12 kecamatan

224

12 kecamatan

260

12 kecamatan

298

Bappeda

50

456

55

526

60

608

65

706

70

410

85%

381

100%

- Jumlah laporan dan rekomenda si hasil pemantaua n pelaksana an program/k egiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruha n perencana an pembangu nan daerah = 1 kali/tahun

- Jumlah laporan dan rekomendas i hasil pemantaua n pelaksanaa n program/ke giatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaa n pembangun an daerah = 1 kali/tahun


213

508


Bappeda

75

Bappeda

Bab VIII Hal. 260


06

06

06

01

12

13

14

15

07

07 07

07 08

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program Peningkatan Penelitian Pengkajian dan Pengembangan

PERHUBUNGAN Program Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan


Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD) sesuai dengan regulasi dan kalender perencanaan

% usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (%) Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi Jumlah Kegiatan SKPD yang dikoordinasikan dalam penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan sosial budaya Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis PUG Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengkajian yang disusun

Jumlah Penumpang dan Barang yang melewati termina Jumlah / prosentase fasilitas pendukung Pembangunan pelabuhan dan sarpras perhubungan lainnya

RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesu ai; Renstra SKPD = tidak sesuai; Renja SKPD = tidak sesuai; RKPD = tidak sesuai

RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=se suai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai

RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=ses uai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai

570

30

87

89

101 keg

106 keg

85

86

8 SKPD

12 SKPD

RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=s esuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai

658

37

729

92

89

842

93

593

90

972

94

882

685

92

1.129

95

795

95

1.296

913

32 SKPD

788

RPJPD = sesuai; RPJMD=s esuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai

Bappeda

60

135 keg

27 SKPD

678

1.013

60

129 keg

22 SKPD

587


51

122 keg

17 SKPD

509

759

44

114 keg

514


95

Bappeda

135 kegiatan

Bappeda

95

Bappeda

32 SKPD

905

Bappeda

997.812 orang & 39.197 ton

1.000.000 orang & 40.000 ton

30

1.100.000 orang & 40.500 ton

75

1.150.000 orang & 41.000 ton

150

1.170.000 orang & 41.500 ton

250

1.200.000 orang & 42.000 ton

300

1.200.000 orang dan 42.000 ton

805

2 Dokumen Studi Kelayakan Dermaga penyeberanga n Ujung Lero/Sabbang paru Kec. Suppa dan sarpras

1 Dermaga

510

1 Dermaga

825

1 Dermaga

1.150

1 Dermaga

1.706

1 Dermaga

2.056

1 Dermaga

6.247

Dinas Perhubungan dan Infokom


Bab VIII Hal. 261

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 perhubungan lainnya

07

07

07

07

01

09

10

11

12

08 08

09

07

Program Pelayanan Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

Prosentase layanan perhubungan (Izin trayek, PKB, Pendataan) yang baik & benar Prosentase fasilitas LLAJ yang efektif dan berfungsi Jumlah angkutan Darat yang memenuhi kelayakan keselamatan jalan & Jumlah kapal GT 7 ≤ yang memenuhi standar keselamatan pelayaran Prosentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu-Rambu, marka, Guardrill, traffic light dan warning light) pada jalan Kabupaten yang baik

Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan pengelolaan persampahan

40%

42%

30

45%

46

50%

46

55%

46

60%

76

60%

242

60%

60%

35

65%

50

67%

60

70%

75

80%

100

80%

320

6657 Angkutan Darat & 219 Kapal GT 7 ≤


795


60%

65%

480

Program Pengembangan Pengelolan TPA dan TPST

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Jumlah sampah yang terangkut ke TPA


70%

630

1.150

75%

730


1.125

80%

780


85%

1.250

980


5.415

85%

3.600



100 Orang

100 Orang

150

100 Orang

200

100 Orang

250

100 Orang

300

100 Orang

350

500 Orang 1.250 BLH

08 Volume Sampah yang dikelola di TPST dan TPA

1.095


Dinas Perhubungan dan Infokom Dinas Perhubungan dan Infokom

TPST = 15,20 m3/haridan TPA = 69,96 m3 / hari

180 m3 / hari

TPST = 16,26 m3/hari dan TPA = 70,90 m3 / hari

200 m3 / hari

585

3.313


220 m3 / hari

672

3.807


240 m3 / hari

738

4.184


260 m3 / hari

826

4.681


280 m3 / hari

1.141

5.570


280 m3 / hari

1.141

5.570

Dinas KPK

Dinas KPK

Bab VIII Hal. 262


09

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


Jumlah titik pantau pencemaran air, tanah dan udara

Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik pantau, Tanah = 5 titik pantau, udara = 3 titik pantau,Penga wasan Jenis Usaha/kegiata n berdampak lingkungan 50 usaha, sosialisasi dan penyuluhan 360 org, ranperda PLH, pot bunga 150 unit, tanaman 1 paket, timbangan 10 buah, cetak laporan (air,tanah, udara) 66 exp, laporan pengawasan 120 exp, kelengkapan /bahan biogas dan urine 1 paket ranperda PLH, skretatai komisis amdal 8 org x 12 bln

Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik pantau, Tanah = 5 titik pantau, udara = 3 titik pantau,Pen gawasan Jenis Usaha/kegi atan berdampak lingkungan 50 usaha, sosialisasi dan penyuluhan 360 org, ranperda PLH, pot bunga 150 unit, tanaman 1 paket, timbangan 10 buah, cetak laporan (air,tanah, udara) 66 exp, laporan pengawasa n 120 exp, t ranperda PLH, skretatai komisis amdal 8 org x 12 bln

750

Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik pantau, Tanah = 5 titik pantau, udara = 3 titik pantau,Peng awasan Jenis Usaha/kegiat an berdampak lingkungan 50 usaha, sosialisasi dan penyuluhan 360 org, ranperda PLH, pot bunga 150 unit, tanaman 1 paket, timbangan 10 buah, cetak laporan (air,tanah, udara) 66 exp, laporan pengawasan 120 exp, ranperda PLH, skretatai komisis amdal 8 org x 12 bln

1.000

Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik pantau, Tanah = 5 titik pantau, udara = 3 titik pantau,Pe ngawasan Jenis Usaha/kegi atan berdampak lingkungan 50 usaha, sosialisasi dan penyuluha n 360 org, ranperda PLH, pot bunga 150 unit, tanaman 1 paket, timbangan 10 buah, cetak laporan (air,tanah, udara) 66 exp, laporan pengawas an 120 exp, t ranperda PLH, skretatai komisis amdal 8 org x 12 bln

1.469

Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik pantau, Tanah = 5 titik pantau, udara = 3 titik pantau,Pe ngawasan Jenis Usaha/kegi atan berdampak lingkungan 50 usaha, sosialisasi dan penyuluha n 360 org, ranperda PLH, pot bunga 150 unit, tanaman 1 paket, timbangan 10 buah, cetak laporan (air,tanah, udara) 66 exp, laporan pengawas an 120 exp, t ranperda PLH, skretatai komisis amdal 8 org x 12 bln

1.955

Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik pantau, Tanah = 5 titik pantau, udara = 3 titik pantau,Pe ngawasan Jenis Usaha/keg iatan berdampa k lingkungan 50 usaha, sosialisasi dan penyuluha n 360 org, ranperda PLH, pot bunga 150 unit, tanaman 1 paket, timbangan 10 buah, cetak laporan (air,tanah, udara) 66 exp, laporan pengawas an 120 exp, ranperda PLH, skretatai komisis amdal 8 org x 12 bln

2.500

Adipura, Titik Pantau Air = 40 titik pantau, Tanah = 25 titik pantau, udara = 15 titik pantau,Pe ngawasan Jenis Usaha/kegi atan berdampak lingkungan 250 usaha, sosialisasi dan penyuluha n 1800org, ranperda PLH, pot bunga 750unit, tanaman 1 paket, timbangan 50buah, cetak laporan (air,tanah, udara) 330 exp, laporan pengawas an 600exp, kelengkap an /bahan biogas dan urine 1 paket,5 perda PLH, skretatai komisis amdal 40 org x 60 bln

7.674

BLH

Bab VIII Hal. 263


08

08

08

09

10

11

12

13

14

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & Lingkungan Hidup

Peningkatan Pengendalian Polusi

Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

persentase penurunan laju kerusakan SDA dan meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan hidup

Jumlah data dan informasi lingkungan hidup yang dikelola dan disebarluaskan

ketersediaan data hasil pengujian laboratorium

Luas lahan pesisir yang ditanami mangrove Bertambahnya RTH RTH yang ditata


Pengadaan Pohon 3.000, Pembangunan Turap 4 paket, Pengadaan tong Sampah 320 Unit, Pengadan Kontainer 6 unit, Pembuatan Biogester 2 Unit, Rumah Kompos 2 Unit, bank sampah 1 Unit, MIH 2014, biogas tahu 2 unit, gerobak sampah 20 unit, Alat pencacah 10 unit Pekan Lingkungan Indonesia 2014 4 Orang

3 Buku laporan hasil pengujian Lab LH (kualitas air, tanah udara)

1,5 Ha

Pengadaan Pohon 4.000, Pembangun an Turap 4 paket, Pengadaan tong Sampah 500 Unit, Pengadan Kontainer 5 unit, Sosialisasi 100Orang, Pembuatan Biogester 2 Unit, Rumah Kompos 2 Unit, bank sampah 1 Unit

