Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 dapat diselesaikan tepat waktu. LAKIP merupakan kewajiban untuk meningkatkan penerapan good governance di lingkungan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atas pelaksanaan visi dan misinya. Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 serta dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pokok dan
fungsinya
melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja dan sasaran strategis satu selama tahun anggaran. Tuntutan akan adanya transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah, yaitu merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan
(inputs
oriented
accountability),
menjadi
orientasi
kepada hasil (result oriented government). Dalam penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2013 ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh masing–masing
SKPD,
namun
diupayakan
seoptimal
mungkin
untuk
mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
i
berbagai nara sumber yang kompeten. Mudah-mudahan LAKIP Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat memberikan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan parameter peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun-tahun mendatang.
BUPATI SAROLANGUN,
H. CEK ENDRA
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
ii
EKSEKUTIF SUMMARY Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mewajibkan instansi pemerintah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan,
untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan disusunlah
pengelolaan
Laporan
Kabupaten
sumberdaya
Akuntabilitas
Sarolangun
Kinerja
yang
dan
kebijaksanaan,
Instansi
berfungsi
Pemerintah sebagai
maka (LAKIP) media
pertanggungjawaban dimaksud. Penyusunan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja terhadap
18 Sasaran
Strategis. Secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013, dengan kategori
Sangat Baik, meskipun masih ada sasaran
dengan kategori capaian Baik sesuai dengan target yang ditetapkan.
Pencapaian Misi Pertama “Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum” melalui 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu; “Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya” dan “Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah”, dengan kategori capaian Sangat Baik. Pencapaian Misi Kedua “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah” melalui 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu; “Percepatan Program Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro
Environment”,
“Peningkatan
dan
Revitalisasi
Sektor
Pertanian,
Perikanan, Peternakan Kehutanan dan Perkebunan”, “Peningkatan Kualitas
Lingkungan
dan
Sumberdaya
alam
dalam
rangka
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
iii
“Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah”, dengan kategori capaian Sangat Baik. Pencapaian Misi Ketiga “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” melalui 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu; “Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Umum, Kejuruan dan Keagamaan”, “Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat”, “Peningkatan kualitas keluarga berencana” dan “Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak”, dengan kategori capaian Sangat Baik. Pencapaian
Misi
Keempat
“Meningkatkan
Tata
Kelola
Pemerintahan yang Baik” melalui 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu; “Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan”, “Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah”, “Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum Dalam Masyarakat” dan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, dengan kategori capaian Baik. Pencapaian
Misi
Kelima
“Meningkatkan
Tata
Kehidupan
Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis” melalui 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu; “Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis”, “Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI”, “Meningkatkan Penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam” dan “Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender”, dengan kategori capaian Sangat Baik.
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
iv
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................. i EKSEKUTIF SUMMARY ......................................................................................... iii DAFTAR ISI .......................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................. B. Gambaran Umum Daerah .......................................................................... 1. Kondisi Geografis Daerah ....................................................................... 2. Kondisi Demografis Daerah .................................................................... C. Gambaran Perekonomian dan Sosial Daerah ........................................ 1. Ekonomi .................................................................................................... 2. Sosial .......................................................................................................... D. Tugas Pokok dan Fungsi ...............................................................................
I-1 I-3 I-3 I-5 I–6 I-6 I - 12 I - 29
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan ................................................................................................ 1. Pernyataan dan Makna Visi ................................................................... 2. Pernyataaan dan Makna Misi ................................................................ 3. Tujuan dan Sasaran.................................................................................. B. Perjanjian Kinerja ...........................................................................................
II – 4 II – 7 II – 9 II – 14 II – 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja ..................................................................... III - 1 B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja ............................................... III – 5 C. Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. III - 29 BAB IV PENUTUP ................................................................................................. IV - 1 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013 2. DOKUMENTASI FOTO DAN FOTOCOPY PIAGAM PENGHARGAAN
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
v
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Setelah diterbitkannya 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana sebagai daerah otonom Propinsi, Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta mengatur sumber-sumber penerimaan daerah agar mampu membiayai kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat serta peningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan,sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan
dan
pembangunan
dapat
berlangsung
secara
berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 1
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas,
asas
profesionalitas, dan asas
akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara termasuk Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dimana laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sarolangun Tahun
2013
berpedoman
pada
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 2
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP
merupakan
bagian
dari
SAKIP
yang
secara
implisit
merupakan suatu bentuk asertasi atas kinerja instansi pemerintah, dalam rangka
perbaikan
dan
mendorong
terwujudnya
pemerintahan
Kabupaten Sarolangun yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) dalam
penyelenggaraan pemerintahan
serta bahan
evaluasi perbaikan pelayanan dan kinerja Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah.
B.
Gambaran Umum Daerah Secara yuridis formal Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi resmi
terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten
Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya diperkuat dengan
keputusan
DPRD
Propinsi
Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang pemekaran Kabupaten di Propinsi Jambi. 1.
Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Sarolangun berada pada posisi 1020 03’ 39” sampai
1030 13’ 17” BT dan 010 53’ 39” LS sampai 020 46’ 24” LS (Meridian Greenwich) terletak di wilayah Barat Propinsi Jambi. Ibukota Kabupaten berada di Kota Sarolangun yang berjarak lebih kurang 179 Km dari Ibukota Propinsi Jambi. Kabupaten Sarolangun termasuk beriklim tropis. Keadaan iklim rata-rata berkisar antara 23C sampai dengan 32C dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 78% dan curah hujan rata-
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 3
rata 260 mm, Kabupaten Sarolangun merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko terletak pada ketinggian 20 sampai dengan 1.950 m dari permukaan laut (dpl). Sampai dengan akhir tahun 2013, Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 Kecamatan 9 Kelurahan dan 149 Desa. Rincian masing-masing kecamatan
sebagai
berikut
:
Kecamatan Batang Asai terdiri dari 23 Desa definitif dan tidak ada kelurahan serta
semua
desa
berstatus
desa
pedesaan. Kecamatan Limun terdiri dari
16
Desa
definitif,
tidak
ada
kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Cermin Nan Gedang terdiri dari 10 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Pelawan terdiri dari 14 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Singkut terdiri dari 10 Desa definitif, dan 1 kelurahan yaitu Sungai Benteng. Salah satu desa (desa Bukit Tigo) berstatus desa perkotaan sedangkan yang lainnya merupakan desa pedesaan. Kecamatan Sarolangun terdiri dari 10 desa definitif dan 6 kelurahan
yaitu
kelurahan
Dusun
Sarolangun,
kelurahan
Pasar
Sarolangun, kelurahan Sukasari, Kelurahan Aur Gading, Kelurahan Gunung Kembang dan kelurahan Sarolangun Kembang. Dari 15 desa/kelurahan tersebut, 2 desa/kelurahan berstatus desa/kelurahan perkotaan (Kelurahan Pasar Sarolangun dan kelurahan Sukasari), sisanya adalah desa/kelurahan pedesaan. Kecamatan Batin VIII terdiri dari 14 desa definitif dan 1
kelurahan yaitu Limbur Tembesi dan seluruh desa
merupakan desa pedesaan. Kecamatan Pauh terdiri dari 13 Desa definitif, 1 kelurahan yaitu kelurahan Pauh dan seluruh desa merupakan
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 4
desa pedesaan. Kecamatan Air Hitam terdiri dari 9 Desa definitif, dan seluruh desa merupakan desa pedesaan Kecamatan Mandiangin terdiri dari 28 Desa definitif semua desa merupakan desa pedesaan. Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun 6.174 km². Batas-batas wilayah Administrasi Kabupaten Sarolangun Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin. Luas masing-masing kecamatan adalah : Kecamatan Batang Asai 858
km²,
Limun
Kecamatan 799
km²,
Kecamatan Cermin Nan Gedang
320
km²,
Kecamatan Pelawan 330 km², Kecamatan Singkut 173
km²,
Sarolangun
Kecamatan 319
km²,
Kecamatan Batin VIII 498 km², Kecamatan Pauh 1.770 km², Kecamatan Air Hitam 471 km², Kecamatan Mandiangin 636 km². 2.
Kondisi Demografis Daerah Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Sarolangun pada
tahun 2012 sebanyak 42 jiwa/km2, untuk Kecamatan Batang Asai 19 jiwa/km2, Kecamatan Limun 20 jiwa/km2, Kecamatan Cermin Nan Gedang 36 jiwa/km2, Kecamatan Pelawan 90 jiwa/km2, Kecamatan Singkut 221 jiwa/km2, Kecamatan Sarolangun 157 jiwa/km2, Kecamatan Batin VIII 37 jiwa/km2, Kecamatan Pauh 12 jiwa/km2. Kecamatan Air Hitam 54 jiwa/km2 dan Kecamatan Mandiangin 51 jiwa/km2. Kecamatan paling
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 5
padat adalah Kecamatan Singkut dan jarang penduduknya adalah Kecamatan Pauh. Berdasarkan data dari kantor BPS Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun sebanyak 259.963 jiwa (132.644 laki-laki dan 127.319 perempuan), dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,79 % per tahun. Grafik 1.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Sarolangun Tahun 2010-2012
C.
Gambaran Perekonomian dan Sosial Daerah
1.
PEREKONOMIAN DAERAH Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten
Sarolangun selama periode tahun 2010-2012 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan Perkembangan
PDRB, kinerja
laju
inflasi,
dan
pembangunan
pendapatan pada
perkapita.
kesejahteraan
dan
pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut :
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 6
a. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB
merupakan
perekonomian mencakup
secara
tingkat
indikator
untuk
makro
yang
pertumbuhan
sektor-
mengetahui
kondisi
sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi
pada
suatu
daerah.
Laju
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun atas dasar harga berlaku maupun harga konstan tahun 2000 dimana pada
tahun
2010-2012
mengalami
pertumbuhan.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun atas dasar
Adapun
Laju
harga berlaku
pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.1
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2012 atas Dasar Harga Berlaku (dalam juta rupiah) Kabupaten Sarolangun 2010
No.
2011
2012
Sektor (Rp)
1
Pertanian
2
%
(Rp)
%
(Rp)
%
1.512.891
39,86
1.748.011
37,45
1.930.130
35,87
Pertambangan & Penggalian
745.185
19,64
986.308
21,13
1.157.031
21,51
3
Industri Pengolahan
146.099
3,85
191.654
4,11
232.209
4,32
4
Listrik,Gas, & Air bersih
10.876
0,29
14.425
0,31
17.973
0,33
5
Konstruksi
219.868
5,79
284.786
6,10
349.705
6,50
6
Perdagangan, Hotel, & Restoran
457.396
12,05
628.796
13,47
800.196
14,87
7
Pengangkutan & Komunikasi
179.411
4,73
212.994
4,56
235.077
4,37
8
Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan
123.563
3,26
146.985
3,15
173.406
3,22
9
Jasa-jasa
399.898
10,54
9,71
484.439
9,00
453.168
PDRB
3.795.188
4.667.127
5.380.165
PDRB Tanpa Migas
3.210.453
3.893.247
4.477.141
Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 7
Selanjutnya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010-2012 atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (dalam juta rupiah) Kabupaten Sarolangun 2010
No.
2011
2012
Sektor (Rp)
%
1
Pertanian
581.921
2
131.797
3
Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan
4
Listrik, Gas, & Air Bersih
5
Konstruksi
6
Perdagangan, Hotel , & Restoran
7
47,25
(Rp)
%
(Rp)
%
610.174
45,54
638.227
44,18
150.151
11,21
167.504
11,59
51.404
10,70 4,17
58.762
4,39
65.120
4,51
4.049
0,33
4.757
0,35
5.064
0,35
77.030
6,25
89.564
6,68
101.097
7,00
179.642
14,59
205.878
15,36
232.113
16,07
Pengangkutan & Komunikasi
71.399
5,80
76.876
5,74
82.352
5,70
8
Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan
60.378
4,90
67.173
5,01
73.967
5,12
9
Jasa-jasa
74.006
6,01
76.655
5,72
79.304
5,49
PDRB
1.231.627
1.339.988
1.444.748
PDRB Tanpa Migas
1.146.604
1.246.575
1.342.945
Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun
Dari tabel di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 pada tahun 2012 masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 44,18 %, sedangkan kontribusi sektor usaha terkecil terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 0,35%. Meskipun demikian setiap tahun mulai terjadi kontraksi antar sektor usaha dimana terlihat adanya pergeseran (shift share) beberapa sektor usaha yang semula didominasi oleh sektor pertanian mulai bergeser ke sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan sektor usaha lainnya.
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 8
Selanjutnya peningkatan kontribusi sektor usaha pada PDRB, secara umum berimplikasi terhadap kondisi laju ekonomi Kabupaten secara
makro.
Adapun
laju
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten
Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012
Secara umum Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jambi dan Nasional. Adapun kendala umum yang masih dihadapi dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan ekonomi di daerah adalah masih belum optimalnya pengelolaan sumber daya (SDA dan SDM) lokal, kurangnya dukungan Infrastruktur kawasan pendukung kegiatan
ekonomi
terutama
infrastruktur
transportasi,
energi
dan
telekomunikasi, yang pada akhirnya mengurangi minat investor untuk menanamkan modal usahanya di daerah serta belum maksimalnya penyerapan belanja pemerintah daerah (belanja langsung) khususnya belanja barang dan jasa dan belanja modal, yang terlihat dari masih besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) setiap tahun .
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 9
b. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2010-2012 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Adapun laju inflasi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.3
Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012
Secara umum tingkat inflasi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 lebih rendah dari rata-rata Propinsi Jambi dan Nasional, diharapkan rendahnya tingkat Inflasi mampu mendorong penurunan tingkat suku bunga perbankan, tingkat suku bunga yang relatif rendah ini akan menarik
minat
UKMK
untuk
memanfaatkan
kredit
perbankan
mengembangkan usahanya serta mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil. Adapun tantangan dalam mengendalikan tingkat inflasi di daerah diantaranya lancarnya jalur distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen, tingginya ketergantungan terhadap bahan pangan (sembilan
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 10
bahan
pokok),
ketersediaan
barang
dan
jasa
yang
dibutuhkan
konsumen di pasar serta perilaku masyarakat yang cendrung konsumtif. c. PDRB Perkapita Pada tahun 2012 gambaran perekonomian Kabupaten Sarolangun secara makro dapat juga terlihat melalui beberapa indikator makro ekonomi lainnya seperti PDRB perkapita dan pendapatan perkapita
regional atas
menggambarkan
dasar
perkapita. harga
besarnya
PDRB berlaku
PDRB
per
penduduk, sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil (nyata) perkapita (perkepala). Pendapatan regional perkapita berguna untuk menentukan besarnya pendapatan bersih yang diperoleh perkapita (perkepala) penduduk Kabupaten Sarolangun. Adapun Pendapatan regional perkapita dengan migas Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.4
Perbandingan pendapatan perkapita dengan migas Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 11
Secara umum pendapatan perkapita dengan migas Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi masih lebih rendah dari rata-rata Propinsi Jambi dan nasional. Angka di atas menunjukkan bahwa besarnya pendapatan bersih yang diperoleh penduduk
Kabupaten
Sarolangun
pada
tahun
2012
perkepala
(perkapita) adalah sebesar Rp.18.676.937,- setahun atau Rp.1.556.411,sebulan, mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2011 perkepala (perkapita) adalah sebesar Rp.16.685.937 setahun atau Rp.1.390.479 sebulan. 2.
KONDISI SOSIAL Kinerja kesejahteraan sosial Kabupaten Sarolangun selama tahun
2010-2012 dapat dilihat dari indikator garis kemiskinan, penduduk miskin, tingkat kemiskinan, Indek Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu,
persentase
balita
gizi
buruk
dan
ketenagakerjaan.
Adapun
perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut : a. Garis Kemiskinan Garis kemiskinan adalah suatu tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup. Secara teknis Garis Kemiskinan (GK) dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 12
Adapun garis kemiskinan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.5.
Perbandingan perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012
Garis kemiskinan Kabupaten Sarolangun setiap tahun mengalami peningkatan, dan pada tahun 2012 garis kemiskinan Kabupaten Sarolangun lebih tinggi dari rata-rata Propinsi Jambi dan Nasional, untuk Garis kemiskinan Kabupaten Sarolangun tahun 2012 adalah sebesar Rp.321.806,-/kapita/bulan naik sebesar Rp.12.594,-/kapita/bulan dari tahun 2011. Penyebab utama yang mendasari naiknya garis kemiskinan antara lain adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga harga komoditas bahan pokok dan makanan lainnya ikut naik yang pada akhirnya menurunkan daya beli pada masyarakat. b. Tingkat Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 13
Adapun tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun pada
tahun
2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.6.
Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012
Tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 masih relatif lebih tinggi dari rata-rata Propinsi Jambi dan Nasional. Hal ini disebabkan adanya perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, adanya peningkatan garis kemiskinan yang disebabkan oleh meningkatnya inflasi bahan pangan, serta belum optimalnya program penanggulangan kemiskinan dan sinergi antar instansi terkait. Adapun upaya jangka pendek maupun jangka panjang yang telah dan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasarnya adalah dengan memberikan bantuan sosial seperti jaminan kesehatan, bantuan biaya pendidikan, bantuan tunai bersyarat, beras untuk masyarakat miskin (raskin), bedah rumah (Bedrum) untuk masyarakat miskin, bantuan alsintan, bantuan beasiswa, bantuan modal untuk UMKM,
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 14
sertifikasi tanah untuk keluarga pra sejahtera, bantuan bibit karet dan sawit, bibit padi dan pupuk, serta bantuan bibit sapi dan kerbau. Kemudian secara umum defenisi penduduk miskin dapat diartikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
Adapun jumlah penduduk miskin
Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.3.
