Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 dapat diselesaikan tepat waktu. LAKIP merupakan kewajiban untuk meningkatkan penerapan good governance di lingkungan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atas pelaksanaan visi dan misinya. Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 serta dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan

fungsinya

melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja dan sasaran strategis satu selama tahun anggaran. Tuntutan akan adanya transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah, yaitu merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan

(inputs

oriented

accountability),

menjadi

orientasi

kepada hasil (result oriented government). Dalam penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2013 ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh masing–masing

SKPD,

namun

diupayakan

seoptimal

mungkin

untuk

mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari

LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013

i

berbagai nara sumber yang kompeten. Mudah-mudahan LAKIP Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat memberikan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan parameter peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun-tahun mendatang.

BUPATI SAROLANGUN,

H. CEK ENDRA


ii

EKSEKUTIF SUMMARY Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mewajibkan instansi pemerintah

sebagai

unsur

penyelenggara

pemerintahan,

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan disusunlah

pengelolaan

Laporan

Kabupaten

sumberdaya

Akuntabilitas

Sarolangun

Kinerja

yang

dan

kebijaksanaan,

Instansi

berfungsi

Pemerintah sebagai

maka (LAKIP) media

pertanggungjawaban dimaksud. Penyusunan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja terhadap

18 Sasaran

Strategis. Secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013, dengan kategori

Sangat Baik, meskipun masih ada sasaran

dengan kategori capaian Baik sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pencapaian Misi Pertama “Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum” melalui 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu; “Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya” dan “Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah”, dengan kategori capaian Sangat Baik. Pencapaian Misi Kedua “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah” melalui 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu; “Percepatan Program Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro

Environment”,

“Peningkatan

dan

Revitalisasi

Sektor

Pertanian,

Perikanan, Peternakan Kehutanan dan Perkebunan”, “Peningkatan Kualitas

Lingkungan

dan

Sumberdaya

alam

dalam

rangka

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan


iii

“Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah”, dengan kategori capaian Sangat Baik. Pencapaian Misi Ketiga “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” melalui 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu; “Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Umum, Kejuruan dan Keagamaan”, “Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat”, “Peningkatan kualitas keluarga berencana” dan “Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak”, dengan kategori capaian Sangat Baik. Pencapaian

Misi

Keempat

“Meningkatkan

Tata

Kelola

Pemerintahan yang Baik” melalui 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu; “Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan”, “Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah”, “Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum Dalam Masyarakat” dan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, dengan kategori capaian Baik. Pencapaian

Misi

Kelima

“Meningkatkan

Tata

Kehidupan

Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis” melalui 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu; “Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis”, “Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI”, “Meningkatkan Penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam” dan “Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender”, dengan kategori capaian Sangat Baik.


iv

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................. i EKSEKUTIF SUMMARY ......................................................................................... iii DAFTAR ISI .......................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................. B. Gambaran Umum Daerah .......................................................................... 1. Kondisi Geografis Daerah ....................................................................... 2. Kondisi Demografis Daerah .................................................................... C. Gambaran Perekonomian dan Sosial Daerah ........................................ 1. Ekonomi .................................................................................................... 2. Sosial .......................................................................................................... D. Tugas Pokok dan Fungsi ...............................................................................

I-1 I-3 I-3 I-5 I–6 I-6 I - 12 I - 29

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan ................................................................................................ 1. Pernyataan dan Makna Visi ................................................................... 2. Pernyataaan dan Makna Misi ................................................................ 3. Tujuan dan Sasaran.................................................................................. B. Perjanjian Kinerja ...........................................................................................

II – 4 II – 7 II – 9 II – 14 II – 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja ..................................................................... III - 1 B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja ............................................... III – 5 C. Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. III - 29 BAB IV PENUTUP ................................................................................................. IV - 1 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 2. DOKUMENTASI FOTO DAN FOTOCOPY PIAGAM PENGHARGAAN


v

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Setelah diterbitkannya 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana sebagai daerah otonom Propinsi, Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta mengatur sumber-sumber penerimaan daerah agar mampu membiayai kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat serta peningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan,sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

berlangsung

secara

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013

I - 1

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas

proporsionalitas,

asas

profesionalitas, dan asas

akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara termasuk Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dimana laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sarolangun Tahun

2013

berpedoman

pada

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29


I - 2

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP

merupakan

bagian

dari

SAKIP

yang

secara

implisit

merupakan suatu bentuk asertasi atas kinerja instansi pemerintah, dalam rangka

perbaikan

dan

mendorong

terwujudnya

pemerintahan

Kabupaten Sarolangun yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) dalam

penyelenggaraan pemerintahan

serta bahan

evaluasi perbaikan pelayanan dan kinerja Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B.

Gambaran Umum Daerah Secara yuridis formal Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi resmi

terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten

Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya diperkuat dengan

keputusan

DPRD

Propinsi

Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang pemekaran Kabupaten di Propinsi Jambi. 1.

Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Sarolangun berada pada posisi 1020 03’ 39” sampai

1030 13’ 17” BT dan 010 53’ 39” LS sampai 020 46’ 24” LS (Meridian Greenwich) terletak di wilayah Barat Propinsi Jambi. Ibukota Kabupaten berada di Kota Sarolangun yang berjarak lebih kurang 179 Km dari Ibukota Propinsi Jambi. Kabupaten Sarolangun termasuk beriklim tropis. Keadaan iklim rata-rata berkisar antara 23C sampai dengan 32C dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 78% dan curah hujan rata-


I - 3

rata 260 mm, Kabupaten Sarolangun merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko terletak pada ketinggian 20 sampai dengan 1.950 m dari permukaan laut (dpl). Sampai dengan akhir tahun 2013, Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 Kecamatan 9 Kelurahan dan 149 Desa. Rincian masing-masing kecamatan

sebagai

berikut

:

Kecamatan Batang Asai terdiri dari 23 Desa definitif dan tidak ada kelurahan serta

semua

desa

berstatus

desa

pedesaan. Kecamatan Limun terdiri dari

16

Desa

definitif,

tidak

ada

kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Cermin Nan Gedang terdiri dari 10 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Pelawan terdiri dari 14 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Singkut terdiri dari 10 Desa definitif, dan 1 kelurahan yaitu Sungai Benteng. Salah satu desa (desa Bukit Tigo) berstatus desa perkotaan sedangkan yang lainnya merupakan desa pedesaan. Kecamatan Sarolangun terdiri dari 10 desa definitif dan 6 kelurahan

yaitu

kelurahan

Dusun

Sarolangun,

kelurahan

Pasar

Sarolangun, kelurahan Sukasari, Kelurahan Aur Gading, Kelurahan Gunung Kembang dan kelurahan Sarolangun Kembang. Dari 15 desa/kelurahan tersebut, 2 desa/kelurahan berstatus desa/kelurahan perkotaan (Kelurahan Pasar Sarolangun dan kelurahan Sukasari), sisanya adalah desa/kelurahan pedesaan. Kecamatan Batin VIII terdiri dari 14 desa definitif dan 1

kelurahan yaitu Limbur Tembesi dan seluruh desa

merupakan desa pedesaan. Kecamatan Pauh terdiri dari 13 Desa definitif, 1 kelurahan yaitu kelurahan Pauh dan seluruh desa merupakan


I - 4

desa pedesaan. Kecamatan Air Hitam terdiri dari 9 Desa definitif, dan seluruh desa merupakan desa pedesaan Kecamatan Mandiangin terdiri dari 28 Desa definitif semua desa merupakan desa pedesaan. Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun 6.174 km². Batas-batas wilayah Administrasi Kabupaten Sarolangun Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin. Luas masing-masing kecamatan adalah : Kecamatan Batang Asai 858

km²,

Limun

Kecamatan 799

km²,

Kecamatan Cermin Nan Gedang

320

km²,

Kecamatan Pelawan 330 km², Kecamatan Singkut 173

km²,

Sarolangun

Kecamatan 319

km²,

Kecamatan Batin VIII 498 km², Kecamatan Pauh 1.770 km², Kecamatan Air Hitam 471 km², Kecamatan Mandiangin 636 km². 2.

Kondisi Demografis Daerah Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Sarolangun pada

tahun 2012 sebanyak 42 jiwa/km2, untuk Kecamatan Batang Asai 19 jiwa/km2, Kecamatan Limun 20 jiwa/km2, Kecamatan Cermin Nan Gedang 36 jiwa/km2, Kecamatan Pelawan 90 jiwa/km2, Kecamatan Singkut 221 jiwa/km2, Kecamatan Sarolangun 157 jiwa/km2, Kecamatan Batin VIII 37 jiwa/km2, Kecamatan Pauh 12 jiwa/km2. Kecamatan Air Hitam 54 jiwa/km2 dan Kecamatan Mandiangin 51 jiwa/km2. Kecamatan paling


I - 5

padat adalah Kecamatan Singkut dan jarang penduduknya adalah Kecamatan Pauh. Berdasarkan data dari kantor BPS Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun sebanyak 259.963 jiwa (132.644 laki-laki dan 127.319 perempuan), dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,79 % per tahun. Grafik 1.1

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Sarolangun Tahun 2010-2012

C.

Gambaran Perekonomian dan Sosial Daerah

1.

PEREKONOMIAN DAERAH Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten

Sarolangun selama periode tahun 2010-2012 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan Perkembangan

PDRB, kinerja

laju

inflasi,

dan

pembangunan

pendapatan pada

perkapita.

kesejahteraan

dan

pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut :


I - 6

a. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB

merupakan

perekonomian mencakup

secara

tingkat

indikator

untuk

makro

yang

pertumbuhan

sektor-

mengetahui

kondisi

sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi

pada

suatu

daerah.

Laju

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun atas dasar harga berlaku maupun harga konstan tahun 2000 dimana pada

tahun

2010-2012

mengalami

pertumbuhan.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun atas dasar

Adapun

Laju

harga berlaku

pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.1

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2012 atas Dasar Harga Berlaku (dalam juta rupiah) Kabupaten Sarolangun 2010

No.

2011

2012

Sektor (Rp)

1

Pertanian

2

%

(Rp)

%

(Rp)

%

1.512.891

39,86

1.748.011

37,45

1.930.130

35,87

Pertambangan & Penggalian

745.185

19,64

986.308

21,13

1.157.031

21,51

3

Industri Pengolahan

146.099

3,85

191.654

4,11

232.209

4,32

4

Listrik,Gas, & Air bersih

10.876

0,29

14.425

0,31

17.973

0,33

5

Konstruksi

219.868

5,79

284.786

6,10

349.705

6,50

6

Perdagangan, Hotel, & Restoran

457.396

12,05

628.796

13,47

800.196

14,87

7

Pengangkutan & Komunikasi

179.411

4,73

212.994

4,56

235.077

4,37

8

Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan

123.563

3,26

146.985

3,15

173.406

3,22

9

Jasa-jasa

399.898

10,54

9,71

484.439

9,00

453.168

PDRB

3.795.188

4.667.127

5.380.165

PDRB Tanpa Migas

3.210.453

3.893.247

4.477.141

Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun


I - 7

Selanjutnya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.2

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2012 atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (dalam juta rupiah) Kabupaten Sarolangun 2010

No.

2011

2012

Sektor (Rp)

%

1

Pertanian

581.921

2

131.797

3

Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas, & Air Bersih

5

Konstruksi

6

Perdagangan, Hotel , & Restoran

7

47,25

(Rp)

%

(Rp)

%

610.174

45,54

638.227

44,18

150.151

11,21

167.504

11,59

51.404

10,70 4,17

58.762

4,39

65.120

4,51

4.049

0,33

4.757

0,35

5.064

0,35

77.030

6,25

89.564

6,68

101.097

7,00

179.642

14,59

205.878

15,36

232.113

16,07

Pengangkutan & Komunikasi

71.399

5,80

76.876

5,74

82.352

5,70

8

Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan

60.378

4,90

67.173

5,01

73.967

5,12

9

Jasa-jasa

74.006

6,01

76.655

5,72

79.304

5,49

PDRB

1.231.627

1.339.988

1.444.748

PDRB Tanpa Migas

1.146.604

1.246.575

1.342.945

Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 pada tahun 2012 masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 44,18 %, sedangkan kontribusi sektor usaha terkecil terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 0,35%. Meskipun demikian setiap tahun mulai terjadi kontraksi antar sektor usaha dimana terlihat adanya pergeseran (shift share) beberapa sektor usaha yang semula didominasi oleh sektor pertanian mulai bergeser ke sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan sektor usaha lainnya.


I - 8

Selanjutnya peningkatan kontribusi sektor usaha pada PDRB, secara umum berimplikasi terhadap kondisi laju ekonomi Kabupaten secara

makro.

Adapun

laju

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.2

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012

Secara umum Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jambi dan Nasional. Adapun kendala umum yang masih dihadapi dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan ekonomi di daerah adalah masih belum optimalnya pengelolaan sumber daya (SDA dan SDM) lokal, kurangnya dukungan Infrastruktur kawasan pendukung kegiatan

ekonomi

terutama

infrastruktur

transportasi,

energi

dan

telekomunikasi, yang pada akhirnya mengurangi minat investor untuk menanamkan modal usahanya di daerah serta belum maksimalnya penyerapan belanja pemerintah daerah (belanja langsung) khususnya belanja barang dan jasa dan belanja modal, yang terlihat dari masih besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) setiap tahun .


I - 9

b. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2010-2012 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Adapun laju inflasi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.3

Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012

Secara umum tingkat inflasi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 lebih rendah dari rata-rata Propinsi Jambi dan Nasional, diharapkan rendahnya tingkat Inflasi mampu mendorong penurunan tingkat suku bunga perbankan, tingkat suku bunga yang relatif rendah ini akan menarik

minat

UKMK

untuk

memanfaatkan

kredit

perbankan

mengembangkan usahanya serta mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil. Adapun tantangan dalam mengendalikan tingkat inflasi di daerah diantaranya lancarnya jalur distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen, tingginya ketergantungan terhadap bahan pangan (sembilan


I - 10

bahan

pokok),

ketersediaan

barang

dan

jasa

yang

dibutuhkan

konsumen di pasar serta perilaku masyarakat yang cendrung konsumtif. c. PDRB Perkapita Pada tahun 2012 gambaran perekonomian Kabupaten Sarolangun secara makro dapat juga terlihat melalui beberapa indikator makro ekonomi lainnya seperti PDRB perkapita dan pendapatan perkapita

regional atas

menggambarkan

dasar

perkapita. harga

besarnya

PDRB berlaku

PDRB

per

penduduk, sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil (nyata) perkapita (perkepala). Pendapatan regional perkapita berguna untuk menentukan besarnya pendapatan bersih yang diperoleh perkapita (perkepala) penduduk Kabupaten Sarolangun. Adapun Pendapatan regional perkapita dengan migas Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.4

Perbandingan pendapatan perkapita dengan migas Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012


I - 11

Secara umum pendapatan perkapita dengan migas Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi masih lebih rendah dari rata-rata Propinsi Jambi dan nasional. Angka di atas menunjukkan bahwa besarnya pendapatan bersih yang diperoleh penduduk

Kabupaten

Sarolangun

pada

tahun

2012

perkepala

(perkapita) adalah sebesar Rp.18.676.937,- setahun atau Rp.1.556.411,sebulan, mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2011 perkepala (perkapita) adalah sebesar Rp.16.685.937 setahun atau Rp.1.390.479 sebulan. 2.

KONDISI SOSIAL Kinerja kesejahteraan sosial Kabupaten Sarolangun selama tahun

2010-2012 dapat dilihat dari indikator garis kemiskinan, penduduk miskin, tingkat kemiskinan, Indek Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu,

persentase

balita

gizi

buruk

dan

ketenagakerjaan.

Adapun

perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut : a. Garis Kemiskinan Garis kemiskinan adalah suatu tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup. Secara teknis Garis Kemiskinan (GK) dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.


I - 12

Adapun garis kemiskinan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.5.

Perbandingan perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012

Garis kemiskinan Kabupaten Sarolangun setiap tahun mengalami peningkatan, dan pada tahun 2012 garis kemiskinan Kabupaten Sarolangun lebih tinggi dari rata-rata Propinsi Jambi dan Nasional, untuk Garis kemiskinan Kabupaten Sarolangun tahun 2012 adalah sebesar Rp.321.806,-/kapita/bulan naik sebesar Rp.12.594,-/kapita/bulan dari tahun 2011. Penyebab utama yang mendasari naiknya garis kemiskinan antara lain adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga harga komoditas bahan pokok dan makanan lainnya ikut naik yang pada akhirnya menurunkan daya beli pada masyarakat. b. Tingkat Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.


I - 13

Adapun tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun pada

tahun

2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.6.

Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 masih relatif lebih tinggi dari rata-rata Propinsi Jambi dan Nasional. Hal ini disebabkan adanya perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, adanya peningkatan garis kemiskinan yang disebabkan oleh meningkatnya inflasi bahan pangan, serta belum optimalnya program penanggulangan kemiskinan dan sinergi antar instansi terkait. Adapun upaya jangka pendek maupun jangka panjang yang telah dan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasarnya adalah dengan memberikan bantuan sosial seperti jaminan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, bantuan tunai bersyarat, beras untuk masyarakat miskin (raskin), bedah rumah (Bedrum) untuk masyarakat miskin, bantuan alsintan, bantuan beasiswa, bantuan modal untuk UMKM,


I - 14

sertifikasi tanah untuk keluarga pra sejahtera, bantuan bibit karet dan sawit, bibit padi dan pupuk, serta bantuan bibit sapi dan kerbau. Kemudian secara umum defenisi penduduk miskin dapat diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Adapun jumlah penduduk miskin

Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.3.

