Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Knerja Instansi Pemeritah (LKJ) Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Knerja Instansi Pemeritah (LKJ) Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 dapat diselesaikan tepat waktu. LKJ merupakan kewajiban untuk meningkatkan penerapan good governance di lingkungan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang aturan

pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyusun Laporan Knerja Instansi Pemeritah (LKJ) atas pelaksanaan visi dan misinya. LKj Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 serta dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja dan sasaran strategis satu selama tahun anggaran. Tuntutan akan adanya transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah, yaitu merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukanmasukan (inputs oriented accountability), menjadi orientasi kepada hasil (result oriented government). Dalam penyusunan LKJ Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2014 ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh masing–masing SKPD, namun diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui

i

pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai nara sumber yang kompeten. Mudah-mudahan LKJ Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat memberikan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan parameter peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun-tahun mendatang.

BUPATI SAROLANGUN,

H. CEK ENDRA

ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................................................ I - 1 B. Gambaran Umum Daerah .......................................................................... I - 3 1. Kondisi Geografis Daerah ...................................................................... I - 3 2. Kondisi Demografis Daerah ................................................................... I - 5 C. Tugas Pokok dan Fungsi............................................................................. I - 6 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan ................................................................................................ II - 5 1. Pernyataan dan Makna Visi ................................................................... II - 8 2. Pernyataaan dan Makna Misi ................................................................. II - 10 3. Tujuan dan Sasaran ................................................................................ II - 15 B. Perjanjian Kinerja........................................................................................ II - 18 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................... III - 1 B. Realisasi Anggaran ................................................................................... III - 83 BAB IV PENUTUP ........................................................................................ IV - 1 LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA KAB. SAROLANGUN TAHUN 2014 2. REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana sebagai daerah otonom Propinsi, Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta mengatur sumber-sumber penerimaan daerah agar mampu membiayai kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat serta peningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan,sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-

I-1

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan pemerintahan

setiap

instansi

negara

pemerintah termasuk

sebagai Pemerintah

unsur

penyelenggara

Daerah

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dimana laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

I-2

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj merupakan bagian dari SAKIP yang secara implisit merupakan suatu bentuk asertasi atas kinerja instansi pemerintah, dalam rangka perbaikan dan mendorong terwujudnya pemerintahan Kabupaten Sarolangun yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) dalam penyelenggaraan pemerintahan serta bahan evaluasi perbaikan pelayanan dan kinerja Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. Gambaran Umum Daerah Secara yuridis formal Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi resmi terbentuk

melalui Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999

tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya diperkuat dengan keputusan DPRD Propinsi Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang pemekaran Kabupaten di Propinsi Jambi.

1.

Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Sarolangun berada pada posisi 1020 03’ 39” sampai 1030 13’

17” BT dan 010 53’ 39” LS sampai 020 46’ 24” LS (Meridian Greenwich) terletak di wilayah Barat Propinsi Jambi. Ibukota Kabupaten berada di Kota Sarolangun yang berjarak lebih kurang 179 Km dari Ibukota Propinsi Jambi. Kabupaten Sarolangun termasuk beriklim tropis. Keadaan iklim rata-rata berkisar antara 23C sampai dengan 32C dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 78% dan curah hujan rata-rata 260 mm, Kabupaten Sarolangun merupakan Kabupaten

I-3

pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko terletak pada ketinggian 20 sampai dengan 1.950 m dari permukaan laut (dpl). Sampai dengan akhir tahun 2013, Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 Kecamatan 9 Kelurahan dan 149 Desa. Rincian masing-masing kecamatan sebagai berikut : Kecamatan Batang Asai terdiri dari 23 Desa definitif dan tidak ada kelurahan serta semua desa berstatus desa pedesaan. Kecamatan Limun terdiri dari 16 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Cermin Nan Gedang terdiri dari 10 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Pelawan terdiri dari 14 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Singkut terdiri dari 10 Desa definitif, dan 1 kelurahan yaitu Sungai Benteng. Salah satu desa (desa Bukit Tigo) berstatus desa perkotaan sedangkan yang lainnya merupakan desa pedesaan. Kecamatan Sarolangun terdiri dari 10 desa definitif dan 6 kelurahan yaitu kelurahan Dusun Sarolangun, kelurahan Pasar Sarolangun, kelurahan Sukasari, Kelurahan Aur Gading, Kelurahan Gunung Kembang dan kelurahan Sarolangun Kembang. Dari 15 desa/kelurahan tersebut, 2 desa/kelurahan berstatus desa/kelurahan perkotaan (Kelurahan Pasar Sarolangun dan kelurahan Sukasari), sisanya adalah desa/kelurahan pedesaan. Kecamatan Batin VIII terdiri dari 14 desa definitif dan 1 kelurahan yaitu Limbur Tembesi dan seluruh desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Pauh terdiri dari 13 Desa definitif, 1 kelurahan yaitu kelurahan Pauh dan seluruh desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Air Hitam terdiri dari 9 Desa definitif, dan seluruh desa merupakan desa pedesaan

I-4

Kecamatan Mandiangin terdiri dari 28 Desa definitif semua desa merupakan desa pedesaan. Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun 6.174 km². Batas-batas wilayah Administrasi Kabupaten Sarolangun Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin. Luas kecamatan

masing-masing adalah

:

Kecamatan Batang Asai 858 km², Kecamatan Limun 799 km², Kecamatan Cermin Nan Gedang 320 km², Kecamatan Pelawan 330 km², Kecamatan Singkut 173 km², Kecamatan Sarolangun 319 km², Kecamatan Batin VIII 498 km², Kecamatan Pauh 1.770 km², Kecamatan Air Hitam 471 km², Kecamatan Mandiangin 636 km².

2.

Kondisi Demografis Daerah Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012

sebanyak 42 jiwa/km2, untuk Kecamatan Batang Asai 19 jiwa/km2, Kecamatan Limun 20 jiwa/km2, Kecamatan Cermin Nan Gedang 36 jiwa/km2, Kecamatan Pelawan 90 jiwa/km2, Kecamatan Singkut 221 jiwa/km2, Kecamatan Sarolangun 157 jiwa/km2,

Kecamatan Batin VIII 37 jiwa/km2, Kecamatan Pauh 12

jiwa/km2. Kecamatan Air Hitam 54 jiwa/km2 dan Kecamatan Mandiangin 51

I-5

jiwa/km2. Kecamatan paling padat adalah Kecamatan Singkut dan jarang penduduknya adalah Kecamatan Pauh. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun sebanyak 259.963 jiwa (132.644 laki-laki dan 127.319 perempuan), dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,79 % per tahun, lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan Provinsi Jambi sebesar 2,55 % dan nasional yaitu sebesar 1,49 % per tahun, oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk dapat memenuhi target yang ditetapkan. Grafik 1.1

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Sarolangun Tahun 2010-2013

Sumber : BPS Kab. Sarolangun

C. Tugas Fungsi dan Pokok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

I-6

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dimaksud adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib dimaksud meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Lingkungan hidup; d. Pekerjaan umum; e. Penataan ruang; f.

Perencanaan pembangunan;

g. Perumahan; h. Kepemudaan dan olahraga; i.

Penanaman modal;

j.

Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

k. Kependudukan dan catatan sipil; l.

Ketenagakerjaan;

m. Ketahanan pangan; n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. Perhubungan; q. Komunikasi dan informatika; r. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; s. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

I-7

t.

Pemberdayaan masyarakat dan desa;

u. Sosial; v. Kebudayaan; w. Statistik; x. Kearsipan; dan y. Perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan dimaksud meliputi: a. Kelautan dan perikanan; b. Pertanian; c. Kehutanan; d. Energi dan sumber daya mineral; e. Pariwisata; f

industri;

g. Perdagangan; dan h. Ketransmigrasian. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan organisasi tersebut dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun,

I-8

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun dan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Sarolangun. Pada tahun 2014 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun terdiri atas Sekretariat Daerah (8 Bagian), Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Pol PP, RSUD, 7 Badan, 14 Dinas, 4 Kantor, 10 Kecamatan dan 9 Kelurahan. Persentase aparatur pemerintah (PNS) Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 yang berpendidikan S1 sebesar 46,61%, pendidikan S2 sebesar 2,02% dan pendidikan S3 sebanyak 0,05% dan jika dilihat berdasarkan tingkat kepangkatan maka persentase golongan aparatur pemerintah (PNS) Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Golongan I sebesar 1,96%, Golongan II sebesar 51,03% dan Golongan III sebesar 70,72% dan golongan IV sebesar 28,02% dari jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 5.806 orang.

I-9

BAB II PERENCANAAN KINERJA Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 129/ORG/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga melakukan evaluasi pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama, pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014

No.

IKU

Satuan

Target

1.

PDRB atas dasar harga berlaku

Dalam Juta Rupiah

5,350,220

%

5.00

Rp/Tahun

17,654,765

Laju Inflasi Pendapatan Perkapita Dengan Migas

II-1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

%

7.95

Indeks

73.08

2.

Ketaatan Terhadap RTRW

Sangat Taat/Taat /Cukup Taat/ Tidak Taat

Cukup Taat

3.

Garis Kemiskinan

Rp/kapita /bulan

312,215

%

7.13

Pengeluaran Perkapita Rill

Rupiah

670.48

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

4.33

Jumlah Penduduk Miskin

Jiwa

23.15

Kemiskinan Relatif Rumah Tangga PPLS

Jiwa

20,125

Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi

%

99.25

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

%

69.45

Swasembada Pangan

%

65

Persentase ruang terbuka hijau per satuan wilayah

%

54.36

Penurunan Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

%

10

Tingkat Kesadaran dan Peran serta Masyarakat Terhadap Lingkungan

Sangat Tinggi/Tinggi/ Sedang/ Rendah

Sedang

Tingkat Kemiskinan

4.

5.

II-2

%

20.21

Jenis

100

%

95.79

Tahun

7.45

SD/MI

%

98.23

SLTP/MTs

%

69.87

SLTA/MA

%

57.46

SD/MI

%

117.26

SLTP/MTs

%

100.07

SLTA/MA

%

73.6

Angka Harapan Hidup (AHH)

Tahun

69.89

Jumlah Kematian Bayi

Per 1,000 Kelahiran Hidup

30

Jumlah Kematian Ibu


110

Persentase Balita Gizi Buruk (%)

%

0.38

9.

Laju Pertumbuhan Penduduk

%

3

10.

Persentase SDM yang Siap Bersaing Dalam Pembangunan Daerah

%

55

6.

Kenaikan Nilai Investasi Jumlah Jenis Perizinan Yang Diterbitkan

7.

Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK)

8.

II-3

Opini atas Laporan Keuangan Daerah

WTP/WDP/TW /TMP

WTP

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Daerah

AA/A/B/CC/C /D

CC

Pendapatan Daerah

Dalam Milyar Rupiah

979.23

Belanja Daerah

Dalam Milyar Rupiah

997.49

12.

Kinerja Aparatur Yang Professional dan Sejahtera

Sangat Tinggi/Tinggi /Cukup/ Rendah

Tinggi

13.

Tingkat Ketertiban Umum Dalam Masyarakat

Sangat Tinggi/Tinggi/ Cukup/Rendah

Tinggi

Buah

585

Sangat Puas/ Cukup Puas/ Kurang Puas

Puas

11.

Jumlah Produk Hukum Daerah 14.

Tingkat Kepuasan Masyarakat

15.

Tingkat Toleransi Antar Umat Beragama

Sangat Tinggi/Tinggi/ Cukup/ Rendah

Tinggi

16.

Jumlah Festival Budaya

Kali/Tahun

3

Jumlah Lokasi Budaya Yang Dilestarikan Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan

Lokasi

15

Org

61

Org

200

17.

II-4

18.

Jumlah Relawan Penangulangan Bencana Jumlah Lokasi Bencana yang Berfungsi Kembali Jumlah Perayaan Agama yang Berlangsung dengan Baik Jumlah Forum Komunikasi politik masyarakat Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam pemerintahan Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam legislative

Org

30

Lokasi

5

Event

10

Forum

10

orang

20

orang

5

A. Perencanaan Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, diberi ruang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan agar mempercepat terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

II-5

(NKRI),

serta

untuk

lebih

meningkatkan

efisiensi

dan

efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kerangka dasar pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing yang ada di daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun di daerah pada dasarnya dilakukan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara eksplisit undangundang

otonomi

menyatakan

bahwa

pemerintah

daerah

mempunyai

kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD disusun sesuai dengan Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu:

II-6

a.

Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b.

Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c.

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan

d.

Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, agar terwujud good goverment dan good governance. Dalam mensinkronisasikan prioritas nasional antara pusat-daerah dan antar daerah penyusunan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 juga mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Tahun 2010-2015, RPJMD Provinsi Tetangga, RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga, RPJP Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarolangun Tahun 20092029 serta sejumlah kebijakan dan prioritas program pemerintah dan pemerintah provinsi, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal maupun horizontal antar tingkat pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

II-7

Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016. RPJMD Kabupaten Sarolangun merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih selama 5 tahun ke depan. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan.

1. PERNYATAAN DAN MAKNA VISI Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sarolangun Periode 2011 - 2016, adalah:

“SAROLANGUN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA” Pada visi Kabupaten Sarolangun 2011–2016 terdapat dua kata kunci yaitu “Lebih Maju” dan “Lebih Sejahtera”. LEBIH MAJU memiliki pengertian meningkatnya kemajuan pembangunan daerah dibidang sosial, ekonomi, politik dan hukum menuju kemandirian daerah. Kemajuan dibidang sosial diukur dengan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kepribadian bangsa, ahklak mulia, berkualitas, berpendidikan yang tinggi, dengan derajat kesehatan yang baik dan produktivitas yang tinggi. Kemajuan dibidang ekonomi diukur dari kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang tinggi dan distribusi yang merata. Kemajuan dibidang politik dan hukum diukur dari semakin mantapnya lembaga politik dan hukum yang tercermin dari berfungsinya lembaga politik dan

II-8

kemasyarakatan sesuai konstitusi, meningkatnya peran aktif masyarakat dalam segala aspek kehidupan. LEBIH SEJAHTERA memiliki pengertian terciptanya kondisi yang lebih kondusif bagi tumbuh kembangnya partisipasi ekonomi, sosial, budaya masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materil) maupun sosial (spiritual). Dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

berkesinambungan

sehingga

meningkatkan

pendapatan

perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat yang mencakupi akses pada pelayanan dasar, sehingga mampu meningkatkan meningkatkan

Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM),

meningkatkan

perlindungan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga, serta meningkatan kualitas kehidupan beragama; terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan daerah. Penjelasan visi RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2016 diberikan pada tabel berikut :

II-9

Visi

Pokok-Pokok

Penjelasan Visi

Visi Sarolangun

Lebih Maju

Meningkatnya

kemajuan

Lebih Maju

pembangunan daerah dibidang sosial,

dan

ekonomi, politik dan hukum menuju

Sejahtera

kemandirian daerah. Lebih Sejahtera Terciptanya

kondisi

yang

lebih

kondusif bagi tumbuh kembangnya partisipasi ekonomi, sosial, budaya masyarakat

dalam

mendukung

pembangunan berkelanjutan.

2. PERNYATAAN DAN MAKNA MISI Agar Visi RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2016 tersebut dapat diwujudkan, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut : MISI PERTAMA: “Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum” Ketersediaan infrastruktur pelayanan umum merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya pembangunan Kabupaten Sarolangun “Lebih Maju dan Sejahtera”. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang lebih maju dan sejahtera,

II-10

pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan); serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Upaya meningkatkan infrastruktur pelayanan umum ini selain mencakup pada peningkatan kualitas dan ketersediaan jalan, jembatan, box culvert, jembatan gantung, irigasi, listrik dan air bersih, juga mencakup pada upaya peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, olahraga, pariwisata, seni budaya dan keagamaan.