2.200

Pekan Lingkungan Indonesia 2015 7 org , penyusunan data informasi lingkungan hidup 2015 20 Exp , SLHD 2014 20 Exp

227

3 Buku laporan hasil pengujian Lab LH (kualitas air, tanah udara) 1,5 Ha

100

150

Pengadaan Pohon 4.000, Pembanguna n Turap 4 paket, Pengadaan tong Sampah 500 Unit, Pengadan Kontainer 5 unit, Sosialisasi 100Orang, Pembuatan Biogester 2 Unit, Rumah Kompos 2 Unit, bank sampah 1 Unit

Pekan Lingkungan Indonesia 2016 7 org , penyusunan data informasi lingkungan hidup 2015 20 Exp , SLHD 2014 20 Exp 3 Buku laporan hasil pengujian Lab LH (kualitas air, tanah udara)

2 Ha

2.550

300

100

150

Pengadaa n Pohon 4.000, Pembangu nan Turap 4 paket, Pengadaa n tong Sampah 500 Unit, Pengadan Kontainer 5 unit, Sosialisasi 100Orang, Pembuata n Biogester 2 Unit, Rumah Kompos 2 Unit, bank sampah 1 Unit Pekan Lingkunga n Indonesia 2017 , penyusuna n data lingkungan hidup 2017 20 Exp, SLHD 2016 20 Exp 3 Buku laporan hasil pengujian Lab LH (kualitas air, tanah udara) 2 Ha

2.800

400

100

150


3.200

500

100

150


3.734

600

100

150

Pengadaa n Pohon 20.000, Pembangu nan Turap 20 paket, Pengadaa n tong Sampah 2500 Unit, Pengadan Kontainer 25 unit, Sosialisasi 100Orang, Pembuata n Biogester 2 Unit, Rumah Kompos 2 Unit, bank sampah 1 Unit Pekan Lingkunga n Indonesia 5 Kali , penyusuna n data lingkungan hidup 100 Exp, SLHD 100 Exp

15 Buku laporan hasil pengujian Lab LH (kualitas air, tanah udara) 9,5 Ha

14.484

BLH

2.027

BLH

500 BLH

750 61.620,3 m² 61.620,3 m²

100 m² 3.500 m²

100 m² 3.571

3.500 m²

100 m² 4.086

3.500 m²

100 m² 4.764

3.500 m²

100 m² 5.442

3.500 m²

BLH

500 m² 6.317

17.500 m²

Dinas KPK 24.180

Dinas KPK

Bab VIII Hal. 264


01

9

01

10

PERTANAHAN

10

07

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

Jumlah/% pemilikan dokumen kependudkan dan capil - akta nikah - akta kelahiran - KK - KTP Akta Nikah

Akta Kelahiran KK KTP

01

11

11

11

07

08

1.278 - akta nikah = 3,32% - akta kelahiran = 26,2% - KK = 83,7% - KTP = 35,7%

12,2


1.718

17,2

12,00

1.904

20,04

13,00

7.849

22,04

13,80

90

15,00

90

86,96

90,22

93,48

96,74

100

100

10

10,5

11,5

13,2

14,1

95

59 Jumlah pusat pelayanan terpadu (P2TP2A) yang dikembangkan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (Forum Anak) Jumlah KDRT dan kekerasan terhadap anak yang difasilitasi penyelesaiannya

1.547

15,2

10,00

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.401

7 Unit Pel. KD

7 Unit Pel. KD

12 SLTA 30 kasus

12 SLTA 30 Kasus

64

7 Unit Pel. KD

26

12 SLTA 28 Kasus

69

7 Unit Pel. KD

28

12 SLTA 28 Kasus

74

7 Unit Pel. KD

30

12 SLTA 28 Kasus

79

7 Unit Pel. KD

33

12 SLTA 28 Kasus

344

BKBD dan PP

7 Unit Pel. KD

35

12 SLTA 28 Kasus

BKBD dan PP

153

BKBD dan PP BKBD dan PP

Bab VIII Hal. 265


01

12

11

07

11

08

11

09

11

11

11

01

09

10

11

12

13 12

12

07

08

Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Keluarga Berencana Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konselin KRR Program Kesehatan reproduksi remaja

Program pengembangan pengelolaan Data Informasi Pengembangan KB/KS dan PP

SOSIAL Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo

Jumlah perempuan/ Kelompok perempuan yang meningkat keterampilannya dalam usaha ekonomi

Jumlah PUS, Prasejahtera dan KS1 yang mengikuti KB Jumlah Apsektor KB medis operasi wanita (MOW) dan medis operasi pria (MOP) % Keluarga PS dan KS1 Jumlah kader BKL, BKB, BKR dan UPPKS di Kecamatan dan Pos Daya Jumlah PIK R tiap sekolah se Kabupaten Pinrang Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja pada SLTP/SLTA se Kabupaten Pinrang Tersedianya data Informasi pengembangan KB/KS

34 Klp

7.966 orang 12 Kecamatan

34 Klp

8.205 orang

197

117

8.444 orang

12 Kecamatan

21,70

19,50

34 Klp

211

8.683 orang

1.094

227

17,30

1.203

34 Klp

8.922 orang

1.203

12 Kecamata n

12 Kecamatan

1.176

34 Klp

244

9.161 orang

1.322

12 Kecamata n

15,10

1.217

34 Klp

262

9.161 orang

1.453

12 Kecamata n

12,90

1.233

10,70

34 Klp

1.141

5.189

BKBD dan PP

12 Kecamata n 1.284

10,70

4.172

BKBD dan PP

BKBD dan PP

400 klp

60 Orang

117

60 Orang

119

75 Orang

120

75 Orang

120

90 Orang

126

360 Orang

601

30 Sekolah (SLTA/SLTP)

30 Sekolah (SLTA/SLT P)

90

30 Sekolah (SLTA/SLTP)

90


97


105


113


495

SLTP/SLTA

12

SLTP/SLT A

14

SLTP/SLT A

15

SLTP/SLT A

16

SLTP/SLT A

70

SLTP/SLTA

SLTP/SLTA

13

BKBD dan PP

BKBD dan PP

BKBD dan PP 12 Kecamatan

12 Kecamatan

12 Kecamatan 412

-

Program Pemberdayaan Kelembangaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah Panti yang mendapat bantuan Jumlah peserta Pelatihan bagi penghuni Panti Asuhan Jumlah KUBE yang mendapat bantuan alat perbengkelan

2 KUBE

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Jumlah KUBE yang mendapat bantuan alat menjahit Peningkatan jejaring kerjasama pelakupelaku usaha kesejahteraan sosial Jumlah peserta Napak tilas

-

431

5 panti 40

70 org

70 org

12 Kecamata n

452

5 panti 50

12 Kecamata n

5 panti 145

85 org

552

85 org

12 Kecamata n

575

BKBD dan PP

5 panti 185

85 org

1.733

5 panti 190

95 org

490 org

50 4 KUBE

5 org

50

5 KUBE 75

Dinsosbudpar 610

6 KUBE 108

7 KUBE 160

8 KUBE 200

35 KUBE 261

Dinsosbudpar 804 -

12

09


4 KUBE

4 KUBE

5 KUBE

6 KUBE

7 KUBE

28 KUBE -

-

-

-

-

-

-

80 org

80 org

80 org 85

-

90 org 152

36 org

90 orang 248

36 org

-

-

100 orang 257

520 orang 287

Dinsosbudpar 1.029

Bab VIII Hal. 266

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 TMP/TMB

12

12

12

12

12 12

01

10

11

12

13

14 15

Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program pembinaan anak terlantar Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana , PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya

Jumlah TMP/TMB yang terpelihara Jumlah pembersih yang mendapat gaji Tersedianya data PMKS dan PSKS

5 TMP/ TMB 7 orang

6 TMP/ TMB 7 orang

-

-

Jumlah keluarga miskin penerima sarana pendukung usaha Jumlah % PMKS yang ditangani :

30 KK

2,17%

2,17%

Jumlah penyandang cacat yang mengikuti pelatihan berusaha Rehabilitasi Gedung BLK Penyandang cacat di Palia Tersedianya mobiler BLK penyandang cacat di Palia Pemberian bantuan makanan bagi SDLB Jumlah % PMKS (cacat )yang ditangani :

10 org

10 org

Jumlah penerima bantuan rehabilitasi rumah bagi PMKS dan korban bencana

20 unit

Jumlah penerima bantuan bahan makanan dan obatobatan bagi lansia Jumlah penerima bantuan bagi korban bencana Jumlah % PMKS (korban bencana dan lansia)yang ditangani : Jumlah anak terlantar yang dibina Jumlah peserta pelatihan bagi Eks penyandang penyakit sosial Jumlah % PMKS (eks penyandang penyakit sosial ) yang ditangani :

50 org

6 TMP/ TMB 8 orang

6 TMP/ TMB 8 orang

6 TMP/ TMB 7 orang

6 TMP/ TMB 8 orang

-

12 Kec. -

30 KK

35 KK 50

40 KK 70

15 org

15 org 75

-

60 KK 70

20 org 155

1 lokasi

-

-

50 KK 80

245 KK 80

Dinsosbudpar 350

3,5%

32 -

Dinsosbudpar 90

20 org 237

1 lokasi

90 org 295

1 lokasi

Dinsosbudpar 794

1 lokasi

-

-

-

-

50 kursi

-

-

15 org

50 buah

-

-

15 org

15 org

15 org

-

-

20 unit

25 unit 173

30 unit 205

50 org

55 org

35 unit 255

60 org

35 unit 265

60 org

276

165 unit rumah

Dinsosbudpar 1.174

275 org -

12 kec.