Perbandingan jumlah penduduk miskin Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 Tahun

2010

2011

2012

Kabupaten

23,755

23,100

24,800

Propinsi

259,356

251,800

270,100

Nasional

31,023,400

30,018,930

28,594,600

Secara umum jumlah penduduk miskin Kabupaten Sarolangun mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2012 sebanyak 24.800 orang bertambah sebanyak 1.700 orang dari tahun 2011. Hal ini disebabkan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih berjalan secara parsial, dan belum menjawab permasalahan utama yang sesuai dengan karakteristik ketertinggalan daerah. Faktor lain yang menjadi penghambat belum tercapainya target pengurangan kemiskinan adalah masih belum dikembangkannya kelembagaan permodalan yang khusus memberikan bantuan pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal dengan bunga yang rendah dalam mendukung masyarakat miskin untuk memulai mengembangkan usahanya, dan pola hidup masyarakat yang cendrung apatis dan bersifat tradisional.


I - 15

c. Angka Harapan Hidup Angka harapan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah

dalam

meningkatkan

kesejahteraan

penduduk

pada

umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Adapun Angka harapan hidup Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.7.

Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012

Secara umum Angka harapan hidup Sarolangun setiap tahun mengalami kenaikan dan pada tahun 2012 Angka harapan hidup Sarolangun masih lebih rendah dari Angka harapan hidup Nasional tetapi lebih tinggi dari Angka harapan hidup Propinsi Jambi. Hai ini menunjukan bahwa secara umum penanganan status kesehatan di masyarakat yang berkaitan erat dengan akselerasi pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), perbaikan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit menular pada masyarakat sudah relatif lebih baik.


I - 16

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). Adapun

Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM)

Kabupaten

Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.8.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012

Secara

umum

indeks

pembangunan

manusia

Kabupaten

Sarolangun setiap tahun mengalami kenaikan, indeks pembangunan manusia Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 lebih rendah dari indeks pembangunan manusia Propinsi Jambi tetapi lebih baik dari indeks pembangunan manusia Nasional. Hal ini secara umum disebabkan masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan

masih

belum

memadai,


terbatasnya

akses

terhadap

I - 17

pelayanan

dasar

serta

masih

rendahnya

kesadaran

masyarakat

khususnya di daerah terpencil untuk hidup sehat dan bersekolah. c.1.

Angka Melek Huruf Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke

atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Kemampuan baca tulis tercermin dari data Angka Melek Huruf, dalam hal ini merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Adapun angka melek huruf Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.9.

Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012

Secara umum angka melek huruf Kabupaten Sarolangun setiap tahun mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2012 Propinsi Jambi lebih rendah dari angka melek huruf Propinsi Jambi tetapi lebih baik dari angka melek huruf Nasional.


I - 18

c.2.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama penduduk

Sarolangun mampu menyekolahkan anaknya Adapun Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.10. Perbandingan Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012

Secara umum rata-rata lama sekolah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 masih lebih rendah dari dari rata-rata lama sekolah Propinsi Jambi dan Nasional . Hal ini terkait dengan masih terbatasnya akses dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. c.3. Pengeluaran Perkapita Rill disesuaikan Pengeluaran rill

merupakan kemampuan masyarakat dalam

membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa atau dalam makna lain sebagai daya beli . Kemampuan daya beli pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Adapun Pengeluaran Perkapita Rill Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:


I - 19

Grafik 1.11. Perbandingan Pengeluaran Perkapita Rill disesuaikan Kabupaten, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012

Secara umum Pengeluaran Perkapita Rill Kabupaten Sarolangun setiap

tahun

mengalami

peningkatan, Pengeluaran Perkapita Rill

Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 lebih tinggi dari Pengeluaran Perkapita Rill Propinsi Jambi dan Nasional. Penurunan

daya

beli

konsumen

berakibat

pada

tidak

meningkatnya pendapatan relatif bagi usaha kecil dan rumah tangga, sektor informal, petani, buruh dan pekerja/pegawai kecil. Sedangkan bagi

Kelompok

masyarakat

berpendapatan

tinggi

relatif

tidak

terpengaruh secara berarti dengan adanya inflasi dan kenaikan harga BBM serta kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan dibanding kelompok masyarakat berpendapatan rendah. d. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase penduduk yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Semakin tinggi Angka Partisipasi Kasar (APK)


I - 20

berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.4.

Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN

2010

2011

2012

Kabupaten

113.28

103.91

114.88

Propinsi

112.96

105.55

106.78

Nasional

111.68

102.58

104.30

Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMP/MTs Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.5.

Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMP/MTs Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN

2010

2011

2012

Kabupaten

75.64

107.24

90.65

Propinsi

78.97

85.98

88.26

Nasional

80.59

89.57

89.38

Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMA/MA Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.6.

Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMA/MA Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN

2010

2011

2012

Kabupaten

58.26

58.55

72.94


I - 21

Propinsi

62.92

66.23

64.83

Nasional

62.85

64.66

68.22

Secara umum Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 sudah lebih baik dari Angka Partisipasi Kasar (APK) Perkembangan

capaian

Propinsi Jambi dan Nasional.

pembangunan

pendidikan

yang

terus

meningkat antara lain merupakan hasil dari kebijakan dan program layanan

pendidikan

pendidikan

yang

bagi

seluruh

dilaksanakan

masyarakat.

antara

lain

Program

layanan

penyaluran

Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI dan SMP/MTs, penyaluran bantuan siswa miskin (BSM), pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas SD/MI-SMP/MTs yang rusak, termasuk

meningkatkan

jumlah

pembangunan/rehabilitasi pembangunan/rehabilitasi

dan

kualitas

sekolah

perpustakaan/laboratorium perpustakaan/workshop

SMK,

seperti SMA, dan

pembangunan/rehabilitasi perpustakaan/ laboratorium MA baik satuan pendidikan negeri maupun swasta. f.

Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan

antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Murni (APM) ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi Angka Partisipasi Murni (APM) berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.


I - 22

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.7.

Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN

2010

2011

2012

Kabupaten

96.03

91.26

98.99

Propinsi

95.56

92.69

94.15

Nasional

94.72

90.95

92.43

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.8.

Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN

2010

2011

2012

Kabupaten

64.37

73.96

70.95

Propinsi

66.75

66.54

69.48

Nasional

67.62

67.98

70.73

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMA/MA Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.9.

Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMA/MA Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN

2010

2011

2012

Kabupaten

41.53

46.29

57.94

Propinsi

45.21

48.55

45.42

Nasional

45.59

47.97

51.46


I - 23

Secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang pendidikan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 sudah lebih baik dari Angka Partisipasi Murni (APM) Propinsi Jambi dan Nasional. Meskipun pembangunan pendidikan telah menghasilkan banyak capaian yang menggembirakan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang merupakan

tantangan

yang

harus

dituntaskan.

secara

umum,

permasalahan yang masih dihadapi antara lain: 

Masih belum meratanya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan, yang ditunjukkan dengan masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan sekolah;



Masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, yang ditandai oleh pengetahuan dan keterampilan lulusan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/dunia usaha;



Masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan telah tersertifikasi, dan



Belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada masih rendahnya rasio guru/murid khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs;

g. Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Adapun Angka Kematian Bayi (AKB) Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:


I - 24

Tabel 1.10. Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN

2010

2011

2012

Kabupaten

20.00

48.00

26.00

Propinsi

29.00

32.37

34.00

Nasional

26.00

34.00

39.00

Data di atas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sarolangun setiap tahun berfluktuasi tetapi masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Angka Kematian Bayi Propinsi Jambi.

Adapun

pencapaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 adalah sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup, hampir mendekati target nasional pada tahun 2014 yaitu sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan

upaya

penurunan

Angka

Kematian

Bayi

(AKB)

dilakukan melalui pemberian cakupan imunisasi dasar lengkap dan cakupan kunjungan neoatal pertama (KN1). h. Angka Kematian Ibu Angka

Kematian

Ibu

(AKI)

adalah

banyaknya

kematian

perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Adapun Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:


I - 25

Tabel 1.11. Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN

2010

2011

2012

Kabupaten

199

112

110

Propinsi

224

209

180

Nasional

114

228

359

Terlihat bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 masih cukup tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan rata-rata Angka Kematian Ibu (AKI) Propinsi Jambi dan Nasional masih lebih baik. Adapun penyebab utama masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) antara lain belum optimalnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Sedangkan dilakukan

upaya

melalui

mendukung

program

peningkatan

Keluarga

kesehatan

Berencana

(KB)

ibu dan

mengoptimalkan sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur. i.

Persentase Balita Gizi Buruk Gizi

buruk

adalah

bentuk

terparah

dari

proses

terjadinya

kekurangan gizi menahun, gizi buruk membawa dampak bukan hanya pada kehidupan anak-anak yang masih berusia muda, gangguan tumbuh kembang fisik, rendahnya daya tahan tubuh terhadap penyakit, tingkat kecerdasan yang kurang dari seharusnya yang terjadi pada anak balita. Adapun jumlah penduduk miskin Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:


I - 26

Tabel 1.12. Perbandingan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN

2010

2011

2012

Kabupaten

0.40

0.20

0.18

Propinsi

1.74

1.22

1.10

Nasional

4.90

13.00

9.00

Secara umum persentase balita gizi buruk Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 lebih baik dari Propinsi Jambi dan Nasional, langkahlangkah yang menunjang pencegahan dan perbaikan persentase balita gizi buruk tersebut berupa pemberian makanan tambahan pendamping ASI dan vitamin pada saat penimbangan dan imunisasi, pemberian ASI eksklusif pada bayi serta mendorong gerakan sadar gizi nasional disekolah-sekolah dan tempat umum. c. Ketenagakerjaan c.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Adapun tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sarolangun tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:


I - 27

Tabel 1.13. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sarolangun , Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN

2010

2011

2012

Kabupaten

4.11

4.33

1.91

Propinsi

5.39

4.02

3.22

Nasional

7.14

6.56

6.32

Data di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka Propinsi Jambi dan Nasional.

Untuk

mempertahankan

tingkat

pengangguran

terbuka

tersebut, perlu difokuskan pada upaya penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan pada balai latihan kerja serta perbaikan upah buruh yang tidak membebani pengusaha yang akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja. c.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Partisipasi Angkatan Kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sarolangun tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:


I - 28

Tabel 1.14. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN

2010

2011

2012

Kabupaten

58.74

69.45

70.76

Propinsi

65.78

67.67

65.07

Nasional

67.72

68.34

69.66

Data di atas terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 sudah baik jika dibandingkan dengan rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Propinsi Jambi dan Nasional. hal ini disebabkan tingkat upah yang cukup baik sehingga mendorong

masyarakat

wirausahawan baru,

masuk

ke

pasar

kerja

atau

munculnya

terciptanya lapangan kerja informal, tingkat

pendidikan pekerja yang relatif lebih baik sehingga mempengaruhi mind setting dalam memilih lapangan usaha, jumlah tanggungan keluarga serta pertumbuhan PDRB yang positif pada masing-masing sektor. D.

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

Pemerintahan

Daerah

Urusan

Pemerintahan

Propinsi,

dan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dimaksud adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib dimaksud meliputi:


I - 29

a.

Pendidikan;

b.

Kesehatan;

c.

Lingkungan hidup;

d.

Pekerjaan umum;

e.

Penataan ruang;

f.

Perencanaan pembangunan;

g.

Perumahan;

h.

Kepemudaan dan olahraga;

i.

Penanaman modal;

j.

Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

k.

Kependudukan dan catatan sipil;

l.

Ketenagakerjaan;

m.

Ketahanan pangan;

n.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

o.

Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

p.

Perhubungan;

q.

Komunikasi dan informatika;

r.

Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

s.

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

t.

Pemberdayaan masyarakat dan desa;

u.

Sosial;

v.

Kebudayaan;

w.

Statistik;

x.

Kearsipan; dan

y.

Perpustakaan. Sedangkan

urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang

secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan


I - 30

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan dimaksud meliputi: a.

Kelautan dan perikanan;

b.

Pertanian;

c.

Kehutanan;

d.

Energi dan sumber daya mineral;

e.

Pariwisata;

f

industri;

g.

Perdagangan; dan

h.

Ketransmigrasian. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan organisasi tersebut dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Kabupaten

Sarolangun, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

dan

Tata

Kerja

Lembaga

Teknis

Daerah

Kabupaten

Sarolangun dan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Sarolangun.


I - 31

Pada tahun 2013 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun terdiri atas Sekretariat Daerah (8 Bagian), Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Pol PP, RSUD, 7 Badan, 13 Dinas, 2 Kantor, 10 Kecamatan dan 9 Kelurahan. Jumlah aparatur pemerintah (PNS) Kabupaten Sarolangun Tahun 2013

yang

berpendidikan

SLTP/sederajad

sebanyak

65

orang,

SLTA/sederajat sebanyak 1.841 orang, D.IV/S1 sebanyak 2.690 orang, pendidikan S2 dan pendidikan S3 sebanyak 606 orang dan jika dilihat berdasarkan tingkat kepangkatan maka persentase golongan aparatur pemerintah (PNS) Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Golongan I sebanyak 63 orang, Golongan II sebanyak 1.765 orang, Golongan III sebanyak 2.350 orang dan golongan IV sebanyak 1.024 orang

dari

jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 5.202 orang.


I - 32

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 129/ORG/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga melakukan evaluasi pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama, pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isuisu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013

No. 1.

IKU PDRB atas dasar harga berlaku

Satuan

Target

Dalam Juta Rupiah

5,350,220

%

5.00

Rp/Tahun

17,654,765

%

7.95

Indeks

73.08

Laju Inflasi Pendapatan Perkapita Dengan Migas Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


II - 1

2.

Ketaatan Terhadap RTRW

Sangat Taat/Taat /Cukup Taat/ Tidak Taat

Cukup Taat

3.

Garis Kemiskinan

Rp/kapita /bulan

312,215

%

7.13

Rupiah

670.48

%

4.33

Jumlah Penduduk Miskin

Jiwa

23.15

Kemiskinan Relatif Rumah Tangga PPLS

Jiwa

20,125

Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi

%

99.25

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

%

69.45

Swasembada Pangan

%

65

Persentase ruang terbuka hijau per satuan wilayah

%

54.36

Penurunan Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

%

10

Tingkat Kesadaran dan Peran serta Masyarakat Terhadap Lingkungan

Sangat Tinggi/Tinggi/ Sedang/ Rendah

Sedang

Kenaikan Nilai Investasi

%

20.21

Jumlah Jenis Perizinan Yang Diterbitkan

Jenis

100

%

95.79

Tahun

7.45

SD/MI

%

98.23

SLTP/MTs

%

69.87

SLTA/MA

%

57.46

%

117.26

Tingkat Kemiskinan Pengeluaran Perkapita Rill Tingkat Pengangguran Terbuka

4.

5.

6.

7.

Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI


II - 2

SLTP/MTs

%

100.07

SLTA/MA

%

73.6

Angka Harapan Hidup (AHH)

Tahun

69.89

Jumlah Kematian Bayi

Per 1,000 Kelahiran Hidup

30

Jumlah Kematian Ibu


110

Persentase Balita Gizi Buruk (%)

%

0.38

9.

Laju Pertumbuhan Penduduk

%

3

10.

Persentase SDM yang Siap Bersaing Dalam Pembangunan Daerah

%

55

11.

Opini atas Laporan Keuangan Daerah

WTP/WDP/TW/T MP

WTP

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Daerah

AA/A/B/CC/C/ D

CC

Pendapatan Daerah

Dalam Milyar Rupiah

979.23

Belanja Daerah

Dalam Milyar Rupiah

997.49

12.

Kinerja Aparatur Yang Professional dan Sejahtera

Sangat Tinggi/Tinggi /Cukup/ Rendah

Tinggi

13.

Tingkat Ketertiban Umum Dalam Masyarakat

Sangat Tinggi/Tinggi/ Cukup/Renda h

Tinggi

Buah

585

8.

Jumlah Produk Hukum Daerah 14.

Tingkat Kepuasan Masyarakat

Sangat Puas/ Cukup Puas/ Kurang Puas

Puas

15.

Tingkat Toleransi Antar Umat Beragama

Sangat Tinggi/Tinggi/ Cukup/ Rendah

Tinggi


II - 3

16.

17.

18.

A.

Jumlah Festival Budaya

Kali/Tahun

3

Jumlah Lokasi Budaya Yang Dilestarikan

Lokasi

15

Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri

Org

61

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan

Org

200

Jumlah Relawan Penangulangan Bencana

Org

30

Jumlah Lokasi Bencana yang Berfungsi Kembali

Lokasi

5

Jumlah Perayaan Agama yang Berlangsung dengan Baik

Event

10

Jumlah Forum Komunikasi politik masyarakat

Forum

10

Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam pemerintahan

orang

20

Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam legislative

orang

5

Perencanaan Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, diberi ruang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan

tujuan

agar

mempercepat

terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan


II - 4

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspekaspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kerangka dasar pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing yang ada di daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun di daerah

pada

dasarnya

dilakukan

untuk

memberi

pelayanan,

peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara eksplisit undang-undang otonomi menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai

kewenangan

untuk

mengatur

dan

mengurus

pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan

daerah

mendukung

pencapaian

tujuan

nasional.