MISI KEDUA: “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah” Peningkatan perekonomian masyarakat yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan kemiskinan. Semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayanan dasar. Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing adalah peningkatan kemampuan kelembagaan UMKM; peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; pengembangan industri produktif

berbasis

UMKM;

peningkatan

keterampilan

kewirausahaan;

penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal; pengembangan model kemitraan usaha hulu-hilir; memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil KUMKM; peningkatan posisi

II-11

tawar dan daya saing produk unggulan daerah; penataan pedagang kaki lima dan asongan; peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan; peningkatan kualitas SDM pencari kerja; peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja; pengembangan potensi agribisnis; memudahkan aksesibilitas pemasaran produkproduk

pertanian

dan

perikanan;

mempermudah

akses

permodalan;

pengembangan kawasan pertanian dan perikanan penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One Village One Product (OVOP); pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan; pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu; serta pembangunan dan pengembangan kawasan wisata. MISI KETIGA: “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia” Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu tolak ukur menuju keberhasilan pembangunan Kabupaten Sarolangun yang “Lebih Maju dan Sejahtera”. Oleh karenanya, diperlukan upaya secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kualitas SDM baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui: peningkatan pendidikan non formal (keaksaraan fungsional); peningkatan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; pencanangan dan penerapan wajib belajar 12 tahun; fasilitasi kemudahan bagi anak-anak usia sekolah jenjang SMA/Sederajat peningkatan sarana prasarana pendidikan menengah; pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun; Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan; ekstensifikasi kurikulum pendidikan umum ke pendidikan kejuruan; penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah; menyelenggarakan pendidikan usia dini; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; menyediakan fasilitas

II-12

pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; meningkatkan mutu manajemen pendidikan bermuatan lokal; meningkatkan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi; meningkatkan sarana dan prasarana olahraga; meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan. Peningkatan rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk; peningkatan sarana prasarana kesehatan; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; peningkatan Kualitas SDM Kesehatan; peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan; penguatan manajemen kesehatan; penguatan kelembagaan pengarustamaan gender; peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; peningkatan dan peran serta kesetaraan gender; peningkatan penyediaan fasilitas PONED dan tenaga medik terlatih di setiap wilayah. MISI KEEMPAT : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik adalah salah satu upaya dalam mewujudkan Kabupaten Sarolangun “Lebih Maju dan Sejahtera”. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggaraan

pemerintahan

tidak

semata-mata

disandarkan

kepada

Pemerintah saja, akan tetapi harus adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab. Proporsional dalam hal ini mengandung pengertian bahwa setiap domain pemerintahan melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa pelaksanaan peran dan fungsi setiap domain pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

II-13

Penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) dari masa ke masa perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan dan tuntutan masyarakat saat ini. Tuntutan masyarakat tersebut diantaranya adalah adanya kepastian hukum, rasa keadilan, demokratis, transparan, responsif, akuntabel dan bebas dari KKN. Untuk itu diperlukan peningkatan profesionalisme birokrasi. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sarolangun, diperlukan suatu upaya sebagai berikut : 

Pertama meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik akan dilaksanakan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara konsisten, melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan



Kedua, meningkatkan tata Pemerintahan yang baik akan tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan diberbagai bidang dan terbentuknya Birokrasi Pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi



Ketiga, dalam rangka mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Daerah haruslah menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum lainnya



Keempat, penyelesaian sengketa batas wilayah antar daerah,

MISI KELIMA :

“Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya Dan Harmonis”

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sarolangun “Lebih Maju dan Sejahtera” diperlukan dukungan yang bersumber dari tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan harmonis. Dalam kerangka tersebut,

II-14

upaya-upaya yang dilakukan antara lain: peningkatan implementasi normanorma religius dalam kehidupan bermasyarakat; peningkatan pemahaman keagamaan, melalui pemasyarakatan pemahaman al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam; peningkatan penggalian dan pengelolaan potensi umat, seperti optimalisasi ZIS; peningkatan keberdayaan lembaga keagamaan; peningkatan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap kebudayaan Kabupaten Sarolangun sejak usia dini; peningkatan keberdayaan seniman dan budayawan; pengembangan dan pelestarian lembaga-lembaga adat dan tradisi masyarakat; serta pembangunan sarana dan prasarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya.

3. TUJUAN DAN SASARAN Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah. Misi 1. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum Tujuan :

Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah

Sasaran 1.

:

Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar pelayanan umum, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya

2.

Meningkatkan keserasian penataan ruang wilayah

II-15

Misi 2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah Tujuan :…

Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan

Sasaran 1.

:

Percepatan Program-Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment

2.

Peningkatan dan revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan

3.

Peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

4.

Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah.

Misi 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Tujuan :

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang sehat, produktif, berilmu pengetahuan, berketerampilan, serta berbudi pekerti luhur yang berlandaskan iman dan taqwa.

Sasaran

:

1.

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan

2.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat

3.

Peningkatan kualitas keluarga sejahtera

4.

Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak

Misi 4. Tujuan :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli dan profesional

II-16

Sasaran

:

1.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan

2.

Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

3.

Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam Masyarakat

4.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Misi 5.

Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya Dan Harmonis

Tujuan :

Mewujudkan masyarakat Sarolangun yang agamis harmonis serta menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya lokal

Sasaran

:

1.

Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis

2.

Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-Nilai Adat dan Budaya lokal dalam kerangka NKRI

3.

Meningkatkan penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam

4.

Meningkatkan Harmonisasi Kehidupan Antar Umat Beragama dan Antar Suku serta kesetaraan gender.

Penetapan Kinerja tahun 2014 memuat 18 sasaran strategis dan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja masing-masing sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD 2011-2016. Secara umum Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut telah dilakukan sinkronisasi Program dan anggaran dengan RKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2014.

II-17

B. Perjanjian Kinerja Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2014 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, Perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2011-2016. Indikator kinerja sasaran memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah, demikian pula dengan indikator kinerja utama tersebut juga memiliki target kinerja tahunan dalam masa jangka menengah, sesuai dengan dokumen RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2014. Adapun target indikator kinerja utama mengalami perubahan disesuaikan dengan kondisi terkini, dan dalam rangka perbaikan kinerja dan penajaman fokus pencapaian sasaran yang telah di tetapkan dalam dokumenn RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 Adapun sasaran strategis dan jumlah indikator yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut.

II-18

Tabel 2.2 No. 1.

Target Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Utama Tahun 2014

Sasaran Strategis RPJMD Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya

IKU PDRB atas dasar harga berlaku Laju Inflasi Pendapatan Perkapita Dengan Migas Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Satuan

Target

Dalam Juta Rupiah

5,350,220

%

5.00

Rp/Tahun

17,654,765

%

7.95

Indeks

73.08

2.

Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah

Ketaatan Terhadap RTRW


Cukup Taat

3.

Percepatan Program Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment

Garis Kemiskinan

Rp/kapita /bulan

312,215

%

7.13

Pengeluaran Perkapita Rill

Rupiah

670.48

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

4.33

Jumlah Penduduk Miskin

Jiwa

23.15

Kemiskinan Relatif Rumah Tangga PPLS

Jiwa

20,125

Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi

%

99.25

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

%

69.45

Swasembada Pangan

%

65

Persentase ruang terbuka hijau per satuan wilayah

%

54.36

Penurunan Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

%

10

4.

5.

Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan Kehutanan dan Perkebunan

Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan

Tingkat Kemiskinan

II-19

6.

7.

berwawasan lingkungan

Tingkat Kesadaran dan Peran serta Masyarakat Terhadap Lingkungan

Sangat Tinggi/Tingg i/ Sedang/ Rendah

Sedang

Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah

Kenaikan Nilai Investasi

%

20.21

Jenis

100

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan

Angka Melek Huruf

%

95.79

Tahun

7.45

SD/MI

%

98.23

SLTP/MTs

%

69.87

SLTA/MA

%

57.46

SD/MI

%

117.26

SLTP/MTs

%

100.07

SLTA/MA

%

73.6

Angka Harapan Hidup (AHH)

Tahun

69.89

Jumlah Kematian Bayi


30

Jumlah Kematian Ibu


110

Persentase Balita Gizi Buruk (%)

%

0.38

Jumlah Jenis Perizinan Yang Diterbitkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK)

8.

Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat

9.

Peningkatan kualitas keluarga berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk

%

3

10.

Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak

Persentase SDM yang Siap Bersaing Dalam Pembangunan Daerah

%

55

11.

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan

Opini atas Laporan Keuangan Daerah

WTP/WDP/ TW/TMP

WTP

II-20

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Daerah

AA/A/B/C C/C/D

CC

Pendapatan Daerah

Dalam Milyar Rupiah

979.23

Belanja Daerah

Dalam Milyar Rupiah

997.49

12.



Sangat Tinggi/Tingg i /Cukup/ Rendah

Tinggi

13.



Sangat Tinggi/Tingg i/ Cukup/Rend ah

Tinggi

Buah

585


Sangat Puas/ Cukup Puas/ Kurang Puas

Puas

Jumlah Produk Hukum Daerah 14. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 15.

Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis


Sangat Tinggi/Tingg i/ Cukup/ Rendah

Tinggi

16.

Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI

Jumlah Festival Budaya

Kali/Tahun

3

Jumlah Lokasi Budaya Yang Dilestarikan

Lokasi

15

Meningkatkan Penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam

Jumlah Penyandang Cacat yang mandiri Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan Jumlah Relawan Penangulangan Bencana Jumlah Lokasi Bencana yang Berfungsi Kembali

Org

61

Org

200

Org

30

Lokasi

5

17.

II-21

18.

Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender

Pada Evaluator

Jumlah Perayaan Agama yang Berlangsung dengan Baik Jumlah Forum Komunikasi politik masyarakat Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam pemerintahan Jumlah perempuan yang berperan aktif dalam legislative

Event

10

Forum

10

orang

20

orang

5

tahun 2014 berdasarkan Evaluasi dari tahun 2014 oleh Tim dari

Kementrian

PAN

RB

Republik

Indonesia

telah

merekomendasikan beberapa perbaikan dan penajaman Indikator dari Sasaran Strategis yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor: 129/ORG/2014 tahun 2014. Dengan Rincian Jumlah Indikator Kinerja Utama sebanyak 33, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran stategis Pemerintah Kabupaten Sarolangun sampai Tahun 2014, adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis

Jumlah Indikator Kinerja Utama

1

Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar

pelayanan

umum,

5

pemerintahan,

perekonomian, dan sosial budaya. 2

Meningkatkan keserasian penataan ruang wilayah

1

3

Percepatan Program-Program Pro Rakyat Terutama

6

Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment 4

Peningkatan

dan

revitalisasi

Sektor

Pertanian,

3

Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan

dan

revitalisasi

Sektor

Pertanian,

Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan 5

Peningkatan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam

dalam

rangka

pembangunan

3

yang

II-22

Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 6


2

7

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan umum,

8

kejuruan

dan

pelayanan

keagamaan

pendidikan

Peningkatan

umum,

kualitas

kejuruan

dan

kesehatan

dan

keagamaan 8

Peningkatan

kualitas

pelayanan

4

derajat kesehatan masyarakat 9

Peningkatan kualitas keluarga sejahtera

1

10

Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan

1

dan anak 11

Meningkatkan kapasitas kelembagaan

12

Meningkatkan Daerah

Kompetensi

Meningkatkan

Aparatur Kompetensi

4 Pemerintah

1

Aparatur

Pemerintah Daerah 13

Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam

1

Masyarakat 14


1

15

Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis

1

16

Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-Nilai Adat dan

1

Budaya lokal dalam kerangka NKRI 17

Meningkatkan

penanganan

terhadap

masyarakat

penyandang

cacat,

kelompok

1

masalah

kesejahteraan sosial dan korban bencana alam 18

Meningkatkan Harmonisasi Kehidupan Antar Umat

1

Beragama dan Antar Suku serta kesetaraan gender

II-23

BAB III AKUNTABULITAS KINERJA Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kabupaten Sarolangun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2011-2016. Pengukuran Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Perubahan Indikator Kinerja Utama RPJMD 2011-2016. Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD 2011-2016.

A. Capaian Kinerja Organisasi Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Untuk mengetahui gambaran

III-1

mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator Kinerja utama melalui media formulir pengukuran kinerja. Evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait sesuai dengan Core Area Kabupaten Sarolangun. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

masing-masing

indikator

kinerja

utama.

Skala

pengukuran

dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut : Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran LKj 2014

No.

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1.

85%

s.d 100%

Sangat Baik

2.

70%

s.d

< 85%

Baik

3.

55%

s.d

70%

Cukup

4.

< 55 %

Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes).

III-2

Indikator Sasaran Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran

dilengkapi

dengan

Target

Kuantitatif

dan

satuannya

untuk

mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Tujuan pembangunan Kabupaten Sarolangun ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kabupaten Sarolangun telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah.

Pengukuran Pencapaian Sasaran Adapun uraian target dan Realisasi Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014, dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

III-3

Tabel 3.2

No 1

2

3

4

5

Target dan Realisasi Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014

Sasaran Strategis RPJMD Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah Percepatan Program Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment

Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan Kualitas

Indikator Kinerja Utama PDRB atas dasar harga berlaku Laju Inflasi Pendapatan Perkapita Dengan Migas Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketaatan Terhadap RTRW

Garis Kemiskinan Tingkat Kemiskinan Pengeluaran Perkapita Rill Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Penduduk Miskin Kemiskinan Relatif Rumah Tangga PPLS Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Swasembada Pangan Persentase ruang terbuka hijau per

Satuan

Target

Realisasi

%

Dalam Juta Rupiah % Rp/Tahun

5,350,220

6,432,168

120,75

5.00 17,654,765

2.70 20,695,887

46.00 117,65

%

7.95

7.82

1.64

Indeks

73.08

73.61

100.73


Cukup Taat

Cukup Taat

100.00

Rp/kapita/bulan %

312,215 7.13

354,679 10.51

113.56 67.84

Rupiah

670.48

650.05

96,95

%

4.33

3.64

84.06

Jiwa

23.15

28.11

82.36

Jiwa

20,125

21,657

107.61

%

99.25

97.21

97.94

%

69.45

66.05

105.15

%

65

55

84.62

%

54.36

52.15

95.93

III-4

Lingkungan dan Sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

6

7

8

Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan

Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan

satuan wilayah Penurunan Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tingkat Kesadaran dan Peran serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Kenaikan Nilai Investasi Terobosan Inovasi Baru Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA Angka Harapan Hidup (AHH) Jumlah Kematian Bayi

%

10

15

150.00

Sangat Tinggi/Tinggi/ Sedang/ Rendah

Sedang

Sedang

100.00

%

20.21

26.17

129.49

Sangat Tinggi/Tinggi/ Sedang/ Rendah %

Sedang

Sedang

100.00

95.79

95.35

99.54

Tahun

7.45

7.60

102.01

%

98.23

99.23

101.02

%

69.87

73.13

104.67

%

57.46

58.41

101.65

%

117.26

115.01

98.08

%

100.07

90.74

90.68

%

73.6

73.80

100.27

Tahun

69.89

69.85

99.94


30

44

68.18

III-5

masyarakat

9

10

11

12

13

14

15

Peningkatan kualitas keluarga berencana Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan

Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam Masyarakat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis

Jumlah Kematian Ibu

Per 100,000 Kelahiran Hidup %

110

118

93.32

0.38

0.01

97.37

%

3

2.92

97.33

%

55

51.45

93.55

WTP/WDP/TW /TMP

WTP

WDP

75.00

AA/A/B/CC/C /D

CC

C

75.00

979.23

822.92

84.04

997.49

777.80

77.98


Dalam Milyar Rupiah Dalam Milyar Rupiah Sangat Tinggi/Tinggi /Cukup/Rendah

Tinggi

Cukup

75.00


Sangat Tinggi/Tinggi/ Cukup/Rendah

Tinggi

Tinggi

100.00


Sangat Puas/ Cukup Puas/ Kurang Puas Sangat Tinggi/Tinggi/ Cukup/Rendah

Puas

Cukup Puas

75.00

Tinggi

Tinggi

100.00

Persentase Balita Gizi Buruk (%) Laju Pertumbuhan Penduduk Persentase SDM yang Siap Bersaing Dalam Pembangunan Daerah Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah Pendapatan Daerah Belanja Daerah


III-6

16

17

18

Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI Meningkatkan Penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender

Terjaganya Nilainilai Adat dan Budaya Lokal tetap ada

Ada/Kurang/ Tidak Ada

Ada

Ada

100.00

Tingkat Kehidupan dan Sosial yang Lebih Layak

Sangat Layak/Layak /Kurang Layak/ Tidak Layak

Layak

Layak

100.00

Benturan Antar Pemeluk Agama/Antar Suku dan Gender

Sering/Kadangkadang/Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

100.00

Tujuan 1 : Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah. Ketersediaan infrastruktur pelayanan umum merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya akselerasi pembangunan Kabupaten Sarolangun

yang

berkesinambungan.