Perbandingan jumlah penduduk miskin Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 Tahun
2010
2011
2012
Kabupaten
23,755
23,100
24,800
Propinsi
259,356
251,800
270,100
Nasional
31,023,400
30,018,930
28,594,600
Secara umum jumlah penduduk miskin Kabupaten Sarolangun mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2012 sebanyak 24.800 orang bertambah sebanyak 1.700 orang dari tahun 2011. Hal ini disebabkan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih berjalan secara parsial, dan belum menjawab permasalahan utama yang sesuai dengan karakteristik ketertinggalan daerah. Faktor lain yang menjadi penghambat belum tercapainya target pengurangan kemiskinan adalah masih belum dikembangkannya kelembagaan permodalan yang khusus memberikan bantuan pelatihan kewirausahaan dan pemberian modal dengan bunga yang rendah dalam mendukung masyarakat miskin untuk memulai mengembangkan usahanya, dan pola hidup masyarakat yang cendrung apatis dan bersifat tradisional.
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 15
c. Angka Harapan Hidup Angka harapan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
penduduk
pada
umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Adapun Angka harapan hidup Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.7.
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012
Secara umum Angka harapan hidup Sarolangun setiap tahun mengalami kenaikan dan pada tahun 2012 Angka harapan hidup Sarolangun masih lebih rendah dari Angka harapan hidup Nasional tetapi lebih tinggi dari Angka harapan hidup Propinsi Jambi. Hai ini menunjukan bahwa secara umum penanganan status kesehatan di masyarakat yang berkaitan erat dengan akselerasi pengurangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), perbaikan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit menular pada masyarakat sudah relatif lebih baik.
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 16
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). Adapun
Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM)
Kabupaten
Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.8.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012
Secara
umum
indeks
pembangunan
manusia
Kabupaten
Sarolangun setiap tahun mengalami kenaikan, indeks pembangunan manusia Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 lebih rendah dari indeks pembangunan manusia Propinsi Jambi tetapi lebih baik dari indeks pembangunan manusia Nasional. Hal ini secara umum disebabkan masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
masih
belum
memadai,
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
terbatasnya
akses
terhadap
I - 17
pelayanan
dasar
serta
masih
rendahnya
kesadaran
masyarakat
khususnya di daerah terpencil untuk hidup sehat dan bersekolah. c.1.
Angka Melek Huruf Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke
atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Kemampuan baca tulis tercermin dari data Angka Melek Huruf, dalam hal ini merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Adapun angka melek huruf Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.9.
Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012
Secara umum angka melek huruf Kabupaten Sarolangun setiap tahun mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2012 Propinsi Jambi lebih rendah dari angka melek huruf Propinsi Jambi tetapi lebih baik dari angka melek huruf Nasional.
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 18
c.2.
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama penduduk
Sarolangun mampu menyekolahkan anaknya Adapun Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Grafik 1.10. Perbandingan Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012
Secara umum rata-rata lama sekolah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 masih lebih rendah dari dari rata-rata lama sekolah Propinsi Jambi dan Nasional . Hal ini terkait dengan masih terbatasnya akses dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. c.3. Pengeluaran Perkapita Rill disesuaikan Pengeluaran rill
merupakan kemampuan masyarakat dalam
membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa atau dalam makna lain sebagai daya beli . Kemampuan daya beli pada akhirnya menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Adapun Pengeluaran Perkapita Rill Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 19
Grafik 1.11. Perbandingan Pengeluaran Perkapita Rill disesuaikan Kabupaten, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012
Secara umum Pengeluaran Perkapita Rill Kabupaten Sarolangun setiap
tahun
mengalami
peningkatan, Pengeluaran Perkapita Rill
Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 lebih tinggi dari Pengeluaran Perkapita Rill Propinsi Jambi dan Nasional. Penurunan
daya
beli
konsumen
berakibat
pada
tidak
meningkatnya pendapatan relatif bagi usaha kecil dan rumah tangga, sektor informal, petani, buruh dan pekerja/pegawai kecil. Sedangkan bagi
Kelompok
masyarakat
berpendapatan
tinggi
relatif
tidak
terpengaruh secara berarti dengan adanya inflasi dan kenaikan harga BBM serta kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan dibanding kelompok masyarakat berpendapatan rendah. d. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase penduduk yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Semakin tinggi Angka Partisipasi Kasar (APK)
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 20
berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.4.
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN
2010
2011
2012
Kabupaten
113.28
103.91
114.88
Propinsi
112.96
105.55
106.78
Nasional
111.68
102.58
104.30
Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMP/MTs Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.5.
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMP/MTs Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN
2010
2011
2012
Kabupaten
75.64
107.24
90.65
Propinsi
78.97
85.98
88.26
Nasional
80.59
89.57
89.38
Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMA/MA Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.6.
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMA/MA Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN
2010
2011
2012
Kabupaten
58.26
58.55
72.94
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 21
Propinsi
62.92
66.23
64.83
Nasional
62.85
64.66
68.22
Secara umum Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 sudah lebih baik dari Angka Partisipasi Kasar (APK) Perkembangan
capaian
Propinsi Jambi dan Nasional.
pembangunan
pendidikan
yang
terus
meningkat antara lain merupakan hasil dari kebijakan dan program layanan
pendidikan
pendidikan
yang
bagi
seluruh
dilaksanakan
masyarakat.
antara
lain
Program
layanan
penyaluran
Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI dan SMP/MTs, penyaluran bantuan siswa miskin (BSM), pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas SD/MI-SMP/MTs yang rusak, termasuk
meningkatkan
jumlah
pembangunan/rehabilitasi pembangunan/rehabilitasi
dan
kualitas
sekolah
perpustakaan/laboratorium perpustakaan/workshop
SMK,
seperti SMA, dan
pembangunan/rehabilitasi perpustakaan/ laboratorium MA baik satuan pendidikan negeri maupun swasta. f.
Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan
antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Murni (APM) ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi Angka Partisipasi Murni (APM) berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 22
Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.7.
Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN
2010
2011
2012
Kabupaten
96.03
91.26
98.99
Propinsi
95.56
92.69
94.15
Nasional
94.72
90.95
92.43
Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.8.
Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN
2010
2011
2012
Kabupaten
64.37
73.96
70.95
Propinsi
66.75
66.54
69.48
Nasional
67.62
67.98
70.73
Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMA/MA Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut: Tabel 1.9.
Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMA/MA Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN
2010
2011
2012
Kabupaten
41.53
46.29
57.94
Propinsi
45.21
48.55
45.42
Nasional
45.59
47.97
51.46
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 23
Secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang pendidikan Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 sudah lebih baik dari Angka Partisipasi Murni (APM) Propinsi Jambi dan Nasional. Meskipun pembangunan pendidikan telah menghasilkan banyak capaian yang menggembirakan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang merupakan
tantangan
yang
harus
dituntaskan.
secara
umum,
permasalahan yang masih dihadapi antara lain:
Masih belum meratanya akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan, yang ditunjukkan dengan masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan sekolah;
Masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, yang ditandai oleh pengetahuan dan keterampilan lulusan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/dunia usaha;
Masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan telah tersertifikasi, dan
Belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada masih rendahnya rasio guru/murid khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs;
g. Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Adapun Angka Kematian Bayi (AKB) Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 24
Tabel 1.10. Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN
2010
2011
2012
Kabupaten
20.00
48.00
26.00
Propinsi
29.00
32.37
34.00
Nasional
26.00
34.00
39.00
Data di atas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sarolangun setiap tahun berfluktuasi tetapi masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Angka Kematian Bayi Propinsi Jambi.
Adapun
pencapaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 adalah sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup, hampir mendekati target nasional pada tahun 2014 yaitu sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan
upaya
penurunan
Angka
Kematian
Bayi
(AKB)
dilakukan melalui pemberian cakupan imunisasi dasar lengkap dan cakupan kunjungan neoatal pertama (KN1). h. Angka Kematian Ibu Angka
Kematian
Ibu
(AKI)
adalah
banyaknya
kematian
perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Adapun Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 25
Tabel 1.11. Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN
2010
2011
2012
Kabupaten
199
112
110
Propinsi
224
209
180
Nasional
114
228
359
Terlihat bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 masih cukup tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan rata-rata Angka Kematian Ibu (AKI) Propinsi Jambi dan Nasional masih lebih baik. Adapun penyebab utama masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) antara lain belum optimalnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Sedangkan dilakukan
upaya
melalui
mendukung
program
peningkatan
Keluarga
kesehatan
Berencana
(KB)
ibu dan
mengoptimalkan sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur. i.
Persentase Balita Gizi Buruk Gizi
buruk
adalah
bentuk
terparah
dari
proses
terjadinya
kekurangan gizi menahun, gizi buruk membawa dampak bukan hanya pada kehidupan anak-anak yang masih berusia muda, gangguan tumbuh kembang fisik, rendahnya daya tahan tubuh terhadap penyakit, tingkat kecerdasan yang kurang dari seharusnya yang terjadi pada anak balita. Adapun jumlah penduduk miskin Kabupaten Sarolangun pada tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 26
Tabel 1.12. Perbandingan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN
2010
2011
2012
Kabupaten
0.40
0.20
0.18
Propinsi
1.74
1.22
1.10
Nasional
4.90
13.00
9.00
Secara umum persentase balita gizi buruk Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 lebih baik dari Propinsi Jambi dan Nasional, langkahlangkah yang menunjang pencegahan dan perbaikan persentase balita gizi buruk tersebut berupa pemberian makanan tambahan pendamping ASI dan vitamin pada saat penimbangan dan imunisasi, pemberian ASI eksklusif pada bayi serta mendorong gerakan sadar gizi nasional disekolah-sekolah dan tempat umum. c. Ketenagakerjaan c.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Adapun tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sarolangun tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 27
Tabel 1.13. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sarolangun , Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN
2010
2011
2012
Kabupaten
4.11
4.33
1.91
Propinsi
5.39
4.02
3.22
Nasional
7.14
6.56
6.32
Data di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka Propinsi Jambi dan Nasional.
Untuk
mempertahankan
tingkat
pengangguran
terbuka
tersebut, perlu difokuskan pada upaya penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan pada balai latihan kerja serta perbaikan upah buruh yang tidak membebani pengusaha yang akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja. c.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Partisipasi Angkatan Kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sarolangun tahun 2010-2012 adalah sebagai berikut:
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 28
Tabel 1.14. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan Nasional Tahun 2010-2012 TAHUN
2010
2011
2012
Kabupaten
58.74
69.45
70.76
Propinsi
65.78
67.67
65.07
Nasional
67.72
68.34
69.66
Data di atas terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012 sudah baik jika dibandingkan dengan rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Propinsi Jambi dan Nasional. hal ini disebabkan tingkat upah yang cukup baik sehingga mendorong
masyarakat
wirausahawan baru,
masuk
ke
pasar
kerja
atau
munculnya
terciptanya lapangan kerja informal, tingkat
pendidikan pekerja yang relatif lebih baik sehingga mempengaruhi mind setting dalam memilih lapangan usaha, jumlah tanggungan keluarga serta pertumbuhan PDRB yang positif pada masing-masing sektor. D.
Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Pemerintahan
Daerah
Urusan
Pemerintahan
Propinsi,
dan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dimaksud adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib dimaksud meliputi:
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 29
a.
Pendidikan;
b.
Kesehatan;
c.
Lingkungan hidup;
d.
Pekerjaan umum;
e.
Penataan ruang;
f.
Perencanaan pembangunan;
g.
Perumahan;
h.
Kepemudaan dan olahraga;
i.
Penanaman modal;
j.
Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k.
Kependudukan dan catatan sipil;
l.
Ketenagakerjaan;
m.
Ketahanan pangan;
n.
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o.
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p.
Perhubungan;
q.
Komunikasi dan informatika;
r.
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
s.
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
t.
Pemberdayaan masyarakat dan desa;
u.
Sosial;
v.
Kebudayaan;
w.
Statistik;
x.
Kearsipan; dan
y.
Perpustakaan. Sedangkan
urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang
secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 30
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan dimaksud meliputi: a.
Kelautan dan perikanan;
b.
Pertanian;
c.
Kehutanan;
d.
Energi dan sumber daya mineral;
e.
Pariwisata;
f
industri;
g.
Perdagangan; dan
h.
Ketransmigrasian. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan organisasi tersebut dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Sarolangun, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan
Tata
Kerja
Lembaga
Teknis
Daerah
Kabupaten
Sarolangun dan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Sarolangun.
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 31
Pada tahun 2013 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun terdiri atas Sekretariat Daerah (8 Bagian), Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Pol PP, RSUD, 7 Badan, 13 Dinas, 2 Kantor, 10 Kecamatan dan 9 Kelurahan. Jumlah aparatur pemerintah (PNS) Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
yang
berpendidikan
SLTP/sederajad
sebanyak
65
orang,
SLTA/sederajat sebanyak 1.841 orang, D.IV/S1 sebanyak 2.690 orang, pendidikan S2 dan pendidikan S3 sebanyak 606 orang dan jika dilihat berdasarkan tingkat kepangkatan maka persentase golongan aparatur pemerintah (PNS) Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Golongan I sebanyak 63 orang, Golongan II sebanyak 1.765 orang, Golongan III sebanyak 2.350 orang dan golongan IV sebanyak 1.024 orang
dari
jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 5.202 orang.
Lakip Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
I - 32
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 129/ORG/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga melakukan evaluasi pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama, pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isuisu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
No. 1.
IKU PDRB atas dasar harga berlaku
Satuan
Target
Dalam Juta Rupiah
5,350,220
%
5.00
Rp/Tahun
17,654,765
%
7.95
Indeks
73.08
Laju Inflasi Pendapatan Perkapita Dengan Migas Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 1
2.
Ketaatan Terhadap RTRW
Sangat Taat/Taat /Cukup Taat/ Tidak Taat
Cukup Taat
3.
Garis Kemiskinan
Rp/kapita /bulan
312,215
%
7.13
Rupiah
670.48
%
4.33
Jumlah Penduduk Miskin
Jiwa
23.15
Kemiskinan Relatif Rumah Tangga PPLS
Jiwa
20,125
Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi
%
99.25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
%
69.45
Swasembada Pangan
%
65
Persentase ruang terbuka hijau per satuan wilayah
%
54.36
Penurunan Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
%
10
Tingkat Kesadaran dan Peran serta Masyarakat Terhadap Lingkungan
Sangat Tinggi/Tinggi/ Sedang/ Rendah
Sedang
Kenaikan Nilai Investasi
%
20.21
Jumlah Jenis Perizinan Yang Diterbitkan
Jenis
100
%
95.79
Tahun
7.45
SD/MI
%
98.23
SLTP/MTs
%
69.87
SLTA/MA
%
57.46
%
117.26
Tingkat Kemiskinan Pengeluaran Perkapita Rill Tingkat Pengangguran Terbuka
4.
5.
6.
7.
Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 2
SLTP/MTs
%
100.07
SLTA/MA
%
73.6
Angka Harapan Hidup (AHH)
Tahun
69.89
Jumlah Kematian Bayi
Per 1,000 Kelahiran Hidup
30
Jumlah Kematian Ibu
Per 100,000 Kelahiran Hidup
110
Persentase Balita Gizi Buruk (%)
%
0.38
9.
Laju Pertumbuhan Penduduk
%
3
10.
Persentase SDM yang Siap Bersaing Dalam Pembangunan Daerah
%
55
11.
Opini atas Laporan Keuangan Daerah
WTP/WDP/TW/T MP
WTP
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Daerah
AA/A/B/CC/C/ D
CC
Pendapatan Daerah
Dalam Milyar Rupiah
979.23
Belanja Daerah
Dalam Milyar Rupiah
997.49
12.
Kinerja Aparatur Yang Professional dan Sejahtera
Sangat Tinggi/Tinggi /Cukup/ Rendah
Tinggi
13.
Tingkat Ketertiban Umum Dalam Masyarakat
Sangat Tinggi/Tinggi/ Cukup/Renda h
Tinggi
Buah
585
8.
Jumlah Produk Hukum Daerah 14.
Tingkat Kepuasan Masyarakat
Sangat Puas/ Cukup Puas/ Kurang Puas
Puas
15.
Tingkat Toleransi Antar Umat Beragama
Sangat Tinggi/Tinggi/ Cukup/ Rendah
Tinggi
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 3
16.
17.
18.
A.
Jumlah Festival Budaya
Kali/Tahun
3
Jumlah Lokasi Budaya Yang Dilestarikan
Lokasi
15
Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri
Org
61
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan
Org
200
Jumlah Relawan Penangulangan Bencana
Org
30
Jumlah Lokasi Bencana yang Berfungsi Kembali
Lokasi
5
Jumlah Perayaan Agama yang Berlangsung dengan Baik
Event
10
Jumlah Forum Komunikasi politik masyarakat
Forum
10
Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam pemerintahan
orang
20
Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam legislative
orang
5
Perencanaan Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, diberi ruang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan
tujuan
agar
mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 4
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspekaspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kerangka dasar pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing yang ada di daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun di daerah
pada
dasarnya
dilakukan
untuk
memberi
pelayanan,
peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara eksplisit undang-undang otonomi menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai
kewenangan
untuk
mengatur
dan
mengurus
pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan
daerah
mendukung
pencapaian
tujuan
nasional.