Aspek

hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.


II - 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan RPJMD disusun sesuai dengan Prinsip-prinsip

perencanaan pembangunan daerah yaitu: a.

Merupakan

satu

kesatuan

dalam

sistem

perencanaan

pembangunan nasional; b.

Dilakukan

pemerintah

daerah

bersama

para

pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c.

Mengintegrasikan

rencana

tata

ruang

dengan

rencana

pembangunan daerah; dan d.

Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan

pembangunan

daerah

dirumuskan

secara

transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan

dan

berwawasan

lingkungan,

agar

terwujud

good

goverment dan good governance. Dalam mensinkronisasikan prioritas nasional antara pusat-daerah dan antar daerah penyusunan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 juga mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Tahun 2010-2015, RPJMD Provinsi Tetangga, RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga, RPJP Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarolangun Tahun 2009-2029 serta sejumlah kebijakan dan prioritas program pemerintah dan pemerintah provinsi, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal maupun horizontal antar tingkat pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.


II - 6

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016. RPJMD Kabupaten Sarolangun merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih selama 5 tahun ke depan. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun yang memuat sasaransasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan. 1.

PERNYATAAN DAN MAKNA VISI Visi

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Kabupaten

Sarolangun Periode 2011 - 2016, adalah: “SAROLANGUN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA” Pada visi Kabupaten Sarolangun 2011–2016 terdapat dua kata kunci yaitu “Lebih Maju” dan “Lebih Sejahtera”. LEBIH MAJU memiliki pengertian sosial,

meningkatnya kemajuan pembangunan daerah dibidang

ekonomi,

politik

dan

hukum

menuju

kemandirian

daerah.

Kemajuan dibidang sosial diukur dengan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kepribadian bangsa, ahklak mulia, berkualitas, berpendidikan yang tinggi, dengan derajat kesehatan yang baik dan produktivitas yang tinggi. Kemajuan dibidang ekonomi diukur dari kemakmuran yang


II - 7

tercermin dari tingkat pendapatan yang tinggi dan distribusi yang merata. Kemajuan dibidang politik dan hukum diukur dari semakin mantapnya lembaga politik dan hukum yang tercermin dari berfungsinya lembaga politik dan kemasyarakatan sesuai konstitusi, meningkatnya peran aktif masyarakat dalam segala aspek kehidupan. LEBIH SEJAHTERA memiliki pengertian terciptanya kondisi yang lebih kondusif bagi tumbuh kembangnya partisipasi ekonomi, sosial, budaya masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materil) maupun sosial (spiritual). Dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah tercapainya

pertumbuhan

berkesinambungan sehingga

ekonomi

yang

meningkatkan

berkualitas

dan

pendapatan perkapita

pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya perekonomian

jumlah yang

penduduk kokoh

miskin;

berlandaskan

terbangunnya keunggulan

struktur

kompetitif;

meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat yang mencakupi akses pada pelayanan dasar, sehingga mampu meningkatkan meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia

(IPM),

meningkatkan

perlindungan

dan

kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga, serta

meningkatan

kualitas

kehidupan

beragama;

terwujudnya

kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih,


II - 8

berwibawa,

dan

bertanggung

jawab

yang

mampu

mendukung

pembangunan daerah. Penjelasan visi RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2016 diberikan pada tabel berikut : Pokok-Pokok

Visi

Penjelasan Visi

Visi

Meningkatnya pembangunan

Lebih Maju

daerah

dibidang

sosial, ekonomi, politik dan hukum

Sarolangun

menuju kemandirian daerah.

Lebih Maju

Terciptanya kondisi yang lebih kondusif

dan Sejahtera

kemajuan

bagi tumbuh kembangnya partisipasi Lebih Sejahtera

ekonomi, sosial, budaya masyarakat dalam

mendukung

pembangunan

berkelanjutan.

2.

PERNYATAAN DAN MAKNA MISI Agar Visi RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2016 tersebut

dapat diwujudkan, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : Misi Pertama: “Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum” Ketersediaan infrastruktur pelayanan umum merupakan unsur penunjang

utama

dalam

mendukung

terciptanya

pembangunan

Kabupaten Sarolangun “Lebih Maju dan Sejahtera”. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang lebih maju dan sejahtera, pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus bertumpu pada


II - 9

pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan); serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Upaya meningkatkan infrastruktur pelayanan umum ini selain mencakup pada peningkatan kualitas dan ketersediaan jalan, jembatan, box culvert, jembatan gantung, irigasi, listrik dan air bersih, juga mencakup

pada

upaya

peningkatan

kualitas

dan

ketersediaan

infrastruktur pendidikan, kesehatan, olahraga, pariwisata, seni budaya dan keagamaan. Misi kedua: “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah” Peningkatan perekonomian masyarakat yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar. Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing adalah peningkatan kemampuan kelembagaan UMKM; peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; pengembangan industri produktif berbasis UMKM; peningkatan keterampilan kewirausahaan; penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal; pengembangan model kemitraan usaha hulu-hilir; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil KUMKM; peningkatan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah;


II - 10

penataan pedagang kaki lima dan asongan; peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan; peningkatan kualitas SDM pencari kerja;

peningkatan

sarana

dan

prasarana

pelatihan

kerja;

pengembangan potensi agribisnis; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk permodalan;

pertanian

dan

pengembangan

perikanan; kawasan

mempermudah

pertanian

dan

akses

perikanan

penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One Village One Product (OVOP); pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan; pembangunan

dan

pengembangan

kawasan

terpadu;

serta

pembangunan dan pengembangan kawasan wisata. Misi ketiga: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu tolak ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Sarolangun yang “Lebih Maju dan Sejahtera”. Oleh karenanya, diperlukan upaya secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kualitas SDM baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui: peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional);

peningkatan

kesetaraan

dalam

memperoleh

layanan

pendidikan; pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun; fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/Sederajat peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah; pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan

wajib

belajar

12

tahun;

Peningkatan

penyelenggaraan

pendidikan kejuruan; ekstensifikasi kurikulum pendidikan umum ke pendidikan kejuruan; penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah; menyelenggarakan pendidikan usia dini; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; menyediakan fasilitas pendidikan bagi


II - 11

tenaga pendidik dan kependidikan; meningkatkan mutu manajemen pendidikan

bermuatan

lokal;

meningkatkan

pembinaan

olahraga

prestasi dan olahraga rekreasi; meningkatkan sarana dan prasarana olahraga; meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan. Peningkatan rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk; peningkatan pelayanan

sarana

prasarana

kesehatan;

kesehatan;

peningkatan

peningkatan

Kualitas

SDM

kualitas

Kesehatan;

peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;

penguatan

manajemen

kesehatan;

penguatan

kelembagaan pengarustamaan gender; peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; peningkatan dan peran serta kesetaraan gender; peningkatan penyediaan fasilitas PONED dan tenaga medik terlatih di setiap wilayah. Misi Keempat : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

adalah salah

satu upaya dalam mewujudkan Kabupaten Sarolangun “Lebih Maju dan Sejahtera”. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak sematamata disandarkan kepada Pemerintah saja, akan tetapi harus adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab. Proporsional dalam hal ini mengandung

pengertian

bahwa

setiap

domain

pemerintahan

melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa pelaksanaan peran

dan

fungsi

setiap

dipertanggungjawabkan

domain

secara

pemerintahan

objektif

berdasarkan

harus

dapat

prinsip-prinsip

kepemerintahan yang baik.


II - 12

Penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) dari masa ke masa perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat saat ini. Tuntutan masyarakat tersebut diantaranya adalah adanya responsif,

kepastian akuntabel

hukum,

rasa

dan

bebas

keadilan, dari

demokratis,

KKN.

Untuk

transparan,

itu

diperlukan

peningkatan profesionalisme birokrasi. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sarolangun, diperlukan suatu upaya sebagai berikut : 

Pertama meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik akan dilaksanakan

dengan

pengelolaan

keuangan

reformasi

birokrasi

daerah

secara

dan

peningkatan

konsisten,

melalui

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

Kedua, meningkatkan tata Pemerintahan yang baik akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan

diberbagai

bidang

dan

terbentuknya

Birokrasi

Pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi 

Ketiga, dalam rangka mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Daerah haruslah menyusun dan menetapkan standar

pelayanan

minimal

khususnya

pelayanan

kesehatan,

pendidikan dan pelayanan umum lainnya 

Keempat, penyelesaian sengketa batas wilayah antar daerah,

Misi Kelima :

“Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya Dan Harmonis”

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sarolangun “Lebih Maju dan Sejahtera” diperlukan dukungan yang bersumber dari tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan harmonis. Dalam kerangka

tersebut,

upaya-upaya


yang

dilakukan

antara

lain:

II - 13

peningkatan implementasi norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat;

peningkatan

pemahaman

keagamaan,

melalui

pemasyarakatan pemahaman al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam; peningkatan optimalisasi

penggalian ZIS;

dan

peningkatan

peningkatan

pengenalan

kebudayaan

Kabupaten

keberdayaan

seniman

pengelolaan keberdayaan

dan

lembaga

menanamkan

Sarolangun dan

potensi

sejak

budayawan;

umat,

keagamaan;

kecintaan

usia

dini;

seperti

terhadap

peningkatan

pengembangan

dan

pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat; serta pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya.

3.

TUJUAN DAN SASARAN Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah

ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah.

Misi 1. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum Tujuan :

Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah

Sasaran 1.

:

Meningkatkan

kualitas

dan

ketersediaan

infrastruktur

dasar

pelayanan umum, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya 2.

Meningkatkan keserasian penataan ruang wilayah


II - 14

Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Tujuan :…

Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan

Sasaran 1.

:

Percepatan Program-Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment

2.

Peningkatan dan revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan

3.

Peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam dalam rangka

pembangunan

yang

Berkelanjutan

dan

Berwawasan

Lingkungan 4.

Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah.

Misi 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan :

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang sehat, produktif,

berilmu

pengetahuan,

berketerampilan,

serta

berbudi pekerti luhur yang berlandaskan iman dan taqwa. Sasaran : 1.

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan

2.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat

3.

Peningkatan kualitas keluarga sejahtera

4.

Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak

Misi 4.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik


II - 15

Tujuan :

Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli dan profesional

Sasaran

:

1.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan

2.

Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

3.

Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam Masyarakat

4.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Misi 5.

Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya Dan Harmonis

Tujuan :

Mewujudkan masyarakat Sarolangun yang agamis harmonis serta menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya lokal

Sasaran : 1.

Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis

2.

Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-Nilai Adat dan Budaya lokal dalam kerangka NKRI

3.

Meningkatkan

penanganan

terhadap

kelompok

masyarakat

penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam 4.

Meningkatkan Harmonisasi Kehidupan Antar Umat Beragama dan Antar Suku serta kesetaraan gender. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2013 memuat 18 sasaran

strategis dan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja masing-masing

sasaran

yang

telah

ditetapkan

di

dalam

RPJMD

2011-2016. Dokumen RKT secara umum telah mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan setiap tahun melalui


II - 16

Surat Keputusan Bupati, namun demikian terhadap indikator tersebut secara umum belum dilakukan sinkronisasi dengan RKPD 2013 disebabkan oleh keterlambatan waktu penyusunan. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target dalam RKT tahun 2013 disajikan selengkapnya dalam lampiran I.

B.

Perjanjian Kinerja Perencanaan

Kinerja

yang

telah

disusun

oleh

Pemerintah

Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator

kinerja

sasaran

sebagaimana

tercantum

dalam

RPJMD

Kabupaten Sarolangun tahun 2011-2016. Indikator kinerja sasaran memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah, demikian pula dengan indikator kinerja utama tersebut juga memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah, sesuai dengan dokumen RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2013. Adapun target indikator kinerja utama mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi terkini, dan dalam rangka perbaikan kinerja dan penajaman fokus pencapaian sasaran yang telah di tetapkan dalam dokumenn RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016


II - 17

Adapun sasaran strategis dan jumlah indikator yang digunakan dalam Tapkin tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.2

Target Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Utama Tahun 2013

No.

Sasaran Strategis RPJMD

1.

Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya

IKU

Satuan

Target

Dalam Juta Rupiah

5,350,220

%

5.00

Pendapatan Perkapita Dengan Migas

Rp/Tahun

17,654,765

Laju Pertumbuhan Ekonomi

%

7.95

Indeks

73.08

PDRB atas dasar harga berlaku Laju Inflasi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2.

Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah



Cukup Taat

3.

Percepatan Program Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment

Garis Kemiskinan

Rp/kapita /bulan

312,215

%

7.13

Rupiah

670.48

%

4.33

Jumlah Penduduk Miskin

Jiwa

23.15

Kemiskinan Relatif Rumah Tangga PPLS

Jiwa

20,125

Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi

%

99.25

Tingkat Partisipasi

%

69.45

Tingkat Kemiskinan Pengeluaran Perkapita Rill Tingkat Pengangguran Terbuka

4.

Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan,


II - 18

5.

6.

7.

Peternakan Kehutanan dan Perkebunan

Angkatan Kerja Swasembada Pangan

%

65

Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan


%

54.36


%

10

Tingkat Kesadaran dan Peran serta Masyarakat Terhadap Lingkungan

Sangat Tinggi/Ting gi/ Sedang/ Rendah

Sedang

Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah


%

20.21

Jumlah Jenis Perizinan Yang Diterbitkan

Jenis

100

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan

Angka Melek Huruf

%

95.79

Tahun

7.45

SD/MI

%

98.23

SLTP/MTs

%

69.87

SLTA/MA

%

57.46

SD/MI

%

117.26

SLTP/MTs

%

100.07

SLTA/MA

%

73.6

Tahun

69.89

Jumlah Kematian Bayi


30

Jumlah Kematian

Per 100,000

110

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK)

8.

Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat

Angka Harapan Hidup (AHH)


II - 19

Ibu

Kelahiran Hidup

Persentase Balita Gizi Buruk (%)

%

0.38

9.

Peningkatan kualitas keluarga berencana


%

3

10.


Persentase SDM yang Siap Bersaing Dalam Pembangunan Daerah

%

55

11.

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan

Opini atas Laporan Keuangan Daerah

WTP/WDP/ TW/TMP

WTP

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Daerah

AA/A/B/C C/C/D

CC

Pendapatan Daerah

Dalam Milyar Rupiah

979.23

Belanja Daerah

Dalam Milyar Rupiah

997.49

12.


Kinerja Aparatur Yang Professional dan Sejahtera

Sangat Tinggi/Ting gi /Cukup/ Rendah

Tinggi

13.


Tingkat Ketertiban Umum Dalam Masyarakat

Sangat Tinggi/Ting gi/ Cukup/Re ndah

Tinggi

Buah

585

Jumlah Produk Hukum Daerah 14. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tingkat Kepuasan Masyarakat

Sangat Puas/ Cukup Puas/ Kurang Puas

Puas

15.

Tingkat Toleransi

Sangat

Tinggi

Meningkatkan


II - 20

16.

17.

18.