Ketersediaan

infrastruktur

akan

mempengaruhi secara langsung kondisi sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur tersebut harus bertumpu pada pengembangan dan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup.

III-7

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 1. CAPAIAN

INDIKATOR

SATUAN

KONDISI AWAL (2011)

TARGET 2016

2012

2013

2014

STATUS PERKIRAAN CAPAIAN 2016

Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya PDRB atas dasar harga

berlaku

(migas) Laju Inflasi Pendapatan Perkapita Dengan Migas Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam Juta Rupiah

%

3,795,188

8,657,234

4,667,127

5,380,165

6,432,168

4,58

5,25

3,00

2,70

7,79

14.891.205

21.657.435

18.489.456

20.695.887

21.695.800

7,56

8,45

8,80

7,82

7,94

72,46

75,12

73,08

73,61

74,08

Taat

Cukup Taat

Cukup Taat

Cukup Taat

Rupiah per Tahun

%

Indeks Pembangunan

Indeks

Manusia (IPM) Sasaaran Strategis: Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah Sangat Ketaatan Terhadap RTRW

Taat/Taat/ Cukup

Cukup Taat

Taat/ Tidak Taat

Keterangan Status : Sudah Tercapai Masih Perlu Kerja Keras Sulit Tercapai

III-8

Sasaran 1 :

Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya

Pencapaian sasaran strategis ini melalui 5 (lima) indikator kinerja utama, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, laju inflasi, pendapatan perkapita dengan migas, laju pertumbuhan ekonomi serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). a. PDRB atas dasar harga berlaku Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan menggunakan PDRB yang merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa akhir suatu daerah yang dihasilkan dalam periode tertentu. Tabel 3.4 Perkembangan PDRB Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2014 TAHUN

PDRB / GRDP 2011

2012

2013

2014

Dengan Migas (Dalam Juta Rp)

3.795.188

4.667.127

5.380.165

6,432,168

Tanpa Migas (Dalam Juta Rp)

3.210.453

3.893.247

4.477.141

5,359,398


Nilai PDRB tersebut memperlihatkan bahwa peranan minyak dan gas bumi (migas) dalam membentuk perekonomian Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir masih cukup besar. Dari sembilan sektor pembentuk perekonomian Kabupaten Sarolangun, kontribusi (peranan) dari tiga besar sektor yang membentuk perekonomian Kabupaten Sarolangun masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 33,61 %, adapun sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan

III-9

PDRB sektor pertanian adalah sub sektor tanaman perkebunan yaitu sebesar 15,15%. Peranan terbesar kedua adalah sektor Pertambangan dan penggalian sebesar 22,35%. Sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB sektor ini adalah minyak dan gas bumi yaitu sebesar 16,68%. Peranan terbesar ketiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 15,36%. Sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada sektor ini adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran yaitu sebesar 13,33%. Jika kesembilan sektor ekonomi pembentuk PDRB diklasifikasikan ke dalam sektor primer (sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian), sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, air bersih dan sektor bangunan) dan tersier (sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa), maka sektor primer sampai tahun 2014 memberi kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 55,95%, sektor sekunder sebesar 12,91% dan sektor tersier sebesar 31,14%. Uraian Analisis Selama tahun 2011-2014, kontribusi sektor primer terus menurun atau bergeser ke arah negatif. Berbeda dengan sektor sekunder dan tersier yang terus bergeser ke arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha di Kabupaten Sarolangun secara bertahap mulai mengurangi ketergantungannya terhadap sektor primer terutama sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (bercorak agraris) menuju ke lapangan usaha yang bercorak non agraris.

III-10

b.

Laju Inflasi Laju inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok

barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi selama tahun 2011-2014 masih perlu kerja keras untuk memenuhi target yang ditetapkan, meskipun mengalami trend yang fluktuatif. Secara umum tingkat inflasi Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir cukup tinggi yaitu sebesar 7,79%, meskipun demikian tingkat inflasi Kabupaten Sarolangun masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jambi yaitu sebesar 8,74% dan Nasional sebesar 8,38%. Uraian Analisis Dengan rendahnya tingkat inflasi diharapkan ikut mendorong penurunan tingkat suku bunga perbankan, tingkat suku bunga yang relatif rendah ini akan menarik minat Usaha Kecil Menengah Koperasi (UKMK) untuk memanfaatkan kredit perbankan tersebut dalam mengembangkan usahanya serta mendorong kegiatan ekonomi baru di sektor riil. Adapun hambatan dalam mengendalikan tingkat inflasi adalah belum lancarnya jalur distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen khususnya di daerah terpencil, masih tingginya ketergantungan akan ketersediaan bahan pangan (sembilan bahan pokok) dan jasa yang dibutuhkan konsumen, adanya kebijakan pemerintah pusat (kenaikan harga BBM bersubsidi, gas LPG dan tarif dasar listrik) serta perilaku masyarakat yang cendrung konsumtif yang terlihat dari besarnya permintaan kredit perbankan yang diberikan untuk kredit konsumsi sebesar 50,25%, kredit modal kerja sebesar 25,75%, kredit investasi sebesar 20,15% dan lain-lain sebesar 3,85%.

III-11

Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi hasil pertanian seperti jalan lingkungan, jalan setapak, jalan produksi pertanian dan jalan usaha tani. 2. Meningkatkan struktur dan kapasitas jalan serta pemeliharaan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar kecamatan dan desa. 3. Membentuk dan mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Inflasi komunikasi,

koordinasi

Daerah (TPID) di tingkat Kabupaten melalui dan

kerjasama

serta

mengendalikan

dan

mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan inflasi antar lintas sektor dan pemangku kepentingan di daerah c.

PDRB Perkapita PDRB perkapita berguna untuk menentukan besarnya pendapatan bersih

yang diperoleh perkapita (perkepala) penduduk. Pendapatan perkapita dengan migas Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan dan terus meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.21.695.800,- walaupun masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jambi sebesar Rp.23.348.365,- dan Nasional sebesar Rp.32.463.736,- dimana sebagian besar masyarakat Kabupaten Sarolangun bekerja pada lapangan usaha pertanian, perkebunan, perdagangan, hotel dan restoran serta pertambangan dan penggalian.

III-12

d.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan pertumbuhan dari

nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari satu tahun ke tahun berikutnya, yang mengindikasikan kinerja perekonomian daerah dalam menciptakan output atau nilai tambah suatu barang dan jasa. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 7,94%, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jambi sebesar 7,87% dan Nasional sebesar 5,72%. Uraian Analisis Adapun

hambatan

yang

dihadapi

dalam

mempertahankan

laju

pertumbuhan ekonomi adalah kurangnya dukungan infrastruktur kawasan kegiatan ekonomi khususnya pada bidang transportasi dan energi, yang dapat menurunkan minat investor untuk menanamkan modal serta belum maksimalnya penyerapan belanja pemerintah daerah (belanja langsung) khususnya belanja barang/jasa dan belanja modal, yang terlihat dari besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) setiap tahun. Kemudian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Sarolangun setiap tahun cenderung meningkat, Silpa pada tahun terakhir sebanyak Rp.160.200.450.086,81 atau sebesar 19,11% dari total belanja sebanyak Rp.838.495.121.908,00 hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran belanja

langsung

Pemerintah

Kabupaten

Sarolangun

banyak

dilakukan/menumpuk diakhir tahun anggaran. Tindak Lanjut dan Rekomendasi: 1. Merehabilitasi Irigasi, memperbanyak cetak sawah dan kolam baru serta memanfaatkan/mengoptimalkan lahan tidur menjadi lahan pertanian berdasarkan usulan kebutuhan kelompok tani.

III-13

2. Mendorong dan mempercepat penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). e.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu

lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (purchasing power parity). Secara umum IPM Kabupaten Sarolangun masih perlu kerja keras untuk memenuhi target yang ditetapkan meskipun mengalami kenaikan setiap tahun, dimana IPM Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir lebih rendah yaitu sebesar 74,08% sedangkan IPM Provinsi Jambi sebesar 74,35% tetapi lebih baik dari IPM Nasional yaitu sebesar 73,81%. Uraian Analisis Adapun hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan IPM adalah masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan kualitas/distribusi tenaga pendidikan tidak merata (menumpuk di daerah perkotaan), kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masih belum memadai, terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan/pendidikan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya di daerah terpencil untuk hidup sehat dan bersekolah sampai tamat tingkat pendidikan SLTA/sederajat. Pada tahun terakhir jumlah guru di Kabupaten Sarolangun yang mengajar baik negeri maupun swasta, pada sekolah sekolah SD/MI sebanyak 2.893 orang (berpendidikan dibawah S1/D4 sebesar 5,45%, berpendidikan S1/D4 sebesar 94,55%), Jumlah guru yang mengajar pada sekolah SMP/MTs sebanyak 1.346 orang (berpendidikan S1/D4 sebesar 99,23%, berpendidikan S2/S3 sebesar

III-14

0,77%), Jumlah guru yang mengajar pada sekolah SMA/SMK/MA sebanyak 953 orang (berpendidikan S1/D4 sebesar 97,13%, berpendidikan S2/S3 sebesar 2,87%). Sampai dengan tahun terakhir, jumlah sarana dan prasarana pendidikan baik negeri maupun swasta, pada sekolah SD/MI sebanyak 238 sekolah (36,89% dalam kondisi rusak ringan/berat), sekolah SMP/MTs sebanyak 101 sekolah (20,65% dalam kondisi rusak ringan/sedang) dan sekolah SMA/MA/SMK sebanyak

62

sekolah

(20,39%

dalam

kondisi

rusak

ringan/sedang).

Keterbatasan/kekurangan meubelair, fasilitas sanitasi (WC), perpustakaan, laboratorium, buku pelajaran, alat praktik dan peraga serta rumah penjaga sekolah, guru dan kepala sekolah umumnya dan di daerah terpencil khususnya. Sedangkan jumlah perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sarolangun sebanyak 3 perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Sarolangun, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Darul Ulum dan Universitas Jambi Kampus Sarolangun. Pada tahun terakhir, tenaga medis dan paramedis yang bertugas di Dinas Kesehatan maupun RSUD Kabupaten Sarolangun dengan rincian dokter umum 46 orang, dokter kandungan 1 orang, dokter gigi 9 orang, dokter penyakit dalam 2 orang, dokter mata 1 orang, apoteker 20 orang, bidan 288 orang, perawat 171 orang dan rekam medik 19 orang sedangkan untuk dokter spesialis Anak, THT, Kulit dan Jantung belum ada. Sampai dengan tahun terakhir, sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia yaitu RSUD tipe C (keterbatasan ruang perawatan, tempat tidur pasien dan alat-alat kedokteran), Puskesmas 13 unit (10,12% dalam kondisi rusak ringan/sedang), Pusling 13 unit, Pustu 51 unit (27,38% dalam kondisi rusak

III-15

ringan/berat), poskesdes 83 (15,03% dalam kondisi rusak ringan/sedang) dan Polindes 22 unit. Sedangkan jumlah pelayanan kesehatan yang tersedia berupa Apotik 14 buah, jumlah praktek dokter 34 buah, praktek bidan 82 buah dan toko jamu/obat 9 buah. Tindak Lanjut dan Rekomendasi: 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan umum yang terjangkau, merata dan berkualitas, serta memperbanyak pendidikan keahlian/kejuruan yang langsung dibutuhkan dan diserap oleh dunia usaha. 2. Memfasilitasi dan mendorong peranan swasta mendirikan perguruan tinggi, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta memperbanyak ruang kelas perkuliahan. 3. Mendorong peranan swasta membangun rumah sakit umum, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang seluas-luasnya. 4. Membangun dan memfasilitasi pendirian pusat pendidikan berbasis kesehatan

seperti

SMK

kesehatan,

akademi

kebidanan,

akademi

keperawatan, sekolah analis kesehatan dan sebagainya, sehingga langsung diserap dan dan dibutuhkan daerah yang minim tenaga kesehatan. Sasaran 2 :

Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah

Pencapaian sasaran strategis ini melalui indikator kinerja utama, yaitu Ketaatan Terhadap RTRW. a.

Ketaatan Terhadap RTRW Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Sarolangun masih memerlukan upaya/kerja keras dari semua pihak untuk

III-16

memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2014, revisi Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten Sarolangun Tahun 2009-2029 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 sehingga saat ini masih dalam tahapan proses sosialisasi kepada masyarakat. Penggunaan pemanfaatan ruang seharusnya sesuai dengan arahan zonasi dalam RTRW agar tidak menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun sosial masyarakat, perubahan penggunaan ruang terjadi lebih karena dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah, sedangkan permasalahan pelanggaran terhadap RTRW lebih terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan zonasi, tujuan dan manfaat RTRW itu sendiri. Uraian Analisis Secara umum, kategori penggunaan lahan yang sering ditemukan tidak taat/sesuai dengan rencana pola ruang RTRW kurang dari 5 % total luas wilayah, dengan rincian penggunaan lahan untuk pertambangan sebesar 1,17%, perkebunan sebesar 2,44%, permukiman perkotaan sebesar 0,65%, dan hutan Produksi sebesar 0,21%. Tabel 3.5.

NO.

Arahan dan Ketentuan Zonasi RTRW Kabupaten Sarolangun Tahun 2009-2029

KATEGORI PENGGUNAAN

1.

Permukiman Perkotaan

2.

Perumahan Industri Perdagangan dan Jasa Bangunan Umum – Fasos Fasum Permukiman Perdesaan

3.

Pertanian

RENCANA POLA RUANG Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya Pertanian (KBP) SS-KSW KRB LB LKLK-TT KHP LD

Kawasan Lindung

KB-NP

KHL

KSA

KRA

KPERM/ KPERK

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

I T/B I I

X

X

X

X

X

T

T

T

T

I

III-17

4.

5. 6. 7.