Aspek
hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Penyusunan RPJMD disusun sesuai dengan Prinsip-prinsip
perencanaan pembangunan daerah yaitu: a.
Merupakan
satu
kesatuan
dalam
sistem
perencanaan
pembangunan nasional; b.
Dilakukan
pemerintah
daerah
bersama
para
pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c.
Mengintegrasikan
rencana
tata
ruang
dengan
rencana
pembangunan daerah; dan d.
Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan
pembangunan
daerah
dirumuskan
secara
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan
dan
berwawasan
lingkungan,
agar
terwujud
good
goverment dan good governance. Dalam mensinkronisasikan prioritas nasional antara pusat-daerah dan antar daerah penyusunan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 juga mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Tahun 2010-2015, RPJMD Provinsi Tetangga, RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga, RPJP Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarolangun Tahun 2009-2029 serta sejumlah kebijakan dan prioritas program pemerintah dan pemerintah provinsi, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal maupun horizontal antar tingkat pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 6
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016. RPJMD Kabupaten Sarolangun merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih selama 5 tahun ke depan. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun yang memuat sasaransasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan. 1.
PERNYATAAN DAN MAKNA VISI Visi
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Kabupaten
Sarolangun Periode 2011 - 2016, adalah: “SAROLANGUN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA” Pada visi Kabupaten Sarolangun 2011–2016 terdapat dua kata kunci yaitu “Lebih Maju” dan “Lebih Sejahtera”. LEBIH MAJU memiliki pengertian sosial,
meningkatnya kemajuan pembangunan daerah dibidang
ekonomi,
politik
dan
hukum
menuju
kemandirian
daerah.
Kemajuan dibidang sosial diukur dengan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kepribadian bangsa, ahklak mulia, berkualitas, berpendidikan yang tinggi, dengan derajat kesehatan yang baik dan produktivitas yang tinggi. Kemajuan dibidang ekonomi diukur dari kemakmuran yang
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 7
tercermin dari tingkat pendapatan yang tinggi dan distribusi yang merata. Kemajuan dibidang politik dan hukum diukur dari semakin mantapnya lembaga politik dan hukum yang tercermin dari berfungsinya lembaga politik dan kemasyarakatan sesuai konstitusi, meningkatnya peran aktif masyarakat dalam segala aspek kehidupan. LEBIH SEJAHTERA memiliki pengertian terciptanya kondisi yang lebih kondusif bagi tumbuh kembangnya partisipasi ekonomi, sosial, budaya masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materil) maupun sosial (spiritual). Dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah tercapainya
pertumbuhan
berkesinambungan sehingga
ekonomi
yang
meningkatkan
berkualitas
dan
pendapatan perkapita
pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya perekonomian
jumlah yang
penduduk kokoh
miskin;
berlandaskan
terbangunnya keunggulan
struktur
kompetitif;
meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat yang mencakupi akses pada pelayanan dasar, sehingga mampu meningkatkan meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia
(IPM),
meningkatkan
perlindungan
dan
kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga, serta
meningkatan
kualitas
kehidupan
beragama;
terwujudnya
kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih,
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 8
berwibawa,
dan
bertanggung
jawab
yang
mampu
mendukung
pembangunan daerah. Penjelasan visi RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2016 diberikan pada tabel berikut : Pokok-Pokok
Visi
Penjelasan Visi
Visi
Meningkatnya pembangunan
Lebih Maju
daerah
dibidang
sosial, ekonomi, politik dan hukum
Sarolangun
menuju kemandirian daerah.
Lebih Maju
Terciptanya kondisi yang lebih kondusif
dan Sejahtera
kemajuan
bagi tumbuh kembangnya partisipasi Lebih Sejahtera
ekonomi, sosial, budaya masyarakat dalam
mendukung
pembangunan
berkelanjutan.
2.
PERNYATAAN DAN MAKNA MISI Agar Visi RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2016 tersebut
dapat diwujudkan, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : Misi Pertama: “Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum” Ketersediaan infrastruktur pelayanan umum merupakan unsur penunjang
utama
dalam
mendukung
terciptanya
pembangunan
Kabupaten Sarolangun “Lebih Maju dan Sejahtera”. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang lebih maju dan sejahtera, pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus bertumpu pada
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 9
pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan); serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Upaya meningkatkan infrastruktur pelayanan umum ini selain mencakup pada peningkatan kualitas dan ketersediaan jalan, jembatan, box culvert, jembatan gantung, irigasi, listrik dan air bersih, juga mencakup
pada
upaya
peningkatan
kualitas
dan
ketersediaan
infrastruktur pendidikan, kesehatan, olahraga, pariwisata, seni budaya dan keagamaan. Misi kedua: “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah” Peningkatan perekonomian masyarakat yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar. Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing adalah peningkatan kemampuan kelembagaan UMKM; peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; pengembangan industri produktif berbasis UMKM; peningkatan keterampilan kewirausahaan; penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal; pengembangan model kemitraan usaha hulu-hilir; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil KUMKM; peningkatan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah;
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 10
penataan pedagang kaki lima dan asongan; peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan; peningkatan kualitas SDM pencari kerja;
peningkatan
sarana
dan
prasarana
pelatihan
kerja;
pengembangan potensi agribisnis; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk permodalan;
pertanian
dan
pengembangan
perikanan; kawasan
mempermudah
pertanian
dan
akses
perikanan
penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One Village One Product (OVOP); pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan; pembangunan
dan
pengembangan
kawasan
terpadu;
serta
pembangunan dan pengembangan kawasan wisata. Misi ketiga: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu tolak ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Sarolangun yang “Lebih Maju dan Sejahtera”. Oleh karenanya, diperlukan upaya secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kualitas SDM baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui: peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional);
peningkatan
kesetaraan
dalam
memperoleh
layanan
pendidikan; pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun; fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/Sederajat peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah; pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan
wajib
belajar
12
tahun;
Peningkatan
penyelenggaraan
pendidikan kejuruan; ekstensifikasi kurikulum pendidikan umum ke pendidikan kejuruan; penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah; menyelenggarakan pendidikan usia dini; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; menyediakan fasilitas pendidikan bagi
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 11
tenaga pendidik dan kependidikan; meningkatkan mutu manajemen pendidikan
bermuatan
lokal;
meningkatkan
pembinaan
olahraga
prestasi dan olahraga rekreasi; meningkatkan sarana dan prasarana olahraga; meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan. Peningkatan rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk; peningkatan pelayanan
sarana
prasarana
kesehatan;
kesehatan;
peningkatan
peningkatan
Kualitas
SDM
kualitas
Kesehatan;
peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
penguatan
manajemen
kesehatan;
penguatan
kelembagaan pengarustamaan gender; peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; peningkatan dan peran serta kesetaraan gender; peningkatan penyediaan fasilitas PONED dan tenaga medik terlatih di setiap wilayah. Misi Keempat : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
adalah salah
satu upaya dalam mewujudkan Kabupaten Sarolangun “Lebih Maju dan Sejahtera”. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak sematamata disandarkan kepada Pemerintah saja, akan tetapi harus adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab. Proporsional dalam hal ini mengandung
pengertian
bahwa
setiap
domain
pemerintahan
melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki berdasarkan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa pelaksanaan peran
dan
fungsi
setiap
dipertanggungjawabkan
domain
secara
pemerintahan
objektif
berdasarkan
harus
dapat
prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik.
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 12
Penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) dari masa ke masa perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat saat ini. Tuntutan masyarakat tersebut diantaranya adalah adanya responsif,
kepastian akuntabel
hukum,
rasa
dan
bebas
keadilan, dari
demokratis,
KKN.
Untuk
transparan,
itu
diperlukan
peningkatan profesionalisme birokrasi. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sarolangun, diperlukan suatu upaya sebagai berikut :
Pertama meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik akan dilaksanakan
dengan
pengelolaan
keuangan
reformasi
birokrasi
daerah
secara
dan
peningkatan
konsisten,
melalui
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
Kedua, meningkatkan tata Pemerintahan yang baik akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan
diberbagai
bidang
dan
terbentuknya
Birokrasi
Pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi
Ketiga, dalam rangka mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Daerah haruslah menyusun dan menetapkan standar
pelayanan
minimal
khususnya
pelayanan
kesehatan,
pendidikan dan pelayanan umum lainnya
Keempat, penyelesaian sengketa batas wilayah antar daerah,
Misi Kelima :
“Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya Dan Harmonis”
Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sarolangun “Lebih Maju dan Sejahtera” diperlukan dukungan yang bersumber dari tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan harmonis. Dalam kerangka
tersebut,
upaya-upaya
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
yang
dilakukan
antara
lain:
II - 13
peningkatan implementasi norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat;
peningkatan
pemahaman
keagamaan,
melalui
pemasyarakatan pemahaman al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam; peningkatan optimalisasi
penggalian ZIS;
dan
peningkatan
peningkatan
pengenalan
kebudayaan
Kabupaten
keberdayaan
seniman
pengelolaan keberdayaan
dan
lembaga
menanamkan
Sarolangun dan
potensi
sejak
budayawan;
umat,
keagamaan;
kecintaan
usia
dini;
seperti
terhadap
peningkatan
pengembangan
dan
pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat; serta pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya.
3.
TUJUAN DAN SASARAN Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah
ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah.
Misi 1. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum Tujuan :
Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah
Sasaran 1.
:
Meningkatkan
kualitas
dan
ketersediaan
infrastruktur
dasar
pelayanan umum, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya 2.
Meningkatkan keserasian penataan ruang wilayah
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 14
Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Tujuan :…
Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan
Sasaran 1.
:
Percepatan Program-Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment
2.
Peningkatan dan revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan
3.
Peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam dalam rangka
pembangunan
yang
Berkelanjutan
dan
Berwawasan
Lingkungan 4.
Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah.
Misi 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan :
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang sehat, produktif,
berilmu
pengetahuan,
berketerampilan,
serta
berbudi pekerti luhur yang berlandaskan iman dan taqwa. Sasaran : 1.
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan
2.
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat
3.
Peningkatan kualitas keluarga sejahtera
4.
Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak
Misi 4.
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 15
Tujuan :
Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli dan profesional
Sasaran
:
1.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan
2.
Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah
3.
Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam Masyarakat
4.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Misi 5.
Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya Dan Harmonis
Tujuan :
Mewujudkan masyarakat Sarolangun yang agamis harmonis serta menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya lokal
Sasaran : 1.
Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis
2.
Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-Nilai Adat dan Budaya lokal dalam kerangka NKRI
3.
Meningkatkan
penanganan
terhadap
kelompok
masyarakat
penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam 4.
Meningkatkan Harmonisasi Kehidupan Antar Umat Beragama dan Antar Suku serta kesetaraan gender. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2013 memuat 18 sasaran
strategis dan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja masing-masing
sasaran
yang
telah
ditetapkan
di
dalam
RPJMD
2011-2016. Dokumen RKT secara umum telah mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan setiap tahun melalui
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 16
Surat Keputusan Bupati, namun demikian terhadap indikator tersebut secara umum belum dilakukan sinkronisasi dengan RKPD 2013 disebabkan oleh keterlambatan waktu penyusunan. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target dalam RKT tahun 2013 disajikan selengkapnya dalam lampiran I.
B.
Perjanjian Kinerja Perencanaan
Kinerja
yang
telah
disusun
oleh
Pemerintah
Kabupaten Sarolangun pada tahun 2013 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator
kinerja
sasaran
sebagaimana
tercantum
dalam
RPJMD
Kabupaten Sarolangun tahun 2011-2016. Indikator kinerja sasaran memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah, demikian pula dengan indikator kinerja utama tersebut juga memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah, sesuai dengan dokumen RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2013. Adapun target indikator kinerja utama mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi terkini, dan dalam rangka perbaikan kinerja dan penajaman fokus pencapaian sasaran yang telah di tetapkan dalam dokumenn RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 17
Adapun sasaran strategis dan jumlah indikator yang digunakan dalam Tapkin tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.2
Target Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Utama Tahun 2013
No.
Sasaran Strategis RPJMD
1.
Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya
IKU
Satuan
Target
Dalam Juta Rupiah
5,350,220
%
5.00
Pendapatan Perkapita Dengan Migas
Rp/Tahun
17,654,765
Laju Pertumbuhan Ekonomi
%
7.95
Indeks
73.08
PDRB atas dasar harga berlaku Laju Inflasi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2.
Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah
Ketaatan Terhadap RTRW
Sangat Taat/Taat /Cukup Taat/ Tidak Taat
Cukup Taat
3.
Percepatan Program Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment
Garis Kemiskinan
Rp/kapita /bulan
312,215
%
7.13
Rupiah
670.48
%
4.33
Jumlah Penduduk Miskin
Jiwa
23.15
Kemiskinan Relatif Rumah Tangga PPLS
Jiwa
20,125
Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi
%
99.25
Tingkat Partisipasi
%
69.45
Tingkat Kemiskinan Pengeluaran Perkapita Rill Tingkat Pengangguran Terbuka
4.
Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan,
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 18
5.
6.
7.
Peternakan Kehutanan dan Perkebunan
Angkatan Kerja Swasembada Pangan
%
65
Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Persentase ruang terbuka hijau per satuan wilayah
%
54.36
Penurunan Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
%
10
Tingkat Kesadaran dan Peran serta Masyarakat Terhadap Lingkungan
Sangat Tinggi/Ting gi/ Sedang/ Rendah
Sedang
Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah
Kenaikan Nilai Investasi
%
20.21
Jumlah Jenis Perizinan Yang Diterbitkan
Jenis
100
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan
Angka Melek Huruf
%
95.79
Tahun
7.45
SD/MI
%
98.23
SLTP/MTs
%
69.87
SLTA/MA
%
57.46
SD/MI
%
117.26
SLTP/MTs
%
100.07
SLTA/MA
%
73.6
Tahun
69.89
Jumlah Kematian Bayi
Per 1,000 Kelahiran Hidup
30
Jumlah Kematian
Per 100,000
110
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Kasar (APK)
8.
Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat
Angka Harapan Hidup (AHH)
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 19
Ibu
Kelahiran Hidup
Persentase Balita Gizi Buruk (%)
%
0.38
9.
Peningkatan kualitas keluarga berencana
Laju Pertumbuhan Penduduk
%
3
10.
Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak
Persentase SDM yang Siap Bersaing Dalam Pembangunan Daerah
%
55
11.
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan
Opini atas Laporan Keuangan Daerah
WTP/WDP/ TW/TMP
WTP
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Daerah
AA/A/B/C C/C/D
CC
Pendapatan Daerah
Dalam Milyar Rupiah
979.23
Belanja Daerah
Dalam Milyar Rupiah
997.49
12.
Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah
Kinerja Aparatur Yang Professional dan Sejahtera
Sangat Tinggi/Ting gi /Cukup/ Rendah
Tinggi
13.
Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam Masyarakat
Tingkat Ketertiban Umum Dalam Masyarakat
Sangat Tinggi/Ting gi/ Cukup/Re ndah
Tinggi
Buah
585
Jumlah Produk Hukum Daerah 14. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Tingkat Kepuasan Masyarakat
Sangat Puas/ Cukup Puas/ Kurang Puas
Puas
15.
Tingkat Toleransi
Sangat
Tinggi
Meningkatkan
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 20
16.
17.
18.