Kehidupan Masyarakat yang Agamis

Antar Umat Beragama

Tinggi/Ting gi/ Cukup/ Rendah

Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI

Jumlah Festival Budaya

Kali/Tahun

3

Lokasi

15

Meningkatkan Penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam

Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan Jumlah Relawan Penangulangan Bencana Jumlah Lokasi Bencana yang Berfungsi Kembali Jumlah Perayaan Agama yang Berlangsung dengan Baik Jumlah Forum Komunikasi politik masyarakat

Org

61

Org

200

Org

30

Lokasi

5

Event

10

Forum

10

orang

20

orang

5

Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender

Jumlah Lokasi Budaya Yang Dilestarikan

Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam pemerintahan Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam legislative

Jumlah target anggaran belanja APBD tahun 2013 : Rp.865.762.862.847,69


II - 21

Rincian Jumlah Indikator Kinerja Utama, mendukung sasaran stategis Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013, adalah sebagai berikut : Jumlah

Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja Utama

Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar

pelayanan

umum,

pemerintahan,

5

perekonomian, dan sosial budaya. 2

Meningkatkan keserasian penataan ruang wilayah

3

Percepatan Program-Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment

4

Peningkatan

dan

revitalisasi

Sektor

dan

revitalisasi

6

Pertanian,

Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan

1

Sektor

Pertanian,

3

Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan 5

Peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam

dalam

rangka

pembangunan

yang

3

Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 6


7

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan umum, kejuruan

dan

pelayanan

keagamaan

pendidikan

Peningkatan

umum,

2

kualitas

kejuruan

dan

kesehatan

dan

8

keagamaan 8

Peningkatan

kualitas

pelayanan

derajat kesehatan masyarakat 9

Peningkatan kualitas keluarga sejahtera

10

Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan

1

dan anak 11


12

Meningkatkan Daerah

Kompetensi

Meningkatkan

Aparatur Kompetensi

4

1 4

Pemerintah Aparatur

1

Pemerintah Daerah


II - 22

Jumlah

Sasaran Strategis 13

Indikator Kinerja Utama


1

14


1

15

Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis

1

16

Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-Nilai Adat dan Budaya lokal dalam kerangka NKRI

17

Meningkatkan

penanganan

terhadap

masyarakat

penyandang

cacat,

1

kelompok masalah

1

kesejahteraan sosial dan korban bencana alam 18

Meningkatkan Harmonisasi Kehidupan Antar Umat Beragama dan Antar Suku serta kesetaraan gender


1

II - 23

Capaian sasaran ini sebesar

101,03% dengan kategori capaian Sangat

Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.394.400.000 atau 88,28% dari total anggaran sebesar Rp 6.726.894.000,00. Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Sarolangun dapat ditingkatkan setiap tahun. Pada tahun 2013 masyarakat Sarolangun AHH sebesar 69.71 tahun dan meningkat jika dibandingkan dengan AHH tahun 2012 dan 2011. Angka kematian bayi adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah 1 tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Penyebab kematian neonatal 0-7 hari adalah gangguan pernafasan 37%, prematuritas 34%, sepsis 12%, hipotermi 7%, kelainan darah/ikterus 6%, posmatur 3% dan kelainan kongenital 1%. Penyebab kematian neonatal 7-28 hari adalah sepsis 20,5%, kelainan kongenital 19 %, pneumonia 17%, prematuritas 14%, ikterus 3%, cedera lain 3%, tetanus 3%, defesiensi nutrisi 3%. Penyebab kematian bayi 29 hari s/d 1 tahun diare 42%, pneumonia 24%, kelainan saluran cerna 7%, meningitis 9%, kelainan jantung kongenital dan hidrosepalus 6%, sepsi 4%, tetanus 3%, dan lain-lain 5%. Kematian Bayi di Kabupaten Sarolangun pada 3 tahun terakhir adalah 2011 4,1/1000 kelahiran hidup (26 Kasus), tahun 2012 2,6/1000 kelahiran hidup (17 Kasus) dan tahun 2013 4,4/1000 kelahiran hidup (24 kasus). Batasan MDG’s AKB adalah 23/1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu adalah banyaknya wanita meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanggananya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari selama melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100 000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Penyebab langsung kematian ibu sebesar 90% terjadi pada saat persalinan dan segera setelah terjadi persalinan penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan 28%, eklamsia 24% dan infeksi 11%. Penyebab tidak langsung kematian ibu adalah kurang energi kronis/KEK pada kehamilan 37%, dan anemia pada kehamilan 40%, kejadian anemia pada ibu hamil akan meningkatkan resiko terjadi kematian ibu dibandingkan ibu yang tidak anemia. Kematian ibu di Kabupaten Sarolangun pada 3 tahun terakhir adalah 2011 105/100.000 kelahiran hidup (7 Kasus), tahun 2012 103/100.000 kelahiran hidup (7 Kasus) dan tahun 2013 102/100.000 kelahiran hidup (6 kasus). Batasan Angka Kematian Ibu MDG’S adalah 102/100.000 kelahiran hidup. Upaya untuk mempercepat penurunan AKI terdiri dari 5 pilar : 1. Setiap persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih 2. Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

III - 16

3. Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap upaya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplokasi kehamilan 4. Keluarga berencana 5. ANC yang berkualitas Kebutuhan Gizi Balita adalah jumlah yang diperkirakan cukup untuk memelihara kesehatan pada umumnya. Secara garis besar kebutuhan gizi ditentukan oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan tinggi badan. Antara asupan zat gizi dan pengeluarannya harus ada keseimbangan sehingga diperoleh status gizi yang baik. Status gizi balita dapat dipantau dengan menimbang anak setiap bulan dan dicocokkan dengan Kartu Menuju Sehat(KMS). Gizi makanan sangat mempengaruhi pertumbuhan termasuk pertumbuhan sel otak sehingga dapat tumbuh optimal dan cerdas, untuk ini makanan perlu diperhatikan keseimbangan gizinya sejak janin melalui makanan ibu hamil.Pertumbuhan sel otak akan berhenti pada usia 3-4 tahun. Pemberian makanan balita sebaiknya beraneka ragam, menggunakan makanan yang telah dikenalkan sejak bayi usia enam bulan yang telah diterima oleh bayi, dan dikembangkan lagi dengan bahan makanan sesuai makanan keluarga. Pembentukan pola makan perlu diterapkan sesuai pola makan keluarga. Peranan orangtua sangat dibutuhkan untuk membentuk perilaku makan yang sehat Konsumsi gizi yang baik dan cukup seringkali tidak bisa dipenuhi oleh seorang anak karena faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal menyangkut keterbatasan ekonomi keluarga sehingga uang yang tersedia tidak cukup untuk membeli makanan. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang terdapat didalam diri anak yang secara psikologis muncul sebagai problema makan pada anak. Penyebab langsung kejadian kasus gizi buruk kebanyakan disertai dengn penyakit penyerta seperti Hidrosefalus, Penemoni, dan berat badan lahir rendah ( BBLR ). Kasus gizi di Kabupaten Sarolangun pada tiga tahun terakhir :  Tahun 2011 dengan persentase 0.04% ( 10 Kasus dari 24.810 balita, dengan keadaan 8 orang sudah membaik, 1 Orang dalam perawatan dengan penyakit penyerta Jantung dan sesak nafas, 1orang meninggal dengan penyakit penyerta Hidrosefalus )  Tahun 2012 dengan persentase 0.12 % ( 33 Kasus dari 25.873 balita, dengan keadaan 32 orang sudah membaik, 1orang masih dalam perawatn dengan penyakit penyerta Penemoni )


III - 17

 Tahun 2013 dengan persentase 0.01% ( 3 Kasus dari 24.041 balita, dengan keadaan 2 orang sudah membaik, 1 Orang masih dalam perawatan dengan penyakit penyerta Polio )  Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, diare, dan penyakit kulit. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, darah tinggi, dan diabetes mellitus.  Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung peningkatan status

kesehatan

penduduk.

Perilaku

masyarakat yang tidak sehat dapat dilihat dari

kebiasaan

merokok,

rendahnya

pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada anak balita.  Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan

masyarakat

serta

rendahnya

kualitas,

pemerataan

dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan,  Kualitas pelayanan RSUD masih standar, pelayanan kesehatan rujukan belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat.  Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini ditambah lagi dengan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata terutama di daerah terpencil Upaya untuk penanggulangan kasus gizi buruk : 1. Setiap balita dengan kasus gizi buruk mendapatkan perawatan sesuai dengan tatalaksana gizi buruk yang ada. 2. Setiap balita dengan kasus gizi buruk wajib di laporkan pada dinas kesehatan Kabupaten Sarolangun. 3. Melakukan kegiatan monitoring setiap bulan 4. Dan pendamping kasus gizi buruk pasca rawat untuk setiaqp kasus yang ada di dinas kesehatan kabupaten sarolangun.

Sasaran 9

Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana


III - 18

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keluarga di wilayah Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan juga berupaya menekan pertumbuhan penduduk. Capaian IKU, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

%

%

3.00

2.79

46.00


Capaian sasaran ini sebesar 100,00% atau termasuk kategori capaian Sangat Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp . 894.680.000 atau 99,98%, dari total anggaran sebesar Rp 894.683.194,00. Perbandingan laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2011-2013, yaitu : No. 1. 2. 3.

2011

2012

2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

3.00 3.00 3.00

2.79 2.79 2.79

46.00 46.00 46.00

3.00 3.00 3.00

2.79 2.79 2.79

46.00 46.00 46.00

3.00 3.00 3.00

2.79 2.79 2.79

46.00 46.00 46.00

Permasalahan dalam peningkatan kualitas keluarga berencana, yaitu : 1. Keterbatasan jumlah petugas lapangan/penyuluh KB (PLKB/PKB) yang menjadi ujung tombak operasional program KB. 2. Kurangnya

partisipasi

dan

dukungan

masyarakat

sehingga

sulit

mempertahankan eksistensi program KB, seperti kegiatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), Bina Keluarga, dan Posyandu 3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak reproduksi di kalangan remaja, dan 4. Rendahnya fasilitasi bagi akses keluarga dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan ketahanan keluarga.

Sasaran 10

Peningkatan Kualitas Pemuda, Remaja, Perempuan dan Anak

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemuda, remaja dan anak. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga berkomitmen menigkatkan prestasi pemuda, remaja dan anak dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Sarolangun. Capaian IKU untuk tahun 2013, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

%

Orang

55

50

90.91

Organisasi

3

3

100,00

Jumlah pemuda yang berperestasi di bidang olah raga

Orang

5

5

100,00

Jumlah anak yang berperestasi

Orang

5

5

100,00

Jumlah SDM yang Siap Bersaing Dalam Pembangunan Daerah Jumlah organisasi kepemudaan yang mandiri


III - 19

Capaian sasaran ini termasuk “Sangat Baik”, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 426.026.000,00 atau 85,20% dari total anggaran sebesar Rp 500.000.000,00. Capaian Indikator Kinerja Utama yang hampir terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kualitas keluarga berencana diantaranya: 1. Belum

maksimalnya

partisipasi

peran

pemuda

dan dalam

pembangunan di segala bidang. 2. Terbatasnya

kesempatan

pemuda

untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, sehingga mempengaruhi angka pengangguran terbuka pemuda 3. Menurunnya norma sosial, adat dan agama, serta meningkatnya pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat-obatan, zat adiktif dan psikotropika di kalangan pemuda. 4. Menurunnya jiwa kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan pemuda. 5. Keterbatasan sarana dan prasarana olah raga dan sempitnya ruang terbuka bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olah raga, khususnya di daerah perkotaan. 6. Terbatasnya jumlah pelatih yang andal dan profesional, khususnya di daerah serta belum adanya imbalan yang menarik bagi dunia usaha untuk mendukung industri olah raga. Sasaran 11 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Sasaran ini, terutama untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dengan capain IKU tahun 2013, adalah sebagai berikut: IKU

Satuan

Target

Realisasi

%

Opini atas Laporan Keuangan Daerah Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah

WTP/WDP/TW/TMP AA/A/B/CC/C/D

WTP CC

WDP C

75.00 75.00

Pendapatan Daerah Belanja Daerah

Dalam Milyar Rupiah Dalam Milyar Rupiah

979.23 997.49

822.92 777.90

84.04 77.99

Capaian sasaran ini sebesar 100,00% atau termasuk kategori capaian Baik, dengan anggaran tersedia sebesar Rp 7.772.168.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp 6.944.939.000,00 atau 89,36%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2011 sampai dengan 2013, adalah sebagai berikut : IKU

Satuan

Opini atas Laporan

Opini

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

WTP

WDP

75.00

WTP

WDP

75.00

WTP

WDP

75.00


III - 20

Keuangan Daerah Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Nilai

CC

C

75.00

CC

C

75.00

CC

C

75.00

Pendapatan Daerah

Rp (milyar)

979.23

822.92

84.04

979.23

822.92

84.04

979.23

822.92

84.04

Belanja Daerah

Rp (milyar)

997.49

777.90

77.99

997.49

777.90

77.99

997.49

777.90

77.99

Rincian penjelasan capaian tersebut di atas, adalah sebagai berikut : Opini atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berupaya dan berkomitmen

untuk

meningkatkan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas penyelenggaraan keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun secara formal dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan opini atas hasil audit. Opini yang diharapkan adalah “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga telah berupaya untuk menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah. Opini BPK atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalag “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP). Hal ini tidak sesuai dengan target kinerja tahun 2013. Penyebab ketidaktercapaian target kinerja tersebut adalah terutama yang berhubungan dengan Pencatatan asset daerah. Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja yang semakin baik. Semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mengimplementasikan Sistem AKIP, yang dapat dilihat dari dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pemantauan Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Evaluasi Internal dan LAKIP. Impelementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun didukung oleh Biro Organisasi Setda, Bappeda dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Bappeda terutama berperan dalam perencanaan, Biro Organisasi berperan dalam penyusunan LAKIP, pengukuran dan pemantauan kinerja, sedangkan Inspektorat berperan dalam evaluasi internal. Capaian hasil evaluasi akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2013 adalah dengan nilai C atau 41, 80. Selama tahun 2013, Pendapatan Daerah dapat dicapai dengan baik. Selama tahun 2013, diharapkan terdapat Kenaikan Nilai Investasi sebesar 28,01%, dengan realisasi 28,01% atau sebesar 100,00%. Capaian ini sangat baik, sehingga dengan demikian jumlah nilai investasi di wilayah Kabupaten Sarolangun tahun 2013, sebesra Rp 123.000.000.000,00. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

III - 21

Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

diantaranya: 1. Masih tingginya ketergantungan belanja daerah terhadap transfer dari dana pusat (perimbangan) untuk membangun daerah. 2. Meningkatnya kompleksitas permasalahan pada masyarakat modern, semakin kesulitan dalam merumuskan kebijakan dengan detail. 3. Pemahaman

akan

makna

akuntabilitas

masih

dipahami

sebatas

pada

pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tertulis (formal) 4. Masih lemahnya mekanisme kontrol birokrasi baik internal maupun eksternal serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sasaran 12


Sasaran ini dimaksudkan untuk menghasilkan aparatur yang professional di bidangnya dan dapat meningkatkan Kiinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Capaian IKU tahun 2013, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

%

Jumlah Aparatur Yang siap menduduki jabatan struktural Jumlah Aparatur Yang diangkat jadi PNS Jumlah Aparatur Yang Profesional  Ahli Keuangan  Ahli Perencanaan  Arsiparis  Ahli Perpustakaan  Ahli Pengadaan Barang dan Jasa  Ahli Konstruksi  Ahli Pertanian  Ahli Perkebunan

orang orang

46 150

46 148

100,00 99,80

orang orang orang orang orang orang orang orang

2,00 2,00 1,00 1,00 5,00 2,00 10,00 5,00

2,00 2,00 1,00 1,00 5,00 2,00 10,00 5,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Peningkatan Komptensi Aparatur Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2013, dapat dicapai sesuai dengan target. Capaian sasaran ini termasuk kategori Sangat Baik. Hal ini terlihat dari realisasi dari capaian Indikator Kinerja Utama yang hampir terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Walaupun realisasi sudah mulai tercapai tetapi, masih

dijumpai

permasalahan,

adapun

permasalahan umum yang masih dihadapi dalam

meningkatkan

kompetensi

aparatur

pemerintah daerah, yaitu : 1) Belum maksimalnya implementasi Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan penempatan aparatur pemerintah daerah berdasarkan tingkat kompetensi; Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

III - 22

2) Rendahnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik serta mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana; 3) Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi formasi jabatan secara berkala 4) Belum tersusunnya secara baik pola karier PNS, model pengembangan karier dan diklat PNS serta pedoman pengembangan karier PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dan prosedur pedoman sistem cuti, sistem asuransi, dan sistem penghargaan PNS. 5) Belum tersusunnya formula gaji yang layak dan formula tunjangan jabatan PNS;

Sasaran 13

Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum Dalam Masyarakat

Kebijakan umum yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini diarahkan

untuk

meningkatkan

implementasi

pengawasan dan penegakan peraturan daerah, meningkatkan disiplin pegawai sesuai dengan perundang-undangan pokok kepegawaian serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

%

Jumlah Perda Yang diterbitkan

Perda

10,00

10,00

100.00

Jumlah Kasus yang difasilitasi

Kasus

2,00

2,00

100.00

Capaian sasaran sebesar 100,00% atau kategori Sangat Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 309.700.000,00 atau 88,48% dari total anggaran sebesar Rp 350.000.000,00. Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis ini berupa keterbatasan SDM PPNS, anggaran operasional dan sarana prasarana serta belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait. Selama tahun 2013, terdapat 2 (dua) kasus yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Kegiatan fasilitasi ini tentu saja dalam rangka membantu masyarakat maupun aparatur yang tersangkut dengan masasalh hokum. Fasilitasi ini dilakukan setiap tahun, tergantung jumlah kasus yang masuk ke Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Selama tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menerbitkan sebanyak 10 (sepuluh) Perda, yaitu : 1. Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2013, No. 1 Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) No. 2 Tahun 2013 tanggal 2 April 2013


III - 23

3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 No. 3 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 4. Perubahan Atas Perda Kab. Sarolangun Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD TA 2013 No. 4 Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013 5. Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa (Serjusade) No. 5 Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013 6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi No. 6 Tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2013 7. Retribusi Perizinan Tertentu No. 7 Tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2013 8. Retribusi Pelayanan Kesehatan No. 8 Tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2013 9. Retribusi Pelayanan Pasar No. 9 Tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2013 10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Jambi.tanggal No. 10 Tahun2013 tanggal 27 Desember 2013

Sasaran 14


Sasaran

strategis

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Capaian IKU selama tahun 2013, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Indeks Pelayanan Publik

Satuan

Target

Realisasi

%

Sangat Baik/ Baik / Cukup /Kurang

Sangat Baik

Sangat Baik

100,00

Secara umum capaian sasaran ini dengan kategori capaian Sangat Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 321.227.000,00 atau 84,72%, dari total anggaran sebesar Rp 379.177.000,00. Meskipun Indeks Pelayanan Publik ini dengan menggunakan metode penghitungan sendiri, namun Pemerintah Kabupaten Sarolangun berkewajiban untuk

selalu

meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

termasuk

metode

pengukurannnya. Program yang dilaksanakan termasuk dukungan peralatan dalam rangka mempercepat dan

mempermudah

Peningkatan

kualitas

pelayanan aparatur

publik. dibidang

pelayanan terutama di bidang kesehatan. Salah satu output yang mendukung capaian pelayanan

publikSasaran

strategis

ini

dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. arahkan untuk mendorong penyediaan informasi kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan publik serta terwujudnya pelayanan publik yang cepat,


III - 24

murah dan transparan oleh lembaga penyelenggara pemerintahan. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:


III - 25

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik diantaranya “Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik belum optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari”. Namun secara perlahan kendala tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Capaian tersebut di atas juga dipengaruhi oleh SP dan SOP Pelayanan, yang telah dihasilkan selama tahun 2013..