Sawah Ladang/Tegalan Perkebunan Peternakan Hutan Hutan Produksi Hutan Lindung Pariwisata Pertambangan Prasarana Utama Wilayah IPAL TPA

X X X X

X X X X

X T T T

X T T X

T T T X

I T T B

I I I T

I I I T

X X X X

T T X X

X I T X

X I T X

T I B X

T I B X

T I B B

T X B B

T X B B

T X B B

T T B B

X T B X

X X

X X

X X

B X

B X

B B

B B

B B

B B

B T/B

Sumber : Bappeda Kab. Sarolangun

Keterangan : Rencana Pola Ruang KHL : Kawasan Hutan Lindung KSA : Kawasan Suaka Alam/ Taman Nasional KRA : Kawasan Resapan Air SS-KSW : Sempadan Sungai-Kawasan Sempadan Waduk KRB : Kawasan Rawan Bencana LB : Pertanian Lahan Basah LK-LD : Pertanian Lahan Kering - Ladang LK-TT : Pertanian Lahan Kering-Tanaman Tahunan KHP : Kawasan Hutan Produksi KPERM/ KPERK : Kawasan Permukiman pedesaan/permukiman perkotaan Ketentuan : I : Penggunaan lahan atau kategori penggunaan lahan diizinkan sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang kawasan utamanya T : Penggunaan lahan dizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat berupa standar pembangunan minimum, pembatasan kegiatan, atau peraturan tambahan lainnya. B : Penggunaan lahan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan-penggunaan yang memiliki potensi dampak penting terhadap kawasan sekitarnya/wilayah yang lebih luas. X : Penggunaan lahan atau kategori penggunaan lahan tidak diizinkan.

III-18

Tindak Lanjut dan Rekomendasi: 1. Untuk mencegah semakin banyaknya pemanfatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun berkewajiban mengintensifkan sosialisasi/informasi RTRW tersebut kepada masyarakat secara berkala. 2. Mengopimalkan peran/fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengawasi, monitoring , evaluasi pemberian izin dan penggunaan lahan serta setiap pelaku (perorangan maupun lembaga pemerintah/swasta) yang melanggar zonasi RTRW tersebut agar ditindak tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan 2 : Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan. Peningkatan

perekonomian

masyarakat

dilakukan

dalam

upaya

membuka/menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan, semakin besar daya beli masyarakat, maka kemampuan masyarakat untuk mengakses pelayanan dasar akan lebih baik dan pada akhirnya akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Tabel 3.6.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 2. KONDIS

INDIKATOR

SATUAN

I AWAL (2011)

CAPAIAN TARGET 2016

2012

2013

STATUS 2014

PERKIRAAN CAPAIAN 2016

Sasaran Strategis: Percepatan Program Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro

Environment

III-19

Garis Kemiskinan

Rp/kapita / bulan

297.111

250.786

309.212

321.806

354.679

%

9,67

8,15

9,10

9,46

10,51

Rupiah

638.240

660.250

642.920

646.480

650.050

%

4,11

4,50

4,33

1,91

3,64

Jiwa

23.755

22.757

23.100

24.800

28,119

Jiwa

14.244

14.145

20.964

21.213

21.657

Tingkat Kemiskinan

Pengeluaran Perkapita Rill Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Penduduk Miskin Kemiskinan Relatif Rumah Tangga PPLS Sasaran Strategis:

Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan Kehutanan dan Perkebunan Nilai Tukar Petani (NTP)

%

96,13

97,34

96,25

92,52

97,21

%

58,74

65,75

69,45

70,76

66,05

%

40,15

57,12

45,56

49,00

55,00

Propinsi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Swasembada Pangan Sasaran Strategis: Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

III-20

Persentase ruang terbuka hijau per

%

53,13

55,67

53,01

52,85

52,15

%

10

8

12

15

15

Sedang

Tinggi

Sedang

Sedang

Sedang

satuan wilayah

Penurunan Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tingkat Kesadaran dan Peran

serta

Masyarakat Terhadap Lingkungan

Sangat Tinggi/ Tinggi/ Sedang/ Rendah

Sasaran Strategis: Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah Kenaikan Nilai

%

Investasi

20,45

25,14

24,32

28,01

26,17

Sedang

Tinggi

Sedang

Sedang

Sedang

Sangat Terobosan

Tinggi/

Inovasi Baru

Tinggi/ Sedang/ Rendah


III-21

Sasaran 1 :

Percepatan Program – Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment

Pencapaian sasaran strategis ini melalui 6 (enam) indikator kinerja utama, yaitu garis kemiskinan, tingkat kemiskinan, pengeluaran perkapita rill, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin dan kemiskinan relatif rumah tangga PPLS. a.

Garis Kemiskinan Garis kemiskinan adalah suatu tingkat minimum pendapatan masyarakat

yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup. Garis kemiskinan dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari ditambah kebutuhan minimum sedangkan Garis kemiskinan non makanan merupakan nilai kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis

kemiskinan

Kabupaten

Sarolangun

pada

tahun

terakhir

diperkirakan menjadi Rp.354.679,-/kapita/bulan atau mengalami kenaikan sebesar Rp.32.473,-/kapita/bulan dari tahun sebelumnya. Uraian Analisis Adapun hambatan yang dihadapi dalam menurunkan Garis kemiskinan adalah melemahnya pendapatan/daya beli masyarakat,

kenaikan harga

komoditas bahan pokok dan makanan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas LPG dan tarif dasar listrik serta mekanisme metodologi penghitungan/penentuan lokasi survey garis kemiskinan masih ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Tindak Lanjut dan Rekomendasi :

III-22

1. Memperbesar kapasitas pelatihan, membuka kesempatan kerja yang seluasluasnya bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keahliannya, serta didukung oleh kemudahan memperoleh pendidikan dan pelatihan, penguasaan teknologi, informasi pasar ketenagakerjaan, serta tingkat upah yang sesuai dengan prestasi dan kualifikasi yang dipersyaratkan. 2. Memperbanyak tempat pembuangan sampah di lingkungan pemukiman, perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta tempat usaha, memperbanyak kendaraaan

pengangkut

sampah

serta

menyiapkan

tempat

pengolahan/pembuangan akhir sampah yang jauh dari pemukiman penduduk. 3. Mengevaluasi dan membatasi pemberian izin pertambangan dan perkebunan sawit oleh perusahaan yang dapat merusak keseimbangan alam dan lingkungan serta rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. 4. Mengintensifkan sosialisasi dampak yang ditimbulkan oleh PETI terhadap lingkungan, ekonomi, sosial dan kesehatan kepada masyarakat serta menindak tegas para pelaku penambang PETI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan dan sarana

prasarana

operasional PPL serta memberikan bantuan alsintan, saprodi pada kelompok tani serta mengoptimalkan fungsi PPL memberikan penyuluhan kepada petani/kelompok tani bagaimana cara meningkatkan produktivitas hasil pertanian, memantau perkembangan teknologi pertanian terbaru, iklim, cuaca, informasi harga komoditi pertanian dan cara menggunakan alat pertanian modern. 6. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup melalui aksi penghijauan

(reboisasi),

membuang

sampah

pada

tempatnya

dan

III-23

membiasakan mengurangi, menggunakan kembali dan mengolah sampah atau gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di lingkungan pemerintahan, fasilitas umum/sosial dan tempat kerja. 7. Mengupdate data koperasi/UKMK yang masih aktif, mengintensifkan pembinaan lembaga koperasi dan UKMK, melatih pengurus kelembagaan dan memberikan pendampingan dari hulu sampai ke hilir, mulai dari melatih SDM, manajemen organisasi, mendapatkan akses modal, proses produksi hingga pemasaran serta memfasilitasi pola asuh kemitraankerjasama antara UKMK/koperasi dengan perusahaan mapan/besar melalui CSR. b.

Tingkat Kemiskinan Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan masyarakat dari sisi

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pada tahun terakhir, tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun mengalami kenaikan cukup tinggi, hal ini menyebabkan target penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun sangat sulit untuk dicapai, meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun lebih rendah sebesar 10,51% dari rata-rata Nasional sebesar 11,47% tetapi masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jambi yaitu sebesar 8,42%. Uraian Analisis Tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun tahun terakhir naik sebesar 1,05 % dari tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan bahwa masih belum maksimalnya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh hambatan koordinasi instansi terkait (ego sektoral), penentuan skala

III-24

prioritas penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) belum sistematis/sinergis, serta penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran (orang) dan tepat guna (manfaat) akibat sumber database kemiskinan yang digunakan sudah kadaluarsa/un updating. Tindak Lanjut dan Rekomendasi 1. Mendorong dan memfasilitasi UKMK untuk meningkatkan produktivitas, memproduksi barang berkualitas serta mempermudah mengakses berbagai prasyarat yang diperlukan, termasuk modal, tenaga kerja yang berkualitas, teknologi dan informasi, serta akses kepada pasar domestik dan ekspor. 2. Mengurangi pengeluaran penduduk miskin melalui pemberian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jaminan Persalinan (Jampersal), bantuan biaya pendidikan untuk siswa kurang mampu dari tingkat SD sampai SLTA, Bedah Rumah (Bedrum) dan penggantian biaya pembuatan sertifikat tanah, pemberian bantuan bibit karet, sawit, padi, pupuk, bibit ikan, sapi dan kerbau, alsintan, saprodi untuk keluarga pra sejahtera, pemberian Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (Kupem) serta bantuan pelatihan dan peralatan kerja untuk usaha menegah kecil dan koperasi (UMKM).

c.

Pengeluaran Perkapita Rill Pengeluaran

rill

merupakan

kemampuan

masyarakat

dalam

membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa (kemampuan daya beli). Kemampuan daya beli menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya kondisi perekonomian.

III-25

Uraian Analisis Secara umum pengeluaran perkapita rill Kabupaten Sarolangun cukup tinggi dan setiap tahun mengalami peningkatan, namun belum memenuhi target yang ditetapkan. Pengeluaran perkapita rill Kabupaten Sarolangun tahun terakhir sebesar Rp. 650.050,- meningkat sebesar 0,55% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.646.480,- , dimana pengeluaran perkapita rill di Provinsi Jambi sebesar Rp. 644.050,- dan Nasional sebesar Rp. 638.765,-. Oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak terkait untuk meningkatkan pengeluaran perkapita rill masyarakat sesuai dengan target yang ditetapkan. Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Meningkatkan peremajaan tanaman karet tua/rusak dengan memberi bantuan bibit karet unggul, mengintensifkan fungsi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memberikan informasi cara (pemupukan,

penyadapan,

pengendalian

pemeliharaan yang baik

hama/penyakit

dan

hama

pengganggu).

d.

Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak

bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Uraian Analisis Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir cukup rendah yaitu sebesar 3,64% jika dibandingkan dengan rata-rata

III-26

tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jambi sebesar 4,84% dan Nasional sebesar 6,25% serta telah memenuhi target yang ditetapkan. Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Untuk mempertahankan rendahnya tingkat pengangguran terbuka tersebut, perlu difokuskan pada upaya mendidik tenaga kerja yang terampil melalui pendidikan dan pelatihan pada balai latihan kerja. Saat ini kemampuan pelatihan keterampilan Non Institusional di Balai Latihan Kerja (BLK) Usaha Kecil Menegah Kabupaten Sarolangun masih rendah yaitu sebanyak 160 orang/tahun, terdiri dari 10 kejuruan yaitu kejuruan komputer, elektronika TV, menjahit, las listrik, tata rias/salon, service handphone, mengemudi, bangunan batu, service motor dan pembuatan meubleur (kapasitas masing-masing kejuruan untuk 16 orang). 2. Mengevaluasi/mengawasi pemberian upah minimum buruh kepada pekerja yang tidak membebani pengusaha yang akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pada tahun terakhir data diperoleh Upah Minimum Propinsi (UMP) sebesar Rp.1.502.230,- naik sebesar 16,79% dari tahun 2012 sedangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun terakhir data diperoleh sebesar Rp.1.351.000,- naik sebesar 15,43% dari tahun 2012.

e.

Jumlah Penduduk Miskin Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam 2 bentuk yaitu kemiskinan struktural dan kultural.

III-27

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh struktur atau sistem (politik, ekonomi dan keamanan) yang tidak memungkinkan bagi penduduk untuk berusaha/bekerja dan menjadi sejahtera. Sedang kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk setempat (kurang disiplin dan malas berusaha). Tabel 3.7. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2011-2014 Tahun 2011 2012 2013 2014 Kabupaten

23.755

23.100

24.800

28.119

Propinsi

259.356

251.800

270.100

281.570

Nasional

31.023.400

30.018.930

28.594.600

28.553.930


Uraian Analisis Secara umum jumlah penduduk miskin Kabupaten Sarolangun mengalami kenaikan, dimana pada tahun terakhir diperkirakan sebanyak 28.119 orang bertambah sebanyak 3.319 orang dari tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan target penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun sangat sulit untuk dicapai. Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Memberikan insentif, peralatan dan modal kerja kepada UKMK dalam rangka penciptaan lapangan kerja baru berupa pemberian simpan pinjam perempuan (SPP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (Kupem), peralatan kerja pembuatan gula merah, kipang, dodol, keripik pisang, penyuling nilam serta industri kerajinan kayu ukiran, batu aji,

III-28

batik, perak, tenun songket, sulaman benang emas, bordir, mesin jahit, konveksi dan sentra anyaman. 2. Menyusun dan merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan didasarkan pada hasil pendataan kemiskinan yang update, cermat, sehingga diperoleh data yang valid, reliabel, dan obyektif (tingkat pendidikan, umur, pekerjaan, pendapatan,

tanggungan

keluarga,

pengeluaran,

status

kepemilikan

tanah/kebun, luas rumah, kondisi rumah, keahlian).

f.

Kemiskinan Relatif Rumah Tangga PPLS Data PPLS digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai

rumahtangga berdasarkan variabel yang terbaik untuk menentukan pengeluaran rumahtangga (dan tentunya kesejahteraan rumah tangga) berdasarkan analisis dari data SUSENAS yang diperoleh dari BPS – misalnya variabel informasi demografi, karakteristik perumahan, dan akses terhadap fasilitas umum. Formulasi statistik digunakan untuk memperkirakan rumahtangga mana saja yang termiskin pada setiap daerah. Berbeda dengan BPS yang dalam pengukurannya menggunakan pendekatan rumah tangga (household),

BKKBN menggunakan pendekatan

keluarga (family). Konsep yang dikemukakan oleh BKKBN adalah konsep keluarga sejahtera, tahap keluarga menurut tingkat kesejahteraannya adalah sebagai berikut: 1.

Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic-needs) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, dan kesehatan.

2.

Keluarga Sejahtera 1, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi

III-29

kebutuhan sosial psikologis, seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. 3.

Keluarga Sejahtera 2, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-

psikologisnya,

tetapi

belum

dapat

memenuhi

kebutuhan

pengembanganya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. 4.

Keluarga Sejahtera 3, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial-psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberi sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti

sumbangan

materi,

dan

berperan

aktif

dalam

kegiatan

kemasyarakatan. 5.

Keluarga Sejahtera 3 Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan pengembanganya serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Uraian Analisis Tingkat kemiskinan Relatif Rumah Tangga PPLS Kabupaten Sarolangun cukup tinggi (peringkat 3 besar) dari kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Kemiskinan Relatif Rumah Tangga PPLS mengalami penurunan, dimana pada tahun 2011 sebanyak 20.964 rumah tangga PPLS berkurang menjadi 18.376 rumah tangga PPLS pada tahun terakhir. Hal ini menyebabkan target penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Sarolangun sangat sulit untuk dicapai.