Kehidupan Masyarakat yang Agamis
Antar Umat Beragama
Tinggi/Ting gi/ Cukup/ Rendah
Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI
Jumlah Festival Budaya
Kali/Tahun
3
Lokasi
15
Meningkatkan Penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam
Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan Jumlah Relawan Penangulangan Bencana Jumlah Lokasi Bencana yang Berfungsi Kembali Jumlah Perayaan Agama yang Berlangsung dengan Baik Jumlah Forum Komunikasi politik masyarakat
Org
61
Org
200
Org
30
Lokasi
5
Event
10
Forum
10
orang
20
orang
5
Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender
Jumlah Lokasi Budaya Yang Dilestarikan
Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam pemerintahan Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam legislative
Jumlah target anggaran belanja APBD tahun 2013 : Rp.865.762.862.847,69
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 21
Rincian Jumlah Indikator Kinerja Utama, mendukung sasaran stategis Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013, adalah sebagai berikut : Jumlah
Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar
pelayanan
umum,
pemerintahan,
5
perekonomian, dan sosial budaya. 2
Meningkatkan keserasian penataan ruang wilayah
3
Percepatan Program-Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment
4
Peningkatan
dan
revitalisasi
Sektor
dan
revitalisasi
6
Pertanian,
Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan
1
Sektor
Pertanian,
3
Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan 5
Peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam
dalam
rangka
pembangunan
yang
3
Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 6
Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah
7
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan umum, kejuruan
dan
pelayanan
keagamaan
pendidikan
Peningkatan
umum,
2
kualitas
kejuruan
dan
kesehatan
dan
8
keagamaan 8
Peningkatan
kualitas
pelayanan
derajat kesehatan masyarakat 9
Peningkatan kualitas keluarga sejahtera
10
Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan
1
dan anak 11
Meningkatkan kapasitas kelembagaan
12
Meningkatkan Daerah
Kompetensi
Meningkatkan
Aparatur Kompetensi
4
1 4
Pemerintah Aparatur
1
Pemerintah Daerah
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
II - 22
Jumlah
Sasaran Strategis 13
Indikator Kinerja Utama
Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam Masyarakat
1
14
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
1
15
Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis
1
16
Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-Nilai Adat dan Budaya lokal dalam kerangka NKRI
17
Meningkatkan
penanganan
terhadap
masyarakat
penyandang
cacat,
1
kelompok masalah
1
kesejahteraan sosial dan korban bencana alam 18
Meningkatkan Harmonisasi Kehidupan Antar Umat Beragama dan Antar Suku serta kesetaraan gender
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
1
II - 23
Capaian sasaran ini sebesar
101,03% dengan kategori capaian Sangat
Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.394.400.000 atau 88,28% dari total anggaran sebesar Rp 6.726.894.000,00. Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Sarolangun dapat ditingkatkan setiap tahun. Pada tahun 2013 masyarakat Sarolangun AHH sebesar 69.71 tahun dan meningkat jika dibandingkan dengan AHH tahun 2012 dan 2011. Angka kematian bayi adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah 1 tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Penyebab kematian neonatal 0-7 hari adalah gangguan pernafasan 37%, prematuritas 34%, sepsis 12%, hipotermi 7%, kelainan darah/ikterus 6%, posmatur 3% dan kelainan kongenital 1%. Penyebab kematian neonatal 7-28 hari adalah sepsis 20,5%, kelainan kongenital 19 %, pneumonia 17%, prematuritas 14%, ikterus 3%, cedera lain 3%, tetanus 3%, defesiensi nutrisi 3%. Penyebab kematian bayi 29 hari s/d 1 tahun diare 42%, pneumonia 24%, kelainan saluran cerna 7%, meningitis 9%, kelainan jantung kongenital dan hidrosepalus 6%, sepsi 4%, tetanus 3%, dan lain-lain 5%. Kematian Bayi di Kabupaten Sarolangun pada 3 tahun terakhir adalah 2011 4,1/1000 kelahiran hidup (26 Kasus), tahun 2012 2,6/1000 kelahiran hidup (17 Kasus) dan tahun 2013 4,4/1000 kelahiran hidup (24 kasus). Batasan MDG’s AKB adalah 23/1000 kelahiran hidup Angka kematian ibu adalah banyaknya wanita meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanggananya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari selama melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100 000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Penyebab langsung kematian ibu sebesar 90% terjadi pada saat persalinan dan segera setelah terjadi persalinan penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan 28%, eklamsia 24% dan infeksi 11%. Penyebab tidak langsung kematian ibu adalah kurang energi kronis/KEK pada kehamilan 37%, dan anemia pada kehamilan 40%, kejadian anemia pada ibu hamil akan meningkatkan resiko terjadi kematian ibu dibandingkan ibu yang tidak anemia. Kematian ibu di Kabupaten Sarolangun pada 3 tahun terakhir adalah 2011 105/100.000 kelahiran hidup (7 Kasus), tahun 2012 103/100.000 kelahiran hidup (7 Kasus) dan tahun 2013 102/100.000 kelahiran hidup (6 kasus). Batasan Angka Kematian Ibu MDG’S adalah 102/100.000 kelahiran hidup. Upaya untuk mempercepat penurunan AKI terdiri dari 5 pilar : 1. Setiap persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan terlatih 2. Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
III - 16
3. Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap upaya pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplokasi kehamilan 4. Keluarga berencana 5. ANC yang berkualitas Kebutuhan Gizi Balita adalah jumlah yang diperkirakan cukup untuk memelihara kesehatan pada umumnya. Secara garis besar kebutuhan gizi ditentukan oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan tinggi badan. Antara asupan zat gizi dan pengeluarannya harus ada keseimbangan sehingga diperoleh status gizi yang baik. Status gizi balita dapat dipantau dengan menimbang anak setiap bulan dan dicocokkan dengan Kartu Menuju Sehat(KMS). Gizi makanan sangat mempengaruhi pertumbuhan termasuk pertumbuhan sel otak sehingga dapat tumbuh optimal dan cerdas, untuk ini makanan perlu diperhatikan keseimbangan gizinya sejak janin melalui makanan ibu hamil.Pertumbuhan sel otak akan berhenti pada usia 3-4 tahun. Pemberian makanan balita sebaiknya beraneka ragam, menggunakan makanan yang telah dikenalkan sejak bayi usia enam bulan yang telah diterima oleh bayi, dan dikembangkan lagi dengan bahan makanan sesuai makanan keluarga. Pembentukan pola makan perlu diterapkan sesuai pola makan keluarga. Peranan orangtua sangat dibutuhkan untuk membentuk perilaku makan yang sehat Konsumsi gizi yang baik dan cukup seringkali tidak bisa dipenuhi oleh seorang anak karena faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal menyangkut keterbatasan ekonomi keluarga sehingga uang yang tersedia tidak cukup untuk membeli makanan. Sedangkan faktor internal adalah faktor yang terdapat didalam diri anak yang secara psikologis muncul sebagai problema makan pada anak. Penyebab langsung kejadian kasus gizi buruk kebanyakan disertai dengn penyakit penyerta seperti Hidrosefalus, Penemoni, dan berat badan lahir rendah ( BBLR ). Kasus gizi di Kabupaten Sarolangun pada tiga tahun terakhir : Tahun 2011 dengan persentase 0.04% ( 10 Kasus dari 24.810 balita, dengan keadaan 8 orang sudah membaik, 1 Orang dalam perawatan dengan penyakit penyerta Jantung dan sesak nafas, 1orang meninggal dengan penyakit penyerta Hidrosefalus ) Tahun 2012 dengan persentase 0.12 % ( 33 Kasus dari 25.873 balita, dengan keadaan 32 orang sudah membaik, 1orang masih dalam perawatn dengan penyakit penyerta Penemoni )
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
III - 17
Tahun 2013 dengan persentase 0.01% ( 3 Kasus dari 24.041 balita, dengan keadaan 2 orang sudah membaik, 1 Orang masih dalam perawatan dengan penyakit penyerta Polio ) Pola penyakit yang diderita oleh masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular seperti tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, diare, dan penyakit kulit. Namun demikian, pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, darah tinggi, dan diabetes mellitus. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung peningkatan status
kesehatan
penduduk.
Perilaku
masyarakat yang tidak sehat dapat dilihat dari
kebiasaan
merokok,
rendahnya
pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada anak balita. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan
masyarakat
serta
rendahnya
kualitas,
pemerataan
dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan, Kualitas pelayanan RSUD masih standar, pelayanan kesehatan rujukan belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini ditambah lagi dengan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata terutama di daerah terpencil Upaya untuk penanggulangan kasus gizi buruk : 1. Setiap balita dengan kasus gizi buruk mendapatkan perawatan sesuai dengan tatalaksana gizi buruk yang ada. 2. Setiap balita dengan kasus gizi buruk wajib di laporkan pada dinas kesehatan Kabupaten Sarolangun. 3. Melakukan kegiatan monitoring setiap bulan 4. Dan pendamping kasus gizi buruk pasca rawat untuk setiaqp kasus yang ada di dinas kesehatan kabupaten sarolangun.
Sasaran 9
Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
III - 18
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keluarga di wilayah Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan juga berupaya menekan pertumbuhan penduduk. Capaian IKU, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target
Realisasi
%
%
3.00
2.79
46.00
Laju Pertumbuhan Penduduk
Capaian sasaran ini sebesar 100,00% atau termasuk kategori capaian Sangat Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp . 894.680.000 atau 99,98%, dari total anggaran sebesar Rp 894.683.194,00. Perbandingan laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2011-2013, yaitu : No. 1. 2. 3.
2011
2012
2013
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
3.00 3.00 3.00
2.79 2.79 2.79
46.00 46.00 46.00
3.00 3.00 3.00
2.79 2.79 2.79
46.00 46.00 46.00
3.00 3.00 3.00
2.79 2.79 2.79
46.00 46.00 46.00
Permasalahan dalam peningkatan kualitas keluarga berencana, yaitu : 1. Keterbatasan jumlah petugas lapangan/penyuluh KB (PLKB/PKB) yang menjadi ujung tombak operasional program KB. 2. Kurangnya
partisipasi
dan
dukungan
masyarakat
sehingga
sulit
mempertahankan eksistensi program KB, seperti kegiatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), Bina Keluarga, dan Posyandu 3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak reproduksi di kalangan remaja, dan 4. Rendahnya fasilitasi bagi akses keluarga dalam meningkatkan kemampuan ekonomi dan ketahanan keluarga.
Sasaran 10
Peningkatan Kualitas Pemuda, Remaja, Perempuan dan Anak
Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemuda, remaja dan anak. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga berkomitmen menigkatkan prestasi pemuda, remaja dan anak dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Sarolangun. Capaian IKU untuk tahun 2013, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target
Realisasi
%
Orang
55
50
90.91
Organisasi
3
3
100,00
Jumlah pemuda yang berperestasi di bidang olah raga
Orang
5
5
100,00
Jumlah anak yang berperestasi
Orang
5
5
100,00
Jumlah SDM yang Siap Bersaing Dalam Pembangunan Daerah Jumlah organisasi kepemudaan yang mandiri
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
III - 19
Capaian sasaran ini termasuk “Sangat Baik”, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 426.026.000,00 atau 85,20% dari total anggaran sebesar Rp 500.000.000,00. Capaian Indikator Kinerja Utama yang hampir terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam peningkatan kualitas keluarga berencana diantaranya: 1. Belum
maksimalnya
partisipasi
peran
pemuda
dan dalam
pembangunan di segala bidang. 2. Terbatasnya
kesempatan
pemuda
untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, sehingga mempengaruhi angka pengangguran terbuka pemuda 3. Menurunnya norma sosial, adat dan agama, serta meningkatnya pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat-obatan, zat adiktif dan psikotropika di kalangan pemuda. 4. Menurunnya jiwa kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan pemuda. 5. Keterbatasan sarana dan prasarana olah raga dan sempitnya ruang terbuka bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olah raga, khususnya di daerah perkotaan. 6. Terbatasnya jumlah pelatih yang andal dan profesional, khususnya di daerah serta belum adanya imbalan yang menarik bagi dunia usaha untuk mendukung industri olah raga. Sasaran 11 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Sasaran ini, terutama untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dengan capain IKU tahun 2013, adalah sebagai berikut: IKU
Satuan
Target
Realisasi
%
Opini atas Laporan Keuangan Daerah Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah
WTP/WDP/TW/TMP AA/A/B/CC/C/D
WTP CC
WDP C
75.00 75.00
Pendapatan Daerah Belanja Daerah
Dalam Milyar Rupiah Dalam Milyar Rupiah
979.23 997.49
822.92 777.90
84.04 77.99
Capaian sasaran ini sebesar 100,00% atau termasuk kategori capaian Baik, dengan anggaran tersedia sebesar Rp 7.772.168.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp 6.944.939.000,00 atau 89,36%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2011 sampai dengan 2013, adalah sebagai berikut : IKU
Satuan
Opini atas Laporan
Opini
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
WTP
WDP
75.00
WTP
WDP
75.00
WTP
WDP
75.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
III - 20
Keuangan Daerah Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah
Nilai
CC
C
75.00
CC
C
75.00
CC
C
75.00
Pendapatan Daerah
Rp (milyar)
979.23
822.92
84.04
979.23
822.92
84.04
979.23
822.92
84.04
Belanja Daerah
Rp (milyar)
997.49
777.90
77.99
997.49
777.90
77.99
997.49
777.90
77.99
Rincian penjelasan capaian tersebut di atas, adalah sebagai berikut : Opini atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berupaya dan berkomitmen
untuk
meningkatkan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas penyelenggaraan keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun secara formal dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan opini atas hasil audit. Opini yang diharapkan adalah “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga telah berupaya untuk menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah. Opini BPK atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalag “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP). Hal ini tidak sesuai dengan target kinerja tahun 2013. Penyebab ketidaktercapaian target kinerja tersebut adalah terutama yang berhubungan dengan Pencatatan asset daerah. Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja yang semakin baik. Semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mengimplementasikan Sistem AKIP, yang dapat dilihat dari dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pemantauan Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Evaluasi Internal dan LAKIP. Impelementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun didukung oleh Biro Organisasi Setda, Bappeda dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Bappeda terutama berperan dalam perencanaan, Biro Organisasi berperan dalam penyusunan LAKIP, pengukuran dan pemantauan kinerja, sedangkan Inspektorat berperan dalam evaluasi internal. Capaian hasil evaluasi akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2013 adalah dengan nilai C atau 41, 80. Selama tahun 2013, Pendapatan Daerah dapat dicapai dengan baik. Selama tahun 2013, diharapkan terdapat Kenaikan Nilai Investasi sebesar 28,01%, dengan realisasi 28,01% atau sebesar 100,00%. Capaian ini sangat baik, sehingga dengan demikian jumlah nilai investasi di wilayah Kabupaten Sarolangun tahun 2013, sebesra Rp 123.000.000.000,00. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
III - 21
Permasalahan
yang
dihadapi
dalam
meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
diantaranya: 1. Masih tingginya ketergantungan belanja daerah terhadap transfer dari dana pusat (perimbangan) untuk membangun daerah. 2. Meningkatnya kompleksitas permasalahan pada masyarakat modern, semakin kesulitan dalam merumuskan kebijakan dengan detail. 3. Pemahaman
akan
makna
akuntabilitas
masih
dipahami
sebatas
pada
pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tertulis (formal) 4. Masih lemahnya mekanisme kontrol birokrasi baik internal maupun eksternal serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
Sasaran 12
Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah
Sasaran ini dimaksudkan untuk menghasilkan aparatur yang professional di bidangnya dan dapat meningkatkan Kiinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Capaian IKU tahun 2013, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target
Realisasi
%
Jumlah Aparatur Yang siap menduduki jabatan struktural Jumlah Aparatur Yang diangkat jadi PNS Jumlah Aparatur Yang Profesional Ahli Keuangan Ahli Perencanaan Arsiparis Ahli Perpustakaan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Konstruksi Ahli Pertanian Ahli Perkebunan
orang orang
46 150
46 148
100,00 99,80
orang orang orang orang orang orang orang orang
2,00 2,00 1,00 1,00 5,00 2,00 10,00 5,00
2,00 2,00 1,00 1,00 5,00 2,00 10,00 5,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Peningkatan Komptensi Aparatur Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2013, dapat dicapai sesuai dengan target. Capaian sasaran ini termasuk kategori Sangat Baik. Hal ini terlihat dari realisasi dari capaian Indikator Kinerja Utama yang hampir terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan. Walaupun realisasi sudah mulai tercapai tetapi, masih
dijumpai
permasalahan,
adapun
permasalahan umum yang masih dihadapi dalam
meningkatkan
kompetensi
aparatur
pemerintah daerah, yaitu : 1) Belum maksimalnya implementasi Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan penempatan aparatur pemerintah daerah berdasarkan tingkat kompetensi; Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
III - 22
2) Rendahnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik serta mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana; 3) Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi formasi jabatan secara berkala 4) Belum tersusunnya secara baik pola karier PNS, model pengembangan karier dan diklat PNS serta pedoman pengembangan karier PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dan prosedur pedoman sistem cuti, sistem asuransi, dan sistem penghargaan PNS. 5) Belum tersusunnya formula gaji yang layak dan formula tunjangan jabatan PNS;
Sasaran 13
Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum Dalam Masyarakat
Kebijakan umum yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini diarahkan
untuk
meningkatkan
implementasi
pengawasan dan penegakan peraturan daerah, meningkatkan disiplin pegawai sesuai dengan perundang-undangan pokok kepegawaian serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target
Realisasi
%
Jumlah Perda Yang diterbitkan
Perda
10,00
10,00
100.00
Jumlah Kasus yang difasilitasi
Kasus
2,00
2,00
100.00
Capaian sasaran sebesar 100,00% atau kategori Sangat Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 309.700.000,00 atau 88,48% dari total anggaran sebesar Rp 350.000.000,00. Kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis ini berupa keterbatasan SDM PPNS, anggaran operasional dan sarana prasarana serta belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait. Selama tahun 2013, terdapat 2 (dua) kasus yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Kegiatan fasilitasi ini tentu saja dalam rangka membantu masyarakat maupun aparatur yang tersangkut dengan masasalh hokum. Fasilitasi ini dilakukan setiap tahun, tergantung jumlah kasus yang masuk ke Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Selama tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menerbitkan sebanyak 10 (sepuluh) Perda, yaitu : 1. Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2013, No. 1 Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013 2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) No. 2 Tahun 2013 tanggal 2 April 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
III - 23
3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 No. 3 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 4. Perubahan Atas Perda Kab. Sarolangun Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD TA 2013 No. 4 Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013 5. Program Bantuan Seratus Juta Satu Desa (Serjusade) No. 5 Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013 6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi No. 6 Tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2013 7. Retribusi Perizinan Tertentu No. 7 Tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2013 8. Retribusi Pelayanan Kesehatan No. 8 Tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2013 9. Retribusi Pelayanan Pasar No. 9 Tahun 2013 tanggal 1 Nopember 2013 10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Jambi.tanggal No. 10 Tahun2013 tanggal 27 Desember 2013
Sasaran 14
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran
strategis
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Capaian IKU selama tahun 2013, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Indeks Pelayanan Publik
Satuan
Target
Realisasi
%
Sangat Baik/ Baik / Cukup /Kurang
Sangat Baik
Sangat Baik
100,00
Secara umum capaian sasaran ini dengan kategori capaian Sangat Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 321.227.000,00 atau 84,72%, dari total anggaran sebesar Rp 379.177.000,00. Meskipun Indeks Pelayanan Publik ini dengan menggunakan metode penghitungan sendiri, namun Pemerintah Kabupaten Sarolangun berkewajiban untuk
selalu
meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
termasuk
metode
pengukurannnya. Program yang dilaksanakan termasuk dukungan peralatan dalam rangka mempercepat dan
mempermudah
Peningkatan
kualitas
pelayanan aparatur
publik. dibidang
pelayanan terutama di bidang kesehatan. Salah satu output yang mendukung capaian pelayanan
publikSasaran
strategis
ini
dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. arahkan untuk mendorong penyediaan informasi kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan publik serta terwujudnya pelayanan publik yang cepat,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
III - 24
murah dan transparan oleh lembaga penyelenggara pemerintahan. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
III - 25
Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik diantaranya “Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik belum optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari”. Namun secara perlahan kendala tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Capaian tersebut di atas juga dipengaruhi oleh SP dan SOP Pelayanan, yang telah dihasilkan selama tahun 2013..