Sasaran 15 Sasaran

Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis strategis

ini

dimaksudkan

untuk

mendorong

peningkatan

pemahaman nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat sehingga pada akhirnya tercipta masyarakat yang agamis dalam kehidupan sehari-hari dan menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sarolangun “Lebih Maju dan Sejahtera” diperlukan dukungan yang bersumber dari tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan harmonis. Dalam kerangka tersebut, upaya-upaya yang

dilakukan

implementasi kehidupan

antara

lain:

norma-norma

religius

bermasyarakat;

pemahaman

peningkatan dalam

peningkatan

keagamaan,

melalui

pemasyarakatan pemahaman al-Qur'an bagi pemeluk

agama

Islam;

peningkatan

penggalian dan pengelolaan potensi umat, seperti

optimalisasi

ZIS;

peningkatan

keberdayaan lembaga keagamaan; peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap kebudayaan Kabupaten Sarolangun sejak usia dini; peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan; pengembangan dan pelestarian lembagalembaga adat dan tradisi masyarakat; serta pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya. Capaian IKU sasaran strategis ini, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Jumlah Perayaan Hari Besar Agama Berlangsung dengan Damai

Satuan

Target

Realisasi

%

Event

10,00

10,00

100,00

Capaian sasaran sebesar 100,00% atau kategori Sangat Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.621.012.000,00 atau 96,70% dari total anggaran sebesar Rp 6.846.364.000,00. Selama tahun 2013, 2012 dan 2011, kelangsungan hidup beragama di Kabupaten Sarolongun sangat terjaga dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dari masyarakat, baik alim-ulama maupun tokoh masyarakat lainnya. Pemerintah Kabupaten Sarolangun berperan dalam menjaga situasi aman dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

III - 27

damai serta berbagai program yang ditawarkan kepada umat beragama di wilayah Kabupaten Sarolangun.

Sasaran 16

Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan Budaya Lokal Dalam Kerangka NKRI

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan sebagai

modal

sosial

nilai

budaya

posistif

masyarakat

untuk

mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran meningkatkan dan melestarikan nilainilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

%

Jumlah Pesta Budaya yang Berlangsung baik

Event

10,00

10,00

100,00

Jumlah Situs Budaya yang dipelihara

Situs

1,00

1,00

100,00

Capaian sasaran sebesar 100,00% atau termasuk kategori capaian Sangat Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 712.506.000,00 atau 96,79% dari total anggaran sebesar Rp 736.190.000,00. Selama tahun 2013, diselenggarakan berbagai pesta budaya yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Sarolangun sebanyak 10 (sepuluh) event. Kegiatan tersebut berlangsung dengan baik. Demikian juga pemeliharaan situs budya, yang diharapkan dpat melestarikan Nilai-nilai adat dan Budaya Lokal. Capaian ini relative sama dengan capaian tahun 2012 dan 2011, dengan dukungan Pengembangan Budaya Lokal dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Sasaran 17 Meningkatkan Penanganan Terhadap Kelompok Masyarakat Penyandang Cacat, Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Bencana Alam Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian Kelompok Masyarakat Penyandang Cacat, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan mengembalikan fungsi lokasi yang terkena bencana serta menghasilkan relawan dalam rangka penanggulangan bencana. Adapun capaian IKU sasaran strategis ini, adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan Jumlah Relawan Penangulangan Bencana Jumlah Lokasi Bencana yang Berfungsi Kembali


Satuan orang orang

Target 2 200

Realisasi 2 200

% 100,00 100,00

orang Lokasi

40 3

40 3

100,00 100,00

III - 28

Capaian sasaran strategis sebesar 100,00% atau termasuk kategori capaian Sangat Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 254.245.000,00 atau 97,86% dari total anggaran sebesar Rp 259.820.000,00. Capaian kinerja tahun 2011, 2012 dan 2013, adalah sebagai berikut : 2011

2012

2013

IKU

Satuan

Target

Reali sasi

%

Target

Reali sasi

%

Target

Reali sasi

%

Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mrndapat bantuan Jumlah Relawan Penangulangan Bencana Jumlah Lokasi Bencana yang Berfungsi Kembali

orang

2

2

100,00

2

2

100,00

2

2

100,00

orang

115

115

100,00

316

316

100,00

200

200

100,00

orang

40

40

100,00

40

40

100,00

40

40

100,00

Lokasi

3

3

100,00

3

3

100,00

3

3

100,00

Penjelasan capaian kinerja tersebut, adalah sebagai berikut : Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri Tahun 2013, untuk meningkatkan kemandirian penyandang cacat di wilayah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan pelatihan telor asin dan manik-manik terhadap 16 (enam belas) orang penyandang cacat. Selama tahun 2013, terdapat 2 (dua) orang penyandang cacat di wilayah Kabupaten Sarolangun, yang telah meningkat kemandiriannya. Hal ini dapat dilihat dari usaha mandiri yang telah dilakukan dan mampu menopang kehidupan penyandang cacat setiap hari. Tahun 2012, upaya peningkatan kemandirian dilakukan dengan pelatihan menjahit terhadap 16 (enam belas) orang penyandang cacat. Dan dapat menghasikan 2 (dua) orang penyandang cacat yang mandiri, dengan membuka usaha menjahit sendiri, untuk menopang kehidupan sehari-hari. Dan sampai saat ini, pada umumnya semua penyandang cacat yang dilatih, telah dapat hidup dengan mandiri dari kemampuan menjahit yang mereka miliki. Tahun 2011, upaya peningkatan kemandirian dilakukan dengan pelatihan menjahit terhadap 16 (enam belas) orang penyandang cacat. Sampai saat ini, keenam belas penyandang cacat tersebut telah mandiri dengan berbagai kegiatan dan usaha mereka yang menghasilkan pendapatan yang cukup.

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat bantuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

III - 29

Selama tahun 2013, terdapat 200 (dua ratus) Kepala Keluarga di wilayah Kabupaten Sarolangun, yang mendapat bantuan untuk kehidupan sehari-hari. Meskipun bantuan tersebut sifatnya sementara, namun paling tidak dapat mengurangi beban para PMKS dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Tahun 2012 terdapat 115 (seratus lima belas) Kepala Keluarga yang mendapat bantuan, sedangkan tahun 2011, terdapat 116 (seratus enam belas) Kepala Keluarga yang mendapat bantuan. Jumlah relawan penangulangan bencana Selama tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menghasilkan 40 orang relawan penanggulangan bencana. Relawan tersebut dihasilkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis relawan dan aparatur

penanggulangan

bencana.

Relawan

memiliki

kemampuan

dalam

penanggulangan dan menghadapi bencana yang akan terjadi. Kriteria relawan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana dengan prinsip kerja relawan yang memperhatikan “Cepat dan tepat, Prioritas, Koordinasi, Berdaya guna dan berhasil guna, Transparansi, Akuntabilitas, Kemitraan, Pemberdayaan, Non-diskriminasi, Tidak menyebarkan agama, Kesetaraan gender dan Menghormati kearifan local”. Disamping kriteria tersebut di atas, para relawan juga memiliki hal-hal sebagai berikut : 1. Kemampuan melakukan kaji cepat bencana serta dapat mendampingi para petugas kaji cepat (Tim Reaksi Cepat) dalam melakukan pendataan korban, pengungsi dan kerusakan serta kerugian akibat bencana. 2. Kemampuan mengelola logistik bencana dapat membantu para petugas dalam mengelola penerimaan, penyimpanan dan distribusi logistik bencana, termasuk pencatatan dan pelaporannya 3. Kemampuan untuk mendukung para petugas Dapur Umum dalam menyiapkan makanan bagi para penyitas bencana dalam penampungan sementara, termasuk menjaga kecukupan, kualitas dan kehigienisan makanan yang disiapkan. 4. Kemampuan

untuk

mendukung

para

petugas

dalam

mengelola

lokasi

para

petugas

dalam

mengelola

posko

dan

mengelola

penampungan bagi para korban bencana. 5. Kemampuan

untuk

mendukung

penanggulangan bencana. 6. Kemampuan

untuk

mendirikan

posko

bencana

dan

pengoperasikan peralatan bencana bersama petugas BPBD yang terlatih 7. Kemampuan melakukan evakuasi dan penyelamatan korban bencana bersama tim yang dibentuk oleh BPBD Sarolangun Jumlah lokasi bencana yang direhab kembali


III - 30

Selama tahun 2013, terdapat 5 lokasi bekas bencana yang diperbaiki, sehingga dapat kembali seperti keadaan sebelum bencana (5 lokasi), yaitu : 1. Lokasi Seipintun, Kecamatan Pauh 2. Lokasi Jalan Limun, Kecamatan Limun 3. Lokasi Jembatan Pulau Aro, Kecamatan Pelawan 4. Lokasi Mandiangin Tuo, Kecamatan Mandiangin 5. Lokasi Desa Baru, Kecamatan Air Hitam

Meningkatkan Harmonisasi Kehidupan Antar Umat Beragama dan Antar Suku serta Kesetaraan Gender

Sasaran 18

Sasaran strategis

ini dimaksudkan untuk

meningkatkan keamanan,

kenyamanan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, dengan realisasi kinerja, sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama

Satuan Target Realisasi

Jumlah Perayaan Agama yang Berlangsung dengan Baik Jumlah Forum Komunikasi politik masyarakat Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam pemerintahan Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam legislative

%

Event Forum orang

10,00 10,00 20,00

10,00 10,00 20,00

100,00 100,00 100,00

orang

5,00

5,00

100,00

Capaian sasaran ini sebesar 100,00% atau kategori Sangat Baik, dengan anggaran sebesar Rp.210.043.000,00, realisasi sebesar Rp 200.793.000,00 atau 97,86%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 berupa Koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) serta menjalin silahturahmi dan komunikasi secara berkala dengan tokoh masyarakat dan agama.

A. Akuntabilitas Keuangan Alokasi anggaran tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp 227.473.656.194,00 dengan realisasi Rp 187.971.202.014,00 atau 82,63%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.3 No. 1.

2. 3.

Target anggaran dan realisasi keuangan setiap Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Sasaran Strategis

Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah Percepatan Program – Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment


Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

184.698.143.000,-

148.249.565.000,-

80,27

267.500.000,-

253.789.000,-

94,88

1.967.900.000,-

1.462.288.000,-

74.30

III - 31

No.

Sasaran Strategis

4.

Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat

5.

6. 7. 8. 9.


10.

Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam Masyarakat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI Meningkatkan Penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender


Target (Rp)

Realisasi (Rp)

1.801.137.000,-

1.689.031.000,-

.

93,78

1.540.525.000,-

1.488.542.000,- 96,63

674.012.000,13.747.000.000,-

468.515.000,- 69,58 . 13.673.604.000,- 99,47

. 6.726.894.000,-

. 5.394.400.000,- 88,28

894.683.194,-

.

%

. 894.680.000,- 99,98

500.000.000,-

426.026.000,-

85,20

7.772.168.000,-

6.944.939.000,-

89,36

68.628.014,-

98,04

.350.000.000,-

.309.700.000,-

88,48

379.177.000,-

. 321.227.000,-

84,72

. 6.846.364.000,-

.6.621.012.000,-

96,70

736.190.000,-

. 712.506.000,-

96,79

.259.820.000,-

254.245.000,-

97,86

.210.043.000,-

200.793.000,-

97,86

70.000.000,-

.

III - 32

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan

kinerja

pertanggungjawaban,

Instansi LAKIP

Pemerintah.

Pemerintah

Sebagai

Kabupaten

bahan

Sarolangun

merupakan sarana evaluasi dan perbaikan diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercermin dalam Visinya mewujudkan SAROLANGUN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA, dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 telah menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam rentang satu tahun anggaran, dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Sarolangun

Tahun

2013

merupakan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat


IV - 1

internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi

secara

berkala

atas

kendala/hambatan

yang

dijumpai,

sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun

telah

mempersiapkan

strategi-strategi

pemecahannya,

sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, pencapaian indikator sasaran belum maksimal dicapai pada tahun kedua, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana,

tenaga

dan

waktu

pelaksanaan,

sehingga

diharapkan

pencapaian indikator sasaran yang maksimal dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.


IV - 2

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 No.

Sasaran Strategis

IKU

Satuan

Target

Realisasi

%

Rp (juta) % Rp/Tahun % Indeks

5,350,220 4.58 17,654,765 7.73 73.08

5,380,165 2.70 18,676,937 7.82 73.61

100.56 46.00 105.79 100.01 100.73


Cukup Taat

Cukup Taat

100.00

Rp/kapita/bulan % Rupiah % Jiwa Jiwa %

312,215 7.13 670.48 4.33 23.150 20,125 99.25

321,806 9.46 646.48 1.91 24.800 20,964 92.44

9.51 6.13 96.42 44.11 22.15 100,04 93.14

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

%

66,05

66,05

100,00

Swasembada Pangan

%

65,00

55,00

84.62

1.

Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya

PDRB atas dasar harga berlaku Laju Inflasi Pendapatan Perkapita Dengan Migas Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.

Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah


3.

Percepatan Program Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment

Garis Kemiskinan Tingkat Kemiskinan Pengeluaran Perkapita Rill Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Penduduk Miskin Kemiskinan Relatif Rumah Tangga PPLS Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi

4.

5.

Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan


54.36%

52.15%

95.93

95.93


10,00%

15,00%

150.00

150.00

Persentase SDM yang memiliki Keahlian di bidang lingkungan

100,00%

100,00%

100,00

100.00

6.



%

28,01

28,01

100,0 0

7.

Peningkatan Kualitas

Angka Melek Huruf

%

95.79

94.98

99.15


Pelayanan Pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan

8.

Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat

9.


10.


11.

12.

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan


Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI APM SLTP/MTs APM SLTA/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI APK SLTP/MTs APK SLTA/MA Angka Harapan Hidup (AHH) Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu

Tahun % % % % % % Tahun Per 1,000 Kelahiran Hidup Per 100,000 Kelahiran Hidup % %

7.45 98.23 69.87 57.46 117.26 100.07 73.6 69.89 30 110

7.55 98.99 70.95 57.94 114.88 90.65 72.94 69.71 26 115

101.34 100.77 101.55 100.84 97.97 90.59 99.10 99.74 86.67 104.55

0.38 3

0.43 2.79

113.16 46.00

Orang

55

50

90.91

Organisasi

3

3

100,00

Jumlah pemuda yang berperestasi di bidang olah raga

Orang

5

5

100,00

Jumlah anak yang berperestasi

Orang

5

5

100,00

WTP/WDP/TW/TMP

WTP

WDP

75.00

AA/A/B/CC/C/D

CC

C

75.00

Pendapatan Daerah

Dalam Milyar Rupiah

979.23

822.92

84.04

Belanja Daerah

Dalam Milyar Rupiah

997.49

777.90

77.99

Jumlah Aparatur Yang siap menduduki jabatan struktural Jumlah Aparatur Yang diangkat jadi PNS Jumlah Aparatur Yang Profesional

orang orang

46 -

46 -

100,00 -



Ahli Keuangan

orang

2,00

2,00

100,00



Ahli Perencanaan

orang

2,00

2,00

100,00



Arsiparis

orang

1,00

1,00

100,00

Persentase Balita Gizi Buruk (%) Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah SDM yang Siap Bersaing Dalam Pembangunan Daerah Jumlah organisasi kepemudaan yang mandiri

Opini atas Laporan Keuangan Daerah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Daerah


13.




Ahli Perpustakaan

orang

1,00

1,00

100,00



Ahli Pengadaan Barang dan Jasa

orang

5,00

5,00

100,00



Ahli Konstruksi

orang

2,00

2,00

100,00



Ahli Pertanian

orang

10,00

10,00

100,00

 Ahli Perkebunan Jumlah Perda Yang diterbitkan

orang

5,00

5,00

100,00

Perda

10,00

10,00

100.00

Jumlah Kasus yang difasilitasi

Kasus

2,00

2,00

100.00

Sangat Baik/ Baik / Cukup /Kurang

Sangat Baik

Sangat Baik

100,00

10,00

10,00

100,00

100.0 0

14.


15.

Jumlah Perayaan Hari Besar Agama Berlangsung dengan Damai

16.

Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI

Jumlah Pesta Budaya yang Berlangsung baik

Event

10,00

10,00

100,00

Jumlah Situs Budaya yang dipelihara

Situs

1,00

1,00

100,00

Meningkatkan Penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam

Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan Jumlah Relawan Penangulangan Bencana

orang orang

2 200

2 200

100,00 100,00

orang Lokasi

40 3

40 3

100,00

Jumlah Lokasi Bencana yang Berfungsi Kembali

Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender

Jumlah Perayaan Agama yang Berlangsung dengan Baik Jumlah Forum Komunikasi politik masyarakat Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam pemerintahan Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam legislative

Event Forum orang orang

10,00 10,00 20,00 5,00

10,00 10,00 20,00 5,00

100,00 100,00 100,00 100,00

17.

18.

Indeks Pelayanan Publik Event


100,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN SAROLANGUN KABUPATEN

: SAROLANGUN

TAHUN

: 2013

No SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersedian Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintah, Perekonomian dan sosial Budaya.

No

1

INDIKATOR KINERJA Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik ( 40 Km/jam ) setahun.

Panjang jalan Kabupaten yang dapat dilalui kendaraan 2 roda 4 ( empat ) setiap setahun. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan 3 drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m setiap tahun)

TARGET

490,35 KM 1.162.016 M 5,83 KM

4 Panjang jalan yang terbangun setiap tahun

47.660 KM

5 Panjang jalan yang terpelihara setiap tahun

62.950 KM

Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi 6 baik setiap tahun 7 Jumlah DAM yang terbangun/terpelihara setiap tahun 8 9 10 11 12 13 14

Panjang Saluran drainase yang terbangun/terpelihara setiap tahun Panjang turap/bronjong yang terbangun/terpelihara setiap tahun Jumlah jembatan/jembatan gantung yang terbangun setiap tahun Jumlah jembatan/jembatan gantung yang terpelihara setiap tahun Persentase Jembatan/Jembatan gantung dalam kondisi baik setiap tahun Jumlah Box culvert yang terbangun/terpelihara setiap tahun Jumlah DI/jaringan irigasi yang terbangun/terpelihara setiap tahun

49,.5 KM 4 Unit 13.000 M 8 KM 8 Unit 9 Unit 35% 11 Unit 8 Unit

15 Persentase DI/jaringan irigasi kondisi baik setiap tahun

40 Unit

Jumlah jaringan irigasi desa ( JIDES ) yang 16 terbangun/terpelihara setiap tahun

20 Unit

17 Persentase cakupan DI/jaringan irigasi setiap tahun

30%

18 Jumlah posyandu/poskesdes yang terbangun setiap tahun 19 Jumlah posyandu/poskesdes yang terpelihara setiap tahun 20 Rasio posyandu persatuan Balita setiap tahun

14 Unit

Jumlah puskesmas rawat inap/puskesmas pembantu 21 yang terpelihara setiap tahun Jumlah Rumah Dinas Dokter / Bidan Desa di Daerah 22 terpencil yang terbangun 23 Rasio ketersediaan puskesmas rawat inap 24 Puskesmas pembantu Per Penduduk setiap tahun Jumlah rumah sakit Daerah yang terbangun / terpelihara setiap tahun Rasio ketersediaan rumah sakit daerah per satuan 26 penduduk setiap tahun 25

330 unit / 88 Unit 14:9/ Balita 15 Unit / 52 Unit 1 Unit 5.5/ 100.000 penduduk 20.2/100.000 penduduk 1 Unit 0.4/100000 penduduk

No SASARAN STRATEGIS

No 27 28 29 30 31 32 33

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah sekolah / ruang kelas paud yang terbangun setiap tahun Tersedianya sarana dan prasarana bermain anak paud / TK setiap tahun Jumlah sekolah/ruang kelas TK yang terbangun setiap tahun Tersedianya sarana dan prasarana bermain anak setiap tahun Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah tingkat TK setiap tahun Persentase ruang kelas TK dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa per ruang kelas tingkat TK setiap tahun

10 Ruang

Jumlah sekolah/ruang kelas SD/MI yang terbangun 34 setiap tahun Jumlah sekolah / ruang kelas SD/MI yang terpelihara 35 setiap tahun Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah tingkat SD/MI setiap tahun Persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik 37 setiap tahun Rasio siswa per ruang kelas tingkat SD/MI setiap 38 tahun 36

39 40 41 42 43 44 45 46 47

Jumlah sekolah/ruang kelas SMP/MTS yang terbangun setiap tahun Jumlah sekolah/ruang kelas SMP/MTS yang terpelihara setiap tahun Rasio ketersediaan Sekolah / penduduk usia sekolah tingkat SMP/MTS setiap tahun Persentase ruang kelas SMP/MTS dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa peruang kelas tingkat SMP/MTS setiap tahun Rasio ketersedian sekolah perpenduduk usia sekolah tingkat SMA/MA/SMK setiap tahun Persentase ruang kelas SMA/MA/SMK dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa peruang kelas tingkat SMA/MA/SMK setiap tahun Jumlah perpustakaan sekolah yang terbangun / terpelihara setiap tahun

48 Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang setiap tahun 49 Pengecatan marka jalan setiap tahun 50 51 52 53 54

Tersedianya fasilitas umum yang baik di terminal setiap tahun Tersedianya tempat pelayanan keamanan terminal setiap tahun Persentase lampu lalu lintas dalam kondisi baik setiap tahun Jumlah kunjungan wisata domestik / asing setiap tahun Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perkotaan berupa jalan lingkungan

55 Meningkatnya sarana prasarna ruang umum dan kota 56 Pembangunan pos pelayanan penyuluhan 57 Ketersediaan daya listrik per KK Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 58 setiap tahun 59 Persentase desa/kelurahan yang belum menikmati listrik setiap tahun Panjang jaringan listrik tegangan menengah ( JTM ) 60 yang terbangun /terpelihara setiap tahun

ada 22 Unit ada 1:64/ Penduduk 83% 1:28/ruang 6 Unit 60 Unit 1:136/Penduduk 70% 25:1/ruang Kelas 16 Unit 15 Unit 1:145/Penduduk 75% 1:28/ruang kelas 1:131/penduduk 78% 1:91/ruang kelas 16 Unit 184 titik 4 KM ada ada 94.66% 25.772/80 orang 500 Unit 5 Unit 100 Unit 900/1300/2200 KK 65% 16 % 25 desa 6,5 KM


No

INDIKATOR KINERJA

Panjang jaringan listrik tegengan Rendah ( JTR ) yang terbangun/terpelihara setiap tahun 62 Jumlah PLTU/PLTD yang terbangun/terpelihara setiap tahun Persentase PLTU/PLTD dalam kondisi baik setiap 63 tahun 64 Jumlah PLTS yang terbangun/terpelihara setiap tahun 61

1 PLTU,2 PLTD 80% 15 KW 100%

66 Jumlah PLTMH terbangun/terpelihara setiap tahun

3 Unit

67 Persentase PLTMH dalam kondisi baik setiap tahun

3 Unit

Tingkat penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan

1 Tersedianya perda RT/RW 2 Tersedianya RIK pada semua kecamatan 3 Rasio Ruang terbuka hijau per satuan wilayah 4 Rasio pemukiman layak huni

3. Percepatan Program-Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment.

16,7 KM

65 Persentase PLTS dalam kondisi baik setiap tahun

68 2. Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah

TARGET

60%

Ada 4 Buah 30% 3.89%

1 Realisasi terhadap target pencari kerja

3.000 Orang

2 Jumlah penganguran

3.000 Orang

3 Jumlah tenaga kerja terampil yang dilatih di BLK

160 Orang

4 Persentase pertumbuhan UKMK/koperasi setiap tahun

5%

Persentase peningkatan jumlah koperasi / UKMK 5 setiap tahun

6%

6 Jumlah UKM/ Koperasi yang dibina setiap tahun

174 UKM

Jumlah pengurus yang dilatih dalam pengelolaan 7 UKMK / koperasi setiap tahun Jumlah bantuan peralatan untuk UKMK/koperasi 8 setiap tahun Jumlah bantuan modal usaha/kredit usaha yang 9 disalurkan untuk UKMK/koperasi setiap tahun

80 Pengurus 10 Unit 1.25 Miliar dari pusat

10

Jumlah kemitraan usaha UKMK/koperasi dengan usaha skala besar ( bapak angkat ) setiap tahun

11

Persentase kemitraan usaha UKMK/koperasi dengan usaha skala besar ( Bapak angkat ) setiap tahun

6%

12

Tersedianya tempat pelayanan informasi promosi/pameran produk UKMK.koperasi setiap tahun

5 Paket

Tersedianya laporan aktivitas usaha UKMK/koperasi setiap tahun Persentase komoditi yang dihasilakan UKMK /koperasi 14 setiap tahun 13

6 UKMK

Ada 5%

15 Bahan pembelajaran berupa saprodi dilokasi demfram

7 Unit

16 Pembinaan desa mandiri pangan

8 Desa

17 Pembinaan desa replika

10 Desa

18 Penjenjangan kelas kelompok tani 19 Pembentukan gapoktan 20 Gelar teknologi tepat guna

800 Orang 149 Kelompok 1 keg

21 monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa

52 desa

22 Tim fasilitas kabupaten dan kecamata ( ADD )

10 Kec.

No SASARAN STRATEGIS 4. Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan

No

INDIKATOR KINERJA

1 Jumalah catak sawah baru setiap tahun 2 Rasio kelompok tani aktif persatuan

4 Jumlah bantuan pertanian/saprodi setiap tahun

3000 Orang

5 Luas tanam padi sawah setiap tahun

7000 Ha

6 Jumlah produksi beras setiap tahun

4.3 Ton

Jumlah bantuan bibit ikan / sarana produksi setiap tahun

350.000 Ekor 4.150 ton

9 Jumlah BBI yang terbangun/ terpelihara setiap tahun

2

Jumlah kelompok tani yang menirima bantuan sarana 10 peternakan setiap tahun

12 Kelompok

11 Persentase pertumbuhan hewan ternak setiap tahun

0.38%

12 Jumlah produksi peternakan setiap tahun

1.545.639 Kg

Tersedianya rumah potong hewan ( RPH ) setiap tahun

1 Unit

14 Frekuwensi surveylance penyakit ternak setiap tahun

11%

13

Frekuwensi inseminasi buatan / kawin suntik ternak 15 setiap tahun

1

Tersedianya AMDAL setiap usaha pertambangan dan penggalian dan energi setiap tahun

1.250 Ekor

ada

2 Persentase AMDAL yang dikeluarkan setiap tahun

4%

3 Jumlah LSM peduli lingkungan setiap tahun

5 Bh

Jumlah perusahaan yang melanggar aturan lingkungan 4 hidup setiap tahun

2 Bh

Tersedianya PERDA tentang pengelolaan limbah 5 industri/UKMK setiap tahun

Ada

Terwujudnya sumberdaya alam serta lingkungan yang 6 berkualitas Luas lahan bekas pertambangan yang sudah 7 direklamasi setiap tahun

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Umum, Kejuruan dan Keagamaan

0:1o/kelompok 50 Kelompok

8 Jumlah produksi perikanan setiap tahun

6. Menumbuh kembangkan daya saing daerah

300 HA

Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan 3 pertanian/saprodi setiap tahun

7

5. Peningkatan kualitas lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

TARGET

Jumlah jenis pelayanan perizinan yang dilayani setiap 1 tahun Jumlah perizinan yang dikeluarkan atau diterbitkan 2 setiap tahunnya Tersedianya tempat pelayanan perizinan yang 3 representative setiap tahun 4 Jumlah hubungan kerjasama investasi luar negeri dan investsi dalam negeri setiap tahun 5 Frekuwensi promosi penanaman modal diluar negeri dan didalam negeri setiap tahun 6 Jumlah jenis produk unggulan daerah yang dihasilkan setiap tahun

10 Kali 30417 ha

Ada 6000 Bh Ada 1 kali 1 kali 2 produk

1 Angka melek huruf setiap tahun

95%

2 Angka partisipasi kasar ( APK ) paud setiap tahun

65%

Persentase ketersediaan alat peraga edukatif PAUD 3 setiap tahun

10%

4 Rasio paud terhadap total desa / kelurahan 5 Angka parsitipasi kasar ( APK ) TK setiap tahun

1 : 1,8 desa/kelurahan 66%


No

INDIKATOR KINERJA

TARGET

6 Angka melanjutkan dari TK ke SD / MI setiap tahun

100%

7 Angka partisipasi kasar ( APK ) SD / MI setiap tahun

115%

8 angka partisipasi murni SD / MI setiap tahun

99%

9 angka partisipasi sekolah ( APS ) SD/MI setiap tahun

104%

10 Rasio guru terhadap siswa SD/MI setiap tahun

74.22 %

11 Angka Droup out / putus sekolah SD/MI setiap tahun

0.39 %

12 Angka kelulusan sekolah SD/MI setiap tahun

100%

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS setiap 13 tahun

99.15%

14 Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS setiap tahun

90.82%

Angka Partisipasi murni ( APN ) SMP/MTS setiap 15 tahun angka partisipasi sekolah ( APS ) SMP/MTS setiap 16 tahun Angka Droup out / putus sekolah SMP/MTS setiap 17 tahun 18 Angka kelulusan sekolah SMP/MTS setiap tahun 19 20 21 22 23

Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/MA/SMK setiap tahun Angka partisipasi kasar ( APK ) SMA/MA/SMK setiap tahun Angka partisipasi murni ( APM ) SMA/MA/SMK setiap tahun Angka partisipasi sekolah ( APS ) SMA/MA/SMK setiap tahun Angka droup out/putus sekolah SMA/MA/SMK setiap tahun

73.25% 88.50% 0.33% 99.90% 90.97 % 74.00 % 58.52 % 70.52 % 0.25 %

24 Angka kelulusan sekolah SMA.MA/SMK setiap tahun

99.81 %

Angka melanjutkan dari SMA/MA/SMK ke perguruan 25 tinggi setiap tahun

65.00 %

26

Tersedia standar pelayanan minimal bidang pendidikan setiap tahun

Persentase guru berpendidikan D-4 atau S-1 setiap tahun Persentase guru yang memiliki/lulus sertifikasi setiap 28 tahun Frekuwensi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga 29 pendidikan dan kependidikan setiap tahun Frekuwensi pertemuan MGMP bagi tenaga pendidikan 30 dan kependidikan setiap tahu 27

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dilatih 31 pelatihan setiap tahun Frekuwensi olimpiade olah raga siswa nasional ( 32 OOSN ) SD/MI setiap tahun Jumlah siswa peserta mengikuti olimpiade olah raga 33 siswa ( OOSN ) SD/MI setiap tahun 34 35 36 37 38

Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SD/MI setiap tahun Frekuwensi olimpiade olahraga siswa nasional ( OOSN ) SMP/MTS setiap tahun Jumlah siswa peserta mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMP/MTS setiap tahun Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMP/MTS setiap tahun Frekuwensi olimpiade olahraga siswa nasional ( OOSN ) SMA/MA/SMK setiap tahun

ada 55.00 % 25.00 % 1% 12% 200 Org 1% 270 Org 30 1% 200 Org 22 Org 1%


No

INDIKATOR KINERJA

Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMA/MA/SMK setiap tahun Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah 40 raga siswa ( OOSN ) SMA/MA/SMK setiap tahun Tingkat ketersediaan sarana dan prasarna rumah sakit 41 sesuai standar 39

42 Tingkat Profesionalisme tenaga kesehatan 43

8. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat

Tingkat Kualitas pelayanan medis,penunjang medis dan administrasi rumah sakit

TARGET 180 Org 25 Org 75% 40% 60%

44 Persentase rumah sakit melaksanakan PONEK

70%

Tingkat cakupan pelayanan rujukan pasien 45 masyarakat miskin

60%

46 Tingkat akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan

60%

1 Persentase balita gizi buruk setiap tahun

<5%

2 Angka kematian bayi kabupaten sarolangun setiap tahun 3 Rasio dokter persatuan penduduk setiap tahun 4 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk setiap tahun 5 Persentase cangkupan komplikasi kebidanan yang ditangani setiap tahun Persentase cangkupan pertolongan persalinan oleh 6 tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan setiap tahun Persentase cangkupan desa/kelurahan universal child immunization ( UCI ) setiap tahun Persentase cangkupan balita gizi buruk mendapat 8 perawatan setiap tahun Persentase cangkupan penemuan dan penanganan 9 penderita penyakit TBC BTA setiap tahun Persentase cangkupan penemuan dan penanganan 10 penderita penyakit DBD setiap tahun 7

11 Persentase cankupan kumjungan bayi setiap tahun 12 13 14 15 16 17 18

100% 100%

100% 100% 80% 100% 100%

5.7 per 100.000 Rasio cangkupan puskesmas per satuan pennduduk penduduk setiap tahun Rasio cangkupan puskesmas Pembantu setiap tahun 20.2 per 100.000 per satuan penduduk setiap tahun Penduduk Rasio Tenaga medik / paramedik per satuan penduduk medik 18.1 setiap tahun paramedis 244.1 Rasio jumlah pelayanan kesehatan per satuan 15000 perlayanan penduduk setiap tahun Angka kematian ibu ( AKI ) kabupaten sarolangun 114 per 100.000 setiap tahun kelahiran Persentase cangkupan pelayanan kesehatan rujukan 100% pasien masyarakat miskin setiap tahun Tersedianya sistem pembiayaan pelayanan kesehatan Ada ( BPJS yang berbasis sistem pra upaya /asuransi /JPKM Kesehatan ) setiap tahun