III-30

Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Membentuk dan mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Kabupaten melalui komunikasi,

koordinasi

dan

kerjasama

serta

mengendalikan

dan

mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan antar lintas sektor dan pemangku kepentingan di daerah.

Sasaran 2 : Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan Kehutanan dan Perkebunan

Pencapaian sasaran strategis ini melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Swasembada Pangan. a.

Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka perbandingan antara indeks

harga

yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang

dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. NTP yang dipantau setiap bulannya menunjukkan angka yang cukup berfluktuasi. Penurunan NTP umumnya terjadi ketika panen raya, namun naik kembali pada waktu sesudahnya. Fenomena lain dari penurunan NTP juga tergambar manakala Pemerintah mengeluarkan kebijakan, seperti menaikkan harga BBM yang berdampak terhadap naiknya berbagai barang kebutuhan di

III-31

masyarakat. Tak terkecuali, petani pun ikut merasakan dampak kebijakan pemerintah tersebut. Uraian Analisis Berfluktuasinya

NTP

tersebut

juga

disebabkan

oleh

melambatnya/penurunan permintaan internasional terutama pada komoditas perkebunan sementara indeks yang harus dibayar oleh petani mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Salah satu yang harus diperhatikan terkait nilai tukar ini adalah para petani yang menggantungkan pendapatan hidupnya hanya dari satu komoditas saja (karet atau sawit). Rata-rata harga jual untuk komoditas karet (bokar) ditingkat petani adalah Rp.8.305/kg dan rata-rata harga jual untuk komoditas kelapa sawit (TBS usia 10 tahun) adalah Rp.1.567/kg. Idealnya harga jual untuk komoditas karet (bokar) ditingkat petani adalah Rp.12.453/kg dan rata-rata harga jual untuk komoditas kelapa sawit (TBS usia 10 tahun) adalah Rp.6.234/kg. Tabel 3.8.

Nilai Tukar Petani (NTP) Propinsi Jambi Tahun 2013-2014

III-32

Sumber : Bank Indonesia Perwakilan Prov.Jambi

Secara umum realisasi NTP Provinsi Jambi tahun terakhir sebesar 97,21% sudah hampir tercapai. Oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak terkait untuk memperbaiki dan mempertahankan NTP sesuai dengan target yang ditetapkan. Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Meningkatkan penyuluhan kepada petani/kelompok tani bagaimana cara menghasikan Bahan Olahan Karet Rakyat (Bokar) dengan mutu yang baik serta menyediakan alat pengolahan bokar sehingga bokar yang dihasilkan sesuai standar perdagangan nasional maupun internasional dengan harga jual lebih tinggi dan bagi pihak industri pengolahan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mengolah karet petani tersebut agar memenuhi standar mutu baku dan pada akhirnya dapat menarik investor untuk menanamkan investasi dibidang pengolahan karet (industri hilir).

III-33

b.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Partisipasi Angkatan Kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15

tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Uraian Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sarolangun sampai tahun terakhir telah memenuhi target yang ditetapkan dimana Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sarolangun lebih baik yaitu sebesar 66,05% dibanding dengan rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi sebesar 62,68% dan mendekati angka rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional yaitu sebesar 67,88%. Faktor-faktor yang mendorong membaiknya tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sarolangun adalah disebabkan tingkat upah yang cukup baik sehingga mendorong masyarakat masuk ke pasar kerja, munculnya wirausahawan baru, berkembangnya lapangan kerja informal, tingkat pendidikan pekerja yang relatif lebih baik (rata-rata lulusan SLTP dan SLTA) sehingga mempengaruhi mind setting pencari kerja dalam memilih lapangan usaha serta terjadinya pertumbuhan PDRB yang positif pada masing-masing sektor.

III-34

c.

Swasembada Pangan Swasembada pangan merupakan suatu usaha terencana untuk mencukupi

sendiri kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperkirakan sampai dengan tahun 2016 Kabupaten Sarolangun diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak terkait untuk memenuhi target swasembada pangan. Adapun konsumsi padi sebanyak 87.345 ton/Ha dengan jumlah produksi padi sebanyak 58.435 ton/Ha atau hanya sebesar 66,90%. Kemudian untuk konsumsi daging ternak besar (sapi, kerbau) setiap tahun sebanyak 1.441,54 Ton dengan jumlah produksi sebanyak 1.036,44 Ton atau hanya sebesar 71,90%, konsumsi daging unggas (ayam, itik) setiap tahun sebanyak 7.698,88 Ton dengan jumlah produksi sebanyak 4.586,55 Ton atau hanya sebesar 59,57% dan konsumsi daging ikan (nila, lele, mas, patin dan gurami) setiap tahun sebanyak 8.784 Ton dengan jumlah produksi sebanyak 3.527,40 Ton atau hanya sebesar 40,16%. Uraian Analisis Meskipun secara umum ada kenaikan produksi daging dan ikan rata-rata sebesar 3 % per tahun namun baru mampu memenuhi permintaan konsumsi domestik keseluruhan sebesar 51,05 %. Permasalahan umum yang dihadapi adalah laju pertumbuhan/jumlah penduduk yang cukup besar (kelahiran dan perpindahan), semakin meluasnya alih fungsi lahan peternakan/pertanian pangan menjadi tanaman keras seperti tanaman kelapa sawit dan karet, bahkan di beberapa tempat hilangnya areal-areal potensial pertanian tanaman pangan akibat pembangunan tempat tinggal/usaha serta aktifitas pertambangan batubara dan penambangan emas tanpa izin (PETI). Adapun permasalahan lain yang dihadapi oleh petani adalah cara bercocok tanam yang masih tradisional, pencemaran lingkungan, hama penyakit,

III-35

cuaca ekstrim (el-nino), keterbatasan sarana-prasarana pertanian, tidak adanya jaminan kestabilan harga jual komoditas pertanian, serta masih ada saluran irigasi/dam dalam kondisi kurang baik/tidak tersedia air. Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan dan sarana

prasarana

operasional PPL serta memberikan bantuan alsintan, saprodi pada kelompok tani serta mengoptimalkan fungsi PPL memberikan penyuluhan kepada petani/kelompok tani bagaimana cara meningkatkan produktivitas hasil pertanian, memantau perkembangan teknologi pertanian terbaru, iklim, cuaca, informasi harga komoditi pertanian dan cara menggunakan alat pertanian modern. Sasaran 3 :

Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya Alam Dalam Rangka Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Pencapaian sasaran strategis ini melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu Persentase ruang terbuka hijau

per

satuan

wilayah,

Penurunan

Tingkat

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Tingkat Kesadaran dan Peran serta Masyarakat Terhadap Lingkungan. a.

Persentase ruang terbuka hijau per satuan wilayah Pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup

merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

III-36

Kondisi hutan Kabupaten Sarolangun, berdasarkan fungsinya dibedakan atas hutan produksi, hutan lindung, hutan wisata dan hutan suaka alam serta hutan konversi. Jumlah luas hutan Kabupaten Sarolangun sebesar 250.325,81 Ha atau 40,54% dari total luas wilayah. Sedangkan ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, hutan kota, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka dan jalur hijau jalan. Uraian Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menentukan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 % dari luas wilayah, dan sampai tahun terakhir data diperoleh persentase ruang terbuka hijau per satuan wilayah Kabupaten Sarolangun masih di atas 30 %, dan telah memenuhi target persentase ruang terbuka hijau per satuan wilayah yang ditetapkan. b.

Penurunan Tingkat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Beberapa permasalahan pokok tersebut antara lain adalah masih

rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup termasuk juga masih ada aktivitas pembuangan limbah industri dan rumah tangga langsung ke sungai serta adanya sisa pertambangan batubara yang tidak direklamasi dan maraknya pertambangan emas tanpa ijin (PETI) dengan menggunakan alat berat dan zat kimia (merkuri)

III-37

Untuk mengukur tingkat pencemaran digunakan parameter pencemaran. Parameter pencemaran tersebut digunakan sebagai indikator (petunjuk) terjadinya pencemaran dan tingkat pencemaran yang telah terjadi, meliputi : 1.

Parameter fisik, meliputi pengukuran tentang warna, rasa, bau, suhu, kekeruhan, dan radioaktivitas.

2.

Parameter kimia, digunakan untuk mengetahui kadar CO2, pH, keasaman, kadar logam, dan logam berat.

3.

Parameter Biologi, dengan melihat kondisi hewan-hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang peka dan ada pula yang tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu.

Uraian Analisis Adapun, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditemui di Kabupaten Sarolangun antara lain : 1.

Pembukaan lahan perkebunan/pertanian dengan cara membakar lahan

2.

Meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil (minyak, solar, batubara), pada transportasi dan industri.

3.

Pembuangan sampah/limbah rumah tangga dan industri tidak pada tempatnya/tidak melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu.

4.

Tingginya tingkat sendimentasi dan tercemarnya air sungai oleh zat-zat berbahaya bagi kesehatan akibat pembuangan sisa limbah rumah tangga/industri dan aktivitas pertambangan. Penurunan Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan Kabupaten

Sarolangun masih memerlukan upaya/kerja keras dari semua pihak untuk memenuhi target yang ditetapkan.

III-38

Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Mengevaluasi dan membatasi pemberian izin pertambangan dan perkebunan sawit oleh perusahaan yang dapat merusak keseimbangan alam dan lingkungan serta rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. 2. Mengintensifkan sosialisasi dampak yang ditimbulkan oleh PETI terhadap lingkungan, ekonomi, sosial dan kesehatan kepada masyarakat serta menindak tegas para pelaku penambang PETI sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

c.

Tingkat Kesadaran dan Peran serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Dalam pembangunan berkelanjutan, SDA tidak hanya sekedar dieksploitasi

untuk mengejar nilai ekonomis saja, melainkan harus memperhatikan aspek kelestarian

lingkungan

hidup.

Artinya,

dalam

konsep

pembangunan

berkelanjutan (sustainable development) yang berwawasan lingkungan, memerlukan upaya yang sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa yang akan datang. Langkah paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya yang terperbaharui dan yang tidak terperbaharui yang setiap hari semakin langkanya bahan baku persediaannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta melakukan proses daur ulang (recycle) sebagai cara yang paling tepat untuk meningkatkan kembali output yang sudah terpakai kembali menjadi barang yang bernilai ekonomis.

III-39

Uraian Analisis Kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan sangat mutlak dibutuhkan, dewasa ini tingkat kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan dirasa masih belum memuaskan (sedang), tercermin dari kegiatan sehari-hari masyarakat misalnya masih membuang sampah sembarangan, anggapan membakar sampah adalah cara membuang sampah yang paling praktis dan cepat, penebangan dan pengerusakan hutan tanpa penanaman kembali, pembangunan perumahan maupun perkantoran tanpa memperhitungkan resapan air ke dalam tanah dan lain sebagainya. Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud perlu ada usaha membangkitkan masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap kebersihan/sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi Lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan. Untuk mengubah kebiasaan tersebut, maka diperlukan pembinaan terhadap peran serta masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh (kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat biasa) dan terpadu (pengelola dan seluruh masyarakat). Tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap lingkungan Kabupaten Sarolangun masih perlu perbaikan dan kerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan. Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup melalui aksi penghijauan

(reboisasi),

membuang

sampah

pada

tempatnya

dan

membiasakan mengurangi, menggunakan kembali dan mengolah sampah atau gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di lingkungan pemerintahan, fasilitas umum/sosial dan tempat kerja.

III-40

Sasaran 4 :

Menumbuh Kembangkan Daya Saing Daerah Pencapaian sasaran strategis ini melalui 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu Kenaikan Nilai Investasi dan Terobosan Inovasi Baru.

a.

Kenaikan Nilai Investasi Pertumbuhan kenaikan investasi Kabupaten Sarolangun tiap tahun rata-

rata sebesar 20 %, kenaikan nilai investasi sudah cukup baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan, akan tetapi saat ini, investasi Kabupaten Sarolangun masih bertumpu pada kemampuan mengeksploitasi sumberdaya alam yang dimilikinya seperti pertanian pangan dan holtikultur, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan. Sampai dengan tahun terakhir jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Sarolangun sebanyak 82 perusahaan dan Penanaman Modal Asing sebanyak 21 perusahan dengan menyerap jumlah tenaga kerja (usia 20-54 tahun) sebanyak 85.104 orang atau (64,87% lapangan usaha tersedia) yang bergerak di sub sektor perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, listrik, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, dan keuangan. Meskipun demikian sebagian besar tingkat pendidikan pekerja adalah lulusan SLTP dan SLTA. Kemudian sampai tahun terakhir, jumlah investasi PMDN yang masuk sebesar Rp.5,069 Triliun dan jumlah investasi PMA sebesar Rp.1,040 Triliun atau total investasi sebesar 1,13% dari PDRB. Uraian Analisis Sektor Perkebunan merupakan potensi ekonomi utama Kabupaten Sarolangun dengan komoditi terbesar meliputi perkebunan karet rakyat dengan

III-41

luas tanaman pada tahun terakhir

seluas 119.097 Ha, Jenis tanaman

perkebunan kedua terbanyak adalah Kelapa Sawit dengan luas tanaman 9.020 Ha. Sebagian besar dari perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sarolangun adalah Perkebunan milik Perusahaan baik Swasta ataupun BUMN. Permasalahan umum yang dihadapi yaitu produktivitas yang rendah kurang lebih 700 kg/ha/tahun, mutu olah karet rakyat yang kurang bagus, serta membutuhkan peremajaan lebih lanjut karena hampir 70% tanaman karet sudah berumur di atas 15 tahun. Sedangkan perkebunan kelapa sawit secara ekonomis belum memberikan multi player effect kepada masyarakat dan daerah karena saat ini masih belum didukung pengembangan dan pembangunan industri hilir pengolahan lanjutan CPO menjadi barang turunan seperti minyak sayur, sabun, kosmetik dan sebagainya. Kemudian pada sektor pertambangan dimana sampai tahun terakhir, jumlah perusahaan pertambangan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi sebanyak 50 perusahaan dengan total kapasitas produksi batubara rata-rata per tahun sebesar 3,59 juta ton atau 46,26% dari keseluruhan produksi batu bara Provins Jambi rata-rata sebesar 7,76 juta ton/tahun. Untuk kapasitas produksi minyak bumi mentah Kabupaten Sarolangun rata-rata per tahun sebesar 12,73 ribu barel dari keseluruhan produksi minyak bumi atau lifting Provinsi Jambi rata-rata sebesar 6,58 juta barel/tahun. b.