12 kec.

12 kec.

12 kec.

12 kec.

12 kec.

12 kec. -

-

-

120 anak

Dinsosbudpar

20 orang

20 org

70 25 org

40

30 org 59

30 org 63

40 org 71

165 org 87

Dinsosbudpar 320

KETENAGAKERJAAN

14 13

07 Program Pengembangan Kewirausahaan Pedesaan


Jumlah Wirausaha Pedesaan yang dilahirkan

-

1 Klp (5-10) orang/Tahu n

248

1 Klp (5-10) orang/Tahun

268

1 Klp (510) orang/Tah

303


323


354

5 Klp

1.495

Disnakertrans

Bab VIII Hal. 267

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 un 13

13

13

01

09

10

15 14

14

14

14

01

08

07

08

09

10

16 37

07

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

KOPERASI DAN UKM Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi

PENANAMAN MODAL DAERAH Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah % Pemilik Kartu Ak.1 yang terserap Lapangan Kerja Advokasi/Perlindungan Hukum dan Penerapan Peraturan PerundangUndangan Ketenagakerjaan Pencari Kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan

11,00

01

08

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

26,60

25 Perusahaan

Jumlah UMKM yang dibina Jumlah UKM yang diberikan pembinaan terhadap penggunaan dana pemerintah

50 UKM

50 UKM

85 UMKM

100 UMKM

10 UKM

10 UKM

68%

69%

374

192

141

50 UKM

35 Perusahaa n

363

100 UMKM

75 UKM

10 UKM

71%

397

10 UKM

149

67

40 Perusahaa n

441

450

73%

290

Disnakertrans 518

1.849

160 orang

75 UKM

504

20 UKM

515

75%

760 orang 530

360

100 UMKM

553

100 UKM

438

100 UMKM

554

20 UKM

649

78%

650 Investor

137

700 Investor

158

183

900 Investor

212

2

2

2

633.500.747.7 86

600.000.00 0.000

700.000.000. 000

750.000.00 0.000

800.000.00 0.000

850.000.0 00.000

0

1 lontarak

Dinas Koperasi dan UKM

500 UMKM

Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM

70 UKM

78%

PMDN:4.6 44 Investor 244

1 Investor 2

Dinas Koperasi dan UKM

350 UKM

409

1000 Investor

2

Disnakertrans 2.365

594 Investor 800 Investor

Disnakertrans

50

526

302

100 UMKM

295

50

160 orang 517

68

un

42,20

160 orang 435

152

% Koperasi Aktif

Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA

30 Perusahaa n

275

140 orang 408

Jumlah UKM yg mendapat fasilitasi pengembangan usaha

Jumlah Proyek PMDN

34,40

25 Perusahaan

252

140 orang

Jumlah Proyek PMA 37

18,8

un

935

BP2TPM

PMA : 11 Investor BP2TPM

206

238

275

319

366

4.333.500. 747.786

1.403

17 12

12

07

08

KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


Jumlah Transliterasi dan terjemahan naskah kuno (lontarak) Jumlah Cagar Budaya dan situs yang dilestarikan

1 ltrk 35

13 lokasi

13 lokasi

1 ltrk 35

13 lokasi 114

1 ltrk 40

15 lokasi 137

1 ltrk 45

15 lokasi 97

1 ltrk 45

17 lokasi 144

Dinsosbudpar 200

17 lokasi 231

Dinsosbudpar 924

Bab VIII Hal. 268


01

09

18 01

07

Program Pengelolaan Kearagaman Budaya

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah kesenian daerah, nilai budaya lokal, dan kearifan lokal yang dibina dan dilestarikan.

1 kali

Jumlah Pemuda/ Remaja/ Siswa berprestasi Lolos ke Tingkat

-Tkt. Provinsi : 8 (Org) -Tkt. Nasional : 5 (Org) -Tkt. Internasional : 0

Provinsi/ Nasional dan

1 kali

2 kali

2 kali

275

10 Org

367

322

12 Org

7 Org

3 kali 451

372

14 Org

9 Org

3 kali 494

421

16 Org

11 Org

13 kali 508

516

18 Org

13 Org

Dinsosbudpar 2.094

593

20 Org

15 Org

Dikpora

17 Org

Internasional 01

08

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

-Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi Tkt. Provinsi/ Nasional dan Internasional :

-Tkt. Provinsi : 5 (Org) -Tkt. Nasional : 2 (Org) -Tkt. Internasional : 0

7 Org

98

9 Org

4 Org

113

11 Org

6 Org

128

13 Org

8 Org

157

15 Org

10 Org

181

17 Org

12 Org

Dikpora

13 Org

1.Bulu tangkis 2.Renang 3.Karate 4.Pencak Silat 5.Takraw 6.Bola Volly 7.Catur

01

19

15

07

16

08

16

09

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


Jumlah Koordinasi Kominda dalam Fasilitasi Rawan Keamanan/Konflik setiap Tahun Frekuensi Patroli dalam sehari Tersedianya Tenaga Pengendali Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan (K4) dalam Kehidupan

4 kali/tahun

6 kali/tahun

275

6 kali/tahun

280

6 kali/tahun

280

6 kali/tahun

280

6 kali/tahun

280

6 kali/tahun

2 kali sehari

2 kali sehari

131

2 kali sehari

143

2 kali sehari

157

3 kali sehari

170

3 kali sehari

185

3 kali sehari

246 Personil

246 Personil

246 Personil 743

810

246 Personil

883

246 Personil

962

246 Personil

1.049

246 Personil

1.395

Kesbangpol

786 Sat Pol PP

4.447 Sat Pol PP

Bab VIII Hal. 269

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Masyarakat

15

10

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah Fasilitasi FKUB

1 kali/tahun

2 kali/tahun

1 kali/tahun

2 kali/tahun

110

2 kali/tahun

110

2 kali/tahun

240

2 kali/tahun

240

2 kali/tahun

240

2 kali/tahun

1.140

175

2 kali/tahun

180

2 kali/tahun

180

4 kali/tahun

413

2 kali/tahun

1.123

Kesbangpol

Jumlah Fasilitasi FPK

15

16

15

11

12

13

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Jumlah gangguan K4 yang ditangani

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Jumlah LMS dan Ormas yang ditemani bermitra dalam pembinaan kesatuan bangsa Rata-rata Persentase Partisipasi Politik Masyarakat Jumlah teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana Jumlah pengembangan SDM Aparatur dan Masyarakat

17

14

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

17

15

Program Diklat Penanggulangan Bencana

17

16

Program Keadaan Darurat dan Logistik Bencana

17

17

Jumlah Fasilitasi Forum Bela Negata Jumlah Fasilitasi FKDM, Satlinmas dan Siskamling

Program Rehabilitasi dan Konstruksi


Jumlah korban bencana yang ditangani

Jumlah penanganan rehabilitasi dan konstruksi

2 kali/tahun 175

10 Kasus

9 Kasus

107

8 Kasus

7 Kasus

6 Kasus

117

40 LSM; 43 Ormas

45 LSM; 50 Ormas

50 LSM; 55 Ormas

55 LSM; 60 Ormas

110

70%

72%

151

70 LSM; 80 Ormas

200

74%

5 Kasus

139

60 LSM; 70 Ormas

110

73%

5 Kasus

127

Sat Pol PP 642

70 LSM; 80 Ormas

200

75%

Kesbangpol

Kesbangpol

260

78%

880

80% -

3 unit

5 unit

32

5 unit

37

6 unit

43

6 unit

49

8 unit

56

10 unit

185

BPBD

25 orang

25 orang

46

30 orang

53

40 orang

61

45 orang

70

50 orang

81

100 orang

266

BPBD

Banjir = 4.400

Banjir = 4.400

82

Banjir = 4.211

94

Banjir = 4.100

108

Banjir = 3.900

124

Banjir = 3.467

143

Banjir = 3.467

470

BPBD

Longsor = 465 orang

Longsor = 360 orang

Longsor = 326 orang

Longsor = 312 orang

Longsor = 270 orang

Longsor = 211 orang

Longsor = 223 orang

Abrasi = 1.425 orang



Abrasi = 977 orang

Abrasi = 967 orang

Abrasi = 874 orang

Abrasi = 913 orang

Angin Kencang= 8.550 org

Angin Kencang=7. 327 org






494

BPBD

0

25 unit rumah

82

35 unit rumah

99

45 unit rumah

109

55 unit rumah

125

60 unit rumah

144

250 unit rumah

Bab VIII Hal. 270


01

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20

19

18

07

08

Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Penyelenggaraan legislasi daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya peningkatan kemampuan Anggota DPRD Jumlah Kunjungan serta Inspeksi kepala Daerah & Wakil kepala daerah

Jumlah Jenis Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

20

21

09

10

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH


Opini Laporan Keuangan (% SKPD yang laporan keuangannya akurat dan tepat waktu Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti - Rekomendasi Administrasi - Rekomendasi Keuangan