Sasaran 15 Sasaran
Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis strategis
ini
dimaksudkan
untuk
mendorong
peningkatan
pemahaman nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat sehingga pada akhirnya tercipta masyarakat yang agamis dalam kehidupan sehari-hari dan menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sarolangun “Lebih Maju dan Sejahtera” diperlukan dukungan yang bersumber dari tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan harmonis. Dalam kerangka tersebut, upaya-upaya yang
dilakukan
implementasi kehidupan
antara
lain:
norma-norma
religius
bermasyarakat;
pemahaman
peningkatan dalam
peningkatan
keagamaan,
melalui
pemasyarakatan pemahaman al-Qur'an bagi pemeluk
agama
Islam;
peningkatan
penggalian dan pengelolaan potensi umat, seperti
optimalisasi
ZIS;
peningkatan
keberdayaan lembaga keagamaan; peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap kebudayaan Kabupaten Sarolangun sejak usia dini; peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan; pengembangan dan pelestarian lembagalembaga adat dan tradisi masyarakat; serta pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya. Capaian IKU sasaran strategis ini, adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama Jumlah Perayaan Hari Besar Agama Berlangsung dengan Damai
Satuan
Target
Realisasi
%
Event
10,00
10,00
100,00
Capaian sasaran sebesar 100,00% atau kategori Sangat Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.621.012.000,00 atau 96,70% dari total anggaran sebesar Rp 6.846.364.000,00. Selama tahun 2013, 2012 dan 2011, kelangsungan hidup beragama di Kabupaten Sarolongun sangat terjaga dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dari masyarakat, baik alim-ulama maupun tokoh masyarakat lainnya. Pemerintah Kabupaten Sarolangun berperan dalam menjaga situasi aman dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
III - 27
damai serta berbagai program yang ditawarkan kepada umat beragama di wilayah Kabupaten Sarolangun.
Sasaran 16
Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan Budaya Lokal Dalam Kerangka NKRI
Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan sebagai
modal
sosial
nilai
budaya
posistif
masyarakat
untuk
mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran meningkatkan dan melestarikan nilainilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target
Realisasi
%
Jumlah Pesta Budaya yang Berlangsung baik
Event
10,00
10,00
100,00
Jumlah Situs Budaya yang dipelihara
Situs
1,00
1,00
100,00
Capaian sasaran sebesar 100,00% atau termasuk kategori capaian Sangat Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 712.506.000,00 atau 96,79% dari total anggaran sebesar Rp 736.190.000,00. Selama tahun 2013, diselenggarakan berbagai pesta budaya yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Sarolangun sebanyak 10 (sepuluh) event. Kegiatan tersebut berlangsung dengan baik. Demikian juga pemeliharaan situs budya, yang diharapkan dpat melestarikan Nilai-nilai adat dan Budaya Lokal. Capaian ini relative sama dengan capaian tahun 2012 dan 2011, dengan dukungan Pengembangan Budaya Lokal dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Sasaran 17 Meningkatkan Penanganan Terhadap Kelompok Masyarakat Penyandang Cacat, Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Bencana Alam Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian Kelompok Masyarakat Penyandang Cacat, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan mengembalikan fungsi lokasi yang terkena bencana serta menghasilkan relawan dalam rangka penanggulangan bencana. Adapun capaian IKU sasaran strategis ini, adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan Jumlah Relawan Penangulangan Bencana Jumlah Lokasi Bencana yang Berfungsi Kembali
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
Satuan orang orang
Target 2 200
Realisasi 2 200
% 100,00 100,00
orang Lokasi
40 3
40 3
100,00 100,00
III - 28
Capaian sasaran strategis sebesar 100,00% atau termasuk kategori capaian Sangat Baik, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 254.245.000,00 atau 97,86% dari total anggaran sebesar Rp 259.820.000,00. Capaian kinerja tahun 2011, 2012 dan 2013, adalah sebagai berikut : 2011
2012
2013
IKU
Satuan
Target
Reali sasi
%
Target
Reali sasi
%
Target
Reali sasi
%
Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mrndapat bantuan Jumlah Relawan Penangulangan Bencana Jumlah Lokasi Bencana yang Berfungsi Kembali
orang
2
2
100,00
2
2
100,00
2
2
100,00
orang
115
115
100,00
316
316
100,00
200
200
100,00
orang
40
40
100,00
40
40
100,00
40
40
100,00
Lokasi
3
3
100,00
3
3
100,00
3
3
100,00
Penjelasan capaian kinerja tersebut, adalah sebagai berikut : Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri Tahun 2013, untuk meningkatkan kemandirian penyandang cacat di wilayah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan pelatihan telor asin dan manik-manik terhadap 16 (enam belas) orang penyandang cacat. Selama tahun 2013, terdapat 2 (dua) orang penyandang cacat di wilayah Kabupaten Sarolangun, yang telah meningkat kemandiriannya. Hal ini dapat dilihat dari usaha mandiri yang telah dilakukan dan mampu menopang kehidupan penyandang cacat setiap hari. Tahun 2012, upaya peningkatan kemandirian dilakukan dengan pelatihan menjahit terhadap 16 (enam belas) orang penyandang cacat. Dan dapat menghasikan 2 (dua) orang penyandang cacat yang mandiri, dengan membuka usaha menjahit sendiri, untuk menopang kehidupan sehari-hari. Dan sampai saat ini, pada umumnya semua penyandang cacat yang dilatih, telah dapat hidup dengan mandiri dari kemampuan menjahit yang mereka miliki. Tahun 2011, upaya peningkatan kemandirian dilakukan dengan pelatihan menjahit terhadap 16 (enam belas) orang penyandang cacat. Sampai saat ini, keenam belas penyandang cacat tersebut telah mandiri dengan berbagai kegiatan dan usaha mereka yang menghasilkan pendapatan yang cukup.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat bantuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
III - 29
Selama tahun 2013, terdapat 200 (dua ratus) Kepala Keluarga di wilayah Kabupaten Sarolangun, yang mendapat bantuan untuk kehidupan sehari-hari. Meskipun bantuan tersebut sifatnya sementara, namun paling tidak dapat mengurangi beban para PMKS dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Tahun 2012 terdapat 115 (seratus lima belas) Kepala Keluarga yang mendapat bantuan, sedangkan tahun 2011, terdapat 116 (seratus enam belas) Kepala Keluarga yang mendapat bantuan. Jumlah relawan penangulangan bencana Selama tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menghasilkan 40 orang relawan penanggulangan bencana. Relawan tersebut dihasilkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis relawan dan aparatur
penanggulangan
bencana.
Relawan
memiliki
kemampuan
dalam
penanggulangan dan menghadapi bencana yang akan terjadi. Kriteria relawan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana dengan prinsip kerja relawan yang memperhatikan “Cepat dan tepat, Prioritas, Koordinasi, Berdaya guna dan berhasil guna, Transparansi, Akuntabilitas, Kemitraan, Pemberdayaan, Non-diskriminasi, Tidak menyebarkan agama, Kesetaraan gender dan Menghormati kearifan local”. Disamping kriteria tersebut di atas, para relawan juga memiliki hal-hal sebagai berikut : 1. Kemampuan melakukan kaji cepat bencana serta dapat mendampingi para petugas kaji cepat (Tim Reaksi Cepat) dalam melakukan pendataan korban, pengungsi dan kerusakan serta kerugian akibat bencana. 2. Kemampuan mengelola logistik bencana dapat membantu para petugas dalam mengelola penerimaan, penyimpanan dan distribusi logistik bencana, termasuk pencatatan dan pelaporannya 3. Kemampuan untuk mendukung para petugas Dapur Umum dalam menyiapkan makanan bagi para penyitas bencana dalam penampungan sementara, termasuk menjaga kecukupan, kualitas dan kehigienisan makanan yang disiapkan. 4. Kemampuan
untuk
mendukung
para
petugas
dalam
mengelola
lokasi
para
petugas
dalam
mengelola
posko
dan
mengelola
penampungan bagi para korban bencana. 5. Kemampuan
untuk
mendukung
penanggulangan bencana. 6. Kemampuan
untuk
mendirikan
posko
bencana
dan
pengoperasikan peralatan bencana bersama petugas BPBD yang terlatih 7. Kemampuan melakukan evakuasi dan penyelamatan korban bencana bersama tim yang dibentuk oleh BPBD Sarolangun Jumlah lokasi bencana yang direhab kembali
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
III - 30
Selama tahun 2013, terdapat 5 lokasi bekas bencana yang diperbaiki, sehingga dapat kembali seperti keadaan sebelum bencana (5 lokasi), yaitu : 1. Lokasi Seipintun, Kecamatan Pauh 2. Lokasi Jalan Limun, Kecamatan Limun 3. Lokasi Jembatan Pulau Aro, Kecamatan Pelawan 4. Lokasi Mandiangin Tuo, Kecamatan Mandiangin 5. Lokasi Desa Baru, Kecamatan Air Hitam
Meningkatkan Harmonisasi Kehidupan Antar Umat Beragama dan Antar Suku serta Kesetaraan Gender
Sasaran 18
Sasaran strategis
ini dimaksudkan untuk
meningkatkan keamanan,
kenyamanan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, dengan realisasi kinerja, sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama
Satuan Target Realisasi
Jumlah Perayaan Agama yang Berlangsung dengan Baik Jumlah Forum Komunikasi politik masyarakat Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam pemerintahan Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam legislative
%
Event Forum orang
10,00 10,00 20,00
10,00 10,00 20,00
100,00 100,00 100,00
orang
5,00
5,00
100,00
Capaian sasaran ini sebesar 100,00% atau kategori Sangat Baik, dengan anggaran sebesar Rp.210.043.000,00, realisasi sebesar Rp 200.793.000,00 atau 97,86%. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2013 berupa Koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) serta menjalin silahturahmi dan komunikasi secara berkala dengan tokoh masyarakat dan agama.
A. Akuntabilitas Keuangan Alokasi anggaran tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp 227.473.656.194,00 dengan realisasi Rp 187.971.202.014,00 atau 82,63%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.3 No. 1.
2. 3.
Target anggaran dan realisasi keuangan setiap Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 Sasaran Strategis
Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah Percepatan Program – Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
%
184.698.143.000,-
148.249.565.000,-
80,27
267.500.000,-
253.789.000,-
94,88
1.967.900.000,-
1.462.288.000,-
74.30
III - 31
No.
Sasaran Strategis
4.
Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat
5.
6. 7. 8. 9.
Peningkatan kualitas keluarga berencana
10.
Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18.
Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam Masyarakat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI Meningkatkan Penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
1.801.137.000,-
1.689.031.000,-
.
93,78
1.540.525.000,-
1.488.542.000,- 96,63
674.012.000,13.747.000.000,-
468.515.000,- 69,58 . 13.673.604.000,- 99,47
. 6.726.894.000,-
. 5.394.400.000,- 88,28
894.683.194,-
.
%
. 894.680.000,- 99,98
500.000.000,-
426.026.000,-
85,20
7.772.168.000,-
6.944.939.000,-
89,36
68.628.014,-
98,04
.350.000.000,-
.309.700.000,-
88,48
379.177.000,-
. 321.227.000,-
84,72
. 6.846.364.000,-
.6.621.012.000,-
96,70
736.190.000,-
. 712.506.000,-
96,79
.259.820.000,-
254.245.000,-
97,86
.210.043.000,-
200.793.000,-
97,86
70.000.000,-
.
III - 32
BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan
kinerja
pertanggungjawaban,
Instansi LAKIP
Pemerintah.
Pemerintah
Sebagai
Kabupaten
bahan
Sarolangun
merupakan sarana evaluasi dan perbaikan diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercermin dalam Visinya mewujudkan SAROLANGUN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA, dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 telah menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam rentang satu tahun anggaran, dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten
Sarolangun
Tahun
2013
merupakan
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
IV - 1
internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi
secara
berkala
atas
kendala/hambatan
yang
dijumpai,
sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun
telah
mempersiapkan
strategi-strategi
pemecahannya,
sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, pencapaian indikator sasaran belum maksimal dicapai pada tahun kedua, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana,
tenaga
dan
waktu
pelaksanaan,
sehingga
diharapkan
pencapaian indikator sasaran yang maksimal dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.
LAKIP Kabupaten Sarolangun Tahun 2013
IV - 2
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 No.
Sasaran Strategis
IKU
Satuan
Target
Realisasi
%
Rp (juta) % Rp/Tahun % Indeks
5,350,220 4.58 17,654,765 7.73 73.08
5,380,165 2.70 18,676,937 7.82 73.61
100.56 46.00 105.79 100.01 100.73
Sangat Taat/Taat /Cukup Taat/ Tidak Taat
Cukup Taat
Cukup Taat
100.00
Rp/kapita/bulan % Rupiah % Jiwa Jiwa %
312,215 7.13 670.48 4.33 23.150 20,125 99.25
321,806 9.46 646.48 1.91 24.800 20,964 92.44
9.51 6.13 96.42 44.11 22.15 100,04 93.14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
%
66,05
66,05
100,00
Swasembada Pangan
%
65,00
55,00
84.62
1.
Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya
PDRB atas dasar harga berlaku Laju Inflasi Pendapatan Perkapita Dengan Migas Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2.
Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah
Ketaatan Terhadap RTRW
3.
Percepatan Program Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment
Garis Kemiskinan Tingkat Kemiskinan Pengeluaran Perkapita Rill Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Penduduk Miskin Kemiskinan Relatif Rumah Tangga PPLS Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi
4.
5.
Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Persentase ruang terbuka hijau per satuan wilayah
54.36%
52.15%
95.93
95.93
Penurunan Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
10,00%
15,00%
150.00
150.00
Persentase SDM yang memiliki Keahlian di bidang lingkungan
100,00%
100,00%
100,00
100.00
6.
Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah
Kenaikan Nilai Investasi
%
28,01
28,01
100,0 0
7.
Peningkatan Kualitas
Angka Melek Huruf
%
95.79
94.98
99.15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
Pelayanan Pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan
8.
Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat
9.
Peningkatan kualitas keluarga berencana
10.
Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak
11.
12.
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan
Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI APM SLTP/MTs APM SLTA/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI APK SLTP/MTs APK SLTA/MA Angka Harapan Hidup (AHH) Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu
Tahun % % % % % % Tahun Per 1,000 Kelahiran Hidup Per 100,000 Kelahiran Hidup % %
7.45 98.23 69.87 57.46 117.26 100.07 73.6 69.89 30 110
7.55 98.99 70.95 57.94 114.88 90.65 72.94 69.71 26 115
101.34 100.77 101.55 100.84 97.97 90.59 99.10 99.74 86.67 104.55
0.38 3
0.43 2.79
113.16 46.00
Orang
55
50
90.91
Organisasi
3
3
100,00
Jumlah pemuda yang berperestasi di bidang olah raga
Orang
5
5
100,00
Jumlah anak yang berperestasi
Orang
5
5
100,00
WTP/WDP/TW/TMP
WTP
WDP
75.00
AA/A/B/CC/C/D
CC
C
75.00
Pendapatan Daerah
Dalam Milyar Rupiah
979.23
822.92
84.04
Belanja Daerah
Dalam Milyar Rupiah
997.49
777.90
77.99
Jumlah Aparatur Yang siap menduduki jabatan struktural Jumlah Aparatur Yang diangkat jadi PNS Jumlah Aparatur Yang Profesional
orang orang
46 -
46 -
100,00 -
Ahli Keuangan
orang
2,00
2,00
100,00
Ahli Perencanaan
orang
2,00
2,00
100,00
Arsiparis
orang
1,00
1,00
100,00
Persentase Balita Gizi Buruk (%) Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah SDM yang Siap Bersaing Dalam Pembangunan Daerah Jumlah organisasi kepemudaan yang mandiri
Opini atas Laporan Keuangan Daerah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
13.
Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam Masyarakat
Ahli Perpustakaan
orang
1,00
1,00
100,00
Ahli Pengadaan Barang dan Jasa
orang
5,00
5,00
100,00
Ahli Konstruksi
orang
2,00
2,00
100,00
Ahli Pertanian
orang
10,00
10,00
100,00
Ahli Perkebunan Jumlah Perda Yang diterbitkan
orang
5,00
5,00
100,00
Perda
10,00
10,00
100.00
Jumlah Kasus yang difasilitasi
Kasus
2,00
2,00
100.00
Sangat Baik/ Baik / Cukup /Kurang
Sangat Baik
Sangat Baik
100,00
10,00
10,00
100,00
100.0 0
14.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
15.
Jumlah Perayaan Hari Besar Agama Berlangsung dengan Damai
16.
Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI
Jumlah Pesta Budaya yang Berlangsung baik
Event
10,00
10,00
100,00
Jumlah Situs Budaya yang dipelihara
Situs
1,00
1,00
100,00
Meningkatkan Penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam
Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan Jumlah Relawan Penangulangan Bencana
orang orang
2 200
2 200
100,00 100,00
orang Lokasi
40 3
40 3
100,00
Jumlah Lokasi Bencana yang Berfungsi Kembali
Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender
Jumlah Perayaan Agama yang Berlangsung dengan Baik Jumlah Forum Komunikasi politik masyarakat Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam pemerintahan Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam legislative
Event Forum orang orang
10,00 10,00 20,00 5,00
10,00 10,00 20,00 5,00
100,00 100,00 100,00 100,00
17.
18.
Indeks Pelayanan Publik Event
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013
100,00
RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN SAROLANGUN KABUPATEN
: SAROLANGUN
TAHUN
: 2013
No SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersedian Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintah, Perekonomian dan sosial Budaya.
No
1
INDIKATOR KINERJA Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik ( 40 Km/jam ) setahun.
Panjang jalan Kabupaten yang dapat dilalui kendaraan 2 roda 4 ( empat ) setiap setahun. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan 3 drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m setiap tahun)
TARGET
490,35 KM 1.162.016 M 5,83 KM
4 Panjang jalan yang terbangun setiap tahun
47.660 KM
5 Panjang jalan yang terpelihara setiap tahun
62.950 KM
Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi 6 baik setiap tahun 7 Jumlah DAM yang terbangun/terpelihara setiap tahun 8 9 10 11 12 13 14
Panjang Saluran drainase yang terbangun/terpelihara setiap tahun Panjang turap/bronjong yang terbangun/terpelihara setiap tahun Jumlah jembatan/jembatan gantung yang terbangun setiap tahun Jumlah jembatan/jembatan gantung yang terpelihara setiap tahun Persentase Jembatan/Jembatan gantung dalam kondisi baik setiap tahun Jumlah Box culvert yang terbangun/terpelihara setiap tahun Jumlah DI/jaringan irigasi yang terbangun/terpelihara setiap tahun
49,.5 KM 4 Unit 13.000 M 8 KM 8 Unit 9 Unit 35% 11 Unit 8 Unit
15 Persentase DI/jaringan irigasi kondisi baik setiap tahun
40 Unit
Jumlah jaringan irigasi desa ( JIDES ) yang 16 terbangun/terpelihara setiap tahun
20 Unit
17 Persentase cakupan DI/jaringan irigasi setiap tahun
30%
18 Jumlah posyandu/poskesdes yang terbangun setiap tahun 19 Jumlah posyandu/poskesdes yang terpelihara setiap tahun 20 Rasio posyandu persatuan Balita setiap tahun
14 Unit
Jumlah puskesmas rawat inap/puskesmas pembantu 21 yang terpelihara setiap tahun Jumlah Rumah Dinas Dokter / Bidan Desa di Daerah 22 terpencil yang terbangun 23 Rasio ketersediaan puskesmas rawat inap 24 Puskesmas pembantu Per Penduduk setiap tahun Jumlah rumah sakit Daerah yang terbangun / terpelihara setiap tahun Rasio ketersediaan rumah sakit daerah per satuan 26 penduduk setiap tahun 25
330 unit / 88 Unit 14:9/ Balita 15 Unit / 52 Unit 1 Unit 5.5/ 100.000 penduduk 20.2/100.000 penduduk 1 Unit 0.4/100000 penduduk
No SASARAN STRATEGIS
No 27 28 29 30 31 32 33
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Jumlah sekolah / ruang kelas paud yang terbangun setiap tahun Tersedianya sarana dan prasarana bermain anak paud / TK setiap tahun Jumlah sekolah/ruang kelas TK yang terbangun setiap tahun Tersedianya sarana dan prasarana bermain anak setiap tahun Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah tingkat TK setiap tahun Persentase ruang kelas TK dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa per ruang kelas tingkat TK setiap tahun
10 Ruang
Jumlah sekolah/ruang kelas SD/MI yang terbangun 34 setiap tahun Jumlah sekolah / ruang kelas SD/MI yang terpelihara 35 setiap tahun Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah tingkat SD/MI setiap tahun Persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik 37 setiap tahun Rasio siswa per ruang kelas tingkat SD/MI setiap 38 tahun 36
39 40 41 42 43 44 45 46 47
Jumlah sekolah/ruang kelas SMP/MTS yang terbangun setiap tahun Jumlah sekolah/ruang kelas SMP/MTS yang terpelihara setiap tahun Rasio ketersediaan Sekolah / penduduk usia sekolah tingkat SMP/MTS setiap tahun Persentase ruang kelas SMP/MTS dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa peruang kelas tingkat SMP/MTS setiap tahun Rasio ketersedian sekolah perpenduduk usia sekolah tingkat SMA/MA/SMK setiap tahun Persentase ruang kelas SMA/MA/SMK dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa peruang kelas tingkat SMA/MA/SMK setiap tahun Jumlah perpustakaan sekolah yang terbangun / terpelihara setiap tahun
48 Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang setiap tahun 49 Pengecatan marka jalan setiap tahun 50 51 52 53 54
Tersedianya fasilitas umum yang baik di terminal setiap tahun Tersedianya tempat pelayanan keamanan terminal setiap tahun Persentase lampu lalu lintas dalam kondisi baik setiap tahun Jumlah kunjungan wisata domestik / asing setiap tahun Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur perkotaan berupa jalan lingkungan
55 Meningkatnya sarana prasarna ruang umum dan kota 56 Pembangunan pos pelayanan penyuluhan 57 Ketersediaan daya listrik per KK Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 58 setiap tahun 59 Persentase desa/kelurahan yang belum menikmati listrik setiap tahun Panjang jaringan listrik tegangan menengah ( JTM ) 60 yang terbangun /terpelihara setiap tahun
ada 22 Unit ada 1:64/ Penduduk 83% 1:28/ruang 6 Unit 60 Unit 1:136/Penduduk 70% 25:1/ruang Kelas 16 Unit 15 Unit 1:145/Penduduk 75% 1:28/ruang kelas 1:131/penduduk 78% 1:91/ruang kelas 16 Unit 184 titik 4 KM ada ada 94.66% 25.772/80 orang 500 Unit 5 Unit 100 Unit 900/1300/2200 KK 65% 16 % 25 desa 6,5 KM
No SASARAN STRATEGIS
No
INDIKATOR KINERJA
Panjang jaringan listrik tegengan Rendah ( JTR ) yang terbangun/terpelihara setiap tahun 62 Jumlah PLTU/PLTD yang terbangun/terpelihara setiap tahun Persentase PLTU/PLTD dalam kondisi baik setiap 63 tahun 64 Jumlah PLTS yang terbangun/terpelihara setiap tahun 61
1 PLTU,2 PLTD 80% 15 KW 100%
66 Jumlah PLTMH terbangun/terpelihara setiap tahun
3 Unit
67 Persentase PLTMH dalam kondisi baik setiap tahun
3 Unit
Tingkat penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan
1 Tersedianya perda RT/RW 2 Tersedianya RIK pada semua kecamatan 3 Rasio Ruang terbuka hijau per satuan wilayah 4 Rasio pemukiman layak huni
3. Percepatan Program-Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment.
16,7 KM
65 Persentase PLTS dalam kondisi baik setiap tahun
68 2. Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah
TARGET
60%
Ada 4 Buah 30% 3.89%
1 Realisasi terhadap target pencari kerja
3.000 Orang
2 Jumlah penganguran
3.000 Orang
3 Jumlah tenaga kerja terampil yang dilatih di BLK
160 Orang
4 Persentase pertumbuhan UKMK/koperasi setiap tahun
5%
Persentase peningkatan jumlah koperasi / UKMK 5 setiap tahun
6%
6 Jumlah UKM/ Koperasi yang dibina setiap tahun
174 UKM
Jumlah pengurus yang dilatih dalam pengelolaan 7 UKMK / koperasi setiap tahun Jumlah bantuan peralatan untuk UKMK/koperasi 8 setiap tahun Jumlah bantuan modal usaha/kredit usaha yang 9 disalurkan untuk UKMK/koperasi setiap tahun
80 Pengurus 10 Unit 1.25 Miliar dari pusat
10
Jumlah kemitraan usaha UKMK/koperasi dengan usaha skala besar ( bapak angkat ) setiap tahun
11
Persentase kemitraan usaha UKMK/koperasi dengan usaha skala besar ( Bapak angkat ) setiap tahun
6%
12
Tersedianya tempat pelayanan informasi promosi/pameran produk UKMK.koperasi setiap tahun
5 Paket
Tersedianya laporan aktivitas usaha UKMK/koperasi setiap tahun Persentase komoditi yang dihasilakan UKMK /koperasi 14 setiap tahun 13
6 UKMK
Ada 5%
15 Bahan pembelajaran berupa saprodi dilokasi demfram
7 Unit
16 Pembinaan desa mandiri pangan
8 Desa
17 Pembinaan desa replika
10 Desa
18 Penjenjangan kelas kelompok tani 19 Pembentukan gapoktan 20 Gelar teknologi tepat guna
800 Orang 149 Kelompok 1 keg
21 monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa
52 desa
22 Tim fasilitas kabupaten dan kecamata ( ADD )
10 Kec.
No SASARAN STRATEGIS 4. Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan
No
INDIKATOR KINERJA
1 Jumalah catak sawah baru setiap tahun 2 Rasio kelompok tani aktif persatuan
4 Jumlah bantuan pertanian/saprodi setiap tahun
3000 Orang
5 Luas tanam padi sawah setiap tahun
7000 Ha
6 Jumlah produksi beras setiap tahun
4.3 Ton
Jumlah bantuan bibit ikan / sarana produksi setiap tahun
350.000 Ekor 4.150 ton
9 Jumlah BBI yang terbangun/ terpelihara setiap tahun
2
Jumlah kelompok tani yang menirima bantuan sarana 10 peternakan setiap tahun
12 Kelompok
11 Persentase pertumbuhan hewan ternak setiap tahun
0.38%
12 Jumlah produksi peternakan setiap tahun
1.545.639 Kg
Tersedianya rumah potong hewan ( RPH ) setiap tahun
1 Unit
14 Frekuwensi surveylance penyakit ternak setiap tahun
11%
13
Frekuwensi inseminasi buatan / kawin suntik ternak 15 setiap tahun
1
Tersedianya AMDAL setiap usaha pertambangan dan penggalian dan energi setiap tahun
1.250 Ekor
ada
2 Persentase AMDAL yang dikeluarkan setiap tahun
4%
3 Jumlah LSM peduli lingkungan setiap tahun
5 Bh
Jumlah perusahaan yang melanggar aturan lingkungan 4 hidup setiap tahun
2 Bh
Tersedianya PERDA tentang pengelolaan limbah 5 industri/UKMK setiap tahun
Ada
Terwujudnya sumberdaya alam serta lingkungan yang 6 berkualitas Luas lahan bekas pertambangan yang sudah 7 direklamasi setiap tahun
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Umum, Kejuruan dan Keagamaan
0:1o/kelompok 50 Kelompok
8 Jumlah produksi perikanan setiap tahun
6. Menumbuh kembangkan daya saing daerah
300 HA
Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan 3 pertanian/saprodi setiap tahun
7
5. Peningkatan kualitas lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
TARGET
Jumlah jenis pelayanan perizinan yang dilayani setiap 1 tahun Jumlah perizinan yang dikeluarkan atau diterbitkan 2 setiap tahunnya Tersedianya tempat pelayanan perizinan yang 3 representative setiap tahun 4 Jumlah hubungan kerjasama investasi luar negeri dan investsi dalam negeri setiap tahun 5 Frekuwensi promosi penanaman modal diluar negeri dan didalam negeri setiap tahun 6 Jumlah jenis produk unggulan daerah yang dihasilkan setiap tahun
10 Kali 30417 ha
Ada 6000 Bh Ada 1 kali 1 kali 2 produk
1 Angka melek huruf setiap tahun
95%
2 Angka partisipasi kasar ( APK ) paud setiap tahun
65%
Persentase ketersediaan alat peraga edukatif PAUD 3 setiap tahun
10%
4 Rasio paud terhadap total desa / kelurahan 5 Angka parsitipasi kasar ( APK ) TK setiap tahun
1 : 1,8 desa/kelurahan 66%
No SASARAN STRATEGIS
No
INDIKATOR KINERJA
TARGET
6 Angka melanjutkan dari TK ke SD / MI setiap tahun
100%
7 Angka partisipasi kasar ( APK ) SD / MI setiap tahun
115%
8 angka partisipasi murni SD / MI setiap tahun
99%
9 angka partisipasi sekolah ( APS ) SD/MI setiap tahun
104%
10 Rasio guru terhadap siswa SD/MI setiap tahun
74.22 %
11 Angka Droup out / putus sekolah SD/MI setiap tahun
0.39 %
12 Angka kelulusan sekolah SD/MI setiap tahun
100%
Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS setiap 13 tahun
99.15%
14 Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS setiap tahun
90.82%
Angka Partisipasi murni ( APN ) SMP/MTS setiap 15 tahun angka partisipasi sekolah ( APS ) SMP/MTS setiap 16 tahun Angka Droup out / putus sekolah SMP/MTS setiap 17 tahun 18 Angka kelulusan sekolah SMP/MTS setiap tahun 19 20 21 22 23
Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/MA/SMK setiap tahun Angka partisipasi kasar ( APK ) SMA/MA/SMK setiap tahun Angka partisipasi murni ( APM ) SMA/MA/SMK setiap tahun Angka partisipasi sekolah ( APS ) SMA/MA/SMK setiap tahun Angka droup out/putus sekolah SMA/MA/SMK setiap tahun
73.25% 88.50% 0.33% 99.90% 90.97 % 74.00 % 58.52 % 70.52 % 0.25 %
24 Angka kelulusan sekolah SMA.MA/SMK setiap tahun
99.81 %
Angka melanjutkan dari SMA/MA/SMK ke perguruan 25 tinggi setiap tahun
65.00 %
26
Tersedia standar pelayanan minimal bidang pendidikan setiap tahun
Persentase guru berpendidikan D-4 atau S-1 setiap tahun Persentase guru yang memiliki/lulus sertifikasi setiap 28 tahun Frekuwensi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga 29 pendidikan dan kependidikan setiap tahun Frekuwensi pertemuan MGMP bagi tenaga pendidikan 30 dan kependidikan setiap tahu 27
Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dilatih 31 pelatihan setiap tahun Frekuwensi olimpiade olah raga siswa nasional ( 32 OOSN ) SD/MI setiap tahun Jumlah siswa peserta mengikuti olimpiade olah raga 33 siswa ( OOSN ) SD/MI setiap tahun 34 35 36 37 38
Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SD/MI setiap tahun Frekuwensi olimpiade olahraga siswa nasional ( OOSN ) SMP/MTS setiap tahun Jumlah siswa peserta mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMP/MTS setiap tahun Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMP/MTS setiap tahun Frekuwensi olimpiade olahraga siswa nasional ( OOSN ) SMA/MA/SMK setiap tahun
ada 55.00 % 25.00 % 1% 12% 200 Org 1% 270 Org 30 1% 200 Org 22 Org 1%
No SASARAN STRATEGIS
No
INDIKATOR KINERJA
Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMA/MA/SMK setiap tahun Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah 40 raga siswa ( OOSN ) SMA/MA/SMK setiap tahun Tingkat ketersediaan sarana dan prasarna rumah sakit 41 sesuai standar 39
42 Tingkat Profesionalisme tenaga kesehatan 43
8. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat
Tingkat Kualitas pelayanan medis,penunjang medis dan administrasi rumah sakit
TARGET 180 Org 25 Org 75% 40% 60%
44 Persentase rumah sakit melaksanakan PONEK
70%
Tingkat cakupan pelayanan rujukan pasien 45 masyarakat miskin
60%
46 Tingkat akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan
60%
1 Persentase balita gizi buruk setiap tahun
<5%
2 Angka kematian bayi kabupaten sarolangun setiap tahun 3 Rasio dokter persatuan penduduk setiap tahun 4 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk setiap tahun 5 Persentase cangkupan komplikasi kebidanan yang ditangani setiap tahun Persentase cangkupan pertolongan persalinan oleh 6 tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan setiap tahun Persentase cangkupan desa/kelurahan universal child immunization ( UCI ) setiap tahun Persentase cangkupan balita gizi buruk mendapat 8 perawatan setiap tahun Persentase cangkupan penemuan dan penanganan 9 penderita penyakit TBC BTA setiap tahun Persentase cangkupan penemuan dan penanganan 10 penderita penyakit DBD setiap tahun 7
11 Persentase cankupan kumjungan bayi setiap tahun 12 13 14 15 16 17 18
100% 100%
100% 100% 80% 100% 100%
5.7 per 100.000 Rasio cangkupan puskesmas per satuan pennduduk penduduk setiap tahun Rasio cangkupan puskesmas Pembantu setiap tahun 20.2 per 100.000 per satuan penduduk setiap tahun Penduduk Rasio Tenaga medik / paramedik per satuan penduduk medik 18.1 setiap tahun paramedis 244.1 Rasio jumlah pelayanan kesehatan per satuan 15000 perlayanan penduduk setiap tahun Angka kematian ibu ( AKI ) kabupaten sarolangun 114 per 100.000 setiap tahun kelahiran Persentase cangkupan pelayanan kesehatan rujukan 100% pasien masyarakat miskin setiap tahun Tersedianya sistem pembiayaan pelayanan kesehatan Ada ( BPJS yang berbasis sistem pra upaya /asuransi /JPKM Kesehatan ) setiap tahun
19 Jumlah jamkesmas . Jamkesda setiap tahun Frekuwensi upaya-upaya pencegahan penyakit melalui 20 pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat setiap tahun Frekuwensi informasi pencegahan penyakit melalui 21 pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat setiap tahun 22
<23 per 1000 18.1 per 100.000 penduduk 244.1 per 100.000 penduduk
Tersedianya penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk pencegahan penyakit setiap tahun\
Jumlah atlit yang mengikuti kejuaran daerah / nasional 23 setiap tahun 24 Jumlah organisasi olah raga yang aktif setiap tahun