Terobosan Inovasi Baru Kreativitas dan inovasi suatu daerah menentukan dapat menentukan

berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah selain memaksimalkan penyerapan belanja pemerintah daerah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, alih teknologi dan peningkatan pendapatan masyarakat, selain itu keberhasilan dalam persaingan antar pelaku ekonomi semakin ditentukan oleh birokrasi dan

III-42

masyarakat yang efektif dan inovatif dalam menghasilkan pelayanan dan produk barang/jasa berbasis industri kreatif yang bermutu dan bermanfaat, serta tidak hanya bergantung pada penguasaan pasar atau sumber daya alam semata. Ruang lingkup industri kreatif meliputi industri perangkat lunak (software), pasar barang seni, industri kerajinan, fashion, advertising, desain, animasi, film, video dan fotografi, musik, serta permainan interaktif. Berkembangnya industri kreatif memberikan kontribusi pembangunan ekonomi, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa serta memberikan dampak sosial yang positif. Oleh karena itu dengan berkembangnya kreatifitas dan inovasi pada masyarakat pada akhirnya akan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan serta meningkatnya proses transfer informasi dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperkuat kemajuan dan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Kreativitas dan inovasi Kabupaten Sarolangun perlu ditingkatkan lagi dan kerja keras semua pihak yang terkait untuk mencapai realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Uraian Analisis Adapun permasalahan umum yang masih dihadapi dalam menumbuh kembangkan daya saing daerah lingkungan adalah Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya semangat kreativitas/inovasi dan profesi kewirausahaan. Keterbatasan SDM yang memiliki kreatifitas, masih rendahnya mobilitas dan interaksi dari dan antar aktor penting bagi perkembangan kewirausahaan dalam masyarakat. Peranan pemerintahan (public authorities), yang umumnya juga belum memfasilitasi dan mempelopori pentingnya

III-43

kewirausahaan

dan

inovasi

baik

di

lingkungannya

sendiri

maupun

perkembangannya dalam masyarakat. Tindak Lanjut dan Rekomendasi : Mengupdate data koperasi/UKMK yang masih aktif, mengintensifkan pembinaan lembaga koperasi dan UKMK, melatih pengurus kelembagaan dan memberikan pendampingan dari hulu sampai ke hilir, mulai dari melatih SDM, manajemen organisasi, mendapatkan akses modal, proses produksi hingga pemasaran serta memfasilitasi pola asuh kemitraan-kerjasama antara UKMK/koperasi dengan perusahaan mapan/besar melalui CSR.

Tujuan 3

: Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang sehat, produktif, berilmu pengetahuan, berketerampilan, serta berbudi pekerti luhur yang berlandaskan iman dan taqwa.

Sumberdaya

manusia

yang

berkualitas

merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan visi pembangunan Kabupaten Sarolangun yang “Lebih Maju dan Sejahtera”. Oleh karenanya, diperlukan upaya secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kualitas SDM baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan. Tabel 3.9.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 3. KONDISI

INDIKATOR

SATUAN

AWAL (2011)

CAPAIAN

TARGET 2016

2012

2013

STATUS 2014


Sasaran Strategis : Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan Angka Melek Huruf Angka Rata-Rata Lama Sekolah

%

93,82

98,75

94,97

94,98

95,35

7,04

8,04

7,32

7,55

7,60

tahun

III-44

Angka Partisipasi Murni (APM)

%

SD/MI

97,93

98,68

91,26

98,99

99,23

68,78

80,75

73,96

70,95

73,13

47,56

72,33

46,29

57,94

58,41

115,74

119,53

103,91

114,88

115,01

93,47

110,17

107,24

90,65

90,74

65,30

85,75

58,55

72,94

73,80

Angka Partisipasi Murni (APM)

%

SLTP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM)

%

SLTA/MA Angka Partisipasi Kasar (APK)

%

SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK)

%

SLTP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK)

%

SLTA/MA Sasaran Strategis:

Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH)

Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu

Tahun

70,00

71,50

69,57

69,71

69,85

20

15

48

26

44

199

105

112

110

118

0,50

0,29

0,20

0,18

0,01

2,80

2,50

2,89

2,79

2,92

47,12

50,00

51,45

Per 100.000 Kelahiran Hidup Per 100.000 Kelahiran Hidup

Persentase Balita Gizi Buruk

%

Sasaran Strategis: Peningkatan kualitas keluarga berencana Laju Pertumbuhan

%

Penduduk Sasaran Strategis: Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak Persentase SDM yang Siap Bersaing Dalam

%

45,34

55,67

Pembangunan Daerah

III-45


Sasaran 1 :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Umum, Kejuruan dan Keagamaan

Pencapaian sasaran strategis ini melalui 8 (delapan) indikator kinerja utama, yaitu Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/MA, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/MA. a.

Angka Melek Huruf Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 10 tahun ke atas

yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Kemampuan baca tulis tercermin dari data Angka Melek Huruf, dalam hal ini merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Secara umum angka melek huruf Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir lebih baik yaitu sebesar 95,35% dari angka melek huruf nasional sebesar 93,92%, tetapi masih lebih rendah dari angka melek huruf Provinsi Jambi yaitu sebesar 96,85%, oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk memenuhi target yang ditetapkan.

III-46

Uraian Analisis Buta aksara yang tidak tertangani dengan baik menyebabkan rendahnya produktivitas

masyarakat,

rendahnya

kesadaran

untuk

menyekolahkan

anak/keluarganya, rendahnya kemampuan mengakses informasi, sulit menerima inovasi (pembaharuan) dan menurunkan indeks pembangunan manusia. Selain itu kemampuan membaca, sangat menentukan kualitas intelektual suatu penduduk, karena melek huruf saja tidak menjamin wawasan mereka kemudian jadi luas. Melek huruf baru menjamin satu hal yaitu mengenali abjad dan bisa membaca, selain mampu mengidentifikasi dan memahami, diperlukan kemampuan mengolah dan mengkomunikasikan kembali. Oleh karena itu program memberantas buta huruf, harus mulai diintensifkan dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca, sehingga mencapai kualitas literasi yang maksimal. Dari sisi tingkat tingkat usia penduduk yang tidak dapat membaca atau buta huruf banyak dijumpai pada kelompok penduduk usia di atas 45 tahun yaitu sebesar 90,24%, sedangkan dilihat dari jenis kelamin, tingkat buta huruf pada penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki yaitu sebesar 5,11%. Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi perbaikan kesejahteraan dan kehidupan masa depan anak yang lebih baik.

III-47

b.

Angka rata-rata lama sekolah Rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama penduduk Sarolangun

mampu menyekolahkan anaknya, secara umum rata-rata lama sekolah Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir masih lebih rendah yaitu sebesar 7,60% dari dari rata-rata lama sekolah Provinsi Jambi sebesar 8,32% dan Nasional sebesar 8,02%. Rata-rata pendidikan penduduk Sarolangun baru sampai pada jenjang SLTP kelas satu, lebih rendah 2 tahun dari target nasional yaitu Wajib Belajar Pendidikan Dasar (wajar dikdas) 9 tahun (tamat SLTP). Meskipun demikian Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sarolangun masih memerlukan upaya/kerja keras dari semua pihak untuk memenuhi target yang ditetapkan. Mulai tahun 2010 Pemerintah Pusat telah mencanangkan peningkatan status dari Wajar Dikdas 9 tahun menjadi Wajar 12 tahun. Program Wajar 12 tahun memberikan isyarat pada seluruh lapisan masyarakat bahwa seluruh warga negara Indonesia diwajibkan menyelesaikan pendidikan minimal berijazah kualifikasi setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Uraian Analisis Masih Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya di daerah terpencil untuk hidup sehat dan bersekolah sampai tamat tingkat pendidikan SLTA/sederajat. Kemudian disamping lemahnya ekonomi orang tua, minat anak yang kurang, perhatian keluarga/lingkungan rendah, adat/budaya setempat kurang mendukung dan kondisi cacat atau kelainan jiwa . Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Pemberian bantuan beasiswa pendidikan dan alat kelengkapan sekolah untuk siswa kurang mampu dari tingkat SD sampai SLTA.

III-48

c.

Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara

jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. c.1.

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI Kabupaten Sarolangun

pada tahun terakhir sudah cukup baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun terakhir 32.572 orang dan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 sebanyak 32.824 orang. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 99,23% lebih tinggi dari APM untuk SD/MI Provinsi Jambi yaitu sebesar 96,43% dan Nasional 95,52%. c.2.

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs Kabupaten Sarolangun

pada tahun terakhir masih memerlukan upaya/kerja keras dari semua pihak untuk memenuhi target yang ditetapkan. Adapun jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun terakhir sebanyak 11.301 orang dan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 sebanyak 15.453 orang. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 73,13% lebih rendah dari APM untuk SMP/MTs Provinsi Jambi yaitu sebesar 73,23% dan Nasional 73,73%.

III-49

c.3.

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/MA Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMA/MA Kabupaten Sarolangun

pada tahun terakhir masih memerlukan upaya/kerja keras dari semua pihak untuk memenuhi target yang ditetapkan. Adapun jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA pada tahun terakhir data diperoleh sebanyak 8.347 orang dan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 sebanyak 14.290 orang. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMA/MA Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 58,41% lebih tinggi dari APM untuk SMA/MA Provinsi Jambi yaitu sebesar 52,13% dan Nasional 54,12%. Secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang pendidikan Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir sudah lebih baik dari Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jambi dan Nasional. Uraian Analisis Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan atau putus sekolah yaitu : ekonomi orang tua, minat anak yang kurang, perhatian keluarga/lingkungan rendah, adat/budaya setempat kurang mendukung, fasilitas sarana/prasarana belajar kurang, ketiadaan/jarak tempuh sekolah, dan cacat atau kelainan jiwa. d.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase penduduk yang

sekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Semakin tinggi Angka Partisipasi Kasar (APK) berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

III-50

d.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir belum dapat terpenuhi, oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk memenuhi target yang ditetapkan, adapun jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun terakhir sebanyak 37.752 orang dan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 sebanyak 32.824 orang. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD/MI Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 115,01% lebih tinggi dari APK untuk SD/MI Provinsi Jambi yaitu sebesar 109,41% dan Nasional 107,63%. d.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMP/MTs Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir belum dapat terpenuhi, oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk memenuhi target yang ditetapkan, adapun jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun terakhir sebanyak 14.023 orang dan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 sebanyak 15.453 orang. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMP/MTs Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 90,74% lebih tinggi dari APK untuk SMP/MTs Provinsi Jambi yaitu sebesar 85,71% dan Nasional 85,69%. d.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMA/MA Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMA/MA Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir belum dapat terpenuhi, oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk memenuhi target yang ditetapkan, adapun jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA pada tahun terakhir sebanyak 10.547 orang dan jumlah

III-51

penduduk kelompok usia 16-18 sebanyak 14.290 orang, angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMA/MA Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 73,80% lebih tinggi dari APK untuk SMA/MA Provinsi Jambi yaitu sebesar 65,61% dan Nasional 66,27%. Secara umum Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir sudah lebih baik dari Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jambi dan Nasional. Sasaran 2 :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pencapaian sasaran strategis ini melalui 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi, Angka Kematian ibu dan Persentase Balita Gizi Buruk. a.

Angka Harapan Hidup (AHH) Angka harapan hidup merupakan indikator untuk mengetahui tingkat

kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada tahun terakhir Angka harapan hidup Sarolangun masih lebih rendah yaitu 69,85% dari Angka harapan hidup Nasional yaitu 70,80% tetapi lebih tinggi dari Angka harapan hidup Provinsi Jambi yaitu sebesar 69,61%. Meskipun demikian Angka harapan hidup Kabupaten Sarolangun belum dapat terpenuhi, oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk memenuhi target yang ditetapkan. Uraian Analisis Dilihat dari komposisi jenis kelamin, angka harapan hidup perempuan rata-rata lebih lama 4 tahun dari laki-laki (67,32 tahun), hal ini disebabkan oleh

III-52

faktor genetika, sosial, ekonomi dan perilaku tidak sehat (gaya hidup), seperti merokok, minuman alkhohol, penggunaan narkotika dan aktivitas selama hidup harian, di mana secara umum pria memiliki peran lebih banyak dalam tanggung jawab mencari nafkah, sehingga rentan terhadap penyakit ataupun lebih besar resiko terhadap kecelakaan. Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Meningkatkan imunisasi dan perbaikan gizi masyarakat melalui pemberian makanan tambahan di sekolah-sekolah dan posyandu/poskesdes dan serta mendorong peran aktif masyarakat dan dunia usaha untuk membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari. b.

Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia

dibawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sarolangun masih lebih baik yaitu sebesar 44,70% dibandingkan dengan rata-rata Angka Kematian Bayi Provinsi Jambi sebesar 39,67%. Adapun pencapaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir adalah sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup, hampir mendekati target nasional pada tahun 2014 yaitu sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup atau sebesar 45,15%, oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk memenuhi target yang ditetapkan.

c.

Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per

III-53

100.000 kelahiran hidup. Terlihat bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir data diperoleh masih cukup tinggi yaitu 118, oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Sarolangun masih lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata Angka Kematian Ibu (AKI) Propinsi Jambi sebesar 205 dan Nasional sebesar 310. Uraian Analisis Permasalahan diatas disebabkan masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan kualitas/distribusi tenaga kesehatan tidak merata (menumpuk di daerah perkotaan) , masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil serta kurangnya perhatian suami terhadap ibu hamil dan melahirkan menjadi faktor penentu angka kematian. Persoalan kematian yang sering terjadi akibat pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang- kejang, aborsi, dan infeksi. Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Meningkatkan frekuensi pemeriksaan kehamilan sesuai standar 5 T secara berkala oleh bidan dan melakukan sosialisasi “Suami SIAGA” atau “Orangtua SIAGA” melalui selebaran poster, leaflet oleh bidan maupun kader agar suami, orangtua berperan untuk aktif Siap, Antar, Jaga (SIAGA).

d.

Persentase Balita Gizi Buruk Status gizi anak balita secara sederhana dapat diketahui dengan

membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit

III-54

dibawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh dibawah standar dikatakan gizi buruk. Namun perhitungan berat badan menurut panjang badan lebih memberi arti klinis. Anak kurang gizi pada tingkat ringan dan atau sedang masih seperti anak lain, beraktivitas, bermain dan sebagainya, tetapi bila diamati dengan seksama badannya mulai kurus dan staminanya mulai menurun. Pada fase lanjut (gizi buruk) akan rentan terhadap infeksi dan berbagai gangguan yang lain seperti misalnya peradangan kulit, infeksi, kelainan organ

dan fungsinya (akibat

atropi/pengecilan organ). Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun, gizi buruk membawa dampak bukan hanya pada kehidupan anak-anak yang masih berusia muda, gangguan tumbuh kembang fisik, rendahnya daya tahan tubuh terhadap penyakit, tingkat kecerdasan yang kurang dari seharusnya yang terjadi pada anak balita. Dampak jangka pendek gizi buruk terhadap perkembangan anak adalah anak menjadi apatis, mengalami gangguan bicara dan gangguan perkembangan yang lain. Sedangkan dampak jangka panjang adalah penurunan skor IQ, penurunan perkembangan kognitif, penurunan integrasi sensori, gangguan pemusatan perhatian, gangguan penurunan rasa percaya diri dan menurunnya prestasi akademik di sekolah. Dampak jangka panjang akibat kurang gizi berpotensi menjadi penyebab kemiskinan melalui rendahnya kualitas sumber daya manusia dan produktivitas, jika gizi buruk yang tidak dikelola dengan baik, pada fase akutnya akan mengancam jiwa dan pada jangka panjang akan menjadi ancaman hilangnya sebuah generasi penerus bangsa. Secara umum persentase balita gizi buruk Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir adalah sebesar 0,01% lebih baik dari Provinsi Jambi yaitu sebesar 0,92% dan Nasional sebesar 7,45%, dan telah memenuhi target yang ditetapkan.