Jumlah/ Prosentase legislasi daerah yang diterapkan Tercapainya kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD 80 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah

3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)

11 perda

1.285

40 org

15 perda

40 org

9.840

19 perda

40 org

1.700

10.663

24 perda

40 org

2.500

13.370

30 perda

40 org

2.700

14.360

30 perda

40 org

9.535

Sekertariat DPRD

57.113

Sekertariat DPRD

8.880 80 Mesjid yang mendapatka n bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah

1.863

3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata , Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)

80 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah

2.151

3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)

3.435 100%

1.350

100%

80 Mesjid yang mendapatk an bantuan bahan baku bangunan dari Pemerinta h Daerah

2.484

3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramat a, Penerimaa n Kunker dan Koordinasi BKDH) 3.975

100%



100%

2.004

2.884

100 Mesjid yang mendapatk an bantuan bahan baku bangunan dari Pemerinta h Daerah 3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramat a, Penerimaa n Kunker dan Koordinasi BKDH)

5.383 100%

3.041

3.312


12.694

Bag. Kemas, Umum, Adm. Pemerintahan (setda)


100%

23.567 100%

3.604

Dinas PPKAD

15.175

2.617

3.909

Inspektorat

78%

80%

82%

85%

87%

90%

90%

51%

54%

57%

60%

63%

65%

65%

Bab VIII Hal. 271


21

18

18

11

12

13

14

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri Aparat Pengawas

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah Penilaian Angka Kredit Auditor dan P2UPD

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan


43 Aparatur

7

22 Dokumen

43 Aparatur

43 Aparatur

57

25 Dokumen

10

43 Aparatur

7 dokumen

17 Dokumen

Jumlah kegiatan penyedian Informasi yang dilaksanakan secara efektif

5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi,Klip ping)

5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi,Kli pping)

Jumlah Produk Hukum yang yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan Jumlah perkara dan permasalahan hukum PEMDA yang terselesaikan

15 Perda, 50 Perbup, 500 Keputusan bupati

15 Perda, 50 Perbup, 500 Keputusan bupati

2 Perkara, 30 Permasalahan

2 Perkara, 30 Permasalah an

2 Perkara, 20 Permasalaha n

2 Perkara, 20 Permasala han



Jumlah perda/ranperda serta produk hukum lainnya yang diketahui dan dipahami oleh masyarakat

10 perda/ranperd a dan 4 peraturan perundangundangan

15 perda/ranpe rda dan 4 peraturan perundangundangan

20 perda/ranper da dan 5 peraturan perundangundangan

20 perda/ranp erda dan 5 peraturan perundang -undangan



Jumlah KADARKUM yang aktif

3 KADARKUM

6 KADARKU M

9 KADARKUM

12 KADARKU M

15 KADARKU M

18 KADARKU M

36

6

123

895

43 Aparatur

40

43 Aparatur

20 Dokumen 5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi,Klip ping) 20 Perda, 60 Perbup, 500 Keputusan bupati

142

1.034

5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi,K lipping) 20 Perda, 60 Perbup, 500 Keputusan bupati

45

7

164

1.194

50

24 Dokumen 5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi,K lipping) 25 Perda, 70 Perbup, 500 Keputusan bupati

8

190

1.386

5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi, Klipping) 25 Perda, 70 Perbup, 500 Keputusan bupati

219

1.592

215 Aparatur

108 Dokumen 5 kegiatan ( website, baliho, stiker, video informasi,K lipping) 105 Perda, 310 Perbup, 2.500 Keputusan bupati 10 Perkara, 50 Permasala han

Inspektorat

228

Inspektorat

38

838

Bag. Humas (setda)

6.102

Bag. Hukum (Setda)

105 perda/ranp erda dan 26 peraturan perundang -undangan 18 KADARKU M

Bab VIII Hal. 272

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Jumlah jenis dokumentasi produk hukum dan informasi hukum yang kelola sesuai dengan standar

18

22

15

16

22

17

22

18

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Jumlah sistem jaringan dokumentasi dan informasi online hukum Terwujudnya kesepakatan seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU)

Program Pendidikan Kedinasan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan Pengembangan Aparatur


Jumlah SDM aparatur yang meningkat kometensinya melalui Diklatpim dan Diklat Teknis

6 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundangundangan lainnya dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pi nrangkab.go.i d

7 jenis dokumentas i ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundangundangan lainnya, majalah hukum dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum .pinrangkab. go.id

8 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundangundangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum. pinrangkab.g o.id

1 sistem website ( www.hukum.pi nrangkab.go.i d) 1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten

1 sistem website (www.huku m.pinrangka b.go.id) 1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten

1 sistem website (www.hukum. pinrangkab.g o.id) 1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten

1.684.825.000

20%

Latpim IV = 60 orang, Prajabatan = 161 orang, Diklat Teknis = 5 orang 1.127.404.000

52

1.853

Latpim IV = 108 orang, Prajabatan = 311 orang, Diklat Teknis = 44 orang

1.230

20%

1.240

20%

Latpim IV = 156 orang, Prajabatan = 461 orang, Diklat Teknis = 83 orang 20%

60

2.039

9 jenis dokumenta si ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang -undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum, buku dan 200 informasi hukum melalui website www.huku m.pinrangk ab.go.id 1 sistem website (www.huku m.pinrangk ab.go.id) 1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten

69

2.242

1.353

20% Latpim IV = 204 orang, Prajabatan = 611 orang, Diklat Teknis = 122 orang

1.364

20%


80

2.467

1.488


1.501

20%


92


2.713

1.637


1.801


1.651

20%

1.816

20%

Bag. Pemerintahan (setda)

353

12.999

BKD

8.627

BKD

8.699

BKD

Bab VIII Hal. 273


22 18

18

18

19 20

21

22

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum

Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kemasyarakatan


Terpenuhinya pemberian penghargaan kepada PNS yang memasuki Masa Purna Bakti Jumlah Laporan pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan, trantib, linmas, kepndudukan, kerjasama serta keagrariaan

130.295.000 1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggar an Pemerintahan

20% 1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelengg aran Pemerintah an 3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigra si, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )

Jumlah data untuk perumusan kebijakan tugas peningkatan kesejahteraan rakyat yang akurat

3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )

Jumlah rekomendasi pemberian batuan di bidang kesra yang yang terproses tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Jumlah Laporan data untuk perumusan kebijakan tugas kemasyarakatan yang akurat

100 rekomendasi

100 rekomendas i

3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaa n Masyarakat )

3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberday aan Masyarakat )

Jumlah rekomendasi kegiatan kemasyarakatan yang terproses tepat waktu dan sesuai dengan

500 rekomendasi

500 rekomendas i

143 83

109

20% 1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggar an Pemerintaha n 3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )

158 96

125

100 rekomendasi

152

3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdaya an Masyarakat )

500 rekomendasi

20% 1 laporan sebagai bahan evaluasi penyeleng garan Pemerinta han 3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan , Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigr asi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigra si )

173 111

145

100 rekomenda si

176

3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberda yaan Masyaraka t) 500 rekomenda si


191 129

168

100 rekomenda si

203

3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberda yaan Masyaraka t) 500 rekomenda si


210 148

193

100 rekomend asi

236

3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberda yaan Masyaraka t) 500 rekomend asi

271

20% 5 laporan sebagai bahan evaluasi penyeleng garan Pemerinta han 15 Data ( 5 Data tugas pendidikan & Kesehatan , 5 Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigr asi, 5 Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigra si ) 500 rekomenda si

15 Laporan Data ( a. 5 Data kesbang dan Politik, b. 5 Data Pemuda dan Olahraga, c. 5 Data Pemberda yaan Masyaraka t) 2.500 rekomenda si

1.005 566

BKD Bag. Pemerintahan (Setda)

Bag. Adm, Kesra (Setda)

740

1.037

Bag. Adm. Kemas (Setda)

Bab VIII Hal. 274

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 peraturan yang berlaku

18

23

Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah kerjasama pelaksanaan KKN, KKLP, PKL siswa/mahasiswa yang efektif Jumlah kontrak halaman dengan media yang tepat guna

Jumlah jenis bulletin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang Jumlah jenis bahan bacaan Jumlah SKPD yang rutin memperbaharui data dan informasinya di website kabupaten (www.pinrangkab.go.id) Persentase bahan dan data sandi dan telekomunikasi yang ditindaklanjuti tepat waktu

18

18

24

25

Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan

Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Sumber Daya Alam


Persentase pengaturan acara maupun upacara kabupaten yang sesuai dengan aturan keprotokolearan. Jumlah Satgas Keprotokelaran Jumlah himpunan data untuk perumusan kebijakan bidang pembangunan yang akurat Persentase SKPD yang mencapai target pembangunan tepat waktu Jumlah data untuk perumusan kebijakan bidang Sumber Daya Alam yang akurat

8 Kerjasama

3 Kerjasama

9 kontrak halaman ( media harian dan elektronik ) 1 bulletin


49 jenis bahan bacaan

52 jenis bahan bacaan 10 SKPD






2.000 berita bahan dan data sandi dan telekomunikas i 48 acara dan Upacara

2.000 berita bahan dan data sandi /telekomuni kasi

2.000 berita bahan dan data sandi /telekomunik asi 48 acara dan Upacara

2.000 berita bahan dan data sandi /telekomun ikasi 48 acara dan Upacara


10.000 berita bahan / data sandi

48 acara dan Upacara


14 orang Satgas 2 Himpunan Data







100%

100%

3 Data

3 Data

5 SKPD

3 Kerjasama

1.051

110


( - data pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura,

1.214

127

100%


1.401

147


1.627

171


1.869


196

Bag. Humas (Setda)