jamkesmas 93.185 jamkesda 7.750
180%
180%
Ada 185 Org 24 Bh
No SASARAN STRATEGIS
No
INDIKATOR KINERJA
Jumlah pengurus olah raga yang dibina setiap 25 tahunnya Frekuwensi kejuaraan olahraga yang diselenggarakan 26 / diikuti setiap tahunnya 27 28 9. Peningkatan kualitas keluarga sejahtera
Tersedianya Jaminan kesehatan Mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat
10% Ada 100%
10.549 Org
2 Peserta KB aktif Persentase perseta KB yang menggunakan alat 3 kontrasepsi
44.339 Org
4 Persentase KB aktif/Plus
82.60 Org
44.339 Org
220 Org
6 Frekuwensi sosialisasi KB/KR Mandiri
20%
7 Frekuwensi sosialisasi kesehatan ibu, bayi dan anak
40%
8 Rasio PLKB/Desa
55/158 Per desa
9 Frekuwensi sosialisasi kebijakan pengendali
60%
Tersedia tempat informasi pemberdayaan perempuan 10 dan keluarga dalam meningkatkan mutu kesehatan keluarag setiap tahun
75%
11 Frekuwensi penyuluhan dan informasi 12 Rasio KDRT 13 Persentase perempuan dilegeslatif
11. Meningkatkan kapasitas kelembagaan
120 Org
1 Peserta KB baru
5 Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga
10. Peningkatan kualitas pemuda, remaja perempuan dan anak
TARGET
Jumlah sarjana penggerak pembangunan desa ( SP3 ) setiap tahun 2 Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina setiap tahun Jumlah pengurus organisasi kepemudaan yang dibina 3 setiap tahun 1
100% 10,5/ KK 15%
10 Org 6 Bh 5 Org
4 Frekuwensi kegiatan kepemudaan setiap tahunnya
12%
5 Jumlah organisasi pemuda
30 Bh
6 Jumlah kegiatan kepemudaan
8 Keg
1 Obyek pemeriksaan yang diperiksa
99 SKPD
2 Jumlah temuan yang ditindaklanjuti
410 Bh
3 P2HP yang diekspose
98 Bh
4 5 6 7 8 9 10
Tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah setiap tahun Persentase indeks kepuasan layanan masyarakat setiap tahun Tersedianya pelaporan kinerja/lakip daerah setiap tahun Kategori baik untuk indeks kepuasan layanan masyarakat setiap tahun Jumlah website aktif milik pemerintah daerah setiap tahun Jumlah SKPD yang menggunakan operating sistem berbasis open source / legal setiap tahun Jumlah pengguna layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE ) setiap tahun
ada Baik Ada Baik 5 Bh 55 SKPD 1250 Bh
No SASARAN STRATEGIS
No
INDIKATOR KINERJA
Frekuwensi pengembangan komunikasi, informasi dan media massa setiap tahun 12 Frekuwensi pengembangan komunikasi dan informasi setiap tahun Persentase sarana pengolahaan dan penyimpanan 13 data yang baik terhadap kebutuhan setiap tahun 14 Jumlah dokumen yang digandakan setiap tahun
11
15 Jumlah dokumen yang terdata setiap tahun 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Jumlah sarana penyimpanan arsip yang baik setiap tahun Frekuwensi sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD setiap tahun Tersedianya sistem informasi keuangan daerah / SIMDA dalam penyusunan APBD setiap tahun Tersedianya penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah setiap tahun Tersedianya dokumen data / informasi statistik daerah dan data pendukung perencanaan setiap tahun Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan terhadap kebutuhan setiap tahun Persentase jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam renstra SKPD setiap tahun Persentase jumlah program RKPD yang diakomodir dalam renja SKPD setiap tahun Frekuwensi koordinasi perencanaan pembangunan terhadap kebutuhan setiap tahun Persentase tindak lanjut hasil koordinasi perencanaan pembangunan setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD setiap tahun
Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD setiap tahun Jumlah rancangan peraturan kepala daerah tentang 30 dokumen perencanaan pembangunan dan APBD setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan kepala daerah 31 tentang dokumen perencanaan pembangunan penjabaran APBD setiap tahun 29
Tersedianya penyusunan rancangan peraturankepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD setiap tahun Tersedianya pelaporan keuangan daerah dan 33 pertanggungjawaban kepala daerah tepat waktu setiap tahun 32
34 Meningkatnya tata tertib dan pelayanan masyarakat
TARGET 3% 4% 100% 1700 Dok 10 Dok 20 Bh 1 Kali ada ada ada ada Ada Ada 94% 90% 4 Kali 90% Ada Ada 2 Buah
Ada
Ada Ada ada
Tertata dan tertibnya administrasi serta meningkatkan 35 pelayanan terhadap masyrakat
100%
36 Pelatihan dan diklat anggota satpol pp
26 kali
37 Tersedianya pakaian dan perlengkapan dinas anggota Terlaksananya pengiriman aparatur untuk mengikuti dikalatpim Peningkatan pengetahuan kepemimpinan bagi calon 39 dan pejabat eslon III 38
Peningkatan pengetahuan kepemimpinan bagi calon 40 dan pejabat eslon IV 41 Peningkatan kesejahteraan aparatur 42 Terciptanya PNS teladan di kabupaten sarolangun
178 stell 2 Orang 2 Orang 40 Orang 1 keg 9 Orang
No SASARAN STRATEGIS
No
INDIKATOR KINERJA
43 Pengiriman aparatur untuk mengikuti diklat teknis
14 Orang
44 Tersedianya pensiunan PNS yang kreatif dan mandiri
25 Orang
45 Meningkatanya kapasitas sumber daya aparatur
100 Orang
terwujudnya peningkatan disiplin aparatur 46 pem.sarolangun Terlaksananya pengawasan dan penjatuhan disiplin 47 PNS 48 Peningkatan kualitas pendidikan tugas belajar 49 Meningkatnya sumber daya apartur 50 Persentase penduduk ber KTP
12. Meningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah
13. Meningkatkan jaminan dan kapasitas hukum dalam masyarakat
14. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2 Kali ( 1 TH ) 1 Periode 27 Orang 5 orang ( S2&S3 ) 50%
51 Persentase keluarga yang memiliki kartu keluarga
60%
52 Monitoring,evaluasi program kegiatan
1 TA
53 Mengikuti pameran pembangunan
1 TA
54 Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan
100%
Rakorwas dan rakerwas dan koordinasi/konsultasi antara APF dan lembaga eksternal
Ada
2 Meningkatnya kompetensi apartur pemerintah daerah
100%
3 Meningkatnya disiplin aparatur
100%
4 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
100%
1
Jumlah produk hukum daerah yang dikeluarkan setiap tahun Jumlah peraturan daerah yang dikaji/dievaluasi setiap 2 tahun 1
10 Bh 9 Bh
3 Persentase penegakan peraturan daerah setiap tahun
90%
4
Frekuwensi pembinaan dan pengembangan/ peningkatan produk hukum dan ham setiap tahun
4 kali
5
Frekuwensi pengawasan penegakan produk hukum setiap tahun
4 kali
6 Jumlah PPNS setiap tahun
3 Org
1 Frekuwensi pendidikan pelatihan pelayanan publik yang dilakukan setiap tahun 2 Lamanya pelayanan publik yang diberikan setiap tahun
3 Kali
3 Tersedianya SKPD yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas setiap tahun 4 Tersedianya perda tentang pelayanan publik setiap tahun 5 Tersedianya informasi yang jelas dan transparan tentang pelayanan publik setiap tahun Meningkatnya kualitas pelayanan pertamanan 6 kebersihan dan damkar Meningkatnya kesiagaan dan pencegahaan bahaya 7 kebakaran Meningkatnya pelayanan pengelolaan areal 8 pemakaman 9 Meningkatnya sarana dan prasarna pasar 15. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis
TARGET
Forum Koordinasi dan pengawasan penganut aliran kepercayaan masyarakat ( PAKEM ) Forum komunikasi tokoh agama, tokoh adat dan 2 Etnis/PKB 1
3 Hari Ada Ada Ada 100% 100% 100% 100%
2 KALI 1 Kali
3 Forum kerukunan anatar umat beragama ( FKUB )
2 Kali
Frekuwensi pelatihan pengurus lembaga keagamaan 4 di bidangnya masing-masing setiap tahun
4 Kali
No SASARAN STRATEGIS
No
INDIKATOR KINERJA
5 Frekuwensi pelaksanaan MTQ/STQ setiap tahunnya Jumlah Qori-Qoriah yang berpotensi pada ajang 6 daerah/nasional setiap tahun Jumlah Qori-Qoriah yang dibina dan dilatih setiap 7 tahun
16. Meningkatkan dan melestarikan Nilainilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI
17. Meningkatkan penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam
18. Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender
TARGET 10 Kali 5 Org 30 Org
8 jumlah Da'i -Da'ia yang dibina dan dilatih setiap tahun
60 Org
9 Jumlah jema'ah haji yang berangkat setiap tahun
200 Org
Tersedianya tempat informasi dan pembinaan 10 keagamaan setiap tahun Frekuwensi kegiatan keagaman yang dilaksanakan 11 setiap tahun frekuwensi bantuan sosial bagi pembangunan fasilitas 12 peribadatan setiap tahun
10 Kali
13 Jumlah da'i masuk desa setiap tahun
30 Org
ada
60 Kali
Frekuwensi MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten 14 setiap tahun jumlah peserta MTQ Tingkat kecamatan dan 15 kabupaten setiap tahun Jumlah peserta dikirim MTQ Tingkat provinsi/nasional 16 per tahun
800 Org
1 Jumlah kelompok sanggar seni yang aktif setiap tahun
12 Kelompok
tersedianya tempat informasi dan pementasan seni 2 dan budaya dan ruang pameran setiap tahun Frekuwensi pelatihan bagi seniman dan budayawan 3 setiap tahun
1 kali
70 Org
Ada 1 Kali
1 Frekuwensi Pengawasan penegakan produk hukum
20 Kali
2 Peningkatan pemberantas penyakit masyarakat ( Pekat ) 3 Peningkatan pengawalan dan pengamanan
11 kali
1 Frekuwensi pelatihan pemberdayaan kelembagaan sosial 2 Jumlah pertumbuhan kelembagaan sosial 3 Tersedianya tempat bagi penyandang masalah sosial anak terlantar dan panti jompo Frekuwensi himbauan kepedulian masyarakat 4 terhadap penyandang masalah sosial, anak terlantar dan jompo
95 kali
6 kali 1 Kali 1 panti sosial 2 kali
RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN TAHUN SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Kualitas dan Ketersedian Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintah, Perekonomian dan sosial Budaya.
: SAROLANGUN : 2014 INDIKATOR KINERJA
TARGET
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik ( 40 Km/jam ) setahun.
445.77
Panjang jalan Kabupaten yang dapat dilalui kendaraan roda 4 ( empat ) setiap setahun. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m setiap tahun ) Panjang jalan yang terbangun setiap tahun
43330
Panjang jalan yang terpelihara setiap tahun
57230
Persentase panjang jalan Kbaupaten dalam kondisi baik setiap tahun Jumlah DAM yang terbangun/terpelihara setiap tahun Panjang Saluran drainase yang terbangun/terpelihara setiap tahun Panjang turap/bronjong yang terbangun/terpelihara setiap tahun Jumlah jembatan/jembatan gantung yang terbangun setiap tahun Jumlah jembatan/jembatan gantung yang terpelihara setiap tahun Persentase Jembatan/Jembatan gantung dalam kondisi baik setiap tahun Jumlah Box culvert yang terbangun/terpelihara setiap tahun Jumlah DI/jaringan irigasi yang terbangun/terpelihara setiap tahun Persentase DI/jaringan irigasi kondisi baik setiap tahun Jumlah jaringan irigasi desa ( JIDES ) yang terbangun/terpelihara setiap tahun Persentase cakupan DI/jaringan irigasi setiap tahun Jumlah posyandu/poskesdes yang terbangun setiap tahun Jumlah posyandu/poskesdes yang terpelihara setiap tahun
1,056,378 5.3
45 6 11600 7.5 8 8 25 24 6 40 19 15 5 Unit 330 unit / 83 Unit
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Rasio posyandu per satuan Balita setiap tahun Jumlah puskesmas rawat inap/puskesmas pembantu yang terpelihara setiap tahun Jumlah Rumah Dinas Dokter / Bidan Desa di Daerah terpencil yang terbangun Rasio ketersediaan puskesmas rawat inap Puskesmas pembantu Per Penduduk setiap tahun Jumlah rumah sakit Daerah yang terbangun / terpelihara setiap tahun Rasio ketersediaan rumah sakit daerah per satuan penduduk setiap tahun Jumlah sekolah / ruang kelas paud yang terbangun setiap tahun Tersedianya sarana dan prasarana bermain anak paud / TK setiap tahun Jumlah sekolah/ruang kelas TK yang terbangun setiap tahun Tersedianya sarana dan prasarana bermain anak setiap tahun Rasio ketersedian sekolah per penduduk usia sekolah tingkat TK setiap tahun Persentase ruang kelas TK dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa per ruang kelas tingkat TK setiap tahun Jumlah sekolah/ruang kelas SD/MI yang terbangun setiap tahun Jumlah sekolah / ruang kelas SD/MI yang terpelihara setiap tahun Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah tingkat SD/MI setiap tahun Persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa per ruang kelas tingkat SD/MI setiap tahun Jumlah sekolah/ruang kelas SMP/MTS yang terbangun setiap tahun Jumlah sekolah/ruang kelas SMP/MTS yang terpelihara setiap tahun Rasio ketersediaan Sekolah / penduduk usia sekolah tingkat SMP/MTS setiap tahun Persentase ruang kelas SMP/MTS dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa peruang kelas tingkat SMP/MTS setiap tahun
TARGET 14.9 13 unit/ 52 unit 0 4.9 / 100.000 penduduk 19.6/100.000 penduduk 1 Unit 0.4/100000 penduduk 10 Ruang ada 22 Unit ada 1 : 64 80% 1 : 28 4 60 1:136 65.18 25:1 16 12 1:145 70% 1 : 28
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Rasio ketersedian sekolah perpenduduk usia sekolah tingkat SMA/MA/SMK setiap tahun Persentase ruang kelas SMA/MA/SMK dalam kondisi baik setiap tahun Rasio siswa peruang kelas tingkat SMA/MA/SMK setiap tahun Jumlah perpustakaan sekolah yang terbangun / terpelihara setiap tahun Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang setiap tahun Pengecatan marka jalan setiap tahun Tersedianya fasilitas umum yang baik di terminal setiap tahun Tersedianya tempat pelayanan keamanan terminal setiap tahun Persentase lampu lalu lintas dalam kondisi baik setiap tahun Jumlah kunjungan wisata domestik / asing setiap tahun
TARGET 1:131 75% 1:91 16 31 titik 1,5 KM ada ada 85% 25.672/80
Meningkatnya sarana dan Prasarana infrastruktur perkotaan berupa jalan lingkungan Meningkatnya sarana dan prasarana ruang umum kota Pembangunan pos pelayanan penyuluhan Ketersediaan daya listrik per KK Presentase rumah tangga yang menggunakan listrik setiap tahun Presentase desa/kelurahan yang belum menikmati listrik setiap tahun Panjang Jaringan listrik tegangan menengah (JTM) yang terbangun/terpelihara setiap tahun Panjang Jaringan listrik tengan rendah (JTR) yang terbangun/terpelihara Jumlah PLTU/PLTD yang terbangun/terpelihara setiap tahun Presentase PLTU/PLTD dalam kondisi setiap tahun Jumlah PLTS yang terbangun setiap tahun Presentase PLTS dalam kondisi baik Jumlah PLTMH terbangun/terpeliahara setiap tahun Presentase PLTMH dalam kondisi baik setiap tahun Tingkat penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan
500 5 100 900/1300/2200 55% 65% 25 Desa 6.5 KM 16.7 KM 1 PLTU,2 PLTD 72% 15 KW 100% 3 3 60%
SASARAN STRATEGIS Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah
INDIKATOR KINERJA Tersedianya perda RT/RW Tersedianya RIK pada semua kecamatan Rasio Ruang terbuka hijau per satuan wilayah Rasio pemukiman layak huni
Percepatan Program-Program Realisasi terhadap target pencari kerja Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Jumlah penganguran Environment. Jumlah tenaga kerja terampil yang dilatih di BLK
TARGET Ada 4 Buah 30% 3.89% 1175 Orang 638 Orang 160 Orang
Presentase pertumbuhan UKMK/Koperasi setiap tahun Presentase peningkatan jumlah koperasi / UKMK setiap tahun
5 6
Jumlah UKM/Koperasi yang dibina setiap tahun
174
Jumlah pengurus yang dilatih dalam pengelolaan UKMK/Koperasi setiap tahun Jumlah bantuan peralatan untuk UKMK/Koperasi setiap tahun Jumlah bantuan modal usaha/kredit usaha yang disalurkan untuk UKMK/Koperasi setiap tahun Jumlah kemitraan usaha UKMK/Koperasi dengan usaha skala besar (bapak angkat) setiap tahun Presentase kemitraan usaha UKMK/Koperasi dengan usaha skala besar (bapak angkat) setiap tahun Tersedianya tempat pelayanan informasi promosi/pameran produk UKMK koperasi setiap tahun Tersedianya laporan aktivitas usaha UKMK/Koperasi setiap tahun Presentase komoditi yang dihasilkan UKMK/Koperasi setiap tahun Bahan pembelajaran berupa sprodi dilokasi demfram Pembinaan desa mandiri pangan Pembinaan desa replika Penjenjangan kelas kelompok tani Pembentukan Gapoktan Gelar teknologi tepat guna
80 10 1.25 Miliar dari pusat 6
6
5 Paket Ada 5 5 6 10 800 140 1 Keg
Monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa
52 Desa
Tim Fasilitas Kabupaten dan Kecamatan (ADD)
10 Kec
SASARAN STRATEGIS Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan
Peningkatan kualitas lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