III-55

Sasaran 3 : Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana Pencapaian sasaran strategis ini melalui indikator kinerja utama yaitu laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan menjadi masalah yang cukup penting karena berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai akan menyebabkan terjadinya pertambahan angka pengangguran, menurunnya kualitas manusia dan bahkan akan dapat mengancam ketahanan nasional. Salah satu langkah mengatasi masalah kependudukan yaitu dengan menerapkan Keluarga Berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun sebanyak 259.963 jiwa (132.644 laki-laki dan 127.319 perempuan), dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,79% per tahun, lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan Provinsi Jambi sebesar 2,55% dan nasional yaitu sebesar 1,49% per tahun, oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk dapat memenuhi target yang ditetapkan. Uraian Analisis Adapun jumlah peserta KB aktif pada tahun terakhir sebanyak 41.782 orang naik sebesar 3,14% dari tahun sebelumnya, dengan cakupan peserta aktif sebesar 78,47%, jumlah pasangan usia subur 15-49 tahun sebanyak 53.246 orang atau naik sebesar 4,11% dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata jumlah anak dalam keluarga antara 3 sampai 4 orang. Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Meningkatkan sosialisasi gerakan keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas, memupuk kesadaran keluarga berencana

III-56

sejak dini dan mengatur keseimbangan kepadatan dan persebaran penduduk. Sasaran 4 : Peningkatan Kualitas Pemuda, Remaja, Perempuan dan Anak Pencapaian sasaran strategis ini melalui indikator kinerja utama yaitu Persentase SDM yang siap bersaing dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas wanita, anak dan remaja, dan

pemuda

merupakan

bagian

tak

terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, peningkatan peranan wanita, serta pembinaan anak dan remaja, dan pemuda senantiasa perlu mendapat perhatian tinggi dalam kerangka prioritas pembangunan. Uraian Analisis Pembinaan dan pengembangan pemuda bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemuda sebagai generasi penerus perjuangan bangsa yang mandiri, tangguh, dan ulet, serta mampu melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Generasi muda yang berkualitas akan menjadi sumber insani yang potensial dan andalan dalam pembangunan nasional, salah satunya dengan melalui kegiatan organisasi. Secara

umum

kegiatan

organisasi

bertujuan

menyelenggarakan

pendidikan, pelatihan, kaderisasi kepemimpinan, kemandirian, keterampilan, kewirausahaan, membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara, meningkatkan keterampilan pemuda, remaja, perempuan dan anak sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. Oleh karena itu

III-57

diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak untuk memenuhi target yang ditetapkan. Tantangan yang dihadapi para pemuda, remaja, perempuan dan anak muda saat ini dirasakan semakin lama semakin berat seiring masuknya arus globalisasi dan keterbukaan informasi yang tiada batas/filter sehingga menyebabkan menipisnya nilai-nilai agama dan semangat nasionalisme, meningkatnya pergaulan bebas (seks bebas), penyalahgunaan zat adiktif dan obatobatan terlarang, serta berkembangnya paham radikalisme dan sekularisme. Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Memperbanyak kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat dan membudayakan masyarakat berperilaku sesuai hukum. 2. Mendorong optimalisasi fungsi tempat/rumah ibadah sebagai pusat bagi pendalaman dan pemahaman ajaran agama serta pengembangan kegiatankegiatan keagamaan baik yang bersifat ritual keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Tujuan 4 : Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli dan professional. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

adalah salah satu upaya dalam

mewujudkan visi Kabupaten Sarolangun yang “Lebih Maju dan Sejahtera”. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. tidak

Penyelenggaraan

semata-mata

pemerintahan

disandarkan

kepada

III-58

Pemerintah saja, akan tetapi harus adanya sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Peningkatan profesionalisme, penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) dan pelayanan publik perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan saat ini. Tuntutan masyarakat tersebut diantaranya adalah pelayanan prima, adanya kepastian hukum, rasa keadilan, demokratis, transparan, responsif, akuntabel dan bebas dari KKN. Selain itu masyarakat juga semakin berani dan cerdas dalam menyampaikan aspirasi/keluhan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Terjadi perubahan mindsetting dimana masyarakat bukan lagi sebagai objek pembangunan melainkan sekaligus sebagai subjek dalam mengawasi jalannya pembangunan dan pemerintahan. Tabel 3.10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 4. INDIKATOR

SATUAN

CAPAIAN

STATUS

KONDISI

TARGET

AWAL (2011)

2016

2012

2013

2014

WDP

WTP

WDP

WDP

WDP

C

CC

C

C

C

527,13

1.413,35

665,79

751,56

822,92

490,04

1.388,78

634,97

725,38

777,88


Sasaran Strategis: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penilaian Laporan Akuntabilitas

WTP/WDP

Kinerja Keuangan

/ TW/TMP

Daerah

Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

AA/A/B/ CC/C/D

Milyar Rupiah Milyar Rupiah

Sasaran Strategis: Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

III-59

Kinerja Aparatur

Sangat

Yang Professional

Tinggi/

dan Sejahtera

Tinggi/

Cukup

Cukup/

Tinggi

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Tinggi

Tinggi

Cukup Puas

Cukup Puas

Cukup Puas

Rendah

Sasaran Strategis: Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum dalam Masyarakat Sangat Tingkat Ketertiban

Tinggi/

Umum Dalam

Tinggi/

Masyarakat

Cukup/

Tinggi

Tinggi

Rendah Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sangat Puas Tingkat Kepuasan Masyarakat

/Cukup Puas/

Cukup Puas

Puas

Kurang Puas


Sasaran 1 : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan

Pencapaian sasaran strategis ini melalui 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah, Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

III-60

a.

Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis pemeriksaan yang

dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan selain dua jenis tersebut, termasuk disini adalah pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain. BPK memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse opinion). Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Opini WDP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

III-61

Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Opini TW diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Dalam penilaian Laporan kinerja keuangan Kabupaten Sarolangun sampai dengan tahun terakhir, hanya mendapat nilai WDP. Oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk memenuhi target yang ditetapkan. Uraian Analisis Hambatan diatas disebabkan antara lain : 1.

Belum tertib penatausahaan administrasi keuangan dan asset barang pada SKPD dan Daerah.

2.

Pengelolaan Badan Usaha Milik daerah (BUMD) seperti PDAM dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RSUD belum professional, dapat dilihat dari kecilnya kontribusi BUMD terhadap penerimaan pendapatan

III-62

asli daerah dan rendahnya tingkat kepuasan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, hal ini disebabkan SDM pengelola belum memiliki kemampuan untuk pengelola sebuah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan dan pelayanan prima. 3.

Masih terjadi tumpang tindih kewenangan pada SKPD yang menarik dan menggali

sumber-sumber

pendapatan

daerah

serta

terlambatnya

penyusunan dan penetapan Perda tentang retribusi PAD. 4.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah dan belum tersedianya database potensi PAD/belum terdata

5.

dengan baik.

6.

Masih ada penyelesaian lahan masyarakat yang belum tuntasnya penyelesaiannya sehingga menghambat penyelesaian kegiatan pembangunan proyek infrastruktur pemerintah.

7.

Masih rendahnya kualitas perencanaan dan belum terintegrasinya perencanaan pembangunan dan penatausahaan keuangan daerah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) serta belum optimalnya pemanfaatan e-Government, dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

8.

Kurangnya personil yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa, dan adanya keengganan untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena ketidaktahuan dan khawatir tersangkut permasalahan hukum.

9.

Keterlambatan penyampaian, pembahasan dan penetapan Perda APBD antara eksekutif dan legislatif serta penyampaian perda APBD kepada Kementerian Keuangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut dan Rekomendasi :

III-63

1.

Mengintensifkan jalinan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyusunan rencana, pembahasan, penetapan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran keuangan dan regulasi daerah.

2.

Mendorong dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (e-services) dalam pelayanan publik dan pengembangan aplikasi (e-government) dalam mempercepat pengelolaan tugas dan fungsi pemerintah daerah serta menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pelayanan publik.

b.

Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting

dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi

pemerintah,

ini

berarti

instansi

pemerintah

secara

mandiri

merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. “Kalau akuntabilitas keuangan hasilnya berupa laporan keuangan,

III-64

sedangkan produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Perencanaan Kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Pengukuran Kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Pelaporan Kinerja terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Evaluasi Kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Pencapaian Kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan ( output dan outcome), dan kinerja lainnya. Penilaian dari hasil evaluasi LAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah nilai “AA” (memuaskan), dengan skor 85 – 100, nilai “A” (sangat baik) skornya 75 -85, nilai "B" (baik, dan perlu sedikit perbaikan) skornya 65-75, nilai “CC” (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar) dengan skor 50 – 65, nilai “C” (agak kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan mendasar) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang, perlu banyak perubahan yang sangat mendasar) dengan skor 0 – 30. Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir, hanya mendapat nilai C, oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk memenuhi target yang ditetapkan.

III-65

Uraian Analisis Masih rendahnya kualitas perencanaan dan belum terintegrasinya perencanaan pembangunan dan penatausahaan keuangan daerah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD)

serta belum

optimalnya

pemanfaatan

e-Government,

dalam

pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan. Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Mengevaluasi dan menyusun penataan kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional (kaya fungsi, miskin struktur) serta dapat berfungsi secara lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi. 2. Meningkatkan kapasitas SDM dan mind setting aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui berbagai diklat, pelatihan, simulasi dan kursus.

c.

Pendapatan Daerah Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah dapat berkembang sesuai

dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan sesuai dengan kewenangannya. Daerah otonom harus mempunyai kemampuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki, sehingga

Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsi dan

kewajibannya secara nyata dan bertanggungjawab. Semua anggaran yang tersedia digunakan

sesuai

dengan

kewenangan

serta

membiayai

kebutuhan

III-66

penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pembangunan suatu daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena anggaran pemerintah daerah tersebut menjadi penggerak utama ekonomi daerah, memberi lapangan kerja, membangun fasilitas umum, dan fasilitas sosial, membuka keterisolasian daerah serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kabupaten Sarolangun masih menggantungkan pendapatan daerahnya pada dana perimbangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dari Pemerintah Pusat, tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan rata-rata di atas 90%. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir sebesar Rp.888.959.974.296,88 meningkat sebesar 8,02% dari tahun sebelumnya Rp.822.921.295.936,74. Upaya penyediaan dana untuk keperluan pembangunan daerah, dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diperoleh sumber pendapatan terdiri atas; (1). Pendapatan Asli Daerah; (2). Dana Perimbangan; (3). Pinjaman Daerah dan (4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Uraian Analisis Kendala umum yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah diantaranya: 

Kemampuan aparatur dibidang perpajakan (tax profesionalism) masih sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan koordinasi antara SKPD

III-67

pengumpul sumber-sumber PAD. Sedangkan kreatifitas aparatur sangat dipengaruhi oleh kualitas aparaturnya. 

Pengelolaan BUMD kurang professional, dapat dilihat dari kecilnya kontribusi BUMD terhadap total pendapatan asli daerah, keadaan ini lebih disebabkan SDM pengelola BUMD tidak memiliki kemampuan untuk pengelola sebuah perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Sehingga keberadaan BUMD selalu mengalami kerugian dan bahkan menjadi beban pemerintah daerah.



Masih adanya tumpang tindih kewenangan pada SKPD yang menarik dan menggali

sumber-sumber

pendapatan

daerah

serta

terlambatnya

penyusunan dan penetapan Perda retribusi. 

Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah dan belum tersedianya database potensi PAD/belum terdata dengan baik sehingga belum optimalnya penerimaan PAD.

Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Meningkatkan

kepercayaan

masyarakat

melalui

kegiatan

sosialisasi/penyuluhan membayar pajak berarti turut serta berpartisipasi dalam

pembangunan

daerah

serta

membuat

kebijakan

pemutihan/pengurangan denda bagi masyarakat yang terlambat/tidak membayar pajak. d.

Belanja daerah Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran

Kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus

III-68

digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (pro-poor), pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dan perluasan lapangan kerja (pro-job) serta menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan (pro-environment). Struktur belanja dipilah atas belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja tidak langsung (belanja pegawai) merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sedangkan Belanja Langsung (belanja barang/jasa dan modal) merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan pembangunan. Sedangkan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada tahun terakhir sebesar Rp.838.495.121.908,00 meningkat sebesar 7,79% dari tahun sebelumnya Rp.777.908.131.009,00. Oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk memenuhi target yang ditetapkan. Uraian Analisis Belanja tidak langsung merupakan belanja yang lebih menekankan pada pendekatan dari sisi konsumsi. sedangkan, belanja langsung lebih menekankan pada pendekatan dari sisi investasi, pendekatan sisi konsumsi memang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi laju pertumbuhannya lebih bersifat jangka pendek dan kurang stabil. Perbandingan proporsi belanja tidak langsung Kabupaten Sarolangun cukup ideal dengan rata-rata setiap tahun sebesar 45% dan porsi belanja langsung sebesar 55% dari total belanja. Proporsi belanja ini masih tergolong

III-69

sehat karena idealnya belanja langsung adalah sebesar 60% dan belanja tidak langsung sebesar 40%. Komposisi tersebut menunjukkan masih adanya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan porsi lebih untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan serta tersedianya jaminan kesehatan masyarakat. Kendala umum yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Belanja Daerah diantara: 

Belum

tuntasnya

pembebasan

lahan

masyarakat

dalam

kegiatan

pembangunan proyek infrastruktur pemerintah 

Masih rendahnya kualitas perencanaan dan belum terintegrasinya perencanaan pembangunan dan peñatausahaan keuangan daerah ke dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD).



Masih ditemui masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa, diantaranya kurangnya personil yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa, gagal pengumuman/lelang dan adanya keengganan untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena khawatir tersangkut permasalahan hukum dikemudian hari.



Keterlambatan penyampaian, pembahasan dan penetapan Perda APBD antara eksekutif dan legislatif serta penyampaian perda APBD kepada Kementerian Keuangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

III-70



Masih banyak ditemui pelaksanaan kegiatan dimulai di akhir tahun anggaran sehingga tidak tersedia sisa waktu yang mencukupi untuk menyelesaikan kegiatan belanja modal, barang dan jasa.



Informasi petunjuk teknis (juknis) penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk beberapa bidang tertentu mengalami keterlambatan (juknis baru diterima setelah APBD ditetapkan), sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal, sehingga harus menunggu perubahan anggaran dalam APBD untuk melaksanakan dana DAK.

Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Memberikan informasi dan pemahaman manfaat pembangunan serta memfasilitasi dan membentuk tim khusus penyelesaian dan pembebasan lahan melalui pemberian ganti untung yang layak dan adil bagi masyarakat.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Pencapaian

sasaran

strategis

ini

melalui indikator kinerja utama, yaitu Kinerja Aparatur

yang

Professional

dan

Sejahtera.Aparatur negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) bersama dengan dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil society). Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggungjawab masing-masing. Aparatur Negara sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan diberikan tanggungjawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan

III-71

upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Saat ini, masih ada perilaku aparatur di daerah yang masih menempatkan dirinya untuk dilayani bukan untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu dalam era demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh aparatur, perlu menyadari bahwa pelayanan merupakan semangat pengabdian dalam membangun bangsa, yang dimanifestasikan dalam perilaku "melayani, bukan dilayani",

"mendorong,

bukan

menghambat",

"mempermudah,

bukan

mempersulit", "sederhana, bukan berbelit-belit", "terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang”. Oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk memenuhi target yang ditetapkan. Sampai dengan tahun terakhir Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun terdiri atas Sekretariat Daerah (8 Bagian), Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Pol PP, RSUD, 7 Badan, 14 Dinas, 4 Kantor, 10 Kecamatan dan 9 Kelurahan. Persentase aparatur pemerintah (PNS) Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 yang berpendidikan S1 sebesar 46,61%, pendidikan S2 sebesar 2,02% dan pendidikan S3 sebanyak 0,05% dan jika dilihat berdasarkan tingkat kepangkatan maka persentase golongan aparatur pemerintah (PNS) Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Golongan I sebesar 1,96%, Golongan II sebesar 51,03% dan Golongan III sebesar 70,72% dan golongan IV sebesar 28,02% dari jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 5.806 orang sedangkan untuk jumlah pegawai honorer daerah sebanyak 2.834 orang. Uraian Analisis

III-72

Adapun tantangan dalam mewujudkan kinerja aparatur yang professional dan sejahtera diantaranya: 

Masih tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, serta masih ada peraturan yang bertentangan/tidak sinkron antara pusat dan daerah.