Bag. Adm. Pemabanguna n (Setda)

751

100%

15 Data 272

( - data pengelolaa n tanaman pangan dan hortikultura

7.162

240 acara dan Upacara

3 Data 237


15 Kerjasama

100%

3 Data 204


3 Kerjasama

100%

3 Data 177


3 Kerjasama

100%

3 Data 153


3 Kerjasama

1.043

Bag. Adm SDA (Setda)

( 5 data pengelolaa n tanaman pangan dan hortikultura

Bab VIII Hal. 275


- data pengelolaan Sumber daya peternakan dan perikanan, - data kehutanan, perkebunan, pertambangan energi dan ling.hidup )

18

18

26

27

Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Perekonomian

Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata


Jumlah data untuk perumusan kebijakan bidang perekonomian yang akurat

5 Data ( Data UKM, Data Koperasi, Data Penanaman Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustrian & perdagangan )

Jumlah Rumah Tangga Miskin penerima Raskin yang tepat sasaran

18.672 Rumah Tangga Miskin

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian yang efektif Jumlah jenis kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ( DHBCHT )

8 Monev

Jumlah permohonan penataan organisasi perangkat daerah kab. Pinrang yang terfasilitasi

2 jenis kegiatan ( Pembangunan tempat khusus merokok & pengadaan obat penanggulang an akibat merokok) 18 Permohonan penataan

- data pengelolaan Sumber daya peternakan dan perikanan, - data kehutanan, perkebunan , pertambang an energi dan ling.hidup ) 5 Data ( Data UKM, Data Koperasi, Data Penanaman Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustria n& perdaganga n)

,

,

,

- data pengelolaa n Sumber daya peternakan dan perikanan, - data kehutanan, perkebuna n, pertamban gan energi dan ling.hidup ) 5 Data ( Data UKM, Data Koperasi, Data Penanama n Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustri an & perdagang an ) 18.672 Rumah Tangga Miskin 8 Monev

- data pengelolaa n Sumber daya peternaka n dan perikanan, - data kehutanan, perkebuna n, pertamban gan energi dan ling.hidup ) 5 Data ( Data UKM, Data Koperasi, Data Penanama n Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustri an & perdagang an ) 18.672 Rumah Tangga Miskin 8 Monev

- 5 data pengelolaa n Sumber daya peternakan dan perikanan, - 5 data kehutanan, perkebuna n, pertamban gan energi dan ling.hidup ) 25 Data ( Data UKM, Data Koperasi, Data Penanama n Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustri an & perdagang an ) 18.672 Rumah Tangga Miskin 40 Monev

18.672 Rumah Tangga Miskin 8 Monev

18.672 Rumah Tangga Miskin 8 Monev

- data pengelolaa n Sumber daya peternakan dan perikanan, - data kehutanan, perkebuna n, pertamban gan energi dan ling.hidup ) 5 Data ( Data UKM, Data Koperasi, Data Penanama n Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustri an & perdagang an ) 18.672 Rumah Tangga Miskin 8 Monev

2 Jenis kegiatan

2 Jenis kegiatan

2 Jenis kegiatan

5 Permohona n

- data pengelolaan Sumber daya peternakan dan perikanan,

,

- data kehutanan, perkebunan, pertambanga n energi dan ling.hidup )

426

1.168

5 Data ( Data UKM, Data Koperasi, Data Penanaman Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustrian & perdagangan )

40 Permohonan

492

1.349

3 Permohon an

568

659

2 Jenis kegiatan

1.557

3 Permohon an

757

2 Jenis kegiatan

1.808

2 Permohon an

2.901

Bag. Adm. Perekonomian (Setda)

10 jenis Kegiatan

2.076

53 Permohon an

7.959

Bag. Ortala (Setda)

Bab VIII Hal. 276

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Laksana

Jumlah dokumen Perencanaan organisasi lingkup Setda yang akurat dan benar sesuai aturan serta tepat Jumlah dokumen Pakta Integritas Jumlah Instansi yang melakukan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, evaluasi jabatan tepat waktu sesuai aturan perundang Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian lingkup setda yang terfasilitasi

Jumlah SKPD yang melakukan penambahan SOP Jumlah capaian bidang SPM yang dilaporkan secara tepat waktu Jumlah penerapan peraturan/ kebijakan di bidang tata laksana


2 dokumen ( Renstra, Renja )

1 dokumen ( renja )

1 dokumen ( renja )

1 dokumen ( renja )

1 dokumen ( renja )

1 dokumen ( renja )

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

30 Instansi

45 Instansi

45 Instansi

1 dokumen 45 Instansi



1 Dokumen renstra dan 5 dokumen renja 5 dokumen 45 Instansi

10 pelayanan administrasi kepegawaian

10 pelayanan administrasi kepegawaia n

10 pelayanan administrasi kepegawaian

(kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,berka s pensiun,berka s diklat kepegawaian, database asn setda,penyesu aian ijasah,SKP,pe nghargaan ASN, pembinaan kepegawaian, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan)

(kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,berk as pensiun,ber kas diklat kepegawaia n,database asn setda,penye suaian ijasah,DP3, penerimaan penghargaa n, pembinaan kepegawaia n, dokumentas i pelaksanaa n pekerjaan)

(kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,berka s pensiun,berk as diklat kepegawaian ,database asn setda,penyes uaian ijasah,DP3,p enerimaan penghargaan , pembinaan kepegawaian , dokumentasi pelaksanaan pekerjaan)

5 SKPD

10 SKPD

20 SKPD

10 pelayanan administra si kepegawai an (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,ber kas pensiun,be rkas diklat kepegawai an,databas e asn setda,peny esuaian ijasah,DP3 ,penerimaa n pengharga an, pembinaan kepegawai an, dokumenta si pelaksana an pekerjaan) 30 SKPD


10 pelayanan administra si kepegawai an (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,be rkas pensiun,be rkas diklat kepegawai an,databas e asn setda,peny esuaian ijasah,DP3 ,penerima an pengharga an, pembinaan kepegawai an, dokumenta si pelaksana an pekerjaan) 45 SKPD


15 bidang SPM

15 bidang SPM

15 bidang SPM

15 bidang SPM

15 bidang SPM

15 bidang SPM

15 bidang SPM

2 peraturan/k ebijakan

2 peraturan/ke bijakan

2 peraturan/ kebijakan




1 peraturan / kebijakan

Bab VIII Hal. 277


18

18

18

23

23

18

28

29

30

31

32

32

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Program Pengawasan Jasa Konstruksi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan

Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD Kabupaten Pinrang Persentase Peningkatan Nilai ratarata Instansi peserta penilaian Citra Pelayanan Prima (CPP) Persentase Pengaduan Masyarakat melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang terselesaikan Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Persentase Penyelesaian Rekomendasi Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Persentase pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu serta sesuai dengan peraturan yang berlaku Jumlah laporan penyerapan anggaran belanja barang/jasa modal SKPD Jumlah dan Jenis Ijin yang dikeluarkan/tahun

B

B

B

B

B

A

A

20%

25%

30%

35%

40%

50%

50%

20%

25%

30%

35%

40%

50%

50%

1 Kegiatan Sosialisasi

-

100%


250

100%


250

100%


250

100%


250

100%

2.150

Bag. Adm. Pembangunan (Setda)

3.966

Bag. Adm Pembangunan (Setda)

465

Bag. Adm Pembangunan (Setda)

100%

-

100%

100%

100% 582

1 Laporan

1 Laporan

Jumlah Izin Usaha = 1588 izin Jumlah Izin Non Usaha = 536 izin Jumlah Izin Penanaman Modal = 595 izin

1699 izin

Jumlah Sosialisasi perizinan melalui media cetak dan elektronik

12 sosialisasi pertahun

Program Pengembangan Kehidupan Umat Beragama

Jumlah PNS yang bebas Buta Aksara Alquran

1500 PNS

100% 172

1818 izin

1945 izin

1 Laporan 106

277

100% 1.035

1 Laporan 91

240

100% 901

1 Laporan 79

208

100% 776

1 Laporan 68

Program Informasi dan Penyuluhan Perizinan Bagi Masyarakat



250

2081 izin

5 Laporan 121

321

2227 izin

369

9770 izin 1.414

574 izin

614 izin

657 izin

703 izin

754 izin

3302 izin

652 izin

702 izin

802 izin

902 izin

1.002 izin

4060 izin






244

30 sosialisasi lima tahun

8.224

7.500 PNS

137

1500 PNS

158

1500 PNS 4.017

183

1500 PNS 4.754

212

1500 PNS 6.105

1500 PNS 7.130

BP2TPM

BP2TPM 935

30.232

Bag. Adm Kesra (Setda)