19 Jumlah jamkesmas . Jamkesda setiap tahun Frekuwensi upaya-upaya pencegahan penyakit melalui 20 pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat setiap tahun Frekuwensi informasi pencegahan penyakit melalui 21 pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat setiap tahun 22

<23 per 1000 18.1 per 100.000 penduduk 244.1 per 100.000 penduduk

Tersedianya penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk pencegahan penyakit setiap tahun\

Jumlah atlit yang mengikuti kejuaran daerah / nasional 23 setiap tahun 24 Jumlah organisasi olah raga yang aktif setiap tahun

jamkesmas 93.185 jamkesda 7.750

180%

180%

Ada 185 Org 24 Bh


No

INDIKATOR KINERJA

Jumlah pengurus olah raga yang dibina setiap 25 tahunnya Frekuwensi kejuaraan olahraga yang diselenggarakan 26 / diikuti setiap tahunnya 27 28 9. Peningkatan kualitas keluarga sejahtera

Tersedianya Jaminan kesehatan Mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat

10% Ada 100%

10.549 Org

2 Peserta KB aktif Persentase perseta KB yang menggunakan alat 3 kontrasepsi

44.339 Org

4 Persentase KB aktif/Plus

82.60 Org

44.339 Org

220 Org

6 Frekuwensi sosialisasi KB/KR Mandiri

20%

7 Frekuwensi sosialisasi kesehatan ibu, bayi dan anak

40%

8 Rasio PLKB/Desa

55/158 Per desa

9 Frekuwensi sosialisasi kebijakan pengendali

60%

Tersedia tempat informasi pemberdayaan perempuan 10 dan keluarga dalam meningkatkan mutu kesehatan keluarag setiap tahun

75%

11 Frekuwensi penyuluhan dan informasi 12 Rasio KDRT 13 Persentase perempuan dilegeslatif

11. Meningkatkan kapasitas kelembagaan

120 Org

1 Peserta KB baru

5 Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga

10. Peningkatan kualitas pemuda, remaja perempuan dan anak

TARGET

Jumlah sarjana penggerak pembangunan desa ( SP3 ) setiap tahun 2 Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina setiap tahun Jumlah pengurus organisasi kepemudaan yang dibina 3 setiap tahun 1

100% 10,5/ KK 15%

10 Org 6 Bh 5 Org

4 Frekuwensi kegiatan kepemudaan setiap tahunnya

12%

5 Jumlah organisasi pemuda

30 Bh

6 Jumlah kegiatan kepemudaan

8 Keg

1 Obyek pemeriksaan yang diperiksa

99 SKPD

2 Jumlah temuan yang ditindaklanjuti

410 Bh

3 P2HP yang diekspose

98 Bh

4 5 6 7 8 9 10

Tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah setiap tahun Persentase indeks kepuasan layanan masyarakat setiap tahun Tersedianya pelaporan kinerja/lakip daerah setiap tahun Kategori baik untuk indeks kepuasan layanan masyarakat setiap tahun Jumlah website aktif milik pemerintah daerah setiap tahun Jumlah SKPD yang menggunakan operating sistem berbasis open source / legal setiap tahun Jumlah pengguna layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE ) setiap tahun

ada Baik Ada Baik 5 Bh 55 SKPD 1250 Bh


No

INDIKATOR KINERJA

Frekuwensi pengembangan komunikasi, informasi dan media massa setiap tahun 12 Frekuwensi pengembangan komunikasi dan informasi setiap tahun Persentase sarana pengolahaan dan penyimpanan 13 data yang baik terhadap kebutuhan setiap tahun 14 Jumlah dokumen yang digandakan setiap tahun

11

15 Jumlah dokumen yang terdata setiap tahun 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jumlah sarana penyimpanan arsip yang baik setiap tahun Frekuwensi sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD setiap tahun Tersedianya sistem informasi keuangan daerah / SIMDA dalam penyusunan APBD setiap tahun Tersedianya penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah setiap tahun Tersedianya dokumen data / informasi statistik daerah dan data pendukung perencanaan setiap tahun Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan terhadap kebutuhan setiap tahun Persentase jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam renstra SKPD setiap tahun Persentase jumlah program RKPD yang diakomodir dalam renja SKPD setiap tahun Frekuwensi koordinasi perencanaan pembangunan terhadap kebutuhan setiap tahun Persentase tindak lanjut hasil koordinasi perencanaan pembangunan setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD setiap tahun

Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD setiap tahun Jumlah rancangan peraturan kepala daerah tentang 30 dokumen perencanaan pembangunan dan APBD setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan kepala daerah 31 tentang dokumen perencanaan pembangunan penjabaran APBD setiap tahun 29

Tersedianya penyusunan rancangan peraturankepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD setiap tahun Tersedianya pelaporan keuangan daerah dan 33 pertanggungjawaban kepala daerah tepat waktu setiap tahun 32

34 Meningkatnya tata tertib dan pelayanan masyarakat

TARGET 3% 4% 100% 1700 Dok 10 Dok 20 Bh 1 Kali ada ada ada ada Ada Ada 94% 90% 4 Kali 90% Ada Ada 2 Buah

Ada

Ada Ada ada

Tertata dan tertibnya administrasi serta meningkatkan 35 pelayanan terhadap masyrakat

100%

36 Pelatihan dan diklat anggota satpol pp

26 kali

37 Tersedianya pakaian dan perlengkapan dinas anggota Terlaksananya pengiriman aparatur untuk mengikuti dikalatpim Peningkatan pengetahuan kepemimpinan bagi calon 39 dan pejabat eslon III 38

Peningkatan pengetahuan kepemimpinan bagi calon 40 dan pejabat eslon IV 41 Peningkatan kesejahteraan aparatur 42 Terciptanya PNS teladan di kabupaten sarolangun

178 stell 2 Orang 2 Orang 40 Orang 1 keg 9 Orang


No

INDIKATOR KINERJA

43 Pengiriman aparatur untuk mengikuti diklat teknis

14 Orang

44 Tersedianya pensiunan PNS yang kreatif dan mandiri

25 Orang

45 Meningkatanya kapasitas sumber daya aparatur

100 Orang

terwujudnya peningkatan disiplin aparatur 46 pem.sarolangun Terlaksananya pengawasan dan penjatuhan disiplin 47 PNS 48 Peningkatan kualitas pendidikan tugas belajar 49 Meningkatnya sumber daya apartur 50 Persentase penduduk ber KTP

12. Meningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah

13. Meningkatkan jaminan dan kapasitas hukum dalam masyarakat

14. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

2 Kali ( 1 TH ) 1 Periode 27 Orang 5 orang ( S2&S3 ) 50%

51 Persentase keluarga yang memiliki kartu keluarga

60%

52 Monitoring,evaluasi program kegiatan

1 TA

53 Mengikuti pameran pembangunan

1 TA

54 Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan

100%

Rakorwas dan rakerwas dan koordinasi/konsultasi antara APF dan lembaga eksternal

Ada

2 Meningkatnya kompetensi apartur pemerintah daerah

100%

3 Meningkatnya disiplin aparatur

100%

4 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

100%

1

Jumlah produk hukum daerah yang dikeluarkan setiap tahun Jumlah peraturan daerah yang dikaji/dievaluasi setiap 2 tahun 1

10 Bh 9 Bh

3 Persentase penegakan peraturan daerah setiap tahun

90%

4

Frekuwensi pembinaan dan pengembangan/ peningkatan produk hukum dan ham setiap tahun

4 kali

5

Frekuwensi pengawasan penegakan produk hukum setiap tahun

4 kali

6 Jumlah PPNS setiap tahun

3 Org

1 Frekuwensi pendidikan pelatihan pelayanan publik yang dilakukan setiap tahun 2 Lamanya pelayanan publik yang diberikan setiap tahun

3 Kali

3 Tersedianya SKPD yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas setiap tahun 4 Tersedianya perda tentang pelayanan publik setiap tahun 5 Tersedianya informasi yang jelas dan transparan tentang pelayanan publik setiap tahun Meningkatnya kualitas pelayanan pertamanan 6 kebersihan dan damkar Meningkatnya kesiagaan dan pencegahaan bahaya 7 kebakaran Meningkatnya pelayanan pengelolaan areal 8 pemakaman 9 Meningkatnya sarana dan prasarna pasar 15. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis

TARGET

Forum Koordinasi dan pengawasan penganut aliran kepercayaan masyarakat ( PAKEM ) Forum komunikasi tokoh agama, tokoh adat dan 2 Etnis/PKB 1

3 Hari Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100%

2 KALI 1 Kali

3 Forum kerukunan anatar umat beragama ( FKUB )

2 Kali

Frekuwensi pelatihan pengurus lembaga keagamaan 4 di bidangnya masing-masing setiap tahun

4 Kali


No

INDIKATOR KINERJA

5 Frekuwensi pelaksanaan MTQ/STQ setiap tahunnya Jumlah Qori-Qoriah yang berpotensi pada ajang 6 daerah/nasional setiap tahun Jumlah Qori-Qoriah yang dibina dan dilatih setiap 7 tahun

16. Meningkatkan dan melestarikan Nilainilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI

17. Meningkatkan penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam

18. Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender

TARGET 10 Kali 5 Org 30 Org

8 jumlah Da'i -Da'ia yang dibina dan dilatih setiap tahun

60 Org

9 Jumlah jema'ah haji yang berangkat setiap tahun

200 Org

Tersedianya tempat informasi dan pembinaan 10 keagamaan setiap tahun Frekuwensi kegiatan keagaman yang dilaksanakan 11 setiap tahun frekuwensi bantuan sosial bagi pembangunan fasilitas 12 peribadatan setiap tahun

10 Kali

13 Jumlah da'i masuk desa setiap tahun

30 Org

ada

60 Kali

Frekuwensi MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten 14 setiap tahun jumlah peserta MTQ Tingkat kecamatan dan 15 kabupaten setiap tahun Jumlah peserta dikirim MTQ Tingkat provinsi/nasional 16 per tahun

800 Org

1 Jumlah kelompok sanggar seni yang aktif setiap tahun

12 Kelompok

tersedianya tempat informasi dan pementasan seni 2 dan budaya dan ruang pameran setiap tahun Frekuwensi pelatihan bagi seniman dan budayawan 3 setiap tahun

1 kali

70 Org

Ada 1 Kali

1 Frekuwensi Pengawasan penegakan produk hukum

20 Kali

2 Peningkatan pemberantas penyakit masyarakat ( Pekat ) 3 Peningkatan pengawalan dan pengamanan

11 kali

1 Frekuwensi pelatihan pemberdayaan kelembagaan sosial 2 Jumlah pertumbuhan kelembagaan sosial 3 Tersedianya tempat bagi penyandang masalah sosial anak terlantar dan panti jompo Frekuwensi himbauan kepedulian masyarakat 4 terhadap penyandang masalah sosial, anak terlantar dan jompo

95 kali

6 kali 1 Kali 1 panti sosial 2 kali

RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN TAHUN SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Kualitas dan Ketersedian Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintah, Perekonomian dan sosial Budaya.

: SAROLANGUN : 2014 INDIKATOR KINERJA

TARGET

Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik ( 40 Km/jam ) setahun.

445.77

Panjang jalan Kabupaten yang dapat dilalui kendaraan roda 4 ( empat ) setiap setahun. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m setiap tahun ) Panjang jalan yang terbangun setiap tahun

43330

Panjang jalan yang terpelihara setiap tahun

57230

Persentase panjang jalan Kbaupaten dalam kondisi baik setiap tahun Jumlah DAM yang terbangun/terpelihara setiap tahun Panjang Saluran drainase yang terbangun/terpelihara setiap tahun Panjang turap/bronjong yang terbangun/terpelihara setiap tahun Jumlah jembatan/jembatan gantung yang terbangun setiap tahun Jumlah jembatan/jembatan gantung yang terpelihara setiap tahun Persentase Jembatan/Jembatan gantung dalam kondisi baik setiap tahun Jumlah Box culvert yang terbangun/terpelihara setiap tahun Jumlah DI/jaringan irigasi yang terbangun/terpelihara setiap tahun Persentase DI/jaringan irigasi kondisi baik setiap tahun Jumlah jaringan irigasi desa ( JIDES ) yang terbangun/terpelihara setiap tahun Persentase cakupan DI/jaringan irigasi setiap tahun Jumlah posyandu/poskesdes yang terbangun setiap tahun Jumlah posyandu/poskesdes yang terpelihara setiap tahun

1,056,378 5.3

45 6 11600 7.5 8 8 25 24 6 40 19 15 5 Unit 330 unit / 83 Unit

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Rasio posyandu per satuan Balita setiap tahun Jumlah puskesmas rawat inap/puskesmas pembantu yang terpelihara setiap tahun Jumlah Rumah Dinas Dokter / Bidan Desa di Daerah terpencil yang terbangun Rasio ketersediaan puskesmas rawat inap Puskesmas pembantu Per Penduduk setiap tahun Jumlah rumah sakit Daerah yang terbangun / terpelihara setiap tahun Rasio ketersediaan rumah sakit daerah per satuan penduduk setiap tahun Jumlah sekolah / ruang kelas paud yang terbangun setiap tahun Tersedianya sarana dan prasarana bermain anak paud / TK setiap tahun Jumlah sekolah/ruang kelas TK yang terbangun setiap tahun Tersedianya sarana dan prasarana bermain anak setiap tahun Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah tingkat TK setiap tahun Persentase ruang kelas TK dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa per ruang kelas tingkat TK setiap tahun Jumlah sekolah/ruang kelas SD/MI yang terbangun setiap tahun Jumlah sekolah / ruang kelas SD/MI yang terpelihara setiap tahun Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah tingkat SD/MI setiap tahun Persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa per ruang kelas tingkat SD/MI setiap tahun Jumlah sekolah/ruang kelas SMP/MTS yang terbangun setiap tahun Jumlah sekolah/ruang kelas SMP/MTS yang terpelihara setiap tahun Rasio ketersediaan Sekolah / penduduk usia sekolah tingkat SMP/MTS setiap tahun Persentase ruang kelas SMP/MTS dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa peruang kelas tingkat SMP/MTS setiap tahun

TARGET 14.9 13 unit/ 52 unit 0 4.9 / 100.000 penduduk 19.6/100.000 penduduk 1 Unit 0.4/100000 penduduk 10 Ruang ada 22 Unit ada 1 : 64 80% 1 : 28 4 60 1:136 65.18 25:1 16 12 1:145 70% 1 : 28

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Rasio ketersedian sekolah perpenduduk usia sekolah tingkat SMA/MA/SMK setiap tahun Persentase ruang kelas SMA/MA/SMK dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa peruang kelas tingkat SMA/MA/SMK setiap tahun Jumlah perpustakaan sekolah yang terbangun / terpelihara setiap tahun Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang setiap tahun Pengecatan marka jalan setiap tahun Tersedianya fasilitas umum yang baik di terminal setiap tahun Tersedianya tempat pelayanan keamanan terminal setiap tahun Persentase lampu lalu lintas dalam kondisi baik setiap tahun Jumlah kunjungan wisata domestik / asing setiap tahun

TARGET 1:131 75% 1:91 16 31 titik 1,5 KM ada ada 85% 25.672/80

Meningkatnya sarana dan Prasarana infrastruktur perkotaan berupa jalan lingkungan Meningkatnya sarana dan prasarana ruang umum kota Pembangunan pos pelayanan penyuluhan Ketersediaan daya listrik per KK Presentase rumah tangga yang menggunakan listrik setiap tahun Presentase desa/kelurahan yang belum menikmati listrik setiap tahun Panjang Jaringan listrik tegangan menengah (JTM) yang terbangun/terpelihara setiap tahun Panjang Jaringan listrik tengan rendah (JTR) yang terbangun/terpelihara Jumlah PLTU/PLTD yang terbangun/terpelihara setiap tahun Presentase PLTU/PLTD dalam kondisi setiap tahun Jumlah PLTS yang terbangun setiap tahun Presentase PLTS dalam kondisi baik Jumlah PLTMH terbangun/terpeliahara setiap tahun Presentase PLTMH dalam kondisi baik setiap tahun Tingkat penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan

500 5 100 900/1300/2200 55% 65% 25 Desa 6.5 KM 16.7 KM 1 PLTU,2 PLTD 72% 15 KW 100% 3 3 60%

SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah

INDIKATOR KINERJA Tersedianya perda RT/RW Tersedianya RIK pada semua kecamatan Rasio Ruang terbuka hijau per satuan wilayah Rasio pemukiman layak huni

Percepatan Program-Program Realisasi terhadap target pencari kerja Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Jumlah penganguran Environment. Jumlah tenaga kerja terampil yang dilatih di BLK

TARGET Ada 4 Buah 30% 3.89% 1175 Orang 638 Orang 160 Orang

Presentase pertumbuhan UKMK/Koperasi setiap tahun Presentase peningkatan jumlah koperasi / UKMK setiap tahun