Belum

optimalnya

pemanfaatan

e-Government,

melakukan

dokumentasi/arsiparis dokumen penting/rahasia negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan. 

Peranan dan fungsi Baperjakat belum maksimal dalam pembinaan karier (jabatan) kepegawaian dan mutasi pada tingkat eselon II,III dan IV serta belum melalui seleksi terbuka sehingga kesulitan dalam mencari pejabat yang berintegritas dan berkualitas yang merupakan celah yang rawan untuk intervensi/dimanfaatkan oleh kekuatan partai politik atau kekuatan tertentu lainnya (tim sukses).



Masih banyak terdapat pegawai yang tidak kompeten sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta manajemen sistem kepegawaian mulai dari perekrutan, promosi dan mobilisasi, esolonisasi, renumerasi, pendidikan dan pelatihan, disiplin, dan pensiun belum maksimal.



Masih terdapat kesenjangan dan kesejahteraan antara aparatur pusat dan daerah, sesuai dengan standar minimal kebutuhan hidup layak.

Tindak Lanjut dan Rekomendasi : 1. Membina, mengawasi serta menandatangani komitmen dan pakta integritas oleh pejabat yang akan dilantik untuk menduduki suatu jabatan serta memberikan penghargaan atas prestasi dan sanksi yang tegas kepada pelaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

III-73

2. Mengevaluasi dan menyusun penataan kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional (kaya fungsi, miskin struktur) serta dapat berfungsi secara lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi. 3. Meningkatkan kapasitas SDM dan mind setting aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui berbagai diklat, pelatihan, simulasi dan kursus. 4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur secara proporsional melalui pemberian tunjangan/insentif tambahan yang memadai untuk hidup layak serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi kerja bukan kedekatan kekerabatan. 5. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Baperjakat Daerah berdasarkan database kepegawaian, pemetaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis spesifikasi keahlian sehingga membantu dan memudahkan tim dalam menyusun dan mengambil kebijakan promosi dan reposisi jabatan aparatur pemerintah daerah.

Sasaran 3 : Meningkatkan Jaminan dan Kepastian Hukum Dalam Masyarakat

Pencapaian sasaran strategis ini melalui indikator kinerja utama, yaitu tingkat

ketertiban

masyarakat. pengembangan

umum

dalam

Pembangunan

dan

budaya

hukum

III-74

diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara sesuai dengan nilai dan norma Pancasila agar budaya hukum lebih dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga kesadaran, ketaatan serta kepatuhan hukum makin meningkat dan hak asasi manusia makin dihormati dan dijunjung tinggi. Kesadaran untuk makin menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban, tegaknya hukum

serta mewujudkan

kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Adapun tahapan dari timbulnya kesadaran hukum dalam masyarakat 

Pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.



Pemahaman hukum Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu misalnya Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

III-75



Perilaku hukum Dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Keempat tahapan tersebut menunjukkan tingkatan-tingkatan pada

kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi. Saat ini tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat mematuhi peraturan sudah cukup baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian

sasaran

strategis

ini

melalui indikator kinerja utama, yaitu tingkat kepuasan

masyarakat.

Penyelenggaraan

pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hakhak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sehingga efektivitas sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Disadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat

III-76

dari masih adanya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti : prosedur yang berbelit-belit, belum tersedia informasi kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan dan persyaratan, sikap petugas yang kurang responsif sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan upaya/kerja keras dari semua pihak, untuk memperbaiki diri dan berusaha memenuhi target yang ditetapkan. Tujuan 5

: Mewujudkan masyarakat Sarolangun yang agamis harmonis serta menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya lokal Untuk

mewujudkan

masyarakat

Kabupaten Sarolangun yang “Lebih Maju dan Sejahtera” diperlukan dukungan suasana yang tenang dan kondusif dari tatanan kehidupan masyarakat

yang

agamis,

berbudaya

dan

harmonis. Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 5.

INDIKATOR

SATUAN

CAPAIAN

STATUS

KONDISI

TARGET

AWAL (2011)

2016

2012

2013

2014

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Ada

Ada


Sasaran Strategis : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis Tingkat Antar

Toleransi Umat

Beragama

Sangat Tinggi/ Tinggi/ Cukup/

Tinggi

Rendah Sasaran Strategis: Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI Terjaganya Nilainilai Adat dan Budaya Lokal tetap

Ada/ Kurang/ Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

ada Sasaran Strategis: Meningkatkan Penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam

III-77

Tingkat Kehidupan

Sangat Layak/

dan Sosial yang

Layak/ Kurang

Lebih Layak

Layak/ Tidak

Layak

Layak

Layak

Layak

Layak

Layak Sasaran Strategis: Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender Benturan Antar Pemeluk Agama/ Antar Suku dan Gender

Sering/ Kadangkadang/ Tidak

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada


Sasaran 1 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis

Pencapaian sasaran strategis ini melalui indikator kinerja utama, yaitu tingkat toleransi antar umat beragama. Bersikap toleran merupakan solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat. Sikap bertoleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi yang selalu dibiasakan dalam wujud interaksi sosial. Toleransi dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya dengan eksisnya berbagai agama samawi maupun agama ardli dalam kehidupan umat manusia. Salah satu wujud dari toleransi hidup beragama adalah menjalin dan memperkokoh tali silaturahmi antar umat beragama dan menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Pada umumnya, manusia tidak dapat menerima perbedaan antara sesamanya, perbedaan dijadikan alasan untuk bertentangan

III-78

satu sama lainnya. Perbedaan agama merupakan salah satu faktor penyebab utama adanya konflik antar sesama manusia. Merajut hubungan damai antar penganut agama hanya bisa dimungkinkan jika masing-masing pihak menghargai pihak lain. Mengembangkan sikap toleransi beragama, bahwa setiap penganut agama boleh menjalankan ajaran dan ritual agamanya dengan bebas dan tanpa tekanan. Oleh karena itu, hendaknya toleransi beragama dijadikan kekuatan dalam memperkokoh silaturahmi dan menerima adanya perbedaan, dengan ini, akan dapat terwujud perdamaian, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Saat ini tingkat toleransi antar umat beragama sudah cukup baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sasaran 2 :

Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan Budaya Lokal Dalam Kerangka NKRI

Pencapaian sasaran strategis ini melalui indikator kinerja utama, yaitu terjaganya nilai-nilai adat dan budaya lokal tetap ada. Nilai luhur dapat membangun dan memperkuat suatu tatanan

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan menjadi kearifan lokal yang terus dipakai dan dipertahankan sebagai identitas jati diri suatu daerah. Nilai-nilai adat dan budaya yang masih ada dan tetap terpelihara dalam masyarakat tercermin dalam seloko adat antara lain:

III-79



Kemakmuran, yang tercermin dari seloko adat “ke aik cemetik keno naik kedarat durian runtuh – dilaman rumah lemang tesanda – naik kerumah anak ado”,



Profesionalisme, yang tercermin dari seloko adat “yang buto pengembus lesung – yang pekak pelepas bedil – yang lumpuh menunggu rumah – yang bisu menyimpan rasio” ,



Etika, yang tercermin dari seloko adat ”alam sekato rajo- negeri sekato batin – luhak sekato penghulu – rantau sekato jenang – kampung sekato tuo – rumah sekato tenganai – anak berajo kebapak – kemenakan berajo kemamak – bini sekato laki “



Ketaatan, yang tercermin seleko adat ”negeri bapaga adat - tepian bepaga baso, laman basapu undang – rumah baseko bamalu“



Kemitraan, yang tercermin dari seloko adat ”celik tuah kepado yang menang – alam takembang dijadikan guru – urang ado suka dimakan – urang cedik suko ditanyo – bamintak kepado yang berado – bagaul kepado yang berkeramat”



Tolong-menolong dan gotong-royong dalam semangat egaliter, tercermin dari seloko adat ”berat samo dipikul – ringan samo dijinjing – kebukit samo mendaki – kelurah samo menurun – terantuk samo bengkak – terendam samo basah – terampa samo kering – dapat samo belabo – hilang samo berugi – hati gajah samo dilapah – hati tungau samo dicacah“



Penghargaan, yang tercermin dari seloko adat ”bajalan ba nan tuo – yang tuo dimuliakan yang mudo dihormati – yang kecik di sayangi – kanti sepanta teman bagurau – tidak memandang kepado yang tuo – kok kecik dak disebut namo – kok gedang idak disebut gela”,

III-80



Kepedulian, yang tercermin dari seloko adat “urang takejut awak tagempa – kerjo rajo di jujung – kerjo awak dikepit – tak dapat kuyak kulit, baju nak muli jugo – keribo samo bekayuh – kesungai samo dipaikan“,



Tanggung jawab, yang tercermin dari seloko adat “anak di pangku kemenakan dibimbing - urang sekampung dipatenggangkan – adat sedusun ngandang dusun – adat senegri ngandang negri”.



Akomodatif, yang tercermin dari seloko adat ”sesuai gendang dengan tari, sesuai dengan rentak dengan regung“.



Akuntabilitas, yang tercermin dari seloko adat “tangan mencencang bahu memikul – jangan lain biduk ditarik, lain galang diletak – lain ranting lain bungo – lain dahan lain buah–lain batang lain tuneh” . Saat ini nilai-nilai adat dan budaya lokal masih terjaganya dan terpelihara

dengan baik serta sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sasaran 3 :

Meningkatkan Penanganan Terhadap Kelompok Masyarakat Penyandang Cacat, Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Bencana Alam

Pencapaian sasaran strategis ini melalui indikator kinerja utama, yaitu tingkat kehidupan dan sosial yang lebih layak. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran,

III-81

kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial Program bantuan sosial untuk korban bencana alam merupakan upaya perlindungan dan penyelamatan sementara PMKS sebagai sumber daya pembangunan dari risiko bencana alam. Bantuan sosial untuk korban bencana alam terdiri dari perangkat penangkal dan pencegahan Pra bencana serta penanggulangan saat terjadinya bencana alam serta upaya pemulihan pasca terjadinya bencana. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan secara terencana untuk mencegah, menghindari dan mengatasi kejadian bencana alam semacam itu. Pada hakekatnya upaya penanggulangan bencana alam merupakan upaya aspek kemanusiaan untuk melindungi, menyelamatkan berbagai sumber daya pembangunan dari terjadinya bencana alam sekaligus juga merupakan upaya pemulihan kehidupan sosial ekonomi penduduk korban bencana alam dengan upaya merelokasi, merehabilitasi, memulihkan dan atau mengembalikan kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur dan sarana sosial. Adapun potensi bencana alam tahunan yang terdapat di Kabupaten Sarolangun terdiri dari bencana kabut asap

dan kekeringan pada musim

kemarau dan bencana banjir serta bencana longsor pada musim hujan dengan lokasi banjir berada pada daerah rendah yang berada di sempadan Sungai Batang Tembesi, Batang Asai dan Batang Limun umumnya mengalami banjir tahunan, terutama pada bulan Maret dan April. Sementara untuk daerah rawan bencana Longsor terdapat di daerah hulu Kabupaten Sarolangun yang pada umumnya merupakan daerah perbukitan, yaitu Kecamatan Batang Asai dan Limun. Saat ini tingkat kehidupan dan sosial yang lebih layak sudah cukup baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

III-82

Sasaran 4 :

Meningkatkan Harmonisasi Kehidupan Antar Umat Beragama dan Antar Suku serta Kesetaraan Gender

Pencapaian sasaran strategis ini melalui indikator kinerja utama, yaitu benturan antar pemeluk agama/antar suku dan gender. Kerukunan antar umat beragama, suku dan gender sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi bangsa yang majemuk dalam membangun suatu negara. Keanekaragaman (pluralisme) agama, suku dan gender yang hidup di Indonesia termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan, suku dan gender yang ada di dalam tubuh intern umat beragama yang tersebar di seluruh nusantara yang merupakan kenyataan dan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan dan mendukung pluralisme tersebut, diperlukan adanya saling menghargai, menghormati dan toleransi antar elemen dalam masyarakat. Secara umum benturan antar pemeluk agama/antar suku dan gender di Kabupaten Sarolangun tidak ditemukan dan sesuai dengan target yang ditetapkan setiap permasalahan masih dapat diselesaikan dengan baik melalui dialog antar pihak yang berselisih dengan difasilitasi tokoh agama, kepala suku dan tokoh masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN Hasil pengukuran penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2014 telah disesuaikan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2014, untuk 18 sasaran strategis dimana setelah adanya perubahan anggaran target keseluruhan sasaran dialokasikan sebesar Rp.388.664.384.066,- dan terealisasi sebesar Rp.327.071.578.689,- atau 85 %.

III-83

Adapun rincian anggaran dan realisasi untuk masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.3

No.

Target anggaran dan realisasi keuangan setiap Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Sasaran Strategis

Target Sasaran (Rp)

Realisasi Sasaran (Rp)

%

1.

Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pelayanan Umum, Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial Budaya

199.187.738.474

169.176.402.071

85%

2.

Meningkatkan Keserasian Penataan Ruang Wilayah Percepatan Program – Program Pro Rakyat Terutama Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment

1.715.000.000

679.700.000

40%

26.662.178.700

15.890.162.240

60%

3.

4.

Peningkatan dan Revitalisasi Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan Kehutanan dan Perkebunan

6.049.546.100

4.607.096.520

76%

5.

Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

6.408.474.400

5.372.121.075

84%

6.


5.310.895.600

4.632.466.748

87%

III-84

7.

8.

9. 10.

Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan umum, kejuruan dan keagamaan Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat

6.218.260.000

6.160.213.000

99%

8.905.605.702

6.913.321.032

78%

Peningkatan kualitas keluarga sejahtera Peningkatan kualitas pemuda, remaja, perempuan dan anak

1.315.901.000

1.307.418.700

99%

470.163.000

456.273.000

97%

11.

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan

90.964.115.290

82.370.813.908

91%

12.


14.482.779.400

14.002.733.559

97%

13.


1.530.000.000

1.171.025.800

77%

14.


3.399.839.100

2.842.699.000

77%

15.

Meningkatkan Kehidupan Masyarakat yang Agamis Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam kerangka NKRI

10.372.863.900

9.890.290.100

95%

835.000.000

790.100.100

95%

Meningkatkan Penanganan terhadap kelompok masyarakat penyandang cacat, masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana alam

1.667.321.000

1.463.280.910

88%

16.

17.

III-85

18.

Meningkatkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama dan antar suku serta kesetaraan gender

1.038.541.500

1.017.134.126

98%

III-86

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKj Pemerintah Kabupaten Sarolangun merupakan sarana evaluasi dan perbaikan diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercermin dalam Visinya mewujudkan SAROLANGUN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA, dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011-2016 telah menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam rentang satu tahun anggaran, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 29 tahun 2014, dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

IV-1

Pemerintah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mempersiapkan

strategi-strategi

pemecahannya,

sehingga

tahun-tahun

mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, pencapaian indikator sasaran belum maksimal dicapai pada tahun kedua, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang maksimal dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

IV-2

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Knerja Instansi Pemeritah (LKJ) Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun

Recommend Documents