Bab VIII Hal. 278


01

5 Kegiatan (1 Muharram, Maulid, Isra Miraj, Nuzul Alquran,Safari ramadhan )

5 Kegiatan (1 Muharram, Maulid, Isra Miraj, Nuzul Alquran,Saf ari ramadhan )

5 Kegiatan (1 Muharram, Maulid, Isra Miraj, Nuzul Alquran,Safa ri ramadhan )

Jumlah Qari/Qariah putra daerah yang bertaraf nasional Jumlah pegawai syariah dan tokoh agama yang mendapatkan bantuan setiap tahun Jumlah kecamatan percontohan syariah islam Jumlah kloter calon Jamaah haji yang pemberangkatan dan pemulangannya berjalan lancar

42 Qari/qariah

42 Qari/qariah

42 Qari/qariah

1.758 pegawai syariah dan tokoh agama

1.758 pegawai syariah dan tokoh agama 2 Kecamatan

1.766 pegawai syariah dan tokoh agama

1 Kloter

1 Kloter

2 Kecamatan

2 Kecamatan

5 Kegiatan (1 Muharram, Maulid, Isra Miraj, Nuzul Alquran,Sa fari ramadhan ) 42 Qari/qariah



25 Kegiatan ( Muharram, Maulid, Isra Miraj, Nuzul Alquran,Sa fari ramadhan ) 42 Qari/qariah

1.770 pegawai syariah dan tokoh agama 2 Kecamata n 1 Kloter




Bag. Adm Kesra (Setda)

-

KETAHANAN PANGAN

21 25

07 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

01

Jumlah hari-hari besar keagamaan yang diperingati

22

26

07

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Jumlah cadangan pangan yg didistribusikan untuk menunjang ketahanan pangan nasional

08

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan


30 Ton

10 unit

25 unit

34 Kelompok

34 Kelompok

9 Lembaga

21 Lembaga

50 Ton

665

65 Ton

750

75 Ton

859

1.023

90 Ton

1.260

90 Ton

1.260

Kantor Ketahanan Pangan

Jumlah rumah tangga miskin yang difasilitasi BPMPD - Bedah Rumah

26

30 Ton

- Jumlah Kelompok Usaha Mikro' Jumlah BUMDES yang aktif

547 351 50

30 Unit 98 Kelompok 36 Lembaga

628

60 unit

409

132 kelompok

63

50 Lembaga

733

85 unit

466

167 kelompok

65

60 Lembaga

847

105 unit

546

201 kelompok

973 627

105 unit 201 kelompok

75

69 Lembaga

713

69 Lembaga

BPMPD

Bab VIII Hal. 279


26

26

01

01

10

11

23 06

01

09

07

Program Peningkatan Kapasitas AparaturPemerintahan Desa

Program Peningkatan Peran Perempuan di Petrdesaan

STATISTIK Program Pengembangan Data / Informasi/Statistik Daerah

Rata-rata jumlah kelompok masyarakat yg dibina oleh LPM/LKD/LKK melalui bantuan P2DM Jumlah/% desa yang telah memiliki data profil desa untuk penentuan kualifikasi desa

Jumlah kelompok perempuan yang aktif

LKD=3 Klp;LKK=3 Klp (69 LKD;39 LKK)

5 Kelompok

6 Kelompok

Swadaya : 69

69 Desa

Swakarsa : 0

0 Desa

9 Desa

17 Desa

18 Desa

25 Desa

25 Desa

Swasembada :0

0 Desa

0 Desa

0 Desa

0 Desa

9 Desa

9 Desa

14 kelompok

25 kelompok

687

7 Kelompok

794

322

60 Desa

372

8 Kelompok

916

52 Desa

430

1.064

51 Desa

499

8 Kelompok

1.222

35 Desa

8 Kelompok

BPMPD

35 Desa 580

% Tingkat ketersediaan data statistik daerah

70

75

404

472

36 kelompok

80

466

545

47 kelompok

85

538

629

56 kelompok

90

625

730

63 kelompok

95

BPMPD

718

838

63 kelompok

BPMPD

98

Bappeda

KEARSIPAN

24

25

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa

27

07

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

27

08

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

27

09

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Jumlah SKPD yang melakukan perbaikan sistem adminstrasi kearsipan melalui pengumpulan, pengklasifikasian, katalog, jaringan dan sistem database kearsipan Jumlah SKPD yang menerapkan sistem arsip yang baku Jumlah SKPD yang melakukan penyusunan dan penerbitan naskah, penyediaan layanan informasi dan pembinaan SDM pengelola arsip

17 SKPD

23 SKPD

15

23 SKPD

20

23 SKPD

25

23 SKPD

45

23 SKPD

65

43 SKPD

170

KPAD

17 SKPD

23 SKPD

75

28 SKPD

95

33 SKPD

105

38 SKPD

115

43 SKPD

145

43 SKPD

535

KPAD

17 SKPD

23 SKPD

37

28 SKPD

45

33 SKPD

67

38 SKPD

75

43 SKPD

95

43 SKPD

319

KPAD

KOMUNIKASI DAN INFOTMATIKA


Bab VIII Hal. 280


01

07

07

07

08

27

07

26

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

PERPUSTAKAAN Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Jumlah kunjungan media center & prosentase berita/informasi yang termuat pada situs info publik kemenkominfo Jumlah prosentase SKPD yang memanfaatkan TIK

Jumlah Pengunjung perpustakaan

100 Orang & 40%

120 orang & 50%

75

150 orang & 55 %

75

180 orang & 60%

100

200 orang & 65%

110

220 orang & 70%

110

250 Orang & 70%

470

60%

65%

451

70%

310

75%

500

80%

700

85%

950

85%

2.911

17.313 orang

18.179 orang

555

19.088 orang

675

20.042 orang

720

21.044 orang

825

22.096 orang

875

84 Gapoktan

2 (dua) Gapoktan

22.096 orang

3.650

KPAD

URUSAN PILIHAN

02

PERTANIAN

01

01

01

01

28

28

28

07

08

09

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Jumlah Gapoktan yang mendapatkan Pendampingan kegiatan PUAP (Pengembangan Agribinsis Pedesaan) Jumlah Gapoktan yang menerima bantuan kelembagaan (sanggartani) Jumlah Promosi produksi hasil pertanian unggulan daerah Jumlah bantuan sarana prasarana pertanian (alsintan) 1. Hand traktor

Program Peningkatan Produksi Pertanian


2 kali setahun

2 kali

146

2 kali

2.270

163

2 (dua) Gapoktan

2 kali

2.519

1.586

182

2 (dua) Gapoktan

2 kali

2.822

1.792

206

2 (dua) Gapoktan

2 kali

3.188

2.042

234

2 kali

3.635

25 unit

25 unit

30 unit

118 unit

62 Unit

20 unit

20 unit

25 unit

20 unit

22 unit

107 Unit

1.012 Unit

27 unit

29 unit

37 Unit

28 unit

31 unit

152 unit

4. Corn seller

53 unit

12 unit

12 unit

12 unit

5 unit

5 unit

46 unit

5. Power thereser

818 unit

3 unit

3 unit

3 unit

Jumlah Produksi Tanaman Pangan Utama

Padi : 617.419 Ton dan Jagung 96.013 Ton

16.482


18.295

Padi : 621.407 Ton dan Jagung 98.763Ton

234


Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan

9 unit

72 unit Padi : 604.975 Ton dan Jagung 94.942 Ton

2.042

3.635

21 unit

6. Combine 10

10 Gapoktan

1.416

17 unit

3. Pompa

28

50 Gapoktan

2 (dua) Gapoktan

3.127 unit

2. Cultivator

01

1.275

94 (sembilan puluh empat)) Gapoktan (87%)

20.490

2 unit

2 unit

4 unit




23.154

26.395

26.395


Bab VIII Hal. 281

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Unggulan 1. Cabe Besar

402 ton

442 ton

490 ton

549 ton

615 ton

689 ton

689 ton

2. Cabe rawit

180 ton

198 ton

219 ton

245 ton

276 ton

307 ton

307 ton

3. Bawang Merah

125 ton

138 ton

153 ton

171 ton

192 ton

215 ton

215 ton

4. Tomat

279 ton

307 ton

340 ton

380 ton

425 ton

476 ton

476 ton

5. Pisang

17.682 ton

19.450 ton

21.589 ton

24.179 ton

27.080 ton

30.329 ton

30.329 ton

6. Salak

1.645 ton

1.810 ton

2.009 ton

2.229 ton

2.496 ton

2.795 ton

2.795 ton

7.Rambutan

1.423 ton

1.565 ton

1.737 ton

1.945 ton

2.178 ton

2.439 ton

2.439 ton

8. Durian

1.297 ton

1427 ton

1.583 ton

1.772 ton

1984 ton

2.222 ton

2.222 ton

9. Mangga

11.873 ton

13.060 ton

14.496 ton

16.235 ton

18.183 ton

20.364 ton

20.364 ton

61 ton

67 ton

74 ton

82 ton

92 ton

103 ton

103 ton






- Penyuluh PNS : 132 org '- Penyuluh Swadaya : 78 org 'Petani dan Pelaku agribisnis : 40 org

- Penyuluh PNS : 137 org '- Penyuluh Swadaya : 102 org '- Petani dan Pelaku agribisnis : 50 org


- Penyuluh PNS : 147 org 'Penyuluh Swadaya : 151 org '- Petani dan Pelaku agribisnis : 70 org


10.Semangka Cakupan Layanan Irigasi Desa (Ha) dan Irigas Usaha Tani (Ha)