5 6

Jumlah UKM/Koperasi yang dibina setiap tahun

174

Jumlah pengurus yang dilatih dalam pengelolaan UKMK/Koperasi setiap tahun Jumlah bantuan peralatan untuk UKMK/Koperasi setiap tahun Jumlah bantuan modal usaha/kredit usaha yang disalurkan untuk UKMK/Koperasi setiap tahun Jumlah kemitraan usaha UKMK/Koperasi dengan usaha skala besar (bapak angkat) setiap tahun Presentase kemitraan usaha UKMK/Koperasi dengan usaha skala besar (bapak angkat) setiap tahun Tersedianya tempat pelayanan informasi promosi/pameran produk UKMK koperasi setiap tahun Tersedianya laporan aktivitas usaha UKMK/Koperasi setiap tahun Presentase komoditi yang dihasilkan UKMK/Koperasi setiap tahun Bahan pembelajaran berupa sprodi dilokasi demfram Pembinaan desa mandiri pangan Pembinaan desa replika Penjenjangan kelas kelompok tani Pembentukan Gapoktan Gelar teknologi tepat guna

80 10 1.25 Miliar dari pusat 6

6

5 Paket Ada 5 5 6 10 800 140 1 Keg

Monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa

52 Desa

Tim Fasilitas Kabupaten dan Kecamatan (ADD)

10 Kec

SASARAN STRATEGIS Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan

Peningkatan kualitas lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

INDIKATOR KINERJA Jumlah cetak sawah baru setiap tahun Rasio kelompok tani aktif persatuan Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan pertanian/saprodi setiap tahun Jumlah bantuan pertanian/saprodi setiap tahun Luas tanam padi sawah setiap tahun Jumlah produksi beras setiap tahun Jumlah bantuan bibit ikan / sarana produksi setiap tahun Jumlah Produksi perikanan setiap tahun Jumlah BBI yang terbangun/terpeilhara setiap tahun Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan sarana peternakan setiap tahun Presentase pertumbuhan hewan ternak setiap tahun Jumlah produksi peternakan setiap tahun Tersedianya rumah potong hewan (RPH) setiap tahun Frekuwensi surveylance penyakit ternak setiap tahun Frekuwensi inseminasi buatan / kawin suntik ternak Tersedianya AMDAL setiap usaha pertambangan dan penggalian dan energi setiap tahun Persentase AMDAL yang dikeluarkan setiap tahun Jumlah LSM peduli lingkungan setiap tahun jumlah perusahan yang melanggar aturan lingkungan hidup setiap tahun Tersedianya PERDA tentang pengelolaan limbah industri/UKMK setiap tahun Terwujudnya sumberdaya alam serta lingkungan yang berkualitas Luas lahan bekas pertambangan yang sudah direklamasi setiap tahun

Menumbuh kembangkan daya Jumlah jenis pelayanan perizinan yang dilayani saing daerah setiap tahun Jumlah perizinan yang dikeluarkan atau diterbitkan setiap tahunnya

TARGET 300 Ha 0.09 28 Kelompok 2500 6600 Ha 4.2 350,000 4,150 2 12 0.25% 1545639 Kg 1 11 1250 Ekor

ada 4 5 2 Ada 10 Kali 30,417

Ada 6,000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya tempat pelayanan perizinan yang representative setiap tahun Jumlah hubungan kerjasama investasi luar negeri dan investsi dalam negeri setiap tahun Frekuwensi promosi penanaman modal diluar negeri dan didalam negeri setiap tahun Jumlah jenis produk unggulan daerah yang dihasilkan setiap tahun Angka melek huruf setiap tahun Peningkatan Kualitas Angka partisipasi kasar ( APK ) paud setiap Pelayanan Pendidikan Umum, tahun Kejuruan dan Keagamaan Persentase ketersediaan alat peraga edukatif PAUD setiap tahun Rasio paud terhadap total desa / kelurahan Angka parsitipasi kasar ( APK ) TK setiap tahun Angka melanjutkan dari TK ke SD / MI setiap tahun Angka partisipasi kasar ( APK ) SD / MI setiap tahun angka partisipasi murni SD / MI setiap tahun angka partisipasi sekolah ( APS ) SD/MI setiap tahun Rasio guru terhadap siswa SD/MI setiap tahun Angka Droup out / putus sekolah SD/MI setiap tahun Angka kelulusan sekolah SD/MI setiap tahun Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS setiap tahun Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS setiap tahun Angka Partisipasi murni ( APM ) SMP/MTS setiap tahun angka partisipasi sekolah ( APS ) SMP/MTS setiap tahun Angka Droup out / putus sekolah SMP/MTS setiap tahun Angka kelulusan sekolah SMP/MTS setiap tahun Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/MA/SMK setiap tahun

TARGET Ada 1 kali 1 kali 2 produk 94.97 65.15 8.12 1 : 1.8 65.84 100% 114.94 99.23 103.55 74.22 0.25 100% 99.12% 90.74% 73.13% 88.44% 0.33% 99.89% 90.95

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Angka partisipasi kasar ( APK ) SMA/MA/SMK setiap tahun Angka partisipasi murni ( APM ) SMA/MA/SMK setiap tahun Angka partisipasi sekolah ( APS ) SMA/MA/SMK setiap tahun Angka droup out/putus sekolah SMA/MA/SMK setiap tahun Angka kelulusan sekolah SMA.MA/SMK setiap tahun Angka melanjutkan dari SMA/MA/SMK ke perguruan tinggi setiap tahun Tersedia standar pelayanan minimal bidang pendidikan setiap tahun Persentase guru berpendidikan D-4 atau S-1 setiap tahun Persentase guru yang memiliki/lulus sertifikasi setiap tahun Frekuwensi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidikan dan kependidikan setiap tahun Frekuwensi pertemuan MGMP bagi tenaga pendidikan dan kependidikan setiap tahu Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dilatih pelatihan setiap tahun Frekuwensi olimpiade olah raga siswa nasional ( OOSN ) SD/MI setiap tahun Jumlah siswa peserta mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SD/MI setiap tahun Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SD/MI setiap tahun Frekuwensi olimpiade olahraga siswa nasional ( OOSN ) SMP/MTS setiap tahun Jumlah siswa peserta mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMP/MTS setiap tahun Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMP/MTS setiap tahun Frekuwensi olimpiade olahraga siswa nasional ( OOSN ) SMA/MA/SMK setiap tahun Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMA/MA/SMK setiap tahun

TARGET 73.80 58.41 61.93 0.39 99.72 55.00 ada 52.28 22.81 1

12 150 1 270 30 1 200

22 1 180

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMA/MA/SMK setiap tahun Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana rumah Sakit sesuai standar Tingkat Profesionalisme tenaga kesehatan Tingkat kualitas pelayanan medis, penunjang medis dan administrasi rumah sakit

75%

Presentase Rumah Sakit melaksanakan PONEK

70%

Tingkat cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin Tingkat akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat

TARGET 25

40% 50%

60% 60%

Persentase balita gizi buruk setiap tahun 0.013 Angka kematian bayi kabupaten sarolangun setiap tahun

4.5 per 1000

Rasio dokter persatuan penduduk setiap tahun

15.4 per 100.000 penduduk

Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk setiap tahun


Persentase cangkupan komplikasi kebidanan yang ditangani setiap tahun Persentase cangkupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan setiap tahun Persentase cangkupan desa/kelurahan universal child immunization ( UCI ) setiap tahun Persentase cangkupan balita gizi buruk mendapat perawatan setiap tahun Persentase cangkupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA setiap tahun Persentase cangkupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD setiap tahun Persentase cankupan kumjungan bayi setiap tahun

82.4% 92.10%

92.4% 100% 76.2%

100% 92.5%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Rasio cangkupan puskesmas per satuan pennduduk setiap tahun


Rasio cangkupan puskesmas Pembantu setiap tahun per satuan penduduk setiap tahun

19.2 per 100.000 Penduduk

Rasio Tenaga medik / paramedik per satuan penduduk setiap tahun Rasio jumlah pelayanan kesehatan per satuan penduduk setiap tahun Angka kematian ibu ( AKI ) kabupaten sarolangun setiap tahun

medik 18.1 paramedis 227.2

Persentase cangkupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin setiap tahun Tersedianya sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang berbasis sistem pra upaya /asuransi /JPKM setiap tahun Jumlah jamkesmas . Jamkesda setiap tahun Frekuwensi upaya-upaya pencegahan penyakit melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan setiap tahunpenyakit Frekuwensimasyarakat informasi pencegahan melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat setiap tahun Tersedianya penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk pencegahan penyakit setiap tahun\ Jumlah atlit yang mengikuti kejuaran daerah / nasional setiap tahun Jumlah organisasi olah raga yang aktif setiap tahun Jumlah pengurus olah raga yang dibina setiap tahunnya Frekuwensi kejuaraan olahraga yang diselenggarakan / diikuti setiap tahunnya Tersedianya Jaminan kesehatan Mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat Peningkatan kualitas keluarga sejahtera

TARGET

Peserta KB baru

11,285 111.4 per 100.000 kelahiran 0.38%

Ada jamkesmas 93.185 jamkesda 7.750 156 156

Ada 159 24 120

7 Ada 100%

10549

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Peserta KB aktif Persentase perseta KB yang menggunakan alat kontrasepsi Persentase KB aktif/Plus Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga Frekuwensi sosialisasi KB/KR Mandiri Frekuwensi sosialisasi kesehatan ibu, bayi dan anak

44189

Rasio PLKB/Desa

55/158

81.60 191 20 40

100%

Rasio KDRT

10.5%

Jumlah sarjana penggerak pembangunan desa ( SP3 ) setiap tahun Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina setiap tahun Jumlah pengurus organisasi kepemudaan yang dibina setiap tahun Frekuwensi kegiatan kepemudaan setiap tahunnya


44189

Frekuwensi sosialisasi kebijakan pengendali Tersedia tempat informasi pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan mutu kesehatan keluarag setiap tahun Frekuwensi penyuluhan dan informasi

Persentase perempuan dilegeslatif Peningkatan kualitas pemuda, remaja perempuan dan anak

TARGET

60 75%

15%

10 5 4 10

Jumlah organisasi pemuda

16

Jumlah kegiatan kepemudaan

7

Obyek pemeriksaan yang diperiksa Jumlah temuan yang ditindaklanjuti P2HP yang diekspose Tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah setiap tahun Persentase indeks kepuasan layanan masyarakat setiap tahun Tersedianya pelaporan kinerja/lakip daerah

99 SKPD 410 Bh 41 Bh ada Baik Ada

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Kategori baik untuk indeks kepuasan layanan masyarakat setiap tahun Jumlah website aktif milik pemerintah daerah setiap tahun Jumlah SKPD yang menggunakan operating sistem berbasis open source / legal setiap tahun Jumlah pengguna layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE ) setiap tahun Frekuwensi pengembangan komunikasi, informasi dan media massa setiap tahun Frekuwensi pengembangan komunikasi dan informasi setiap tahun Persentase sarana pengolahaan dan penyimpanan data yang baik terhadap kebutuhan setiap tahun Jumlah dokumen yang digandakan setiap tahun Jumlah dokumen yang terdata setiap tahun Jumlah sarana penyimpanan arsip yang baik setiap tahun Frekuwensi sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD setiap tahun Tersedianya sistem informasi keuangan daerah / SIMDA dalam penyusunan APBD setiap tahun Tersedianya penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah setiap tahun Tersedianya dokumen data / informasi statistik daerah dan data pendukung perencanaan setiap tahun Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan terhadap kebutuhan setiap tahun Persentase jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam renstra SKPD setiap tahun Persentase jumlah program RKPD yang diakomodir dalam renja SKPD setiap tahun

TARGET Baik 5 26 1123 1 2

90 1700 10 12 1 Kali Ada Ada Ada Ada Ada

Ada 94% 90%

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Frekuwensi koordinasi perencanaan pembangunan terhadap kebutuhan setiap tahun

4 Kali

Persentase tindak lanjut hasil koordinasi perencanaan pembangunan setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD setiap tahun Jumlah rancangan peraturan kepala daerah tentang dokumen perencanaan pembangunan dan APBD setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan kepala daerah tentang dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya penyusunan rancangan peraturankepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD setiap tahun

90% Ada Ada 2 Buah Ada Ada

Tersedianya pelaporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban kepala daerah setiap tahun

Ada

Tersedianya pelaporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban kepala daerah tepat waktu setiap tahun

Ada

Meningkatnya tata tertib dan pelayanan masyarakat Tertata dan tertibnya administrasi serta meningkatkan pelayanan terhadap masyrakat Pelatihan dan diklat anggota satpol pp Tersedianya pakaian dan perlengkapan dinas anggota Terlaksananya pengiriman aparatur untuk mengikuti dikalatpim Peningkatan pengetahuan kepemimpinan bagi calon dan pejabat eslon III Peningkatan pengetahuan kepemimpinan bagi calon dan pejabat eslon IV Peningkatan kesejahteraan aparatur Terciptanya PNS teladan di kabupaten sarolangun Pengiriman aparatur untuk mengikuti diklat teknis Tersedianya pensiunan PNS yang kreatif dan mandiri

ada 100% 26 kali 178 stell 2 Orang 2 Orang 40 Orang 1 keg 9 Orang 14 Orang 25 Orang

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Meningkatanya kapasitas sumber daya aparatur terwujudnya peningkatan disiplin aparatur pem.sarolangun Terlaksananya pengawasan dan penjatuhan disiplin PNS Peningkatan kualitas pendidikan tugas belajar Meningkatnya sumber daya apartur

Meningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah

Meningkatkan jaminan dan kapasitas hukum dalam masyarakat

100 Orang 2 Kali ( 1 TH ) 1 Periode 27 Orang 5 orang ( S2&S3 )

Presentase penduduk ber KTP Presentase keluarga yang memliki kartu keluarga Mengikuti pameran pembangunan

100%

Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan

100%

Rakorwas dan rakerwas dan koordinasi/konsultasi antara APF dan lembaga eksternal Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya sumber daya aparatur

50%

1 TA

Ada 100% 100% 100%

Jumlah Produk Hukum Daerah dikeluarkan setiap tahun

10

Jumlah peraturan daerah yang dikaji/dievaluasi setiap tahun

9

Presenatase penegakan peraturan daerah setiap tahun

90%

Frekuwensi pembinaan dan pengembangan/peningkatan produk hukum dan Ham Setiap Tahun

4 Kali

Frekuwensi pengawasan penegakan produk hukum setiap tahun

4 Kali

Jumlah PPNS setiap tahun Meningkatkan kualitas pelayanan publik

TARGET

Frekuwensi pendidikan pelatihan pelayanan publik yang dilakukan setiap tahun

3

3 Kali

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Lamanya pelayanan publik yang diberikan setiap tahun Tersedianya SKPD yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas setiap tahun

3 Hari Ada

Tersedianya perda tentang pelayanan publik setiap tahun

Ada

Tersedianya informasi yang jelas dan transparan tentang pelayanan publik setiap tahun

Ada

Meningkatnya kualitas pelayanan pertamanan kebersihan dan damkar Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Meningkatnya pelayanan pengelolaan areal pemakaman Meningkatnya Sarana dan Prasarana pasar Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis

TARGET

100% 100% 100% 100%

Forum koordinasi dan pengawasan penganut aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)

2 Kali

Forum komunikasi tokoh agama, tokoh adat, dan Etnis/PKB

1 Kali

Forum kerukunan antar umat beragama (FKUB)

2 Kali

Frekuwensi pelatihan pengurus lembaga keagamaan dibidangnya masing-masing setiap tahun

4

Frekuwensi Pelaksanaan MTQ/STQ setiap tahunnya

10

Jumlah Qori-Qoriah yang berpotensi pada ajang daerah/nasional setiap tahun

5

Jumlah Qori-Qoriah yang dibina dan dilatih setiap tahun

60

Jumlah Da'i-Da'iah yangdibina dan dilatih setiap tahun

60

Jumlah Jema'ah haji yang berangkat setiap tahun

200

Tersedianya tempat informasi dan pembinaan keagamaan setiap tahun

ada

Frekuwensi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap tahun

10

SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan dan melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI

Meningkatkan penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam

INDIKATOR KINERJA

TARGET 60 30

Frekuwensi bantuan sosial bagi pembangunan Jumlah Da'i masuk desa setiap tahun Frekuwensi MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten setiap tahun Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten setiap tahun

800

Jumlah peserta dikirim MTQ tingkat provinsi/nasional

70

Jumlah kelompok sanggar seni yang aktif setiap tahun tersedianya tempat informasi dan pementasan seni dan budaya dan ruang pameran setiap tahun Frekuwensi pelatihan bagi seniman dan budayawan setiap tahun Frekuwensi Pengawasan penegakan produk hukum Peningkatan pemberantas penyakit masyarakat ( Pekat ) Peningkatan pengawalan dan pengamanan

Meningkatkan harmonisasi Frekuwensi pelatihan pemberdayaan kehidupan antar umat kelembagaan sosial beragama dan antar suku serta Jumlah pertumbuhan kelembagaan sosial kesetaraan gender Tersedianya tempat bagi penyandang masalah sosial anak terlantar dan panti jompo Frekuwensi himbauan kepedulian masyarakat terhadap penyandang masalah sosial, anak terlantar dan jompo

1

7 Ada 1 Kali

20 Kali 11 kali 95 kali

4 kali 1 1 panti sosial 2 kali

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten

Recommend Documents