INDIKATOR KINERJA Jumlah cetak sawah baru setiap tahun Rasio kelompok tani aktif persatuan Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan pertanian/saprodi setiap tahun Jumlah bantuan pertanian/saprodi setiap tahun Luas tanam padi sawah setiap tahun Jumlah produksi beras setiap tahun Jumlah bantuan bibit ikan / sarana produksi setiap tahun Jumlah Produksi perikanan setiap tahun Jumlah BBI yang terbangun/terpeilhara setiap tahun Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan sarana peternakan setiap tahun Presentase pertumbuhan hewan ternak setiap tahun Jumlah produksi peternakan setiap tahun Tersedianya rumah potong hewan (RPH) setiap tahun Frekuwensi surveylance penyakit ternak setiap tahun Frekuwensi inseminasi buatan / kawin suntik ternak Tersedianya AMDAL setiap usaha pertambangan dan penggalian dan energi setiap tahun Persentase AMDAL yang dikeluarkan setiap tahun Jumlah LSM peduli lingkungan setiap tahun jumlah perusahan yang melanggar aturan lingkungan hidup setiap tahun Tersedianya PERDA tentang pengelolaan limbah industri/UKMK setiap tahun Terwujudnya sumberdaya alam serta lingkungan yang berkualitas Luas lahan bekas pertambangan yang sudah direklamasi setiap tahun
Menumbuh kembangkan daya Jumlah jenis pelayanan perizinan yang dilayani saing daerah setiap tahun Jumlah perizinan yang dikeluarkan atau diterbitkan setiap tahunnya
TARGET 300 Ha 0.09 28 Kelompok 2500 6600 Ha 4.2 350,000 4,150 2 12 0.25% 1545639 Kg 1 11 1250 Ekor
ada 4 5 2 Ada 10 Kali 30,417
Ada 6,000
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Tersedianya tempat pelayanan perizinan yang representative setiap tahun Jumlah hubungan kerjasama investasi luar negeri dan investsi dalam negeri setiap tahun Frekuwensi promosi penanaman modal diluar negeri dan didalam negeri setiap tahun Jumlah jenis produk unggulan daerah yang dihasilkan setiap tahun Angka melek huruf setiap tahun Peningkatan Kualitas Angka partisipasi kasar ( APK ) paud setiap Pelayanan Pendidikan Umum, tahun Kejuruan dan Keagamaan Persentase ketersediaan alat peraga edukatif PAUD setiap tahun Rasio paud terhadap total desa / kelurahan Angka parsitipasi kasar ( APK ) TK setiap tahun Angka melanjutkan dari TK ke SD / MI setiap tahun Angka partisipasi kasar ( APK ) SD / MI setiap tahun angka partisipasi murni SD / MI setiap tahun angka partisipasi sekolah ( APS ) SD/MI setiap tahun Rasio guru terhadap siswa SD/MI setiap tahun Angka Droup out / putus sekolah SD/MI setiap tahun Angka kelulusan sekolah SD/MI setiap tahun Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS setiap tahun Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS setiap tahun Angka Partisipasi murni ( APM ) SMP/MTS setiap tahun angka partisipasi sekolah ( APS ) SMP/MTS setiap tahun Angka Droup out / putus sekolah SMP/MTS setiap tahun Angka kelulusan sekolah SMP/MTS setiap tahun Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/MA/SMK setiap tahun
TARGET Ada 1 kali 1 kali 2 produk 94.97 65.15 8.12 1 : 1.8 65.84 100% 114.94 99.23 103.55 74.22 0.25 100% 99.12% 90.74% 73.13% 88.44% 0.33% 99.89% 90.95
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Angka partisipasi kasar ( APK ) SMA/MA/SMK setiap tahun Angka partisipasi murni ( APM ) SMA/MA/SMK setiap tahun Angka partisipasi sekolah ( APS ) SMA/MA/SMK setiap tahun Angka droup out/putus sekolah SMA/MA/SMK setiap tahun Angka kelulusan sekolah SMA.MA/SMK setiap tahun Angka melanjutkan dari SMA/MA/SMK ke perguruan tinggi setiap tahun Tersedia standar pelayanan minimal bidang pendidikan setiap tahun Persentase guru berpendidikan D-4 atau S-1 setiap tahun Persentase guru yang memiliki/lulus sertifikasi setiap tahun Frekuwensi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidikan dan kependidikan setiap tahun Frekuwensi pertemuan MGMP bagi tenaga pendidikan dan kependidikan setiap tahu Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dilatih pelatihan setiap tahun Frekuwensi olimpiade olah raga siswa nasional ( OOSN ) SD/MI setiap tahun Jumlah siswa peserta mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SD/MI setiap tahun Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SD/MI setiap tahun Frekuwensi olimpiade olahraga siswa nasional ( OOSN ) SMP/MTS setiap tahun Jumlah siswa peserta mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMP/MTS setiap tahun Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMP/MTS setiap tahun Frekuwensi olimpiade olahraga siswa nasional ( OOSN ) SMA/MA/SMK setiap tahun Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMA/MA/SMK setiap tahun
TARGET 73.80 58.41 61.93 0.39 99.72 55.00 ada 52.28 22.81 1
12 150 1 270 30 1 200
22 1 180
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Jumlah siswa yang dilatih mengikuti olimpiade olah raga siswa ( OOSN ) SMA/MA/SMK setiap tahun Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana rumah Sakit sesuai standar Tingkat Profesionalisme tenaga kesehatan Tingkat kualitas pelayanan medis, penunjang medis dan administrasi rumah sakit
75%
Presentase Rumah Sakit melaksanakan PONEK
70%
Tingkat cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin Tingkat akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat
TARGET 25
40% 50%
60% 60%
Persentase balita gizi buruk setiap tahun 0.013 Angka kematian bayi kabupaten sarolangun setiap tahun
4.5 per 1000
Rasio dokter persatuan penduduk setiap tahun
15.4 per 100.000 penduduk
Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk setiap tahun
227.2 per 100.000 penduduk
Persentase cangkupan komplikasi kebidanan yang ditangani setiap tahun Persentase cangkupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan setiap tahun Persentase cangkupan desa/kelurahan universal child immunization ( UCI ) setiap tahun Persentase cangkupan balita gizi buruk mendapat perawatan setiap tahun Persentase cangkupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA setiap tahun Persentase cangkupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD setiap tahun Persentase cankupan kumjungan bayi setiap tahun
82.4% 92.10%
92.4% 100% 76.2%
100% 92.5%
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Rasio cangkupan puskesmas per satuan pennduduk setiap tahun
4.5 per 100.000 penduduk
Rasio cangkupan puskesmas Pembantu setiap tahun per satuan penduduk setiap tahun
19.2 per 100.000 Penduduk
Rasio Tenaga medik / paramedik per satuan penduduk setiap tahun Rasio jumlah pelayanan kesehatan per satuan penduduk setiap tahun Angka kematian ibu ( AKI ) kabupaten sarolangun setiap tahun
medik 18.1 paramedis 227.2
Persentase cangkupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin setiap tahun Tersedianya sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang berbasis sistem pra upaya /asuransi /JPKM setiap tahun Jumlah jamkesmas . Jamkesda setiap tahun Frekuwensi upaya-upaya pencegahan penyakit melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan setiap tahunpenyakit Frekuwensimasyarakat informasi pencegahan melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat setiap tahun Tersedianya penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk pencegahan penyakit setiap tahun\ Jumlah atlit yang mengikuti kejuaran daerah / nasional setiap tahun Jumlah organisasi olah raga yang aktif setiap tahun Jumlah pengurus olah raga yang dibina setiap tahunnya Frekuwensi kejuaraan olahraga yang diselenggarakan / diikuti setiap tahunnya Tersedianya Jaminan kesehatan Mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat Peningkatan kualitas keluarga sejahtera
TARGET
Peserta KB baru
11,285 111.4 per 100.000 kelahiran 0.38%
Ada jamkesmas 93.185 jamkesda 7.750 156 156
Ada 159 24 120
7 Ada 100%
10549
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Peserta KB aktif Persentase perseta KB yang menggunakan alat kontrasepsi Persentase KB aktif/Plus Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga Frekuwensi sosialisasi KB/KR Mandiri Frekuwensi sosialisasi kesehatan ibu, bayi dan anak
44189
Rasio PLKB/Desa
55/158
81.60 191 20 40
100%
Rasio KDRT
10.5%
Jumlah sarjana penggerak pembangunan desa ( SP3 ) setiap tahun Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina setiap tahun Jumlah pengurus organisasi kepemudaan yang dibina setiap tahun Frekuwensi kegiatan kepemudaan setiap tahunnya
Meningkatkan kapasitas kelembagaan
44189
Frekuwensi sosialisasi kebijakan pengendali Tersedia tempat informasi pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan mutu kesehatan keluarag setiap tahun Frekuwensi penyuluhan dan informasi
Persentase perempuan dilegeslatif Peningkatan kualitas pemuda, remaja perempuan dan anak
TARGET
60 75%
15%
10 5 4 10
Jumlah organisasi pemuda
16
Jumlah kegiatan kepemudaan
7
Obyek pemeriksaan yang diperiksa Jumlah temuan yang ditindaklanjuti P2HP yang diekspose Tersedianya sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah setiap tahun Persentase indeks kepuasan layanan masyarakat setiap tahun Tersedianya pelaporan kinerja/lakip daerah
99 SKPD 410 Bh 41 Bh ada Baik Ada
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Kategori baik untuk indeks kepuasan layanan masyarakat setiap tahun Jumlah website aktif milik pemerintah daerah setiap tahun Jumlah SKPD yang menggunakan operating sistem berbasis open source / legal setiap tahun Jumlah pengguna layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE ) setiap tahun Frekuwensi pengembangan komunikasi, informasi dan media massa setiap tahun Frekuwensi pengembangan komunikasi dan informasi setiap tahun Persentase sarana pengolahaan dan penyimpanan data yang baik terhadap kebutuhan setiap tahun Jumlah dokumen yang digandakan setiap tahun Jumlah dokumen yang terdata setiap tahun Jumlah sarana penyimpanan arsip yang baik setiap tahun Frekuwensi sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang APBD setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD setiap tahun Tersedianya sistem informasi keuangan daerah / SIMDA dalam penyusunan APBD setiap tahun Tersedianya penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah setiap tahun Tersedianya dokumen data / informasi statistik daerah dan data pendukung perencanaan setiap tahun Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan terhadap kebutuhan setiap tahun Persentase jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam renstra SKPD setiap tahun Persentase jumlah program RKPD yang diakomodir dalam renja SKPD setiap tahun
TARGET Baik 5 26 1123 1 2
90 1700 10 12 1 Kali Ada Ada Ada Ada Ada
Ada 94% 90%
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Frekuwensi koordinasi perencanaan pembangunan terhadap kebutuhan setiap tahun
4 Kali
Persentase tindak lanjut hasil koordinasi perencanaan pembangunan setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD setiap tahun Jumlah rancangan peraturan kepala daerah tentang dokumen perencanaan pembangunan dan APBD setiap tahun Tersedianya rancangan peraturan kepala daerah tentang dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya penyusunan rancangan peraturankepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD setiap tahun
90% Ada Ada 2 Buah Ada Ada
Tersedianya pelaporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban kepala daerah setiap tahun
Ada
Tersedianya pelaporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban kepala daerah tepat waktu setiap tahun
Ada
Meningkatnya tata tertib dan pelayanan masyarakat Tertata dan tertibnya administrasi serta meningkatkan pelayanan terhadap masyrakat Pelatihan dan diklat anggota satpol pp Tersedianya pakaian dan perlengkapan dinas anggota Terlaksananya pengiriman aparatur untuk mengikuti dikalatpim Peningkatan pengetahuan kepemimpinan bagi calon dan pejabat eslon III Peningkatan pengetahuan kepemimpinan bagi calon dan pejabat eslon IV Peningkatan kesejahteraan aparatur Terciptanya PNS teladan di kabupaten sarolangun Pengiriman aparatur untuk mengikuti diklat teknis Tersedianya pensiunan PNS yang kreatif dan mandiri
ada 100% 26 kali 178 stell 2 Orang 2 Orang 40 Orang 1 keg 9 Orang 14 Orang 25 Orang
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Meningkatanya kapasitas sumber daya aparatur terwujudnya peningkatan disiplin aparatur pem.sarolangun Terlaksananya pengawasan dan penjatuhan disiplin PNS Peningkatan kualitas pendidikan tugas belajar Meningkatnya sumber daya apartur
Meningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah
Meningkatkan jaminan dan kapasitas hukum dalam masyarakat
100 Orang 2 Kali ( 1 TH ) 1 Periode 27 Orang 5 orang ( S2&S3 )
Presentase penduduk ber KTP Presentase keluarga yang memliki kartu keluarga Mengikuti pameran pembangunan
100%
Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan
100%
Rakorwas dan rakerwas dan koordinasi/konsultasi antara APF dan lembaga eksternal Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya sumber daya aparatur
50%
1 TA
Ada 100% 100% 100%
Jumlah Produk Hukum Daerah dikeluarkan setiap tahun
10
Jumlah peraturan daerah yang dikaji/dievaluasi setiap tahun
9
Presenatase penegakan peraturan daerah setiap tahun
90%
Frekuwensi pembinaan dan pengembangan/peningkatan produk hukum dan Ham Setiap Tahun
4 Kali
Frekuwensi pengawasan penegakan produk hukum setiap tahun
4 Kali
Jumlah PPNS setiap tahun Meningkatkan kualitas pelayanan publik
TARGET
Frekuwensi pendidikan pelatihan pelayanan publik yang dilakukan setiap tahun
3
3 Kali
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Lamanya pelayanan publik yang diberikan setiap tahun Tersedianya SKPD yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas setiap tahun
3 Hari Ada
Tersedianya perda tentang pelayanan publik setiap tahun
Ada
Tersedianya informasi yang jelas dan transparan tentang pelayanan publik setiap tahun
Ada
Meningkatnya kualitas pelayanan pertamanan kebersihan dan damkar Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Meningkatnya pelayanan pengelolaan areal pemakaman Meningkatnya Sarana dan Prasarana pasar Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis
TARGET
100% 100% 100% 100%
Forum koordinasi dan pengawasan penganut aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)
2 Kali
Forum komunikasi tokoh agama, tokoh adat, dan Etnis/PKB
1 Kali
Forum kerukunan antar umat beragama (FKUB)
2 Kali
Frekuwensi pelatihan pengurus lembaga keagamaan dibidangnya masing-masing setiap tahun
4
Frekuwensi Pelaksanaan MTQ/STQ setiap tahunnya
10
Jumlah Qori-Qoriah yang berpotensi pada ajang daerah/nasional setiap tahun
5
Jumlah Qori-Qoriah yang dibina dan dilatih setiap tahun
60
Jumlah Da'i-Da'iah yangdibina dan dilatih setiap tahun
60
Jumlah Jema'ah haji yang berangkat setiap tahun
200
Tersedianya tempat informasi dan pembinaan keagamaan setiap tahun
ada
Frekuwensi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap tahun
10
SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan dan melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI
Meningkatkan penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam
INDIKATOR KINERJA
TARGET 60 30
Frekuwensi bantuan sosial bagi pembangunan Jumlah Da'i masuk desa setiap tahun Frekuwensi MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten setiap tahun Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten setiap tahun
800
Jumlah peserta dikirim MTQ tingkat provinsi/nasional
70
Jumlah kelompok sanggar seni yang aktif setiap tahun tersedianya tempat informasi dan pementasan seni dan budaya dan ruang pameran setiap tahun Frekuwensi pelatihan bagi seniman dan budayawan setiap tahun Frekuwensi Pengawasan penegakan produk hukum Peningkatan pemberantas penyakit masyarakat ( Pekat ) Peningkatan pengawalan dan pengamanan
Meningkatkan harmonisasi Frekuwensi pelatihan pemberdayaan kehidupan antar umat kelembagaan sosial beragama dan antar suku serta Jumlah pertumbuhan kelembagaan sosial kesetaraan gender Tersedianya tempat bagi penyandang masalah sosial anak terlantar dan panti jompo Frekuwensi himbauan kepedulian masyarakat terhadap penyandang masalah sosial, anak terlantar dan jompo
1
7 Ada 1 Kali
20 Kali 11 kali 95 kali
4 kali 1 1 panti sosial 2 kali