01

01

01

29

28

28

11

12

13

Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Peternakan, Perikanan/Kelautan dan Kehutanan/Perkebunan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


Jumlah penyuluh PNS pertanian, perikanan dan kehutanan dan jumlah penyuluh swadaya pertanian, perikanan dan kehutanan yg sudah mengikuti diklat dasar

Jumlah ternak yang mendapatkan layanan vaksinasi Menurunnya Tingkat Prevalensi Penyakit Brucellosis Terkendalinya Pemotongan Sapi Betina Produktif Jumlah dan Nilai Produksi daging dan telur



- Penyuluh PNS : 121 org - Penyuluh Swadaya : 30 org '- Petani dan Pelaku agribisnis : 20 org

- Penyuluh PNS : 126 org '- Penyuluh Swadaya : 54 org 'Petani dan Pelaku agribisnis : 30 org

35.500 ekor

41.000 ek

8,30%

7,10%

8 ekor

40 ekor

1.026

1.169

47.000 ek

1.109

6,35%

54.000 ek

1.325

45 ekor

2.350

1.333

5,20%

62.000 ek

1.451

39 ekor

2.608

1.520

4,50%

71.000 ek

1.611

38 ekor

2.921

1.732

3,25%

1.975

BP4K

71.000 ek

1.809

28 ekor

3.301

Dinas PSDA, Dinas Pertanian dan Peternakan

3,25%

1.809


190 ekor

3.763

3.763


Bab VIII Hal. 282


- Produksi daging

01

01

01

01

01

28

30

30

30

29

14

15

16

17

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

412 ton

465 ton

498 ton

531 ton

569 ton

607 ton

607 ton

- Produksi telur

21.310 ton

22.313 ton

22.985 ton

23.689 ton

24.426 ton

25.199 ton

25.199 ton

Jumlah kelompoktani ternak yang menerapkan teknologi peternakan zero waste

5 Kelompok

5 klp

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

Program Peningkatan Produksi perkebunan

Program Penyuluhan Peningkatan Kesejahteraan Petani


530

5 klp

306 Terjalinnya Kemitraan Usaha sebanyak 10 Unit

4 Unit

Tersedianya sarana dan peningkatan SDM 20 Orang, sarana pemasaran 4 Unit,

-

Tersedianya alat pengolahan hasil Perkebunan 12 Unit

Meningkatnya SDM Petani Kakao dan Kopi sebanyak 225 orang (9 Klp) Jumlah dan nilai produksi tanaman perkebunan utama

2 Unit

2 Unit

2 Unit

2 Unit, 4 org,

Pertanian : Kls Pemula= 1.165 Kls Lanjut= 146 Kls Madya= 116 Kls Utama= 29

Pertanian : Kls Pemula= 1.116 Kls Lanjut= 195 Kls Madya= 116 Kls Utama= 29

1.013

Kakao = 16.208 ton, Kopi = 2.790 ton

Kelas Kelompok Tani

209

Pertanian : Kls Pemula= 1.067 Kls Lanjut= 244 Kls Madya = 116 Kls Utama= 29

238

Kakao = 17.257 ton, Kopi = 2.893 ton Pertanian : Kls Pemula= 1.016 Kls Lanjut= 295 Kls Madya= 116 Kls Utama= 29


2 Unit

Pertanian : Kls Pemula= 969 Kls Lanjut= 342 Kls Madya= 116 Kls Utama= 29

433

2 Klp

2.095

310

30 klp

849


475

410

2 Klp

272

-

1 Unit, 4 org,

2 Unit

1.872

849

2 Unit

1 Unit, 4 org,

2 Klp

1.541

390

307

5 klp

745

2 Unit

2 Unit 290

2 Klp

5 klp

350

1 Unit, 4 org,

2 Unit

1 Klp


659

2 Unit

1 Unit, 4 org,

2 Unit


5 klp

322

167

-

588

Kakao = 19.356 ton, Kopi = 3.100 ton Pertanian : Kls Pemula= 919 Kls Lanjut= 392 Kls Madya= 116 Kls Utama= 29

2.565

353

Terjalinnya Kemitraan Usaha sebanyak 14 Unit Tersediany a sarana dan peningkata n SDM 20 Orang, sarana pemasaran 4 Unit, Tersediany a alat pengolaha n hasil Perkebuna n 12 Unit 9 Kelompok Tani Kakao = 19.356 ton, Kopi = 3.100 ton Pertanian : Kelas Pemula= 874 Kelas Lanjut= 437 Kelas Madya= 116 Kelas Utama= 29


-

-

1.607

9.085

403



BP4K

Bab VIII Hal. 283


01

01

01

01

29

29

29

29

19

20

21

22

` 01

02

28

23

Program Penyuluhan Peningkatan Ketahanan Pangan Program Penyuluhan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Program Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Program Penyuluhan Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Peternakan Program Pemberdayaan P3A dan GP3A

Prosentase pangan yang tersedia Prosentase produksi pertanian yang dipasarkan

Perikanan : Kls Pemula= 175 Kls Lanjut= Kls Madya= Kls Utama= -

Perikanan : Kls Pemula= 174 Kls Lanjut= Kls Madya= 1 Kls Utama= -

Kehutanan : Kls Pemula= 51 Kls Lanjut= Kls Madya= Kls Utama= -

Kehutanan : Kls Pemula= 50 Kls Lanjut= 1 Kls Madya= Kls Utama= -

70%

75%

57

Perikanan : Kls Pemula= 173 Kls Lanjut= Kls Madya = 2 Kls Utama= -








80%

65

85%

74

90%

84

95%

Perikanan : Kelas Pemula= 167 Kelas Lanjut= Kelas Madya= 8 Kelas Utama= Kehutanan : Kls Pemula= 46 Kls Lanjut= 5 Kls Madya= Kls Utama= 96

100%

110 BP4K

70%

75%

50

80%

57

85%

65

90%

74

95%

84

100%

96 BP4K

Prosentase produksi peternakan yang dipasarkan

70%

Jumlah klinik pertanian terpadu yg berfungsi dengan baik

Klinik pertanian unit

75%

86

80%

97

85%

111

90%

127

95%

144

100%

165 Bp4K

4

Klinik pertanian 5 unit

250



285


325


370


422

481 BP4K

Prosentase produksi peternakan yang menerapkan teknologi peternakan

70%

Prosentase produksi hasil peternakan

70%

Meningkatnya Pengelolaan Irigasi partisipatif (PIP)

75%

54

80%

61

85%

70

90%

79

95%

90

100%

103 Bp4K

3 Paket

75%

2 Paket

60

99

80%

2 Paket

68

110

85%

2 Paket

78

124

90%

2 Paket

89

140

95%

2 Paket

101

159

100%

10 Paket

115

159

Bp4K Dinas Pertanian dan Peternakan

KEHUTANAN


Bab VIII Hal. 284


30

30

29

29

02

08

09

10

29

11

30

12

03 32

32

32

02

07

07

08

09

04 12

07

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Pelestarian Sumber Daya Hutan 72831 Ha, Pengawasan peredaran hasil hutan selama 60 Bulan


Pelestarian Sumber Daya Hutan 72831 Ha, Pengawasa n peredaran hasil hutan selama 12 Bulan


Berkurangnya Luas Hutan yang diRehabilitasi 1.067 Ha, Berkurangnya Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi 550 Ha

Luas Hutan yang direhabilitasi 367 Ha Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi 300 Ha

90 Ha, 50 Ha


Prosentase hutan dan lahan yang direhabilitasi Prosentase SD hutan yang dilindungi

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan

Prosentase hutan yang dikembangkan Terinventarisirnya tapal batas kawasan hutan yang bergeser sepanjang 70 Km

Jumlah Penambang yang mendapatkan Penyuluhan dan Pengawsan

2.100

1.955

Pelestaria n Sumber Daya Hutan 72831 Ha, Pengawas an peredaran hasil hutan selama 12 Bulan 185 Ha, 50 Ha

2.019

3.153

Pelestarian Sumber Daya Hutan Ha, Pengawas an peredaran hasil hutan selama 72 Bulan 1.067 Ha, 550 Ha

2.816

3.855


10.293


13.114

50

80%

57

85%

65

90%

74

95%

84

100%

96

BP4K

70%

75%

34

80%

39

85%

44

90%

51

95%

58

100%

66

BP4K

70%

75%

34

80%

39

85%

44

90%

51

95%

58

100%

66

BP4K

-

10 Km

15 Km 180

210 org

150 org

4 IUP

5 Izin Usaha Pertambang an

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Jumlah PLTS Rumah Tangga yang menikmati Listrik Pedesaan

5 Rumah Tangga

20 Rumah Tangga


50

Pelestarian Sumber Daya Hutan 72831 Ha, Pengawas an peredaran hasil hutan selama 12 Bulan 225 Ha, 50 Ha

1.893

75%

Jumlah Penambang yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan

Jumlah kunjungan wisata domestik dan mancanegara

100 Ha, Ha

2.051

Pelestarian Sumber Daya Hutan 72831 Ha, Pengawas an peredaran hasil hutan selama 12 Bulan 100 Ha, 50 Ha

2.016

70%

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan yang berpotensi Merusak Lingkungan

PARIWISATA Pengembangan Pemasaran Pariwisata


1.551

45

31

350

15 Km 195

125 org

34

5 IUP

32

25 Rumah Tangga

438

15 Km 195

150 org

45

5 IUP

33

28 Rumah Tangga

490

15 Km 195

125 org

34

5 IUP

25

20 Rumah Tangga

600

195

125 org

35

5 IUP

26

20 Rumah Tangga

700

Terinventa risirnya tapal batas kawasan hutan yang bergeser sepanjang 70 Km

675 org

25 IUP

50 Rumah Tangga


958

193

Dinas Perindagem

131

Dinas Perindagem

2.574

Dinas Perindagem

26.503 orang

Dinsosbudpar 28.152

50

29.801

55

31.450

60

33.099

65

35.000

70

35.000

300

Bab VIII Hal. 285


12

08

09

Pengembangan destinasi pariwisata

Meningkatnya sarana dan prasarana parawisata

1 lokasi

Pengembangan kemitraan

Jumlah keikutsertaan lomba di luar daerah

1 kali

2 lks

2 lks 290

2 lks 571

2 kali

2 kali 137

2 lks 670

2 kali 182

2 lks 800

2 kali 203

Dinsosbudpar 900

3.231

275

1.017

3 kali 219

Dinsosbudpar

05 31

29

31

31

31

31

31

29

31

29

29

07

07

KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Penyuluhan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

08

09

10

11

12

12

13

13

14

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Sumberdaya Laut Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Penyuluhan Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Penyuluhan Pengembangan Perikanan da Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan


Jumlah desa pesisir yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan Prosentase nelayan yang diberdayakan Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan Pokwasmas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok

Berkurangnya kasus tindak pidana perikanan (%) Jumlah Desa pesisir tangguh bencana

6 Desa

6 desa

70%

75%

2.530 45

6 desa 80%

2.530 51

6 desa 85%

2.530 58

6 desa 90%

2.530 67

6 desa 95%

2.530 76

30 desa 100%

2.530 87

BP4K

7 Kelompok

5%

3 Desa

9 kelompok

10 %

3 Desa

820

120

225

11 kelompok

15 %

3 Desa

945

122

325

13 klpk

15 %

3 Desa

1.070

123

325

13 klpk

20 %

3 Desa

1.180

124

325

13 klpk

20 %

3 Desa

1.305

125

325

20 %

15 desa

1.305


125


625


429


7.905


Jumlah ragam masakan khas perikanan yang diperkenalkan Jumlah dan nilai Produksi Perikanan Budidaya

Prosentase ikan yang dibudidayakan Volume dan nilai Produksi Perikanan Tangkap


3 Jenis

3 jenis

33.374,00 ton - Rp. 551.336,8 Juta

38.258,43 ton dan Rp. 679.633,51 Juta

80%

80%

80

6.575 115

3 jenis 42.084,40 ton dan Rp. 796.584,62 Juta 85%

83

6.915 131

3 jenis 46.187,46 ton dan Rp. 926.417,09 Juta 85%

86

7.175 148

3 jenis 50.857,23 ton dan Rp. 1.097.868, 59 Juta 90%

89

7.405 171


91

7.905 195


222 BP4K

12.016,14 ton dan Rp. 120.164,1 Juta

12.142,92 ton dan Rp. 139.643,58 Juta

Prosentase ikan yang dikembangkan

70%

75%

Prosentase pengkajian efektiftas sistem penyuluhan perikanan

70%

9.107 50

12.270,92 ton dan Rp. 148.478,13 Juta 80%

8.737 57

12.400,2 ton dan Rp. 157.482,54 Juta 85%

8.282 65

12.531,87 ton dan Rp. 167.927,06 Juta 90%

9.917 74

12.662,95 ton dan Rp. 168.417,2 4 Juta 95%

11.052 84

12.662,95 ton dan Rp. 168.417,24 Juta 100%

Dinas Kelautan dan Perikanan 96 BP4K

75%

45

80%

51

85%

58

90%

67

95%

76

100%

87 BP4K

Bab VIII Hal. 286


31

31

29

31

02

14

15

16

16

17

06 32

07

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Program Penyuluhan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan

PERDAGANGAN Program Perllindungan Konsumen dan Perdagangan

Persentase Kelompok yang telah dilatih dalam hal penguatan kelembagaan manajemen usaha Jumlah konsumsi ikan

41,87 kg/kap/thn Volume dan nilai Produksi Perikanan Budidaya

Prosentase kajian kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar informasi dan data statistik Kelautan dan perikanan yang akuntabel

32

08 09

Peningkatan dan Pengembangan ekspor Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri


42,17 kg/ kap/ thn

300

20%

600

42,47 kg/ kap/ thn

38.258,43 ton dan Rp. 679.633,51 Juta

925

42.084,40 ton dan Rp. 796.584,62 Juta

70%

75%

57

80%

320

612

1.025 65

20%

42,77 kg/ kap/ thn 46.187,46 ton dan Rp. 926.417,09 Juta

335

639

1.125 74

85%

20%

43,07 kg/ kap/ thn 50.857,23 ton dan Rp. 1.097.868, 59 Juta

400

661

1.200 84

90%

15%

43,37 kg/ kap/ thn 56.287,03 ton dan Rp. 1.299.370, 86 Juta

340

760

1.400 96

95%

43,37 kg/ kap/ thn 56.287,03 ton dan Rp. 1.299.370, 86 Juta 100%

340

760


1.400


110 BP4K

3 dokumen

1 Lembaga

Jumlah Sengketa yang diselesaikan oleh BPSK

5

Pameran/Promosi Prodak Unggulan Jumlah produk unggulan yang terkumpul dan terjual Pembangunan/Revitalis asi Sarana dan Prasarana Pasar Peningkatan Pengelolaan Pasar Jumlah Rekomendasi SIUP/TDP yang dikeluarkan untuk perusahaan atau perorangan. Jumlah Distributor dan Pengecer yang mendapatkan sosialisasi

15%

33.374,00 ton Rp 551.336,8 Juta

Terjalinnya Kerja sama dengan LPK

Persentase Peningkatan Pengawasan Barang Beredar Jumalh UPT yang mendapat Keer

32

10%


3 dokumen

100

2

3 dokumen

3 69

7

110

3

10

75%

3 dokumen

80

130 70%

105

115

4 94

12 135

80%

3 dokumen

120

5 115

16 135

85%

3 dokumen

120

17 13

19 135

90%

3 dokumen

371

Dinas Perindagem

670

Dinas Perindagem

69 135

90%

90% 431

76 314 Unit

325

86 356

51

5 kali

5 kali

5 pasar

5 kali

1 unit terminal agribisnis 5 pasar

11 Pasar

13 Pasar

200 rekomendasi

200 rekomendas i

50 orang rekomendasi

100 rekomendas i

96

200 rekomendasi

38

100 rekomendasi

21

38

100 rekomenda si

3 unit terminal agribisnis 10 Pasar

13 Pasar

13 Pasar 450

21

200 rekomenda si

38

100 rekomenda si

21

38

100 rekomend asi

770

Dinas Perindagem Dinas Perindagem

12.600

Dinas Perindagem

13 Pasar 450

200 rekomend asi

Dinas Perindagem

3 unit terminal agribisnis 39 Pasar 3.400

Dinas Perindagem

406

28 Pasar 200

2.900

420 200 rekomenda si

6 kali


13 Pasar

1956 163

150

2.500

400

450

6 kali


151

120

150

2.100

35

425

6 kali


13

100

120

1.700 11 Pasar

400 80

150 1 unit terminal agribisnis

105


1.755

21

1.000 rekomenda si

180

38

500 rekomenda si

190

Bab VIII Hal. 287

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 perdagangan produk dalam negeri

32

02

07 32

32

32

32

02

10

07

08

09

10

Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

INDUSTRI Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penataan Struktur Industri Program Sentra - sentra Industri Potensial

Jumlah frekuensi pasar lelang dalam penjualan komoditi unggulan Jumlah PKL yang diberikan penyuluhan 50% dari PKL yang terdata

2 kali

4 kali

4 kali 30

4 kali 30

4 kali 30

20 kali 30

150

Dinas Perindagem

Jumalah Produk IKM yang bersertifikasi

40 Ikm

7

Jumalah Wirausaha baru di sektor Industri

2912 Unit Usaha

3.000

1582 Juta

0,7

2 Kali Pameran

2 Kali

Meningkatnya Persentase Nilai Produksi Sektor Industri Keikutsertaan dalam Pameran Ekspo

4 kali 30

100

175

326 150

7

3.060 1% 2 Kali

127

235

377 128

8

3.152 2,50% 2 Kali

151

275

396 180

8

3.246 2,50% 2 Kali

172

341

435 215

9

3,344 3% 2 Kali

215

426

470 225

79

18,714 3% 2 Kali

765

Dinas Perindagem

1.452

Dinas Perindagem

2.004

Dinas Perindagem

898

Dinas Perindagem

TRANSMIGRASI

08 13

07 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

TOTAL BELANJA LANGSUNG


terpenuhinya kesejahteraan dan fasilitas warga transmigrasi

7 Paket

357

471.018

7 paket

370

542.347

14 paket

1.182

617.459

13 paket

1.204

715.770

6 paket

1.217

823.657

6 paket

1.217

Disnakertrans

1.492.507

Bab VIII Hal. 288

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun

Recommend Documents